keemm enntterriiaann -...

KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann

i Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Ditjen Perkebunan berdasarkan IKSP dalam PK Dirjen Perkebunan adalah sebagai berikut: 1) Produksi gula tebu mencapai 77,66%; 2) Pertembuhan ekspor produk perkebunan meningkat 13,90%; 3) Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam negeri mencapai 222,38%; 4) Ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen perkebunan) mencapai 99,60%; 5) rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI sebesar 1,57% atau mencapai 97,92%; 6) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Skor Nilai SAKIP) sebesar 82,98% atau mencapai 99,98%; 7) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lemabaga) sebesar 72,12% atau mencapai 83,44%; 8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (Nilai Skala Likert 1-4) sebesar 3,51 atau mencapai 117%; 9) Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan (Skor Nilai) sebesar 70,59% atau mencapai 100,84%; 9)

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.415.083.088.139,- atau mencapai 86,48% dari pagu DIPA/POK dengan total anggaran sebesar Rp. 1.636.534.054.000,- dengan capaian fisik sebesar 90,13%.

Pelaksanaan Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi pembangunan perkebunan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan perkebunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan tranparan.

Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang memadai.

Jakarta, Februari 2019 Direktur Jenderal Perkebunan

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc NIP. 196405211990031001


ii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................ v

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ................................................ 1

1.1. Latar Belakang .......................................... 1

1.2. Organisasi ................................................ 4

1.3. Aspek Strategis Organisasi.............................. 17

1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan

Dalam Ruang Lingkup Global ................. 17


Dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian ..... 18


Dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perke-

bunan ............................................ 19

1.4. Aspek Sumberdaya Manuasia .......................... 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................... 21

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015 – 2019 ....................... 21

2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 24

2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 24

2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 25

2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perke-

bunan Tahun 2015-2019 ....................... 27

2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perke-

Bunan ........................................... 29

2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 33


iii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-

2019 .............................................. 34

2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 37

2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan

Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-

2019 .............................................. 38

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Per-

kebunan Tahun 2018 ........................... 46

2.3. Perjanjian Kinerja ………………………………………………. 51

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 55

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ........................... 55

3.2. Evaluasi dan Analisis Ukuntabilitas Kinerja ......... 59

3.2.1. Produksi gula tebu ............................. 61

3.2.2. Pertumbuhan volume ekspor untuk

produksi perkebunan ......................... 73

3.2.3. Rasio pemenuan kebutuhan komoditas

perkebunan untuk industri dalam negeri .. 81

3.2.4. Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian

(Alsintan) pascapanen dan penolahan

hasilperkebunanyang dapatdipenuhi

terhadap seluruh permintaan Alsintan

pascapanen dan pengolahan

hasilperkebunan ............................... 106

3.2.5. Rasio luas serangan OPT Terkendali dan Area

terkena DPI Tertanggulangiterhadap Luas

Lahan terserang OPT dan Berpotensi

Terkena DPI ..................................... 90

3.2.6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan Penilaian Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian ........................ 95

3.2.7. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 2011

(perubahan menjadi PMK 214 tahun2017)


iv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

Tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi

Kinerja Atas Pelaksanaan rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian / Lembaga .......... 99

3.2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

Layanan Publik Direktorat Jenderal

Perkebunan ..................................... 102

3.2.9 Nilai Pemeringkatan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perkebunan ............. 106

3.3. Realisasi Anggaran ....................................... 109

3.3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Utama ............................................ 109

3.3.2 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis

Belanja........................................... 110

3.3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output

Kegiatan Ditjen. Perkebunan ................. 111

3.3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker

Lingkup Ditjen. Perkebunan .................. 116

3.3.5 Permasalahan Umum Realisasi Anggaran

Tahun 2018 ...................................... 119

BAB IV PENUTUP ....................................................... 122

4.1. Kesimpulan Umum ...................................... 122

4.2. Rencana Tindak Strategis .............................. 130


v Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sasaran program, Indikator Kinerja Sasaran Program

(IKSP) dan Target Kinerja Tahun 2015-2019 ............ 33

Tabel 2 : Kegiatan Utama Ditjen Perkebunan dan Dukungan

Anggaran Tahun 2018 ...................................... 47

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 ..................... 52

Tabel 4 : Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2018

berdasarkan Perjanjian Kinerja ........................ 56

Tabel 5 : Evaluasi dan Analisis Realisasi Produksi Gula Tebu

Tahun 2015-2018 .......................................... 62

Tabel 6 : Rekomendasi dan Solusi Akar Permasalahan terkait

Gula Tebu ................................................... 68

Tabel 7 : Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan Mendukung Dalam Mencapai Produksi Gula

Tebu Tahun 2018 .......................................... 71

Tabel 8 : Capaian Kinerja Peningkatan Volume Ekspor

Komoditas Strategis Komoditas Perkebunan ............ 74

Tabel 9 : Realisasi Kinerja Volume Ekspor Komoditas

Perkebunan Tahun 2018 dibanding Tahun lalu dan

beberapa tahun sebelumnya .............................. 75

Tabel 10 : Analisis Akar Permasalahan Turunnya Volume Ekspor

Komoditas Perkebunan Tahun 2018 … ................... 78


Kegiatan Pendukung Dalam Mencapai Sasaran

Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan

Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk

Perkebunan Tahun 2018 ................................... 79


vi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

Tabel 12 : Evaluasi dan Analisis Rasio Pemenuhan Kebutuhan

Komoditas Perkebunan Untuk Kebutuhan Dalam

Negeri ........................................................ 81

Tabel 13 : Evaluasi dan Analisis Terhadap Realisasi Kinerja dan

Capaian Kinerja Rasio Pengajuan Alat Mesin

Pertanian Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Perkebunan .................................................. 84


Kegiatan Pendukung Dalam Mencapai Sasaran

Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2018 ... 89

Tabel 15 : Evaluasi dan Analisis Rasio Serangan OPT Terkandali

dan Area Terkenan DPI tertanggulangi terhadap Luas

Lahan terserang OPT dan Berpotensi Terkena DPI

Tahun 2019 .................................................. 91

Tabel 16 : Analisis Penggunaan Atas Efisiensi Penggunaan

Sumberdaya (penggunaan anggaran) dan analisis

Program/Kegiatan yang Menunjang Capaian ataupun

kegagalan .................................................... 94

Tabel 17 : Evaluasi dan Analisis Realisasi Nilai AKIP yang

diberikan oleh Itjen Kementerian Pertanian

pada Tahun 2018……………………………………………………… 96

Tabel 18 : Evaluasi dan Analisis Nilai Kinerja (NK) Ditjen

Perkebunan Tahun 2018 ................................... 100


vii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

Tabel 19 : Evaluasi dan Analisis Nilai Kinerja Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Atas layanan Publik Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2018 ........................ 103


Kegiatan Utama dalam Mencapai target Indikator

Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan

Publik Ditjen Perkebunan Tahun 2018 .................. 106

Tabel 21 : Evaluasi dan Analisis NPIP Ditjen Perkebunan Tahun

2018 .......................................................... 107

Tabel 22 : Realisasi dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen

Perkebunan Tahun 2018 Berdasarkan Kegiatan

Utama ....................................................... 110

Tabel 23 :Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen

Perkebunan Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja .. 111

Tabel 24 : Daftar Capaian Satker lingkup Ditjen Perkebunan

Tahun 2018 .................................................. 118


viii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Ditjen Perkebunan ........... 132

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Ditjen Perkebunan ........... 136

Lampiran 3 : Indikator Sasaran Program (SP) dan Indikator

Kinerja Sasaran Program (IKSP) .................. 138

Lampiran 4 : Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen

Perkebunan Tahun 2018 ............................ 140

Lampiran 5 : Realisasi Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen

Perkebunan Tahun 2018 ............................ 142

Lampiran 6 : Hasil Reviu Lakin Ditjen. Perkebunan Tahun

2018 .................................................. 148


1 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan

pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi

strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya

pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-

generasi. Pada Tahun 2015-2019, sub sektor perkebunan masih menjadi

sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran

strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun

sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang

PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian

nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan

komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas

ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai,

pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku

industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat

pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan

kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat

terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca

serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan



berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk

usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana

prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan

yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa

perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya,

panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan

mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan

nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan

ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi,

produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5)

meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku

industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha

perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan

sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan

lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.



Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan

penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat

dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor

perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti

tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan,

lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak

terkait pelayanan. lmplikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan

pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang

memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah adalah

akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub

sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan

program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah,

diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur

Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan

Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur penting dalam SAKIP

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format

yang terdiri dari: 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan Kinerja;

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan

melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang

digunakan dan telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja; 4) Bab IV Penutup dan Lampiran. Didalam Bab III diwajibkan

membahas 1) capaian terhadap target tahun ini; 2) capaian kinerja

dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3)

capaian kinerja terhadap Rentra dan PK; 4) membandingkan capaian

kinerja dengan standar Nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab

kegagalan; analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya; 7) analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian terkait nomenklatur

organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam melaksanakan

tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas



“perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi

dan produktivitas tebu dan tanaman perkebunan standarisasi teknis di

bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat

Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan,

pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan

usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama

penyakit dan perlindungan perkebunan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan,




3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio

energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta

pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan,

budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan,






5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perbenihan, Direktorat

Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Struktur organisasi Ditjen

perkebunan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan

fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta

kerjasama di bidang perkebunan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan

masyarakat serta informasi publik;



d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian

layanan rekomendasi di bidang perkebunan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

Perkebunan.

2) Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan

pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih

tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar

serta penguatan kelembagaan benih;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan

pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih

tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar,

serta penguatan lembaga benih;

c) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang

penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan

penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman

tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian

varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan

benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan

penyegar, serta penguatan lembaga benih;



e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian

varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan

benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan

penyegar, serta penguatan lembaga benih;

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan

Perkebunan.

3) Direktorat Tanaman Semusim dan rempah, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dibidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah

lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman

Semusim menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi,

tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala

dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang peningkatan produksi, tanaman

tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan

cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat

dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim

lainnya;

d. Pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu;



e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan

produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri,

lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat

dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim

lainnya; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan

rempah.

4) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan

dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi

tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa

sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman

karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit,

tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain,

tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta

tanaman penyegar;



d. Pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;

e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan

produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman

kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman

penyegar;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar.

5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan

Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu

tumbuhan;

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan;

c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah,

tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan

usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

d. Pelaksanan kebijakan di bidang pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman

tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha,

dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;



e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman

semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta

penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran;

f. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah,

tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan

usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman

semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta

penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran;

h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan

Perkebunan.

6) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan menyelenggarakan fungsi:



a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pasca

panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan

pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen,

pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan

pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan

standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil

perkebunan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan

pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar

mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan

standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil

perkebunan;

f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan

standar mutu di bidang perkebunan; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan.

7) UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08,09,10,11/Permentan

/OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBPPTP Surabaya,



BBPPTP Medan, dan BBPPTP Ambon. yang statusnya setara Eselon

II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a.

Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman

Perkebunan (BBPPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis

Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis

bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim

dan rempah, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan bidang

proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.

Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah

sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Perkebunan, pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktur

Perlindungan Perkebunan.

Tugas pokok BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah

melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih,

dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman

perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak

mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:



a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks

impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;

c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan

dalam rangka pelepasan varietas;

d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih

perkebunan dalam rangka penarikan varietas;

e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan

dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;

f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar

lintas provinsi;

g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu

benih perkebunan dan uji acuan (referee fest);

h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) perkebunan;

i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi

OPT serta faktor yang mempengaruhi;

j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan

dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

k. Pengembangan teknik surveillance OPT penting;

l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian

OPT perkebunan;



m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT

perkebunan;

n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian

kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT

perkebunan;

p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan

yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama

terpadu;

q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;

r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi

tanaman perkebunan;

s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan

proteksi tanaman perkebunan;

t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen

mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi

tanaman perkebunan;

u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan

rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan BPTP Pontianak dalam melaksanakan tugasnya,

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) perkebunan;



b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi

OPT serta faktor yang mempengaruhi;

c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan

dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan

pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian

OPT perkebunan;

f. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT

perkebunan;

g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian

kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan

yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama

terpadu;

i. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;

j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan

rumah tangga Balai.



1.3. Aspek Strategis Organisasi

Mencermati isu-isu strategis sebagaimana diungkapkan dalam

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang meliputi bidang

ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan

rakyat, kewilayahan dan kedaerahan serta bidang politik, hukum,

pertahanan dan keamanan, maka tantangan ke depan yang akan

dihadapi dalam membangun perkebunan secara garis besar

dikelompokkan menjadi 1) tantangan pembangunan perkebunan dalam

ruang lingkup global; 2) tantangan pembangunan perkebunan dalam

ruang lingkup sektor pertanian dan 3) tantangan pembangunan

perkebunan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan.

1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup

Global

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan

dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar

global yang dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC,

G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);

2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga

dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);

3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari

tuntutan daya saing komoditas);

4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap

munculnya bencana alam dan peningkatan serangan 0PT);



5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);

6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan

urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku);

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari

globalisasi produksi dan pasar)


Sektor Pertanian


dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan

kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi

lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun);

2. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/

perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SOl)

pertanian/perkebunan);

3. Kondisi permodalan dan akses kredit usaha (implikasi

pengembangan usaha agribisnis pertanian/ perkebunan);

4. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana

pertanian/ perkebunan (implikasi terhadap daya dukung usaha

agribisnis pertanian/ perkebunan);

5. Penurunan kehilangan hasil (implikasi penanganan pascapanen

yang baik);



6. Kecukupan pangan bergantung impor (implikasi kebijakan

ketahanan dan kedaulatan pangan);

7. Desentralisasi pengembangan pertanian/ perkebunan (implikasi dari

pemusatan pembangunan pertanian/ perkebunan di Pulau Jawa);

8. Tuntutan atas penerapan otonomi daerah (implikasi terhadap

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota);

9. Ketidaksinambungan kebijakan/ regulasi serta koordinasi lintas

sektoral dan daerah (implikasi tumpang tindih kebijakan/ regulasi

lintas sektor).


Sub Sektor Perkebunan


dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan

kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir dapat

diklasifikasikan yaitu:

1. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan);

2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan

pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi

permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan);

3. Pemberdayaan pekebun (implikasi peningkatan kemampuan

pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan);



4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua

dan tanaman dengan produktivitas rendah);

5. Anomali Iklim sebagai penyebab tidak stabilnya jadwal tanam dan

jadwal panen.

5. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (implikasi dari

pemberlakuan ISPO);

6. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan (implikasi

reformasi birokrasi perizinan dalam era otonomi daerah);

7. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan,

kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).

1.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2018 pada

6 unit kerja eselon II dan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat sebanyak

968 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak

214 orang, golongan III sebanyak 639 orang, golongan IV sebanyak 111

orang. Jika dilihat berdasarkan pendidikannya S3 sebanyak 5 orang, S2

sebanyak 181 orang, S1 sebanyak 428 orang, D4 sebanyak 21 orang, SM

sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 48 orang, D1 sebanyak 55 orang, SLTA

sebanyak 208 orang, SLTP sebanyak 7 orang, dan SD sebanyak 12 orang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019

disusun dengan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan

nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai

amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Arah

kebijakan umum pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah 1)

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang

berkelanjutan; 3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk

pertumbuhan dan pemerataan; 4) meningkatkan kualitas lingkungan

hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim; 5)

penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; 6) meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan; dan 7) mengembangkan dan memeratakan pembangunan

daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan 9

Agenda Prioritas NAWACITA sebagai jalan perubahan menuju Indonesia

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan

berkepribadian dalam kebudayaan.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA

yang wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam pengembangan



perkebunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN

2015-2019 mencakup 2 agenda prioritas diantaranya 1) meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dengan sub

agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui

peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan 2)

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik dengan sub agenda peningkatan kedaulatan

pangan. Selain itu agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah (perbatasan, daerah

tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa dalam

kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan

diprioritaskan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan sistematik.

Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustry adalah

peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor

perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa

serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan. Sedangkan

sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan

adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang

bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula

rumah tangga dan industri rumah tangga.

Secara umum pengembangan komoditas perkebunan difokuskan pada 16

komoditas unggulan yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao,

Kopi, Lada, Teh, Pala, Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan,

Kapas, Tembakau dan Nilam. Penentuan komoditas tersebut sesuai



dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006

tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal

Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat

Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor

3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang perubahan lampiran I dari

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Arah

pengembangan komoditas-komoditas tersebut dicapai melalui program

peningkatan produksi dan produktivitas dengan implementasi kegiatan

seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang

didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun

sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha, pengolahan

produksi, pemasaran produksi dan perlindungan perkebunan serta

pemberian pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan

kesekretariatan. Komoditas-komoditas unggulan perkebunan yang masih

dalam tahap inisiasi tetap dikembangkan dan difasilitasi Ditjen.

Perkebunan yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan

minimum (SPM) yang meliputi penyediaan benih/ varietas unggul,

pembangunan/ pemeliharaan kebun sumber benih (demplot, kebun

induk, kebun entres dan lain-lain), pengendalian OPT, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran, pemberdayaan pekebun, peningkatan

kapasitas sumber daya insani (SDI) dan penguatan kelembagaan.

Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 yang selaras

dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah mendukung: 1)



peningkatan produksi gula; 2) pengembangan komoditas bernilai

tambah; 3) penyediaan bahan baku bioindustri dan bio energi; 4)

peningkatan sumberdaya insani; 5) peningkatan kualitas aparatur dan

layanan kelembagaan pertanian; 6) peningkatan akuntabilitas kinerja

Kementerian Pertanian; 7) peningkatan pendapatan petani.

2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015- 2019

yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dan Visi Kementerian

Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan

kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan

menetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu

"Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan

peningkatan produksi komoditas perkebunan secara optimal, berdaya

saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun”.

2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian

maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

1) Mewujudkan peningkatan produksi tanaman perkebunan secara

berkelanjutan.

2) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen

dan kesekretariatan.



3) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca

panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.

4) Menyediakan fasilitas pembinaan dan penanganan usaha perkebunan

berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik

perkebunan.

5) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan

dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan

berkelanjutan.

6) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman

perkebunan dengan pendekatan kawasan.

7) Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan

kelembagaan petani.

8) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan

dengan baik dan berwawasan lingkungan.

9) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan

komoditas perkebunan.

10)Mendorong pengembangan produk perkebunan di tataran domestik

dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta

mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang

akan dihadapi bangsa Indonesia kedepan, maka tujuan pembangunan

nasional diimplementasikan ke dalam arah kebijakan umum untuk

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan



pembangunan pertanian pada periode jangka menengah Tahun 2015-

2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan

Tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan Visi, Misi

serta tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan

bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin

pertanian/pengolahan/pascapanen serta pembangunan kebun

sumber benih tanaman perkebunan.

2) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama

teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana,

kepegawaian, hukum, humas, administrasi perkantoran, evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang

berkualitas.

3) Melakukan pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energi,

sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman

perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-

industry melalui pendekatan zero waste management.

4) Melakukan pengembangan pemasaran produk unggulan perkebunan

yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi yang meliputi bidang

informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana dan kelembagaan



pasar, jaringan pemasaran, analisis, dan pengembangan ekspor,

pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas.

2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-

2019

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan ditetapkan Dalam rangka

mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

dan kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Arah kebijakan

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 sebagai dasar

pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 ditetapkan menjadi Arah Kebijakan

Umum dan Arah Kebijakan Khusus.

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan

produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, Arah kebijakan umum

Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Pengembangan komoditas perkebunan strategis

a. Kebijakan penerapan budidaya yang abaik (GAP)

b. Kebijakan perkaretan Internasional (ITRC)

c. Kebijakan sinergitas BPDP kelapa sawit dan peremajaan kelapa

sawit rakyat

d. Kebijakan moratorium Alih Fungsi Hutan Alam dikonversi

menjadi lahan perkenbunan kelapa sawit

e. Kebijakan penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha

perkebunan.



f. Kebijakan pengembangan potensi produk/komoditas perkebunan

ter-indikasi geografis (IG)

2. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan

3. Pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan perkebunan

4. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung usaha

agribisnis prkebunan

5. Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan

hidup

6. Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan

perlindungan perkebunan

7. Peningkatan penerapan dan penanganan pascapanen, pengolahan

dan fasilitasi pemasaran komoditas perkebunan

8. Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik

pembangunan perkebunan

9. Penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi

birokrasi sebagai dasar pelayanan prima.

Arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan

perkebunan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

yaitu:

1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan

produksi gula nasional.



2. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor

perkebunan.

3. Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan

fondasi sistem pertanian bio-industry.

4. Pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan.

5. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan.

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik.

7. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditetapkan 9 agenda prioritas

NAWACITA yang menunjukkan sasaran prioritas pembangunan nasional

dalam mewujudkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian

dalam kebudayaan. Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang

menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor

strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan

dengan sasaran produksi gula Tahun 2019 mencapai 3,26 juta ton.

Selain itu agenda prioritas terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi

nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas

perkebunan dengan sasaran produksi Tahun 2019 untuk komoditas

kelapa sawit sebesar 36,42 juta ton CPO; komoditas karet sebesar 3,81

juta ton karet kering; komoditas kakao sebesar 961 ribu ton biji kering;



komoditas teh sebesar 162,7 ribu ton daun kering; komoditas kopi

sebesar 778 ribu ton kopi berasan; dan komoditas kelapa sebesar 3,49

juta ton setara kopra.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nasional dan sasaran

strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, sesuai tugas dan

fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sasaran

strategisnya untuk periode 2015-2019 yang difokuskan pada

peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis

yang menjadi unggulan nasional perkebunan. Implementasi dukungan

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam pencapaian 7

sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu:

a. Meningkatnya pendapatan petani

b. Meningkatnya ketahanan pangan nasional

c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian

nasional

d. Terpenihinya kebutuhan pangan strategis nasional

e. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan sytrategis nasional

f. Stabilnya harga komodiyas pertanian strategis

g. Dimanfaatkannya inovasi teknologi

h. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan

i. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman

j. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di

pedesaan



k. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional

l. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan.

Strategi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian arah

dan kebijakan pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang

ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Strategi pembangunan

perkebunan 5 tahun mendatang dapat dibagi menjadi Strategi Umum

dan Strategi Khusus.

Strategi umum pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:

1) Strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis;

2) Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan

unggulan nasional;

3) Strategi pengembangan dann penguatan sistem pembiayaan

perkebunan;

4) Strategi pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur

pendukung usaha perkebunan;

5) Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

6) Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan

iklim dan perlindungan perkebunan;

7) Strategi peningkatan penerapan dan penanganan pascapanen,

pengolahan dan fasilitasi pemasaran komoditas perkebunan

8) Strategi dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik

pembangunan perkebunan;



9) Strategi penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan

reformasi birokrasi sebagai dasar petayanan prima;

10) Stategi pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka

peningkatan produksi gula nasional

11) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing komoditas

perkebunan

12) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi system pertanian bio-industry

13) Strategi pengembangan sumberdaya insani perkebunan (SDI)

14) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

perkebunan

15) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

16) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun

Strategi khusus pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:

1) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka

peningkatan produksi gula nasional;

2) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing komoditas

perkebunan;

3) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry;

4) Strategi pengembangan sumberdaya insani pekebunan (SDI);



5) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

perkebunan;

6) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik;

7) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan

tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program

pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung

jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "peningkatan produksi

tanaman perkebunan berkelanjutan" dengan 9 Indikator Kinerja

Sasaran Program (IKSP) sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Dan Target Kinerja Tahun 2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019

1. Terpenuhinya kebutuhan

pangan strategis

Produksi gula tebu (Ton) - - 2.80 3.00

Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan

(%)

- 6.06 4.57 3.82

Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan

untuk industri dalam negeri

- 30.00 35.00 40.00

3 Tersedianya infrastruktur

pertanian pasca panen

Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

berdasarkan kebutuhan (pasca panen perkebunan) (%)

100.00 100.00 100.00 100.00

4 Terkendalinya penyebaran

OPT dan tertanggulangi DPI

pada tanaman perkebunan

Rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI

tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan

berpotensi terkena DPI

- 1.05 1.60 1.60

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan

penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

(Skor Nilai SAKIP)

79.69 82.00 83.00 84.00

Nilai Kinerja(NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lemabaga) (%)

81.19 85.00 90.00 90.00

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Direktorat Jenderal Perkebunan (Nilai Skala Likert 1-4)

3.00 3.00 3.00 3.00

Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal

Perkebunan (Skor Nilai)

60.07 65.00 70.00 75.00

Terwujudnya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah di

lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan

Meningkatnya kualitas

layanan dan informasi publik

Direktorat Jenderal

Perkebunan

6

5

2.

SASARAN PROGRAMTARGET (DARAM RENSTRA)CAPAIAN

NOINDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

(IKSP)

Meningkatnya nilai tambah

dan daya saing komoditas

pertanian perkebunan

Sumber: Ditjen Perkebunan , 2019 (diolah)



Untuk mencapai proyeksi tersebut, program Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 lebih diprioritaskan untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas tanaman unggulan perkebunan melalui

intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung

oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan

kelembagaan, pembangunan/ pemeliharaan kebun sumber benih,

penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan

perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/

pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu

didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang

membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap

komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing masing selain

dukungan terhadap pengembangan 16 komoditas unggulan perkebunan

yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa,

Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Tebu dan Cengkeh, Jambu Mete, Sagu,

Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam.

2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-2019

NAWACITA sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019

mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk berkewajiban dan

bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran pokok sub agenda

prioritas peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri

Tahun 2015-2019.



Dari Agenda Prioritas NAWACITA sebagaimana diketahui yang dijabarkan

lebih lanjut kedalam kegiatan prioritas dimana Ditjen. Perkebunan

mendapat amanat untuk melaksanakan kegiatan prioritas Tahun 2015-

2019 sebagai berikut:

1) Pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan

Sasaran kegiatan prioritas ini adalah tercapainya 150 desa pertanian

pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil

tersertifikasi sampai dengan Tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi

Organik yang terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut, mulai Tahun

2016, Ditjen. Perkebunan memprioritaskan kegiatan desa organik ini

pada tahap awal dengan melakukan pembinaan pada kelompok tani

tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik

sampai dengan fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada

lahan perkebunan tertentu.

2) Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering

Perluasan areal perkebunan di lahan kering bertujuan untuk

mengembangkan komoditas perkebunan di lahan-lahan bukaan baru

yang sesuai dengan agroekosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal.

Komoditas perkebunan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019

seluas 150.000 hektar adalah komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada,

pala, tebu, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan.



3) Pengembangan food estate

Pengembangan food estate bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat

pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam

rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa

dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara

berdaulat. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang

belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung-lumbung pangan

dan belum secara mandiri memenuhi pangan masyarakatnya.

Pelaksanaan food estate bersamaan dalam mendukung kegiatan

pengembangan 1 juta hektar kawasan pangan Merauke dan

pengembangan rice estate dengan di Provinsi Kalimantan Barat (8

Kabupaten/Kota) seluas 120.000 hektar; Provinsi Kalimantan Tengah

(14 Kabupaten/Kota) seluas 180.000 hektar; Provinsi Kalimantan Utara

(Kabupaten Bulungan) seluas 10.000 hektar dan Provinsi Maluku (Kab.

Kepulauan Aru) seluas 190.000 hektar.

4) Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan

Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit

rakyat pada areal eksisting dan perluasan areal perkebunan kelapa

sawit seluas 1 juta hektar di perbatasan negara terutama di Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur melalui pola

PIR (perkebunan inti rakyat). Diharapkan melalui kegiatan ini dapat

menarik investor untuk membangun industri hilir kelapa sawit di daerah

perbatasan.



5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru

Pengembangan tebu dimaksudkan dalam mendukung pemenuhan bahan

baku tebu untuk peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada

Tahun 2019 (pemenuhan gula Kristal putih/ GKP) melalui perluasan

areal tebu 500.000 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan

kegiatan inisiasi pembangunan pabrik gula baru dilakukan dengan

merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait (BUMN, Kementerian

Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) dalam hal pemanfaatan

lahan pengembangan tebu yang belum dilengkapi pabrik gula dengan

target membangun/rehabilitasi 14 PG baru di Jawa & Luar Jawa.

6) lntegrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi di lahan

perkebunan kelapa sawit dan integrasi tanaman pangan di lahan

perkebunan kelapa sawit

2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan

demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9

(sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri

Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

(1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan kegiatan

pengembangan tanaman semusim dan rempah;

(2) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan

pengembangan tanaman tahunan dan penyegar;



(3) Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan kegiatan dukungan

perbenihan tanaman perkebunan;

(4) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan dengan

kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan;

(5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan dukungan

perlindungan perkebunan;

(6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis lainnya;

(7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)

Medan dengan kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan

mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan;


Surabaya dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;


Ambon dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan Pembangunan

Perkebunan Tahun 2015-2019

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi

tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal

Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam

Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

A. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Prioritas pengembangan tanaman semusim dan rempah difokuskan pada

7 komoditas unggulan perkebunan yaitu Tebu, Lada, Pala, Cengkeh,



Kapas, Tembakau dan Nilam. Selain itu difasilitasi pengembangan

komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat,

tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran

peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah adalah

terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan

fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) Pengembangan areal produktif tanaman tebu, yang menjadi tugas

pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis

Lain;

2) Pengembangan areal produktif tanaman rempah (Lada, Pala,

Cengkeh, tanaman rempah dan tanaman atsiri lainnya), yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala

dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain;

dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.

3) Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (kapas,

tembakau, nilam, tanaman pemanis lain, tanaman serat dan

semusim lain); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat

Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah

dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.

4) Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering; yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan

Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain;

Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; dan Sub

Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.



5) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah, yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan

Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain;

Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat

Tanaman Serat dan Atsiri; dan Sub Bagian Tata Usaha serta

kelompok jabatan fungsional.

B. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Prioritas pengembangan tanaman tahunan dan penyegar difokuskan

pada 9 komoditas unggulan perkebunan yaitu kelapa sawit, karet,

kelapa, jambu mete, kemiri sunan, sagu, kakao, kopi dan teh. Selain itu

difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman

palma lain, tanaman penyegar lain dan tanaman tahunan lainnya.

Sasaran peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar adalah

terlaksananya pengembangan tanaman tahunan penyegar dengan


1) Pengembangan areal produktif tanaman kakao; yang menjadi tugas

dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar.

2) Pengembangan areal produktif tanaman tahunan (Kelapa Sawit,

Karet, Kelapa, Jambu Mete, Kemiri sunan dan Sagu); yang menjadi

tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman

Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; dan Sub

Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain.



3) Pengembangan areal produktif tanaman penyegar lainnya (Kopi dan

Teh); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman

Penyegar.

4) Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering; yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan

Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit;

Sub Direktorat Tanaman Penyegar dan Sub Direktorat Tanaman

Kelapa dan Palma lain.

5) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar,

yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet

dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa

Sawit; Sub Direktorat Tanaman Penyegar; Sub Direktorat Tanaman

Kelapa dan Palma lain; Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

C. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perbenihan tanaman perkebunan adalah

terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dengan

fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah;

1) Pengembangan sumber benih unggul tanaman perkebunan, yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Benih Tanaman

Semusim dan Rempah; dan Sub Direktorat Benih Tanaman Tahunan

dan Penyegar.



2) Pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, yang menjadi tugas

dan fungsi dari Sub Direktorat Penilaian Varietas dan Pengawasan

Mutu Benih.

3) Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Perkebunan,

yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Kelembagaan

Benih.

4) Fasilitasi Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan, yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Benih Tanaman

Semusim dan Rempah; Sub Direktorat Benih Tanaman Tahunan dan

Penyegar; Sub Direktorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu

Benih; Sub Direktorat Kelembagaan Benih, Sub Bagian Tata Usaha

dan Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

adalah terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran

hasil perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-

2019 adalah:

1) Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan, yang menjadi

tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pascapanen.

2) Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan, yang menjadi tugas

dan fungsi dari Sub Direktorat Pengolahan.

3) Pembinaan usaha perkebunan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi

dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.



4) Pembinaan penerapan standar dan sistem jaminan mutu keamanan

pangan bagi pelaku usaha perkebunan, yang menjadi tugas dan

fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.

5) Pengembangan pemasaran hasil perkebunan, yang menjadi tugas

pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Pemasaran Hasil.

6) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat

Pascapanen; Sub Direktorat Pengolahan; Sub Direktorat

Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha; Sub Direktorat Pemasaran

Hasil; Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

E. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah

Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya

Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak

Perubahan Iklim dan Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan dengan


1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan;

yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pengendalian OPT

Tanaman Semusim dan Rempah; dan Sub Direktorat Pengendalian

OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar.

2) Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan; yang menjadi

tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan

Pengendalian OPT.



3) Antisipasi dampak perubahan iklim; yang menjadi tugas dan fungsi

dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan

Pencegahan Kebakaran.

4) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun, yang

menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha,

Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.

5) SL-PHT tanaman perkebunan; yang menjadi tugas dan fungsi dari

Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT.

6) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub

Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT.

7) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, yang menjadi

tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak

Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.

8) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan, yang menjadi

tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan

Pengendalian OPT; Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman

Semusim dan Rempah; Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman

Tahunan dan Penyegar; Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak

Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran; Sub bagian Tata Usaha

dan kelompok jabatan fungsional.

F. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

adalah Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi Seluruh



Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan

dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Umum,

serta Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, yang menjadi tugas dan

fungsi dari Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Bagian Umum.

2) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya, yang menjadi

tugas dan fungsi dari Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan

Perlengkapan; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan

Bagian Umum.

G. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta

Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)

Medan, Surabaya dan Ambon

Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Medan,

Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian

mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun

2015-2019 adalah:

1) Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

2) Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi tanaman

perkebunan;

3) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan;



4) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia

pengendali hayati tanaman perkebunan;

5) Fasilitasi teknis dukungan pengawasan dan pengujian mutu benih

dan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak adalah terlaksananya

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus

kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah 1) rakitan teknologi

spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan; dan 2) eksplorasi,

pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati

tanaman perkebunan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 merupakan bagian

dari program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu:

“Peningkatan produksi tanaman perkebunan berkelanjutan”.

2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 adalah

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian

bioindustry berkelanjutan. Dalam mencapai sasaran Program Ditjen

Perkebunan, sasaran Kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2018, sebagaimana tabel 2, sedangkan sasaran kegiatan per

output kegiatan sebagaimana pada lampiran 4.



Tabel 2. Kegiatan Utama Ditjen Perkebunan dan Dukungan Anggaran

Tahun 2018 NO KODE / KEGIATAN PAGU

1 1777|Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 500,571,910,000

2 1779|Dukungan Perlindungan Perkebunan 96,261,498,000

3 1780|Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 238,954,612,000

4 1781|Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 140,345,052,000

5 5888|Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 322,286,492,000

6 5889|Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 99,812,876,000

7 5890|Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 238,121,614,000

JUMLAH 1,636,354,054,000

Program peningkatan produksi dan produkstivitas tanaman perkebunan

berkelanjutan Tahun 2018 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp.

1.636.354.054.000,-. Kegiatan Utama Ditjen Pekebunan dan dukungan

anggaran Tahun 2018 tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 500.571.910.000,-. Dengan output

kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan tanaman kopi seluas 19.280 ha;

b. Pengembangan tanaman kakao seluas 18.650 ha;

c. Pengembangan tanaman karet seluas 5.360 ha;

d. Pengembangan tanaman kelapa seluas 27.350 ha;

e. Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar lainnya seluas

8.560 ha;



f. Pengembangan perkebunan di wilayah perbatasan sebanyak 8

lokasi;

g. Fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman tahunan dan

penyegar selama 12 bulan.

2. Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 96.261.4987.000,-. Dengan output kegiatan

sebagai berikut:

a. Penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman

perkebunan seluas 8.325 ha;

b. Penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran

lahan dan kebun sebanyak 25 kelompok tani;

c. Pengembangan desa pertanian orgnaik berbasis komoditas

perkebunan sebanyak 155 desa;

d. Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12

bulan;

e. Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan sebanyak

21 provinsi.

3. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan



a. Layanan dukungan manajemen selama 12 bulan;

b. Layanan internal (overhead) selama 12 bulan;



c. Layanan perkantoran selama 12 bulan.

4. Kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP) dengan



a. Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan

sebanyak 88.734.620 batang;

b. Pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan

sebanyak 37 teknologi;

c. Fasilitasi teknis dukungan pengujian dan pengawasan mutu

benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

selama 12 bulan;

d. Layanan dukungan manajemen selama 12 bulan;

e. Layanan internal (overhead) selama 12 bulan;

f. Lyanan perkantoran selama 12 bulan.

5. Kegiatan pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan



a. Pengembangan tanaman tebu seluas 11.456 ha;

b. Pengembangan tanaman semusim dan rempah lainnya seluas

58.967 ha;



c. Fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman semusim

lainnya selama 12 bulan.

6. Kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.812.876.000,-. Dengan

output kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi pasca panen tanaman perkebunan sebanyak 63 KT;

b. Fasilitasi teknis dukungan pengembangan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan selama 12 bulan;

c. Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan sebanyak 90 unit;

d. Pengembangan penerapan standarisasi mutu dan pembinaan

usaha perkebunan sebanyak 54 kegiatan;

e. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan sebanyak 60

kegiatan.

7. Kegiatan Dukungan Perkebenihan Tanaman Perkebunan dengan



a. Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan sebanyak 4.008

ha;

b. Fasilitasi teknis dukungan penyediaan benih unggul tanaman

perkebunan selama 12 bulan.



2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara

atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja

pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target

sasaran kinerja serta indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan

keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcomes) maupun

keluaran (output).

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

sebagai penjabaran dari Rencana strategis Direktorat Jenderal

Perkebunan setiap tahunnya dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014. PK Direktorat Jenderal Perkebunan

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri

Pertanian pada bulan Januari 2018. PK Ditjen Perkebnunan ditandatangi

pada tanggal 05 Januari 2018.

Sebagai dukungan terhadap pencapaian kinerja pada PK, pada Tahun

2018 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang

tertuang dalam DIPA/POK yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari

2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.631.801.109.000,-.

Selanjutnya pada bulan September 2018 melalui refokusing anggaran

bertambah menjadi Rp. 1.636.354.054.000,-.

Anggaran tersebut diterima oleh 38 satker lingkup Ditjen Perkebunan

terdiri 1 (satu) satker Pusat Ditjen Perkebunan, 4 Satker UPT Pusat



Ditjen Perkebunan dan 33 Satker Provinsi yang menangani perkebunan

seluruh Indonesia.

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegitan (IKSP) serta

target yang telah disusun dalam Format Perjanjian Kinerja (PK)

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel.3,

sedangkan PK, SP dan IKSP dapat dilihat dilampiran 2.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

1 Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis Produksi gula tebu Ton 2,800,000.00

Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (%)

4.57

Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri

dalam negeri(%)

35.00

3 Tersedianya infrastruktur pertanian pasca

panen

Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan

kebutuhan (pasca panen perkebunan) (%)

100.00

4 Terkendalinya penyebaran OPT dan

tertanggulangi DPI pada tanaman perkebunan

Rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI

tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi

terkena DPI

(%)

1.60

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

(Skor Nilai

SAKIP)

83.00

Nilai Kinerja(NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lemabaga)

(%)

90.00

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan (Nilai Skala

Likert 1-4)

3.00

Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal

Perkebunan (Skor Nilai)

70.00

6 Meningkatnya kualitas layanan dan informasi

publik Direktorat Jenderal Perkebunan

2 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing

komoditas pertanian perkebunan

5 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkebunan

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2019 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 3 diatas dapat diuraikan bahwa:

1) Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan strategis Ditjen

Perkebunan dengan indikator kinerja produksi gula tebu sebesar

2.800.000 ton;

2) Sasaran program meningkatnya nilai tambah dan daya saing

komoditas perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai

berikut:



a. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan sebesar

4,57%

b. Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industry dalam negeri sebesar 35%;

3) Sasaran program tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan

pasca panen dengan indikator kinerja kegiatan rasio ketersediaan

alat dan mesin pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca

panen perkebunan) sebesar 100%;

4) Terkendalinya penyebaran OPT dan tertanggulanginya DPI pada

tanaman perkebunan dengan indicator kinerja kegiatan rasio

serangan OPT terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi

terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI,

sebesar 1,6%;

5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut:

a. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunanberdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 83 (Skor

Nilai AKIP);

b. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 (sekarang

PMK 214 2017) tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja

atas Pelaksanaan Rencana Kerta dan Anggaran Kementerian

Negara/lembaga sebesar 90,00;



6) Miningkatknya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat

Jenderal Perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai

berikut:

a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan sebesar 3,00 (skala Likert 1-4);

b. Nilai peningkatan informasi publik Direktorat Jenderal

Perkebunan sebesar 70,00 (Skor nilai)

Dalam upaya keseragaman, konsistensi dan ketepatan serta akurasi

dalam pengukuran capaian kinerja sasaran program (SP) dan Indikator

Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan petunjuk cascading dan

manual IKSP sebegaimana pada lampiran 3.


Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018

55

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban

pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran

strategis organissasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan

menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang

berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan,

instansi harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014.

Secara nasional ukuran Capaian unit instansi Pemerintah bisa diukur

dengan mengunakan kriteria capaian Sub Sektor tertentu. Ditjen

perkebunan dalam hal ini menggunakan indikator makro dan indikator

mikro serta kriteria lainnya yang relevan dengan target yang telah di

tetapkan dalam PK. Tingkat kinerja ini, tidak bisa di klaim sebagai

capaian secara substantif karena banyak pihak yang turut berperan



56

dalam pencapaiannya. Namun demikian Ditjen Perkebunan memiliki

peran yang sangat besar dalam pencapaian indikator tersebut

khususnya sub sektor perkebunan. Peran tersebut harus dilakukan

sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai fasilitator dan penggerak

pembangunan sesuai dengan kewenangannya.

Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2018, sesuai perjanjian

kinerja antara Dirjen Perkebunan dengan Menteri Pertanian dapat

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2018,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)Kriteria

Keberhasilan

Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis Produksi gula tebu Ton 2,800,000.00 2,174,400.00 77.66 Cukup Berhasil

Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan % 4.57 13.90 304.16 Sangat Berhasil

Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam negeri % 35.00 77.83 222.38 Sangat Berhasil

Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan

(pasca panen perkebunan)

% 100.00 99.60 99.60 Berhasil

Terkendalinya penyebaran OPT dan tertanggulangi

DPI pada tanaman perkebunan

Rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap

luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI

% 1.60 1.57 97.92 Berhasil

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian

Skor nilai

SAKIP

83.00 82.96 99.95 Berhasil

Nilai Kinerja(NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

% 90.00 75.10 83.44 berhasil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal

Perkebunan

Skol Skala

Likert 1-4

3.00 3.51 117.00 Sangat Berhasil

Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan Skor 70.00 70.59 100.84 Sangat Berhasil

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik

Direktorat Jenderal Perkebunan

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing

komoditas pertanian perkebunan

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkebunan

Sumber: Ditjen Perkebunan, diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4. tersebut diatas, capaian kinerja Ditjen

Perkebunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan strategis dengan indikator

kinerja produksi gula mencapai 77,66% dengan kategori kurang



57

berhasil. Capaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara

capaian produksi tahun 2018 (evaluasi akhir giling) sebesar

2.174.000 ton Gula Kristal Putih (GKP) dibandingkan dengan target

2.800.000 ton GKP;

2. Capaian sasaran meningkatnya nilai tambah dan daya saing

komoditas perkebunan sesuai dengan indikator sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekspor untuk produk perkebunan mencapai

304,16% dengan kategori sangat berhasil. Capaian ini dihitung

berdasarkan perbandingan antara capaian rata-rata ekspor

komoditas perkebunan Tahun 2018 sebesar 13,90% dibandingkan

dengan target 4,57%;

b) Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri mencapai 222,57% dengan katagori sangat

berhasil. perbandingan antara besarnya produksi 47.971.073 ton

dengan kebutuhan dalam negeri sebesar 61.569.807 ton untuk

enam komoditas unggulan (kelapa sawit, karet, kakao, kopi,

teh, dan tebu).

3. Capaian sasaran tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen

terpenuhinya kebutuhan pangan strategis dengan indikator kinerja

ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan

kebutuhan (pasca panen perkebunan) mencapai 99,61%. Dihitung

berdasarkan realisasi ketersediaan alsintan sebesar 252 Unit dari

253 unit yang ditargetkan;



58

4. Capaian sasaran terkendalinya penyebaran OPT dan

tertanggulanginya DPI pada tanaman perkebunan dengan indikator

kinerja rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI


terkena DPI sebesar 1,57% atau mencapai 97,92% dengan katagori

berhasil. Dihitung berdasarkan luas serangan OPT terkendali dan

area DPI tertanggulangi seluas 8.525Ha dibandingkan dengan luas

terserang OPT dan berpotensi terkena DPI seluas 544.155Ha

tertanggulangi sebesar 2%.

5. Capaian sasaran kinerja terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai

indikator kinerja sebagai berikut:

a) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Skor Nilai SAKIP)

mencapai 82,98% atau 99,98% masuk dalam katagori berhasi.

Dihitung berdasarkan capaian nilai SAKIP sebesar 82,98

dibanding target 83,00.

b) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sebesar

75,10 atau 83,44 dari target 90 masuk dalam katagori berhasil.

Dihitung berdasarkan nilai kinerja yang ada dalam aplikasi

SMART PMK 214 Tahun 2017 yang diisi oleh semua satker lingkup

Ditjen Perkebunan.



59

6. Capaian sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan dan

informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut:

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan (Nilai Skala Likert 1-4) sebesar 3,51 atau

mencapai 117% masuk dalam katagori sangat berhasil. Dihitung

berdasarkan realisasi rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (Nilai

Skala Likert 1-4) dari 4 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat

lingkup Ditjen Perkebunan.

b) Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal

Perkebunan (Skor Nilai) sebesar 70,59% atau mencapai 100,84%

masuk dalam katagori sangat berhasil. Dihitung berdasarkan

hasil penilaian dari Biro Hukum dan Hubungan masyarakat

Setjen Kementerian Pertanian.

Capaian kinerja setiap sasaran kinerja tersebut dianalisis sesuai

PermenPAN&RB Tahun 2014 pada subab berikutnya.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai yang diamanahkan dalam PermenPAN&RB Tahun 2014, Laporan

Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan

mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai

berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



60

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan

anggaran);

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Untuk mengukur setiap indikator kinerja sasaran program (IKSP) dalam

perjanjian kinerja (PK) berpedoman pada manual iku yang ditetapkan

pada saat penyusunan IKSP lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan

Untuk mengukur efisiensi (E) di gunakan formula berdasarkan PMK 214

Tahun 2017, sebagai berikut:

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula

berikut :



61

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan di katakan efisien jika

memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar

dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena

dianggap anomali.

3.2.1. Produksi Gula Tebu

Gula tebu merupakan salah satu komoditas strategis Kementerian

Pertanian. Sebagai salah satu indikator capaian kinerja Ditjen

Perkebunan gula berbasis tebu mendapat perhatian khusus lingkup

Ditjen Perkebunan.

Produksi gula tebu merupakan IKSP dari sasaran kinerja terpenuhinya

kebutuhan pangan strategis perkebunan. Data produksi gula yang

digunakan bersumber dari BPS dan atau data statistik komoditas

perkebunan yang dikelola oleh Ditjen Perkebunan.

Formula yang digunakan dalam menghitung produksi gula tebu adalah

produktivitas gula tebu dikalikan dengan luas panen gula tebu.

(produksi gula tebu diperoleh dari produktivitas tebu dikalikan

rendemen).

Evaluasi dan analisis realisasi kinerja dan capaian produksi Gula tebu

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



62

Tabel 5.Analisis realisasi kinerja dan capaian produksi Gula tebu

Tahun 2015-2018

Tahun Target (Ton) Realisasi (Ton) Capaian (%) Realisasi Capaian

2015 2,972,000 2,497,997 84.05 87.05 92.39

2016 3,270,000 2,204,619 67.42 98.63 115.18

2017 2,400,000 2,121,671 88.40 102.49 87.84

2018 2,800,000 2,174,400 77.66 100.00 100.00

2019 3,000,000 - - 72.48 -

Produksi gula tebuIK-1 2018 Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya dan 2019 (%)

Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis perkebunan

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019 (Diolah)

A. Target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja produksi gula tebu Tahun 2018 adalah sebesar

2.174.400 ton atau mencapai 77,66% dari target sebesar 2.800.000 ton

dan masuk dalam katagori kurang berhasil.

B. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 5. diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja

dan capaian kinerja Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun lalu

dan beberapa tahun sebelumnya yaitu:

1. Dibanding Tahun 2017

Realisasi kinerja produksi gula tebu mengalami kenaikan sebesar

2,49% atau mencapai 102,49% dari produksi gula tebu Tahun

2017. (realisasi produksi gula tebu tahun 2018 sebesar 2.174.400

ton dibanding realisasi produksi gula tebu Tahun 2017 sebesar

2.121.671 ton).



63

Capaian kinerja produksi gula tebu mencapai 87,84% atau

mengalami penurunan sebesar 12,16% (produksi gula tebu Tahun

2018 mencapai 77,66% dari target dibanding kinerja produksi

gula tebu Tahun 2017 sebesar 88,40% dari target).


Realisasi kinerja produksi gula tebu mengalami penurunan

sebesar 1,37% atau mencapai 98,63% dari produksi gula tebu

Tahun 2017. (2.174.400 ton dibanding realisasi produksi gula

tebu tahun 2017 sebesar 2.204.671 ton).

Capaian kinerja produksi gula tebu mencapai 115,18% atau

mengalami peningkatan sebesar 15,18% (77,66% dibanding

capaian kinerja produksi gula tebu Tahun 2017 sebesar 67,42%).

Realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 12,95% atau

mencapai 87,05% dari produksi gula tebu Tahun 2018 sebesar

2.174.997 Juta Ton dibanding realisasi produksi gula tebu Tahun

2016 sebesar 2.497.997 ton.

Capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 7,61% atau

mencapai 92,39% dari capaian kinerja produksi gula tebu Tahun

2018 sebesar 77,66% dibanding capaian kinerja produksi gula

tebu Tahun 2016 sebesar 67,42%.


Realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 12,05% atau

mencapai 87,05% dari produksi gula tebu Tahun 2018 sebesar



64

2,174 Juta Ton dibanding realisasi produksi gula tebu Tahun

2015 sebesar 2,498 juta ton.

Capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 7,94% atau

mencapai 92,06% dari capaian kinerja produksi gula tebu Tahun

2018 sebesar 77,66 dibanding dengan capaian kinerja prodiksi

gula tebu Tahun 2015 sebesar 87,05%.

C. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan


perencanaan strategis organisasi mencapai 72,48% dari target

3.000.000 ton gula tebu.

D. Realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan standar nasional

tidak dapat dianalisis karena tidak ada standar nasional produksi

gula tebu.

E. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa

produksi gula tebu Tahun 2018 masuk dalam kakatgori kurang berhasil.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu dikelompokkan

ke dalam 11 (sebelas) domain permasalahan, yaitu perubahan iklim

atau anomali ilkim, Inovasi teknologi budidaya terbarukan belum

optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adatif di lahan kering,

dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi

rendemen, dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas

Harga petani, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, Sumber



65

Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, Minimnya investasi terhadap

industri gula berbasis tebu.

1. Perubahan iklim atau anomali ilkim, menyebabkan petani tidak

memiliki pola tanam yang tetap berakibat pada masa tanam,

pemeliharaan dan panen tidak sesuai standar teknis, pertumbuhan

tebu stagnan dan kering. Hal ini terjadi karena usaha tani tebu

mayoritas (90%) di lahan kering sulit pengairan sehingga waktu

tanam, pemeliharaan dan panen tidak sesuai dengan pola tanam

yang direkomendasikan.

2. Inovasi teknologi budidaya tebu terbarukan belum optimal,

menyebabkan sebagian besar petani masih menggunakan teknologi

yang belum tepat guna (rendemen dan produktivitas masih rendah),

akibatnya penerapan inovasi teknologi budidaya tebu belum

optimal, pengelolaan lahan tebu sempit dan terpencar, dan

modernisasi melalui mekanisasi pertanian belum diterapkan secara

optimal.

3. Terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering,

menyebabkan produktivitas tebu dan rendemen rendah. Akibatnya

petani menanam tebu dengan varietas asalan atau varietas unggul

yang tidak sesuai spesifikasi lokasi.

4. Dukungan Pengolahan belum Optimal, menyebabkan sistem pasar

belum berjalan dengan baik, kehilangan produksi karena rendahnya

efisiensi industri pengolahan, persaingan industri kurang sehat dan



66

lain-lain. Hal ini disebabkan kondisi PG di Indonesia rata-rata sudah

berumur tua, dengan kapasitas giling kecil di bawah 3.000 TCD,

sehingga berdampak pada kinerja PG untuk menghasilkan rendemen

gula tidak optimal.

5. Petani meragukan transparansi rendemen, menyebabkan minat

petani untuk meningkatkan rendemen lebih kecil dan lebih besar

kemungkinan berminat meningkatkan berat tebu, hal ini berakibat

pada sistem budidaya yang kurang spesifik meningkatkan

produktivitas.

6. Dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, antara lain kebijakan

alih fungsi lahan tebu ke lahan marginal/lahan kering, tanpa

dukungan kebijakan lanjutan khusus tebu, kebijakan harga masih

belum menguntungkan petani, stakeholders gula tebu sangat

heterogen.

7. Distabilitas Harga petani disebabkan sistem pasar gula misalnya

dengan beredarnya gula kristal putih impor, distorsi gula rafinasi di

pasaran, harga Patokan Petani (HPP) yang ditentukan oleh

Kementerian Perdagangan masih di bawah Biaya Pokok Produksi

(BPP) yang ditentukan Kementerian Pertanian. Hal ini menyebabkan

kurang menariknya pengembangan tebu, sehingga existing tanaman

tebu tidak bertambah bahkan sebaliknya. Jika hal ini dibiarkan

maka luasan areal tebu akan semakin berkurang.



67

8. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, menyebabkan

sulitnya memperoleh tenaga kerja baik petani/pengusaha tebu,

penyuluh/pembina pertebuan dan SDM lainnya yang menangani

langsung gula berbasis tebu di Indonesia hal ini tercermin dari

pengelolaan pertanian di daerah dilakukan secara desentralisasi,

banyak petugas teknis pertanian yang ditugaskan tidak sesuai

dengan bidang teknis keahliannya dan kurangnya jumlah petugas

penyuluh tanaman tebu, sehingga menyebabkan budidaya tebu

tidak sesuai standar teknis.

9. Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, karena tebu sangat

cocok di daerah berpengairan yang cukup maka alam yang sesuai

adalah iklim yang stabil, daerah cukup air dan atau daerah

berpengairan modern. Hal ini sulit di temukan jika dilakukan oleh

petani secara spot-spot dan harus di lahan hamparan yang sudah

sulit ditemukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan

komoditas, ketersediaan lahan dan minat petani/pengusaha itu

sendiri.

10. Minimnya minat investasi terhadap industri gula berbasis tebu,

menyebabkan pengembangan tebu tidak konsisten. Hal ini

tercermin dari banyaknya rencana pengembangan industri gula

berbasis tebu oleh investor yang mengalami kesulitan bahkan

mengakhiri niatnya tanpa hasil, padahal kunci pengembangan tebu

adalah tersedianya pabrik Gula (PG). Hal ini disebabkan investasi di

industri gula berbasis tebu relatif besar sementara dukungan



68

regulasi, sarana infrastruktur dan sosial ekonomi kemasyarakatan

masih sangat kurang.

11. Manajemen pengelolaan pengembangan tebu dan faktor

pendukungnya baik hulu dan hilir belum sinergi dan belum

maksimal. Hal ini disebabkan komitmen terhadap pembangunan

pertebuan belum ada persepsi yang sama dari semua stakehorders.

Permasalahan tersebut di atas sangat berpengaruh besar terhadap

eksistabilitas pergulaan nasional. Oleh karena itu, solusi dan

rekomendasinya adalah terselesaikannya permasalahan yang sangat

komplek tersebut.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait

permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu, maka rekomendasi

solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan

tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekomendasi Solusi Akar Permasalahan Produksi Gula

Tebu No Akar masalah Rekomendasi solusi

1 Pengembangan Tebu 90% di

lahan Kering/marginal

1. Penyediaan sumur dalam,

embung, sumur dangkal, permukaan

2 Sistem Budidaya belum

Optimal

2. Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan

penyuluhan

3. Rehabilitasi Tanaman melalui bongkar ratoon dan

rawat ratoon

4. Adopsi inovasi terbarukan dari studi banding,

penelitian dan percontohan atau demplot.

3 Sulitnya memperoleh benih

unggul tepat waktu (sesuai

pola tanam)

5. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian

dan sumber benih

6. Pembangunan benih unggul secara berjenjang dan

terencana

4 Rendemen tidak Optimal 7. Revitalisasi PG

8. Penataan varietas



69

No Akar masalah Rekomendasi solusi

9. Sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis

10. Memperbaiki manajemen tebang muat angkut

5 Transparansi rendemen 11. Fasilitasi pengawas rendemen

12. Membentuk Tim Transparansi Rendemen

13. Pengawalan rendemen melibatkan petani, dinas

terkait, Perguruan tinggi dan PG

14. Pengukuran rendemen individu menggunakan Core

Sampler

6 Sulit melakukan perluasan

areal tebu

15. Meningkatkan Koordinasi dengan K/L terkait dengan

pembebasan lahan

16. Meningkatkan animo masyarakat untuk

mengembangkan tanaman tebu

17. Perluasan di lahan pengembangan

7 Lahan sempit dan terpencar 18. Melakukan regrouping lahan minimal 10 ha, bekerja

sama dengan pemda dan BPN

8 Harga ditingkat petani

relative tidak stabil

19. Menekan biaya produksi dengan full mekanisasi,

regrouping lahan, manajemen tebang muat angkut,

subsidi pupuk, insentif produksi gula tebu dan

profesionalitas petani tebu

20. Membentuk Tim pengawasan pasar gula

21. Penguatan lembaga pemasaran bentukkan petani/klp

tani tebu

9 Minimnya kuantitas dan

kualitas SDM pertebuan

22. Melatih tenaga kerja pertebuan

23. Meningkatan kapabilitas SDM petugas teknis dan

penyuluh dan petani tebu melalui pelatihan/traning

24. Profesionalisasi kelembagaan petani melalui pelatihan

dan training

25. Asosiasi tebu Indonesia di optimalkan

10 Terbatasnya SDA 26. Optimalisasi lahan

27. Optimalisasi penggunaan sumber daya air

28. Memanfaatkan iklim sebagai sumberdaya yang efisien

29. Menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung

11 Dukungan lembaga riset

pengembangan tebu kurang

30. Pemberdayaan lembaga riset tebu yang sudah ada

secara optimal

12 Minimnya investasi 31. Sosialisasi dan koordinasi dengan investor

32. Meningkatkan koordinasi sinergi dengan pihak-pihak

terkait

33. Memfasilitasi investor baik secara administrasi

maupun insfrastruktur

13 Menyatukan persepsi yang

sama terhadap kemajuan

pembangunan pergulaan

Nasional

34. Sosialisasi kepada seluruh stakeholders pergulaan

dalam menyatukan persepsi.

35. Meningkatkan kebersamaam

lembaga/instansi/organisasi terkait

36. Meningkatkan pemberdayaan

petani/kelompoktani/koperasi/asosiasi pertebuan

Indonesia




70

Secara keseluruhan terdapat 13 akar masalah yang perlu diselesaikan

secara sinergisitas baik lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, lingkup

Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini

disebabkan produksi gula tebu sangat terkait dengan stakeholders

pergulaan secara luas. Masing-masing akar permasalahan telah

dirumuskan rekomendasi solusi yang sesuai dan relevan dengan konteks

akar masalah yang dihadapi, dimana dihasilkan 36 rekomendasi solusi

tindak lanjut upaya perbaikan kinerja ke depan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Direktorat Jenderal

Perkebunan melakukan kegiatan pembinaan, koordinasi dan

pengembangan tanaman tebu yang tersentral di 11 provinsi yaitu Jawa

Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah,Jawa Timur, Sumatera Utara,

Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa

Tenggara Barat dan Bali.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan

anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang

capaian ataupun kegagalan;

Pada Tahun 2018, untuk mendukung kinerja pencapaian target produksi

gula tebu, Ditjen Perkebunan melakukan kegiatan utama peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman semusin dan rempah melalui

kegiatan pengembangan tebu seperti pada Tabel 7.



71

Tabel 7. Analisis Efesiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan

Pendukung dalam mencapai produksi gula tebu Tahun 2018

VOLUME SAT VOLUME SAT %

1 Pengembagan Tanaman Tebu 62,607,414 45,254,861 72.28 70.42 70.42

a Perluasan Tanaman Tebu 32,095,012 4,855 ha 18,402,993 57.34 3,013 ha 62.07 69.05

b Bongkar Ratoon 2,097,077 673 ha 1,288,014 61.42 416 ha 61.81 51.59

c Rawat Ratoon 19,417,125 5,970 ha 18,120,160 93.32 5,970 ha 100.00 66.70

d Pengawalan dan pendampingan

Tanaman Tebu

3,821,950 16 Keg 2,926,576 76.57 15 Keg 93.75 95.81

e Peningkatan Kapabilitas Petugas dan

Petani Tebu

2,305,000 6 Keg 2,107,821 91.45 6 Keg 100.00 71.39

f Penerapan Varietas Tebu Adaptif 2,871,250 8 keg 2,409,297 83.91 8 keg 100.00 90.22

2 Dukungan Perlindungan

Perkebunan

1,017,350 936,808 69.79

a Gerakan pengendalian OPT tebu 1,017,350 475 ha 936,808 92.08 475 ha 100.00 69.79

3 Dukungan Perbenihan Perkebunan 17,027,509 12,046,844 70.75 87.14

a Pembangunan KBD tebu 15,975,534 288 ha 11,071,918 69.31 236 ha 81.88 88.38

b Pemeliharaan KBD tebu 2018 1,051,975 112 ha 974,926 92.68 112 ha 100.00 68.31

4 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan

1,850,000 1,732,305 65.90

a Fasilitasi pengolahan gula tebu 1,850,000 2 unit 1,732,305 93.64 2 unit 100.00 65.90

TOTAL/RATA-RATA 82,502,273 59,970,818 72.69 74.49

NILAI

EFISIENSI

(%)

KEUANGAN

Rp.(000)

FISIK KEUANGAN

Rp.(000) (%)

FISIKNO KEGIATAN

TARGET REALISASI

Sumber: Lakin Unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, 2019 (diolah)

Jika mengacu pada PMK 214 Tahun 2017, dari analisis pencapaian

kinerja kegiatan pengembangan tebu Tahun 2018 di atas, dapat

dijelaskan nilai efisiensi per kegiatan diperoleh nilai efisiensi sebesar

rata-rata sebesar 74,49% (Efisien), dengan rincian pencapaian kegiatan

sebagai berikut:

1. Kegiatan pengembangan tebu dilaksanakan secara efisien dengan

nilai efisiensi sebesar 70,42% dengan rincian sebagai berikut:

Perluasan Tanaman tebu seluas 3.013 ha (62,07%) dengan

penyerapan anggaran sebesar 57,34% dari pagu anggaran,

dengan nilai efisiensi sebesar 66,70% (efisien). Namun terdapat

kegiatan yang tidak terlaksana sebesar 37,93% atau seluas 1.842

ha.



72

Bongkar ratoon seluas 416 ha (61,81%) dengan penyerapan

anggaran sebesar 61,42% dari pagu anggaran, dengan nilai

efisiensi sebesar 51,59% (efisien). Namun terdapat kegiatan yang

tidak terlaksana sebesar 38,19% atau seluas 257 ha.

Rawat ratoon seluas 5.970 ha (100,00%) dengan penyerapan

anggaran sebesar 93,32% dari pagu anggaran, dengan nilai

efisiensi sebesar 66,70% (efisien).

Pengawalan dan pendampingan tanaman tebu sebesar 15

kegiatan (93,75%), dengan penyerapan sebesar 76,57% dari pagu

anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 95,81% (efisien).

Terdapat 1 kegiatan yang tidak terealisasi.

Peningkatan kapabilitas petugas dan petani tebu sebesar 6

kegiatan (100,00%), dengan penyerapan sebesar 91,45% dari

pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 71,39% (efisien).

Penerapan varietas tebu adaptif di wilayah pengembangan

sebesar 8 paket (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar

83,91% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 90,20

(efisien).

2. Dukungan perbenihan yaitu pembangunan Kebun Benih Datar (KBD)

seluas 236 ha (81,88%) dengan penyerapan anggaran sebesar

69,31% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 88,38%

(efisien). Namun demikian capaiannya sangat rendah karena faktor

keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kontrak kegiatan karena

APBNP baru diterima POK nya pada bulan September 2018.



73

3. Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yaitu

kegiatan fasilitasi pengolahan gula tebu dengan realisasi sebesar 2

unit (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 93,64% dari pagu

anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 65,90% (efisien).

3.2.2. Pertumbuhan volume ekspor untuk produks perkebunan

Ekspor merupakan indikator yang paling strategis dalam pencapaian

capaian pengembangan komoditas perkebunan. Hal ini disebabkan

dengan adanya ekspor berarti ada beberapa indikator capaian yang

dicapai oleh institusi yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan

2. Pemasukan Devisa negara yang mampu menopang kebutuhan

anggaran pembangunan perkebunan

3. Memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan sehingga

berdampak kepada kesejahteraan petani/pekebun.

4. Menjamin kestabilan harga komoditas perkebunan.

5. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri

6. Memperluas pasar bagi produk Indonesia

Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan merupakan IKSP

dari sasaran program meningkatnya nilai tambah dan daya saing

komoditas pertanian perkebunan. IKSP ini dihitung dengan

menggunakan formula sebagai berikut:



74

Volume ekspor produk perkebunan (t) - Volume ekspor komoditas perkebunan (t-1)

Volume ekspor komoditas perkebunan (t-1)

æ

èç

ö

ø÷x100%

Evaluasi dan analisis capaian peningkatan volume ekspor Komoditas

Strategis Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut:


Realisasi kinerja volumen ekspor komoditas perkebunan pada tahun

2018 berdasarkan perjanjian kinerja Direktur Jenderal perkebunan

dapat ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja peningkatan volume ekspor komoditas

Strategis komoditas Perkebunan


Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan volume

ekpor komoditas perkebunan meningkat rata-rata 13,90% atau

mencapai 304,13% dari target Tahun 2018 sebesar 4,57%. Kenaikan



75

tertinggi pada komoditas cengkeh (123,04%), sereh wangi (88,33%),

nilam 32,62%, lada (11,53%), tembakau (10,90%), kakao (7,33%), kelapa

(5,44%), kelapa sawit (3,22%) dan pala (1,34%). Sedangkan komditas

yang mengalami penurunan ekspor yaitu karet (-6,01%), kacang mete

(-7,09), the (-9,52%), panili (-30,89%) dan kopi (-40,15%).



Keragaan volume ekspor komoditas perkebunan beberapa tahun

terakhir dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebagaimana pada

Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Kinerja Volume Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun

2018 dibanding dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun

Sebelumnya




76

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam periode taahun

2014-2018 volume ekspor komoditas perkebunan mengalami

pertumbuhan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,41%. realisasi kinerja

Tahun 2018 ini, jika dibandingkan dengan Tahun lalu dan beberapa

tahun sebelumnya yaitu:

1) Dibanding Tahun 2017, volume ekspor komoditas perkebunan

mengalami kenaikan sebesar 13,90%.


mengalami peningkatan sebesar 0,12%.


mengalami peningkatan sebesar 2%.


mengalami peningkatan sebesar 15,48%.



perencanaan strategis organisasi mencapai 231,67% dari target

Pertumbuhan ekspor komoditas perkebunan sebesar 6%.


tidak dapat dianalisis karena belum ada target berdasarkan

standar nasional terkait realisasi volume ekspor komoditas

perkebunan.



77



Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa

realisasi pertumbuhan volume ekspor komoditas perkebunan mengalami

peningkatan sebesar 13,90% atau mencapai 304,13% dari target 4,57%,

dan masuk dalam katagori sangat berhasil.

Capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai

berikut :

1. Peran pemerintah dalam memfasilitasi promosi produk perkebunan

unggulan, sehingga meningkatkan akses pasar produk tersebut;

2. Meningkatnya kesadaran akan peningkatan kualitas dan jaminan

mutu sesuai standar negara tujuan ekspor;

3. Adanya peningkatan pangsa pasar produk perkebunan Indonesia di

negara mitra tujuan ekspor dibandingkan dengan kompetitornya;

4. Adanya peningkatan ekspor produk perkebunan Indonesia di negara

mitra (tujuan ekspor)

Sedangkan beberapa komoditas yang mengalamani penurunan volume

ekspor (kacang mete, karet, kopi, panili, teh) dipengaruhi oleh

beberapa permasalahan/kendala/hambatan antara lain:

1. Kacang mete, permasalahan: pasokan turun, supply demand tidak

seimbang, bahan baku banyak diolah jadi produk akhir



78

2. Kopi, permasalahan: pemenuhan dalam negeri, pembatasan impor

kopi sachet oleh philipina

3. Panili, permasalahan: penurunan luas lahan, pasokan terbatas,

permintaan dalam negeri tinggi.

4. Teh, permasalahan: oversupply teh dunia, permintaan China

menurun, penurunan luas areal perkebunan teh, kurangnya share

produk olahan the Indonesia kepasar global

5. Karet, permasalahan: oversupply karet alam dunia, penurunan

permintaan China, Jepang dan USA, kompetisi dengan karet

sintetis, penurunan harga minyak dunia.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, analisis akar permasalahan

dan rekomendasi solusi yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Tabel

10.

Tabel 10. Analisis Akar Permasalahan Turunnya Volume Ekspor

Komoditas Perkebunan Tahun 2018 No Akar masalah Rekomendasi solusi

1 Peningkatan produksi,

produktivitas tanaman

perkebunan masihn belum

optimal

1. Fasilitasi pengembangan komoditas perkebunan

ditingkatkan

2. Penyediaan benih unggul bermutu

3. Penanganan OPT

4. Pengembangan teknologi budidaya

2 Perubahan Iklim 5. Penanganan dampak perubahan iklim

3 penanganan pasca panen

kurang memenuhi

persyaratan ekspor

6. Penaganan pasca penen komoditas perkebunan

3 Penurunan harga minyak

dunia

7. Koordinasi pengendalian harga komoditas

8. Pengawalan komditas dalam menghadapi kejolak

ekonomi dunia

4 Tidak seimbangnya supply

and demand

9. Fasilitasi penjaminan pasokan bahan baku untuk

industry dalam negeri masih



79

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan

anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian

ataupun kegagalan;

Kegiatan yang menunjang dalam meningkatkan voleme ekspor Tahun

2018 adalah seluruh kegiatan yang dialokasikan dalam DIPA/POK Ditjen

Perkebunan baik Tahun 2018 dianalisis pada Tabel 11.

Tabel 11.Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan

pendukung dalam mencapai sasaran kegiatan dan indikator

sasaran kegiatan Pertumbuhan volume ekspor untuk produk

perkebunan Tahun 2018

Sumber : Dirat PPHBUN, 2019 (Diolah).

NO KEGIATAN

TARGET REALISASI NILAI

EFISIENSI (%)

KEUANGAN FISIK KEUANGAN (%)

FISIK

Rp. (000) VOL

SAT Rp.(000) VOL

SAT (%)

1 Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan

31.398.411 163 KT 28.414.628 90,50 162 KT 99,39 72,36

2 Pengembangan pengolahan perkebunan

38.766.710 90 Unit 36.295.157 93,62 90 Unit 100,00 65,94

3 Pengembangan pemasaran hasil perkebunan

7.072.900 60 Keg 6.363.101 89,96 60 Keg 100,00 75,09

4 Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan

8.950.300 84 Keg 7.739.960 86,48 84 Keg 100,00 83,81

5 Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

13.624.555 12 Bln 13.189.308 96,81 12 Bln 100,00 57,99

TOTAL/RATA-RATA

99.812.876

92.056.848 92,23

71,04



80

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan pendukung

dalam mencapai sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan

pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan Tahun 2018 di

atas pada tabel 19, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan

dukungan pengolahan pemasaran hasil perkebunan adalah sebesar 71,04

%, dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan target

163 kelompok tani terealisasi 162 kelompok tani dengan penyerapan

anggaran sebesar 90,50 % dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi

sebesar 72,36 % (efisien). Kegiatan pengembangan pascapanen

komoditas perkebunan dilaksanakan di 27 provinsi (88 kabupaten).

Realisasi tidak mencapai target karena adanya provinsi yang

pengadaan alatnya tidak terealisasi yaitu kegiatan pascapanen kakao

di provinsi Sulawesi Selatan (kab. Bulukumba).

2. Kegiatan pengembangan pengolahan hasil perkebunan target 90 unit

terealisasi 90 unit dengan penyerapan anggaran sebesar 93,62 % dari

pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 65,94 % (efisien).

Kegiatan pengembangan pengolahan hasil perkebunan dilaksanakan

di 27 provinsi (61 kabupaten).

3. Kegiatan pemasaran hasil perkebunan target 60 kegiatan terealisasi

60 kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar 89,96 % dari pagu

anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 75,09 % (efisien). Kegiatan

pengembangan pemasaran hasil perkebunan dilaksanakan di 31

provinsi.



81

4. Kegiatan Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan

Pembinaan Usaha Perkebunan target 84 kegiatan terealisasi 84

kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar 86,48 % dari pagu

anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 83,81 % (efisien). Kegiatan

Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha

Perkebunan dilaksanakan di 23 provinsi.

5. Kegiatan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan target 12 bulan terealisasi 12 bulan dengan penyerapan

anggaran sebesar 96,81 % dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi

sebesar 57,99 % (efisien). Kegiatan fasilitasi teknis dukungan

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan terdiri dari 34 kegiatan

yang dilaksanakan di pusat.

3.2.3. Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri

Salah satu indikator dari peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan untuk komoditas ekspor adalah tercapainya target rasio

pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam

negeri yang akan menghasilkan produk olahan yang selain untuk

konsumsi dalam negeri, dapat juga diekspor ke luar negeri. Evaluasi

dan analisis rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 20.



82

Tabel 12. Evaluasi dan Analisis Rasio Pemenuhan Kebutuhan Komoditas

Perkebunan untuk Industri dalam Negeri

TahunKebutuhan (Ton) Pemenuhan (Ton) Pemenuhan (%) Target (%) Realisasi (%) Capaian (%) Realisasi Capaian

2015 - - - - - - - -

2016 61.505.654 38.689.930 62,90 - 62,90 - 123,73 -

2017 61.515.470 44.982.169 73,12 30,00 73,12 243,74 106,44 91,23

2018 61.451.670 47.829.732 77,83 35,00 77,83 222,38 100,00 100,00

2019 - - - 40,00 - - 194,58 -

IK-2

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

2018 Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dan 2019(%)Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam negeri

sumber : Dirat PPHBUN, diolah (2019)


Realisasi Kinerja rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan

untuk industri dalam negeri sebesar 77,83 % atau mencapai 222,38%

dari target 35 % dan masuk dalam katagori Sangat Berhasil.



Berdasarkan tabel. 12 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja

serta capaian kinerja pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan

untuk industri dalam negeri tahun 2018 yaitu:

1. Realisasi kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017

adalah sebesar 106,44% dan Capaian kinerja Tahun 2018

dibandingkan dengan Tahun 2017 adalah sebesar 91,23%



83

2. Realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2016

adalah sebesar 123,73%.



perencanaan strategis Ditjen Perkebunan sesuai dengan Tabel 15.

adalah sebesar 194,58% dari target 40%.


tidak dapat dianalisis karena tidak ada standar nasional untuk

rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri.


penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa rasio

pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam

negeri Tahun 2018 masuk ke dalam kategori sangat berhasil. Capaian

indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perkebunan

2. Meningkatnya kualitas bahan baku yang dihasilkan petani yang

difasilitasi dan dibina oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga

dapat meningkatkan volume ketersediaan bahan baku untuk industri

dalam negeri.

3. Kebijakan pemerintah atas pemanfaatan sumberdaya dan bahan

baku dalam negeri untuk kebutuhan bahan baku industri dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan pekebun



84

4. Banyaknya investasi yang menfasilitasi peningkatan mutu produk

perkebunan.

3.2.4. Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen

dan pengolahan hasil perkebunan yang dapat dipenuhi

terhadap seluruh permintaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.

Alsintan pasca panen dan pengolahan hasil merupakan kebutuhan

strategis dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu

komoditas perkebunan. Permintaan alsintan pascapanen dan

pengolahan diasumsikan jumlah alsin yang difasilitasi dari dana Tugas

Pembantuan. Asumsi ini didasarkan atas ketersediaan dana dan

ketepatan penerima fasilitasi.

Evaluasi dan analisis terjadap realisasi kinerja dan capaian kinerja

Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen dan

pengolahan hasil perkebunan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh

permintaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen dan

pengolahan hasil perkebunan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel. 13. Evaluasi dan analisis terjadap realisasi kinerja dan capaian

kinerja Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

Sumber: Dirat PPHBUN, diolah (2019)



85


Capaian Kinerja rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca

panen dan pengolahan hasil perkebunan yang dapat dipenuhi terhadap

seluruh permintaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pascapanen dan

pengolahan hasil perkebunan Tahun 2018 mencapai 99,60 % dari target

100,00 % dan masuk dalam katagori Sangat Berhasil.



Berdasarkan Tabel 13. diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja

dan capaian kinerja Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun lalu

dan beberapa tahun sebelumnya yaitu:


Realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 16,00 % atau

mencapai 84,00 % dari ketersediaan alat mesin pertanian

(Alsintan) pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Tahun

2018 sebesar 252 Unit dibanding realisasi jumlah alat mesin

pertanian (Alsintan) pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan

Tahun 2017 sebesar 300 Unit.

Capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 0,06 % atau

mencapai 99,94 % dari capaian kinerja ketersediaan alat mesin


Tahun 2018 sebesar 99,60 % dibanding capaian kinerja

ketersediaan alat mesin pertanian (Alsintan) pascapanen dan

pengolahan hasil perkebunan Tahun 2017 sebesar 99,67 %.

2. Dibanding tahun 2016



86

Realisasi kinerja mengalami kenaikan sebesar 31,25 % atau


(Alsintan) pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Tahun

2018 sebesar 252 Unit dibanding realisasi jumlah alat mesin


Tahun 2016 sebesar 192 Unit.




Tahun 2018 sebesar 99,60 % dibanding capaian kinerja

ketersediaan alat mesin pertanian (Alsintan) pascapanen dan

pengolahan hasil perkebunan Tahun 2016 sebesar 100,00 %.


Realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 15,44 % atau


(Alsintan) pascapanen Tahun 2018 sebesar 2522 Unit dibanding

realisasi jumlah alat mesin pertanian (Alsintan) pascapanen Tahun

2015 sebesar 298 Unit.



pertanian (Alsintan) pascapanen Tahun 2018 sebesar 99,60 %

dibanding capaian kinerja ketersediaan alat mesin pertanian

(Alsintan) pascapanen Tahun 2015 sebesar 100,00 %.



87



perencanaan strategis organisasi adalah sebesar 80,22% yaitu

telah terpenuhi sebanyak 1.042 unit dari total target Tahun

2015-2019 sebanyak 1.299 unit



pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pascapanen dan

pengolahan hasil perkebunan yang dapat dipenuhi terhadap

seluruh permintaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen

dan pengolahan hasil perkebunan.


penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa rasio

pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen dan pengolahan

hasil perkebunan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan

Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pascapanen dan pengolahan hasil

perkebunan Tahun 2018 masuk dalam kategori Berhasil. Capaian

indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan alat mesin pertanian yang diberikan berdasarkan peta

kawasan komoditas;

2. Bantuan alat mesin pertanian yang diberikan sesuai dengan

permintaan/pengajuan proposal dari provinsi/kabupaten;

3. Kelompok tani sasaran yang ditetapkan sebagai penerima alat mesin

pertanian dan bangunan adalah kelompok tani yang sudah terbentuk

(bukan kelompok tani yang baru)



88

4. Adanya pembinaan terhadap petugas dinas provinsi/kabupaten serta

pelaku usaha melalui bimbingan teknis

5. Adanya perencanaan yang tepat dan matang sehingga kegiatan dapat

dilaksanakan secara baik dan tepat waktu;

6. Makin meningkatnya minat pekebun dalam pemahaman tentang

penanganan pascapanen komoditas perkebunan dan pengolahan hasil

perkebunan;

7. Kebutuhan sarana pascapanen, dan pengolahan hasil perkebunan

telah terpenuhi;

8. Koordinasi yang optimal dan terencana antara satker provinsi dan

kabupaten sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik;

9. Adanya SDM yang handal dalam penguasaan teknologi yang

memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan kelompok tani dalam penguasaan teknologi pasca

panen dan pengolahan.

2. Pelaksanaan kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak

mengikuti ROPAK sehingga proses pengadaan tidak dapat dilaksaan.

3. Gagal lelang pengadaan alsintan.



ataupun kegagalan



89

Untuk mendukung kinerja pencapaian target dari sasaran kegiatan dan

indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan melakukan kegiatan utama Dukungan

Pengolahan dan Pemasaran melalui kegiatan : (i) pengembangan

pascapanen komoditas perkebunan; (ii) pengembangan pengolahan hasil

perkebunan; (iii) pengembangan penerapan standardisasi, mutu dan

pembinaan usaha perkebunan; (iv) pengembangan pemasaran hasil

perkebunan; dan (v) fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber

daya kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran kegiatan dan

indikator sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemsaran Hasil

Perkebunan dapat dilihat seperti pada Tabel 14.

Tabel 14.Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan

pendukung dalam mencapai sasaran kegiatan dan indikator

sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan Tahun 2018

KEUANGAN KEUANGAN

Rp. (000) VOL SAT Rp.(000) VOL SAT (%)

1Pengembangan pascapanen

komoditas perkebunan 31,398,411 163 KT 28,414,628 90.50 162 KT 99.39 72.36

2Pengembangan pengolahan

perkebunan 38,766,710 90 Unit 36,295,157 93.62 90 Unit 100.00 65.94

TOTAL/RATA-RATA 70,165,121 64,709,785 92.23 71.04

NO KEGIATAN


EFISIENSI

(%)

FISIK(%)

FISIK

Sumber : Dirat PPHBUN, 2019 (Diolah)

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan pendukung

dalam mencapai sasaran kegiatan dan indicator sasaran kegiatan



90

dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Tahun 2018 di

atas pada Tabel 14, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan

dukungan pengolahan pemasaran hasil perkebunan adalah sebesar 71,04

%, dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan target

163 kelompok tani terealisasi 162 kelompok tani dengan

penyerapan anggaran sebesar 90,50 % dari pagu anggaran, dengan

nilai efisiensi sebesar 72,36 % (efisien). Kegiatan pengembangan

pascapanen komoditas perkebunan dilaksanakan di 27 provinsi (88

kabupaten). Realisasi tidak mencapai target karena adanya provinsi

yang pengadaan alatnya tidak terealisasi yaitu kegiatan

pascapanen kakao di provinsi Sulawesi Selatan (kab. Bulukumba).

2. Kegiatan pengembangan pengolahan hasil perkebunan target 90

unit terealisasi 90 unit dengan penyerapan anggaran sebesar 93,62

% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 65,94 %

(efisien). Kegiatan pengembangan pengolahan hasil perkebunan

dilaksanakan di 27 provinsi (61 kabupaten).

3.2.5. Rasio Luas Serangan OPT Terkendali dan Area Terkena DPI

Tertanggulangi terhadap Luas Lahan Terserang OPT dan

Berpotensi Terkena DPI

Rasio Luas Serangan OPT Terkendali dan Area Terkena DPI

Tertanggulangi terhadap Luas Lahan Terserang OPT dan Berpotensi

Terkena DPI diukur berdasarkan formula sebagai berikut:



91

Luas serangan OPT + Luas serangan DPIåLuas tanam perkebunanå

æ

è

çç

ö

ø

÷÷x100%

Evaluasi dan analisis Rasio Luas Serangan OPT Terkendali dan Area

Terkena DPI Tertanggulangi terhadap Luas Lahan Terserang OPT dan

Berpotensi Terkena DPI Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Evaluasi dan analisis Rasio Luas Serangan OPT Terkendali dan

Area Terkena DPI Tertanggulangi terhadap Luas Lahan

Terserang OPT dan Berpotensi Terkena DPI Tahun 2018

Realisasi Capaian

2015 36,413 681,379 5.34 - - 29.32 -

2016 7,584 670,529 1.13 - - 138.51 -

2017 1,000 109,265 0.92 1.01 90.61 171.18 108.06

2018 8,525 544,155 1.57 1.60 97.92 100.00 -

2019 - - - 1.60 - 97.92 -

Rasio

realisasi

(%)

Target

rasio (%)

Capaian

(%)

IK-4

Terkendalinya penyebaran OPT dan tertanggulanginya DPI pada tanaman perkebunan

Rasio luas serangan OPT terkendali dan area DPI tertanggulangi terhadap

luas terserang OPT dan berpotensi terkena DPI 2018 dibandingkan tahun

sebelumnya dan 2019Luas serangan OPT

terkendali dan area

DPI tertanggulangi

Luas terserang OPT

dan berpotensi

terkena DPI

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Realisasi rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI


terkena DPI Tahun 2018 adalah sebesar 1,57 atau mencapai 97,92% dari

target 1,6%. Capaian ini masuk dalam katagori berhasil.

B. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan

dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir



92

Dibanding Tahun 2017, Realisasi rasio luas serangan OPT

terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas

lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI Tahun 2018

meningkat sangat signifikan sebesar 171,18% atau meningkat

71,18%, sedangkan capaian nya mengalami peningkatan sebesar

8,06% atau mengalami kenaikan sebesar 108,06%.

Dibanding Tahun 2016, Realisasi rasio luas serangan OPT

terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas

lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI Tahun 2018

meningkat sangat signifikan sebesar 138,51% atau meningkat

sebesar 38,51%.



perencanaan strategis organisasi adalah sebesar 97,92%.





terkena DPI





terkena DPI tidak mencapai target karena disebabkan oleh beberapa

permasalahan/kendala/hambatan antara lain:

Keterbatasan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2018



93

Serangan OPT bertambah pada disaat tahun berjalan sehingga

belum teridentifikasi untuk dialokasikan anggaran pengendalian

Area terkena DPI bertambah pada tahun berjalan sehingga belum

tersedia anggaran untuk kegiatan penanggulangan DPI.

Potensi area DPI cepat bertambah seiring dengan adanya Perubahan

iklim global

Keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan inprastruktur dalam

proses pengendalian OPT dan penanggulangan DPI.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas, beberapa hal

yang perlu dilakukan antara lain:

Menambah anggaran kegiatan pengendalian OPT dan

penanggulangan DPI

Menyiapkan sarana prasarana dan inprastruktur

Menyiakan SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendidikan.



ataupun kegagalan

Beberapa kegiatan yang menunjang rasio luas serangan OPT terkendali

dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT

dan berpotensi terkena DPI dapat dilihat pada Tabel 16.



94

Tabel16.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

(penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang

menunjang capaian ataupun kegagalan

Vol Sat Vol Sat %

1

Penanganan Organisme

Pengganggu Tanaman

Perkebunan

23,270,228 8325 Ha 21,934,644 94.26 8,325 Ha 100 64.35

2

Penanganan Dampak

Perubahan Iklim dan

Pencegahan Kebakaran

Lahan/Kebun

5,905,875 25 KT 5,591,465 94.68 25 KT 100 63.31

3

Pengembangan Desa

Pertanian Organik

Berbasis Komoditas

Perkebunan

28,671,420 155 Desa 27,997,156 97.65 155 Desa 100 55.88

4

Fasilitasi Teknis

Dukungan Perlindungan

Perkebunan

36,702,475 12 Bulan 34,555,843 94.15 12 Bulan 100 64.62

TOTAL/RATA-RATA 94,549,998 90,079,108 95.11 61.88

Nilai

Efisiensi

(%)

Keuangan

Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik No Kegiatan

Target Realisasi

Sumber: Dirat Perlindungan Perkebunan, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang

menunjang rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI


terkena DPI adalah sebesar Rp. 90.079.108.000,- atau 95,11% dari pagu

anggaran dengan nilai efisiensi 61,88 (efisien) dengan rincian sebagai

berikut:

a. Kegiatan penanganan OPT tanaman perkebunan Tahun 2018 dengan

serapan anggaran 94,26 dan capaian fisik 100% serta nilai efisiensi

64,35% (Efisien)

b. Kegiatan DPI dan pencegahan kebakaran lahan/kebun dengan

serapan sebesar 94,68% dan capaian fisik sebesar 100% serta nilai

efisiensi 63,31% (efisien)



95

c. Pengembangan desa organik berbasis perkebunan dengan serapan

sebesar 97,65% dan serapan fisik sebesar 100% serta nilai efisiensi

55,88% (efisiensi)

d. Kegiatan fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan dengan

serapan sebesar 94,15% dan capaian fisik sebesar 100% serta nilai

efisiensi 64,62% (efisien)

3.2.6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Berdasarkan

Penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

NIlai AKIP Ditjen Perkebunan merupakan IKSP dari sasaran program

terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungnan

Ditjen Perkebunan. Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan

Nilai AKIP yang diberikan oleh Itjen Kementerian Pertanian pada Tahun

2017, terdiri dari akumuasi dari nilai komponen perencanan kinerja,

nilai komponen pengukuran kinerja, nilai komponen pelaporan kinerja,

nilai komponen evaluasi internal dan nilai komponen capaian kinerja.

Realisasi nilai AKIP Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada Tabel 17

berikut ini.



96

Tabel 17. Evaluasi dan Analisis Realisasi Nilai AKIP yang diberikan oleh

Itjen Kementerian Pertanian pada Tahun 2018

TahunTarget Nilai

AKIP

Realisasi Nilai

AKIP

Capaian Nilai AKIP

(%)Realisasi Capaian

2015 - 77.98 - 106.44 -

2016 - 78.62 - 105.57 -

2017 79 79.49 100.00 104.42 82.96

2018 83 82.96 99.95 100.05 83.00

2019 84 98.76

IK-5

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan


Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun

2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga

2018 Dibandingkan

dengan tahun

sebelumnya dan 2019

(%)

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2019 (diolah)

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Realisasi IKSP nilai AKIP Tahun 2018 adalah sebesar 82,96 atau

mencapai 99,97% dari target 93. Nilai AKIP ini merupakan hasil evalusi

AKIP yang dilakukan pada tahun 2018 atas Kinerja Tahun 2017 dengan

rincian nilai terdiri dari aspek perencanaan 26,19%; aspek pengukuran

kinerja 21,25%; aspek pelaporan kinerja 14,16%; aspek evaluasi internal

6,69%; dan aspek pencapaian kinerja 14,68%.

B. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan


Berdasarkan Tabel 17 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja

serta capaian kinerja tahun ini dibanding dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir yaitu:



97

Dibanding Tahun 2017, nilai AKIP Ditjenbun Tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar 4,42%, namun capaian Tahun 2018 masih lebih

kecil dari tahun 2017 atau sebesar 82,96%;

Dibanding Tahun 2016, nilai AKIP Ditjen Perkebunan Tahun 2018

mengalami peningkatan sebesar 5,57%;

Dibanding Tahun 2015, nilai AKIP Ditjen Perkebunan Tahun 2018

mengalami peningkatan sebesar 6,44%;

C. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan

Target Jangka Menengah Yang terdapat dalam Dokumen Rentra

adalah sebesar 99,95%.

D. Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Standar

Nasional, yaitu 82,96% (dengann asumsi standar nasional adalah

100).

E. Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau

Peningakatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang

telah Dilakukan

Sesuai dengan kreteria nilai SAKIP Ditjen Perkebunan “A” yaitu sangat

baik dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian nilai SAKIP Ditjen

Perkebuan Tahun 2018 mengalami capaian dan terus meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan:

Komitmen pimpinan Ditjen Perkebunan dalam meningkatkan

akuntabilitas kinerja semakin besar;



98

Komitmen aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Perkebunan

meningkatkan akuntabilitas kinerja semakin besar;

Capaian kinerja semakin meningkat

Capaian dari pembinaan yang dilakukan oleh semua pihak terkait

dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Perkebunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan

nilai AKIP Ditjen Perkebunan yaitu:

Keselarasan Rentra Ditjen Perkebunan dengan Renstra Kementerian

Pertanian dan Renstra Eselon II di bawahnya;

Menindaklanjut sebagian besar atau seluruhnya hasil rekomenedasi

dalam LAKIN untuk perbaikan kinerja ditahun setelahnya;

Meningkatkan kinerja serapan maupun fisik kegiatan untuk

mendukung peningkatan kinerja program;

Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses penyelenggaraan

pembangunan perkebunan;

Meningkatkan nilai efesiensi secara optimal dengan memperhatikan

kaidah yang berlaku untuk menghindari peningkatan LHA/P.

F. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumberdaya dan Analisis

Program/Kegiatan yang menunjang Capaian/Kegagalan

Kegiatan yang menunjang nilai AKIP Ditjen perkebunan merupakan

seluruh kegiatan yang melekat dalam APBN Ditjen Perkebunan Tahun



99

2018 yang dialokasikan kepada 38 satker lingkup Ditjen Perkebunan

baik Satker Pusat maupun daerah.

3.2.7. Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK 249 Tahun 2011

(perubahan menjadi PMK 214 2017) Tentang Pengukuran

Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan manual iku Ditjen Perkebunan pengukuran Nilai Kinerja

(NK) Berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 (perubahan menjadi PMK 214

2017) Tentang Pengukuran Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Formula yang digunakan yaitu:

NK = (I X WI) + (CH X WCH); Dimana I = (P X WP) + (K X WK) + PK X WPK)

+ NE X WE)

• I = Nilai aspek implementasi

• WI = Bobot aspek implements'

• CH = Capaian hasil

• P = Penyerapan anggaran

• WP = Bobot penyerapan anggaran

• K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

• WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan

implementasi

• PK = Pencapaian keluaran

• WPK

= Bobot pencapaian

keluaran

• NE = Nilai efisiensi

• WE = Bobot efisiensi



100

Evaluasi dan analisis realisasi dan capaian nilai AKIP tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Evaluasi dan analisis Nilai Kinerja (NK) Ditjen Perkebunan

Tahun 2018

TahunTarget Nilai

Kinerja

Realisasi Nilai

Kinerja

Capaian Nilai Kinerja


2015 - - - - -

2016 81.19 - 92.50 -

2017 85.00 90.05 105.94 83.40 78.76

2018 90.00 75.10 83.44 100.00 100.00

2019 90.00 - - 83.44

IK-5

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan


Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun

2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga

2018 Dibandingkan

dengan tahun

sebelumnya dan 2019

(%)

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 2019 (Diolah)

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan diperoleh realisasi

nilai kinerja (NK) Ditjen Perkebunan Tahun 2018 sebesar 75,10 atau

mencapai 83,44% dan masuk dalam kategori berhasil.

b. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan


Realisasi dan capaian nilai kinerja (NK) Ditjen Perkebunan Tahun 2018

dibandingkan dengan realisasi NK tahun lalu dan beberapa Tahun

sebelumnya yaitu:



101

Dibanding dengan Tahun 2017 realisasi NK Ditjen Perkebunan Tahun

2018 terjadi penurunan sebesar 16,60%, sedangkan capaian NK 2018

mengalami penurunan 21,24%;

Dibanding dengan Tahun 2016, NK Ditjen Perkebunan Tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 7,50%.

c. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan


adalah mencapai 83,44%.

d. Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Standar Nasional

adalah 83,44% (dengan asumsi nilai tertinggi 100%).

e. Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningakatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Nilai Kinerja (NK) Ditjen perkebunan tidak mencapai target 90% atau

mengalami penurunan dibanding Tahu 2017 disebabkan oleh beberapa

hal sebagai berikut:

SDM Satker kurang berkomitmen untuk mengisi laporan dalam

aplikasi;

Adanya perubahan yang mendasar aplikasi SMART namun belum

dipahami oleh petugas pelaporan di satker karena belum bisa

dilakukan sosialisasi secara maksimal;

Konsistensi penyerapan rendah;



102

Nilai keluaran pada aplikasi rendah disebabkan belum ada pengisian

dari beberapa satker;

Pejabat/petugas monev belum memahami aplikasi karena

pejabat/petugas baru;

Dengan permasalahan tersebut diharapkan dapat melakukan perbaikan

kinerja pelaporan sebagai berikut:

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Anggaran

Kementerian keuangan sebagai server dan penanggungjawab

aplikasi;

Meningkatkan sosialisasi kepada satker sebagai pihak yang

melakukan pengisian dan pengguna aplikasi;

Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap sistem

pelaporan sesuai PMK 214 Tahun 2017;

Meningkatkan dukungan anggaran dan efektifitas kegiatan

monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3.2.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas LayananPublik


Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan diukur dengan menggunakan formula sebagaimana

berikut:



103

Nilai IKM BBPTP Surabaya + Nilai IKM BBPTP Medan +

Nilai IKM BBPTP Ambon + Nilai IKM BBPTP Pontianak

4

æ

è

çççç

ö

ø

÷÷÷÷

x100%

Responden terdiri dari pengusaha, petani, kelompok tani, mahasiswa,

dan lain-lain. Pengolahan dan Hasil Pengukuran IKM atas layanan Publik

Direktorat Jenderal perkebunan seperti pada table berikut:

Tabel.19 Evaluasi dan Analisis Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan

TahunTarget Nilai

IKM

Realisasi Nilai

IKM

Capaian Nilai IKM


2015 - - - - -

2016 - 3.36 - 104.46 -

2017 3.00 3.41 113.67 102.93 102.93

2018 3.00 3.51 117.00 100.00 -

2019 3.00 - - 117.00 -

IK-6.1

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan

publik Direktorat Jenderal Perkebunan

2018 Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya dan 2019 (%)

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2019 (diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan merupakan nilai rata-rata empat belas (14) unsur

layanan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pusat (BBPPTP Medan, BBPPTP

Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP Pontianak) meliputi: Prosedur

pelayanan, Persyaratan pelayanan, Kejelasan pelaksana pelayanan,

Kedisiplinan pelaksana pelayanan, Tanggung jawab pelaksana

pelayanan, Kemampuan pelaksana pelayanan, Keadilan mendapatkan

pelayanan, Kecepatan pelayanan, Kesopanan dan keramahan

pelaksana, Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan,

Kenyamanan lingkungan, dan Keamanan pelayanan.



104


Realisasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik

Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2018 sebesar 3,51 (Nilai

skala Likert 1-4) atau mencapai 117% dibanding target dengan kategori

sangat berhasil.



dari tabel dapat dijelaskan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas

pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan ralisasi kinerja dan

capaian kinerja dibandingkan tahun 2018 sebagai berikut:

dibanding Tahun 2016 realisasi kinerja mengalami peningkatan

sebesar 4,46%;

dibanding Tahun 2017 realisasi kinerja mengalami peningkatan

sebesar 2,93%;

sedangkan dibanding capaian kinerja Tahun 2017 mencapai

102,93%


Target Jangka Menengah Yang terdapat dalam Dokumen Rentra.

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik

Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2018 dibanding target

jangka menengah yangterdapat dalam dokumen renstra mencapai

117%.



105


Tidak dapat dianalisis karena tidak ada standar nasional untuk

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan



Adanya komitmen penanggung jawab indikator kinerja aktivitas yaitu

kepala bidang proteksi dan kepala bidang perbenihan pada Unit

Pelaksana Teknis Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

(BBPPTP Medan, BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP

Pontianak), dan diturunkan ke level eselon IV yaitu seksi pelayanan

teknik dan informasi proteksi dan seksi jaringan laboratorium proteksi,

seksi pelayanan teknik dan informasi perbenihan dan seksi jaringan

laboratorium perbenihan untuk melakukan pelayanan publik sesuai

dengan SOP pelayanan baik pelayanan di bidang proteksi maupun

pelayanan di bidang perbenihan sehinga Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas pelayanan publik dapat mencapai kategori sangat

berhasil.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (penggunaan anggaran)

dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian

Untuk mendukung pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas

layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan dan

indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan maka analisis

efisiensi penggunaan sumberdaya kegiatan utama Unit Pelaksana



106

Teknis (UPT) Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (BBPPTP

Medan, BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP Pontianak)

berupa dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan seperti pada Tabel

20.

Tabel.20 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan

utama dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik



1

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu

Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi

Tanaman Perkebunan

140,345,052 121,225,542 86.38 90.73 84.06

aPengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman

Perkebunan9,753,349 88,734,620 Batang 8,598,733 88.16 88,734,620 Batang 100.00 79.60

bPengembangan Teknologi Proteksi Tanaman

Perkebunan7,657,628 37 Pkt Tek 7,039,171 91.92 37 Pkt Tek 100.00 70.19

c

Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan

Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi

Tanaman Perkebunan

33,498,887 12 Bulan 22,451,129 67.02 12 Bulan 75.27 132.45

d 1781.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 14,318,347 12 Bulan 13,041,856 91.08 12 Bulan 93.31 72.29

e Layanan Internal (Overhead) 23,728,316 12 Bulan 23,012,869 96.98 12 Bulan 97.74 57.54

f 1781.994 Layanan Perkantoran 51,388,525 12 Bulan 47,081,784 91.62 12 Bulan 93.71 70.95

FISIKNO KEGIATAN


EFISIENSI

(%)

KEUANGAN

Rp.(000)

FISIK KEUANGAN

Rp.(000) (%)

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 2019 (Diolah)

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan utama

dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal

Perkebunan diatas pada Tabel 20. dapat dijelaskan bahwa kegiatan

dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan

teknologi proteksi tanaman perkebunan nilai efisiensi sebesar

84,06%.



107

3.2.9. Nilai Pemeringkatan Informasi Publik Direktorat Jenderal

Perkebunan.

Nilai pemeringkatan informasi publik (NPIP) merupakan IKSP dari

sasaran program meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik

Ditjen Perkebunan. Pengukuran dilakukan oleh Biro Hukum dan

Hubungan Masyarakat Setjen Kementerian Pertanian mengikuti

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode

dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Evaluasi dan

analisis NPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2018 dapat dilihat pada

Tabel 21.

Tabel 21. Evaluasi dan analisis NPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2018

TahunTarget Nilai

NPIP

Realisasi

Nilai NPIP

Capaian

Nilai NPIP

(%)

Realisasi Capaian

2015 - -

2016 - 60.07 117.51 -

2017 65.00 67.82 104.34 104.08 96.65

2018 70.00 70.59 100.84 100.00 -

2019 75.00 94.12

IK-5.2

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat

Jenderal Perkebunan

Nilai pemeringkatan informasi publik


2018 Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya dan

2019(%)

Sumber: Ditjen Perkebunan, diolah (2019)


Skor nilai Pemeringkatan Informasi Publik Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2018 dengan target 70.00 dan realisasi 70.59



108

sehingga capaian di tahun 2018 dibanding target sebesar 100.84%

dengan kriteria sangat berhasil.


dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir sebagai berikut:

Dibanding Tahun 2017, NPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2018

mengalami peningkatan sebesar 4,08 sedangkan capaian kinerja

2018 mengalami penurunan sebesar 3,35%;

Dibanding Tahun 2016, NPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2018

mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 17,51.



adalah mencapai 94,12%.


adalah sebesar 70,59% dengan asumsi nilai maksimal 100.



Keberhasilan mencapai target NPIP disebabkan oleh beberapa hal

sebagai berikut:

Komitmen pimpinan dan petugas dalam upaya melakukan pelayanan

yang memadai sesuai SOP yang telah ditetapkan;

Upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan sistem

dan konten informasi yang disajikan;



109

Menjaga kualitas informasi yang disajikan untuk pembangunan

perkebunan berkelanjutan yang menjadi konsumsi publik;

Meningkatnya upaya perbaikan tata kelola situs Web;

Kelengkapan data dan informasi yang disajikan dan sistem aplikasi;

Keragaman akses dan pemanfaatan aplikasi.

f. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumberdaya dan Analisis

Program/Kegiatan yang menunjang Capaian/Kegagalan

Kegiatan yang menunjang pencapaian target adalah layanan

perkantoran dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

yang yang dilokasikan dama DIPA Ditjen Perkebunan Tahun 2018.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2018 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi

anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran sebesar

Rp. 1.636.534.054.000,-. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal

Perkebunan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.415.083.088.139,-

atau 86,48% dengan capaian fisik sebesar 90,13%. Realisasi anggaran ini

dapat dilihat berdasarkan kegiatan Utama dan Kegiatan (output) Eselon

II lingkup Ditjen Perkebunan, berdasarkan jenis belanja, berdasarkan

kewenangan dan berdasarkan satker lingkup Ditjen Perkebunan.

3.3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama Direktorat Jenderal

Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 22.



110

Tabel 22. Realisasi dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan

Tahun 2018 Berdasarkan Kegiatan Utama NO KODE / KEGIATAN PAGU REALISASI % FISIK (%)

1 1777|Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 500,571,910,000 454,384,310,655 90.77 93.08

2 1779|Dukungan Perlindungan Perkebunan 96,261,498,000 91,595,775,013 95.15 96.36

3 1780|Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 238,954,612,000 180,405,938,885 75.50 81.62

4 1781|Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 140,345,052,000 121,260,763,964 86.40 89.80

5 5888|Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 322,286,492,000 277,215,322,344 86.02 89.51

6 5889|Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 99,812,876,000 92,009,167,657 92.18 94.14

7 5890|Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 238,121,614,000 198,211,809,621 83.24 87.43

JUMLAH 1,636,354,054,000 1,415,083,088,139 86.48 90.13

Sumber: SMART/OM-SPAN Kemenkeu, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 22 dapat dijelaskan bahwa capaian serapan Ditjen

Perkebunan dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan

anggaran sebesar 90,77% dan capaian fisik sebesar 93,08%.

2. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran

sebesar 95,15% dan capaian fisik sebesar 96,36%.

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan

penyerapan anggaran sebesar 75,50% dan capaian fisik sebesar

81,62%.

4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan penyerapan


5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan penyerapan


6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan

penyerapan sebesar 92,18% dan capaian fisik sebesar 94,14%.



111

7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan


3.3.2 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dikelompokkan

menjadi 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan

belanja sosial . Realisasi keuangan dan fisik kegiatan berdasarkan jenis

belanja dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan

Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

UNIT KERJA/JENIS BELANJA PAGU REALISASI % % FISIK

51 BELANJA PEGAWAI 78,000,000,000 69,516,520,886 89.12 91.84

52 BELANJA BARANG 1,507,080,045,000 1,298,193,704,257 86.14 89.90

53 BELANJA MODAL 51,274,009,000 47,372,862,996 92.39 94.29

DITJEN. PERKEBUNAN 1,636,354,054,000 1,415,083,088,139 86.48 90.13


Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 86,48% dengan capaian fisik

sebesar 91,84%.

2. Belanja Barang terealisasi sebesar 86,14% dengan capaian fisik

sebesar 90,45%.

3. Belanja Modal terealisasi sebesar 92,39% dengan capaian fisik

sebesar 94,29%.



112

3.3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen

Perkebunan

Realisasi Anggaran berdasarkan output kegiatan mencerminkan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) perioritas utama Eselon II Lingkup

Ditjen Perkebunan. Realisasi berdasarkan Output Kegiatan secara

terinci dijelaskan pada Lampiran 4. Secara umum capaian output

kegiatan Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan pengembangan

Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu:

a. Pengembangan Tanaman Kopi dengan serapan sebesar 86,85%

dan capaian fisik 88,73%.

b. Pengembangan Tanaman Kakao dengan serapan sebesar 92,19%


c. Pengembangan Tanaman Karet dengan penyerapan sebesar

93,19% dan capaian fisik sebesar 100,00%.

d. Pengembangan Tanaman Kelapa dengan serapan sebesar

94,90% dan capaian fisik sebesar 94,95%.

e. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya

dengan serapan sebesar 89,47% dan capaian fisik sebesar

90,19%.

f. Pengembangan Perkebunan di Daerah Perbatasan dengan

serapan sebesar 94,95% dan capaian fisik sebesar 100,00%.



113

g. Fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman tahunan dan

penyegar dengan serapan sebesar 84,95 dan realisasi fisik

sebesar 88,71%.

2. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan dukungan perlindungan

perkebunan antara lain yaitu:

a. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman

Perkebunan dengan serapan sebesar 94,07% dan capaian fisik

100,00%.

b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Kebun dengan serapan sebesar 94,67% dan capaian fisik

100,00%.

c. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas


100,00%.

d. Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perlindungan Perkebunan

dengan serapan sebesar 94,27% dan capaian fisik 95,70%.

e. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dengan

serapan sebesar 92,78% dan capaian fisik 95,70%.

f. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 84,96%




114

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknsi Lainnya yaitu:

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan serapan sebesar

73,53% dan capaian fisik 80,15%.

b. Layanan Internal dengan serapan sebesar 85,04% dan capaian fisik

88,78%.

c. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 80,72% dan capaian

fisik 85,54%.

4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengujian dan

Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman

Perkebunan yaitu:

a. Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

dengan serapan sebesar 88,26% dan capaian fisik 100,00%;

b. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan

serapan sebesar 91,92% dan capaian fisik 100,00%;

c. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih

serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan


d. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan serapan sebesar

91,06% dan capaian fisik 93,31%.



115

e. Layanan Internal (Overhead) dengan serapan sebesar 96,98% dan

capaian fisik 97,74%;

f. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 91,62% dan capaian

fisik 93,71%.

5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengembangan Tanaman

Semusim dan Rempah yaitu:

a. Pengembangan Tanaman tebu dengan serapan sebesar 66,27% dan


b. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya dengan


c. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan

Rempah dengan serapan sebesar 91,39% dan capaian fisik 93,54%.

6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu:

a. Fasilitasi pasca panen tanaman perkebunan dengan serapan

sebesar 90,73% dan capaian fisik 100,00%;

b. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 94,95% dan


c. Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar

94,22% dan capaian fisik 100,00%;



116

d. Pengembangan Penerapan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha


100,00%;

e. Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan


7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Perbenihan

Tanaman Perkebunan yaitu:

1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan serapan


2. Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman

Perkebunan dengan serapan sebesar ,58% dan capaian fisik

88,96%.

3.3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen

Perkebunan

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh

Indonesia sebanyak 514 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan

keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan

ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan

pembangunan perkebunan, maka pada Tahun 2018 Satker yang

mengelolaan dana APBN baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan

di kelola oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan. Oleh karena

itu pada Tahun 2018 penyelenggaraan pembangunan perkebunan

dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal



117

Perkebunan yang berjumlah 38 satker yang terdiri atas Satker

Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker)

dan Satker Dinas Provinsi (33 satker).

Kinerja Ditjen Perkebunan sangat tergantung pada kinerja satker-

satkernya, oleh karena itu upaya percepatan dan pencapaian target

terus dilakukan dengan cara koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi.

Dengan didukung oleh Tim Monev lingkup Ditjen Perkebunan baik pusat

dan daerah dan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2016 telah

mampu diperoleh informasi secara up to date setiap bulanan sehingga

setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan terinfo ke pimpinan Ditjen

Perkebunan.

Capaian Satker tersebut dilakukan evaluasi dan analisis sehingga

seecara sederhana diperoleh prestasi satker yang secara triwulanan

disampaikan kepada Gubernur sebagai penaggungjawab daerah dan

para Unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan sebagai penanggungjawab

kegiatan.

Capaian fisik dan keuangan per satker lingkup Ditjen Perkebunan dapat

dilihat pada tabel 24. berikut:



118

Tabel 24. Daftar Capaian Satker Lingkup Ditjen Perkebunan

Perkebunan Tahun 2018 PAGU

( Rp. ) ( Rp. ) ( % )

1 MALUKU UTARA 80,694,115,000 80,063,244,600 99.22 99.41 BERHASIL

2 PAPUA BARAT 21,094,916,000 20,816,004,000 98.68 99.01 BERHASIL

3 D. I. YOGYAKARTA 9,451,775,000 9,326,313,287 98.67 99.00 BERHASIL

4 SULAWESI UTARA 44,442,203,000 43,625,444,178 98.16 98.62 BERHASIL

5 GORONTALO 22,204,625,000 21,719,654,930 97.82 98.36 BERHASIL

6 NUSA TENGGARA TIMUR 72,582,910,000 70,456,761,267 97.07 97.80 BERHASIL

7 KALIMANTAN TENGAH 10,891,712,000 10,559,854,080 96.95 97.71 BERHASIL

8 SULAWESI TENGAH 44,487,535,000 42,078,649,420 94.59 95.94 BERHASIL

9 KALIMANTAN SELATAN 18,686,736,000 17,503,757,884 93.67 95.25 BERHASIL

10 MALUKU 38,517,092,000 35,738,351,099 92.79 94.59 BERHASIL

11 BENGKULU 20,978,519,000 19,455,625,600 92.74 94.56 BERHASIL

12 LAMPUNG 56,071,291,000 51,982,743,338 92.71 94.53 BERHASIL

13 SUMATERA SELATAN 34,141,384,000 31,631,051,344 92.65 94.49 BERHASIL

14 JAWA BARAT 49,812,114,000 45,917,669,597 92.18 94.14 BERHASIL

15 SULAWESI BARAT 40,730,798,000 37,488,588,701 92.04 94.03 BERHASIL

16 SULAWESI TENGGARA 112,132,085,000 102,686,057,675 91.58 93.68 BERHASIL

17 A C E H 46,160,407,000 41,775,243,756 90.50 92.88 BERHASIL

18 SUMATERA UTARA 30,704,461,000 27,704,412,120 90.23 92.67 BERHASIL

19 B A N T E N 6,419,876,000 5,724,335,800 89.17 91.87 BERHASIL

20 SULAWESI SELATAN 163,898,749,000 145,199,760,143 88.59 91.44 BERHASIL

21 SUMATERA BARAT 35,027,733,000 30,850,776,885 88.08 91.06 BERHASIL

22 J A M B I 25,732,134,000 22,454,879,411 87.26 90.45 BERHASIL

23 KALIMANTAN TIMUR 8,386,857,000 7,117,727,603 84.87 88.65 BERHASIL

24 KALIMANTAN UTARA 7,060,416,000 5,971,783,472 84.58 88.44 BERHASIL

25 P A P U A 22,367,407,000 18,318,652,920 81.90 86.42 BERHASIL

26 R I A U 28,681,840,000 23,110,980,513 80.58 85.43 BERHASIL

27 B A L I 40,419,919,000 32,116,022,782 79.46 84.59 CUKUP BERHASIL

28 NUSA TENGGARA BARAT 46,807,137,000 35,945,634,644 76.80 82.60 CUKUP BERHASIL

29 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 32,824,476,000 24,202,490,947 73.73 80.30 CUKUP BERHASIL

30 JAWA TENGAH 43,716,960,000 31,780,901,722 72.70 79.52 CUKUP BERHASIL

31 KEPULAUAN RIAU 3,344,536,000 2,399,621,900 71.75 78.81 CUKUP BERHASIL

32 KALIMANTAN BARAT 15,304,297,000 10,347,739,900 67.61 75.71 CUKUP BERHASIL

33 JAWA TIMUR 32,681,446,000 18,340,415,103 56.12 67.09 KURANG BERHASIL

TOTAL SATKER DAERAH 1,266,458,461,000 1,124,411,150,621 88.78 91.59 BERHASIL

34 UPT PUSAT

BALAI BESAR AMBON 32,773,337,000 31,287,038,981 95.46 96.60 BERHASIL

BALAI BESAR MEDAN 42,055,763,000 38,728,253,161 92.09 94.07 BERHASIL

BALAI PONTIANAK 17,925,364,000 16,374,988,939 91.35 93.51 BERHASIL

BALAI BESAR SURABAYA 59,974,213,000 46,179,875,801 77.00 82.75 CUKUP BERHASIL

TOTAL SATKER UPT PUSAT 152,728,677,000 132,570,156,882 86.80 90.10 BERHASIL

35 P U S A T 217,166,916,000 158,101,780,636 72.80 79.60 BERHASIL

TOTAL DITJEN PERKEBUNAN 1,636,354,054,000 1,415,083,088,139 86.48 89.86 BERHASIL

REALISASI SP2D KRETERIA

KEBERHASILANNO. P R O V I N S I

% FISIK

PROGRES




119

3.3.5 Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dalam mendukung capaian pembangunan perkebunan ke depan

diperlukan Analisis Permasalahan dan mengidentifikasi isue strategis

dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Keragunan dalam pelaksanaan kontrak karena waktu yang sangat

terbatas;

2. Perubahan pola tanam menyesuaikan anomali iklim, menyebabkan

pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara hati-hati karena di

khawatirkan gagal tanam;

3. CP/CL yang telah dipersiapkan telah menggunakan lahannya untuk

kegiatan tanaman semusim lainnya disebabkan petani

membutuhkan pekerjaan dan pendapatan dari lahan pertanian

yang diwilikinya;

4. Pengadaan alat pertanian melalui e-katalog kekurangan stok di

tingkat produsen;

5. Ketersedian benih tidak sesuai dengan spesifikasi kegiatan

misalnya umur benih yang masih kurang atau lewat umur;

6. Pihak ketiga mengajukan MOU penyediaan benih yang sama

dengan pihak ketiga lainnya sehingga disaat pelaksanaan

kekurangan benih siap salur;

7. Keterbatasan pihak ketiga yang memiliki keahlian teknis sesuai

spesifikasi yang di minta;



120

8. Beberapa Regulasi yang menjadi penghambat percepatan

pelaksanaan kegiatan khususnya dalam kegiatan perbenihan

perkebunan atau kegiatan yang membutuhkan benih dalam

spesifikasinya;

9. Kegiatan swakelola khususnya penyediaan benih siap salur masih

terdapat beberapa kendala antara lain pedomannya terlambat

diterima, ketersediaan sumber benih, waktu sangat terbatas

khususnya APBN-P, kesiapan penangkar dll;

10. Keterbatasan dan perubahan SDM di Satker;

11. Koordinasi antar lini lingkup satker masih belum solid dan kurang

akomodatif, sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan sering

terlambat;

12. Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker

daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten atau Kota

(khususnya TP Provinsi);

13. Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih

memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur

sehingga pelaksanaan kegiatan Dinas yang membidangi

perkebunan mengantri dalam waktu yang lama;

14. Pelaksana kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak

mengikuti ROPAK;

15. Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi

perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada

kurang optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan;



121

16. Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung

pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan

ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);

17. Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya

memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi

dalam penentuan kegiatan kurang optimal;

18. Unit cost yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk daerah-daerah

tertentu;

19. Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan

belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan Pedoman-

Pedoman lainnya;

20. Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai

sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam;

21. Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

22. Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;

23. Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan

pelatihan Pemberdayaan;

24. Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum

tersosialisasi dengan baik;

25. Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar petani belum

memadai;

26. Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan

pembangunanperkebunan.



122

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemenrintah,

sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja juga disusun berdasarkan atas Peratutan Menteri Pertanian

Nomor 50 Tahun 2016 tentang pengelolaan akuntabilitas kinerja

Kementerian Pertanian dan PMK 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran

dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-KL.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 yang

disusun merupakan salah satu pertanggungjawaban penyelenggaraan

tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-4 (empat) pada

periode Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019. Dan secara khusus

melaporkan capaian kinerja dari target yang di perjanjikan pada tahun

2018 melalui perjanjian kinerja Direktur Jenderal Perkebunan dengan

Menteri Pertanian pada Tahun 2018. Kesemuanya itu merupakan

penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian

yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam Pembangunan Perkebunan yang

dilaksanakan pada Tahun 2017.



123

Capaian kinerja Ditjen Perkebunan berdasarkan PK Ditjen Perkebunan

adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan strategis dengan indikator

kinerja produksi gula mencapai 77,66% dengan kategori cukup

berhasil. Capaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara

capaian produksi Tahun 2018 sebesar 2.174.000 ton gula tebu

dibandingkan dengan target 2.8000.000 ton gula tebu;

2. Capaian sasaran meningkatnya nilai tambah dan daya saing

komoditas perkebunan sesuai dengan indikator sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekspor untuk produk perkebunan mencapai

304,16% dengan kategori sangat berhasil. Capaian ini dihitung

berdasarkan perbandingan antara capaian rata-rata ekpsor

komoditas perkebunan Tahun 2018 sebesar 13,90% dibandingkan

dengan target 4,57%;

b) Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri mencapai 222,38% dengan katagori sangat

berhasil. Capaian kinerja ini diperoleh dari pemenuhan

kebutuhan untuk industri dalam negeri sebesar 77,83

(47.828.732 ton dari 61.451.670 ton) dari target 35% dari lima

komoditas unggulan perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao,

kopi, teh, dan tebu).

3. Capaian Sasaran Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen

terpenuhinya kebutuhan pangan strategis dengan indikator kinerja

ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan



124

kebutuhan (pasca panen perkebunan) mencapai 99,60%. Dihitung

berdasarkan realisasi ketersediaan alsintan sebesar 252 Unit dari

253 unit yang ditargetkan;

4. Capaian sasaran terkendalinya penyebaran OPT dan

tertanggulanginya DPI pada tanaman perkebunan dengan indikator

kinerja rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI


terkena DPI sebesar 1,57% atau mencapai 97,92% dengan katagori

berhasil. Dihitung berdasarkan luas serangan OPT terkendali sebesar

dan area DPI tertanggulangi sebesar 8.525 ha dibanding dengan luas

terserang OPP dan Berpotensi terkena DPI seluas 544.155 ha.

5. Capaian sasaran kinerja terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai

indikator kinerja sebagai berikut:

a) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Skor Nilai SAKIP)

mencapai 82,98% atau 99,98% masuk dalam katagori berhasil.

Dihitung berdasarkan capaian nilai SAKIP sebesar 82,98

dibanding target 83,00.

b) Nilai Kinerja(NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lemabaga) sebesar

75,10% atau 83,44% dari target 90 masuk dalam katagori

berhasil. Dihitung berdasarkan nilai kinerja yang ada dalam



125

aplikasi SMART PMK 214 Tahun 2017 yang diisi oleh semua satker


6. Capaian sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan dan

informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut:

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan (Nilai Skala Likert 1-4) sebesar 3,51 atau

mencapai 117% masuk dalam katagori sangat berhasil. Dihitung

berdasarkan realisasi rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (Nilai

Skala Likert 1-4) dari empat Unit Pelayanan Teknis (UPT) pusat


b) Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal

Perkebunan (Skor Nilai) sebesar 70,59% atau mencapai 100,84%

masuk dalam katagori sangat berhasil. NPIP ini diperoleh

berdasarkan hasil penilaian dari Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat Setjen Kementerian Pertanian mengikuti Peraturan

Komisi Informasi Publik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode

dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Dalam rangka menunjang pencapaian PK 2018, Direktorat Jenderal

Perkebunan melaksanakan program “Peningkatan produksi tanaman

perkebunan berkelanjutan”. Program tersebut dilaksanakan dalam

kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan

rempah, tanaman tahunan dan penyegar, perlindungan perkebunan,

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perbenihan perkebunan,



126

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan,

serta dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan

teknologi proteksi tanaman.

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2018

adalah sebesar Rp. 1.415.083.088.139,- atau mencapai 86,48% dari

pagu DIPA/POK dengan total anggaran sebesar Rp. 1.636.534.054.000,-

dengan capaian fisik sebesar 90,13%.

Capaian serapan Ditjen Perkebunan berdasarkan kegiatan utama adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan


2. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran

sebesar 95,15% dan capaian fisik sebesar 96,36%.

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan

penyerapan anggaran sebesar 75,50% dan capaian fisik sebesar

81,62%.

4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan penyerapan


5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan penyerapan


6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan

penyerapan sebesar 92,18% dan capaian fisik sebesar 94,14%.



127

7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan


Sedangkan capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 86,48% dengan capaian fisik

sebesar 91,84%.

2. Belanja Barang terealisasi sebesar 86,14% dengan capaian fisik

sebesar 90,45%.

3. Belanja Modal terealisasi sebesar 92,39% dengan capaian fisik

sebesar 94,29%.

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Keragunan dalam pelaksanaan kontrak karena waktu yang sangat

terbatas;

2. Perubahan pola tanam menyesuaikan anomali iklim, menyebabkan

pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara hati-hati karena di

khawatirkan gagal tanam;

3. CP/CL yang telah dipersiapkan telah menggunakan lahannya untuk

kegiatan tanaman semusim lainnya disebabkan petani

membutuhkan pekerjaan dan pendapatan dari lahan pertanian

yang diwilikinya;

4. Pengadaan alat pertanian melalui e-katalog kekurangan stok di

tingkat produsen;



128

5. Sebagian ketersedian benih belum sesuai dengan spesifikasi

kegiatan misalnya umur benih yang masih kurang atau lewat umur;

6. Pihak ketiga mengajukan MOU penyediaan benih yang sama

dengan pihak ketiga lainnya sehingga disaat pelaksanaan

kekurangan benih siap salur;

7. Keterbatasan pihak ketiga yang memiliki keahlian teknis sesuai

spesifikasi yang di minta;

8. Kegiatan swakelola khususnya penyediaan benih siap salur masih

terdapat beberapa kendala antara lain pedomannya terlambat

diterima, ketersediaan sumber benih, waktu sangat terbatas

khususnya APBN-P, kesiapan penangkar dll;

9. Keterbatasan dan perubahan SDM di Satker;

10. Koordinasi antar lini lingkup satker masih belum solid dan kurang

akomodatif, sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan sering

terlambat;

11. Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker

daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten atau Kota

(khususnya TP Provinsi);

12. Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih

memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur

sehingga pelaksanaan kegiatan Dinas yang membidangi

perkebunan mengantri dalam waktu yang lama;

13. Pelaksana kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak

mengikuti ROPAK;



129

14. Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi

perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada

kurang optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan;

15. Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung

pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan

ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);

16. Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya

memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi

dalam penentuan kegiatan kurang optimal;

17. Unit cost yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk daerah-daerah

tertentu;

18. Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan

belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan Pedoman-

Pedoman lainnya;

19. Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai

sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam;

20. Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

21. Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;

22. Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan

pelatihan Pemberdayaan;

23. Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum

tersosialisasi dengan baik;

24. Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar petani belum

memadai;



130

25. Tim SPI Satker belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan

perkebunan.

4.2. Rencana Tindak Strategis

Laporan ini diharapkan menjadi dokumen yang aspiratif dalam

mendukung penilaian kinerja Ditjen perkebunan. Oleh karena

diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan

kinerja dimasa yanga akan datang. Rencana tindak strategis yang harus

dilakukan untuk meningkatkan mutu laporan dan subtansinya khususnya

capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi gula tebu dengan program peningkatan

produksi tebu dengan perluasan, bongkar ratoon, rawat ratoon,

penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan alsintan,

fasilitasi pemberdayaan petani, peningkatan rendemen, fasilitasi

revitalisasi pengalahan gula berbasis tebu, fasilitasi dalam menjaga

stabilisasi harga dan lain-lain.

2. Meningkatkan volume ekspor dengan program kegiatan peningkatan

produksi, pasca panen, pemasaran hasil perkebunan dan koordinasi

dengan instansi terkait.

3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri dengan peningakatn produksi komoditas

perkebunan dan pendataan yang informatif.

4. Fasilitasi dan penyediaan alat dan mesin pertanian.

5. Meningkatkan pengendalian OPT dan penaggulangan terhadap DPI



131

6. Meningkatkan nilai SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan diharapkan

mampu menginspirasi penaggungjawab kegiatan untuk

meningkatkan kinerja dari perencanaan, pelaksanaan sampai

kepada pertanggungjawaban kegiatan.

7. Meningkatkan NK dengan fasilitasi terhadap kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan ke seluruh satker lingkup Ditjen

Perkebunan

8. Meningkatkan IKM dan NPIP dengan fasilitasi dan pembinaan

kepada ASN lingkup Ditjen perkebunan dan pembinaan manajemen

serta teknis lainnya

9. Selain permasalahan teknis, permasalahan umum yang sifatnya isu

stratragis hendaknya menjadi acuan dalam mencari solusi dan

upaya tindaklanjut, sehingga kinerja dapat ditingkatkan.

10. Laporan ini sebagai rangkuman dari kinerja dibawahnya hendaknya

dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja kegiatan. Hal

ini disebabkan kinerja program merupakan dampak dari kinerja

kegiatan-kegiatan yang mendukungnya.

11. Indikator kinerja hendaknya menjadi daya dorong dan acuan dalam

merumuskan jalannya pelaksanaan kegiatan sehingga titik kritis-

titik kritisnya dapat terindentifikasi secara dini dan up to date

sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilakukan.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Lampiran 1



Lampiran 2



SASARAN PROGRAM (SP) DAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)

Sasasaran Program IKSP SAT Capaian

2016

Target

2017 2018 2019

SP 01

Terpenuhinya

kebutuhan pangan

strategis

perkebunan

01

Produksi gula tebu

Juta

Ton

-

-

2,6

3

SP 02

Meningkatnya

nilai tambah dan

daya saing

komoditas

pertanian

perkebunan

02

Pertumbuhan volume ekspor untuk

produk perkebunan

%

-

6,06

4,57

3,82

03

Rasio pemenuhan kebutuhan

komoditas perkebunan untuk

industri dalam negeri

%

-

TBD

TBD

TBD

SP 03

Tersedianya

infrastruktur

pertanian

perkebunan pasca

panen

04

Rasio ketersediaan Alat dan Mesin

Pertanian (Alsintan) berdasarkan

kebutuhan (pasca panen

perkebunan)

%

100

100

100

100

SP 04

Terkendalinya

penyebaran OPT dan

DPI pada tanaman

perkebunan

05

Rasio serangan OPT dan DPI

terhadap luas tanam tanaman

perkebunan

%

-

TBD

TBD

TBD

Lampiran 3



Sasasaran Program IKSP SAT Capaian

2016

Target

2017 2018 2019

SP5

Terwujudnya

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

di lingkungan

Direktorat Jenderal

Perkebunan

06

Nilai AKIP Direktorat Jenderal

Perkebunan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian

Nilai

79,69

82

83

84

07

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK

249 tahun 2011)

Nilai

81,19

85

90

92

SP 6

Meningkatnya

kualitas layanan dan

informasi publik

Direktorat Jenderal

Perkebunan

0078

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

atas layanan publik Direktorat

Jenderal Perkebunan

Nilai

IKM

3

3

3

3

9

Nilai pemeringkatan informasi publik


Nilai

60,07

65

70

75



REALISASI BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2018


APeningkatan Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan

Berkelanjutan

1 1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 92.45 500,571,910,000 454,343,985,655 90.76

1777.001 Pengembangan Tanaman Kopi 19,280 Ha 17,108 Ha 88.73 113,911,257,000 98,937,617,499 86.85

1777.002 Pengembangan Tanaman Kakao 18,650 Ha 17,367 Ha 93.12 164,061,228,000 151,242,543,626 92.19

1777.003 Pengembangan Tanaman Karet 5,360 Ha 5,360 Ha 100.00 35,225,650,000 32,828,095,277 93.19

1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa 27,350 Ha 25,970 Ha 94.95 79,139,936,000 75,106,251,118 94.90

1777.005 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya 8,560 Ha 7,720 Ha 90.19 64,058,254,000 57,312,555,059 89.47

1777.006 Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan 8 Lokasi 8 Lokasi 100.00 13,900,834,000 13,198,191,303 94.95

1777.007 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar12 Bulan 12 Bulan 88.71 30,274,751,000 25,718,731,773 84.95

2 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 98.37 96,261,498,000 91,517,592,287 95.07

1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman

Perkebunan8,325 Ha 8,325 Ha 100.00 24,002,133,000 22,579,280,459 94.07

1779.002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Kebun25 KT 25 KT 100.00 5,905,875,000 5,590,964,975 94.67

1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan155 Desa 155 Desa 100.00 28,182,920,000 27,524,148,269 97.66

1779.004 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 12 Bulan 95.70 36,459,070,000 34,369,081,772 94.27

1779.006 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan 21 Provinsi 21 Provinsi 100.00 1,711,500,000 1,454,116,812 84.96

3 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan81.62 238,954,612,000 180,410,188,885 75.50

1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan 12 Bulan 80.15 181,928,904,000 133,767,610,108 73.53

1780.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bulan 12 Bulan 88.78 14,132,914,000 12,017,985,631 85.04

1780.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 85.54 42,892,794,000 34,624,593,146 80.72

NO PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT

OUTPUT FISIK KEUANGAN (Rp)

TARGET REALISASIPAGU REALISASI %

Lampiran 4




4 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 90.73 140,345,052,000 121,225,541,722 86.38

1781.001 Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan 88,734,620 Batang 88,734,620 Batang 100.00 9,753,349,000 8,598,733,084 88.16

1781.002 Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 37 Pkt Tek 37 Pkt Tek 100.00 7,657,628,000 7,039,170,895 91.92

1781.003 Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih

serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan12 Bulan 12 Bulan 75.27 33,498,887,000 22,451,129,145 67.02

1781.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan 12 Bulan 93.31 14,318,347,000 13,041,856,367 91.08

1781.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bulan 12 Bulan 97.74 23,728,316,000 23,012,868,646 96.98

1781.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 93.71 51,388,525,000 47,081,783,585 91.62

5 5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 93.86 322,286,492,000 277,201,412,344 86.01

5888.001 Pengembangan Tanaman Tebu 11,456 Ha 9,399 Ha 82.04 62,752,737,000 41,585,159,216 66.27

5888.002 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya 58,967 Ha 57,396 Ha 97.34 216,891,125,000 196,646,866,108 90.67

5888.003 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan

Rempah12 Bulan 12 Bulan 93.54 42,642,630,000 38,969,387,020 91.39

6 5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 99.43 99,812,876,000 92,024,577,657 92.20

5889.001 Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan 63 KT 63 KT 100.00 31,262,411,000 28,365,061,422 90.73

5889.002 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan12 Bulan 12 Bulan 96.21 15,103,455,000 14,341,121,286 94.95

5889.003 Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan 90 Unit 90 Unit 100.00 37,716,710,000 35,535,617,806 94.22

5889.004 Pengembangan Penerapan Standarisasi. Mutu dan Pembinaan

Usaha Perkebunan64 Keg 64 Keg 100.00 8,950,300,000 7,635,576,338 85.31

5889.005 Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan 60 Keg 60 Keg 100.00 6,780,000,000 6,147,200,805 90.67

7 5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 84.05 238,121,614,000 198,305,139,347 83.28

5890.001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 4,008 Ha 3,310 Ha 82.58 192,323,446,000 158,480,205,821 82.40

5890.002 Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman

Perkebunan12 Bulan 12 Bulan 90.22 45,798,168,000 39,824,933,526 86.96

TOTAL DITJEN PERKEBUNAN 90.13 1,636,354,054,000 1,415,083,088,139 86,48

NO PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT

OUTPUT FISIK KEUANGAN (Rp)

TARGET REALISASIPAGU REALISASI %



REALISASI BERDASARKAN SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2018

PAGU FISIK

Rp. % %

1 JAWA BARAT 49,812,114,000 45,917,669,597 92.18 96.13

1 029101 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT 2,355,135,000 2,302,615,400 97.77 98.33

2 029161 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT 47,456,979,000 43,615,054,197 91.90 93.93

2 JAWA TENGAH 43,716,960,000 31,780,901,722 72.70 83.93

3 039098 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2,109,500,000 1,794,509,465 85.07 88.80

4 039153 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 41,607,460,000 29,986,392,257 72.07 79.05

3 D. I. YOGYAKARTA 9,451,775,000 9,326,313,287 98.67 99.38

5 049058 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA 1,124,370,000 1,122,632,374 99.85 99.88

6 049089 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA 8,327,405,000 8,203,680,913 98.51 98.89

4 JAWA TIMUR 32,681,446,000 18,340,415,103 56.12 78.90

7 059114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2,069,100,000 1,859,936,599 89.89 92.42

8 059180 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 30,612,346,000 16,480,478,504 53.84 65.38

5 A C E H 46,160,407,000 41,775,243,756 90.50 94.71

9 060100 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 1,694,600,000 1,619,722,376 95.58 96.69

10 060102 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 44,465,807,000 40,155,521,380 90.31 92.73

6 SUMATERA UTARA 30,704,461,000 27,704,412,120 90.23 94.84

11 079077 | DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA 1,448,490,000 1,395,220,926 96.32 97.24

12 079126 | DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA 29,255,971,000 26,309,191,194 89.93 92.45

REALISASI ANGGARANNO. PROVINSI/KABUPATEN

Lampiran 5



PAGU FISIK

Rp. % %

7 SUMATERA BARAT 35,027,733,000 30,850,776,885 88.08 94.31

13 089083 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1,404,450,000 1,364,215,600 97.14 97.85

14 089132 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 33,623,283,000 29,486,561,285 87.70 90.77

8 R I A U 28,681,840,000 23,110,980,513 80.58 90.86

15 099270 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU 1,574,400,000 1,510,300,000 95.93 96.95

16 099316 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU 27,107,440,000 21,600,680,513 79.69 84.76

9 J A M B I 25,732,134,000 22,454,879,411 87.26 92.88

17 109071 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI 2,137,800,000 2,018,275,658 94.41 95.81

18 109120 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI 23,594,334,000 20,436,603,753 86.62 89.96

10 SUMATERA SELATAN 34,141,384,000 31,631,051,344 92.65 94.03

19 119081 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2,927,535,000 2,673,117,131 91.31 93.48

20 119132 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 31,213,849,000 28,957,934,213 92.77 94.58

11 LAMPUNG 56,071,291,000 51,982,743,338 92.71 96.30

21 129072 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG 1,841,500,000 1,797,009,420 97.58 98.19

22 129114 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG 54,229,791,000 50,185,733,918 92.54 94.41

12 KALIMANTAN BARAT 15,304,297,000 10,347,739,900 67.61 86.21

23 139076 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1,056,250,000 1,033,595,000 97.86 98.39

24 139127 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 14,248,047,000 9,314,144,900 65.37 74.03

NO. PROVINSI/KABUPATENREALISASI ANGGARAN



PAGU FISIK

Rp. % %

13 KALIMANTAN TENGAH 10,891,712,000 10,559,854,080 96.95 98.26

25 149067 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2,178,955,000 2,154,743,600 98.89 99.17

26 149116 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 8,712,757,000 8,405,110,480 96.47 97.35

14 KALIMANTAN SELATAN 18,686,736,000 17,503,757,884 93.67 94.65

27 159064 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1,578,950,000 1,450,915,746 91.89 93.92

28 159109 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 17,107,786,000 16,052,842,138 93.83 95.38

15 KALIMANTAN TIMUR 8,386,857,000 7,117,727,603 84.87 91.00

29 169066 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1,577,500,000 1,467,531,700 93.03 94.77

30 169114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6,809,357,000 5,650,195,903 82.98 87.23

16 SULAWESI UTARA 44,442,203,000 43,625,444,178 98.16 99.29

31 179062 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA 1,361,210,000 1,361,141,800 99.99 100.00

32 179105 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA 43,080,993,000 42,264,302,378 98.10 98.58

17 SULAWESI TENGAH 44,487,535,000 42,078,649,420 94.59 96.25

33 189084 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 1,919,200,000 1,831,960,100 95.45 96.59

34 189133 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 42,568,335,000 40,246,689,320 94.55 95.91

18 SULAWESI SELATAN 163,898,749,000 145,199,760,143 88.59 93.96

35 199078 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 1,827,350,000 1,742,935,450 95.38 96.54

36 199127 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 162,071,399,000 143,456,824,693 88.51 91.39




PAGU FISIK

Rp. % %

19 SULAWESI TENGGARA 112,132,085,000 102,686,057,675 91.58 94.09

37 209008 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA 1,542,020,000 1,429,010,000 92.67 94.50

38 209109 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA 110,590,065,000 101,257,047,675 91.56 93.67

20 MALUKU 38,517,092,000 35,738,351,099 92.79 97.20

39 219001 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 1,078,850,000 1,078,331,505 99.95 99.96

40 219092 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 37,438,242,000 34,660,019,594 92.58 94.43

21 B A L I 40,419,919,000 32,116,022,782 79.46 91.24

41 229061 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI 1,093,800,000 1,068,532,805 97.69 98.27

42 229101 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI 39,326,119,000 31,047,489,977 78.95 84.21

22 NUSA TENGGARA BARAT 46,807,137,000 35,945,634,644 76.80 90.96

43 239072 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1,275,560,000 1,272,168,782 99.73 99.80

44 239128 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 45,531,577,000 34,673,465,862 76.15 82.11

23 NUSA TENGGARA TIMUR 72,582,910,000 70,456,761,267 97.07 98.64

45 249031 | DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2,100,550,000 2,087,579,665 99.38 99.54

46 249160 | DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 70,482,360,000 68,369,181,602 97.00 97.75

24 P A P U A 22,367,407,000 18,318,652,920 81.90 90.59

47 259060 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA 1,694,390,000 1,592,721,700 94.00 95.50

48 259099 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA 20,673,017,000 16,725,931,220 80.91 85.68




PAGU FISIK

Rp. % %

25 BENGKULU 20,978,519,000 19,455,625,600 92.74 96.59

49 269065 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU 1,126,200,000 1,109,237,000 98.49 98.87

50 269111 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU 19,852,319,000 18,346,388,600 92.41 94.31

26 MALUKU UTARA 80,694,115,000 80,063,244,600 99.22 99.70

51 289035 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA 1,401,000,000 1,401,000,000 100.00 100.00

52 289105 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA 79,293,115,000 78,662,244,600 99.20 99.40

27 B A N T E N 6,419,876,000 5,724,335,800 89.17 93.40

53 299347 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 1,045,340,000 984,825,000 94.21 95.66

54 299382 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 5,374,536,000 4,739,510,800 88.18 91.14

28 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 32,824,476,000 24,202,490,947 73.73 89.71

55 309033 | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1,032,500,000 1,028,989,192 99.66 99.74

53 309165 | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31,791,976,000 23,173,501,755 72.89 79.67

29 GORONTALO 22,204,625,000 21,719,654,930 97.82 99.12

57 319057 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO 1,285,000,000 1,284,650,000 99.97 99.98

58 319090 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO 20,919,625,000 20,435,004,930 97.68 98.26

30 KEPULAUAN RIAU 3,344,536,000 2,399,621,900 71.75 78.75

59 329027 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 858,925,000 614,036,000 71.49 78.62

60 329079 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2,485,611,000 1,785,585,900 71.84 78.88




PAGU FISIK

Rp. % %

31 PAPUA BARAT 21,094,916,000 20,816,004,000 98.68 98.90

61 330023 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 1,728,250,000 1,699,980,000 98.36 98.77

62 330024 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 19,366,666,000 19,116,024,000 98.71 99.03

32 SULAWESI BARAT 40,730,798,000 37,488,588,701 92.04 94.51

63 340999 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 1,151,290,000 1,074,983,882 93.37 95.03

64 341001 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 39,579,508,000 36,413,604,819 92.00 94.00

33 KALIMANTAN UTARA 7,060,416,000 5,971,783,472 84.58 87.70

65 417669 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 579,230,000 477,429,253 82.42 86.82

66 417670 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 6,481,186,000 5,494,354,219 84.77 88.58

34 UPT PUSAT 152,728,677,000 132,570,156,882 86.80 91.73

67 567338 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA 59,974,213,000 46,179,875,801 77.00 82.75

68 567408 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN 42,055,763,000 38,728,253,161 92.09 94.07

69 567521 | BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK 17,925,364,000 16,374,988,939 91.35 93.51

70 567717 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON 32,773,337,000 31,287,038,981 95.46 96.60

35 P U S A T 217,166,916,000 158,101,780,636 72.80 79.60

71 238830 | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 217,166,916,000 158,101,780,636 72.80 79.60

1,636,354,054,000 1,415,083,088,139 86.48 90.13 TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN




Lampiran 6

keemm enntterriiaann -...

Documents