bab i. pendahuluan - kepriprov · 2020. 8. 26. · bab iii permasalahan isu-isu strategis perangkat...

1 - 1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2016 - 2021

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan

potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan untuk semua

pimpinan PD Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/RPJMD dan menetapkan Renstra setelah

disesuaikan dengan RPJMN/RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD Daerah berkewajiban untuk

menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka

pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.

1 - 2



Tahun 2016 - 2021

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah. Di sisi lain, dinas daerah atau PD diantaranya bertugas menyelenggarakan fungsi

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Sesuai dengan peraturan peraturan

perundang-undangan tersebut, Rancangan Renstra digunakan sebagai bahan penyusunan

Rancangan RPJMD yang dalam prosesnya didahului dengan penelaahan oleh Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 menjadi panduan

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan telah

disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Penyusunan RPJMD mengacu kepada

RPJPD 2005-2025, visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih.

RPJMD merupakan prioritas dari Gubernur terpilih yang akan dilaksanakan oleh PD Daerah

melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari PD Daerah (Renstra-

PD). Rancangan RPJMD disusun oleh Bappeda, sedangkan rancangan Renstra-PD disusun oleh

pimpinan masing-masing PD Daerah. Rancangan Renstra-KPD ditelaah oleh Bappeda agar

konsisten dengan sasaran program prioritas Gubernur. Oleh karena itu diperlukan suatu

Rancangan Renstra PD yang memuat ruang lingkup arah kebijakan, sasaran, dan program dalam

rancangan Renstra-PD sebagai bahan pendahuluan untuk menyusun RPJMD.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 2017

tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016

sampai dengan 2021. Renstra ini memuat telaah, tujuan, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yangdisusun dengan berpedoman pada

RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun tahapan penyusunan rancangan Renstra PD dapat

1 - 3



Tahun 2016 - 2021

digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan

penetapan Renstra PD terlihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.1. Bagan alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi

Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi PD, juga

berlandaskan pada pemetaankondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang

1 - 4



Tahun 2016 - 2021

serta mengacupada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD) 2016-2021, RencanaPembangunan Jangka

Menengah(RPJM)Nasional (RPJMN) melalui RPJMKementerian terkait.Berdasarkan hal-hal diatas,

mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkandalam RPJMD, sedangkan mandat dan

tanggungjawab Kepala PD dijabarkandalam Renstra PD. Muatan dari rencana pembangunan

disesuaikan denganmandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar

1.4.menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra PD.

Gambar 1.3. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD

Gambar 1.4. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD

1 - 5



Tahun 2016 - 2021

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak

bisa bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antaraRPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas

bisa dilihat pada Gambar Gambar 1.5

Gambar 1.5. Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Renstra PD

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalandengan arah

pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, danRPJM Provinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dilandasi berbagai peraturan perundanganyang

berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1 - 6



Tahun 2016 - 2021

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan

Umum;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Kepentingan Umum;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

17. Draft Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem

Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang

Pekerjaan Umum;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11.A/PRT/M/2006 tentangKriteria dan Penetapan

Wilayah Sungai;

1 - 7



Tahun 2016 - 2021

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 86 Tahun 2017TentangTata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

DanRencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan

Dilaksanakan Sendiri;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang

Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016 -2021 adalahsebagai arah dan pedoman perencanaan dalam

penyelenggaraan pembangunaninfrastruktur urusan bidang Pekerjaan Umum, dan urusan Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pelaksanaan

pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakansecara terpadu, sinergis, harmonis dan

berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan


Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuanuntuk :

a. Merumuskan tujuan sasaran strategi dan kebijakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada RPJMD

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

1 - 8



Tahun 2016 - 2021

b. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diatas yaitu memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah; dan

c. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin b diatas, diselaraskan dengan

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana

strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Tahun 2016 –2021disusun dengan sistematikasebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan

Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan

dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah,

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumenRenstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi

dokumen dan pengertian pada masing-masing isi dari dokumen Renstra PD.

1 - 9



Tahun 2016 - 2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi

PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian

tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PDdalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan

unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD

dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,

dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1 - 10



Tahun 2016 - 2021

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PDbeserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi,

serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan

identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi

salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan K ajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi

RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

a. gambaran pelayanan PD;

b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

c. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;

d. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan

e. implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu

strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja

isu strategis yang akan ditangani.

1 - 11



Tahun 2016 - 2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakanPerangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan terkait indikator kinerja PD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Naskah

rancangan Renstra PD ini selanjutnya disampaikan kepala PDkepada Bappedauntuk di

verifikasi.

Susunan penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Provinsi Kepulauan Riautahun 2016 -2021 dimulai dengan latar belakang, landasan

hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas, gambaran terkait pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau,

pemaparan tentang isu strategis, kondisidan tantangan penyelenggaraan bidang

pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; visi, misi, tujuan dansasaran Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau; strategi

dan kebijakan penyelenggaraaninfrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai

dengan pagu indikatif.

2 - 1



Tahun 2016 - 2021

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PertanahanProvinsi

Kepulauan Riau.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum,

penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi program, umum dan

keuangan;

2 - 2



Tahun 2016 - 2021

b. penyusunan program di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina marga;

d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya

air;

e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang jasa kontruksi;

f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penataan

ruang dan pertanahan;

g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penataan ruang

dan pertanahan;

h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Bidang Bina Marga;

c. Bidang Sumber Daya Air;

d. Bidang Jasa Kontruksi;

e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan pelaksanaan tugas dan

dukungan administrasi dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengelolaan urusan administrasi dan inventarisasi aset;

b. pengkoordinasian dan monitoring pengelolaan aset dan kearsipan;

c. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan system pengelolaan aset dan kearsipan;

d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tata laksana

Dinas;

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas;

f. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan

kehumasan;

g. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Informasi dan mengelolah pengaduan masyarakat;

2 - 3



Tahun 2016 - 2021

h. pengkoordinasian dan fasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa baik dari

internal maupun eksternal; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan

menyusun rencana program dan kegiatan dinas, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan, mengkoordinir penyusunan sistem informasi infrastruktur serta melakukan

penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

keuangan.

Uraian tugas tersebut meliputi:

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pekerjaan umum berdasarkan

usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme perencanaan;

b. melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dinas;

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dinas;

e. menyusun rencana anggaran dinas;

f. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas;

g. melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;

h. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dinas;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;

k. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan

administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi serta

menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

2 - 4



Tahun 2016 - 2021


a. menyiapkan dan menyusun program kegiatan bidang umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum

dan kehumasan;

c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

f. menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa baik

dari internal maupun eksternal;

h. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

i. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, fasilitasi, pembangunan serta pemeliharaan di bidang kebinamargaan; pemetaan jalan

provinsi serta pengelolaan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang bina marga;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan provinsi; fasilitasi,

koordinasi serta pembinaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;

c. penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi;

d. penyiapan bahan perumusan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan

jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota

kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;

e. penetapan status jalan provinsi;

f. pelaksanaan pembangunan jalan provinsi;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang jalan provinsi;

h. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan

jaringan jalan lintas kabupaten/kota;

i. melakukan pengawasan, pengendalian, bimbingan dan pengembangan tugas bidang bina marga;

j. menyediakan dan melengkapi data base jalan dan jembatan untuk mendukung perencanaan dan

pengembangan program dan kegiatan; dan

2 - 5



Tahun 2016 - 2021

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga

Seksi Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan

koordinasi dan menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Bina Marga, pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan, pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan di Bidang Bina Marga.


a. melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan teknik kegiatan di Bidang Bina

Marga;

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Bina Marga;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di Bidang Bina Marga;

d. melaksanakan pengumpulan data kegiatan di Bidang Bina Marga;

e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Bina Marga; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi

dan pembinaan serta pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.


a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kegiatan

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan

jembatan;

c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan

jembatan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2 - 6



Tahun 2016 - 2021

3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan

pembinaan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.


a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan preservasi

jalan dan jembatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian preservasi jalan dan jembatan;

c. melaksanakan pembinaan teknik rekonstruksi dan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;

f. merencanakan penanganan pemeliharaan jalan baik berupa pemeliharaan rutin maupun berkala

pada sepanjang ruas jalan provinsi; dan


Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menyiapkan dan menyusun program kegiatan bidang sumber daya air;

b. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi;

c. penetapan rencana, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota;

d. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota;

e. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan

sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; pelaksanaan pembangunan,

pengelolaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota;

f. penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan,

penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

g. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;

h. penertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

2 - 7



Tahun 2016 - 2021

i. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada

daerah yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas

kabupaten/kota;

j. pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota;

k. fasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air antar kabupaten/kota;

l. pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota;

m. pembangunan dan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;

b. Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan

koordinasi dan menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan di Bidang Sumber Daya Air.


a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknik di Bidang Sumber Daya Air;

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di Bidang Sumber Daya Air;

d. melaksanakan pengumpulan data kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;

e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Sumber Daya Air;

dan


2) Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi,

fasilitasi dan pembinaan serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.


2 - 8



Tahun 2016 - 2021

a. melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air;

b. melaksanakan pengendalian pengelolaan sumber daya air;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengelolaan

sumber daya air; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan serta

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.


a. melaksanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;

b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber

daya air; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Kontruksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan pembinaan serta pelaksanaan dibidang Jasa Kontruksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Jasa Kontruksi;

b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;

c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha jasa kontruksi;

d. penyelenggaraan pengembangan teknologi di bidang jasa kontruksi;

e. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan kontruksi;

f. penyelenggaraan pembinaan jasa kontruksi baik untuk kepentingan pemerintah dan dunia usaha;

g. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang jasa kontruksi; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

a. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;

b. Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi; dan

c. Seksi Pengujian Konstruksi.

2 - 9



Tahun 2016 - 2021

1) Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi, pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pada seksi pengaturan dan

pengawasan jasa konstruksi.


a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pada seksi pengaturan dan

pengawasan jasa konstruksi;

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;

c. melaksanakan arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi;

d. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;

e. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

f. melaksanakan penataan sistem Jasa Konstruksi;

g. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik;

h. melaksanakan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;

i. melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kerja konstruksi;

j. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

k. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi jasa konstruksi;

l. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pada seksi pengaturan dan

pengawasan jasa konstruksi;

m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengaturan jasa konstruksi;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pada seksi pengaturan dan

pengawasan jasa konstruksi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

2) Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan jasa kontruksi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan dibidang pemberdayaan jasa kontruksi.


a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dibidang pemberdayaan jasa kontruksi;

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pemberdayaan jasa kontruksi;

2 - 10



Tahun 2016 - 2021

c. melaksanakan perencanaan sumber daya manusia;

d. merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

e. memperluas dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;

f. mendorong usaha perasuransian untuk mengembangkan jenis pertanggungan atas resiko yang

timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi;

g. mendorong penyedia jasa agar mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional;

h. mengembangkan sistem informasi jasa kontruksi;

i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan dibidang pengaturan jasa kontruksi;

j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengaturan jasa kontruksi;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan jasa

kontruksi; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

3) Seksi Pengujian Konstruksi

Seksi Pengujian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana

kegiatan pengujian konstruksi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengumpulan dan

pengelolaan data kegiatan pada seksi pengujian jasa konstruksi.


a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pada seksi pengujian konstruksi;

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pengujian konstruksi;

c. bertanggungjawab secara langsung atas terselenggaranya kegiatan laboratorium untuk menjamin

mutu dan hasil penyelidikan, pemetaan dan pengujian yang memenuhi standar;

d. menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan pengujian konstruksi sesuai dengan persyaratan pada

metode pengujian yang telah ditetapkan;

e. memastikan bahwa pelaksanaan teknis dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan telah

sesuai dengna persyaratan standar;

f. memeriksa kondisi peralatan laboratorium dan lapangan secara rutin satu bulan sekali dalam

rangka pemeliharaan peralatan uji laboratorium dan lapangan;

g. melaksanakan pelatihan personil laboratorium yang relevan;

h. melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorium/uji profesiensi;

i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pada seksi pengujian konstruksi;

j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pada seksi pengujian konstruksi;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pada seksi pengujian

konstruksi; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2 - 11



Tahun 2016 - 2021

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan penataan ruang,

koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan penyelenggaraan penataan ruang

wilayah serta pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan program kegiatan Bidang Penataan Ruang dan

Pertanahan;

b. pelaksanaan penyusunan peraturan daerah bidang penataan ruang kawasan strategis Provinsi;

c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base tentang peraturan, pedoman,

informasi di bidang penataan ruang;

d. pelaksanaan sosialisasi peraturan, pedoman, dan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)

kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;

e. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penataang ruang di kabupaten/kota;

f. pelaksanaan pengembangan aparatur dan masyarakat di bidang penataan ruang;

g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang penataan ruang;

h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi

sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kawasan strategis provinsi;

i. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang terhadap

pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian dan penertiban penyelenggaraan

penataan ruang;

k. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar

Kabupaten/Kota;

l. pelaksanaan fasilitasi dan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang

Provinsi Kepulauan Riau;

m. pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

n. pelaksanaan penyusunan perencanaan pemanfaatan dan penguasaan pertanahan;

o. pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah


p. pelaksanaan fasilitasi penetapanan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

q. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;

2 - 12



Tahun 2016 - 2021

r. pelaksanaan fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

s. pelaksanaan fasiliasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah


t. pelaksanaan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong pada kawasan strategis pemerintahan


u. pelaksanaan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong pada kawasan strategis pemerintahan


v. pelaksanaan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;

w. pelaksanaan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;

x. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya pada kawasan strategis

pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;

y. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabuapten/kota

dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan

c. Seksi Pertanahan.

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan kebijakan

umum, penyelenggaraan, fasilitasi dan pembinaan bidang Penataan Ruang.


a. menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang kawasan strategis

Provinsi;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan strategis

Provinsi;

2 - 13



Tahun 2016 - 2021

c. menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang insentif dan disinsentif pemanfaatan

ruang kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau;

d. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penyebar luasan kesadaran

dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi;

e. menyusun rumusan pembangunan dan pengembangan data Base sistem informasi tata ruang

wilayah, satu peta satu kebijakan (one map policy) di provinsi kepulauan riau;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

g. menyiapkan program pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;

h. menyiapkan program penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;

i. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan

kebijakan umum, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.


a. menyiapkan bahan sosialisasi NSPK, SPM, bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan

pelatihan, penelitiandan pengembangan penataan ruang tingkat Provinsi dan kawasan strategis

Provinsi;

b. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi

sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kawasan strategis provinsi;

c. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang terhadap


d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan

ruang antar Kabupaten / Kota;

e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan tata ruang;

f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaran

penataan ruang;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruag terhadap


h. memfasilitasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penataan ruang Provinsi

Kepulauan Riau;

i. menfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfatan ruang;

2 - 14



Tahun 2016 - 2021

j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

3) Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan kebijakan, dalam rangka

penguasaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya.


a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pemanfaatan dan penguasaan pertanahan;

b. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. menyiapkan bahan fasilitasi penetapanan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

d. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota


e. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

f. menyiapkan bahan fasiliasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah Provinsi Kepulauan Riau;

g. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong pada kawasan strategis


h. menyiapkan bahan fasilitasi Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong pada kawasan strategis


i. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;

j. menyiapkan bahan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota


k. menyiapkan bahan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya pada kawasan strategis


l. menyiapkan bahan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah

kabuapten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2 - 15



Tahun 2016 - 2021

2.1.

2. S

tru

ktu

r O

rgan

isas

i Gam

bar

2.1

. D

iag

ram

Str

ukt

ur

Org

anis

asi D

inas

Pek

erja

an U

mu

m, P

enat

aan

Ru

ang

dan

Per

tan

ahan

2 - 16



Tahun 2016 - 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan

Riau sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 132 orang terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan 69 orang Pegawai Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1)

berjumalh 50 orang atau sebesar 42,37 persen dan tingkat pendidikan paska sarjana (S2)

berjumlah 11 orang atau sebesar 9,32 persen maka total SDM Dinas PUPP berjumlah 61 orang

atau sebesar 51,69%, maka SDM Dinas PUPP cukup baik sebesar 50 % lebih. Untuk itu masih

perlu ditingkatkan kemampuan dan pendidikan pegawai Dinas PUPP dan saat ini 2 orang lagi

melanjutkan pendidikan S-2 sebanyak 2 orang.

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah jabatan struktural sesuai dengan Pergub SOTK bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan sebanyak 20 Jabatan, sedangkan jabatan non struktural terdiri dari jabatan

fungsional khusus dan jabatan fungsional umum (staf). Jabatan fungsional sebanyak 3 orang dan

jabatan fungsional umum sebanyak 109 orang. Adapun rincian jumlah jabatan yang dimaksud

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan

Pangkat dan Golongan

NO PANGKAT & GOLONGAN JUMLAH

01 Pembina Utama Muda (IV.c) 1 orang

02 Pembina Tk. 1 (IV.b) 2 orang

03 Pembina (IV.a) 6 orang

04 Penata Tk. 1 (III.d) 11 orang

05 Penata (III.c) 8 orang

06 Penata Muda Tk. 1 (III.b) 13 orang

07 Penata Muda (III.a) 15 orang

08 Pengatur (II.c) 4 orang

09 dibawah Pengatur (II.a) 1 orang

10 Pegawai Non PNS 69 Orang

J u m l a h 130 orang

No Tingkat Pendidikan Jumlah

01 Paska Sarjana (S2) 11 orang

02 Sarjana (S1) 48 orang

03 Diploma III 8 orang

04 S M A 49 orang

J u m l a h 130 orang

S2 9.32%

S1 42.37%

Diploma 3 6.78%

SMA 41.53%

TINGKAT PENDIDIKAN

Gambar 2.2. Diagram SDM

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.3. Diagram SDM

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

2 - 17



Tahun 2016 - 2021

Pegawai dengan pangkat dan golongan Penata Muda Tk.1 (III.b) adalah yang terbanyak dengan

jumlah 29 pegawai. Dan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 95,65 persen.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

NO PANGKAT & GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

01 Pembina Utama Muda (IV.c) 1 orang - 1 orang

02 Pembina Tk. 1 (IV.b) 1 Orang 1 Orang 2 orang

03 Pembina (IV.a) 5 Orang 1 Orang 6 orang

04 Penata Tk. 1 (III.d) 8 Orang 3 Orang 11 orang

05 Penata (III.c) 4 Orang 4 Orang 8 orang

06 Penata Muda Tk. 1 (III.b) 10 Orang 5 Orang 13 orang

07 Penata Muda (III.a) 10 Orang 5 Orang 15 orang

08 Pengatur (II.c) 2 Orang 2 Orang 4 orang

09 dibawah Pengatur (II.a) 1 Orang - 1 orang

10 Pegawai Non PNS 52 Orang 17 Orang 69 Orang

J u m l a h 94 Orang 38 Orang 130 orang

Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Persentase jumlah pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebesar 25 persen (Lihat grafik

diatas). Jumlah Persentase perempuan yang terbesar pada golongan III.a dengan jumlah 4 orang.

2.2.2. Aset Yang DiKelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan

Riau per 3 Januari 2017 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa

kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan nilai total aset

adalah sebesar Rp 9.752.315.563,00 ( Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus

Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah ). Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur

yang merupakan infrastruktur publik.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IV.c IV.b IV.a III.d III.c III.b III.a II.c II.a P T T

Grafik Perbandingan Persentase Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

2 - 18



Tahun 2016 - 2021

Sedangkan jumlah nilai aset yang telah dihapuskan pada tahun 2010 sebesar 715.120.500,00 (Tujuh

Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tahun 2012 sebesar

1.464.359.140,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan

Seratus Empat Puluh Rupiah). Adapun rincian jumlah aset yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum,

khususnya aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Aset yang Dikelola oleh Dinas PUPP Provinsi Kepri

NO ASET YANG DIKELOLA JUMLAH

01 Mobil Mini Bus (Innova) 1 Unit

02 Sepeda Motor 6 Unit

02 Televisi Samsung 43” 3 Unit

03 AC Panasonic 1 PK 4 Unit

04 UPS 15 Unit

05 Laptop / Notebook 35 Unit

06 Printer 66 Unit

07 Komputer PC 6 Unit

08 Conference System 1 Unit

J u m l a h 137 unit

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Laporan Penilaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 - 2015 memiliki kinerja pelayanan dasar PD adalah sebagai

berikut :

2.3.1. Realisasi Anggaran dan Kinerja pada Periode 2015 - 2016

Dari hasil Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2016, Dinas Pekerjaan Umum (dulu) memiliki

kinerja yang baik dilihat dari rata-rata realisasi anggaran sebesar 89.12%. Dari tahun 2010 - 2015 Dinas

Pekerjaan Umum terus meningkatkan kinerjanya dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran yang

semakin meningkat. Dinas Pekerjaan Umum memiliki realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran

sebesar 8.02% diikuti rata-rata relisasi anggaran sebesar 8.67%. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Periode 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Periode

2010 - 2015

Tahun Anggaran

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke

Rata-rata Pertumbuhan

Anggaran Realisasi

2010 Rp 582,119460,000.00 Rp 456,673,331,715.38 78.45 % - -

2011 Rp 166,084.820.082.00 Rp 147,424,257,975.20 88.76 % -71.47 -67.72

2012 Rp 199,495,312,750.00 Rp 182,625,522,185.00 91.54 % 20.12 23.88

2013 Rp 297,217.570,000.00 Rp 287,806,830,567.00 96.83 % 48.98 57.59

2014 Rp 560, 028,975,021.00 Rp 519,654,584,462.00 92.79 % 88.42 80.56

2015 Rp 347,556,974,313.00 Rp 229,952,212,786.00 86.31 % -37.94 -42.27

2 - 19



Tahun 2016 - 2021

Tahun Anggaran

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke

Rata-rata Pertumbuhan

Anggaran Realisasi

Rata-rata Rp 358,750,518,694.33 Rp 304,022,789,948.43 89.12 % 8.02 8.67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2015

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan

kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah berusaha sebaik mungkin,

namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang

prima, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Administrasi dan SDM, meliputi :

Keterlambatan penerbitan SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis,

Panitia Pengadaan, Pejabat Pengelola Keuangan dan perangkat lainnya;

Adanya pergantian struktur organisasi baik secara struktural maupun fungsional di Dinas

PUPP Provinsi Kepulauan Riau;

Pelaksanaan kegiatan yang lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun sudah

berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga sudah menjadi bagian dari kultur

organisasi di Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini adanya kebiasaan

menunda pelaksanaan kegiatan;

Keengganan menjadi pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan

sehingga 1 orang bertanggung jawab pada beberapa kegiatan dengan volume pekerjaan

yang besar;

Sering terjadi kesalahan dalam pembuatan SPM pada proses pembayaran pekerjaan;

2. Faktor Perencanaan

Masa penyusunan dan penelaahan anggaran relatif lama. Masa penyusunan dan

penelaahan anggaran yang lama mengakibatkan keterlambatan pembentukan panitia

pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa tersebut bertugas untuk

menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun

harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, dan mengumumkan pengadaan

di media cetak dan elektronik. Apabila pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa

tersebut mengalami keterlambatan, maka bisa dipastikan pelaksanaan program/proyek

tersebut terhambat. Belum lagi ditambah oleh proses lelang yang memakan waktu cukup

lama sehingga semakin memperlambat penyerapan anggaran maupun realisasi fisik.

Pelaksanaan kegiatan sering mengabaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana

dalam DPA serta Kerangka Acuan Kerja.

Adanya keterlambatan regulasi dari tingkat pusat sehingga DPA yang sudah ditetapkan

harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi

2 - 20



Tahun 2016 - 2021

yang baru, hal ini berakibar terhadap pelaksanaan program. Terjadi efisiensi anggaran

sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan.

Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan untuk

masing – masing bidang.

3. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa

Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan sehingga proses

pengadaan hanya ditangani oleh beberapa orang dengan volume pekerjaan yang relatif

besar.

Upah yang diterima sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tidak begitu besar. Tidak

sebandingnya resiko dan upah yang diterima oleh pegawai, serta volume pekerjaan yang

berat dan lama menjadikan pegawai tersebut merasa enggan untuk menjadi panitia

pengadaan barang dan jasa.

Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan dalam proses

pengadaan.

Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan

program. Disamping itu, Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti proses pengadaan

barang dan jasa kurang dari persyaratan maka harus dilakukan lelang ulang, dan hal itu akan

semakin menghambat pelaksaan program

2.3.2. Kondisi umum

Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai

ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten

Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi

Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km2)

01 Kabupaten Bintan 1.318,21

02 Kabupaten Karimun 912,75

03 Kabupaten Natuna 2.009,04

04 Kabupaten Lingga 2.266,77

05 Kabupaten Kepulauan Anambas 590,14

06 Kota Batam 960,25

07 Kota Tanjungpinang 144,56

T O T A L 8.201,72 Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

2 - 21



Tahun 2016 - 2021

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian

Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan

sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum

ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian

luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian

Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.6. Luas Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Hitungan Teknis Dari Balai

Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km2)

01 Kabupaten Bintan 102.964,08

02 Kabupaten Karimun 4.698,09

03 Kabupaten Natuna 216.113,42

04 Kabupaten Lingga 3.675,25

05 Kabupaten Kepulauan Anambas 149,13

06 Kota Batam 43.339,00

07 Kota Tanjungpinang 46.074,00

T O T A L 417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Letak dan Kondisi Geografis

Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu

pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan

terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau

Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada

Tabel berikut ini :

Tabel 2.7. Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No Kabupaten/Kota Jumlah Pulau Berpenghuni

01 Kabupaten Bintan 241 48

02 Kabupaten Karimun 251 73

03 Kabupaten Natuna 392 62

04 Kabupaten Lingga 532 76

05 Kabupaten Kepulauan Anambas - -

06 Kota Batam 371 133

07 Kota Tanjungpinang 9 2

T O T A L 1796 394 Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan

2 - 22



Tahun 2016 - 2021

pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Namun demikian belum ada rincian

penambahan pulau tersebut Kondisi Klimatologi.

Kondisi Demografis

Berdasarkan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.827.234 jiwa, dengan perincian seperti terlihat pada

Tabel berikut ini :

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)

01 Kabupaten Bintan 141.415

02 Kabupaten Karimun 237.720

03 Kabupaten Natuna 73.360

04 Kabupaten Lingga 91.205

05 Kabupaten Kepulauan Anambas 42.153

06 Kota Batam 1.037.187

07 Kota Tanjungpinang 204.194

T O T A L 1.827.234 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, 2015

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.973.043

jiwa, terdiri dari 51,24% penduduk laki–laki dan 48,76% perempuan. Penyebaran penduduk di Provinsi

Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,23%, sedangkan wilayah

dengan persentase penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,27%.

Secara rinci jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2015

No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015

1 Karimun 216.146 218.475 220.882 223.117 225.298

2 Bintan 145.057 147.212 149.120 151.123 153.020

3 Natuna 70.423 71.454 72.527 73.470 74.520

4 Lingga 87.026 87.482 87.867 88.274 88.591

5 Kepulauan Anambas 38.210 38.833 39.374 39.892 40.414

6 Kota Batam 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816 1.188.985

7 Kota Tanjungpinang 191.287 194.099 196.980 199.723 202.215

Provinsi Kepulauan Riau 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415 1.973.043

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2015

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi, dengan rata-rata dari 2011

sampai dengan tahun 2015 sebesar 3,11%, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota

Batam yang mencapai rata-rata sebesar 4,49%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam

lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat

sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk terkecil berada di

Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar 0,47%. Secara rinci pertumbuhan penduduk per

kabupaten/kota tercantum pada tabel di bawah ini.

2 - 23



Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.10. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2015

No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata

1 Karimun 1,25 1,08 1,10 1,01 0,98 1,08

2 Bintan 1,42 1,49 1,30 1,34 1,26 1,36

3 Natuna 1,45 1,46 1,50 1,30 1,43 1,43

4 Lingga 0,59 0,52 0,44 0,46 0,36 0,47

5 Kepulauan Anambas 1,54 1,63 1,39 1,32 1,31 1,44

6 Kota Batam 4,84 4,68 4,50 4,31 4,13 4,49

7 Kota Tanjungpinang 1,58 1,47 1,48 1,39 1,25 1,43

Provinsi Kepulauan Riau 3,31 3,22 3,12 3,01 2,90 3,11


Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar 186 jiwa/km2. Kepadatan

penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 844 jiwa/km2 selanjutnya Kota Batam

sebesar 757 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar

26 jiwa/Km2. Terlihat peningkatan kepadatan penduduk Kota Batam dan Tanjungpinang sangat cepat

dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Secara rinci kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2015 (jiwa/ km2)

No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015

1 Karimun 142 143 145 146 147

2 Bintan 83 85 86 87 88

3 Natuna 25 25 26 26 26

4 Lingga 41 41 41 42 42

5 Kepulauan Anambas 60 61 62 63 68

6 Batam 637 667 697 727 757

7 Tanjungpinang 799 810 822 834 844

Provinsi Kepulauan Riau 164 170 175 180 186


Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum

wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh

musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,08 0C dan rata-rata terendah di

Tanjungpinang 27,37 0C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Natuna dan Hang Nadim (Batam)

sebesar 85,92%, sedangkan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) sebesar 82,08%. Curah hujan tertinggi

di Tanjungpinang sebanyak 188,27 mm3 sedangkan curah hujan terendah di Dabo (Lingga) 105,10

mm3. Tekanan Udara tertinggi di Tanjungpinang sebesar 1.016,98 mb, sedangkan tekanan udara

terendah di Karimun sebesar 1.010,62 mb. Kecepatan Angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot,

2 - 24



Tahun 2016 - 2021

terendah di Hang Nadim (Batam) dan Ranai (Natuna) sebesar 3,58 knot. Penyinaran matahari tertinggi

di Karimun sebesar 59,92%, terendah di Hang Nadim (Batam) dan Ranai (Natuna) sebesar 51,92%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau

ditampilkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.12. Data Kondisi Cuaca Provinsi Kepulauan Riau

No Uraian Karimun Ranai

(Natuna) Dabo

(Lingga) Tarempa

(Anambas) Hang Nadim

(Batam) Tanjung pinang

1 Suhu (OC)

Maksimun 32,80 34,90 34,10 30,30 95,00 33,60

Minimum 24,60 21,60 21,40 24,40 42,00 21,60

Rata-rata 28,08 28,08 27,92 NA 27,83 27,37

2 Kelembaban Udara (Persen)

Maksimun 97,00 100,00 100,00 92,00 100,00 100,00

Minimum 69,00 54,00 47,00 69,00 54,00 43,00

Rata-rata 81,00 85,92 82,08 NA 85,92 83,75

3 Tekanan Udara (mb) 1.010,62 1.011,33 1.011,38 1.010,68 1.011,33 1.016,98

4 Kecepatan Angin (knot)

8,92 3,58 4,58 4,50 3,58 6,25

5 Curah Hujan (mm3) 121,83 151,14 105,10 130,67 151,14 188,27

6 Penyinaran matahari (persen)

59,92 51,92 59,08 56,75 51,92 53,50

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2016)

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi

hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang

Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas

164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang

dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan

Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting

dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas

207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan

bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata.

Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh

kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam

7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari :

2 - 25



Tahun 2016 - 2021

1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata

MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu,

Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;

2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan

Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;

3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus

dan Wisata Agro;

4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata

Budaya dan Wisata Kreatif;

5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat

Khusus;

6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan

Ekowisata;

7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya,

Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan tanah longsor / gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng

yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah

atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang

penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota

dengan tingkat bahaya sedang. Kawasan ini terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan

kawasan terkena pemotongan lereng di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Pulau

Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna

dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total luas bahaya tanah longsor sebesar 149.798 hektar.

Berikut ini disajikan potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 2.13. Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No Kabupaten/Kota Bahaya

Luas (Ha) Kelas

01 Kabupaten Bintan 3.061 Sedang

02 Kabupaten Karimun 13.397 Tinggi

03 Kabupaten Natuna 26.919 Tinggi

04 Kabupaten Lingga 49.963 Tinggi

05 Kabupaten Kepulauan Anambas 48.922 Tinggi

06 Kota Batam 7.468 Tinggi

07 Kota Tanjungpinang 68 Sedang

T O T A L 149.798 TINGGI Sumber : Hasil Analisa BNPB Tahun 2015

2 - 26



Tahun 2016 - 2021

2.3.3. Bidang Sumber Daya Air

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan

jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga.

DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan

dibangun pada yaitu RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 II – 8 Sei Raya, Sei Galang

Utara, Galang Timur, Sei Ta’tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompak di

Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun,

Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini :

Tabel 2.14. Potensi Sumber Daya Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulaun Riau

No Kab/Kota Daerah Aliran Sungai Mata Air DAM/Waduk/Embung Kolong

1 Batam Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar

- Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta’tas dan Sei Curus.

-

2 Natuna Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.

Nuraja, dan Gunung Datuk

Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.

-

3 Kepulauan Anambas

Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai

Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana

Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak

-

4 Bintan Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.

Gunung Lengkuas

Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, danSekuning

Danau Kolong Gunung Kijang,Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang

5 Karimun Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebuh, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong

- Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk

Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan

2 - 27



Tahun 2016 - 2021

No Kab/Kota Daerah Aliran Sungai Mata Air DAM/Waduk/Embung Kolong

Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)

6 Tanjungpinang Dompak, Jang Hutan Lindung (Pancur)

Waduk Sei Pulai, Sei Timun, Dompak

-

7 Lingga Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah

Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi

Gemuruh Ex. Galian Timah Singkep

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan

pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan

perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan,

Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor

pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan

potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan

dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat

angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah

kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer

per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan

gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai

atau pesisir. Arahan kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai

dan penanaman mangrove untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob).

Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan

oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan

pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang ± 4 km, Pantai Pelawan sepanjang ± 3 km,

Pantai Pongkar sepanjang ± 6 km, Pantai Tanjung Sebatak sepanjang ± 4 km dan Pantai

Sepedas sepanjang ± 4 km.

2 - 28



Tahun 2016 - 2021

b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang ± 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang ± 7 km, Pantai

Urung sepanjang ± 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang ± 3 km.

b. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang ± 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 km, Pantai

Sei Kecil - Sakera sepanjang ± 10 km, Pantai Lobam sepanjang ± 4 km, Pantai Senggarang

sepanjang ± 4 km, Pantai Penyengat sepanjang ± 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang ±

8 km, Pantai Pulau Dompa, Pantai Dompak Seberang sampai Tanjung Mocoh serta pulau-pulau

kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.

c. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh

sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km

a. Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai

Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.

d. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km.

Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 125.040

hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Sedang, dengan perincian

pada sebagai berikut :

Tabel 2.15. Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau


Luas (Ha) Kelas

01 Kabupaten Bintan 16.016 Sedang

02 Kabupaten Karimun 16.310 Sedang

03 Kabupaten Natuna 16.024 Sedang

04 Kabupaten Lingga 32.359 Sedang

05 Kabupaten Kepulauan Anambas 19.817 Sedang

06 Kota Batam 22.745 Sedang

07 Kota Tanjungpinang 1.769 Sedang

T O T A L 149.798 SEDANG Sumber : Hasil Analisa BNPB Tahun 2015

Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami

bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan

airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah

dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung

jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7

kabupaten/kota dengan luasan mencapai 478.906 hektar. Untuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan

Kabupaten Bintan termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga dan

Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Kabupaten Anambas dan Natuna termasuk kategori

ringan. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel berikut ini :

2 - 29



Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.16. Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau


Luas (Ha) Kelas

01 Kabupaten Bintan 95.717 Tinggi

02 Kabupaten Karimun 60.696 Sedang

03 Kabupaten Natuna 151.087 Sedang

04 Kabupaten Lingga 103.56 Sedang

05 Kabupaten Kepulauan Anambas 1.162 Sedang

06 Kota Batam 54.975 Tinggi

07 Kota Tanjungpinang 11.709 Tinggi

T O T A L 478.906 TINGGI Sumber : Hasil Analisa BNPB Tahun 2015

Kondisi Waduk/Embung dan Tampungan Lainnya

Unit air baku yang dimaksud adalah (sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011) adalah :

1. Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang,

Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang,

dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam;

2. Waduk Sei Pulai di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Waduk Galang Batang di Kecamatan

Gunung Kijang, Waduk Sungai Gesek di sebagian Kecamatan Toapaya dan sebagian Kecamatan

Teluk Bintan, Waduk Sungai Kawal di sebagian Kecamatan Toapaya dan Sebagian Kecamatan

Gunung Kijang, Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Anculai di Kecamatan Teluk

Sebong, dan Waduk Kangboi di sebagian Kecamatan Toapaya dan sebagian Kecamatan Teluk

Bintan, Waduk Sekuning di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sungai Jago-Lepan di sebagian

Kecamatan Bintan Utara dan sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan Waduk Tanjung Uban di

Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;

3. Waduk Sei Pulai di Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kota Tanjungpinang; dan

4. Waduk Sei Bati di Kecamatan Tebing, Waduk Sei Pongkar di Kecamatan Tebing, Waduk Sei

Gunung Jantan di Kecamatan Tebing, Waduk Sentani di Kecamatan Tebing di Kabupaten

Karimun;

Sedangkan menurut RTRW Provinsi Kepulauan Riau Sumber Air Baku untuk jaringan air bersih adalah

sebagai berikut :

a. Sumber air bersih di Kabupaten Bintan adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di

Tanjung Uban, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Kawal, Waduk Sei Pulai, Waduk Jago, Waduk Lagoi,

Waduk Sei Lepan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Sungai Gesek, Sungai Busung,

Sungai Ekang-Angculai, Sungai Kawal, Sungai Bintan, Sungai Kangboi. Dan pengembangan IPA

lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong pasca tambang;

2 - 30



Tahun 2016 - 2021

b. Sumber air bersih di Kota Tanjungpinang adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) waduk

Sei Pulai dengan memperkuat intake Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk Galang

Batang, Estuari DAM Muara Sungai Dompak dan embung pulau dompak, Kolong Sungai Timun,

Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai Toucang. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari

pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis), kolong pasca tambang, mata air dan

tampungan lainnya sebagai sumber air baku.

c. Sumber air bersih di Kota Batam adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sungai

Harapan, Muka Kuning, Duriangkang, Nongsa, Sungai Ladi, Tembesi, Sekanak, Pemping, Bulang

Lintang, Sungai Rempang, Sungai Cia, Sungai Gong dan Sungai Galang. Dan pengembangan IPA

lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis) dan mata air;

d. Sumber air bersih di Kabupaten Natuna adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau

Bunguran (yang bersumber dari Sungai Ranai, Sungai Air Hijau, Sungai Ulu, Sungai Semala, Air

Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak, Sungai Tapau, Sungai Bijai, air terjun

Gunung Ranai, Air Terjun Bukit Berangin, Bendung Pering); di Pulau Midai (yang bersumber dari

mata air Gunung Jambat, Gunung Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur Air Putih 1,

sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga, sungai Sebelat Laut, sungai Sabang Muduk, sungai Air Salor,

sungai cabang Sungai Abit dan sungai Air Pancur); Bendung Lampa serta sumber air baku yang

berasal dari embung penampungan air di pulau-pulau kecil dan mata air.

e. Sumber air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah hasil dari instalasi

pengolahan air (IPA) DAS Siantan, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Jemaja, DAS Bajau, DAS Air

Abu, dan DAS Telaga. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi

air minum (Reverse Osmosis), mata air dan air baku buatan.

f. Sumber air bersih di Kabupaten Karimun adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di

Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru, Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau

Combol, Pulau Durai, Kolong pongkar I dan Kolong Pongkar II, Kolong Sentani dan Kolong Depan

RSUD serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut

menjadi air minum (sistem reverse osmosis), estuari dam, mata air dan kolong pasca tambang.

g. Sumber air bersih di Kabupaten Lingga adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) yang

bersumber dari mata air gunung Muncung, Gunung Daik, Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai

Kerandin, Kudung, Sungai Pinang, Tebing Gunung Lanjut, Gunung Tunggal, Bukit Selayar, Kolong

Berindat, Kolong Pasir Kuning, Kolong Serayak, Kolong Sungai Kerekel, Kolong Marok Tua,

Kolong Tanah Sejuk, Kolong Raya serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku

berasal dari pengolahan air laut (sistem reverse osmosis), mata air dan kolong pasca tambang;

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku

mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu

dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air

permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Persentase tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan penduduk menunjukkan peningkatan dari sebesar 36,09% pada tahun 2011

menjadi 60,60% pada tahun 2015. Untuk saat ini kondisi waduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah

sebagai berikut :

1. Di Kota Batam, secara keseluruhan terdapat 9 buah Waduk besar yang tersebar di Pulau Batam

dan pulau sekitarnya. Adapun rincian jumlah waduk di Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17. Kapasitas Tampungan dan Luas Tampungan Waduk di Kota Batam

2 - 31



Tahun 2016 - 2021

No Nama Waduk Volume

Kapasitas Tampungan (m3)

Luas Tampungan (Ha)

01 Waduk Nongsa 641.591 212,50

02 Waduk Sei Baloi 137.184 155,32

03 Waduk Sei Harapan 2.704.508 993,20

04 Waduk Sei Ladi 8.070.374 1.040,07

05 Waduk Muka Kuning 7.260.832 944,69

06 Estuari DAM Duriangkang 69.640.258 7.259,10

07 Waduk Rempang NA NA

08 Waduk Sekanak I 126.820 NA

09 Waduk Sekanak II 86.295 NA

T O T A L 88.667.862 10.605

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum

Gambar 2.5. Potensi Sumber Daya Air di Pulau Batam

2. Di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan (Pulau Bintan) memiliki waduk yang berjumlah 7

Waduk, waduk Lagoi dikelolah oleh swasta dan diperuntukan terbatas untuk pariwisata hotel di

kawasan Lagoi. Adapun rincian waduk di Pulau Bintan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18. Kapasitas Tampungan dan Luas Tampungan Waduk di Kabupaten Bintan

No Nama Waduk Volume


Luas Tampungan (Ha)

01 Waduk Sei Pulai (Kota Tanjungpinang) 1.750.000 725,00

02 Waduk Sei Jago (Kab. Bintan) 1.250.000 25,00

03 Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram (Kab. Bintan)

400.000 6,70

04 Waduk Kolong Enam 300.000 7,40

05 Waduk Lagoi 6.000.000 4.000

06 Waduk Sei Gesek NA NA

07 Embung Dompak NA NA

T O T A L Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum

2 - 32



Tahun 2016 - 2021

Di Pulau Bintan ada beberapa rencana pengembangan potensi waduk yang akan dikembangkan

oleh pemerintah, namun masih terbatas dalam lahan dan penganggaran. Ada 7 potensi waduk

yang akan dikembangkan oleh pemerintah, dan dalam waktu dekat akan dikembangkan

pembangunan Waduk Kawal.

Gambar 2.6. Potensi Sumber Daya Air di Pulau Bintan

3. Di Kabupaten Karimun memiliki waduk yang berjumlah 6 Waduk, terdiri dari :

Tabel 2.19. Kapasitas Tampungan dan Luas Tampungan Waduk di Kabupaten Karimun

No Nama Waduk

Volume


Luas Tampungan (Ha)

01 Waduk Sungai Bati 378.937 15,00

02 Waduk Tempan 90.000 3,00

03 Waduk Sidodadi 100.000 2,50

04 Waduk Sentani 1.250.000 25,00

05 Waduk Prayon (Kundur Utara) 300.000 6,00

06 Waduk Sidomoro (Pulau Moro) 120.000 3,00

T O T A L 2.238.937 55,00 Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum

4. Sumber air baku di Kabupaten Lingga diambil dari berbagai macam sumber antara lain :

a. Untuk pelayanan di Kelurahan Dabo, Kelurahan Dabo Lama, Desa Batu Berdaun dan Desa

Tanjung Harapan menggunakan sumber berupa mata air yang terletak di Air Gemuruh

Gunung Muncung.

b. Untuk pelayanan di Desa Penuba menggunakan sumber berupa mata air di kampung

Menserai dan kampung Tanjung Tinggi.

c. Untuk pelayanan di Kelurahan Daik menggunakan sumber yang berasal dari mata air yang

terletak di Gunung Daik.

2 - 33



Tahun 2016 - 2021

Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah 150 L/detik pada tahun

2012, dengan kapasitas produksi sebesar 90 L/detik. Kondisi saat ini (2012) dapat dilihat tabel

dibawah ini :

Tabel 2.20. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Kabupaten Lingga

Kawasan Pelayanan Kap. Terpasang

(lt/dtk)

Kap. Produksi (lt/dtk)

Cakupan Pelayanan (persen)

Keterangan

Unit Dabo Singkep a. Bukit Timah b. Kampung Boyan

25 lt/dtk 20 lt/dtk

25 lt/dtk 20 lt/dtk

55,01%

Sudah mengalami penurunan debit air baku

Unit Penuba a. Tanah Tinggi

5 lt/dtk

5 lt/dtk

55,13%


Unit Daik a. Bukit Cengkeh b. Bukit Sempot

50 lt/dtk 50 lt/dtk

20 lt/dtk 20 lt/dtk

20,67%



5. Di Kabupaten Natuna tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

untuk kondisi saat ini bahwa total volume Instalasi Pengolah Air (IPA) sebesar 40 m3/tahun

sedangkan jumlah kebutuhan air baku per tahun sebesar 2.233.440 m3/tahun. Jika dilihat

berdasarkan jumlah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air

Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan

pokok minimal 60 liter/orang/hari bahwa diketahui Jumlah penduduk yang memiliki akses air minum

yang aman sebesar 3.102 jiwa, sedangkan proyeksi jumlah penduduk kabupaten/kota pada akhir

tahun pencapaian SPAM sebesar 69.003 jiwa. Maka cakupan pelayanan masih sangat rendah

sebesar 4,49 %. Hal ini disebabkan karena pelayanan air bersih di Kabupaten Natuna dengan

sisitem perpipaan masih terpusat di kawasan perkotaan.

6. Di Kabupaten Kepulauan Anambas sumber air baku masih diperoleh dari daerah perbukitan

dengan sistem pengairan gravitasi. Pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas belum

memiliki sumber air baku yang memadai dan sistem yang ada menggunakan SPAM IKK dengan

kapasitas 10 – 20 liter/detik.

Kondisi Jaringan Irigasi

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan. Luas irigasi kondisi baik di

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebesar 1.354 Ha, meningkat dari tahun sebelumya sebesar 1.010

Ha. Irigasi sangat bermanfaat bagi pertanian, terutama di pedesaan. Dengan irigasi pertanian dapat

berproduksi setiap tahunnya serta dapat juga dipergunakan untuk peternakan, dan keperluan lain yang

bermanfaat. Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah

ada menunjukkan peningkatan dari sebesar 25,91% pada tahun 2011 menjadi 30,64% pada tahun

2015.

2 - 34



Tahun 2016 - 2021

Irigasi merupakan salah satu komponen penting ketahanan pangan nasional, dimana mengacu pada

PP No. 20 Tahun 2006 definitif irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air

irigasi yang menunjang kegiatan pertanian, yang jenisnyameliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi

airbawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah kesatuan

saluran,bangunan, dan bangunan pelengkap irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi teknis, semi teknis,

dan non teknis. Suatu jaringan yang mengaliri suatu kesatuan lahan disebut Daerah Irigasi (DI).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa pembagian

urusan Sumber Daya Air mengenai mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk urusan

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya

1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk kewenangan

provinsi untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM pada lintas Daerah kabupaten /kota. Kondisi

saat ini untuk Daerah Irigasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tabel 2.21. Daerah Irigasi di Provinsi Kepulauan Riau

No Nama Daerah Irigasi (DI) Luas Daerah Irigasi (HA)

Luas Realisasi Tanam (Ha)

1 DI Tapau (Natuna) 1.505 327

2 DI Kelarik (Natuna) 1.250 120

3 DI Jemaja (Anambas) 1.200 150

4 DI Kundur (Karimun) 428 324

5 DI Bintan 80 62

6 DI Lingga 210 210

Jumlah 4.673 1.432

Persentase Capaian 30,64 Persen


Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV telah menangani 3 (Tiga) Daerah Irigasi yaitu : DI Tapau di

Kabupaten Natuna seluas 1.505 ha, DI Kelarik (masa konstruksi) juga di Kabupaten Natuna seluas

1.250ha dan DI Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas 1.200 ha.

Lokasi pekerjaan (DI Jemaja) termasuk dalam Wilayah Kecamatan Jemaja Timur, yang mana area

pesawahannya tersebar dalam 2 (dua) desa, yaitu Desa Ulu Maras dan Pasiran. Pada tahun 2008

produksi padi sawah tercatat sebesar 136 ton gabah, yang dihasilkan dari lahan seluas 20 Ha yang

berlokasi di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur dengan tingkat produktivitas tanaman padi pada

tahun 2008 adalah 4 ton/hektar. Jaringan Irigasi Jemaja dibangun untuk menyediakan air irigasi lahan

seluas ± 386 Ha, namun sampai dengan saat ini total luas areal yang sudah dibuka untuk lahan

pertanian baru berkisar ± 150 Ha. Sumber Air berasal dari 2 (dua) bendung yang berlokasi di

Kecamatan Jemaja Timur. Bendung pertama adalah Bendung Davit yang membendung sungai Davit

dan berlokasi di Desa Ulu Maras dan bendung kedua adalah Bendung Jelis yang membendung sungai

Jelis yang berlokasi di desa Ulu Maras.

Secara rinci kinerja urusan Bidang Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

2 - 35



Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.22. Kinerja Urusan Bidang Sumber Daya Air

No Indikator Sat 2011 2012 2013 2014 2015

1. Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)

% 25,91 22,59 30,64 30,64 30,64

2. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)

% 36,09 51,21 54,02 55,94 60,60

3. Jumlah titik rawan banjir yang diatasi (titik)

% 10,00 16,00 22,00 28,00 34,00

2.3.3. Bidang Bina Marga

Sesuai UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dinyatakan bahwa jalan (termasuk jembatan) sebagai

bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung

bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan

pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Prosentase jalan provinsi berkondisi baik pada tahun 2015 telah mencapai 71,97% dan kondisi

jembatan di ruas jalan provinsi sebesar 71,27 %, sedangkan panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya

115,37 km dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan rata-rata rasio panjang jalan terhadap

jumlah kendaraan sekitar 0,24 %.

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Pengembangan Daerah (Jalan)

Rincian capaian kinerja tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.24. Tabel Capaian Kinerja Tahun 2010 - 2015

No Indikator Sat 2011 2012 2013 2014 2015

1. Persentase jalan berkondisi baik (%) % 69,44 68,90 71,27 71,57 71,97

2. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 0,0010 0,0010 0,0009 0,0008 0,0008

a Panjang Jalan Provinsi (km)

Tanjungpinang km 58,15 61,17 63,43 65,13 70,23

Bintan km 162,77 162,77 162,77 162,77 162,77

Batam km 78,79 87,18 93,47 98,19 112,35

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Realisasi 2,26 2,40 2,55 2,72 2,89 3,08 3,08 %

Target 2,26 2,31 2,38 2,46 2,53 2,60 2,60 %

Realisasi 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 %

Target 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 %

Realisasi 51,19 68,52 69,45 69,68 71,27 71,50 71,50 %

Target 51,19 53,33 56,04 58,74 61,28 63,56 63,56 %

Realisasi 70,12 92,37 118,23 141,35 160,36 185,49 185,49 km

Target 70,12 85,12 105,12 130,12 155,12 175,12 175,12 kmkm

%

%

%

Tercapai DPU

Tercapai DPU

3Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

4Jumlah Panjang Jalan yang

ditingkatkan kelasnya

Tercapai DPU

2Rasio panjang jalan dengan

jumlah kendaraanTercapai DPU

Rata-rata panjang jalan per luas

wilayah1

Kondisi Awal

Pencapaian

Kinerja Akhir

RPJMD

Tahun 2015Tahun 2010

Sumber

Data

Capaian Kinerja Tahunan

SatIndikator Kinerja Pembangunan

DaerahNo

Status

Capaian

2 - 36



Tahun 2016 - 2021

No Indikator Sat 2011 2012 2013 2014 2015

Karimun km 117,42 123,99 128,92 132,62 143,72

Lingga km 163,62 174,39 182,47 188,54 206,72

Natuna km 104,91 114,51 121,71 127,11 143,32

Kepulauan Anambas km 46,50 47,63 48,47 49,10 51,00

Total km 732,15 771,64 801,25 823,47 890,11

b Jumlah kendaraan (unit)

Tanjungpinang unit 102.364 113.738 126.375 140.417 156.019

Bintan unit 71.737 79.707 88.564 98.404 109.338

Batam unit 441.141 490.157 544.619 605.132 672.369

Karimun unit 63.157 70.175 77.972 86.636 96.262

Lingga unit 21.069 23.410 26.011 28.901 32.112

Natuna unit 13.113 14.571 16.189 17.988 19.987

Kepulauan Anambas unit 0 0 0 0 0

Total 712.582 791.757 879.730 977.478 1.086.087

Penanganan status jalan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 status jalan yaitu status jalan

nasional, status jalan provinsi, dan status jalan kabupaten/kota.Status jalan nasional sudah ditetapkan

oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor: 248/KPTS/M/2015tentang

penetapan status jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau dengan penanganan panjang jalan

586,83 km. Sedangkan status jalan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor 1863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan

Riau dengan panjang 896,45 km.

Secara rata-rata kondisi jalan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sudah baik sebesar 71,27 %,

namun jika dilihat dari grafik sebelah diketahui Kota Tanjungpinang dan Kota Batam memiliki

persentase kondisi jalan baik yang paling kecil yaitu masih dibawa 70%, hal ini disebakan karena

intensitas lalu lintas di Ibukota Provinsi dan Kota Batam sangat tinggi, sehingga perlu diprioritaskan

program pemeliharaan jalan provinsi. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun memiliki nilai

prosentase kondisi jalan baik yang tinggi, yaitu sebesar 91,57% dan kondisi jalan yang masih perlu

pemeliharaan sepanjang 12,12 km.

2.3.4. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang

Tata Ruang Provinsi masih dalam pembahasan, sedangkan untuk enam Kabupaten Kota Lainnya

sudah memiliki Perda RTRW, untuk Kota Batam belum memiliki Perda RTRW oleh karena itu

Pemerintah Kota Batam berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang RTR

Kawasan BBK (Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan dan Karimun).

Tabel. 2.25. Perda RTRW di Provinsi Kepulauan Riau

2 - 37



Tahun 2016 - 2021

No PROV/ KAB/ KOTA PERDA RTRW

1 Provinsi Kepulauan Riau Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRWP Tahun 2017 - 2037

2 Kota Tanjungpinang Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014 - 2034

3 Kota Batam Belum Perda

4 Kabupaten Bintan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031

5 Kabupaten Karimun Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2031

6 Kabupaten Lingga Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2031

7 Kabupaten Natuna Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011 - 2031

8 Kabupaten Kepulauan Anambas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 - 2031

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. SPM bidang penataan ruang mencakup:

(1) informasi penataan ruang,

(2) pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR,

(3) izin dan pengendalian pemanfaatan ruang,

(4) pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang, dan

(5) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Untuk Pemanfaatan tanah di Provinsi Kepuluan Riau juga berpedoman kepada RTW yang telah di

sahkan. Rencana Tata Ruang baik yang umum maupun yang rinci akan berdampak pada arah

pemanfaatan ruang sehingga pada saat perencanaan pembangunan akan lebih terarah dan dapat

memberikan dampak positif sehingga mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Sedangkan

dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang akan meminimalisir terjadinya kesalahan pemanfaatan

fungsi ruang.

Terkait bidang pertanahan yang menyangkut dalam pemanfaatan dapat di sesuaikan dengan rencana

tata ruang sehingga dalam pelaksanaan legalitasnya akan lebih sesuai peruntukannya sebagai mana di

amantkan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Sesuai dengan latar belakang dapat di rumuskan tujuan yang di capai yaitu mengawasi

penyelenggaraan penataan ruang di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui kegiatan pemantauan

danevaluasi terhadap pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.

Untuk saat ini RTRW Provinsi masih dalam proses Ranperda RTRW dan diharapkan tahun 2016 dapat

ditetapkan dan disetujui oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan RTRW yang saat ini juga belum

disahkan juga yaitu RTRW Batam, sedangkan RTRW 6 kabupaten/kota lainnya sudah disyahkan dan

ditetapkan.

Berdasarkan hasil monitoring aspek pengendalian RTRW kabupaten/kota, ada beberapa kondisi

program yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten/kota yang belum dijalankan, sedang dijalankan, dan

sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2 - 38



Tahun 2016 - 2021

1. Kabupaten Bintan

Pengembangan jaringan jalan

arteri primer

Jaringan jalan arteri primer di Kabupaten Bintan dalam kondisi baik, setiap

tahunnya dilakukan penambalan serta perbaikan jalan untuk menjaga kondisi

jalan, adapun jalan yang belum selesai pengembangannya salah satunya

yaitu jalan Km 16 – Lintas timur – Kijang.

Pengembangan sistem jaringan

jalan kolektor primer

Kondisi jaringan jalan Kolektor primer 1 di Kabupaten Bintan dalam keadaan

baik, secara umum program peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Bintan

sudah terealisasikan.


jalan kolektor sekunder

Secara umum kondisi jalan kolektor sekunder di Kabupaten Bintan dalam

kondisi baik, adapun pengembangan dilakukan dalam bentuk penambalan

serta perawatan jalan.


jalan lokal primer

Jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Bintan sebagian masih belum

terealisasi maupun masih dalam tahap pengerjaan, untuk jalan lingkar di

pulau mantang, pengujan, kelong dan tambelan belum terealisasi

Pengembangan jembatan antar

pulau dan jalan bebas

hambatan

Belum ada jembatan antar pulau dan jalan bebas hambatan yang terealisasi

di Kabupaten Bintan

Normalisasi sungai utama di

Pulau Bintan

Kondisi sungai utama di Pulau Bintan yaitu S. Jago, S. Ekang-Anculai, S.

Bintan, S. Kangboi, S. Gesek, S. Kawal, dan S. Lagoi cukup baik, sudah

dilakukan normalisasi di beberapa titik.

Rehabilitasi kondisi waduk di

Pulau Bintan Waduk Galang Batang belum ada peningkatan, waduk masih berbentuk

waduk alami.

Waduk Sungai Gesek

Waduk Sungai Kawal belum ada peningkatan.

Kondisi Waduk Lagoi dalam kedaan baik

Waduk Aculai belum ada peningkatan

Waduk Kangboi belum ada peningkatan

Waduk Sekuning dalam keadaan baik, akan tetapi peningkatan ataupun

pemeliharaan di waduk ini belum ada.

Waduk Sungai Jago-Lepan belum ada penigkatan

Waduk Tanjung Uban dalam keadaan baik peningkatan di waduk ini belum

ada.

Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-

An Dari seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Bintan 55% sudah

terlaksana dengan baik, 25% masih dalam proses pelaksanaan dan

sebanyak 20% masih belum terlaksana.

2. Kabupaten Karimun

Peningkatan Jaringan Jalan

Kolektor Primer

Jaringan jalan kolektor primer di Kabupaten Karimun dalam kondisi yang

cukup baik, hampir seluruh jalan yang ada di indikasi program sudah

terealisasi, hanya ruas Sp. Pongkar – Teluk Ranai yang masih belum selesai

pengerjaannya

Pengembangan sistem jaringan Kondisi jaringan jalan lokal primer berbeda-beda disetiap pulau, untuk pulau

2 - 39



Tahun 2016 - 2021

jalan lokal primer karimun dan kundur kondisinya cukup baik, namun di pulau-pulau kecil

seperti belat, combol, sugi, dll masih belum terealisasi

Pengembangan jembatan antar

pulau

Belum terealisasi dikarenakan permasalahan hutan lindung

Pengembangan dan

peningkatan waduk

Waduk Sungai Gunung Jantan dalam keadaan baik dan di waduk ini belum

terlihat ada peningkatan ataupun pemeliharaan.

Waduk Sungai Pongkar dalam keadaan baik, di waduk ini telah di bangun

pintu air untuk pengendalian banjir.

Di Waduk Sei Bati telah tersedia infrastruktur pengolahan air dan

infrastruktur pengendalian banjir.

Waduk Sei Sentani dalam keadaan kurang baik jika dibandingkan dengan

waduk sebelumnya, pada waduk ini belum terlihat adanya peningkatan.

Pengembangan dan

peningkatan prasarana sumber

daya air

Sistem pengendalian Banjir berupa waduk di Waduk Sungai Jantan,

Waduk Sungai Pongkar, Waduk Sei Bati di Sungai Sei Bati dan Waduk

Sentani di Sungai Ambat

Sistem pengaman pantai pada pantai yang rawan abrasi


An Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Karimun 48% sudah terlaksana

dengan baik, 17% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 35%

masih belum terlaksana.

3. Kabupaten Lingga


Kolektor Primer

Jaringan jalan kolektor primer di Kabupaten Lingga cukup baik kondisinya,

beberapa ruas yang belum terlaksana yaitu ruas Mentunda - Sungai Tenam

dan Sp. Panggak Darat - Panggak Laut, Jalan akses kawasan agropolitan

Kerandin, Linau


jalan lokal primer

Kondisi jaringan jalan lokal primer cukup baik, beberapa ruas belum

terealisasi dianta.rnya ruas sungai besar - tanjung bungsu – semarung –

linau – limbung di Kecamatan Lingga Utara yang belum selesai

pembangunannya

Penataan mata air sumber air

baku

Belum terlaksana

Penataan ruang DAS Belum terlaksana

Pembangunan saluran irigasi

pertanian

Sebagian sudah terlaksana yaitu di daerah Linau

Rehabilitasi dan revitalisasi

irigasi pertanian

Sebagian sudah terlaksana

Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-An

Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Lingga 35% sudah terlaksana dengan baik, 24% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 41% masih belum terlaksana

4. Kabupaten Natuna


Kolektor Primer

Untuk jalan di Pulau Bunguran sudah cukup baik kondisinya, hanya jalan di

kecamatan Bunguran Tengah yang banyak belum terlaksana rencana

pembangunannya

2 - 40



Tahun 2016 - 2021


jalan lokal primer

Kondisi jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Natuna masih sangat sedikit

yang sudah terbangun, mayoritas masih dalam tahap awal-menengah


baku

Sudah terlaksana di Pulau Bunguran, untuk pulau serasan, midai dan pulau

subi masih belum terlaksana

Pembangunan Bendungan

Klarik

Belum terlaksana

Pengembangan Sungai Ranai, Sungai Air Hijau, Sungai Ulu, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang Dan Sungai Air Kimak (sumber air baku Bukit Berangin), Sungai Segeram, Sungai Tapau, Sungai Binjai, Air Terjun Gunung Ranai, Air Terjun Bukit Berangin dan Pembangunan Bendung Pering untuk air bersih di Pulau Bunguran

Sebagian sudah terlaksana


Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Natuna hanya 15% sudah terlaksana dengan baik, 55% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 30% masih belum terlaksana.

5. Kabupaten Kepulauan Anambas


Kolektor Primer

Jaringan jalan kolektor primer banyak yang belum terealisasi seperti jalan

genting-penebung, penebung-nyamuk, letung-kusik sementara jalan yang

sudah dalam kondisi baik diantaranya ialah ruas kuala maras-sei hulu, air

asuk-liuk, sei hulu-letung.


jalan lokal primer

Ruas jalan dan jembatan lokal primer masih sangat sedikit yang terealisasi

hanya ruas dalam kota Tarempa, ruas dalam kota Letung dan air sena yang

sudah cukup baik kondisinya


baku

Belum ada rencana jembatan dalam indikasi program RTRW Kabupaten Kep.

Anambas yang terealisasi

Pengembangan Sumber Air

Baku

Sumber Air Terjun Temburun merupakan sumber air yang berasal dari air terjun temburun. Sumber Air ini digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya di Pulau Siantan

Sumber Air Waduk David merupakan air permukaan waduk tadah hujan. Sistem perpipaan dari waduk Kolong David dengan Kapasitas 10 liter/detik. Sumber Air Waduk David ini digunakan sebagai Sumber Air di Pulau Jemaja.

Sumber Air Mata Air Matak merupakan sumber mata air yang digunakan warga di pulau Matak, digunakan warga untuk keperluan sehari hari seperti, memasak, mandi, air minum dan sebaginya


Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 14% yang sudah terlaksana dengan baik, 31% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 55% masih belum terlaksana

6. Kota Tanjungpinang

2 - 41



Tahun 2016 - 2021


Kolektor Primer

Kondisi fisik jalan dalam keadaan baik, ruas-ruas vital terutama yang dari dan

menuju bandara sudah terealisasi, hanya jalan lingkar yang belum terealisasi.


jalan lokal primer

Kondisi jaringan jalan kolektor dan lokal dalam keadaan baik, pembangunan

jalan di kawasan senggarang sudah hampir selesai, peningkatan-

peningkatan jalan eksisting sudah terealisasi

Pembangunan dan

peningkatan jembatan

Secara umum kondisi jembatan yang sudah ada dalam kondisi baik,

jembatan-jembatan yang terkait jalan lingkar belum terealisasi

Rehabilitasi dan Revitalisasi

Sungai Utama di Kota

Tanjungpinang

Kondisi sungai utama di Kota Tanjungpinang memang tidak dalam kondisi

yang baik, perlu segera dilakukan pengerasan di bibir sungai, serta

pengamanan DAS sungai utama di Kota Tanjungpinang

Pembangunan prasarana dan

sarana pada kawasan abrasi

pantai dan rawan

banjir/genangan

Belum terlihat pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan abrasi

pantai, untuk kawasan rawan banjir sudah ada pelebaran gorong-gorong

dibeberapa titik


An

Seluruh indikasi program RTRW Kota Tanjungpinang hanya 10% yang sudah

terlaksana dengan baik, 36% masih dalam proses pelaksanaan dan

sebanyak 54% masih belum terlaksana, hal ini terjadi dikarenakan RTRW

Tanjungpinang baru diperdakan pada akhir 2014 sehingga perda tersebut

baru berjalan kurang dari satu tahun

Infrastruktur Jaringan

Jembatan

Wilayah Kota Batam yang terdiri dari banyak pulau, baik besar maupun kecil

telah terhubung dengan 6 (enam) buah jembatan megah yang

menghubungkan 7 (tujuh) pulau yaitu Pulau Batam ke Pulau Tonto ke Pulau

Nipah ke Pulau Setoko ke Pulau Rempang ke Pulau Galang dan ke Pulau

Galang Baru. Semua jembatan tersebut berkonstruksi besi dan beton dengan

panjang keseluruhan 2.262 meter

Infrastruktur Jaringan Jalan 1. Melalui Dinas PU Kota Batam membangun sepanjang 4,5 Km jalan baru

dan melaksanakan peningkatan jalan sepanjang 26,09 Km, selain tiu

juga dilaksanakan pemeliharaan rutin di sepanjang 35 Km jalan Kota

Batam. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas PU Kota Batam, total ruas

jalan Kota Batam tahun 2013 lalu yakni 882,57 Km dengan lebar ruas

rata-rata 15,33 meter.

2. Dari total jalan ini, sebanyak 80,49 persen sudah berupa jalan aspal,

14,04 persen masih berupa kerikil dan 5,47 persen jalan tanah atau

belum tembus. Jika dilihat dari kondisi jalan, sebanyak 66,66 persen

dalam keadaan baik, sementara 9,32 persen jalan kota dalam kondisi

sedang dan 9,72 persen rusak ringan serta 14,30 persen rusak berat.

3. Adapun ruas jalan nasional di Kota Batam berdasrkan SK Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 yaitu 148,209 Km, jalan

nasional ini terbagi 2 (dua) yaitu ruas jalan arteri nasional sepanjang

91,574 Km dan ruas jalan kolektor nasional sepanjang 56,635 Km.

4. Ruas jalan provinsi di Kota Batam yang ditetapkan dalam SK Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 530.a tahun 2010 adalah sepanjang 67,6 Km.

Infrastruktur Fly Over Badan Pengusahaan Batam telah merencanakan pembangunan 2 (dua) Fly

2 - 42



Tahun 2016 - 2021

7. Kota Batam

Dam Tembesi berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu

Kec. Sagulung dan Kec. Sei Beduk, saat dilakukan

monitoring Dam Tembesi masih dalam tahap

peningkatan

Waduk Nongsa, waduk telah dilengkapi dengan

infrastruktur pendukung seperti jalan inspeksi dan

pagar pembatas dengan kondisi bagus. Secara

administrasi waduk ini berada di Kecamatan

Nongsa.

Waduk Muka Kuning telah dilengkapi infrastruktur

berupa jalan inspeksi dan pagar pembatas dengan

kondisi bagus

Over yaitu Fly over Simpang Kabil dan Fly Over Simpang Jam yang

tujuannya untuk mengurai kemacetan saat jam-jam sibuk. Panjang jembatan

yang direncanakan 630 m dan lebar 9 m untuk Fly Over Simpang Kabil

dimana Fly Over simpang Kabil nantinya akan menghubungkan Kawasan

Industri Kabil-Bandara Hang Nadim dengan Nagoya, sedangkan untuk

rencana Fly Over SP.Jam akan menghubungkan antara Kawasan industri

Kabil – Bandara Hang Nadim dengan Nagoya dan Pelabuhan Internasional

Sekupang dengan panjang jembatan yang direncanakan yaitu 475 m dan

lebar 9 m.

Pengembangan Jaringan

Sungai

Pengembangan dan peningkatan sungai Harapan, Sungai Muka Kuning,

Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden,

Sungai Puncur, Sungai Nongsa, Sungai Ladi, Sungai Baloi, Sungai

Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Langkai, Sungai Bengkong,

Sungai Rempang dan Sungai Galang. (RTR KSN BBK).

sungai pada DAS Terong, DAS Seraya Cundung, DAS Gading, DAS

Penatu, DAS Ladi, DAS Bukit Jodoh, DAS Nongsa, DAS Balo, DAS

Tiban Lama, DAS Pesung, DAS Logo, DAS Ekang, DAS Bintan, DAS

Cikolek, dan DAS Sumpai di WS Kepulauan Batam-Bintan (RTR KSN

Perbatasan Negara Riau-Kepri)

Pengembangan dan

peningkatan waduk

Meliputi waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, waduk Nongsa, Waduk Muka

kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai

Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai

Gong.

2 - 43



Tahun 2016 - 2021

Waduk Duringakang telah dilengkapi infrastruktur

sistem pengendalaian air dan infrastruktur pagar

pembatas dengan kondisi cukup bagus, dibeberapa

titik, kondisi pagar pembatas sudah jebol/rusak

sehingga masya. bisa keluar/masuk ke lokasi

waduk.

Waduk Sie Harapan, perlu dilakukan peningkatan

infrastruktur pagar pembatas, karena kondisi pagar

yang bersebelahan dengan permukiman sudah

roboh. Waduk ini berada di Kec. Sekupang

Kondisi infrastruktur di Waduk Sei Ladi dalam

Keadaan cukup baik, peningkatan infrastruktur

pagar pembatas perlu dilakukan dikarenakan

kondisi pagar sudah ada yang keropos/rusak.

2.3.5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi dan Pengujian Laboratorium

Laboratorium Pengujian UPTD Pemberdayaan, Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan

Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemprov Kepri dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pemberdayaan, Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan Pada Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01 Maret 2012. Laboratorium Pengujian ini menyediakan

pelayanan uji bahan, yang meliputi uji kualitas material di bidang aspal, bidang beton dan bidang tanah.

Personil tenaga laboratorium yang telah memiliki sertifikat keahlihan adalah sebagai berikut :

NO N A M A PENDIDIKAN TERAKHIR

TUPOKSI KETERANGAN

1 TUGIMIN SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI

2 HERU PRASTOWO SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI

3 ADI SAYUTI SMA TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI

4 ROSNELIS PERMATASARI

SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI

5 EDI SAPUTRA SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI

6 ROBY MAULUDIN SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI

7 EKO SURONO SMA TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI

8 RENDY OCTAVIANO SMA TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI

9 WAWAN SETIAWAN SMA TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI

10 PRATAMA CAHYADI SMP TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI

11 MUHTAZAR SMK TEKNISI LABORATORIUM ASPAL BERSERTIFIKASI

12 M. ALFARABI SMA TEKNISI LABORATORIUM ASPAL BERSERTIFIKASI

2 - 44



Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.26. Personil Tenaga Laboratorium Yang Telah Memiliki Sertifikat Keahlihan

Peralatan Laboratorium Pengujian terdiri dari peralatan pengujian beton, pengujian aspal dan pengujian

tanah, seperti penjabaran pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.27. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian

ASPAL

NO NAMA ALAT JUMLAH/ UNIT

1 Mesin Tekan Marshall 1

2 Centrifugal Extraktor 1

3 Bak Rendam Benda Uji Marshall 1

4 Saybolt Viscometer 1

5 Alat Kadar Air Aspal 1

6 Alat Titik Nyala Aspal 1

7 Destilasi aspal Cutback 1

8 Ductilometer Aspal 1

9 Penetrometer Aspal 1

10 Oven Uji Kehilangan Berat Aspal 1

11 Los Angeles Machine 1

BETON


1 Ayakan Agg. Halus + Kasar 1

2 Mesin Shake (Getar) Ayakan 1

3 Oven 2

4 Molen Kapasitas 0,2 m³ 2

5 Mesin Kuat Tekan Beton 2

6 Alat Slum Test 1

7 Mould (Cetakan Beton) Besar 15 x 15 85

8 Mould (Cetakan Beton) Kecil 4

9 Mesin Lentur Beton 1

10 Kerucut SSD 1

11 Picnometer 1

12 Timbangan Digital Besar 2

13 Timbangan Digital Kecil 2

14 Timbangan Manual 2

15 Kadar Udara Beton 1

16 Hammer Test + Alat Calibrasi 1

17 Mesin Shake Beton 1

TANAH

13 YUDA AFRIANSYAH, ST S1 TEKNISI LABORATORIUM ASPAL BERSERTIFIKASI

14 JULI WIDYAWAN SMK TEKNISI LABORATORIUM ASPAL BERSERTIFIKASI

2 - 45



Tahun 2016 - 2021


1 Alat Sondir 1

2 Stang Sondir 38

3 Atterberg Mesin 1

4 Atterberg Manual 1

5 Mould Convaksi 10

6 Mould CBR Perendaman 10

7 Mesin Tekan CBR 1

8 Konsolidasi 6

9 DCP 1

10 Triaxial 1

11 Hand Penetrometer 1

12 Speedy 1

13 Sandcone 1

14 Hand Bor + Stang Hand Bor 1

15 Gelas Ukur 8

16 Consolidasi 2

17 Extruder 2

Kondisi alat untuk saat ini dalam berkondisi baik dan dikategori masih baru, dan saat ini masih terus

dilakukan peningkatan dalam rangka untuk mencapai sertifikat standar mutu (ISO17025 : 2005).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga

Tantangan pembangunan bidang Bina Marga, meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus

memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan

sistem logistik daerah dan nasional;

2. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan

pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang

ada terutama kepedulian terhadap lingkungan disekitar prasarana jalan yang ada;

3. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan

mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah

perkotaan;

4. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan

meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan; dan

5. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan,

baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2.4.2. Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

2 - 46



Tahun 2016 - 2021

Tantangan pembangunan bidang Sumber Daya Air, meliputi :

1. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum;

2. Menjaga kelestarian hutan pada kawasan catchment area atau daerah tangkapan sumber air baku;

3. Mendorong sektor irigasi sebagai sektor unggulan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian

beririgasi; dan

4. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan,

serta abrasi pantai, dan Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam

menghadapi dampak negatif perubahan iklim;

2.4.3. Tantangan Pembangunan Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan

Tantangan pembangunan bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan, meliputi :

1. Belum disahkannya RTRW Provinsi sampai saat ini;

2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan

penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan;

3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui

dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya

konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku;

4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dlam

penyelenggaraan penataan ruang.

2.4.4. Tantangan Pembangunan Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan

Tantangan pembangunan bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan, meliputi :

1. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan- kepentingan politis,

sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan;

2. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk

perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena

lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi;

3. Masih terbatasnya peralatan pengujian;

4. Masih adanya mutu konstruksi yang belum sesuai standar; dan

5. Mengupayakan pengaruh gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jasa konstruksi,

baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

3 - 1



Tahun 2016 - 2021

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan

keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah

kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan

tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan umum, Panataan

Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah menghasilkan berbagai kemajuan yang

cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang

merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan,

dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana

permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap

3 - 2



Tahun 2016 - 2021

permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-

faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang

memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang

layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui

penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD

Tahun 2016 - 2021. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara

internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi

permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja

pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

a. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan sekretariat belum optimal, salah satunya

pengelolahan Barang Milik Negara (BMN) yang belum optimal;

b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat;

c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan realisasi program

dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum belum optimal; dan

d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum yang terintegrasi sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

2. Bidang Bina Marga

a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi dalam kondisi baik dan mantap, sesuai

dengan kapasitas jalan propinsi.

b. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal,

yaitu lebar jalan yang kurang dari 6.00 m dan lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m.

3. Bidang Sumber Daya Air

a. Pembiayaan kegiatan Sumber Daya Air sangat minim dibandingan dengan kegiatan Bina

Marga, sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya target penambahan Air baku

dikarenakan keterbatasan anggaran, dan proses pengadaan tanah yang lama;

b. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang

menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang

menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.

3 - 3



Tahun 2016 - 2021

4. Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan

a. Belum sepenuhnya mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW)

Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun program-program pembangunan

dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang.

b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehingga

pemanfaatan ruang yang berbanding lurus dalam pemanfaatan tanah untuk

pembangunan juga kurang optimal.

c. belumoptimalnyapenyelesaiankonflik-konflikpertanahan,

terutamamasalahgantikerugiandansantunantanahuntukpembangunanPemerintahProvinsi.

5. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan

a. Laboratorium pengujian peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki ISO 17025:2005.

b. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas

pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran

Informasi bidang pekerjaan umum;

c. Belum sepenuhnya penyedia jasa mengujikan hasil pelaksanaan konstruksi pada kantor

laboratorium pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan

Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan peralatan uji yang masih terbatas;

d. Belum optimalnya pemeliharaan peralatan laboratorium, karena banyak peralatan yang

rusak tidak bisa digunakan kembali atau tidak ada pemeliharaannya; dan

e. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan laboratorium, dan pendukung lainnya

3.2. Telaahan Visi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi

Kepulauan Riau tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan

Riau tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata

Ruang dan Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan

3 - 4



Tahun 2016 - 2021

tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-

faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat

diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang

dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat

Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai

dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015

– 2019.

Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2021

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2021 merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau tahap ke-3. Visi RPJMD

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021 adalah ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai

Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di

Bidang Maritim”. Dengan kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 -2021 meliputi

sebagai berikut :

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang

menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-

nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya

luar.

2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan

makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat

sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan

dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

3 - 5



Tahun 2016 - 2021

3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam

menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran

agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan

menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu

didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik,

pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang

terbuka hijau yang memadai.

5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki

keuanggulan pada sektor kemaritiman, terutama sektor kelautan dan perikanan,

perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan

berorientasi pada kemaritiman (maritim oriented). Pembangunan kemaritiman diharapkan

mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk

dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi

perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan

memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan. Keunggulan di

bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta

pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untukpengembangan pariwisata

bahari.

Misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu :

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib,

rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan

merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia

sehingga memiliki daya saing tinggi;

3 - 6



Tahun 2016 - 2021

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah

serta meningkatkan ketahanan pangan;

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan

memanfaatkan bahan baku lokal;

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang

profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang

berkualitas.

Sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021, peran Dinas

Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong

misi ke-2 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas

dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. Oleh karena itu tupoksi

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi periode tahun 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut :

1. Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam Rencana

Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap kebijakan yang sudah

ada. Terus meningkatkan infrstruktur pendukung investasi dan peningkatan kapasitas

kelembagaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang memadai seperti

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan jembatan penghubung lainnya, yang berfungsi

sebagai jalur perhubungan utama pengembangan pusat-pusat kawasan perkotaan dan

sekaligus untuk pengembangan pariwisata daerah, dan jalan lingkar pada kawasan cepat

tumbuh atau kawasan strategis lainnya maupun kawasan pusat-pusat kegiatan pada kawasan

Pulau-Pulau dengan jumlah penduduk yang banyak.

2. Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dasar di

pulau-pulau terluar dan perbatasan dan terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait

baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan.

3. Terus meningkatkan penyediaan air bersih dan minum bagi kawasan perkotaan maupun

perdesaan dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan dan pedesaan yang tertinggal

dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan.

3 - 7



Tahun 2016 - 2021

Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan

perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Misi dan Program KDH & Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota

a. Belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang;

b. Terkendala lahan belum tersedia; dan

c. Perencanaan yang belum terintegritas dengan baik.

a. Lahan yang belum tersedia;

b. Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai;

c. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya; dan

d. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

a. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan;

b. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;

Program Prioritas KDH & Wakil KDH Terpilih, yaitu:

1. Pengembangan Daerah Irigasi di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Anambas;

2. Penyelesaian pembangunan Waduk Kawal dan SPAM beserta jaringannya, Kabupaten Bintan;

3. Pembangunan jalandanjembatan (connectivity) pulau - pulau di Karimun;

4. Pengembangan KSP Provinsi (PulauDompak), terutamamenyediakaninfrastrukturjalan, bundarandanruangterbukahijau

5. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi (Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kab.Kepulauan Anambas, dan Pulau Dompak).

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Kepulauan Riau juga memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam

Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan

upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka

mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan

mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum

di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

3 - 8



Tahun 2016 - 2021

Kabinet Kerja amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang

dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan

daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan

maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip „infrastruktur untuk semua‟;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara

terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan

pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan

serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan

pengawasan yang ketat.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Renstra K/L Kemenpupera

Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L Permasalahan Pelayanan PD

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;

Belum sinergis perencanaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Regulasi yang berubah-berubah dan prioritas program daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan politis

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

2. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dan meningkatnya kemantapan jalan nasional ;

Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor.

Kesadaran masyarakat dalam berkendara masih yang sangat kurang

Lebar jalan masih memadai, dan perlengkapan rambu yang cukup

3. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi, dan ketahanan air;

Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan

Ketersedian lahan yang sangat sulit dan

Mempunyai rata-rata curah hujan cukup tinggi setiap

3 - 9



Tahun 2016 - 2021

Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L Permasalahan Pelayanan PD

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi.

keterbatasan anggaran

tahunnya.

4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, dan meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan;

Masih terasa berat dalam menyediakan akses dasar antara lain air bersih/minum yang layak, akses sanitasi yang layak, dan menyediakan permukiman yang layak yang sehat.

Peran daerah dalam penyediaan pengelolahan prasarana sarana dasar masih sangat kurang

Kerukunan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih terjaga dengan baik.

3.4. Telaah Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaah Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 prioritas pemanfaatan

ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat -

laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya;

2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan

budidaya darat;

3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.

Adapun indikasi program untuk mewujudkan pola ruang sesuai dengan Rancangan RTRW Provinsi

Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Perwujudan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Provinsi.

a. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional,

Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) selaras daya

dukung lingkungan, disertai penerapan teknologi lingkungan yang diimbangi

3 - 10



Tahun 2016 - 2021

pengembangan kawasan hinterland serta didukung pengembangan SDM dan sektor-

sektor pendukung, yaitu diBatam;

b. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional,

Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) yaitu Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Dabo, Tarempa;

c. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan melalui

Pengembangan Baru Kota Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

yaitu di Kota Batam, Ranai dan Tarempa. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat

Kegiatan Lokal melalui Pengembangan/Peningkatan fungsi dan peran pusat-pusat

kegiatan lokal (PKL) meliputi , Kijang, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Meral, Letung ,

Moro, Serasan, Midai, Sedanau dan Pulau Tiga

d. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan baru

kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di Moro, Bandar Seri Bintan,

Palmatak, Serasan, Sedanau, Senayang, Pancur, Tebang Laden, Pulau Tiga dan

Tambelan.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama

a. Transportasi Darat

- Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan jalan dan jembatan dengan

pengawasan optimal yang berwawasan lingkungan di Seluruh Kabupaten/Kota;

- Peningkatan/Pembangunan jaringan Seluruh jalan Kabupaten/Kota;

- Pembangunan jembatan antar pulau di Batam – Bintan, Pulau Tanjung Sauh –

Pulau Buau, JembatanPulauLingga – PulauSelayar – Pulau Lipan -

PulauSingkep, JembatanantarPulauLingga – PulauTalas – PulauMentutu –

Pulau Benut Kecil – Pulau Benut Besar – Pulau Gajah – PulauKrakap –

PulauBakungBesar (Senayang) – PulauTapai, JembatanantarPulauSenayang –

PulauSebangka, Palmatak – Siantan, Lingga - Selayar Singkep, Pulau Dompak –

Tanjungpinang, Karimun – Kundur, Sedanau – Binjai; dan Pembangunan

Jembatan Antar pulau diPulauMatak – PulauSiantan – PulauBajau. Rencana

pengembangan jembatan antarpulau akan menghubungkan Kabupaten Karimun

sebagai pusat kegiatan wilayah Pulau Parit – Pulau Lumut, Pulau Papan – pulau

Belat dan PKL Pulau Kundur.

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Seluruh Kabupaten/Kota.

b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Pengawasan, revitalisasi dan rehabilitasi sungai, waduk/dam dan mata air Seluruh

Kabupaten/Kota;

3 - 11



Tahun 2016 - 2021

- Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana serta sarana pada kawasan

rawan abrasi pantai dan rawan banjir seluruh Kabupaten/Kota;

- Pengembangan/pembangunan irigasi pertanianKabupaten Lingga dan Kabupaten

Natuna; dan

- Rehabilitasi dan revitalisasi irigasi pertanian Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna,

dan Kabupaten Kepulauan Anambas.dan Irigasi Kabupaten Bintan

c. Sistem Jaringan Lainnya

- Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana air baku seluruh

Kabupaten/Kota;

- Pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi sistem jaringan drainase Seluruh

Kabupaten/Kota.

3. Perwujudan Pola Ruang Provinsi

a. Perlindungan Kawasan Lindung

- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan Seluruh

Kabupaten/Kota;

- Perlindungan dan Konservasi kawasan resapan air seluruh Kabupaten/Kota;

- Rehabilitasi dan Peningkatan pengembangan kawasan resapan air Seluruh

Kabupaten/Kota;

- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan kawasan resapan

air Seluruh Kabupaten/Kota;

- Rehabilitasi dan peningkatan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan

sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;

- Peningkatan tertib pemanfaatan kawasan sekitar sempadan pantai, sempadan

sungai, dan sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;

- Peningkatan kualitas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada Kota

Batam dan Kota Tanjungpinang.

b. Kawasan Budidaya

- Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan jasa

lingkungan seluruh Kabupaten/Kota;

- Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian (tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan seluruh Kabupaten/Kota;

- Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kelautan dan

Perikanan seluruh Kabupaten/Kota;

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata seluruh Kabupaten/Kota;

- Menata kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan khusus seluruh

Kabupaten/Kota;

3 - 12



Tahun 2016 - 2021

- Membangun/ Mengembangkan sarana prasarana pengelolaan sampah dan seluruh

Kabupaten/Kota;

- Membangun/ Mengembangkan penyediaan air bersih seluruh Kabupaten/Kota;

- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni

seluruh Kabupaten/Kota;

- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni di

kawasan perbatasan seluruh Kabupaten/Kota; dan

- Peningkatan, perlindungan dan pengawasan Kawasan strategis Nasional Tertentu

Pulau-Pulau Kecil Terdepan Provinsi.

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kab. Lingga,

Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang;

b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan

daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan

partisipasi stakeholders Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota

Tanjungpinang;

c. Pembangunan sarana dan Infrastruktur pendukung Kawasan Strategis Provinsi dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan, pengawasan yang optimal dan kepentingan

umum Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang;

d. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasana Kepelabuhanan dan pelayaran Kab.

Natuna;

e. Penyiapan Sarana Pendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

dengan memperhatikan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat Kota Batam, Kab.

Bintan, Kab. Karimun, Kota Tanjungpinang;

f. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya

daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Pertanian Kab. Lingga;

g. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya

daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Perikanan Kab. Kep. Anambas;

h. Peningkatan kerjasama distribusi dan produksi sumberdaya antara Kawasan Strategis

Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional di Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab.

Natuna dan Kota Tanjungpinang;

i. Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung pada kawasan sentra-sentra produksi Kab.

Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang;

j. Pengembangan dan pemantapan sistem pasca produksi Pertanian dan Perikanan Kab.

Lingga dan Kab. Kep. Anambas;

3 - 13



Tahun 2016 - 2021

k. Pengembangan/pengaturan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian dan

perikanan Kawasan Strategis Provinsi Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas;

l. Pengembangan potensi sumber daya air Kab. Lingga;

m. Penetapan kawasan perlindungan sumber daya air Kab. Lingga; dan

n. Pengembangan transmisi sumber daya air Kab. Lingga.

Wilayah pengembangan sesuai dengan arahan prioritas dalam RTRW terdiri dari :

1. WP I, seluas 812,50 Ha; terdiri dari 4 SWP (Sub Wilayah Pengembangan) yaitu : Bukit Bestari,

Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, dan Pusat Pemerintahan

Provinsi, dimana pusat pelayananannya di Pulau Dompak.

2. WP II, seluas 59.851 Ha; terdiri dari 6 SWP yaitu Teluk Sebong, Gunung Kijang, Teluk Bintan,

Bintan Utara, Bintan Timur, dan Tambelan.

3. WP III, seluas 1.570 Ha; terdiri dari 12 SWP yaitu Belakang Padang, Bulang, Galang, Sei

Beduk, Nongsa, Sekupang, Lubuk Baja, Batu Ampar, Sabulung, Batam Kota, Batu Aji, dan

Bengkong.

4. WP IV, seluas 7.984 Ha; teridir dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur

Barat,

5. WP IV, seluas 7.984 Ha; teridir dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur

Barat, Buru, Meral, Tebing, Durai, dan Moro.

6. WP V, seluas 40.481 Ha; terdiri dari 5 SWP yaitu Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga

Utara, dan Senayang.

7. WP VI, seluas 141.902,2 Ha; terdiri dari 11 SWP yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran Barat,

Banguran Timur, Bunguran Utara, Midai, Serasan, Paltamak, Pulau Tiga, Pulau Laut, dan

Subi.

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Rancangan RTRW Provinsi

Sasaran Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau


Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/ Peningkatan Fungsi Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Dabo, Tarempa

Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.

Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal


2. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan melalui Pengembangan Baru Kota Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan

Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada

Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang

3 - 14



Tahun 2016 - 2021



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Strategis Nasional (PKSN) yaitu di Ranai

Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.

sinkronisasi program belum belum maksimal

memadai

3. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan/Peningkatan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) meliputi Kijang, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Meral, Letung



Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

4. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan baru kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di Moro, Bandar Seri Bintan, Palmatak, Serasan, Sedanau, Senayang, Pancur




5. Pembangunan jembatan antar pulau di Batam – Bintan, Palmatak – Siantan, Lingga - Selayar Singkep, Pulau Dompak –Tanjungpinang, Karimun – Kundur, Sedanau – Binjai

Biaya pelaksanaan pembangunan sangat besar dan perlu melibatkan peran swasta untuk membangun

Ketersedian lahan yang sangat sulit, dan keterbatasan anggaran

Sudah memiliki pengalaman pembangunan jembatan

6. Pengembangan/pembangunan irigasi pertanianKabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna, dan -Rehabilitasi dan revitalisasi irigasi pertanian Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Belum ada masterplan pengembangan daerah irigasi pertanian di Lingga, natuna, dan anambas

Kesadaran masyarakat untuk bertani masih minim dan belum ada upaya yang keras dari pemerintah dalam pengembangan kawasan pertanian

Bantuan program pemerintah baik melalui DAK Irigasi dan Reguler cukup besar

7. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana serta sarana pada kawasan rawan abrasi pantai dan rawan banjir seluruh Kabupaten/Kota

Belum ada masterplan penangan kawasan rawan abrasi dan rawan banjir pada masing-masing kabupaten/kota

Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbata-san anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal

Bantuan program pemerintah baik melalui APBN cukup besar

8. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang

Peran pemerintah dae-rah untuk

Ketersedian lahan yang sangat sulit,

program pemerintah baik

3 - 15



Tahun 2016 - 2021



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

meliputi air bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase Permukiman, dan penataan lingkungan yang tertata dan sehat seluruh Kabupaten/Kota

pembiayaan program ini masih kecil terutama pengelolahan paska kontruksi belum berjalan secara dengan baik.

keterbata-san anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal

melalui APBN, DAK, program pemberdayaan masyarakat cukup besar

9. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) melalui Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan partisipasi stakeholders Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang (Pulau Dompak)




10. Percepatan penyediaan kebutuhan infrastruktur pada 6 Wilayah pengembangan sesuai dengan arahan prioritas dalam RTRW.

Belum ada Rencana Tata Ruang terinci (RTR) pada 6 kawasan wilayah pengembangan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi

RTRW Provinsi sampai saat ini belum ditetapkan

Rancangan RTRW telah disusun dan saat ini telah masuk dalam prolegda untuk ditetapkan perda.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan KLHS RPJMD, program yang terkait adalah :

1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, disesuaikan target dan aksi

mitigasinya

2. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan, dengan mitigasi penyediaan sumber air

baku secara mandiri.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan KLHS layanan kinerja PD khusunya program pembangunan jalan dan jembatan

diperkirakan memberikan dampak negatif terhadap ancaman bencana alam/non alam, ketersdiaan

3 - 16



Tahun 2016 - 2021

kualitas air baku, udara serta degradasi hutan dan lahan wilayah pesisir, pulau kecil dan terdepan.

Sehingga perlu adanya mitigasi dalam bentuk perencanaan yang matang mulai dari FS, DED dan

Dokumen AMDal dan mengacu pada RTRW.

Mitigasi diuraikan pada kegiatan pada program Pembangunan/Peningkatan Jalan Jembatan

KLHS memuat kajian antara lain;

a. Berdampak Negatif bagi ancaman bencana alam jika pembangunan tidak memperhatikan

Lingkungan

b. Jumlah kendaraan juga akan semakin meningkat dan menimbulkan efek pada kualitas udara

yang buruk;

c. Pembangunan yang terletak di kawasan pesisir konsep Reklamasi berdampak pada rusaknya

ekosistem Lingkungan.

d. Sedangkan untuk Pembangunan yg berada di kawasan Lingdung di kwatirkan menarik

aktivitas di kawsan lindung sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan dan berkurangnya

ketersediaan air tanah.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu

wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah

terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan

rekomendasi KLHS; dan

2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS

ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas PU di

kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan

kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1. Telaah Berdasarkan Isu Strategis RPJMN

Berdasarkan RPJM Nasional periode tahun 2015 – 2019 bahwa isu strategis Nasional yang perlu

diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Isu urbanisasi, kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan

Timur Indonesia (KTI), serta kesenjangan antara desa dan kota merupakan isu strategis dalam

3 - 17



Tahun 2016 - 2021

pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan yang

mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di

perdesaan yang hanya 0,64 persen ratarata pertahunnya (BPS, 2013). Kota-kota metropolitan

yang sebagian besar berada di Jawa (15% dari jumlah kota otonom) menguasai 28% PDRB

Nasional, sementara kota-kota sedang di luar Jawa (56% dari jumlah kota otonom) hanya

berkontribusi 6%.

2. Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang, isu strategis utama terkait erat dengan Agenda

Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Pulau-pulau kecil dengan

padat penduduk dan Kawasan Perbatasan. Pemerataan pembangunan perlu dilengkapi

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan rencana tata ruang

(RTR), sebagai landasan utama dalam pembangunan, dengan rencana pembangunan yang

serasi antarpemerintahan, antarsektor, antarwaktu serta antara darat dan laut. Keterpaduan

pembangunan antarsektor sangat penting dalam perencanaan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Keterpaduan

perencanaan daratan, pesisir, pulaupulau kecil dan lautan dapat mendorong kinerja

pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan ini.

3. Berdasarkan RPJMN bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau harus

mampu mencapai 7,5 persen pada tahun 2019.

4. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan

masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan

daya saing komoditas unggulan yang dilakukan melalui Mengembangkan industri manufaktur

unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata di Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas.

5. Percepatan penguatan konektivitas melalui Pengembangan dan pembangunan pelabuhan

Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, Pembangunan jalan tol Batu

Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim, dan Pembangunan ruas jalan jalan penghubung

kawasan-kawasan strategis.

6. Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Kepulauan Riau difokuskan untuk

membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera

berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal melalui :

a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional dengan mengambangkan PKN, PKW, dan PKL

dimasing-mamsing Kabupaten Kota.

b. Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak Yang Aman dan Nyaman melalui

Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman

sesuai dengan tipologi dan peran kotanya, dan Mengembangkan sistem pengolahan

sanitasi terpusat untuk kota besar dan Kota Metropolitan.

3 - 18



Tahun 2016 - 2021

7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera difokuskan

pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga

terbangun kemitraan dengan banyak pihak melalui Pembangunan perumahan layak huni,

Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir, dan

Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan,

perairan, dan pesisir.

8. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera difokuskan untuk

meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara

Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di

Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di

Wilayah Sumatera, yaitu PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, PKSN

Lhokseumawe, PKSN Medan, PKSN Terempa, dan PKSN Bengkalis serta mempercepat

pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Merevitalisasi

aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Riau dan

Kepulauan Riau, dan Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau Subi,

Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan.

9. Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun

konektivitas dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dilakukan

dengan meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-

pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk terutama di

Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Bintan (Tambelan), Kepulauan Miranti,

penyebrangan Dumai - Tanjung Beruas (Malaka), dan Tanjung Medang - Tanjung Bruas

(Malaka) serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional.

Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di

PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan Anambas.

Berdasarkan RPJMN tahun 2015 – 2019 bahwa daftar kecamatan lokasi prioritas (lokpri)

penanganankawasan perbatasan 2015-2019 adalah Kabupaten Natuna: Bunguran Timur,

Serasan,Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, SerasanTimur, Bunguran Utara;

Kabupaten Kep.Anambas: Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak,Siantan; Kota Batam: Belakang

Padang, Batam,Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, BatuAmpar, Batu Aji; Kabupaten

Bintan: Bintan Utara,Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, GunungKijang; Kabupaten

Karimun: Kundur, Meral,Moro.

10. Strategi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sumatera bahwa Provinsi Kepulauan Riau

melalui Strategi pengembangan pusat kegiatan, yang dilakukan dengan mengembangkan

kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata,

minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah; dan mengembangkan

kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional

3 - 19



Tahun 2016 - 2021

dengan prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 yaitu Pusat

Kegiatan Wilayah antara lain Tanjungpinang, Tarempa, Daik Lingga, Dabo Pulau

Singkep, Tanjung Balai Karimun, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional antara lain

Batam dan Ranai.

11. Kegiatan strategis Nasional yang sesuai dengan urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan

Pertanahan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan jalan terdiri dari Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo,

Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton, Pembangunan Jalan Simpang

Jam - Batu Ampar, Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek,

Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim, Upgrading Kilang-

Kilang Eksisting (RDMP), Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam 7, dan

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan.

b. Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan Tampungan Air Baku DAS

Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong Kota Batam,

Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam

Dompak Kota Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan,

Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam

Pulau Kepala Jeri Kota Batam.

3.5.2. Telaah Berdasarkan Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016 – 2021, bahwa Isu strategis

daerah yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Provinsi

Kepulauan Riau pada uraian berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Pertubumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau cenderung

kurang stabil, fluktuatif dengan kesenjangan yang besar setiap tahunnya. Selama kurun waktu

2008 – 2013, pertubumbuhan terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,52% dan tertinggi

tahun 2012 sebesar 8,21% dan turun pada tahun 2013 sebesar 5,78%;

2. Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun sebesar

0,37% dalam lima tahun terakhir (2009-2014), yaitu sebesar 7,98% pada tahun 2009 menjadi

6,70% pada tahun 2014;

3. Pengangguran Angka pengangguran cukup tinggi, yaitu sebesar 6,69% pada tahun 2014.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2012. Angka pengangguran tahun

2013 sebesar 5,63% dan tahun 2012 sebesar 5,37%. Apabila tidak memperoleh perhatian

serius angka pengangguran dapat terus meningkat;

4. Kualitas Pembangunan Manusia IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan

kecenderungan meningkat. Angka IMP pada tahun 2013 sebesar 76,56 perlu terus

3 - 20



Tahun 2016 - 2021

dipertahankan dan ditingkatkan. Pelayanan dasar terhadap air bersih dan sanitasi harus perlu

ditingaktkan.

5. Kualitas dan kuantitas infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau belum memadai, khususnya

infrastruktur jalan dan pelabuhan. Kondisi Jalan provinsi di beberapa kabupaten belum

optimal. Tahun 2010 persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang sebesar

56,69%, dan pada tahun 2013 meningkat mencapai 68,90%. Capaian ini menunjukan masih

terdapat 30,1% jalan yang masih mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan perhatian.

Sementara itu persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah

provinsi tahun 2013 baru mencapai 54,59%. Ketersediaan pelabuhan-pelabuhan kecil di

beberapa wilayah belum optimal, baru 32 pelabuhan dan 22 dermaga. Aksesibilitas antar

pulau masih belum optimal, karena belum semua pulau yang berpenghuni memiliki

pelabuhan/dermaga yang memadai; dan

6. Tingkat pengembangan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal.

Perhatian terhadap pengembangan daerah perbatasan masih perlu ditingkatkan agar

masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya

di tanah air.

3.5.3. Telaah Berdasarkan Isu Strategis sektor Pariwisata

Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif, sebagaimana

dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 19 poin 4

meliputi :

a. Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICES

(meeting, incentive, convention, exhibition, and sports) ;

b. Pengembangan KPD Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata

Terbuka Umum, dan Wisata Minat Khusus;

c. Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan

Wisata Agro;

d. Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan

Wisata Kreatif;

e. Pengembangan KPD Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Minat Khusus dan Ekowisata;

f. Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan

g. Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam

dan Wisata Bahari.

3 - 21



Tahun 2016 - 2021

3.5.4. Telaah Berdasarkan Isu Strategis Bidang Bina Marga (BM) dan Sumber Daya Air

(SDA), Penataan Ruang dan Pertanahan

1) Bidang Bina Marga

Isu strategis berdasarkan bidang Bina Marga untuk saat ini adalah :

1. Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah tersedianya jaringan jalan

yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/kabupaten/

kota;

2. Tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang yang masih rendah;

3. Menangani kemacetan pada kawasan perkotaan melalui mendukung layanan jalan perkotaan

untuk transportasi massal, atau peningkatan kapasitas jalan perkotaan (Jalan Tol dalam kota,

jalan By Pass dan lain-lain);

4. Penataan jalan Pantai Gurindam 12 di Tanjungpinang

5. Jalan Lingkar di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kab. Karimun, Kab.

Bintan, Kab. Kepulauan Anambas.

6. Jalan Lintas Barat Kab. Bintan.

7. Penataan Jalan dan Lansdkape di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

8. Jalan Trans Batubi Klarik Kab. Natuna.

9. Jalan Bandara Letung Kab. Natuna

10. Perbaikan dan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Kota

11. Pengembangan infrastruktur di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.

12. Penyelesaian pembangunan jalan jalur ke2 Muka Kuning Tanjung Piayu Kota Batam.

13. Peningkatan jalan Coastal Area Kab. Karimun.

14. Untuk menjaga kemantapan Jalan, Penanganan jalan Provinsi perlu di selaraskan Surat

Keputusan Gubernur No. 1863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan menurut statusnya sebagai

jalan Provinsi Kepulauan Riau.

15. Jalan konektivitas Pulau Karimun, Pulau Kundur, Kabupaten Karimun

16. Pemeliharaan Berkala/Rutin Identifikasi ruas jalan prioritas yang akan di pelihara berkala/rutin

17. Pembangunan daerah irigasi identifikasi lokasi kegiatannya.

3 - 22



Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan isu strategis tersebut maka kegiatan penyelenggaran jalan mempunyai tujuan adalah

untuk peningkatan penyelenggaraan Jalan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan

Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

2) Bidang Sumber Daya Air

Isu strategis berdasarkan bidang Sumber Daya Air untuk saat ini adalah :

1. Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan.

2. Mendorong pemenuhan kebutuhan air baku sebagai pencapaian target universal access

terutama pada wilayah rawan air.

3. Meningkatkan fungsi pengendalian daya rusak air serta mendorong kemampuan keuangan

daerah dalam penanganan infrastruktur sumber daya air.

4. Pembangunan Pengendalian Banjir di Kabupaten/ Kota melalui kegiatan Normalisasi sungai

5. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai

6. Pembangunan Peningkatan Sumber Air Baku yang menjadi kewenangan Provinsi

7. Pembangunan Tanggul di Pulau Kundur

8. Pembangunan saluran irigasi persawahan di kab. Lingga, Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab.

Karimun

Berdasarkan telaah isu strategis yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan isu

strategis/permasalahan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.4.Skoring Identifikasi Permasalahan

No Isu/Permasalahan Kriteria (Skala 10 - 100)

Total 1 2 3 4 5 6

1

Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

13,60 6,40 19,60 9,00 8,00 10,00 66,60

2

Percepatan penguatan konektivitas melalui Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, Pembangunan jalan tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim

16,00 8,80 17,60 9,00 8,00 11,00 70,40

3

Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak Yang Aman dan Nyaman melalui Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman

14,40 8,60 16,60 6,80 9,00 12,00 67,40

3 - 23



Tahun 2016 - 2021


Total 1 2 3 4 5 6

4

Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana melalui mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau dengan green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan).

16,00 8,00 18,00 7,60 8,60 15,00 73,20

5

Pembangunan perumahan layak huni, Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir, dan Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan pesisir/nelayan.

15,60 8,40 15,60 7,60 8,00 16,00 71,20

6

Mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil Terluar lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan.

13,60 8,40 17,60 7,60 7,00 15,60 69,80

7

Penyediaan Prasarana Sarana Umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012.

15,60 7,40 17,60 8,00 8,00 11,00 67,60

8

Tingkat kondisi jalan baik provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang yang masih rendah sebesar 71%, dan menangani kemacetan pada kawasan perkotaan melalui mendukung layanan jalan perkotaan

16,00 8,80 16,60 8,00 8,00 15,00 69,80

9

Pengentasan permukiman kumuh sebesar 0%, 100% pelayanan air minum, dan 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan), dan dikenal dengan gerakan 100-0-100

17,60 8,40 18,60 8,00 7,60 16,00 76,20

10

Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan, mendorong pemenuhan kebutuhan air baku sebagai pencapaian target universal access terutama pada wilayah rawan air, dan meningkatkan fungsi pengendalian daya rusak air serta mendorong kemampuan keuangan daerah dalam penanganan infrastruktur sumber daya air.

15,40 8,60 17,60 7,40 7,80 12,00 68,80

3 - 24



Tahun 2016 - 2021


Total 1 2 3 4 5 6

11

Turut mendukung pelaksanaan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim SDGs Goal 6, menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua SDGs Goal 11, dan mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, & berkelanjutan Sustainable Development Goals 3

15,60 7,60 18,60 8,00 8,00 11,60 69,40

12

Pembangunan jalan terdiri dari Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo, Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton, Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar, Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek, Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim, Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam 7, dan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan

16,00 7,60 19,00 8,00 8,80 11,60 71,00

13

Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam Dompak Kota Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam

18,00 8,00 19,00 8,00 8,60 15,00 76,60

Gambar 3.1. Grafik Identifikasi Isu Strategis/Permasalahan

3 - 25



Tahun 2016 - 2021

3) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan Grafik 3.1 berdasarkan nilai tertinggi skoring isu strategis/permasalahan maka 4

isu strategis yang terbaik adalah isu strategis nomor 13, 9, 4, dan 8 sebagai berikut :

1. Isu strategis tentang penyediaan sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau adalah menjadi

isu strategis yang paling tinggi yaitu Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan

Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota

Batam, Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam

Dompak Kota Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan, Pembangunan

Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri

Kota Batam;

2. Isu strategis kedua tentang penyediaan pelayanan dasar dan mendukung gerakan 100-0-100

adalah Pengentasan permukiman kumuh sebesar 0%, 100% pelayanan air minum, dan 100%

akses sanitasi layak (air limbah perkotaan, sampah dan drainase lingkungan), dan dikenal

dengan gerakan 100-0-100;

3. Isu strategis ketiga merupakan pembangunan berkelanjutan dalammendukung isu strategis

kedua yaitu mewujudkan Lingkungan yang sehat, bersih, dan tertata sekaligus memiliki

permukiman yang asri dan hijau. Hal ini seperti yang telah diuraikan pada isu strategis nomor

4 tentang Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana

melalui mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau dengan green transportation,

green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui

3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green

energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan);

4. Isu strategis keempat tentang memberikan pelayanan jalan provinsi berkondisi baik dan

mantap, seperti yang telah diuraikan dalam isu strategis nomor 8 yaitu Tingkat kondisi jalan

baik provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang yang masih rendah sebesar 71%, dan

menangani kemacetan pada kawasan perkotaan melalui mendukung layanan jalan perkotaan.

4 - 1



Tahun 2016 - 2021

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Hubungan Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran yang terkait dengan Dinas Pekerjaan

Umum, Pentaan Ruang Pertanahan. Sesuai dengan isu strategis dan arahan RPJMD Provinsi

Kepulauan Riau yang mendukung misi ke-2 yang harus dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Pentaan Ruang Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatkan daya saing ekonomi

melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan

antar kabupaten/kota, maka dengan ini Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Pertanahan

mempunyai 6 tujuan yang harus dicapai yaitu :

1. Terwujudnya ketahanan air dan pangan

2. Bebas Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

3. Terwujudnya kondisi baik jalan dan jembatan, dan konektivitas antar wilayah strategi dan antar

pulau

4. Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan,dan pengawasan jasa konstruksi

5. Terwujudnya kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang Provinsi

6. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang berkualitas

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada level stakeholder dalam

hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran

strategis (outcome/impact pada level stakeholder yang dilayani) yaitu Meningkatkan kehandalan

infrastruktur DPUPP Kepulauan Riau dalam mewujudkan : Ketahanan air dan pangan, bebasbanjir

4 - 2



Tahun 2016 - 2021

di ProvinsiKepri, konektivitas bagi keterhubungan antar wilayah/antar pulau, layanan infrastruktur

dasar, perwujudan tertib penyelenggaran jasa konstruksi, dan penyelenggaraan tata kelola yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mensejahterakan masyarakat.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/

Sasaran

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

1

Terwujudnya

ketahanan air dan

pangan

Meningkatnya

Pemenuhan

Kebutuhan Air Baku

Bagi Penduduk

Persentase Tersedianya

air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada (%)

39,64 42,64 45,64 46,64 48,64

Persentase Tersedianya

air baku untuk memenuhi

kebutuhan penduduk (%)

67,50 70,20 73,10 74,10 76,10

2

Bebas Banjir di

Provinsi Kepulauan

Riau

Menurunkan genangan

banjir

Jumlah titik rawan banjir

(loksi) 28 25 22 18 15

3

Terwujudnya

kondisi baik jalan

dan jembatan, dan

konektivitas antar

wilayah strategi dan

antar pulau

Meningkatkannya

kondisi baik jalan dan

jembatan Provinsi

Kepulauan Riau

Persentase jalan provinsi

berkondisi baik (%) 67,97 69,73 71,49 73,24 75,00

Presentase jembatan

provinsi berkondisi baik

(%)

79,88 81,24 82,30 83,51 84,72

Meningkatkan

dukungan konektivitas

bagi penguatan daya

saing dan

meningkatkan kondisi

baik dan kemantapan

jalan Provinsi

Kepulauan Riau

Tingkat konektivitas antar

wilayah strategis (km) 6,97 16,19 24,99 32,29 34,45

Panjang jalan yang di

tingkatkan sesuai mutu

layanan jalan provinsi

(km)

16,67 18,75 38,47 52,85 58,78

4

Terwujudnya

pembinaan,

pemberdayaandan

pengawasan jasa

konstruksi

Menyelenggarakan

Pembinaan Bidang

Jasa Konstruksi

Persentase Pemenuhan

Nilai Layanan Dasar

SIPJAKI

30 50 80 90 100

Menyelenggarakan

Pemberdayaan dan

Pengawasan Bidang

Jasa Konstruksi

Pelatihan tenaga kerja

Konstruksi (tenaga ahli

konstruksi) (orang)

60 150 150 200 200

Persentase Capaian

Konstribusi Retribusi

Laboratorium Pengujian

Jasa Konstruksi Terhadap

Total Retribusi Daerah

(%)

0,6 0,068 0,075 0,062 0,051

5

Terwujudnya

kepatuhan dan

ketaatan dalam

Meningkatnya

Kepatuhan dan

Ketaatan Perda Tata

Persentase kab/kota yang

dilakukan evaluasi

kesesuaian pemanfaatan

14.28 28.57 57.14 85.71 100

4 - 3



Tahun 2016 - 2021

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/

Sasaran

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

pelaksanaan Perda

Tata Ruang

Provinsi

Ruang Provinsi ruangnya (%)

Jumlah Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis

Provinsi yang telah

ditetapkan dalam Perda

(Perda)

1 1 2 3 4

Persentase permintaan

penetapan lokasi

pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dari

OPD/Kab/Kota yang

terfasilitasi (%)

100 100 100 100 100

6

Terwujudnya

pelayanan

kesekretariatan

yang berkualitas

Menyelenggarakan

pelayanan

kesekretariat yang

berkualitas

Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

(bulan)

12 12 12 12 12

Pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur (bulan)

12 12 12 12 12

Jumlah aparatur yang

mengikuti peningkatan

kompetensi penunjang

pelaksanaan tugas dan

fungsi (orang)

20 20 20 20 20

Jumlah dokumen

Perencanaan Perangkat

daerah yang tersusun

3 3 3 3 3

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan (bulan)

12 12 12 12 12

Data/informasi dan

aplikasi sistem informasi

terkelola dengan baik

(bulan)

12 12 12 12 12

5 - 1



Tahun 2016 - 2021

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi

tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sementara itu arah kebijakan

merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan

memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan untuk melihat keterkaitan

antara arahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan, sasaran yang akan dicapai (seperti

yang telah diuraikan diatas). Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan

dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau adalah mengacu

kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021.

5 - 2



Tahun 2016 - 2021

Rumusan strategi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan

Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai

berikut :

Tujuan ke-1 : Terwujudnya ketahanan air dan pangan

1) Meningkatkan dukungan Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan melalui

pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, kedaulatan

pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis (1).

Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung

sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan,

(2). Pembangunan tampungan air waduk/estuari DAM yang salah satunya adalah

menyelesaian pembangunan infrastruktur Waduk Kawal di Kabupaten Bintan , (3).

Rehabilitasi/peningkatan bendungan/waduk serta embung dan bangunan penampung air

lainnya, (4). Restorasi sungai, revitalisasi danau/tampungan air dan konservasi rawa, dan (5).

Pembangunan pengendali sedimen (check dam).

2) Pendayagunaan Sumber Daya Airyang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk

kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui

(1). Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air

baku, dan (2). Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku yang

salah satunya adalah Optimalisasi pada pengelolaan sumber air baku Sungai Pulai dan

Sungai Gesek.

3) Pengembangan Daerah Irigasi di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Anambas

Tujuan ke-2 : Bebas Banjir di ProvinsiKepulauan Riau

1) Pengendalikan Daya Rusak Air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat

dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan

kawasan yang terkena dampak banjir, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi

(1). Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan

pantai, (2). Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul yang salah satunya

adalah pembangunan lanjutan tanggul dan pintu air dalam upaya pengendalian banjir akibat

pasang surut di Pulau Kundur, dan (3). Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari

daya rusak air.

5 - 3



Tahun 2016 - 2021

Tujuan ke-3 : Terwujudnya kondisi baik jalan dan jembatan, dan konektivitas antar wilayah

strategi dan antar pulau.

1) Meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau

2) Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan meningkatkan kondisi

baik dan kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan ke-4 : Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi.

1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam

menghasilkan kebijakan dan rencana pembinan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan

berkelanjutan;

2) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, sumber daya

manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing

tinggi;

3) Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

infrastruktur, dan pelaksanaan pengujian laboratorium pekerjaan konstruksi yang tepat dan

handal;

4) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan

ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

Tujuan ke-5 : Terwujudnya kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang

Provinsi.

1) Meningkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Perda Tata Ruang Provinsi melalui bidang

perencanaan penataan ruang;

2) Meningkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Perda Tata Ruang - Provinsi dalam pengendalian

dan pengwasan;dan

3) Meningkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Perda Tata Ruang - Provinsi dalam Fasilitasi

Pengadaan Tanah;

Tujuan ke-6 : Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang berkualitas.

1) Menyelenggarakan pelayanan kesekretariat yang berkualitas.

5 - 4



Tahun 2016 - 2021

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

5.2.1. Arah Kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Sebagaimana hasil musyawarah dan masukan dari hasil konsultasi publik dan musrenbang

RPJMD tahun 2016 – 2021, ada beberapa poin kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih, adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian pembangunan Waduk Kawal, Kabupaten Bintan;

2. Optimalisasi pada pengelolaan sumber air baku Sungai Pulai dan Sungai Gesek;

3. Pembangunan lanjutan tanggul dan pintu air dalam upaya pengendalian banjir akibat pasang

surut di Pulau Kundur;

4. Meningkatkan kondisi baik jalan dan jembatan, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah

strategis dan antar pulau

5. Pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang melalui pengembangan wilayah kawasan tepi

laut dan pesisir Tanjungpinang Barat. Pengembangan wilayah pantai gurindam 12 yang terdiri

dari :

a. Kawasan Pinang Marina;

b. Kawasan Potong Lembu;

c. Kawasan Pelantar IV;

d. Kawasan Pelantar III;

e. Kawasan Pelantar KUD;

f. Kawasan Pelantar I – II;

g. Kawasan Pelantar Penyengat;

h. Kawasan Gedung Daerah;

i. Kawasan Tanjung Buntung / Laman Bunda;

j. Kawasan Tugu Pensil;

k. Kawasan Teluk Kerinting; dan

l. Kawasan Pantai Impian.

6. Konektiviti antar pulau di kabupaten Karimun yaitu Pembangunan jalan dan jembatan pada

Pulau Parit – Pulau Lumut – Pulau Gunung papan – Pulau Belat – Pulau Kundur.

7. Pembangunan dan peningkatan jalan antar wilayah strategis adalah sebagai berikut :

a. Jalan Lintas Barat lanjutan, jalan yang menghubungkan antara wilayah kawasan Kota

Tanjungpinang menuju pelabuhan Kijang di Kabupaten Bintan;

b. Jalan Coatal Area merupakan jalan pesisir yang menghubungkan pusat kota Tanjung

Balai Karimun menuju kawasan bandara di kecamatan Tebing.

c. Jalan Batubi – Kelarik merupakan jalan yang menghubungkan pusat ibukota Kabupaten

Natuna menuju Pusat kawasan Industri di Perbatasan Negara.

5 - 5



Tahun 2016 - 2021

d. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan sentral pertanian di Kabupaten

Lingga.

e. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju pusat kawasan bandara dan pelabuhan.

f. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan industri, perdagangan, dan

permukiman.

5.2.2. Arah Pengembangan Wilayah

1) Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas

pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi

darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya;

b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung

dan budidaya darat;

c. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan

d. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang;

(2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan

Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten

Natuna

2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan

Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau

(Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong

Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil,

Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan

Nongsa/Putri) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan

Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-

masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai

berikut:

5 - 6



Tahun 2016 - 2021

a. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan

Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna;

b. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota

Tanjungpinang;

c. Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa, di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan

Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;

d. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan

perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga;

e. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di

Kabupaten Lingga;

f. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan

di Kota Batam, dan

g. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten

Natuna.

4) Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

a. Kabupaten Karimun

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan

arah kebijakan:

Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan

sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.

Peningkatan intensifikasi produk holtikultura dan peternakan dengan

pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.

Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan

intensifikasi dan diversifikasi pola tanam.

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah

kebijakan:

Peningkatan pemanfaatan lahan non produktif sebagai lahan budidaya perikanan

darat (ikan lele, gurame dan nila).

Pengembangan budidaya perikanan laut dengan sistem jaring apung atau

keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.

Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di

kawasan minapolitan.

5 - 7



Tahun 2016 - 2021

3. Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor;

4. Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik

(pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat;

5. Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan

6. Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas.

b. Kabupaten Bintan

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu

dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit

dan pakan ikan secara kontinyu;

2. Mengembangkan industri-industri pengolahan perikanan menjadi produk bernilai

tambah tinggi;

3. Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor;

4. Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik

(pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat; dan

5. Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

c. Kabupaten Natuna

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai

berikut:

1. Mengembangkan kawasan sesuai dengan Masterplan Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Natuna;

2. Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan

pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut internasional,

kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan

perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian

global, internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap

dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan

perindustrian global;

3. Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan

akses pasar global;

4. Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati

Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil;

5 - 8



Tahun 2016 - 2021

5. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah

kebijakan:

a. Pengembangan budidaya perikanan laut (terutama kerapu napoleon, kakap

merah dan kerap turis) dengan sistem jaring apung atau keramba didukung

pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.

b. Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di

kawasan minapolitan.

c. Pengembangan industri pengolahan perikanan menjadi produk bernilai tambah

tinggi.

d. Peningkatan akses permodalan bagi nelayan, baik melalui bansos, koperasi,

lembaga keuangan bank dan non bank.

6. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan

arah kebijakan:

a. Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan

sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.

b. Peningkatan intensifikasi produk holtikultura dan peternakan dengan

pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.

c. Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan

intensifikasi dan diversifikasi pola tanam

d. Kabupaten Lingga

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai

berikut:

1. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan

pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga

meliputi Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Langkap, Desa Kerandin dan Desa Linau;

2. Meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada zona

Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan

pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi

Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan

Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan;

3. Melestarikan fungsi lindung pada kawasan resapan air dan mata air untuk menjaga

tatanan hydro-orologi di kawasan ini;

4. Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk mendukung

pengembangan pertanian;

5 - 9



Tahun 2016 - 2021

5. Mengembangkan budidaya pertanian yang mempunyai resiko minimum terhadap

penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan;

6. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan dan pemanfaatan hasil-

hasil pertanian dan perikanan; dan

7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan Kawasan

Strategis di Kabupaten Lingga

e. Kabupaten Kepulauan Anambas

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai

berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga

tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di

Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan

terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak;

2. Mengembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus

pasang surut air laut, terutama di alur celah antar pulau yang mempunyai kecepatan

arus yang cukup besar, serta sumber energi alternatif dari sumber angin dan tenaga

surya;

3. Mengembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas

(Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di

Kepulauan Anambas;

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra-sentra

produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata;

5. Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra-sentra

produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata;

6. Melakukan pembinaan SDM terhadap pengelolaan budidaya perikanan dan hasil

perikanan tangkap dan budidaya; dan

7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Kawasan

Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas

f. Kota Batam

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai

berikut:

1. Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk

mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan,

perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain),

5 - 10



Tahun 2016 - 2021

serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang

memadai;

2. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan

global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul

(outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan

untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih

berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing;

3. Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat

diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional

dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan

Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan

internasional hub” (hub international port);

4. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta

internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang

ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru

pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang;

5. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat

Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta

ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat

Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan

tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah

(underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas

dan/atau di bawah permukaan tanah/air;

6. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem

jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan

sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber

daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman;

7. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau,

taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam

rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk

5 - 11



Tahun 2016 - 2021

meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan

estetika kota; dan

8. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta

karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan

standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.

g. Kota Tanjungpinang

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan

sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan

Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring yang dibagi

menjadi beberapa zona antara lain:

a. Zona Perkantoran Pemerintah;

b. Zona Perdagangan (Bisnis) dan Jasa;

c. Zona Pariwisata, Rekreasi dan Olahraga dan Budaya;

d. Zona Pemukiman (Pendopo, Rumah Jabatan, Perumahan 1, 2 dan 3);

e. Zona Pelayanan Umum (Mesjid, Medical Centre, Kampus, Terminal Ferry);

f. Zona Revitalisasi Kawasan Penduduk Asli/Nelayan;

g. Zona Pelestarian Lingkungan dan Ruang Terbuka (Ruang Terbuka Hijau Publik,

Jalan, Plaza Utama).

2. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi

massal perkotaan secara terintegrasi dan terhubung dengan jaringan transportasi laut

dan udara;

3. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor

perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk

kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM);

4. Mengembangkan sentra industri pengolahan dan kerajinan menjadi produk khas Kota

Tanjungpinang; dan

5. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah

lingkungan.

Selanjutnya tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

6 - 1



Tahun 2016 - 2021

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan

tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Pertanahan

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

6.1.1. Rencana Program

Program Prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan Prioritas adalah bagian dari

program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6 - 2



Tahun 2016 - 2021

Gambar 6.1.Diagram KeterkaitanVisi, Misi, Tujuan, Sasarandan Program Renstra

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi

kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan

pembangunan diseluruh urusan. Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di

tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan.

Tabel 6.1. Program Prioritas dan Indikator Kinerja

No Permasalahan Pembangunan

Daerah Faktor Penentu Keberhasilan

Program Prioritas

Indikator Kinerja

Target Kinerja

01 Penyediaan sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau

Masih memiliki potensi sumber air baku

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)

76,10%

02 Masih terdapat area persawahan yang belum dialiri air irigasi

Terdapat sumber air irigasi


Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

48,64%

03 Titikgenanganrawanbanjir yang belumdapatditurunkan

Belumbanyakpenduduk yang tinggaldibantaran


PenurunanJumlah Titik Rawan Banjir

15 titik

6 - 3



Tahun 2016 - 2021

No Permasalahan Pembangunan

Daerah Faktor Penentu Keberhasilan

Program Prioritas

Indikator Kinerja

Target Kinerja

sungai

04

Peningkatan pelayanan jalan provinsi berkondisi baik dan mantap

Tertib berlalu lintas di Provinsi Kepulauan Riau cukup baik

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)

75,00%

Persentase jembatan provinsi berkondisi baik (%)

84,72%

05 Kebutuhankonektivitasantarwilayah/antarpulau

Pembebasanmasih relative mudah

Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis

34,45 km

Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi

58.78 km

06

Meningkatkan dukungan Pembangunan yang berbasis Tata Ruang Provinsi

Perda RTRW Provinsi no 1 tahun 2017

Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya

100%

Rencana program indikatif yangyou akan dilaksanakan OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016-2021 sebanyak 17 program, dimana

10 program utama (termuat dalam RPJMD Provinsi) dan 6 program rutinitas Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Adapun nama program yang dimaksud adalah sebagai

berikut :

Program Utama

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;

2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3. Program Pembangunan/peningkatan Jalan dan Jembatan;

4. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;

5. Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

6. Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi;

7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

6 - 4



Tahun 2016 - 2021

8. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang;

9. Program PenataanPenguasaan, PemilikanPenggunaandanPemanfaatan Tanah.

Program Generik (Untuk Semua Perangkat Daerah)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5. Program Pengembangan data/informasi;

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1.1. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja,

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program

merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif OPD Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 harus

mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan OPD

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Secara lebih

lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021

dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.2. Program Prioritas dan Rencana Kegiatan

No Program Prioritas Rencana Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Awal (2016)

Target (2021)

01


01. Kegiatan Perencanaan Teknis Pengelolahan Sumber Daya Air

Jumlah Dokumen Rencana Pengelohan Sumber Daya Air

Dokumen 1 35

02. Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Teknis di

Pemenuhan Kebutuhan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA kepada Kab/Kota (bulan)

Bulan 12 12

6 - 5



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

Bidang Pengelolahan Sumber Daya Air

03. Kegiatan Pengembangan, Pengelolahan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi, dan Daerah Pengairan Lainnya

Bertambahnnya Luas Area Jaringan Irigasi (ha)

Ha 1.193 1.894

04. Kegiatan Pengembangan, Pengelolahan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Waduk/Embung dan Bangunan Penampung Lainnya

Bertambahnya Kapasitas Volume Sumber Air Baku

m3/tahun 27.805.571 38.244.626

05. Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai

Panjang Bangunan Pangaman Pantai

Meter 350 2.500

06. Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama

Panjang Sungai / Saluran Utama yang terbangun

meter 150 2.800

07. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya

Panjang Normalisasi Sungai/Saluran Utama Lainnya

meter 3.000 8.000

07.a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan


Meter 500 700

07.b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Batam


Meter 500 800

07.c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun


Meter 1.500 6.000

07.d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Lingga


Meter 500 500

07.f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Natuna


Meter 0 0

07.g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Kepulauan Anambas


Meter 0 0

02

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana Pemeliharaan Jalan/Jembatan

Dokumen 2 17

6 - 6



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

02. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi

Panjang ruas jalan provinsi berkondisi baik

Km 635.31 672.34

02.a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang


Km 57,93 57,65

02.b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan


Km 107,44 138,62

02.c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam


Km 101,45 111,96

02.d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun


Km 109,53 119,84

02.e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga


Km 133,83 135,46

02.f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna


Km 96,97 80,71

02.g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas


Km 28,16 28,10

03. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi

Panjang Bentang Jembatan > 6 meter yang berkondisi baik

Meter 3,261.42 3,512.24

03.

Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan

01. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan

Dok 9.00 35.00

02. Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Teknis di Bidang Bina Marga

Pemenuhan Kebutuhan Pengaturan, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang BM kepada Kab/Kota

Bulan 12 12

03. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan dan Pendamping DAK

Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun/ditingkatkan bersumber dari DAK

Km 0 21.50

03.a. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan


Km 0 21.50

03.b. Kegiatan Pendamping DAK


Km 0 21.50

6 - 7



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

04. Kegiatan pembangunan jalan

Panjang Jalan Baru yang Terbangun

Km 0.50 22.80

04.a. Kegiatan pembangunan jalan di Kota Tanjungpinang


Km 0.00 0.00

04.b. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Bintan


Km 0.05 3.80

04.c. Kegiatan pembangunan jalan di Kota Batam


Km 0.00 4,00

04.d. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Karimun


Km 0.00 5,00

04.e. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Lingga


Km 0.00 3.00

04.f. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Natuna


Km 0.00

2,00

04.g. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas


Km 0.00

5.00

05. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan

Panjang Jembatan Baru/ditingkatkan kapasitasnya

Meter 4,145.70 4,345.70

06. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan

Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitas jalannya

Km 0.00 41,50

06.a. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kota Tanjungpinang


Km 0.00 9.00

06.b. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kabupaten Bintan


Km 0.00 3.00

06.c. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kota Batam


Km 0.00 8,00

06.d. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kabupaten Karimun


Km 0.00 7,50

06.e. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kabupaten Lingga


Km 0.00 5.00

06.f. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kabupaten Natuna


Km 0.00 4,00

06.g. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kabupaten Kepulauan Anambas


Km 0.00 5.00

07. KegiatanTahun Jamak Penataan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang

Pemenuhan Penataan Kawasan Pantai Gurindam

Kawasan 0 Kaw 5 Kaw

08. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Pulau (Connectivity) di Kabupaten Karimun

Panjang jalan dan jembatan yang dibangun

Km

6 - 8



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

04

Program Pembinaan Pengaturan dan PengawasanJasa Konstruksi

01. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemenuhan Kebutuhan Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Bulan 12 12

02. Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembina Pengawasan dan Peraturan Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

03. Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IUJK dan SIPJAKI Pemerintah Kabupaten/Kota


Bulan 12 12

04. Kegiatan Penyusunan Perencanaan/Kajian Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi

Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi

Dokumen 0 4

05. Kegiatan Sosialisasi/Desiminasi Peraturan Perundangan-undangan dan Produk Teknologi Konstruksi


Bulan 12 12

06. Kegiatan Survey Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlangsungan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

07. Kegiatan Penyusunan Format Database Badan Usaha dan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

08. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur SIPJAKI Kabupaten/Kota

Kab/kota yang dilakukan pembinaan

Kab/kota 0 4

09. Kegiatan Survey Indentifikasi dan Pemetaan Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi


Bulan 12 12

10. Kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Management of Training (MOT) Jasa Konstruksi Kabupaten/kota


Bulan 12 12

11. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota


Kab/kota 0 1

12. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

13. Kegiatan Workshop Tanda Daftar

Pemenuhan Kebutuhan Pembinaan, Pengaturan,

Bulan 12 12

6 - 9



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

Perseorangan dan Tenaga Kerja Konstruksi

dan Pengawasan Jasa Konstruksi

14. Kegiatan Workshop SIBIMA (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi) Kabupaten/Kota


Bulan 12 12

15. Pengkajian Identifikasi kebutuhan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau


Bulan 12 12

16. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

17. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Penyelenggaraan Fasilitasi Pengawasan tertib jasa konstruksi


Bulan 12 12

18. Kegiatan Sosialisasi Promosi Gerakan Sadar Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Gesastek)


Bulan 12 12

19. Kegiatan workshop dan inventarisasi data tenaga kerja konstruksi dan badan usaha


Bulan 12 12

20. Kegiatan Pendukung Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi Provinsi (Kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah)


Bulan 12 12

21. Kegiatan workshop dan inventarisasi data harga satuan material konstruksi Kabupaten/ Kota


Bulan 12 12

22. Kegiatan Penelusuran Hasil Penyelenggaran Pembinaan SDM Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

23. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi dari Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Pusat


Bulan 12 12

24. Kegiatan Road Show Pembinaan Jasa Konstruksi di Pemerintah Kabupaten/ Kota


Kab/kota 0 1

25. Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Pembinaan Pengawasan dan Pengaturan


Bulan 12 12

05

Program PembinaanPemberdayaanJasaKonstruksi

01. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pemenuhan Kebutuhan Monitoring dan Evaluasi

Bulan 12 12

6 - 10



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

Penyelenggaraan SIPJAKI tingkat Provinsi

Perberdayaan Jasa Konstruksi

02. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenagan Ahli Konstruksi/SIBIMA (Belajar Mandiri)

Jumlah Tenaga Ahli Lulus Pendidikan

Orang 12 12

03. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Jasa Konstruksi

Jumlah Peserta Orang 12 12

04. Kegiatan Survey Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten/Kota

Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Pemberdayaan SDM Bidang Jasa Kosntruksi

Bulan 12 12

05. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Tranning Unit (MTU)


Bulan 12 12

06. Kegiatan Pengoperasian, Pemeliharaan dan Prasarana Pendukung Mobile Training Unit (MTU)


Bulan 12 12

07. Kegiatan Survey Indentifikasi Standar Penggunaan Material/Bahan Konstruksi


Bulan 12 12

08. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Tenaga Konstruksi Pemerintah


Bulan 12 12

09. Pelatihan/Pendidikan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi


Bulan 12 12

10. Kegiatan Training/ Pelatihan/ Bintek (Out of Office) peningkatan Kapasitas aparatur tenaga konstruksi internal pemerintahan


Bulan 12 12

11. Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Pembinaan Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

12. Kegiatan Fasilitasi dan Operasional SIBIMA (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi)


Bulan 12 12

13. Kegiatan Pemberdayaan Kerjasama Daerah Potensi Pasar Konstruksi antara Pemerintah dan Badan Usaha


Bulan 12 12

14. Kegiatan Iventarisasi Upah Tenaga Kerja Konstruksi


Bulan 12 12

6 - 11



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

15. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan


Bulan 12 12

16. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

17. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Jasa Konstruksi


Bulan 12 12

06

Program Layanan Pengujian Jasa

Konstruksi

01. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Laboratorium

Bulan 12 12

02. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Layanan Laboratorium

Bulan 12 12

03. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Pelaksanaan Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Promosi dan Sosialisasi

Bulan 12 12

04. Kegiatan Pengembangan Website Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Layanan Website

Bulan 12 12

05. Kegiatan Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Layanan Peralatan Laboratorium yang bermutu baik

Bulan 12 12

06. Kegiatan pengembangan SDM dan Operasional Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Kualitas dan Kuantitas SDM

Bulan 12 12

07. Kegiatan Pengembangan Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pemenuhan Kebutuhan Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Konstruksi

Bulan 60 12

07

Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

01. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang di Provinsi Kepri

Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap Rencana Tata Ruang

% 12 80

02. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Prov. Kepri

Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas PPNS

Bulan - 12

03. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi kepulauan Riau

Jumlah Pemohon Telaah Kesesuaian Tata Ruang

Kantor/ Instansi

12 260

04. Pembentukan Pelopor Bidang Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pemenuhan Kebutuhan Pelopor Bidang Penataan Ruang

Bulan 60 12

08 Program Penyelenggaraan Penataan 01. Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Kajian Dok - 3

6 - 12



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

Ruang

Kajian Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau

KSP Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun

02. Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen RTR KSP Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun

Dokumen - 2

03. Kegiatan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Kepri

Jumlah Perda RTR yang disyahkan

Perda - 2

04. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah Dokumen KLHS yang tersusun

Dokumen - 3

05. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pemenuhan Informasi Penyelenggaran Penataan Ruang

Bulan 12 12

06. Kegiatan Penyelenggaran Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Ranperda RDTR Kab/Kota yang dievaluasi

Ranperda 1 4

07. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau

Pemenuhan Fasilitas dan Koordinas Perencanaan Penataan Ruang

Bulan 12 12

08. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Rapat BKPRD Rapat - 3

09. Penataan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Kawasan Strategis Provinsi Kawasan 0 Dompak

09

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

01. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

Jumlah OPD yang didampingi dalam melaksanakan Pengadaan Tanah

OPD 12 10

02. Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Prov. Kepri

Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bulan 12 12

03. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pemenuhan Kebutuhan Penyelesaian Pemanfaatan Tanah

Bulan 12 12

04. Kegiatan Inventarisasi Milik Provinsi Kepulauan Riau

Pemenuhan Kebutuhan Inventarisasi Milik Provinsi

Bulan 12 12

05. Kegiatan Pengukuran, Pemetaan Bidang, dan Pemetaan Tematik Bidang Pertanahan

Pemenuhan Kebutuhan Pengukuran, Pemetaan Bidang, dan Pemetaan Tematik

Bulan 12 12

06. Kegiatan Fasilitasi Pensertifikat Tanah Masyarakat (Prona dan Proda)

Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Pensertifikat Tanah Masyarakat

Bulan 0 12

07. Kegiatan Rapat Kerja Jumlah aparatur yang Orang 12 100

6 - 13



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

Pertanahaan di Provinsi Kepulauan Riau

mengikuti Rapat Kerja Pertanahan

08. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanahan

Pemenuhan Kebutuhan Perumusan Kebijakan Pertanahan

Bulan 12 12

09. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan

Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan

Bulan 0 12

10. Kegiatan Studi LARAP Pemenuhan dokumen Perencanaan Studi LARAP

Dokumen 12 0

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran

Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran

Bulan 12 12

02. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pemenuhan kebutuhan Jasa Adminsitrasi

Bulan 12 12

03. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Pemenuhan Kebutuhan Jasa Tenaga Pendukung

Bulan 12 12

04. Kegiatan Pengelolaan Aset

Pemenuhan Kebutuhan Pengelohan Aset

Bulan 12 12

05. Kegiatan Pengelolaan Arsip

Pemenuhan Kebutuhan Pengelohan Arsip

Bulan 12 12

11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01. Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/ Peralatan Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan Sarana Aparatur

Bulan 12 12

02. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Gedung/Ruangan Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan Prasarana Aparatur

Bulan 12 12

12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan

Jumlah Kegiatan/Paket Pekerjaan yang didampingi

Paket 20 20

02. Kegiatan Mengikuti Pelatihan/Diklat

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Orang 15 20

13 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

01. Kegiatan Penyusunan Laporan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

Bulan 12 12

14

Program Pengembangan Data/Informasi

01. Kegiatan Pengelolaan Website SKPD

Pemenuhan data/informasi yang terkelola dengan baik

Bulan 12 12

02. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolahan Database/Sistem Informasi Bidang Ke PU-an

Pemenuhan Database/ Sistem Informasi yang terkelola dengan baik

Bulan 12 12

02.a. Kegiatan Survey, Identifikasi , dan Database Jaringan Irigasi sesuai dengan kewenangan Provinsi


Bulan 12 12

02.b. Kegiatan survey, identifikasi , dan Database

Pemenuhan Database/ Sistem Informasi yang

Bulan 12 12

6 - 14



Tahun 2016 - 2021


Target (2021)

Sungai sesuai dengan kewenangan Provinsi

terkelola dengan baik

02.c. Kegiatan Survey, Identifikasi , dan Database Jaringan Jalan Provinsi


Bulan 12 12

02.d. Penyusunan Lager Jalan Provinsi Kepulauan Riau


Bulan 12 12

15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

01. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, dan Sinkronisasi Perencanaan/ pelaksanaan Program

Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun

Dokumen 1 1

6.2. Rencana Pendanaan Indikatif

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021 Rencana Alokasi Anggaran

(Pagu Indikatif) Per Urusan Pemerintahan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan menangani 3 urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan

Pertanahan. Adapun Rencana Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Per Urusan yang telah ditetapkan

oleh RPJMD Provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3. Alokasi Anggaran Per Urusan

No

Urusan Pemerintahan/

Perangkat Daerah

Tahun2017 Tahun2018 Tahun2019 Tahun2020 Tahun2021

1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

212,993,307,374 299,294,422,485 354,750,000,000 366,250,000,000 319,900,000,000

2 Urusan Pertanahan

363,128,750 5,850,000,000 5,850,000,000 6,400,000,000 6,100,000,000

T o t a l 213,356,436,025 305,144,422,485 360,600,000,000 372,650,000,000 326,000,000,000

Secara rinci indikasi rencana alokasi anggaran (pagu indikatif) setiap program pada Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4. Alokasi Anggaran Per Program

No Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urusan Pekerjaan Umum,Penataan Ruang danPertanahan

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

10,000,000,000 9,814,763,324 12,321,168,847 23,000,000,000 26,360,000,000 35,400,000,000

6 - 15



Tahun 2016 - 2021

No Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3,800,000,000 6,627,680,575 11,000,000,000 10,450,000,000 24,925,200,000 30,147,474,000

3 Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan

132,356,000,000 185,979,810,293 261,561,959,928 301,092,000,000 293,286,230,000 229,078,974,000

4 Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

400,000,000 251,908,750 810,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,300,000,000

5 Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

660,000,000 338,876,250 1,130,400,000 1,738,000,000 1,585,000,000 3,002,000,000

6 Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi

1,750,000,000 670,846,968 826,600,000 955,000,000 1,015,000,000 1,085,000,000

7 Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

0 404,278,160 920,400,000 800,000,000 900,000,000 900,000,000

8 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1,775,000,000 1,149,708,500 1,765,800,000 3,400,000,000 2,950,000,000 3,050,000,000

9 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

600,000,000 363,128,750 5,850,000,000 5,850,000,000 6,400,000,000 6,100,000,000

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,950,000,000 5,375,924,027 5,031,420,710 6,900,000,000 7,718,670,000 8,043,422,000

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

500,000,000 153,896,500 1,026,673,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1,075,000,000 1,468,261,083 1,000,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000

13 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

450,000,000 224,430,200 300,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

14 Program Pengembangan Data/Informasi

1,000,000,000 284,905,500 1,300,000,000 2,125,000,000 3,137,500,000 4,656,250,000

15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

250,000,000 248,017,143 300,000,000 540,000,000 572,400,000 686,880,000

TOTAL 161,566,000,000 213,356,436,025 305,144,422,485 360,600,000,000 372,650,000,000 326,000,000,000

8 - 1



Tahun 2016 - 2021

BAB VIII. P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi OPD Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan

dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis OPD Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sangat penting

mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan

pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan

acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan

tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021.

8 - 2



Tahun 2016 - 2021

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut

program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021

adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran

dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program

transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam

Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021,

dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis OKPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil

Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015

dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu perlu ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra OPD Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan sebaik-

baiknya;

2. OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun

dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra OPD Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, diwajibkan

menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra OPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima

tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari

visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi OPD

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

bab i. pendahuluan - kepriprov · 2020. 8. 26. · bab iii permasalahan isu-isu strategis perangkat...

Documents