daftar isisimreda.mojokertokab.go.id/2018/assets/uploads/files/...1.4.3.pada bab iii permasalahan...

i

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI .………………………….........……….......................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ….........……………………………........................ 1

1.1 Latar Belakang.................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ……………............................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ...………………….................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan ....………...............…......................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................. 8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD ..................... 8

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... 15

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................... 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................... 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH ................................................................................ 28

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah .....................................…..... 28

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ................... 34

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur .... 39

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ............................................. 40

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis ............................................. 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ........................................................ 47

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa .......................................................... 47

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................ 52

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .............................................. 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.. 58

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................. 104

BAB VIII PENUTUP ………………….........................…….......................... 107

LAMPIRAN

ii

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih

baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan

masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.

Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain

direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai

dengan anggaran Pemerintah Daerah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan

dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas

Perubahan dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang

demikian cepat, khususnya berkenaan dengan Perubahan RPJMD

Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021, maka Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokertto tahun 2016-

2021 mengalami penyelarasan dan penyempurnaan dengan melakukan

revisi terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama serta beberapa

Program dan Kegiatan.

Dengan adanya perubahan atau revisi Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2016-

2021, selanjutnya seluruh pelaksanaan Program/kegiatan unit

organisasi di lingkungan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Mojokerto harus mengacu kepada dokumen Perubahan

Renstra perubahan dimaksud.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang

mempengaruhi kehidupan serta tugas dan fungsi organisasi perangkat

daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, di dalam Perubahan Renstra ini

juga telah termasuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

iii

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa memberikan gambaran tentang kebijakan,

program dan kegiatan indikatif selama lima tahun ke depan, yang

diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam

menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Perubahan Rencana

Strategis ini, kami berharap agar hasil Perubahan dapat direalisasikan

dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan

di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, Mei 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, MSi.

Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021,

maka dilakukan perubahan juga terhadap Dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun

2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021. Untuk mewujudkannya

maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan

melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu

memberikan pelayanan secara prima dan effisien, mengembangkan

kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi

kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial

dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Perubahan Renstra ini dihasilkan melalui suatu

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan

tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Perubahan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan

dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang

mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah,



I - 2

yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka diadakan revisi terhadap Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai

Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor

68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis

dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat,

sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya

peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana

Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021. Perubahan Renstra

ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana

Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang

selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Perubahan Renstra ini juga dimaksudkan agar

dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada



I - 3

atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan

sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan

pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen

pertanggungjawaban, Perubahan Renstra ini merupakan langkah

awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto,

dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun

2017 – 2021 adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah,

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



I - 4

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);



I - 5

m. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Mojokerto;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2018

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 8);

o. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional

dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu

eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja

profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021 adalah

untuk : (1) menjabarkan arahan dari Perubahan RPJMD Kabupaten

Mojokerto Tahun 2016 - 2021 ke dalam rencana instansional; (2)

menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode Tahun

2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja

operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah; (3)

menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah

sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja

tahunan; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan,

penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi

vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin

efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.



I - 6

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urut

sebagai berikut :

1.4.1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang

secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya

Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan tata urut

penyusunan Renstra.

1.4.2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi

uraian gambaran umum terhadap keberadaan Organisasi

Perangkat Daerah, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Mojokerto, yang terdiri atas uraian

tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

gambaran sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah serta analisis terhadap lingkungan strategis

organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan

eksternal.

1.4.3.Pada Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat

Daerah, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih,

telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaah Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta

penentuan isu-isu strategis yang merupakan kondisi yang

hendak dicapai dalam kurun waktu 2016 – 2021, yang

merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan

oleh seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Mojokerto.

1.4.4.Pada bab IV Tujuan dan Sasaran : berisi uraian tentang

unsur-unsur Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2016 - 2021 yang terdiri atas tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang

diembannya;



I - 7

1.4.5.Bab V Strategi dan Arah Kebijakan : berisi rumusan

pernyataan strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dilengkapi uraian

program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang

akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 ;

1.4.6.Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan :

berisi cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah

dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar

dalam perumusan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatifnya.

1.4.7.Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan : berisi

ukuran yang akan dapat dipergunakan untuk mengukur

kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam bentuk indikator kinerja hasil (outcome) dari

pelaksanaan program-program pembangunan Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4.8. Bab VIII adalah merupakan Bab Penutup : yang berisi uraian

tentang kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021,

khususnya arahan agar Perubahan Renstra dijadikan pedoman

penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan

dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.



II - 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan

Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam

kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai

tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Pembinaaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :



II - 9

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Penyusunan Program

- Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, terdiri dari :

- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

- Seksi Tata Laksana Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga

4. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya

Alam dan teknologi Tepat Guna, terdiri dari:

- Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

- Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

- Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna

5. Bidang Sosial Budaya Partisipasi dan Pelestarian Program

Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- Seksi Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

- Seksi Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat

- Seksi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program

Pemberdayaan Masyarakat

6. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- Seksi Tata Pemerintahan Desa

- Seksi Aparatur Pemerintahan Desa

- Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan

pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum,

kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :



II - 10

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program,

kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi

umum, kepegawaian dan keuangan;

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata

laksana dan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;

e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan

lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan pemberdayaan

dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mempunyai fungsi :

a. perumusan pedoman pemberdayaan sumber daya manusia,

penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan

sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta

tatalaksana gerakan PKK;

c. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia,

penguatan lembaga kemasyarakatanserta tatalaksana gerakan

PKK;

d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders

(instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,

dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka

pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga

kemasyarakatanserta tatalaksana gerakan PKK;



II - 11

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan

profil desa/kelurahan;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha

ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam

dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. perumusan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) serta Sumber Daya Alam (SDA)dan Teknologi

Tepat Guna (TTG);

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha

ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan

TTG;

c. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders

(instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,

dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan

BUMDES serta SDA dan TTG;

d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan

BUMDES serta SDA dan TTG;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.



II - 12

Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program

Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan

keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat

serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya,

Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan

partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat

serta perlindungan dan pelestarian hasil program

pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat,

pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan

pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan

kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;

d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders

(instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya

masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam

rangka peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial

budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian aset

hasil program pemberdayaan masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa meliputitata pemerintahan desa, aparatur

pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset

desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :



II - 13

a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata

pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan

pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur

pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan

aset desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 adalah sebagai

berikut :



II - 14

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan

Fungsional

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

PENGEMBANGAN

LEMBAGA

EKONOMI DESA,

SUMBER DAYA

ALAM DAN

TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

BIDANG SOSIAL BUDAYA,

PARTISIPASI DAN

PELESTARIAN

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

BIDANG

PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN

DAN

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MASYARAKAT

BIDANG

PEMERINTAHAN

DESA

SEKSI

PENINGKATAN

PARTISIPASI

DAN

KESWADAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

APARATUR

PEMERINTAHAN

DESA

SEKSI

PENGEMBANGAN

BADAN USAHA

MILIK DESA

SEKSI

PENGEMBANGAN

USAHA EKONOMI

MASYARAKAT

SEKSI

PEMANDIRIAN

SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT

SEKSI

TATA

PEMERINTAHAN

DESA

SEKSI

PEMBINAAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN dan

ASET DESA

SEKSI

TATA LAKSANA

GERAKAN

PEMBERDAYAAN

DAN

KESEJAHTERAAN

KELUARGA

SEKSI

PENGUATAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MANUSIA

SEKSI

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

ALAM DAN

TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

SEKSI

PERLINDUNGAN

DAN

PELESTARIAN

HASIL PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT



II - 15

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto didukung sumber daya manusia sejumlah 36 orang

PNS terdiri dari 21 orang laki-laki dan 15 perempuan.

Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 97,4 % sedangkan

2,6 % beragama kristen protestan. Berdasarkan tingkat

pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto memiliki SDM yang cukup baik, sebesar

60 % PNS atau 23 orang PNS berpendidikan sarjana dan pasca

sarjana sedangkan 40 % PNS atau 15 orang PNS berpendidikan

SLTA dan Diploma, dengan golongan kepangkatan 71 % atau

27 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 29 % atau 11 orang

PNS menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai

dengan akhir tahun 2020, berdasarkan golongan umur PNS,

terdapat 25 orang PNS yang masih dalam rentang usia 30 s/d

49 tahun, sedangkan 13 orang PNS memasuki usia lebih dari

49 tahun (50 – 56 tahun), sehingga apabila usia PNS normatif

sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada

penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara

bertahap, jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang

sebanyak 13 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah

kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto, kondisi ideal untuk melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah

sebesar 53 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang

memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Kabupaten Mojokerto, selengkapnya data pegawai sebagaimana

disajikan dalam Tabel 2.1.



II - 16

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Kondisi per Januari Tahun 2018)

NO.

URAIAN JUMLAH JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN SELURUHNYA

1. Jumlah Pegawai PNS 23 13 36

2. Tingkat Pendidikan PNS 23 13 36

a. SD - - -

b. SLTP - - -

c. SLTA 7 4 11

d. Diploma -2 (D-2) - - -

e. Diploma -3 (D-30 - - -

f. Sarjana Strata 1 (S-1) 9 8 17

g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2) 5 3 8

h. Doktor (S-3) - - -

3. Golongan Kepangkatan PNS 23 13 36

a. I/a - - -

I/b - - -

I/c - - -

I/d - - -

b. II/a 1 - 1

II/b 1 - 1

II/c 1 2 3

II/d 1 - 1

c. III/a 2 3 5

III/b 6 2 8

III/c 1 2 3

III/d 4 4 8

d. IV/a 3 1 4

IV/b 2 - 2

IV/c - - -

IV/d - - -

3. PNS menurut Agama 23 13 36

a. Islam 22 13 36

b. Protestan 1 - 1

17 ORANG TERDIRI DARI

Es. I :

Es.II : 1 Es.III : 5

Es.IV : 11

JFT :

JFU :

KEKUATAN PEGAWAI

III / d : 9

III / c : 3

III / b : 4

III / a : 7

II / d : 2

II / c : 4

II / b : 2

II / a : 1

I / d : -

I / c : -

I / b : -

I / a : -

IV / e : - IV / d : -IV / c : IV / b : 2

IV / a : 4



II - 17

4. PNS Menurut Golongan Umur 33 13 36

a. < 30 tahun 1 1 2

b. 30 - 39 tahun

c. 40 - 49 tahun

d. 50 - 55 tahun

e. > 55 tahun 2 4 6

5. Tipe Pegawai

a. Pejabat Struktural 9 8 17

b. Fungsional Umum

c. Fungsional lain - - -

a. Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung dengan

Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset

sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebanyak 243 buah/set

atau senilai Rp. 1.469.598.000,- dengan 12 jenis bidang barang

yaitu bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor penumpang,

kendaraan bermotor roda dua, Alat penyimpan perlengkapan

kantor, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, meubeler, alat

pendingin, personal computer, peralatan mini computer, peralatan

personal computer, Alat-alat Studio dan Komunikasi,

Buku/Perpustakaan. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 231

buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan

untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Mojokerto cukup diperlukan pemeliharaan

untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 12 Aset dalam

bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan

Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga

tidak dapat dimanfaatkan. Aset dalam kondisi rusak berat

selanjutnya diusulkan untuk penghapusan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) Tahun

ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun

pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran

antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan,

pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang



II - 18

inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan

dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber

Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

sebagaimana data Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

(Kondisi per Januari 2018)

No. Kode

Bid./Barang

Keadaan Awal Mutasi Keadaan Akhir

Januari Th 2016 Berkurang Bertambah Januari Th. 2018

Jmh Satuan Nilai

(Rp.) Jmh

Nilai

(Rp.) Jmh

Nilai

(Rp.) Jmh Satuan

Nilai

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mobil Toyota Inova 1 Unit - - - - - 1 Unit -

2 Mobil Panther Minibus 1 Unit - - - - - 1 Unit -

3 Mobil Daihatsu S.89 1 Unit - - - - - 1 Unit -

4 Sepeda Motor Honda MCBFD

3 Unit - - - - - 3 Unit -

5 Sepeda Motor Honda NF 4 Unit - - - - - 4 Unit -

Sepeda Motor Honda NF

6 AC 2 Unit - - - 4 - 6 Unit -

7 Brankas 1 Unit - - - - - 1 Unit -

8 Filing kabinet 18 Buah - - - 23 - 41 Buah -

9 Almari Katalog 2 Buah - 1 - - - 1 Buah -

10 Meja Tamu 1 Buah - - - - - 1 Buah -

11 Meja Tulis 42 Buah - - - - - 42 Buah -

12 Kursi Lipat 84 Buah - - - - - 84 Buah -

13 Almari Kayu 11 Buah - - - - - 12 Buah -

14 Kursi Putar 14 Buah - - - - - 19 Buah -

15 Kursi Busa 16 Buah - - - - - 16 Buah -

16 Kursi Jalin 3 Buah - - - - - 3 Buah -

17 Mesin Ketik 6 Buah - - - - - 6 Buah -

18 Almari Besi 2 Buah - - - - - 2 Buah -

19 Komputer 14 Unit - - - - - 14 Unit -

20 Kipas Angin 4 Buah - - - - - 4 Buah -

21 Tape Recorder 2 Buah - - - - - 2 Buah -

22 OHP 1 Buah - - - - - 1 Buah -

23 Scanner 1 Buah - - - - - 1 Buah -

24 Kamera Digital 8 Buah - - - 1 - 9 Buah -

25 Meja Komputer 9 Buah - - - - - 9 Buah -



II - 19

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8

indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 rata – rata

dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui

target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang

belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan

kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran


adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapasitas aparatur

Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik

dan akuntabel, dengan indikator :

1. Persentase Desa yang mampu menyusun dokumen

perencanaan secara tepat.

2. Persentase Desa yang menyampaikan laporan keuangan secara

tepat.

3. Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme

penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa serta Program

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

26 Calculator 5 Buah - - - - - 5 Buah -

27 LCD Projector 1 Buah - - - - - 1 Buah -

28 Komputer Note Book 5 Buah - - - - - 5 Buah -

29 Printer 13 Buah - - - - - 13 Buah -

30 Faximile 1 Buah - - - 2 - 3 Buah -

31 Meja Rapat 4 Buah - - - - - 4 Buah -

32 Vacuum Cleaner 1 Buah - - - 1 - 2 Buah -

33 Lemari ES 1 Buah - - - - - 1 Buah -

34 TV 1 Buah - - - 1 - 2 Buah -

35 Meja Telepon 1 Buah - - - - - 1 Buah -

36 Sepeda motor suzuki - - - - - 7 7 Buah -

37 Handycam - - - - - 2 2 Buah -

38 Lensa kamera - - - - - 1 1 Buah -



II - 20

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat

dan Lembaga Ekonomi Desa untuk penguatan perekonomian

masyarakat desa dengan indikator :

1. Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang.

2. Persentase jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di

desa/kel yang aktif


Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

3) Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia

dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang memadai

dengan indikator :

1. Tingkat Perkembangan Desa.

2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.


Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah

sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.



II - 21

Tabel 2.3 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto No Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke -

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat

-

-

-

-

- 100

% 100 %

100 %

-

-

98 %

98 %

98,7 %

-

-

98 %

98 %

98,7 %

2

Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang

-

-

-

-

-

25 %

50 %

60 %

-

-

29 %

57,6 %

62 %

-

-

96,7%

164,6 %

103,3 %

3

Persentase jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel yang aktif

-

-

-

-

-

35 %

50 %

60 %

-

-

35 %

47 %

50,4 %

-

-

157 %

134,3 %

84 %

4

Persentase lembaga kemasyarakatan

yang aktif

-

-

-

-

- 90 % 90 % 90 %

-

-

91,5 %

92,5 %

94,9 %

-

-

101,

7%

102.

8 %

105,

4 %



II - 22

5

Indeks Desa

Membangun

-

-

-

-

-

0,65

0,665

-

-

-

0,6426

0,69

-

-

-

98,9 %

104 %

6 Persentase desa

yang melestarikan

nilai-nilai budaya

(kearifan lokal)

-

-

-

-

-

55 %

60 %

-

-

53 %

65,9 %

-

-

-

96,4%

109,8 %



II - 23

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Provinsi Jawa Timur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan rata-

rata capaian realisasi selama tahun 2016 - 2017 adalah sebesar 98 %.

Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio

pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/

gaji dan tunjangan), adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Anggaran dan

Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun pertumbuhan

anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam Tabel

2.4.



II - 24

TABEL 2.4 (T-C.24)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2014 2014 2015 Anggar

an

Realisa

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.783.574.000

1.845.335.000

2.048.147.000

2.452.813.000

3.000.073.000

1.622.145.412

1.735.842.021

1.889.691.552

2.181.830.446

2.329.513.565 0,97 0.94 0,92 0.89 0.78

0,14

0,10

- Gaji dan Tunjangan

1.666.534.000

1.725.885.000

1.907.207.000

2.269.853.000

2.809.573.000

1.529.080.412

1.645.102.021

1.751.456.552

2.014.670.446

2.152.213.565 0,92 0.95 0.92 0.89 0.77

0,14

0,09

- Tambahan Penghasilan

117.140.000 119.450.000

140.940.000 182.960.000 190.500.000 93.065.000 90.740.000 138.235.000 167.160.000 177.300.000 0,79 0.76 0.98 0.91 0.93

0,13

0,19

BELANJA LANGSUNG

1.260.663.000

2.064.278.000

3.981.375.000

4.224.640.000

5.266.865.000

1.245.537.697

2.012.022.326

3.607.657.121

4.007.032.203

4.999.391.466 0,99 0.97 0.91 0.95 0.95

0,47 0,44

- Ex Rutin 169.663.00

0 282.278.000 666.375.00

0 662.690.000 547.865.000 164.285.572 258.405.076 556.836.021 601.049.903 497.505.581 0,97 0.92 0.84 0.91 0.91 0,46 0,41

Program Peningkatan -- 200.000.000

1.040.000.000 734.100.000

1.914.500.000 -- 196.397.800

1.020.646.600 686.764.550

1.761.375.800 -- 0.98 0.98 0.94 0.92

1,84 1,81

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan

380.000.000 200.000.000

670.000.000 600.250.000 592.500.000 375.599.625 195.390.000 542.940.000 535.870.000 584.280.000 0,99 0.98 0.81 0.89 0.99

0,44 0,34

Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

711.000.000

1.382.000.000

1.605.000.000

2.175.600.000

2.117.000.000 705.652.500

1.361.829.450

1.487.234.500

2.133.957.750

2.063.315.585 0,99 0.97 0.93 0.98 0.97

0,36 0,36

Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aparatur Pemerinta Desa

Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan

-- -- -- 52.000.000 95.000.000 -- -- -- 49.390.000 92.914.500 -- -- -- 0.95 0.98 0,83 0,83

JUMLAH SELURUHNYA

3.044.237.000

3.909.613.000

6.029.522.000

6.677.453.000

8.266.938.000

2.867.683.109

3.747.864.347

5.497.348.673

6.188.862.649

7.328.905.031 0.94 0.96 0.91 0.93 0.89 0,27 0,27



II - 25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021,

mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan

masyarakat dan desa berjalan dengan baik atau tidak maka

diperlukan suatu indikator. Adapun indikator pemberdayaan

masyarakat dan desa tersebut, antara lain: (a) masyarakat

mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata

dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya

”bottom up planning’; (c) memampukan dan aktivitas ekonomi; (d)

kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (d) kemampuan

menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan bergairah kuat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya

pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Tingkat

pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable

atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam

indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik

provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator

tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi.

Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model

tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program

pemberdayaan masyarakat. Semuanya tergantung pada kepentingan,



II - 26

manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program

pemberdayaan masyarakat dan desa adalah merupakan suatu

keniscayaan.

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka

dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

(1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata

Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara

untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan

publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society

dan dunia usaha/swasta;

(2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari

pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa)

terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan

masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an,

kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa)

mulai akhir 1990-an hingga sekarang, sehingga dierlukan

peningkatan kapasitasSDM dan lembaga kemasyarakatan;

(3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan

masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-

langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan

jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;

(4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan

kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan

ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi

tawar dan daya saingnya;

(5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola

serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.



II - 27

b. Faktor Peluang Organisasi

(1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada

percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi

pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people

centered development) yang inklusif dan mengedepankan

partisipasi rakyat (participatory based development) serta

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin

(pro poor growth);

(2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti

melindungi masyarakat .

(3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang

berkualitas dan berdaya saing;

(4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus

berkembang.



III - 28

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi

berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui

analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu

mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di

wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dengan

mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua

program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut

atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan

yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam

proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral

serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di

masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu

kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang

bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat



III - 29

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang

akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu

strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi

kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal,

dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset,

lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan

internasional juga merupakan unsur penting yang perlu

diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu

strategis pembangunan jangka menengah daerah. Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan berdasarkan

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi


Aspek Kajian

Capaian/kondisi saat ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah Internal Eksternal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Tugas dan

Fungsi

Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

Nomor 9 tahun 2016

tentang

Pembentukan

dan Susunan

Perangkat Daerah

Kabupaten

Mojokerto dan

Peraturan

Bupati

Mojokerto Nomor 68

Tahun 2016

tentang

Kedudukan,

Susunan Organisasi,

Tugas dan

Fungsi serta

Tata Kerja

Dinas


Indikator

Kinerja

Utama

- Ketersedia

an SDM

Aparatur

- Sarana

Prasarana

- Pendanaan - Tugas dan

fungsi

- Kebijakan/

Program

Nomenklatur

dan

Tusi Perangkat

Daerah dalam

menjalankan

kewenangan pemerintah

daerah yang

di pemerintah

pusat

ditangani oleh

Kementrian

Dalam Negeri

Ditjen

Pemerintahan

Desa dan Kementrian

Desa

PDTT Ditjen

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa.

Peraturan

teknis

terkait dengan

pemerintahan

desa

berpedoman pada 2

kementrian

yang seringkali

belum seiring

dan koordinasi

program

kegiatan

terkait

pemberdayaan

masyarakat di pemerintah

daerah

tidak dapat

optimal.



III - 30

dan Desa

Kabupaten

Mojokerto.

Ketersediaan

SDM

SDM sejumlah 35

orang

ASN/PNS

terdiri dari 23

orang

laki-laki dan 12

orang

perempuan.

Tingkat

pendidikan ASN/PNS

sebanyak

66 % PNS

berpendidikan

sarjana dan

pasca sarjana

sedangkan

34 % PNS

berpendidikan

SLTA dan Diploma

Indikator Kinerja

Utama

Penempatan

SDM sesuai

dengan

kapasitas

dan

Tupoksi

Pengisian PNS yang pensiun

Tidak ada permasalahan

yang berarti,

tetapi

perlu

peningkatan

profesionalisme

PNS

Ketersedia

an

sarana

prasarana

Jumlah aset

2.595

buah/set

(dalam

kondisi baik

1.501 dan dapat

dimanfaatkan

cukup

diperlukan

pemeliharaan untuk

menjaga

kondisi aset

dimaksud,

sedangkan

1.501 Aset dalam

bentuk

Alat-alat

angkut,

Alat-alat Kantor/Ruma

h

Tangga dan

Alat-alat

Studio/Komun

ikasi dalam kondisi

rusak

berat sehingga

tidak

dapat dimanfaatkan.

Indikator

Kinerja

Utama

Pemelihara

an

dan

pengadaan

sarana

prasarana

Penghapusan

aset yang

sudah

tidak dapat

digunakan dan

penganggaran.

Tidak ada

permasalahan

yang berarti,

tetapi

perlu

pemeliharaan secara berkala

dan

berkelanjutan

serta

pengadaan barang/aset

yang

sudah tidak

dapat

digunakan.

Hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah



III - 31

Persentase

Desa yang

menyelenggarakan

mekanisme

penyelenggar

aan

Pemerintaha

n Desa secara tepat

299

Desa

Indikator

Kinerja

Utama

Fasilitasi

kegiatan

dan pendampin

gan

Kebijakan

pemerintah

pusat dan penganggaran

Tidak ada

permasalahan

yang berarti tetapi

perlu

optimalisasi

pendampingan

Persentase

Lembaga

Ekonomi

Desa yang

berkembang

14 Pasar

Desa

97

BUMDesa

Indikator

Kinerja

Utama

Fasilitasi

kegiatan

dan

pendampin

gan

Usulan

lembaga

dan

penganggaran

Tidak ada

permasalahan

yang berarti,

keterbatasan

penganggaran sehingga belum

optimal

Persentase

kelompok

usaha

ekonomi

masyarakat yang aktif

304

PUEM

304

UP2K 80 UPKu

Indikator

Kinerja

Utama

Fasilitasi

kegiatan

dan

pendampin

gan

Komitmen

pemerintah

desa

untuk

peningkatan kesejahteraan

masyarakat

desanya

Tidak ada

permasalahan

yang berarti,

tetapi

cakupan kelompok

UEM ini perlu

diperluas untuk

memudahkan

akses masyarakat

dalam

permodalan

usaha

Persentase

lembaga

kemasyarakatan yang

aktif

304 LPM

D/K 323 TP

PKK

Indikator

Kinerja Utama

Fasilitasi

pelatihan

dan evaluasi

Dukungan

dan

aktivasi Lembaga

Kemasyarakat

an

oleh

pemerintah desa

Tidak ada

permasalahan

yang berarti, tetapi

perlu

konsistensi

pembinaan dan

evaluasi

Indeks Desa

Membangun

IDM

Kab.

Mojokert

o th

2017 0,6426

Indikator

Kinerja

Utama

Fasilitasi

kegiatan

pendataan,

pelatihan

dan evaluasi

Data dan

Informasi dari

desa

Tidak ada

permasalahan

yang berarti

tetapi

perlu dukungan pendataan yang

akurat

Persentase

desa yang

melestarikan

nilai-nilai budaya

(kearifan

lokal)

299

Desa

Indikator

Kinerja

Utama

Fasilitasi

kegiatan

dan

pendampingan

Komitmen

komunitas

masyarakat

pelestari nilai-nilai adat dan

sosial budaya

lokal

Terbatasnya

Database

pengembangan

adat dan sosial

budaya

masyarakat

Hasil analisis

Renstra K/L

dan Renstra-

OPD

kabupaten/k

ota

Capaian target

indikator

kinerja

sasaran

pada

renstra K/L

Indikator kinerja

sasaran

lain

sesuai

Tupoksi

pada K/L, dan

- Ketersediaan SDM

Aparatur

- Sarana

Prasarana

- Pendanaan

- Tugas dan fungsi

Regulasi, kerangka

penganggaran,

koordinasi

lintas

sektor,

Tidak ada Standarisasi

Indikator

kinerja,

pusat sampai

dengan daerah,

akan tetapi secara



III - 32

maupun

Propinsu

terdapat beberapa

yang

sinergis,

tetapi

belum

dapat dikompa

rasikan

Propinsi - Kebijakan/

Program

tidak langsung

mendukung

pencapaian target

nasional yaitu

penurunan

tertinggal dan

peningkatan

desa mandiri

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses

analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang

tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral

serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa

datang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan

dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan

pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap

beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai

permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan

dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah

merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta

antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat

perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki

nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran

pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan

RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan

nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan

permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan

(gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan



III - 33

menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.2. (T.B-35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1 Regulasi yang

cukup banyak namun

kapasitas SDM di desa

yang terbatas

Keterbatasan

dalam

fasilitasi

peningkatan

Kapasitas

pengelolaan

pemerintahan desa

Keberhasilan

administrasi desa

menjadi tolak ukur

keberhasilan

pemerintahan desa

karena administrasi desa

merupakan fondasi

dalam memperekuat dan

mengembangkan

pemerintahan desa

2

Masih kurangnya

kemandirian sosial

budaya masyarakat dan

partisipasi masyarakat

dalam pembangunan.

Usaha penurunan

jumlah desa

tertinggal dan

meningkatnya

jumlah desa

mandiri

Peningkatan partisipasi

dan keswadayaan

masyarakat dalam

rangka menumbuhkan

keberdayaan dan

kemandirian

masyarakat, untuk

kelangsungan hidup

yang berpijak pada

kemampuan dan

kekuatan sendiri.

3

Masih rendahnya peran

dan fungsi serta

pendayagunaan

lembaga

kemasyarakatan Desa

yang ada dalam

membantu pelaksanaan

Keterbatasan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan

desa, Lembaga

Kemasyarakatan

dan lembaga adat

hanya dipandang

Organisasi desa masih

belum tertata sesuai

dengan kriteria



III - 34

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa,

pelaksanaan

pembangunan Desa,

pembinaan

kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

sebagai pelengkap

organisasi di desa

2

Beragamnya lembaga

usaha ekonomi

masyarakat di desa dan

keterbatasan kapasitas

SDM dalam

pengelolaan.

Berkembangnya

pusat perbelanjaan

dan toko modern,

menyebabkan

berkurangnya

peran/fungsi pasar

desa dalam

memasarkan

produk perdesaan,

sehingga potensi

perdesaan kurang

termanfaatkan

secara maksimal.

Lembaga Ekonomi

desa memiliki peran

strategis dalam

penciptaan stabilitas

perekonomian desa,

dapat berkembang

pesat menjadi salah

satu sumber permodalan

usaha masyarakat yang

murah, mudah dan

cepat diakses oleh

masyarakat, utamanya

masyarakat miskin.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita

dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi

dan proyeksi yang digali dari nilai -nilai luhur yang dianut oleh

seluruh komponen stakeholders.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi

Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode

tahun 2016 – 2021 adalah:



III - 35

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan

Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati

Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis

perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat

Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis

perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan

masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan

berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan

• Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten

Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara

optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.

• Mandiri

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap

individual/ daerah/ bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri

dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian

merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa

kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah,

baik konsistensinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang

mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan

sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi

tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian

aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam

menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembiayaan

yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga

ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil; dan

kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena

sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu

diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat



III - 36

ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi

terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

• Sejahtera

Sejahtera dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar

masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan

batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal

perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas,

merata, dan terjangkau.

Sejahtera juga memiliki arti tingginya mutu Sumber Daya Manusia

(SDM) masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang disertai dengan

kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan

dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta

tingkat kesejahteraan sosial-budaya. Mutu Sumber Daya Manusia

yang tinggi ditandai oleh ukuran-ukuran tingkat dan kualitas

pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat

kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat

kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat

pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan

ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan kesejahteraan sosial-budaya dicirikan oleh

berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-

orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam

kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

• Bermartabat

Bermartabat memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari

kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.

• Penguatan

Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah

goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan.

Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian,

pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan

diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten

Mojokerto.



III - 37

• Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu

usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja

teknis, teoritis, serta konseptual berdasarkan isu – isu yang terkait.

• Perekonomian

Perekonomian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu

manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan

konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan

permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan.

• Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu usaha serta

proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh

pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek

tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta

unggul.

• Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang stabil

dari badan, jiwa dan lingkungan, meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun

keluarga serta sarana dan prasarana yang menunjang sehingga

memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan

ekonomis.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud

diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan

semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai

abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih

dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif,

partisipatif, dan transparan

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan

untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur



III - 38

ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan

infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata

4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk

menumbuh kembangkan kepercayaan social (social trust) dan

menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan

pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara

memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih

baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi

6. Memperlebar akses dan kesempatan untukk memperoleh pelayanan

kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau

semua lapisan masyarakat

7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta

peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi

masyarakat.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan sasaran-sasaran yang ingin

dicapai:

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur

dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan

dicapai dalam kurun waktu 2019– 2021 di Kabupaten Mojokerto

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerukunan beribadah antar dan intern umat

beragama yang selaras dengan semangat revolusi mental dalam

berbangsa dan bernegara melalui peningkatan kualitas sarana dan

prasarana peribadatan dan ASN profesional sebagai abdi negara

dan pelayan masyarakat;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan

pembangunan Kabupaten Mojokerto yang lebih profesional,

aspiratif, partipatif dan transparan;

3. Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah melalui pertumbuhan

ekonomi yang mandiri dan berdimensi kerakyatan sesuai potensi

daerah yang dimiliki;

4. Menurunnya masyarakat miskin, pengangguran dan kelompok

masyarakat marginal lainnya sebagai akibat dari pemerataan hasil



III - 39

pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdimensi kerakyatan

sesuai potensi daerah yang dimiliki;

5. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa, kesetaraan gender

dan perlindungan bencana dengan semangat gotong royong untuk

menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan

mestimulasi kreatifitas serta infovasi masyarakat berlandaskan

etika budaya dan kearifan lokal;

6. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan untuk menghasilkan sumber

daya manusia yang berkualitas;

7. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang mudah

dan murah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

8. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terhadap

ancaman tindakan kriminalitas sebagai akibat dari konflik dan

pelanggraan yang terjadi di masyarakat

9. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan

publik

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto

2016-2021 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan Perubahan RPJMD

dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang

mendukung Misi ke 4 dari 7 Misi utama. Misi ke 4 yaitu :

“ Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk

menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan


pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter ”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam

Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan

Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target

nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan

jumlah desa mandiri, untuk target nasional di Jawa Timur adalah



III - 40

penurunan 140 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan

peningkatan 338 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Sedangkan untuk Kabupaten Mojokerto pencapaian target yaitu

penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa

mandiri, untuk target nasional di Kabupaten Mojokerto adalah

penurunan 3 desa sangat tertinggal dan 80 desa tertinggal menjadi

desa berkembang dan peningkatan 187 desa berkembang menjadi

desa maju dan desa mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah

keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa

tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah

nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas

dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun

yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT, menjadikan

daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas

daerah. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database

penduduk miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K), ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan

yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat

dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong

yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto

dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan

melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan

budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan,

dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian

antar sektor.



III - 41

2. Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung

sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian

pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas

fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan

pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal

sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya

untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan

daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program

dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah

Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan

daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan

sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah

pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata,

pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

• Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.

• Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.

• Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.

• Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah

Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.

• Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan

Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan

timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg

dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri

peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan

alam.



III - 42

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran

rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya

merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal,

Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di

masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu

kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang

bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang

akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu

strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi

kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal,

dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset,

lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan

internasional juga merupakan unsur penting yang perlu

diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu

strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung

Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga

kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan

berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup

besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Organisasi

Perangkat Daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban

penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa

untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan

sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan

sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya

lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi



III - 43

ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya

serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era

pasar bebas, sehingga produk dalam negri mampu bersaing dengan

produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat

menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka

menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk

kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan

sendiri.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral

dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa

yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan

pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas

lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing

dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang

secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor

kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang

mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung

penanggulangan kemiskinan;

3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).



III - 44

Faktor Kelemahan Organisasi :

1) Kurangnya koordinasi;

2) Terbatasnya anggaran;

3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan.

4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan

pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang

karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak

dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi

upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari

lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi

dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara

lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada

percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi

pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat

pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan

ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.

b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang.

c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang

berkualitas dan berdaya saing;

d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus

berkembang;

e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.



III - 45

Faktor Tantangan Organisasi :

a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan

kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.

b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.

c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola

serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

d. Perubahan paradigma Pemerintah (Goverment) menjadi Tata

Pemerintahan (Governance).

e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari

pembangunan ke pemberdayaan.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan OPD dan Perubahan

RPJMD Kabupaten Mojokerto serta permasalahan pelayanan OPD

selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu

strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu

strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan

isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan

selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3

(tiga) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintahan

Desa di Kabupaten Mojokerto.

2. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta kapasitas

lembaga kemasyarakatan desa guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.



III - 46

4. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa

secara partisipatif.



IV - 47

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Setiap Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi

pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan

bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu

harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi

kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan

bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam

tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal

ini adalah misi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi

yang di emban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

“Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk

menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan


pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter”.

(Mendukung misi ke-4 Kabupaten)

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani

isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan Sasaran adalah

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



IV - 48

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan

organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi

Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan

tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai

berikut:

Untuk mewujudkan Misi 4 : ” Membuka ruang komunikasi yang

efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan

sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi

masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal

yang lebih berkarakter.” maka ditetapkan tujuan :

“ Meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan semangat

gotong royong untuk menumbuh kembangkan kepercayaan

masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat

berlandaskan etika budaya dan kearifan lokal”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan

organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh

karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat

memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan

kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat

diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya

merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus

utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke

dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus

memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable,

result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut

maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator

sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya

pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok

ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka

sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat



IV - 49

dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran

pembangunmmman dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi - 4 ditetapkan sasaran :

1) Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam

tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

2) Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan

perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan

usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga

kemasyarakatan yang memadai

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis telah

ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja

yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan

pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana

tabel 4.1. berikut :



IV - 50

Tabel 4.1. (T-C.25)

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Meningkatkan

pembangunan masyarakat desa dengan semangat

gotong royong untuk

menumbuh kembangkan

kepercayaan masyarakat

dan menstimulasi

kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan

etika budaya dan kearifan

lokal

Indeks Desa Membangun

0,6322

0,6426

0,68

0,69

0,70

0,71

Meningkatnya kapasitas aparatur

Pemerintahan Desa dalam tata kelola

pemerintahan desa yang baik dan akuntabel

Persentase Desa yang

menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan

Pemerintahan Desa secara tepat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya status

perkembangan desa melalui pelaksanaan

perencanaan pembangunan

Jumlah Desa Mandiri

berdasarkan Indeks

Desa Membangun

12

15

18

20



IV - 51

secara partisipatif,

peningkatan usaha ekonomi

masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan

yang memadai



V - 52

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas

dalam Perubahan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka

menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja

hasil (outcome) program prioritas pada Perubahan RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Mojokerto. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar

perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada

Perubahan RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas


Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada

peningkatan kemampuan dan kemandirian wong cilik (people

centered development), yaitu pengembangan kemampuan sosial

(social capabilities) terutama pada beberapa indikator kunci yang

mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata

pencaharian (livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs fulfillment), mengelola aset (assets management),

berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social

capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan

tekanan (cope with shocks and stresses). Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif

strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran

sebagaimana tercantum pada tabel 5.1. berikut :



V - 53

Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran


Faktor Eksternal

Faktor Internal

Kekuatan : a. Adanya Produk Hukum/Peraturan perundang-

undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok

dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang

mendukung penanggulangan kemiskinan c. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi)

Peluang : f. Kebijakan program pembangunan yang

diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat desa, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.

g. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana

atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

h. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya

saing;

i. Keterbukaan Informasi dan Teknologi

Informasi yang terus berkembang; Alternatif Strategi : a. Pengurangan beban hidup b. Peningkatan pendapatan

c. Peningkatan kualitas kehidupan sosial

ekonomi masyarakat;

Tantangan: a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan

masyarakat, persoalan kemiskinan yang

mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat. b. Perubahan paradigma Pemerintah (Government)

menjadi Tata Pemerintahan (Governance); c. Pergeseran paradigm dan kebijaka npembangunan,

Yakni dari pembangunan ke pemberdayaan; d. Era globalisasi atau pasar bebas; e. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara

optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa g. Masih kurang optimalnya keswadayaan

masyarakat

Alternatif Strategi :

a. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan

SDA yang berwawasan lingkungan

Kelemahan: Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

a. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan serta

pelestarian niilai-nilai adat dan social budaya lokal

a. b.

c

Kurangnya koordinasi Keterbatasan Penganggaran

Keterbatasan SDM PNS tidak sesuai analisa jabatan

a. Peningkatan kapasitas

organisasi kemasyarakatan

Penguatan kapasitas Lembaga

dan Sumber Daya Masyarakat

b. t

d.

Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan

pemeliharaan

. secara berkala dan berkelanjutan.



V - 54

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan

strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi

rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan

sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

(1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis

dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur

pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;

(2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

(3) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses

permodalan dan pengembangan usaha;

(4) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM dalam

pemberdayaan masyarakat;

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran

sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2.

Penentuan sasaran dan strategi pencapaian sasaran

No. SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

STRATEGI

1

Meningkatnya kapasitas aparatur

Pemerintahan Desa dalam tata

kelola pemerintahan desa yang baik dan

akuntabel

Persentase Desa yang menyelenggarakan

mekanisme penyelenggaraan

Pemerintahan Desa secara tepat

Mendorong penyelenggaraan

pemerintahan desa yang baik dan

akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur

pemerintahan desa dan Pengelolaan

keuangan desa.

2

Meningkatnya status

perkembangan desa melalui

Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks

Desa Membangun

1. Meningkatkan peran serta,

keswadayaan dan partisipasi



V - 55

pelaksanaan

perencanaan pembangunan secara partisipatif,

peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan

kapasitas lembaga kemasyarakatan

yang memadai

masyarakat dalam

pembangunan. 2. Penguatan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan dan peningkatan kualitas SDM

dalam pemberdayaan

masyarakat 3. Penguatan Lembaga

ekonomi desa serta

perluasan akses permodalan dan

pengembangan usaha

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-

kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan

operasionalisasi program lima tahun dari Perubahan Renstra 2016 –

2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto,

kebijakan tersebut sebagai berikut :

(1) Meningkatkan layanan pendampingan dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan

perdesaan.

(2) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan fasilitasi

pembentukan BUMDesa.

(3) Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM).

(4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi

tepat guna.

(5) Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan.

(6) Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam pemberdayaan

masyarakat

(7) Peningkatan pembinaan sistim manajemen perencanaan

partisipatif dan pengembangan keswadayaan masyarakat.

(8) Pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat

dan sosial budaya.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana Tabel 5.3.



V - 56

Tabel 5.3. ( T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri,

Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan

MISI 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk

menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan

pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan

pembangunan masyarakat

desa dengan semangat gotong royong

untuk menumbuh

kembangkan kepercayaan masyarakat

dan menstimulasi kreatifitas

serta inovasi masyarakat

berlandaskan etika budaya dan kearifan

lokal

Meningkatnya

kapasitas aparatur

Pemerintahan Desa dalam tata kelola

pemerintahan desa yang baik dan

akuntabel

Mendorong

penyelenggaraan pemerintahan

desa yang baik dan akuntabel melalui

pengembangan kapasitas

aparatur pemerintah desa dan Pengelolaan

keuangan desa.

1. Peningkatan

layanan pendampingan

dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

desa dalam pembangunan

perdesaan. 2. Peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan desa berbasis Teknologi

Informasi

Meningkatnya

status perkembangan

desa melalui pelaksanaan perencanaan

pembangunan secara partisipatif,

peningkatan usaha

ekonomi masyarakat dan kapasitas

lembaga kemasyarakat

an yang memadai

1. Meningkatkan

peran serta,

keswadayaan dan

partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

2. Penguatan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan

dan peningkatan kualitas SDM dalam

pemberdayaan

masyarakat

3. Penguatan Lembaga

ekonomi desa serta

perluasan akses permodalan dan

pengembangan

usaha

1. Peningkatan

pembinaan sistim manajemen

perencanaan partisipatif dan pengembangan

keswadayaan masyarakat

2. Penguatan fungsi

lembaga kemasyarakatan

3. Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam

pemberdayaan masyarakat

4. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan

fasilitasi



V - 57

pembentukan dan

pengembangan BUMDesa

5. Mempermudah

akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)

6. Peningkatan akses masyarakat

terhadap pemanfaatan teknologi tepat

guna.

Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


VI - 58

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka hal-hal yang perlu

dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang

diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan

sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi

dasar dalam perumusan program dan kegiatan.

Pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin

maupun pembangunan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup kegiatan

:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional;

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

d. Penyediaan alat tulis kantor;

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

h. Penyediaan makanan dan minuman;

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam

daerah;

j. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, mencakup

kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;



VI - 59

b. Pengadaan Mebeleur;

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, mencakup kegiatan:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, mencakup kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas

Lembaga kemasyarakatan dan pelatihan SDM dalam pemberdayaan

masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga

kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Fasilitasi/Pendampingan PMT-AS;

b. Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK;

c. Perlombaan PKK Bidang Umum;

d. Raker Program PKK Kabupaten Mojokerto;

e. Publikasi Program PKK

f. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;

g. Orientasi Manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPM);

h. Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto.

i. Pelatihan Busana Berkepribadian Bangsa dan Strategi

Pemberdayaannya.

j. Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK

(LP3PKK);

k. Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong

Royong.



VI - 60

o. Pembinaan PKK Bidang Pendidikan, Ketrampilan dan Koperasi;

p. Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang dan Produk

Unggulan;

q. Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata

laksana;

r. Pemberdayaan Pokjanal Posyandu;

s. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

t. Orientasi Manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPM);

u. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Narkoba dan

Pornografi;

v. Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni.

w. Advokasi untuk Mendorong Pendirian Bank Sampah Induk.

x. Pelatihan Kapasitas RT/RW Dalam Kelembagaan Desa;

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan,

Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha

Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga

perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah

Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan

usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa

serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana

prasarana dasar dan pengembangan TTG.. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

a. Sosialisasi BUMDesa;

b. Fasilitasi Pembentukan BUMDesa;

c. Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa;

d. Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa;

e. Pembinaan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;

f. Pembinaan Pasar Desa;



VI - 61

g. Lomba Pasar Desa;

h. Kegiatan Gelar TTG Tingkat Kabupaten;

i. Penyelenggaraan gelar TTG

j. Pelatihan dan Penerapan TTG;

k. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek (Pembentukan

dan Pelatihan);

l. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan

peningkatan sarana dan pra sarana desa;

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa,

Program ini mendukung kebijakan Peningkatan pembinaan sistim

manajemen perencanaan partisipatif, pengembangan keswadayaan

masyarakat dan pengembangan komunitas masyarakat pelestari

nilai-nilai adat serta sosial budaya lokal. Program ini juga

mendukung kebijakan Peningkatan kemampuan masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan

akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan swadaya dan

partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial

budaya masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

b. Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto;

c. Pembinaan dan Pelestarian Aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan;

d. Pembinaan Pengeloalan Keuangan UPK PPK Mandiri;

e. Updating data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK);

f. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat.



VI - 62

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,


Aparatur Pemerintah Desa dan pelatihan SDM dalam pemberdayaan

masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa melalui pelatihan pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Optimalisasi Peran dan fungsi Kepala Desa dalam Pemberdayaan

Masyarakat.

b. Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat.

c. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat

Desa (P3MD);

d. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan

Kawasan Perdesaan;

e. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Desa;

f. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa;

g. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

h. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pemerintahan Desa;

i. Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan BPD

j. Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

k. Fasilitasi/Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa;

l. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;

m. Pelantikan Kepala Desa;

n. Fasilitasi / Pendampingan Pengisian Perangkat Desa.

9. Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,

meliputi kegiatan:

a. Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

b. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;

c. Fasilitasi Pendampingan Dana Desa;



VI - 63

d. Pendampingan Penyusunan APB Desa.

e. Bintek Pengelolaan Keuangan Desa;

f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

10. Program Pengembangan Nilai Budaya.

Program ini mendukung kebijakan peningkatan, pembinaan dan

pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta

sosial budaya lokal.. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan

pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat.

11. Program Pemerintahan Desa,


Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa serta

bertujuan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat.

b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa;

c. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pemerintahan Desa;

e. Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan BPD

f. Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

g. Fasilitasi/Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa;

h. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;

i. Pelantikan Kepala Desa;

j. Fasilitasi / Pendampingan Pengisian Perangkat Desa.

k. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang

Pembangunan Kawasan Perdesaan;

l. Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD);



VI - 64

m. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;

n. Fasilitasi Pendampingan Dana Desa;

o. Pendampingan Penyusunan APB Desa.

p. Bintek Pengelolaan Keuangan Desa;

q. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

12. Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil


a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

b. Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto;

c. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat

Desa (P3MD);

d. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan;

e. Pembinaan dan Pelestarian Aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan;

f. Pembinaan Pengeloalan Keuangan UPK PPK Mandiri;

g. Pemberdayaan Pokjanal Posyandu;

h. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat.

13. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia


Lembaga kemasyarakatan dan pelatihan SDM dalam pemberdayaan

masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga

kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK;

b. Perlombaan PKK Bidang Umum;

c. Raker Program PKK Kabupaten Mojokerto;

d. Publikasi Program PKK

e. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;



VI - 65

f. Orientasi Manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPM);

g. Updating Data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK);

h. Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto;

i. Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK

(LP3PKK);

j. Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong

Royong.

o. Pembinaan PKK Bidang Pendidikan, Ketrampilan dan Koperasi;

p. Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata

laksana;

q. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

r. Pelatihan Kapasitas RT/RW dalam Kelembagaan Desa.

14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat Guna

Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha

Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga

perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah

Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan

usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi

perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan

sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

a. Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa;

b. Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa;

c. Pembinaan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi

Masyarakat;

d. Pembinaan Pasar Desa;

e. Penyelenggaraan Gelar TTG

f. Pelatihan dan Penerapan TTG;



VI - 66

g. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek;

h. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan

peningkatan sarana dan pra sarana desa;

PENDANAAN INDIKATIF

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program

kegiatan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator

kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto disediakan pada APBD di masing-masing program

kegiatan Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 6.1. terlampir.



VI - 67

Tabel 6.1. (TC -27)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra

Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penang

gung jawab

Lokasi TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

target

(Rp) target

(Rp) target

(Rp) target (Rp) target (Rp) target (Rp) target (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa serta peningkatan sumber daya manusia dan penguatan

02

07

Standar Hidup

Layak 0

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai

02

07

01

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

85% 850,000,000

90 %

1,270,000,000

90 %

2,655,000,00

0

92 % 4,775,000,00

0 Bid. PK PSDM

Kab. Mojokerto

02

07

01

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

75 %

850,000,000

75 %

1,270,000,000

75 %

2,655,000,00

0

75 % 4,775,000,00

0 Bid. PK PSDM

Kab. Mojokerto

cc v

07

01

15

Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah Pengurus LPM yang ikut orientasi manajemen

76 desa

100,000,000

114 desa

100,000,000

114 desa

150,000,000

350,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 68

lembaga kemasyarakatan

02

07

01

15

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah KPM yang terlatih

114 kade

r

100,000,000

114 kade

r

100,000,000

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

Jumlah desa yang mendapatkan assesibilitas dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa

76 desa

50,000,000

299 desa

200,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Raker dan Publikasi Program PKK

Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Raker dan Publikasi Program PKK

18 Kec.

120,000,000

18 Kec.

120,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Fasilitasi / Pendampingan PMT-AS

Jumlah siswa SD/MI yang mendapat fasilitasi/ Pendampingan PMT-AS

4 Kec.

50,000,000

18 Kec.

125,000,000

18 Kec.

225,000,000

18 Kec.

400,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK

Jumlah TP PKK yang mendapat Pembinaan Administrasi PKK

18 Kec.

125,000,000

18 Kec.

130,000,000

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

405,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Perlombaan PKK Bidang umum

Jumlah TP PKK yang mengikuti Perlombaan PKK Bidang umum

18

Kec. 165,000,000

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

315,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto

Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK

18

Kec. 190,000,000

18 Kec.

200,000,000

18 Kec.

390,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 69

02

07

01

15

Publikasi Program PKK

Jumlah Program Kerja PKK Kab. Mojokerto yang terpubilkasi

18

Kec. 140,000,000

18 Kec.

190,000,000

18 Kec.

330,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK


304 desa/ke

l

50,000,000

304 desa/kel

120,000,000

304 desa/kel

120,000,000

304 desa/k

el 290,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

15

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto

Jumlah kader PKK yang mengikuti peningkatan kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto

180 oran

g

100,000,000

600 oran

g

375,000,000

475,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Jambore Kader PKK

Jumlah kader PKK yang mengikuti Jambore PKK Kabupaten Mojokerto

800 kader

PKK

355,000,000

800 kader PKK

355,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

15

Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)

Jumlah pengurus PKK Kab dan Kec yang mendapatkan pembinaan SDM dan Kelembagaan PKK

180 pengurus PKK

200,000,000

180 pengu

rus PKK

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong

Jumlah Kader PKK yang mengikuti kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong

18

Kec. 365,000,000

18 Kec.

365,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 70

02

07

01

15

Perlombaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi

Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi

18

Kec. 100,000,000

18 Kec.

100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Perlombaan PKK Bidang Pangan, Sandang dan Produk Unggulan

Jumlah Kader PKK yang mengikuti lomba kader sandang dan papan

18

Kec. 130,000,000

18 Kec.

130,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Pelatihan Busana Berkepribadian Bangsa

Terselenggaranya Pelatihan untuk Kader Sandang PKK Desa/Kel.

304 desa/kel

100,000,000

304 desa/k

el 100,000,000

Kab. Mojokerto


Standar Hidup Layak


40% 580.000.000

50% 625.000.000

60% 875.000.000

75% 2,080,000,00

0

Bid. PLED SDA & TTG

Kab. Mojokerto

02

07

01

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi pengembangan usahanya

40% 580.000.000

50% 625.000.000

60% 875.000.000

75% 2,080,000,00

0

Bid. PLED SDA & TTG

Kab. Mojokerto

Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif

40% 50% 60% Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PUEM

Jumlah PUEM yang terbina dan terevaluasi perkembangannya

18 Kec

30.000.000

18 Kec

30,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 71

02

07

01

16

Sosialisasi BUMDesa

Jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi Pembentukan BUMDesa

54 desa

50.000.000

54 desa

100.000.000

108 Desa

150,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

16

Fasilitasi Pembentukan BUMDesa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Pembentukan BUMDesa

54 BU

Mdes

50.000.000

54 BUMdes

100.000.000

108 Desa

150,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa

Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa

54 desa

150.000.000

54 Desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan Pasar Desa

Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan.

14 pasar

desa

25.000.000

14 pasa

r desa

50.000.000

14 pasa

r desa

125.000.000

14 pasar desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Perlombaan Pasar Desa

Jumlah pasar desa pemenang lomba pasar desa

3 pasar

desa

25.000.000

3 pasa

r desa

75.000.000

6 Pasar Desa

100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

Jumlah Pembinaan dan Monitoring Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan

13 Kec.

300.000.000

13 Kec.

200.000.000

13 Kec.

200.000.000

13 Kec.

700,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri

Jumlah UPK PPK Mandiri yang mendapat pembinaan dan monitoring

11 Kec.

50.000.000

11 Kec.

50.000.000

11 Kec.

50.000.000

11 Kec.

150,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 72

02

07

01

16

Penyelenggaraan Gelar TTG

Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat sosialisasi dan mengikuti gelar inovasi TTG

18

Kec. 150.000.000

18 Kec.

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pelatihan dan Penerapan TTG

Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat pelatihan dan penerapan TTG

36 kel

100.000.000

36 kel 100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Jumlah kelompok perempuan yg mendapatkan pelatihan agar dapat berwirausaha secara mandiri.

36 kel

100.000.000

36 kel 100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan dan Revitalisasi UP2K PKK

Jumlah UP2K PKK yang mendapat pembinaan dan revitalilisasi

299 Des

a

50.000.

000

299 desa

50,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah pengelola keuangan desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa

50

desa 50.000.

000 50

desa 50,000,000

Kab. Mojokerto

Meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indeks Gotong Royong

Meningkatnya perkemb

Tingkat

Perkembangan Desa

15% 1.400,000,000

15% 1.850,000,000

18% 2.000,000,00

0

4,865,000,00

0

Bid. Sos Bud P4M

Kab. Mojokerto



VI - 73

secara partisipatif

angan desa melalui pelaksanan perencanaan pembangunan secara partisipatif

02

07

01

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Presentase desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan secara partisipatif

80 %

1,600,000,000

85 %

2,090,000,000

85 %

1,175,000,00

0

90 % 4,865,000,00

0

Bid. Sos Bud P4M

Kab. Mojokerto

02

07

01

17

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

304 desa/ke

l

250,000,000

304 desa/kel

250,000,000

304 desa/kel

250,000,000

304

desa/kel

750,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

17



TP PKK 18

Kec.

150,000,000

TP PKK 304 desa/kel

450,000,000

TP PKK 304

desa/kel

600,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Kegiatan Gelar TTG Tingkat Kabupaten;


18 lembaga

75,000,000

18 lembaga

100,000,000

175,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional

Jumlah pemanfaat TTG yang mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional

125,000,000

125,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Perlombaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi


18 Kec.

50,000,000

18 Kec.

85,000,000

18 Kec.

135,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 74

02

07

01

17

Perlombaan PKK Bidang Pangan, Sandang dan Produk Unggulan

Jumlah Kader PKK yang mengikuti lomba kader sandang dan papan

18 Kec.

75,000,000

18 Kec.

100,000,000

18 Kec.

175,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17



36 kelompo

k

75,000,000

36 kelompo

k

100,000,000

72

kelompok

175,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Biaya Operasional Program Jalin Matra (BK-Prop

Jumlah desa yang mendapat manfaat Program Jalin Matra

33 Des

a

100,000,000

17 Des

a

75,000,000

11 Des

a

50,000,000

61 Desa

225,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto

Jumlah desa yang mendapat pendampingan sebagai desa binaan yang mandiri

6 desa

200,000,000

4 desa

150,000,000

4 desa

200,000,000

14 desa

550,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Updating data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK)

Jumlah Data Profil Desa/Kelurahan yang terupdate

304 desa/ke

l

100,000,000

304 desa/kel

100,000,000

304 desa/kel

100,000,000

304

desa/kel

300,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17



299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Pemberdayaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang

18 Kec.

100,000,000

18 Kec.

100,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 75

dilaksanakan

02

07

01

17

Pelestarian & Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang dilaksanakan

18

Kec. 100,000,000

18 Kec.

100,000,000

18 Kec.

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Perlombaan PKK Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Lingkungan

Jumlah kader Pokja IV yg ikut Perlombaan PKK Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Lingkungan

18 Kec.

100,000,000

18

Kec. 100,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

17

Peringatan Hari Besar Islam Kegiatan PKK

Jumlah pengurus PKK yg ikut Peringatan Hari Besar Islam Kegiatan PKK

18 Kec.

80,000,000

18

Kec. 80,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

17

Perlombaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong


18 Kec.

50,000,000

18 Kec.

205,000,000

18

Kec. 255,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

17

Sosialisasi UU tentang Narkoba dan Pornografi

Jumlah kader Pokja I Desa yg ikut sosialisasi Terhadap bahaya narkoba dan pornografi

304 desa/kel

160,000,000

304

desa/kel

160,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 76

02

07

01

17

Sosialisasi rumah sehat layak huni

Jumlah kader Pokja III Desa yg ikut sosialisasi rumah sehat layak huni

18

Kec. 100,000,000

18

Kec. 100,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

17

Advokasi untuk mendorong pendirian bank sampah induk

Jumlah peserta pendirian bank sampah induk di Kabupaten Mojokerto

18

Kec. 40,000,

000

18 Kec.

40,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan

Jumlah desa/kel yang dievaluasi Tingkat Perkembangannya

304 desa

150,000,000

304

desa/kel

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

17

Pemberdayaan Pokjanal Posyandu

Jumlah kader Pokja Posyandu Desa yang mendapat Pelatihan

6 Kec

70,000,000

6 Kec

75,000,000

18 Kec

125,000,000

18

Kec. 270,000,000

Kab. Mojokerto

Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Mojokerto

02

07

01

17

Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan

02

07

01


100%

125,000,000

100%

1,160,000,00

0

100% 1,285,000,00

0 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto

02

07

01

18

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Desa

Persentase kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terlatih

70 %

125,000,000

80 %

1,160,000,00

0

80 % 1,285,000,00

0 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto



VI - 77

akuntabel

Persentase fasilitasi pengisian aparatur pemerintah Desa

70 %

80 %

02

07

01

18

Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat

100 desa

100,000,000

100 desa

100,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

18

Optimalisasi Peran dan fungsi Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat

Jumlah Kepala Desa yang mendapatkan pembinaan

54

desa 25,000,

000

54 desa

25,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa

299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pemerintahan Desa

Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa

299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Fasilitasi/Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa

299 desa

260,000,000

299 desa

260,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 78

02

07

01

18

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa

299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Fasilitasi Pemilihan dan pelantikan BPD

Jumlah desa yang mendapat sosialisasi dalam Pemilihan dan pelantikan BPD

299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis

7

desa 50,000,000

7 desa

50,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Pelantikan Kepala Desa

Jumlah kepala desa yang ikut dalam Pelantikan Kepala Desa terpilih

7

desa 50,000,000

7 desa

50,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Fasilitasi/Pendampingan Pengisian Perangkat Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa

50

desa 50,000,000

50 desa

50,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

19

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

100,000,000

100,000,000

200,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 79

02

07

01

19



36 Desa

100,000,000

36 Desa

100,000,000

72 Desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

775,000,000

775,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

27

Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

27



80

desa 75,000,

000

80 desa

75,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

27

Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Jumlah Desa yang terfasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

299 desa

100,000,000

299 desa

100,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

27

Fasilitasi Pendampingan Dana Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan Dana Desa (DD)

299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

27

Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintaha

Jumlah Kepala Desa yang mendapat pembinaan penyelenggaraan

299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000

Kab. Mojokerto



VI - 80

n Desa Pemerintahan Desa

02

07

01

27

Pendampingan Penyusunan APB Desa

Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan APB Desa

299 desa

100,000,000

299 desa

100,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

20

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

100 %

650,000,000

100 % 650,000,000 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto

02

07

01

20



299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

20



299 desa

100,000,000

299 desa

100,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

20



299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000

Kab. Mojokerto



VI - 81

02

07

01

20



299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000

Kab. Mojokerto

0

Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa serta peningkatan sumber daya manusia dan penguatan lembaga kemasyarakatan

Standar Hidup Layak

0



92 % 2,975,000,000

92 % 2,975,000,00

0 Bid. PK PSDM

Kab. Mojokerto

02

07

01

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

75 % 2,975,000,000

75 % 2,975,000,00

0 Bid. PK PSDM

Kab. Mojokerto

cc v

07

01

15



18

Kec. 125,000

,000

18 Kec.

125,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

15



18

Kec. 150,000

,000

18 Kec.

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15



18

Kec. 270,000

,000

18 Kec.

270,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 82

02

07

01

15



18

Kec. 125,000

,000

18 Kec.

125,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15


Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto

18

Kec. 200,000

,000

18 Kec.

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15



304

desa/kel

120,000,000

304 desa/k

el 120,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

15



304

desa/kel

375,000,000

304 desa/k

el 375,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

15



304

desa/ kel

250,000,000

18 Kec.

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong


18

Kec. 380,000

,000

18 Kec.

380,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 83

02

07

01

15

Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi


18

Kec. 100,000

,000

18 Kec.

100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana

Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana

18

Kec. 100,000

,000

18 Kec.

100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15


Jumlah Pokja Posyandu Desa yang mendapat pelatihan dan pembinaan

18

Kec. 200,000

,000

18 Kec.

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15


Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan

200

kader 200,000

,000

200 kader

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15


Jumlah LPM yang mendapatkan pembinaan

114 desa

150,000,000

114 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

15

Biaya Operasional Program Jalin Matra (BK-Prop

Jumlah desa yang mendapat manfaat Program Jalin Matra

6

Desa 30,000,

000

6 Desa

30,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 84

02

07

01

15

Pelatihan peran RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah ketua RW yang mendapatkan pelatihan kelembagaan desa

150

orang 200,000

,000

150 orang

200,000,000 Kab.

Mojokerto

Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa serta peningkatan sumber daya manusia dan penguatan lembaga kemasyarakatan

Standar Hidup Layak

0



65% 925,000

,000 65% 925,000,000

Bid. PLED SDA & TTG

Kab. Mojokerto

02

07

01

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi pengembangan usahanya

65% 925,000

,000 65% 925,000,000

Bid. PLED SDA & TTG

Kab. Mojokerto

Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif

65% 65%

Kab. Mojokerto

02

07

01

16



54

desa 175,000

,000

54 Desa

175,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

16

Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa

Jumlah Pengurus BUMdesa yang mendapat pelatihan manajemen BUMdesa

150 orang pengurus BUMDes

100,000,000

150 orang pengu

rus BUMD

es

100,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 85

02

07

01

16



14

pasar desa

125,000,000

14 pasar desa

125,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG


18

Kec. 150,000

,000

18 Kec.

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16



36 kel

100,000,000

36 kel 100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek

Jumlah Posyantek yang terbentuk

6 lbg 75,000,

000

6 lbg 75,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16



36 kel

100,000,000

36 kel 100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

16

Pembinaan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina

18

Kec. 100,000

,000

18 Kec.

100,000,000 Kab.

Mojokerto

Meningkatkan pelaksa

I ndeks Gotong Royong



VI - 86

naan perencanaan pembangunan secara partisipatif

Meningkatnya perkembangan desa melalui pelaksanan perencanaan pembangunan secara partisipatif

Indeks Desa Menbangun

0,68

1.625,000,000

0,72 1,625,000,00

0

Bid. Sos Bud P4M

Kab. Mojokerto

02

07

01

21

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Presentase desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan secara partisipatif

100 %

1.625,000,000

100 %

1,625,000,00

0

Bid. Sos

Bud P4M

Kab. Mojokerto

02

07

01

21



304 desa/

kel

300,000,000

304

desa/kel

300,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

21



6 desa

250,000,000

30 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

21



304

desa/kel

200,000,000

304

desa/kel

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

21



13 Kec.

250,000,000

13 Kec.

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

21



11 Kec

75,000

,000 11

Kec. 75,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01

21

Pelatihan Perencanaa

Jumlah desa yang

299 desa

300,00

0,000 299

desa 300,000,000 Kab.

Mojok



VI - 87

n Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

mendapatkan assesibilitas dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa

erto

02

07

01

21



304 Desa/

Kel

250,000,000

304

Desa/Kel

250,000,000 Kab.

Mojokerto

Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel


100% 1,800,000,000

100% 1,800,000,00

0 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto

02

07

01

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terlatih

80 % 1,800,000,000

80 % 1,800,000,00

0 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto

Persentase fasilitasi pengisian aparatur pemerintah Desa

80 %

80 %

Kab. Mojokerto

02

07

01

18

Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat

299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000

Kab. Mojokerto



VI - 88

02

07

01

18

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa

299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

300,000,000

299 desa

300,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Kepala Desa yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 89

02

07

01

18

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan pembangunan kawasan pedesaan

299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Fasilitasi Pemilihan dan pelantikan BPD

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Pemilihan dan pelantikan BPD

299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



253 desa

200,000,000

253 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



224 desa

200,000,000

224 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

100,000,000

299 desa

100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

20

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

100 %

1.300.000.000

100 % 1.300.000.00

0 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto



VI - 90

02

07

01

18



299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

150,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18



299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

18

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan asetnya

299 desa

250,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

Meningkatkan nilai-nilai sosial

Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan

0 Kab.

Mojokerto



VI - 91

budaya yang berlaku di masyarakat dalam rangka melestarikan warisan budaya

Meningkatnya nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat

02

07

01

Persentase desa yang melestarikan nilai-nilai budaya (kearifan lokal)

65 % 200,000

,000 75 % 200,000,000

Bid. Sos Bud P4M

Kab. Mojokerto

02

07

01

21

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang dilestarikan

65 % 200,000

,000 75 % 200,000,000

Bid. Sos Bud P4M

Kab. Mojokerto

02

07

01

21



18 Kec.

200,000,000

200,000,000 Kab.

Mojokerto

dddddMeningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan sema ngat gotong royong untuk menum buh kembangkan keperca

Indeks Desa Membangun

0,70 7,795,102

,840 0,71

8,466,776,840

0,71 16,261,879,6

80 DPMD

Kab. Mojokerto

Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa


100% 100% 100% Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto

02

07

01

Program Pemerintahan Desa

1,850,000

,000

1,950,000,000

3,800,000,00

0 Bid.

Pemdes

Kab. Mojokerto



VI - 92

yaan masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlan daskan etika budaya dan kearifan lokal

yang baik dan akuntabel

02

07

01


Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih

75 % 80 % 80 % Kab.

Mojokerto

02

07

01



0 0 Kab.

Mojokerto

02

07

01



29 desa

100,000,000

260 desa

100,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



150 desa

50,000,000

149 desa

100,000,000

299 desa

150,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



299 desa

150,000,000

299 desa

200,000,000

299 desa

350,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 93

02

07

01

Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Kepala Desa yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

299 desa

300,000,000

299 desa

300,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



299 desa

0 299 desa

300,000,000

299 desa

300,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01


Persentase desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang tertib

80 % 85 % 85 % Kab.

Mojokerto

02

07

01



299 desa

150,000,000

299 desa

200,000,000

299 desa

350,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



299 desa

100,000,000

299 desa

150,000,000

299 desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



299 desa

200,000,000

299 desa

200,000,000

299 desa

400,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01


Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam

299 desa

200,000,000

299 desa

300,000,000

299 desa

500,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 94

penyusunan APB Desa

02

07

01



299 desa

200,000,000

299 desa

250,000,000

299 desa

450,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan asetnya

299 desa

200,000,000

299 desa

250,000,000

299 desa

450,000,000 Kab.

Mojokerto

Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang

Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun

18 desa

5,160,000,000

20 desa

5,661,000,000

20 desa

10,821,000,000

Bid. Sos Bud

P4M, Bid. PK PSDM

dan Bid. PLED SDA & TTG

Kab. Mojokerto

02

07

01

Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat

1,750,000

,000

1,900,000,000

3,650,000,00

0

Bid. Sos Bud

P4M,

Kab. Mojokerto

02

07

01

Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan

Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif

88% 90% 90% 0 Kab.

Mojokerto



VI - 95

memadai

Masyarakat

02

07

01



6 desa 200,000,0

00 6 desa

225,000,000

30 desa

425,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



304 desa/k

el

225,000,000

304 desa/k

el

250,000,000

304 desa/k

el 475,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01



299 desa

375,000,000

299 desa

350,000,000

299 desa

725,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



13 Kec.

225,000,000

13 Kec.

250,000,000

13 Kec.

475,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



11 Kec

50,000,000

11 Kec

75,000,000

11 Kec

125,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 96

02

07

01

Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat

Persentase keswadayaan dan pemandirian sosial budaya masyarakat dalam membangun desa

16% 18% 18% Kab.

Mojokerto

02

07

01



304 desa/k

el

300,000,000

304 desa/k

el

300,000,000

304 desa/k

el 600,000,000

Kab. Mojokerto

02

07

01


Jumlah Pokja Posyandu Desa yang mendapat pelatihan dan pembinaan

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

300,000,000 Kab.

Mojokerto



18 Kec.

125,000,000

18 Kec.

175,000,000

18 Kec.

300,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



18 Kec.

100,000,000

18 Kec.

125,000,000

18 Kec.

225,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


92 % 3,310,000

,000 92 %

3,410,000,000

92 % 92 % Bid. PK PSDM

Kab. Mojokerto



VI - 97

cc v

07

01



18 Kec.

175,000,000

18 Kec.

175,000,000

18 Kec.

18 Kec.

Kab. Mojokerto

02

07

01



18 Kec.

200,000,000

18 Kec.

300,000,000

18 Kec.

18 Kec. Kab. Mojokerto

02

07

01


Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto

180 pengur

us

175,000,000

180 pengur

us

200,000,000

180

pengurus

Kab. Mojokerto

02

07

01



172

Kegiatan

PKK

160,000,000

172 Kegiat

an PKK

160,000,000

172

Kegiatan PKK

Kab. Mojokerto

02

07

01



600 pengur

us

150,000,000

600 pengur

us

150,000,000

600

pengurus

Kab. Mojokerto

02

07

01



500 kader

450,000,000

500 kader

450,000,000

500 kader Kab. Mojokerto

02

07

01


Jumlah pengurus PKK Kab dan Kec yang mendapatkan pembinaan SDM dan

304 desa/k

el

450,000,000

304 desa/k

el

450,000,000

304 desa/k

el 304 desa/kel

Kab. Mojokerto



VI - 98

Kelembagaan PKK

02

07

01

Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong


304 desa/k

el

400,000,000

304 desa/k

el

400,000,000

304 desa/k

el 304 desa/kel

Kab. Mojokerto

02

07

01

Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi


18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

175,000,000

18 Kec.


02

07

01

Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana

Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana

18 Kec.

250,000,000

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.


02

07

01


Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan

200 kader

200,000,000

200 kader

250,000,000

1000 kaser

200 kader Kab. Mojokerto

02

07

01


Jumlah LPM yang mendapatkan pembinaan

150 LPM

150,000,000

150 LPM

150,000,000

114 desa

150 LPM Kab. Mojokerto



VI - 99

02

07

01



304

desa/kel

150,000,000

304 desa/k

el

150,000,000

304 desa/k

el 304 desa/kel

Kab. Mojokerto

02

07

01

Pelatihan peran RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah RW yang mendapatkan pelatihan kelembagaan desa

150 orang

250,000,000

150 orang

250,000,000

150 orang

150 orang Kab. Mojokerto

02

07

01

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang aktif

70% 1,100,000

,000 75%

1,244,000,000

75% 2,344,000,00

0

Bid. PLED SDA & TTG

Kab. Mojokerto

02

07

01



54 desa

200,000,000

54 desa

200,000,000

299 Desa

400,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa

Jumlah Pengurus BUMdesa yang mendapat pelatihan manajemen BUMdesa

200 orang

pengurus

BUMDesa

75,000,000

200 orang

pengurus

BUMDesa

100,000,000

400 orang pengu

rus BUMD

esa

175,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



14 pasar desa

125,000,000

14 pasar desa

150,000,000

14 pasar desa

275,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Pelatihan Perempuan di Pedesaan

Jumlah kelompok perempuan yg

36 kelompok

100,000,000

36 kelomp

ok

100,000,000

72 kelompok

200,000,000 Kab.

Mojokerto



VI - 100

dalam bidang usaha ekonomi produktif

mendapatkan pelatihan agar dapat berwirausaha secara mandiri.

02

07

01

Pembinaan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

150,000,000

18 Kec.

300,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG


36 kelompok

100,000,000

36 kelomp

ok

125,000,000

72 kelompok

225,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01



9 lbg 75,000,00

0 9 lbg

94,000,000

18 lbg 169,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek

Jumlah Posyantek yang terbentuk

18 Kec.

175,000,000

18 Kec.

175,000,000

18 Kec.

350,000,000 Kab.

Mojokerto

02

07

01

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan pra sarana desa

Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan yang dilaksanakan

35 Desa

100,000,000

35 Desa

150,000,000

35 Desa

250,000,000 Kab.

Mojokerto

Meningkatnya pelayanan kesekret

02

07

01

Indeks Kepuasan ASN

80% 541,683,000

80% 641,470,000

85% 679,840,000

85% 828,580

,000 90%

785,102,840

90% 855,776,

840 90%

4,332,452,680

Sekretariat

DPMD



VI - 101

ariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

02

07

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

80% 340,700,000

80% 427,340,000

85% 470,840,000

85% 518,000

,000 90%

533,195,840

90% 581,195,

840 90%

2,871,271,680

Sekretariat

DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik

12 bln

10,500,000

12 bula

n

10,500,000

12 bula

n

10,500,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

61,500,000 DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembayaran STNK dan Pajak Kendaraan Dinas

12 bln

6,000,000

12 bln

8,000,000

12 bln

8,000,000

12 bln

8,000,000

12 bln 8,000,000 12 bln 8,000,00

0 12 bln 46,000,000 DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln

17,800,000

DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bln

35,000,000

12 bln

35,000,000

12 bln

40,000,000

12 bln

45,000,000

12 bln 40,000,00

0 12 bln

45,000,000

12 bln 240,000,000 DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bln

35,000,000

12 bln

40,000,000

12 bln

40,000,000

12 bln

45,000,000

12 bln 41,800,00

0 12 bln

45,000,000

12 bln 246,800,000 DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah waktu penyediaan Sarana Pelayanan Administrasi Kantor

12 bln

50,000,000

12 bln

90,000,000

12 bln

90,000,000

12 bln

100,000,000

12 bln 90,000,00

0 12 bln

108,800,000

12 bln 528,800,000 DPMD



VI - 102

02

07

01

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

12 bln

4,000,000

12 bln

4,000,000

12 bln

4,000,000

12 bln

4,000,000

12 bln 4,000,000 12 bln 5,000,00

0 12 bln 25,000,000 DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan

12 bln

40,000,000

12 bln

40,000,000

12 bln

48,500,000

12 bln

50,000,000

12 bln 48,000,00

0 12 bln

48,000,000

12 bln 274,500,000 DPMD

02

07

01

01

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat

12 bln

80,000,000

12 bln

100,000,000

12 bln

130,000,000

12 bln

140,000,000

12 bln 140,000,0

00 12 bln

160,000,000

12 bln 750,000,000 DPMD

02

07

01

01

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Jumlah jasa tenaga kerja yg tersedia

7 oran

g

62,400,000

8 oran

g

99,840,000

8 oran

g

99,840,000

8 orang

116,000,000

8 orang

151,395,840

8 orang

151,395,840

8 orang

680,871,680 Sekretar

iat DPMD

02

07

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

84% 153,893,000

86% 177,500,000

88% 184,500,000

90% 280,000

,000 92%

217,193,000

94% 236,700,

000 100%

1,249,786,000

DPMD

02

07

01

02

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

2 kendaraan dinas

40,000,000

2 kendar

aan dinas

0 40,000,000 DPMD

02

07

01

02

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur yang tersedia

3

jenis 20,000,

000 3 jenis

20,000,000

3 jenis 20,000,0

00 60,000,000 DPMD

02

07

01

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

12 bln

19,000,000

12 bln

25,000,000

12 bln

32,000,000

12 bln

45,000,000

12 bln 37,000,00

0 12 bln

46,500,000

204,500,000 DPMD



VI - 103

02

07

01

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah waktu penyediaan Kendaraan Dinas atau Operasional

12 bln

112,393,000

12 bln

130,000,000

12 bln

130,000,000

12 bln

150,000,000

12 bln 135,193,0

00 12 bln

145,200,000

802,786,000 DPMD

02

07

01

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bln

22,500,000

12 bln

22,500,000

12 bln

22,500,000

12 bln

25,000,000

12 bln 25,000,00

0 12 bln

25,000,000


iat DPMD

02

07

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan sesuai ketentuan yang berlaku

84% 24,630,

000 86%

24,630,000

88% 12,500,000

90% 15,580,

000 92%

17,414,000

94% 18,981,0

00 100% 113,735,000 DPMD

02

07

01

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD yang terselesaikan secara tepat

80 stel

24,630,000

80 stel

24,630,000

40 stel

12,500,000

40 stel

15,580,000

80 stel 17,414,00

0 84 stel

18,981,000


iat DPMD

02

07

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku

100%

22,460,000

100%

12,000,000

100%

12,000,000

100% 15,000,

000 100%

17,300,000

100% 18,900,0

00 100% 97,660,000

Sekretariat

DPMD

02

07

01

06

Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan Pelaporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun

17 Dok

.

22,460,000

17 Dok.

12,000,000

17 Dok.

12,000,000

17 Dok.

15,000,000

17 Dok.

17,300,000

17 Dok.

18,900,000

97,660,000 DPMD



VII - 104

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan

digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah,

cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja

yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan

syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis

Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan

gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk

memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa

mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui

tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas

pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang

diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja

organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar

dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi

tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja

pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator

kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program

pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk

mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program

pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai

berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan

daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan

yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan

merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait

dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.



VII - 105

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program

pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan bidang urusan

pemerintahan, dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1 sebagai berikut :



VII - 106

Tabel 7.1. (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

RPJMD (Th. 2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1

Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme

penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat

97,8 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa

Membangun

-

-

-

15

18

20

20



VII - 107

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang berisi Visi,

Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja

diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu dua tahun (2020 - 2021).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas



Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan

pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah

yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara

operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 akan dijabarkan lebih lanjut

dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan


Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang

mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat

mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana

strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama

kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya

kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya

sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Mojokerto sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Mojokerto ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



VII - 108

Mojokerto dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih

terarah dan terukur.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Perubahan Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun

2016 – 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan

rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan

ditetapkannya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai

dengan tahun 2021;

2. Dengan ditetapkanya Perubahan Restra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021 ini maka semua pihak dan

pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan

pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, terikat untuk

menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran

masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan

tahunan;

3. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2016 – 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan

evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan

tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2021;

4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021 ini dapat

dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk

taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari

adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari

kesepakatan dalam Renstra ini.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MOJOKERTO

daftar isisimreda.mojokertokab.go.id/2018/assets/uploads/files/...1.4.3.pada bab iii permasalahan...

Documents