bab i pendahuluan - koperasi.kulonprogokab.go.idkoperasi.kulonprogokab.go.id/files/lakip 2013...

LAKIP DINKOP UMKM KULON PROGO 2013

1

I.1. Latar Belakang

alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah

disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,

aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah

memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta

menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan

lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah

Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi,

Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan

fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah.

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah

Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,

penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem

penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana

tertuang dalam Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

D

BAB I PENDAHULUAN


2

ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi

dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2013.

I.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i. Subbag Umum dan kepegawaian

ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Kelembagaan

i. Seksi Lembaga

ii. Seksi Data dan Informasi

d. Bidang Permodalan

i. Seksi Pengembangan Permodalan

ii. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

e. Bidang Pemberdayaan

i. Seksi Pemberdayaan SDM

ii. Seksi Pemberdayaan Usaha

Gambar 1.1


3

I.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah

dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan

Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan, Bidang Permodalan dan

Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat

Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :

I.3.1 Sekretariat

Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat

menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian

data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian

dan pelaporan.

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat

mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

1.3.2 Bidang Kelembagaan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha

Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM

mempunyai fungsi:


4

1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan

2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan bidangnya

1.3.3 Bidang Permodalan


memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi,

dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud,

Bidang Permodalan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan

2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam


dengan bidang tugasnya

1.3.4. Bidang Pemberdayaan


memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,

bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang

Pemberdayaan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia

2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha


dengan bidang tugasnya

I.4. Potensi

1.4.1 Keadaan Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu

sebanyak 31 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan

Staf/fungsional umum: 18 Orang.


5

a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang :

Gambar 1.2 Pegawai Berdasarkan Bidang

b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan :

Gambar 1.3 Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan :

Gambar 1.4 Pegawai Berdasarkan Eselon

Jumlah Pegawai menurut golongan

yaitu golongan IVsebanyak 4 orang

(13%), golongan III sebanyak 24

orang (77%), golongan II sebanyak 3

orang (10%)

Jumlah Pegawai menurut eselon

yaitu eselon II sebanyak 1 orang

(135), eselon III sebanyak 4 orang

(27%) dan eselon IV sebanyak 8

orang (60%)

Jumlah Pegawai menurut bidang

adalah kelembagaan sebanyak 8

orang atau 26 persen,

Pemberdayaan sebanyak 6 orang

atau 19 persen, permodalan

sebanyak 7 orang atau 23 persen

dan Sekretariat sebanyak 10 orang

atau 32 persen.


6

d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

Gambar 1.5

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional

organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan

transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja

walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain

itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki

alamat website serta email resmi.

Gambar 1.6

Website resmi Dinkop UMKM

Jumlah Pegawai menurut

pendidikan yaitu SMP 2 orang

(6%), SMA sebanyak 9 orang

(26%), D3 sebanyak 4 orang

(12%), S1 sebanyak 15 orang

dan S2 sebanyak 4 orang (12%)


7

1.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 1.1 Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2013

No Nama Barang/Alat

2013 Jml Kondisi %

I Tanah dan Bangunan

1 Tanah 1.000 m 1000 m 100

2 Ruangan 4 unit 4 Unit 100

II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1 Komputer (PC) 3 unit 3 Unit 100

2 Laptop 5 unit 5 Unit 100

3 Meja kerja 46 bh 39 Unit 84,78

4 Meja rapat 2 bh 0 0

5 Meja panjang 1 bh 0 0

6 Meja ketik 2 bh 0 0

7 Meja computer 3 bh 3 Unit 100

8 Meja kursi tamu 2 set 2 set 100

9 Kursi kayu 45 bh 41 bh 91,11

10 Kursi besi 2 bh 2 bh 100

11 Kursi putar 0 0 0

12 Almari kayu 9 bh 1 bh 11,11

13 Almari besi 1 bh 0 0

14 Filling cabinet kayu 3 bh 3 bh 100

15 Filling cabinet besi 5 bh 1 bh 20

16 Wereles 1 unit 0 0

17 Kipas Angin 1 unit 0 0

18 AC 1 unit 1 unit 100

19 LCD Projector 1 unit 1 unit 100

20 Layar LCD

21 Mesin tik 3 unit 0 0

22 Faximile 1 unit 1 unit 100

23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100

24 Layar LCD 1 unit 1 unit 100

25 Kursi lipat 20 bh 20 bh 100

26 Meja LCD 1 buah 1 buah 100

27 Brankas 1 buah 1 buah 100

28 Elatase 1 buah 1 buah 100

29 Printer 0 0 0

III Alat-alat angkutan

1 Kendaraan Roda 4 3 unit 2 unit 66,67

2 Kendaraan Roda 2 9 unit 6 unit 66,67

Jumlah


8

Gambar 1.7

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo

1.4.3 Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan

dilaksanakan

a. SOP Pengelolaan Surat Masuk;

b. SOP Pengelolaan Surat Keluar;

c. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan

d. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting

e. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

f. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD

g. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

h. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM

i. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi

j. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi

k. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

l. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

m. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan

n. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

o. SOP Fasilitasi Permodalan

p. SOP penyusunan RKT

q. SOP Barang Inventaris

r. SOP Barang Persediaan

s. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi

t. SOP Penerimaan PAD

u. SOP pengelolaan website

v. SOP Penghapusan Barang

w. SOP Pramu kantor

x. SOP renstra


9

y. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah

z. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)

1.5 Keuangan

Gambar 1.8 Proporsi Anggaran Dinkop UMKM

Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.063.779.873 (94%) terdiri

dari belanja langsung dan tidak langsung serta dari dana dekonsentrasi sebesar

Rp. 190.503.000 (14%).

I.6. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 adalah

sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan

dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi

kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.


10

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/Manfaat

LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan

UMKM Kulon Progo, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan

Sistematika penulisan LAKIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana

strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab

disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih

instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan

capaian visi dan misi instansi

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,

evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya

menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara

memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan

yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana

dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan,

termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan

masalah

LAMPIRAN


11

II.1 Perencanaan Strategis

enetapan visi dan misi menjadi salah satu komponen penting di dalam

usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya

pada institusi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Hal

tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Permen PAN-RB No. 29

Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perencanaan strategis

merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja,

Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang

terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai

pada pelaporan kinerja.

Visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi,

dan kebijakan pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM. Korelasi dan

keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka

penyelarasan target-target pembangunan.

II.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2011 – 2016.

Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten

Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi

Bupati terpilih tahun 2011 –2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon

Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

berdasarkan iman taqwa”.

Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas

Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 yaitu :

a. Visi

”Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing

menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat”

Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut :

P

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA


12

1. Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian

masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan

peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target

indikator kinerja yang direncanakan.

2. Koperasi dan UMKM adalah :

Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang.

3. Tangguh adalah Koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan bangkit

lagi dalam situasi tersulit sekalipun.

4. Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing

atau mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta

memasarkan produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul

dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan

menonjolkan keuanggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga

lebih baik dari daerah lainnya.

5. Kemandirian adalah kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat

serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

6. Keadilan adalah hasil pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat

dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan

kesejahteraan dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi ekonomi kepada

seluruh elemen masyarakat.

7. Kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang tercukupi

kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan,

kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

c. Nilai

Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini bersama di dalam

organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai

yang dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua


13

stakeholder yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Kebersamaan

2. Keterbukaan/Transparan

3. Kekeluargaan

4. Kejujuran dan Moralitas

5. Kedisiplinan

6. Profesionalitas

7. Kreatif dan inovatif

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

II.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai

visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM

II.2.1.2 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun

secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal -hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa

tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi dan misi

yang telah ditetapkan, maka sasaran -sasaran strategis yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM


14

Tabel 2.1

Target sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2012 dan 2016

II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus

dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

II.1.3.1 Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang

dilakukan adalah:

1. Peningkatan kemampuan aparatur untuk memaksimalkan tugas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya .

2. Peningkatan pembinaan secara efektif dan efisien

3. Peningkatan pelayanan perijinan.

4. Peningkatan capacity building UMKM.

5. Peningkatan Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha

II.1.3.2 Kebijakan

1. Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota,

konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek

pemeringkatan

2. Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,

desain dan teknologi

3. Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana

prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan

berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

II.1.3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif

a. Peningkatan kerjasama di bidang HKI

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

a.Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah

b.Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM

c.Pengembangan Usaha KUMKM

3. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan KUMKM

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Tahun awal (2012)

Kondisi Akhir (2016

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Juta Rp. 453.58 459.8

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

% 39.12 43.2


15

a. Revitalisasi/Pendataan KUMKM

b. Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

c. Pelayananan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran

Koperasi

d. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

e. Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Kopera

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya

kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM


Juta Rp.

476.33


% 40

II.2 Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran.

Dalam penyusunan penetepan kinerja instansi mengacu pada renstra, RKT,

IKU, dan anggaran atau DPS. Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM tahun

2013 ditunjukkan pada tabel berikut:

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.

Misi : Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pembinaan secara efektif dan efisien

Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan

Peningkatan capacity building UMKM.

Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi


16

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya kualitas

kelembagaan Koperasi

dan UMKM


Juta Rp. 476.33 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan kompetitif

Rp. 52.802.050,-

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Rp. 14.901.350,-


% 40 Peningkatan kerjasama di Bidang HAKI Rp. 39.900.700,-

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi KUMKM

Rp. 629.744.200,-

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana

Pemerintah

Rp. 9.621.650,-

Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama

usaha bagi KUMKM

Rp. 19.042.500,-

Pengembangan Usaha KUMKM Rp. 580.788.700,-

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk KUMKM Rp. 20.291.350,-

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan KUMKM Rp. 225.420.150,-

Revitalisasi/Pendataan KUMKM Rp. 14.100.050,-

Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Rp. 111.961.950,-

Pelayananan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi

Rp. 15.755.800,-

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 36.847.150,-

Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Koperasi

Rp. 46.755.200,-

Jumlah Anggaran Non Ex. BAU : Rp. 909.966.400,-

Tabel 2.4

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013


17

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun 2013 Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan Dana APBD

Kabupaten sebesar Rp. 3.063.779.873,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 1.872.031.716 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.191.748.157.

Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UMKM;

Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM

Tahun 2013

No. Uraian Rencana (RP) %

1. Belanja tidak langsung 1.872.031.716 61,10

2. Belanja langsung 1.191.748.157 38,90

Jumlah 3.063.779.873

Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp.

1.191.748.157 yang dilaksanakan dengan 8 program. Berikut tabel Alokasi

anggaran Per Sasaran strategis.

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Anggaran % Keterangan

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

1.191.748.157

38,90

Dilaksanakan dengan 5

program Ex. BAU dan 3 program urusan


18

III.1 Capaian Kinerja

inas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu dinas teknis

pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang

terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai

maupun ketidakberhasilan pada tahun 2013.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur

berdasarkan Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,

dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan

kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM beserta target

capaian realisasinya .

Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan

mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013 yang

D

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA


19

telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur

dalam rangka pengumpulan data kinerjayang hasilnya memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok

ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM

beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2

berikut

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2013

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Persentase (%)

Kriteria/ Kode

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

Koperasi dan

UMKM


Juta Rp. 476.33 476.33 100


% 40 40 100


20

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sektor koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti

terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu

sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi

dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan

hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas

Koperasi dan UMKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia

usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UMKM dapat berjalan

sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor

ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang

terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat

menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap

kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program

pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan

umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian

Kabupaten Kulon Progo.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan

Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang

sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.

III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

memiliki 2 indikator yaitu nilai Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang

difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.

III.2.1.1 Pertumbuhan jumlah omset yang difasilitasi


21

Tabel 3.4

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2013

No. Indikator Kinerja

Capaian 2012

Tahun 2013 Target Akhir

Renstra

(2016)

Capaian s/d 2013 terhadap 2016 (%)

Satuan Target Realisasi

Persen

1. Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

453.58 Juta Rp.

476.33 476.33 100 459.8 103,5

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut :

“((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah

KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi

sektor riil yang difasilitasi ))/2”

Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi

yang difasilitasi tahun 2013 mencapai 100 % dari target Rp. 476.325.564,-

yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp.

157.183.356.026,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.

15.243.011.533,-. Kondisi Ini menunjukan pelayanan Koperasi terhadap

anggota terlaksana dengan optimal dan kegiatan simpan pinjam serta

produksi yang dilaksanakan oleh Koperasi berjalan dengan baik.

Gambar 3.1

Koperasi Kredit Pinunjul (Koperasi Simpan Pinjam) dan KSU Jatirogo (Koperasi sektor riil)


22

III.2.1.1 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Tabel 3.5

Capaian Indikator Sasaran tahun 2013

No.

Indikator Kinerja

Capaian 2012

Tahun 2013 Target Akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2013

terhadap 2016

(%)

Satuan

Target

Realisasi

Persentase

1. Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

39.12 % 40 40 100 43.2 92,59

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut:

“(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet

awal (sebelum difasilitasi)x100%”

Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang

difasilitasi mencapai 100% dari target sebesar 40 % dengan rincian jumlah

omset awal UMKM sebesar Rp. 13.944.748.146,- menjadi Rp.

19.522.647.404,-. Kondisi ini menunjukan efektifitas pengelolaan bantuan dari

Pemerintah yang meliputi bantuan sosial, pinjaman lunak, pendampingan dan

pelatihan.

Gambar 3.2

UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo


23

III.2.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM

saat ini adalah:

III.2.2.1 Permasalahan

a) Ada beberapa Koperasi yang belum melaksanakan RAT

b) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas

berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen

Koperasi.

c) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti

bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang

agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas

dan belum optimal.

d) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya

terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang

e) Beberapa LKM atau Kelompok Pra Koperasi belum

mengajukan Badan Hukum

f) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses,

pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan

usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta

pengembangan manajemen

III.2.2.2 Solusi

a) Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan

koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh

Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang

terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–

kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen,

usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum

Koperasi.


24

Gambar 3.3

Temu Usaha hasil Kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM dengan Bank Indonesia

b) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan

melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan,

pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim

usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana

prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan,

kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan

kelembagaan.

c) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

d) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra

Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih

menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan

UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009,

Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan

Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro


25

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013 untuk belanja

tidak langsung adalah sebesar 92,65 % dari anggaran sebesar Rp. 1.872.031.716

realisasi sebesar Rp. 1.734.500.139 dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar

Rp. 1.156.073.286 dari anggaran sebesar Rp. 1.191.748.157 atau 97,01%.

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

No.

Uraian Rencana (RP) Realisasi %

1. Belanja tidak langsung 1.872.031.716 1.734.500.139 92,65

2. Belanja langsung 1.191.748.157 1.156.073.286 97,01

Jumlah 3.063.779.873 2.890.573.425 94,35

Sedangkan untuk anggaran belanja langsung per sasaran strategis yaitu

sebesar Rp. 1.191.748.157 dan realisasi sebesar Rp. 1.156.073.286 atau mencapai

97,01%.

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis

Tahun 2013

No. Sasaran Anggaran Realisasi %

1. Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

1.191.748.157 1.156.073.286 97,01


26

IV.1. Kesimpulan

inas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana

Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3

Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

kerja Dinas Daerah.

Pada Tahun 2013 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai

program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2013,

Renstra dan RPJMD 2011-2016. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

progo Tahun 2013 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 3.063.779.873,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp 2.890.573.425,- (94,35%). Program dan Kegiatan

Urusan Koperasi dan UMKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran

RPJMD 2011-2016 yaitu; meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya

saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan Koperasi dengan beberapa

indikator kinerja meliputi : Peningkatan jumlah UMKM, KUMKM yang

melaksanakan kemitraan, Jumlah Koperasi, Jumlah koperasi sehat dan cukup

sehat, jumlah Koperasi aktif dan Peningkatan kuantitas modal KUMKM.

IV.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya

kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan

khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.

3. Keterbatasan ketersediaan anggaran

4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam

aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.

5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk

jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.

D

BAB IV

PENUTUP


27

6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana

mestinya.

7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

IV.3. SARAN

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan

program/kegiatan pada Tahun 2013 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi

pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk

mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu

ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya

dalam hal :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat

formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi.

2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal

dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan

dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.

3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil

menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena

sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo

dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang

cukup besar.

Wates, 2 Januari 2014 Kepala

Drs. SUMARSANA, M. Si

Pembina Tk I/IVb

NIP. 19630901 198303 1 003


28

LAMPIRAN;

1. Daftar UMKM yang memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

No Nama

Pengusul/Merk

Dagang

Jenis Produk Alamat

1 Wakijah Makanan Ringan/Snack Banaran, Galur

2 Nur Suwandari Bakso Rusuk Wates

3 Yunas Dwi W/KOI Fotografi Wates

4 Sunarti, Sumber

Rejeki

Snack/rengginang Banjaroyo,

Kalibawang

5 Kasilah /queen Makanan Ringan/Katering Sendangsari,

Pengasih

6 Ngadiyati/YASMIN Souvenir Wates

2. Data Perkembangan UMKM Tahun 2012-2013

No Sektor Ekonomi

2011 2012 2013

1 Pertanian, Peternakan

Kehutanan dan Perikanan 1.449 1.525 1.654

2 Pertambangan dan Penggalian 142 37 33

3 Industri Pengolahan 20.181 20.325 20.498

4 Bangunan 148 211 207

5 Perdagangan, Hotel dan

Restoran

a. Hotel dan Restoran 1.113 131 59

b. Pedagang Pasar 1.321 1.321 1.321

c. Pedagang di luar pasar 3.385 9.336 9.336

c. Pedaki 113 113 113

6 Pengangkutan dan Komunikasi 946 390 95

7 Jasa-jasa 1.111 42 75

Jumlah 29.909 31.906 33.391


29

3. Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2013

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana (Rp.) Sumber Dana

I Hibah/Bansos kementerian Koperasi dan UKM

1 Revitalisasi Pasar Tradisional, Koperasi Konsumen Cikli Mandiri

Kulur, Temon, 900.000.000 APBN

2 UKM Mart untuk KUD ‘Sdosubur” dan Koperasi “Al-Amin”

Samigaluh 130.000.000 APBN

3 Budidaya Kedelai untuk KUD Sarimulyo

Nanggulan 55.000.000 APBN

4 Pengembangan Ternak Sapi untuk KSU Kubaweta

Kulwaru, Wates 325.000.000 APBN

5 Budidaya Holtikultura (Melon) untuk KUD Sidoluhur

Panjatan 50.000.000 APBN

6 Pengembangan Usaha UKM Sentra yang berorientasi Eksport untuk KSU Lancar

Sentolo 50.000.000 APBN

7 Bansos Penguatan modal untuk Kopinkra Tenun Mumbul

Kalibawang 50.000.000 APBN

8. Bansos Penguatan modal untuk KSU Binangun

Pengasih 50.000.000 APBN

9. Bansos Penguatan modal Kopwan Dahlia

Galur 50.000.000 APBN

1.660.000.000

II Penguatan Modal

1 KSU BMT SPA Sentolo 2.000.000.000 BLU-LPDB/APBN

2 KSU BMT Al-Azka Samigaluh 200.000.000 BLU-LPDB/APBN

3 KSU BMT Bina Sejahtera Lendah 2.000.000.000 BLU-LPDB/APBN

4 Kopdit Pinunjul Nanggulan 2.000.000.000 BLU-LPDB/APBN


30


5 KSU Rizki Barokah Sejahtera

Lendah 350.000.000 BLU-LPDB/APBN

6 KJKS Muthia Wates 125.000.000 BLU-LPDB/APBN

7 KSU Jatirogo Sentolo 800.000.000 BLU-LPDB/APBN

8 Kopkar Rukun BRI Wates 500.000.000 BLU-LPDB/APBN

9 KUD Sidosubur Samigaluh 800.000.000 BLU-LPDB/APBN

10 KSU BMT Amalia Insani Temon 500.000.000 BLU-LPDB/APBN

11 KSU BMT Menoreh Sejahtera

Nanggulan 750.000.000 BLU-LPDB/APBN

12 KSP Sido Subur Samigaluh 750.000.000 BLU-LPDB/APBN

13 Bank Pasar untuk Koperasi dan UMKM

KP 5.000.000.000 BLU-LPDB/APBN

15.775.000.000

III PKBL BUMN

1 14 UMKM Kulon Progo 375.000.000 Bank Mandiri

375.000.000

IV Pinjaman Lunak bunga: 3%

1 KJKS Mitrasalam Kalibawang 50.000.000 APBD Prop.

2 KJKS Artha Nirmala Ashana Panjatan 50.000.000 APBD Prop

3 KSU BMT Giri Makmur Girimulyo 50.000.000 APBD Prop

4 Kop. Dwima Samigaluh 50.000.000 APBD Prop

5 KSU Trijata Wates 100.000.000 APBD Prop

6 KSU Lestari Adi Galur 50.000.000 APBD Prop

7 Kop. SAE Nanggulan 50.000.000 APBD Prop


31


8 KSU Lancar Sentolo 50.000.000 APBD Prop

9 KSP sidosubur Samigaluh 100.000.000 APBD Prop

10 KKT Tani Mulyo Sentolo 50.000.000 APBD Prop

11 KSU BMT Karomah Temon 50.000.000 APBD Prop

12 Kopwan Perintis Pengasih 50.000.000 APBD Prop

13 Primkopau Satrad Temon 100.000.000 APBD Prop

14 KSU BMT RBS Lendah 50.000.000 APBD Prop

15 Kopdit Pinunjul Nanggulan 500.000.000 APBD Prop

1.350.000.000

V Bantuan Peralatan

1 Sarana Prasarana bagi UMKM

30 UMKM KP 273.999.000 APBD Kab

2 Bantuan Tenda APBD Kab

2 Kelompok UMKM (Kerns dan Maju Mapan)

Wates 146.610.000 APBD Kab

420.609.000

VI Bansos/Hibah

1 KUD Harapan Temon 100.000.000 APBD Kab

2 KUD Gangsar Sentolo 100.000.000 APBD Kab

200.000.000

VII MOU Bank Indonesia

1 Bantuan IPAL Batik BI

Koperba Citra Mandiri Lendah 175.000.000

2 Fasilitasi Modal Usaha BI

Koperba Citra Mandiri Lendah 50.000.000

3 Penyempurnaan Gudang BI

KSU jatirogo Sentolo

181.271.000

4 Bantuan Oven BI

KSU Jatirogo Sentolo 69.300.000

5 Fasilitasi Alat BI


32


produksi/Ayakan


6 Pembuatan Dapur Higienis BI


540.296.000

Total Non KUR 20.320.905.000

VIII

Kredit Usaha Rakyat

1 10.914 UMKM Kulon Progo 74.547.450.000 BRI

2 54 UMKM Kulon Progo 5.155.000.000 BPD

79.702.450.000

Total 100.023.355.000

4. Koperasi Baru Tahun 2013

No Nama Koperasi Badan Hukum Alamat

1 KSP Dadi Makmur No. BH: 72/BH/XV.3/III/2013 tanggal 25 Maret 2013

Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulon Progo

2 Kop Konsumen Cikli Mandiri

No BH: 73/BH/XV.3/III/2013 tanggal 26 Maret 2013

Kulur, Temon, Kulon Progo

3 Koperasi Produsen Inpoktani Manunggal Roso

No BH: 74/BH/XV.3/IV/2013 tanggal 12 April 2013

Karangwuluh, Temon, Kulon Progo

4 Koperasi Produsen Arum Lestari

No BH: 75/BH/XV.3/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013

Madigondo, Sidoarjo, Samigaluh, Kulon Progo

5 Koperasi Produsen Umbi Lestari

No BH: 76/BH/XV.3/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013

Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo

6 KSP Harum Metati No BH: 77/BH/XV.3/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013

Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo

7 Koperasi Produsen Mitra Tani

No. BH: 78/BH/XV.3/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013

Depok Dsn IV Panjatan , Kulon Progo

8 9

Koperasi Produsen ISM Gempita Mandiri

No BH: 79/BH/XV.3/IX/2013

Kalirejo, Kokap, Kulon Progo


33

5. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2013

No. Uraian Satuan 2012 2013 %

1 Jumlah Koperasi Unit 345 353 2,32

2 Jumlah anggota Orang 82.305 80.109 -2,67

3 Jumlah simpanan Rp. 59.531.190.000 76.795.982.000 29,00

4 Jumlah modal

sendiri Rp. 61.292.026.000 67.548.123.000

10,21

5 Jumlah modal luar Rp. 108.490.589.000 124.627.195.000 14,87

6 Volume usaha Rp. 133.982.067.000 154.030.027.000 14,96

7 Jumlah SHU Rp. 3.177.396.000 4.363.854.000 37,34

8 Jumlah asset Rp. 172.960.012.000 196.539.173.000 13,63

6. Data Koperasi Aktif Tahun 2011-2013

No Kecamatan 2011 2012 2013

Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %

1 Temon 22 23 95,65 22 22 100 22 23 91,67

2 Wates 85 93 91,4 89 96 92,708 92 98 94,85

3 Panjatan 17 18 94,44 16 17 94,118 17 18 94,44

4 Galur 22 25 88 22 24 91,667 22 24 91,67

5 Lendah 13 15 86,67 14 16 87,5 14 16 87,50

6 Sentolo 25 27 92,59 27 29 93,103 25 27 92,59

7 Pengasih 43 44 97,73 43 46 93,478 47 50 94,00

8 Kokap 23 24 95,83 23 25 92 24 26 92,31

9 Girimulyo 10 13 76,92 10 13 76,923 10 13 76,92

10 Nanggulan 18 18 100 18 18 100 18 18 100,00

11 Kalibawang 15 17 88,24 17 19 89,474 17 19 89,47

12 Samigaluh 16 19 84,21 17 20 85 18 21 85,71

Jumlah 309 336 91,96 318 345 92,17 326 353 92,35

tanggal 13 September 2013

10 KSP KAPSUL No BH : 80/BH/XV.3/IX/2013 tanggal 13 September 2013

Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo

Koperasi Jasa Bangkit No BH : 81/BH/XV.3/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013

Triharjo, Wates, Kulon Progo


34

7. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

No Tahun

Jumla

h

yang

dinilai

Predikat Kesehatan

Sehat Cukup Sehat Kurang

sehat Tidak sehat

Jml % Jml % Jml % Jml %

1 2011 273 123 45,05 130 47,61 20 7,32 0 0

2. 2012 275 125 45,45 132 48 18 6,54 0 0

3. 2013 275 136 49,45 127 46,18 12 4,36 0 0

8. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM selama tahun 2012

adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Propinsi

1) Peringkat ketiga Kelompok Koperasi Konsumen Penghargaan

Koperasi Berprestasi di raih oleh KSU " Al Amin " Samigaluh.

2) Peringkat pertama Kelompok Koperasi Produsen Penghargaan

Koperasi Berprestasi di raih oleh KSU "Tunas Maju" Samigaluh.

3) Peringkat Ketiga Kelompok Koperasi Jasa Penghargaan Koperasi

Berprestasi oleh KUD "Makmur" Lendah

4) Juara pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat SMP di raih

oleh SMP N 1 Pengasih

5) Juara Harapan pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat SMA

di raih oleh SMA N 1 Wates

6) Juara Harapan pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat

Perguruan Tinggi di raih oleh IKIP PGRI Wates

2. Tingkat Nasional

1).Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh

Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

2). Bapak Ngatimin, wakil ketua Dekopinda Kabupaten Kulon Progo

memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan

UKM RI

3). KSU Tunas Maju, Samigaluh memperoleh penghargaan Koperasi

Berprestasi

4). KSU tenun Mumbul, Kalibawang memperoleh penghargaan Koperasi

Berprestasi


35

bab i pendahuluan - koperasi.kulonprogokab.go.idkoperasi.kulonprogokab.go.id/files/lakip 2013...

Documents