bab i pendahuluan 1.1 latar belakang -...

Rencana Strategis 2010-2015

Inspektorat Daerah Kab.Barru 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai

dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan

aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah

daerah. Peluang dan persaingan global dengan memberikan peluang

seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu system

penyelenggaraan pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

“Pemerintahan Daerah”, memaparkan tentang pembentukan daerah,

kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan

pemerintah dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan

daerah.

Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah

diwajibkan untuk menyusun rencana strategi sebagaimana yang telah



diamanatkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2004. Renstra Inspektorat

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan disusun sesuai dengan fungsinya dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan renstra mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat

indikatif.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008

Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Barru, yaitu :

1. Tersedianya rumusan program strategis untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun



2. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat

Daerah.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barru

Tahun 2010 - 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Barru Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, Inspektorat merupakan

unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh

Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab

langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari Inspektorat dibantu oleh Sekretaris, Inspektur

Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru adalah

melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Daerah Kabupaten

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan Program Pengawasan

b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan



c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas

Pengawasan.

d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Inspektorat

e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Inspektur Pembantu

Wilayah adalah :

a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat dalam

menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Inspektorat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan

program kerja pengawasan.

b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan

hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.

c) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis

fungsional .

d) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian data

dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.

e) Pelaksanaan urusan umum, keuangan, surat menyurat dan rumah

tangga.



b. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

kasus pengaduan. Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan

tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

a) Pengusulan Program Pengawasan.

b) Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan.

c) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah.

d) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas

Pengawasan.

2. Susunan organisasi

Susunan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Barru,terdiri dari :

1. Inspektur

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Sub Bagian Administrasi Umum



3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan

b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan

c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :




5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :




6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :




7. Kelompok Jabatan Fungsionl



3. Bagan Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARRU

SESUAI DENGAN PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 06 TAHUN 2008 TANGGAL 21 JULI 2008

K e p a l a (Kosong)

Sekretariat (Terisi)

Kelompok Jabatan

Fungsional

Subbag Perencanaan

(Kosong)

Subbag Evaluasi & Pelapoan (Kosong)

Subbag Adm.Umum

(Kosong)

Inspektur Pembantu Wil.I

(Terisi)

Inspektur Pembantu Wil.II

(Terisi) )

Inspektur Pembantu Wil.IIII

(Terisi)

Inspektur Pembantu Wilayah IV

(Terisi)

Seksi Pengawasan Pem.Bidang

Pembangunan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang

Pemerintahan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang Kemasyarakatan

(Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang


Seksi Peng.Pem.Bidang.

Pemerintahn (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidng Kemayaraktan

(Lowong)

Seksi Pengawasan. Pem.Bidang




Seksi Pengawasan Pem.Bidng

Kemasyarakatan (Lowong)



Seksi Pengawsan Pem.Bidang


Seksi Peng. Pemerintahan Bidang

Kemasyaraktan (Lowong)



2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Inspektorat Daerah sebanyak

31 personil yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional

Auditor (PFA) dan Fungsional Umum dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan Jenis Kelamin

Total Orang Laki-laki Perempuan

IV/b 1 - 1

IV/a - 2 2

III/d 2 2 4

III/c 2 2 4

III/b 4 4 8

III/a 5 2 7

II/d - 1 1

II/c 1 1 2

II/b 1 1 2

Jumlah 16 15 31



Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Uraian Jumlah Orang Keterangan

1 S1 Administrasi 8

2 S1 Hukum 1

3 S1 Teknik 4

4 S1 Ekonomi 8

5 S1 Psikologi 2

6 DIII 3

7 SMA 1

8 SMEA 2

9 STM 2

Jumlah 31


Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Struktural

No. Uraian Jumlah Keterangan

1. Diklatpin II 1 orang

1. Diklapim III 3 orang

2. Diklatpim IV 7 orang




Berdasarkan Diklat Fungsional


1. Jabatan Fungsional Auditor

Tingkat Trampil

4 orang


Tingkat Pembentukan Auditor

Ahli

9 orang


Ketua Tim

2 orang

4. Jabatan Fungsional Tingkat

Pengendali Teknis

2 orang

Tabel 2.5 Formasi Jabatan Berdasarkan Eselon

Lingkup Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2010

Eselon

Formasi Jabatan

Tersedia Terisi Belum Terisi

I II

III IV

- 1

5 15

-

- 5 -

-

1 -

15 Jumlah 21 5 16




Berdasarkan Jabatan Fungsional

No. Jabatan Jumlah Keterangan

1. Auditor Ahli Muda 1 orang

2. Auditor Penyelia 4 orang

3. Auditor Pelaksana

Lanjutan

1 orang

Jumlah 6 orang


Berdasarkan Fungsional Umum


1. Fungsional Umum 19 orang

Jumlah 19 orang

f. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Daerah Kabupaten Barru didukung Sarana dan Prasarana sebagai

berikut :



Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Inspektorat


Baik Rusak

I. ALAT-ALAT ANGKUTAN

1.Roda Empat 1 1 -

2.Roda Dua 8 8 -

II. ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

1.Lemari Kaca 2 2 -

2.Lemari Kayu 4 4 -

3.Lemari Arsip 4 Pintu 4 4 -

4.Lemari Arsip 2 Pintu 1 1 -

5.Filling Kabinet 14 14 -

6.Brangkas 2 2 -

7.Meja ½ Biro 20 20 -

8.Meja Biro 5 5 -

9.Kursi Pimpinan 3 3 -

10.Kursi Lipat 26 26 -

11.Kursi Putar 7 7 -

12.Kipas Angin 5 3 2

13.Pemotong Kertas 1 1 -



14.Komputer 6 3 4

15.Faximili 2 2 -

16.Printer 6 3 3

17.Laptop 7 4 3

18.Rol Meter 50X165 5 1 4

19.Rol Meter 7,5 X 25 5 3 2

19.Palu 2 1 1

20.Linggis 2 2 -

21.Kursi Pimpinan 4 2 2

22. Kursi Tangan Staf 20 20 -

23.AC Split LG 2 1 1

24.Kursi Putura 12 12 -

25.Kursi Kerja 5 5 -

26.Kursi Rapat 6 6 -

27.Meja Kerja 3 3 -

28. Meja Kerja Pimpinan 3 3 -

29.Meja Rapat 8 8

30.Mesin Ketik Olivetti 3 2 1

31.Lemari/Brother 6 6 -

III. ALAT-ALAT STUDIO

1. Kamera Digital 1 1 -



2. LCD Projektor 1 1 -

3. Handycam 1 1 -

4.Sound System 1 1 -

IV. ALAT-ALAT LABORATORIUM

1. Digital Fortable Hardness 1 1 -

2. Snore Rubber Hardness 1 1 -

3. Alat Tes Beton 1 1 -

IV BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN

1.Buku-buku Peraturan 92 92 -

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian target kinerja Pelayanan SKPD dalam kurun waktu 5

(lima) tahun belum memberikan hasil yang memuaskan, hal ini terlihat

masih adanya target kinerja yang tidak tercapai. Adapun target yang

telah tercapai adalah persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan serta persentase peningkatan akuntabilitas

instansi pemerintah, sedangkan yang belum tercapai adalah persentase

jumlah temuan berkurang. Pencapaian target yang belum sesuai

diharapkan dikarenakan keterbatasan tenaga khususnya staf yang telah

lulus Sertifikasi Penjenjangan Tingkat Ketua Tim. Dari 31 orang staf yang



ada di Inspektorat yang telah lulus sertifikasi penjenjangan Ketua Tim

sebanyak 3 orang.

Rasio anggaran Inspektorat sejak Tahun 2006 s.d. 2010 senantiasa

memberikan gambaran yang cukup baik. Meskipun pertumbuhan pada

Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan hal ini dikarenakan

pengajuan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Penurunan

anggaran pada Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2010 disebabkan oleh

pada Tahun 2008 dialokasikan belanja modal berupa pengadaan

kendaraan roda empat sedangkan Tahun 2009 tidak ada lagi belanja

modal untuk pengadaan kendaraan. Meskipun demikian secara

keseluruhan rata-rata pertumbuhan anggaran Inspektorat lima tahun

terakhir cukup memadai. Capaian indikator kinerja Inspektorat periode

tahun 2007 s.d. 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2007-2010

No. Indikaor

Sasaran

Target

Realisasi

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1. Persentase SKPD yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

40 % 20 % 20 % 20 % 40 % 13,55 % 12 % 14 %



2. Persentase Hasil Pengawasan yang di Tindak Lanjuti

20 % 20 % 20 % 20 % 15 ,6 % 18,2 % 15,29 % 15 %

3. Persentase Pelanggaran Disiplin dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani

16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 13,97 % 0 % 0 %



BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru adalah adanya keterbatasan

Sumber Daya dan Sarana dan Prasarana. Sumber daya yang ada pada

Inspektorat dari segi kuantitas sudah memadai, namun dalam

pelaksanaan tugas harus ditunjang dengan kompetensi yang dimiliki oleh

pegawai.

Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh aparat Inspektorat adalah masih

terbatasnya pegawai yang telah lulus Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim

sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah SKPD yang diperiksa setiap

tahunnya berkurang. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya

adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagaimana diketahui

bahwa tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan dan

salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah kesulitan untuk

menjangkau wilayah-wilayah terpencil karena keterbatasan alat

transportasi yang dimiliki.



3.2 Penentuan Isu-isu strategis

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelayanan SKPD

belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dikarenakan oleh masih

kurangnya staf Inspektorat yang telah lulus sertifikasi penjenjangan ketua

tim dan masih terbatasnya sarana dan prasarana berupa kendaraan

operasional. Dalam Menganalisis lingkungan strategis, maka Inspektorat

menggunakan methode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran

untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan

memperhitungkan potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).

Lingkungan Internal yang menjadi kekuatan adalah :

1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN.

2. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai

3. Adanya tugas dan fungsi yang jelas.

Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Inspektorat yang belum

memadai.

2. Dana yang belum memadai.

3. Sarana dan Prasarana yang masih kurang.



Lingkungan Eksternal yang menjadi Peluang adalah:

1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 Pemerintahan yang Bersih dari KKN.

2. Adanya Perda tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan.

Lingkungan Eksternal yang menjadi ancaman adalah:

1. Disiplin kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai.

2. Pemeriksaan masih dianggap sebagai sarana untuk mencari-cari

kesalahan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum optimal.

Hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal diatas, digambarkan

dalam matriks berikut ini.

Internal Strength Weaknes

Eksternal

1. Adanya komitmen pimpinan

2. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai

3. Adanya tugas dan fungsi yang jelas

1. Kualitas sumber daya manusia Aparat Inspektorat yang belum memadai

2. Dana yang belum memadai

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai



Opportunities Strategi SO Strategi WO 1. Adanya UU No. 28

Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN

2. Adanya Perda tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat

3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan

Komitmen pimpinan yang mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat Inspektorat melaui Diklat yang berkesinambungan.

Threaths Strategi ST Strategi WT 1. Disiplin kerja

Aparat Pemerintah Daerah belum memadai

2. Pemeriksaan masih dianggap sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum optimal

Peningkatan Sistim Pengawasan Internal

Peningkatan Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Berdasarkan matriks tersebut di atas diperoleh 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi SO, Komitmen pimpinan yang mewujudkan pemerintahan

yang bersih.

2. Strategi WO, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat

Inspektorat melaui Diklat yang berkesinambungan.

3. Strategi ST, Peningkatan Sistim Pengawasan Internal.



4. Strategi WT,Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal maupun eksternal yang

menggunakan teknik analisis SWOT diatas, maka dapat

diidentifikasi beberapa Kunci Keberhasilan sebagai berikut :

1). Adanya Komitmen Pimpinan.

2).Tersedianya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

3). Adanya Tugas dan Fungsi yang jelas.

4). Adanya Sistem Diklat yang berkesinambungan.

5). Adanya Pedoman Operasi yang baku.

6). Adanya UU No. 28 Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari

KKN.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KAB.BARRU

VISI INSPEKTORAT

‘’MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, PENGAWASAN YANG

PROFESIONAL DAN TAAT AZAS”.

Makna Visi tersebut adalah :

1. Pemerintahan yang Baik mengandung makna bahwa Inspektorat

memiliki kewajiban moral sebagai lembaga pengawasan Internal

Pemerintah Kabupaten Barru untuk berada di garis depan

perwujudan good governance dengan bersikap pro aktif dan

terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan

menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan

prinsip prinsip accountability, equity, efectivness dan efisiency,

responsiveness serta transparency.

2. Pengawasan Profesional mengandung makna bahwa setiap aparat

pengawasan akan selalu meningkatkan kemampuannya dan dalam

setiap pelaksanaan tugas senantiasa melakukannya dengan suatu

landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral



dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai

tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Barru.

3. Taat Azas mengandung makna seluruh kegiatan yang dilakukan

mengacu pada ketentuan agama, hukum dan budaya/adat istiadat.

MISI INSPEKTORAT :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Meningkatkan kinerja instansi Pemerintah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan Inspektorat

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran Inspektorat

sebagaii berikut :

Tujuan

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan

budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial

kemasyarakatan.

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan

memuaskan masyarakat.

Sasaran

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/

kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.



Terciptanya pelayanan publik yang prima.

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka

strategi dan arah kebijakan Inspektorat meliputi:

Strategi

Meningkatkan Pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Meningkatkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Mengikutkan Aparat Inspektorat dalam Pendidikan dan Latihan.

Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)

Kebijakan

Pengawasan Tahunan dan Pengembangan Sumber Daya Aparat

Pengawasan.

Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut.

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang

langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Suatu

instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan strategi akan

mengadakan program kerja operasional pada fungsi-fungsinya.

Program kerja operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah

yaitu memiliki tenggang waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)

tahun atau bersifat tahunan saja. Penyusunan program kerja

operasional jangka menengah didasarkan atas visi,misi, tujuan dan

sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebagai pedoman

organisasi.

Untuk itu diperlukan program aksi yang dapat menunjang

organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau kegiatan instansi

pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang

telah dibuat yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 tahun . Kegiatan

yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi

dan memperbaiki program kerja operasional pemerintah yang

berdimensi waktu 5 tahunan. Aktivitas atau kegiatan Inspektorat yang

merupakan penjabaran dari program sebagaimana disebutkan di atas



untuk lima tahun kedepan periode 2010 - 2015 diuraikan sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kegiatannya

meliputi :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyedian Makan dan Minuman Harian

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang kegiatannya meliputi :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhitisar Realisasi Kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan Semesteran

Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Penyusunan RKA dan DPA

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kegiatannya

meliputi :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Makan dan Minuman Tamu/Rapat

Rapat-rapat Korrdinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang kegiatannya meliputi :

Monitoring dan Evaluasi

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang

kegiatannya meliputi :

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaa Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaa Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaa Rutin/Berkala Mebeuler

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang kegiatannya

meliputi :



Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

7. Program Mengintensipkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

yang kegiatannya meliputi :

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan

Masyarakat

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH yang kegiatannya meliputi :

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Tindak Lanjut Temuan

Koordinasi Pengawasan yan lebih Komprehensif

9. Program Peningkatan Pelayanan Publik yang kegiatannya

meliputi :

Penyusunan Standar Pelayanan

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang

kegiatannya meliputi :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

11. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan yang kegiatannya meliputi :

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.



Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Adapun rencana Program dan Kegiatan Inspektorat tahun 2011

s.d. 2015 terlampiran.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diuraikan

pada tabel berikut :

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir

periode RPJMD Tahun

2010 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tertibnya

Administrasi dan Keuangan

91,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 100 %

2 Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja

91,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 100 %

3. Persentase SKPD yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

27,6 % 12,48 % 12,48 % 12,48 % 12,48 % 12,48 % 85 %

4. Persentase hasil Pengawasan yang di Tindak Lanjuti

60 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 85 %

5. Tersusun dan Terimplementasi-kannya SOPP

0 % - 100 % - - - 100 %

6. Persentase Aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

64,44 % - 3,89 % 3,89 % 3,89 % 3,89 % 80 %

7. Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya

2,98 % 2,98 % 2,98 % 21,39 % 24,87 % 24,87 % 80 %



BAB VII

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1. PEDOMAN TRANSISI

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan rencana strategis Inspektorat Daerah Kab.Barrru Tahun

2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana

kerja Inspektorat 2016 dalam rangka penyusunan rancangan

anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2016 maka Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 juga

mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun

berikutnya.

2. Sekratariat, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dalam

lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban pula

menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun

berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi Tahun 2016 ke

dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis

Inspekorat Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Sekratariat, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dalam

lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk



melaksanakan program-program yang tertuang dalam rencana

strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015

dengan sebaik-baiknya.

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk menyusun

rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran

pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi,

misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD 2010 - 2015.

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban menjamin

konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah

Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 dengan rencana strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Barru.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program

rencana strategis 2010 - 2015, Inspektorat Daerah Kabupaten Barru

berkewajiban untuk melakukan penyelarasan terhadap penjabaran

rencana strategis 2010-2015 ke dalam rencana kerja tahunan.

5. Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -

2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan kinerja tahunan.



6. Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -

2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya

perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada,

apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal

lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk

dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD

dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Barru.

7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Inspektorat

Darah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan

daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Lamp. Rencana Strategis Inspektorat 2010-2015

IndikatorKinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (output)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 67 9 11 13 15 17 19 20 21

Terwujud nya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuas kan masyarakat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tertibnya Administrasi dan Keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

1.20 1.20.07 01. Program Pelayanan Admini strasi Perkantor an

Outcome : Dipertahan kannya Pelayanan Administrasi Perkantoran

91,66% 1,66 % 18.076 1,66 % 37.735 1,66 % 45.329 1,66 % 48.424 1,66 % 51.914 100 % 201.478 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output Jumlah surat dan LHP yang terkirim setiap tahunnya

500 buah 300 buah 18.076 320 buah 20.000 350 buah 25.000 350 buah 25.000 350 buah 25.000 71.120 buah 113.076 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output Tersedianya Alat Tulis Kantor

- - jenis - 18 Jenis 7.000 25 Jenis 8.000 30 Jenis 10.000 35 Jenis 12.000 108 Jenis 37.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output Tersedianya Barng cetakan dan Penggandaan

- - Jenis - 3 Jenis 4.000 3 Jenis 5.000 4 Jenis 5.500 4 Jenis 6.000 14 Jenis 20.500 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Output Jumlah orang kali/minuman

- - org - 34 org 6.735 37 org 7.329 40 org 7.924 45 org 8.914 156 org 30.902 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 06 Program Pening- katan Pengemba - ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome : Tersampai kannya Laporan Capaian Kinerja secara tepat waktu

5 Doku-men

5 Dokumen

2.000 5 Dokumen

2.000 5 Dokumen

2.000 5 Dokumen

2.000 5 Dokumen

2.000 30 Dokumen

10.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP)

1 Doku men

1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 6 Dokumen

2.500 Insp.Pemb.Wil . II

1.20 1.20.07 06.02 Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran

Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 6 Dokumen

2.500 Insp.Pem.Wil . II

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat

Kabupaten Barru

Tujuan SasaranIndikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan 2010 target

Tahun-2015

target target

10

Unit Kerja SKPD Pena ng

gung jawab

14

targettarget

Tahun-2014Lokasi

4

Kode

8 16 1812

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2011

target

Tahun-2012 Tahun-2013 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Page 1


Kegiatan (output)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Data Capaian

pada Tahun Awal


Tahun-2015

target target


gung jawab

targettarget

Tahun-2014LokasiKode


Tahun-2011

target


1.20 1.20.07 06.04 Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

1 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 1 Dokumen

500 6 Dokumen

2.500 Insp.Pem.Wil . II

1.20 1.20.07 06.06 Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA

Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA

2 2 Dokumen

500 2 Dokumen

500 2 Dokumen

500 2 Dokumen

500 2 Dokumen

500 12 Dokumen

2.500 Insp.Pem Wil . II

Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

1.20 1.20.07 01. Program Pelayanan Adminis trasi Perkan toran

Outcome Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

91,66% 1,66 % 86.230 1,66 % 110.700 1,66 % 117.750 1,66 % 127.550 1,66 % 149.400 100 % 591.630 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output Terlaksananya pembayaran rekening telepon

1 1 Jenis 6.000 1 Jenis 6.500 1 Jenis 7.000 1 Jenis 7.500 1 Jenis 8.000 1 Jenis 35.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Output Terlaksananya pembayaran Perizinan kendaran dinas operasional

9 8 Unit 1.050 9 Unit 1.500 9 Unit 2.000 9 Unit 3.000 9 Unit 7.550 53 Unit 15.100 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

1 1 org 3.620 1 org 4.000 1 org 4.250 1 org 4.500 1 org 4.750 1 org 21.120 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

4 4 Unit 5.000 4 Unit 5.250 6 Unit 5.500 8 Unit 6.000 10 Unit 6.500 36 Unit 28.250 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Output Tersedianya peralatan kantor

0 Jenis - 2 Jenis 8.000 3 Jenis 8.000 4 Jenis 10.000 6 Jenis 15.000 15 Jenis 41.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga

1 1 Jenis 400 1 Jenis 450 1 Jenis 500 1 Jenis 550 1 Jenis 600 6 Jenis 2.500 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output Tersedianya Bahan Bacaan/koran

4 Jenis 4 Jenis 2.340 4 Jenis 3.000 5 Jenis 3.500 5 Jenis 3.500 6 Jenis 4.500 28 Jenis 16.840 Sekre- tariat

Page 2


Kegiatan (output)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Data Capaian

pada Tahun Awal


Tahun-2015

target target


gung jawab

targettarget



Tahun-2011

target


1.20 1.20.07 01.17 Kegiatan Makan, Minum tamu dan rapat

Output Terlaksananya makan, minum tamu dan rapat

4 Kali 0 Kali - 4 Kali 2.000 4 Kali 2.000 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 20 Kali 9.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output Terlaksananya rapat koordinasi

8 Kali 17 Kali 67.820 20 Kali 80.000 25 Kali 85.000 30 Kali 90.000 35 Kali 100.000 135 127 422.820 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 06 Program Pening katan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan.

4 Lap 4 lap 2.500 4 lap 2.500 4 lap 3.500 4 Lap 3.500 4 Lap 3.500 24 lap 15.500 Insp. Pem Wil . II

1.20 1.20.07 06.05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Output Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 3.500 4 Kali 3.500 4 Kali 3.500 24 Kali 15.500 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 02 Program Peningka tan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome Ketersediaan Sarana dan Prasaana /Fasilitas kerja

0 Unit 3 Unit 18.475 32 Unit 37.000 28 Unit 40.250 67 Unit 82.500 97 Unit 105.000 245 Unit 283.225 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 02.07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor

0 Unit - Unit 2 Unit 2.000 3 Unit 3.000 3 Unit 4.000 8 Unit 4.500 16 Unit 13.500 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 02.09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0 Unit - Unit - Unit - 5 Unit 10.000 7 Unit 15.000 12 Unit 20.000 24 Unit 45.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Output Tersedianya Mebeleur Kantor

0 Unit 1 Unit 3.000 10 Unit 10.000 - Unit - 15 Unit 15.000 20 Unit 20.000 46 Unit 48.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Output Jumlah lusan pemeliharaan gedung kantor


1.20 1.20.07 02.24 Kegiatan Pemliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Output Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional


1.20 1.20.07 02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0 Unit - Unit 0 Unit - 5 Unit 1.500 10 Unit 2.000 15 Unit 3.000 30 Unit 6.500 Sekre- tariat

Page 3


Kegiatan (output)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Data Capaian

pada Tahun Awal


Tahun-2015

target target


gung jawab

targettarget



Tahun-2011

target


1.20 1.20.07 02.27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Output Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0 Unit - Unit 0 Unit - 5 Unit 10.000 7 Unit 15.000 12 Unit 20.000 24 Unit 45.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 02.29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

Output Terspenuhinya pemeliharaan Mebeleur Kantor

0 Unit 1 Unit 3.000 10 Unit 10.000 - Unit - 15 Unit 15.000 20 Unit 20.000 46 Unit 48.000 Sekre- tariat

Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabili-tas kinerja dari 12 % Pada tahun 2009 menjadi 90 % tahun 2015

1.20 1.20.07 20. Program Peningkat an Sistem Penga wasan Internal dan Pengendali an Pelaksana an Kebijakan KDH

Outcome Terwujudnya pemeriksaan komprehensif dan khu-sus

27,6% 12,48 % 407.279 12,48 % 532.000 12,48 % 532.000 12,48 % 532.000 12,48 % 532.000 90 % 2.535.279 Insp Pem. Wil I,II,III, IV

1.20 1.20.07 20.01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Output Laporan hasil Pemeriksaan

35 obrik 40 obrik 375.279 50 obrik 500.000 50 obrik 500.000 50 obrik 500.000 50 obrik 500.000 270 obrik 2.375.279 Insp. Pemb.Wil I,II,III, IV

1.20 1.20.07 20.02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Output Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

0 kasus 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 55 kasus 160.000 Insp.Pem Wil I,II,III,IV

1.20 1.20.07 24 Program Menginten-sipkanpenanganan pengduan masyarakat

Outcome Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Laporan Penangan Pengaduan

0 Pkt - Pkt - - Pkt - 1 Pkt 20.000 1 Pkt 25.000 1 Pkt 25.000 3 Pkt 70.000 Insp. Pemb.Wil I,II,III, IV

1.20 1.20.07 24.01 Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Output Terlaksananya Inpres No. 5 Tahun 2004

0 Pkt - Pkt - - Pkt 1 Pkt 20.000 1 Pkt 25.000 1 Pkt 25.000 3 Pkt 70.000 Insp.Pemb .Wil I,II,III, IV

Persentase Hasil Pe-ngawasan yang Tindak Lanjuti dari 19,60 % pada tahun 2009 menjadi 85 % pada tahun 2015

1.20 1.20.07 20. Program Peningktan Sistem Pengawa san Internal dan Pengen dalian Pelaksana an KDH

Outcome Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

60% 5 % 45.975 5 % 63.000 5 % 74.000 5 % 85.000 5 % 96.000 85 % 360.975 Insp.Pemb.Wil .I,II,III,IV

Page 4


Kegiatan (output)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Data Capaian

pada Tahun Awal


Tahun-2015

target target


gung jawab

targettarget



Tahun-2011

target


1.20 1.20.07 20.05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Output Menginventari- sir Temuan Pengawasan APFP.

2 Kali - Kali - 2 Kali 3.000 2 Kali 4.000 2 Kali 5.000 2 Kali 6.000 10 Kali 15.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 20.06 Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Output Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut

3 kali 3 kali 25.525 3 kali 30.000 3 kali 35.000 3 kali 40.000 3 kali 45.000 18 kali 175.525 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 20.07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Output Terlaksananya Koordinasi Pengawasan

3 kali 3 kali 20.450 3 kali 30.000 3 kali 35.000 3 kali 40.000 3 kali 45.000 18 kali 170.450 Sekre- tariat

Terciptanya Pelayanan Publik yang Prima

Tersusun dan terimplementasikannya SOP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

1.20 1.20.07 06.07 Program Peningka-tan Pelayanan Publik

Outcome Terujudnya Peningkatan Pelayanan Publik

0% - % - 100 % 3.000 - % - - % - - % - 100 % 3.000 Insp. Pem Wil . II

1.20 1.20.07 06.08 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan

Output Terlak- sananya Penyusunan Standar Playanan

- SOP - 1 SOP 3.000 - SOP - - SOP - - SOP - 1 SOP 3.000 Insp. Pem Wil . II

Persentase Aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional dari 64 % pada tahun 2009 menjadi 80 pada tahun 2015

1.20 1.20.07 05 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome Meningkat nya Jumlah Staf yang mengikuti Bintek

64,44% - % - 3,89 % 25.000 3,89 % 30.000 3,89 % 35.000 3,89 % 35.000 80 % 125.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan

Output Jumlah staf yang mengikuti Bintek

64% - % - 3 org 25.000 4 org 30.000 5 org 35.000 5 org 35.000 17 org 125.000 Sekre- tariat

Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya dari 58,46 % pada tahun 2009 menjai 95 % pada tahun 2015

1.20 1.20.07 21 Program Pening katan Profesi-onalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penga wasan

Outcome Meningkat nya Jumlah staf yang lulus sertifikasi

2,98% 2,98 % 31.280 2,98 % 60.000 21,39 % 70.000 24,87 % 80.000 24,87 % 80.000 80 % 290.000 Sekre- tariat

Page 5


Kegiatan (output)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Data Capaian

pada Tahun Awal


Tahun-2015

target target


gung jawab

targettarget



Tahun-2011

target


1.20 1.20.07 21.01 Kegiatan Pelatihan Pengembang-an Tenaga Pemerksa dan Aparatur Pengawasan

Output Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS

0 - org - 33 org 15.000 33 org 15.000 35 org 25.000 35 org 25.000 136 org 80.000 Sekre- tariat

1.20 1.20.07 21.02 Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Output Diikutkannya Aparat Inspektorat mengikuti Diklat

6 org 6 org 31.280 10 org 45.000 15 org 55.000 15 org 55.000 15 org 55.000 67 org 210.000 Sekre- tariat

Page 6

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang -...

Documents