ketika hukum mengatur hak atas hutan

Grahat NagaraYayasan Si lvagama

Kuningan, 21 Apr i l 2013

KETIKA HUKUM MENGATUR HAK

ATAS HUTAN

1HUKUM DAN

KONSTITUSIONALITAS PENGUASAAN HUTAN

OLEH NEGARA

“di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”

SEJARAH HUKUM

Saya berhak atas kayu

Jangan ditebang

Wajib dilindungi

Berwenang mengatur

Hutan dikelola tanpa keterl ibatan masyarakat ( terra nul l ius ) .

Masyarakat t idak memil ik i kompetensi saint ifi k untuk mengelola hutan secara mandir i .

J ika t idak dikelola, maka SDA hanya akan jadi “musium adat”.

SEJARAH PENGURUSAN HUTAN

1800. Inggris kehabisan kayu untuk berperang

Pertanian Perancis terkena

angin laut

1846. Belanda mulai kehabisan

kayu

Riset tentang “perubahan

iklim”

Belanda membawa ahl i hutan

membangun pola menanam hutan

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .”

DASAR KEWENANGAN NEGARA MENGATUR HUTAN

Pasal 33 (3) UUD 1945

Pengurusan (bestuuren)

Perencanaan

Pengelolaan

Pengawasan dan

Pengendalian

• Melakukan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

• Menyusun rencana makro kehutanan

• Perlindungan hutan• Penegakan hukum

• Pengaturan mengenai pengelolaan hutan

• Pemberian izin untuk pemanfaatan hutan

• Pengelolaan langsung melalui Badan Usaha Milik Negara

• Perencanaan Kehutanan,

• Pengelolaan hutan,

• Litbang, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan

• PengawasanPengurusa

n Kehutanan

• inventarisasi hutan; • pengukuhan kawasan

hutan; • penatagunaan

kawasan hutan; • pembentukan wilayah

pengelolaan hutan, • penyusunan rencana

kehutanan

Perencanaan

Kehutanan• Pemanfaatan

(HPH, HTI, RE)• Penggunaan

kawasan (pinjam pakai, TN)

• Pengelolaan tidak oleh negara (hutan hak, hutan adat)Pengelolaa

n Hutan

KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN

Menentukan siapa yang

mengelola hutan secara langsung


Inventarisasi

Pengukuhan

Penatagunaan

Pembentukan Wilayah

Pengelolaan

Rencana KehutananPenunjukan

Penataanbatas

Penetapan

PERENCANAAN

PENGELOLAAN


Kawasan Hutan

Bukan Kawasan

Hutan

Hutan NegaraHutan Hak

Hutan Adat

Hak atas tanah menurut UUPA (kecuali HGU)

Komunitas masy. hk. adat yang ‘diakui’

Bukan Kawasan

Hutan

KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER

DAYA HUTAN

Kawasan Hutan

Hutan Produksi

Hutan LindungHutan

Konservasi

HP

HPTHPK

Inti Rimba

Khusus

Penatagunaan

Penunjukan / Perubahan Peruntukan

Menentukan bagaimana

hutan dikelola

Penentuan zonasi dilakukan berdasarkan penataan zonasi.

Proses penentuan zonasi melibatkan unsur masyarakat dan ditetapkan melalui proses konsultasi publik sebelumnya yang disepakati bersama melalui Berita Acara.

PENENTUAN ZONASI TAMAN NASIONAL

Taman Nasional

Zona Inti

Zona Rimba

Zona Pemanfaatan

Zona Lain

Tradisional, religi, budaya dan sejarah, rehabilitasi,

khusus

Hak untuk menikmati lingkungan

hidup

Hak untuk mengakses sumberdaya

hutan

Hak untuk mengelola hasil

hutan


“Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.”

“bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumberkemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari”

Landasan filosofis

Pasal 36

Pasal 68

SEKTORALISME SDA

RTRWN

RTRWP

RTRWK

KWS. Hutan

Wil. Pertambangan

KLHS

WUP/WPN/WPR

Tata Batas

TMKH

Penunjukan

RTR Pulau

RKTN

Areal Pencadangan WIUP/

WIPR/WIUPK

Rencana

Perkebunan

RDTRKRTRSP

Pinjam Pakai

Pelepasan

KEPENTINGAN INVESTASI EKONOMI

Membangun kedaulatan pangan

Menjaga hutan dan l ingkungan

Meningkatkan ketahanan energ i

SEKTORALISME SDA

UU 4/2009

Wil. Pertambangan

UU 18/2004

UU 41/1999

UU 26/2007

Di mana ruang hidup masyarakat, dalam alokasi pembangunan (??)

Kawasan Budidaya Kawasan Lindung

Bd. TambangBd. KebunBd. Hutan

Kws Hutan LindungKws. Hutan Produksi

Areal Pencadangan

IUPHHK

Rencana Perkebunan (??)

IUP KebunIUP Kebun IUP Kebun IUP Kebun

Kws Ht. Konservasi

WUP

IUP TambangIUP Tambang IUP Tambang

2PRAKTIK PENGURUSAN

HUTAN OLEH KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kawasan Luas (± ha) %

HUTAN KONSERVASI (DARAT & TAMAN BURU) 27.452.722,11 14,48

HUTAN LINDUNG (HL) 30.097.136,96 15,87

HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) 27.874.870,31 14,70

HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) 30.180.485,69 15,91

HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK) 17.818.905,25 9,40

LUAS KAWASAN HUTAN 128.225.145,02 67,62

AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) 61.351.114,66 31,35

LUAS TOTAL 189.636.703,00 100,00

• Panjang Batas : 282.323 Km• Telah di tata batas : 219.206 KM (77,64%)• Sisa tata batas : 63.117 KM (22,36%)

Perkembangan Pelaksanaan Tata Batas s.d. Tahun 2009

Luas Kawasan Hutan (per Januari 2013)

PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT

@dirjen planologi 2013


@dirjen planologi 2012

3 faktor: keberadaan/konfl ik dengan hak-hak pihak ketiga; pelaksanaan tata batas; dan peraturan perundangan.

Mengapa tidak terjadi temu gelang: klaim hak pihak ketiga, kondisi alam , tidak tuntasnya penyelesaian dokumen tata batas.

Konfl ik dengan pihak ketiga merupakan penyebab utama belum adanya “legitimasi” kawasan hutan

Tapi apakah dalam penetapan KH tidak ada (lagi konfl ik atau) hak-hak pihak ketiga (masyarakat)? Lihat kasus TN-Gn Halimun: 46 desa tersebar di 3 kabupaten (Sukabumi, Bogor dan Lebak)

Apakah pentingnya penghormatan/pengakuan dari pihak ketiga ini nampak dalam kebijakan pengukuhan kawasan hutan?


@mumu muhajir 2012

Penunjukan

Penataan Batas

Penetapan Kawasan

Hutan


Proses penunjukan dianggap telah menentukan kawasan hutan secara formal, tanpa ada proses persetujuan masyarakat.

Tanggal 21 Februari 2012 digugurkan MK, praktik

“otoriter”.

Tidak ada mekanisme FPIC yang baik dalam penataan batas. Pemerintah dapat

menentukan kawasan hutan meskipun proses tata batas tidak selesai.


Bukti tertulis Bukti tidak tertulis

Sebelum penunjukan Setelah Penunjukan

a. hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak pengelolaan (Sebelum penunjukan KH) bagaimana dengan yang hadir sesudah penunjukan KH?)

permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial didasarkan pada sejarah keberadaan

permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung

b. Hak atas tanah lain (a. hak eigendom, opstal, erfpacht;b. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dll; c. SK riwayat tanah yg dibuat PBB untuk hak seperti ini harus ada KLARIFIKASI dari instansi pertanahan

Dengan syarat:1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan2) Tercatat pada statistik desa/ Kecamatan, dan3) Penduduk > 10 KK dan terdiri dari < 10 rumah.4) tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan Hutannya <30%

Syarat 1 s/d 3 adalah kumulatif. @mumu muhajir 2012

Penyelesaian hak masyarakat atas hutan (Pasal 68 UU 41/1999)

Di dalam kawasan hutan

Hak atas tanah

Enclave

Relokasi

Hak pengelolaan

Hak akses hutan

Di batas kawasan hutan

Hak atas tanah

Dikeluarkan

Hak akses hutan


Saat ini pemerintah belum mengakui hak akses masyarakat dalam kawasan hutan, sementara hak atas tanah diakui dengan

cara yang terbatas.

Kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan kawasan hutan dan bahkan langsung menentukan tata gunanya, yang secara legal formal berlaku efektif tanpa memberikan ruang bagi masyarakat.

Pengelolaan langsung ditentukan padahal kawasan hutan sebagaimana dimaksud belum selesai dikukuhkan, artinya belum mampu ditentukan mana wilayah yang dikelola langsung oleh Negara.

PENGURUSAN HUTAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT

Penguasaan

Langsung

Tanah Negara

Tanah Ulayat

Tidak Langsung

Tanah Milik

Tanah yang diusahakan langsung

Dikukuhkan sebagai kawasan hutan negara

Dikelola langsung oleh negara

Negara mengur

us

Menentukan

pengelolaan

Hak masyara

kat

Swasta besar

Kawasan Hutan

Secara khusus meskipun Undang-undang 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengelolaan langsung oleh pemegang hak baik itu individu, maupun adat, atau pun mendorong pengelolaan berbasis tapak seperti hutan desa, namun dalam praktiknya praktik demikian tidak diakui.

PENGURUSAN HUTAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT

Dalam proses digugat oleh AMAN

Bukan Kawasan

Hutan

Hutan Negara Hutan HakHutan

Adat

Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Hutan Produksi

Hutan Produksi non-izin

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

HTR Mandiri

HTR Kemitraan

Hutan Kemasyarakatan

(HKm)Hutan Desa

Hutan Produksi-izin

Kemitraan

Konsesi Perum Perhutani

PHBM Perhutani

Hutan Lindung


(HKm)

Hutan Desa

Hutan Konservasi

Kolaborasi

Zonasi

@myrna safitri 2012

KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

SkemaTarget(ha)

Capaian 2010

Areal Kerja (ha)

Izin

Luas (ha) Jumlah


2.000.000 78.901, 36 19.711,39 11

Hutan Desa 500.000 13.351 10.310 5

Hutan Tanaman Rakyat

3.000.000 631.638 90.414,89 54

KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

79%

0% 21% Dikelola pemerintah dan terlantar

Dikelola rakyat

Dikelola pengusaha

3PILIHAN HAK

MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN

Mengembalikan hak milik/hak masyarakat hukum adat. Dilakukan melalui kegiatan penataan batas / permohonan

pelepasan kawasan. Karakter otoriter pemerintah dalam pengurusan hutan

menghambat proses pengakuhan hak atas tanah dan hutan masyarakat.

Proses pengurusan hutan termasuk penataan batas secara saintifik masih belum bisa melepaskan paradigma kawasan hutan tanpa masyarakat.

Hak akses atau hak kelola umumnya tidak diperhitungkan. Hak-hak masyarakat sudah terlanjur dikapling untuk kepentingan

usaha skala besar. Untuk hutan adat:

Eksistensinya diverifikasi dari tim khusus secara ilmiah. Pengelolaan hutan adat tetapi dilakukan oleh Negara (saat ini

sedang digugat oleh AMAN ke MK). Kepemilikan komunal belum diakui dalam hukum perdata

nasional. Bentuk legal belum diakui secara formal.

PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Menegosiasikan hak kelola dalam Taman Nasional. Dilakukan melalui proses penataan zonasi.

Meskipun, secara regulasi penataan zonasi cenderung lebih partisipatif, pada praktiknya pelaksanaan negosiasi eksistensi masyarakat dalam pengelolaan bergantung pada rezim pengelola balai taman nasional (Eko Cahyono, 2012).

Melalui proses zonasi hak atas tanah dan hak masyarakat tidak dapat diakui, melainkan hanya hak untuk mengakses sumber daya hutan secara terbatas pada zonasi yang ditentukan.

Dalam beberapa kasus, berujung pada relokasi yang tidak sesuai dengan regulasi dan bersifat arbiter.

PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

GRAHAT NAGARA+6281 222 609336

grahat .nagara@si lvagama.org

HATUR NUHUNYAYASAN

SILVAGAMAKalibata

Jakarta Pusat

ketika hukum mengatur hak atas hutan

Documents