BAB 4

BAB 4DEMOKRASI INDONESIATujuan Instruksional:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian demokrasi.

2. Mahasiswa memahami dan menjelaskan perkembangan demokrasi.

3. Mahasiswa mampu menjelaskan maksud tujuan pendidikan demokrasi.

4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tantangan pendidikan di era global.

5. Mahasiswa mampu menguraikan nilai-nilai demokrasi.

6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan strategi pengembangan pendidikan demokrasi.7.Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kararteristik campus based civic education.

8.Mahasiswa mampu memahami urgensi pendidikan demokrasi dalammengembangkan pemerintahan yang demokatis.

9. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan demokrasi pada era Orde Baru dan era Reformasi.

A. Pendahuluan

Sejarah Republik ini rupa-rupanya mengikuti kemunculan gelombang baru demokrasi di berbagai negara di dunia selama dekade 1990-an. Kembali munculnya negara-negara demokrasi baru di berbagai belahan dunia menyulut perhatian publik dunia dan optimisme akademik akan masa depan demokrasi. Pertumbuhan demokrasi yang cepat akan terjadi di era pasca perang dingin (post-cold war) menielang milenium ketiga menjadi faktor pendukung rasa optimisme di atas. Setidaknya kecenderungan demokratisasi baru ditandai oleh pertambahan jumlah negara yang semakin demokratis.

Munculnya gelombang reformasi di akhir dekade 1990-an dalam konteks Indonesia, juga membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia, di samping juga menyisakan persoalan-persoalan patologi sosial pada masa transisi yang belum terselesaikan. Dalam membangun landasan demokrasi dan masyarakat madani yang kokoh, terutama pada masa-masa transisi menuju demokrasi, muncul fenomena patologi sosial akibat euphoria politik, maka demokrasi dan masyarakat madani tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanam, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat.

Jika tidak pohon demokrasi dan masyarakat madani yang sudah mulai tumbuh bersama gelombang besar demokrasi, hak asasi manusia dan civil society berbagai belahan dunia akan layu dan mati sebelum berurat dan berakar (Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, 2002: i). Indonesia baru yang kita idamkan adalah Indonesia yang lebih demokratis dan berkedaban yang sanggup membawa kita meraih keunggulan atau bahkan kejayaan di milenium ketiga. Karena itulah, kita juga harus menyadari berbagai perubahan yang mengiringinya (Muhaimin, 2002: 11).

Perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam tiga tahun terakhir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (point of return). Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis, dan Indonesia mulai disebut-sebut sebagai salah satu demokrasi terbesar. Perubahan Indonesia menuju demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan (Azra, 2002: 8).

Partisipasi generasi baru dalam sistem politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain: l) memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat; 2) memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka; 3) memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberikan pedoman dalam kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya memahami demokrasi dan fungsi-t'ungsi lembaga yang ada, isu-isu yang penting, dan cara-cara berpartisipasi yang efektif; 4) memiliki keseimbangan antara trust dan skeptis atas kehidupan politik yang ada, sehingga memberikan suatu pemikiran, sikap dan tindakan tidak asal ikut atau sebaliknya tidak asal berbeda, melainkan partisipasi yang rasional; 5) memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan; 6) memiliki kapasitas dan kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi; 7) memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok; 8) memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bernegoisasi, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain; 9) memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan saat diperlukan; l0) memiliki keyakinan atas kernampuannya untuk dapat berbuat kebaikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, termasuk memiliki keyakinan bahwa institusi yang ada harus memberi respon yang baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat (Zamroni, 2003c: 11).

Kualitas dan kemampuan yang dikemukakan di atas tidak bersifat alam, akan muncul dengan sendirinya dalam diri warga generasi baru, melainkan merupakan hasil suatu rekayasa sosial dalam wujud PKn, untuk melahirkan kemampuan tersebut, maka PKn harus dapat memberikan pengalaman kepada generasi baru sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, antara lain: 1) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk melakukan kontak dengan organisasi yang memperlakukan mereka dengan penuh respek dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangan pribadinya; 2) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk merefleksikan tentang makna pengalaman yang diperoleh dalam bermasyarakat untuk menunjukkan identitasnya, pribadi dan politiknya; 3) mendidik generasi baru untuk kontak dengan media massa, dengan mendorong mereka untuk membaca dan mengamati selaku konsumen yang kritis; 4) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk mengkomunikasikan pandangan-pandangan politiknya dan ekspresi budaya kelompoknya kepada kelompok yang lebih luas secara konstruktif; 5) mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal yang dapat memberikan pengalaman hidup dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Berarti PKn harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermakna sehingga setiap peserta didik dapat : a) memiliki pengetahuan tentang sistem politik ekonomi; b) memahami dan menyadari nilai-nilai masyarakat demokratis; c) mampu mendiskusikan isu-isu yang kontrovesial; d) mampu menemukan secara personal model-model yang dapat dijadikan teladan: dan e) memahami kontribusi-kontribusi organisasi-organisasi dalam masyarakat madani termasuk di dalamnya kelompok-kelompok advokasi; serta f) memiliki spesifikasi yang positif dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.Menghadapi kondisi semacam ini, berbagai kebijakan, dukungan dan upaya khusus diperlukan untuk keberhasilan pendidikan demokrasi, antara lain dalam bentuk: 1) pesan-pesan kultural yang dilaksanakan secara terus-menerus dan intens, yang berisi pesan-pesan toleransi, kebersamaan, kejujuran, anti kekerasan dan sebagainya dari para individu atau kelompok yang masih dihormati oleh masyarakat luas, khususnya bagi kalangan generasi baru; 2) kesempatan yang bagi generasi baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasayarakat; 3) kebijakan yang memfasilitasi transisi generasi baru dari masa remaja ke masa dewasa (Zamroni,2003 c: l l).

B. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demos" yang berarti rakyat, dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan. Sehingga konsep dasar demokrasi adalah "rakyat berkuasa" (government of rule by the people). Demokrasi adalah "pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas". M enurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah government of the people, by the people, for the people, yakni "suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." (Prayitno, tt: 4).

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat yang didefinisikan sebagai warganya. Kenyataannya, baik dari segi kosep maupun praktik, demos menyirtkan makna diskriminatif. Karena demos bukanlah rakyat secara keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu yakni mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari para pengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan, yang diakui dan bisa mengklaim memiliki hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau pemerintahan (Sumarsono, et al., 2000:20).

2. PerkembanganDemokrasi

Perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, demokrasi tidak lagi berformat lokal, ketika Negara sudah berskala nasional, ketika demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dan kegiatan politik tetap saja berlangsung, meski tentu sudah berbeda, dalam praktiknya dengan pengalaman yang terjadi di masa polis Yunani kuno. Kenyataan tidak semua warganegara dapat langsung terlibat dalam perwakilan, dan hanya mereka yang karena sebab tertentu mampu membangun pengaruh dan menguasai suara politik, terpilih sebagi wakil, sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili, tetapi tidak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-haknya sebagai warganegara (Sumarsono, et al., 2000: 20).

C. Nilai-nilaiDemokrasi

Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, et al. (2002: 3I-37) meliputi:

1. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi (Dahl, l97l). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warganegara dalam era pemefintahan terbuka saat ini. Dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini perubahan-perubahan lingkungan politik sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi sering kali menimbulkan persoalan bagi warganegara maupun masyarakat pada umumnya. Jika persoalan tersebut sangat merugikan hak-haknya selaku warganegara atau warganegara berharap agar kepentingannya dipenuhi oleh negara, dengan sendirinya warganegara berhak untuk menyampaikan keluan tersebut secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah.2. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warganegara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Dalam era modem kebutuhan berkelompok ini semakin kuat tumbuhnya. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar.

3. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi. Pertama, adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR/DPRD maupun pemilihan Presiden. Di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia pemberian suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi politik yang paling utama. Pada umumnya negara demokrasi yang baru berkembang senantiasa mengharapkan agar jumlah pemilih atau partisipan dalam pemberian suara dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Dalam demokrasi sebenarnya tidak ada keharusan untuk memberikan suara dengan cara-cara kekerasan.

4. Kesetaraan Antarwarga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sisi diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara. Keseteraan memberi tempat bagi setiap warganegara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multietnis, multibahasa, multidaerah, dan multiagama. Heteroginitas masyarakat Indonesia seringkali mengundang masalah khususnya bila terjadi miskomunikasi antarkelompok yang kemudian berkembang luas menjadi konflik antarkelompok.

5. Rasa Percaya (Trust)

Rasa percaya antara politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan maka hubungan antar politisi akan terganggu secara permanen.

6. Kerjasama

Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok.

D. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Menurut Zamroni (2001: 23) tantangan yang akan dihadapi dalam jangka pendek upaya memperbarui PKn adalah dari sisa-sisa orde baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Sisa-sisa kekuatan orde baru sadar, bahwa terwujudnya kultur demokrasi di dunia pendidikan merupakan lonceng kematian bagi mereka. Salah satu wujud konkret tantangan yang akan menghambat pendidikan demokrasi di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankans istem sentralisasi dan birokratisasi yang berlebihan di dunia pendidikan.

Di dalam wacana demokrasi telah diakui pentingnya peran agama. Studi-studi menunjukkan bahwa kedudukan agama terhadap proses demokrasi ini sangat licin. Di suatu masa dan tempat ia bisa hadir sebagai pendorong aktif demokratis, tetapi di masa dan tempat yang lain justru bisa merupakan penghambat yang utama. Upaya pengaktifan agama dalam proses demokratisasi menurut Suaedy (2000: 57) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada tingkat pertama, biasanya merupakan suatu tataran kritis terhadap nilai-nilai normatif agama yang berkaitan dengan kehidupan publik dan upaya reinterpretasi atasnya. Pada tataran berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai keagamaan ini diinstrumentasikan oleh orang perorangan atau institusi-institusi keagamaan dalam praktik sosial politik sehari-hari.

1. Maksud Pendidikan Demokrasi

Menurut Unesco (1998:57) maksud pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkane ksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang-orang lain-lain, penghormatan pada individualitas, promosi peran sefta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan dan beribadat. Jika hal-hal ini sudah ada, maka dimungkinkan untuk pengambilan keputusan yang mangkus, demokrasi pada semua tingkatan yang akan mengarah pada kewajaran, keadilan dan perdamaian.2. Tujuan Kurikulum Demokrasi

Menurut Unesco (1998:57) tujuan kurikulum demokrasi adalah:

1) Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokratis, berbagai bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga-lembaga politik, demokrasi dalam praktik, dan masalah-masalah demokrasi, khususnya di Asia-Fasifik.

2) Menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

3) Memperkuat tingkah laku demokrasi.

3. Strategi Pengembangan Pendidikan Demokrasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi Pengembanga Pendidikan Demokrasi, yaitu:

a. Untuk dapat mengembangkan pendidikan demokrasi, maka suatu aturan demokrasi haruslah berlaku di tempat-tempat pembelajaran, seperti sekolah-sekolah dan kelas-kelas pendidikan luar sekolah. Sedapat mungkin, kegiatan-kegiatan pembelajaran hendaklah dilaksanakan dengan cara yang demokratis.

b. Pendidikan untuk demokrasi adalah proses yang berlanjut; secara tepat diperkenalkan di semua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus.

c. Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya dihindari, sehingga secara tetap memperluas perspektif-perspektif demokrasi kita sesuai dengan berbagai konteks sosio-budaya dan ekonomis dan evolusinya.

d. Kawasan Asia-Pasifik secara budaya kaya dalam musik, seni, susastra, tari-tarian, permainan dan sebagainya. Hal-hal ini hendaknya sedapat mungkin digunakan untuk membuat proses pembelajaran hidup. Adalah juga penting untuk mencari suatu model demokrasi yang ada dan asli di kawasan ini (Unesco, 1998:57-58).