implementasi distribusi pengelolaan zakat...
Post on 06-Feb-2018
242 Views
Preview:
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PENGELOLAAN ZAKAT
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA
SKRIPSIDiajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S.E.Sy)
Oleh:
MOHAMAD FAQIH
NIM:
1110046100010
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436H/2015M
i
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang belaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 16 April 2015
Mohamad Faqih
v
ABSTRAKSI
Mohamad Faqih, 1110046100010, “Implementasi Distribusi Pengelolaan ZakatWilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”, Program Strata I, Program StudiMuamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SyarifHidayatullah Jakarta, 2015.
Peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusipengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia. Mulai dari PeranMajelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan peran Baitulmal Majelis AgamaIslam Wilayah Persekutuan serta Pusat Pungutan Zakat (PPZ), pengelolaan lembagapengelola, strategi pemungutan zakat, pemanfaatan dan penditribusian dana zakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknikpengumpulan data bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian inidiperoleh dari hasil observasi ketempat penelitian, wawancara langsung kepadanarasumber terkait, serta pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulandata dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, hukum yang menaungipengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini tercantum dalamKonstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-WilayahPersekutuan) 1993 [Akta 505]. Undang-undang ini menjelaskan 2 poin penting yaitukepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh Yang di-Pertuan Agong,dan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di-Pertuan Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agamaIslam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Kedua,pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam WilayahPersekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan MAIWP terdapatBaitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat dalam hal penyaluran dan HartaSuci. Sdn. Bhd., yang disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagaiperusahaan penghimpun dana zakat. Ketiga, dibalik pencapaiaan yang cukup suksesdalam pengumpulan dana zakat sebesar RM 484,6 juta, terdapat juga beberapakendala-kendala baik dalam pengumpulan dana zakat maupun penyaluran dana zakat.
Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Pendistribusian.
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya
tanpa batas kepada penulis. Sesungguhnya, hanya karena kemurahan hati-Nya lah
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam
selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga,
sahabat, dan ummatnya. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa
terdapat banyak kendala dan hambatan yang menghadang langkah penulis untuk
menyelesaikan Skripsi ini. Namun, berkat doa, bimbingan, arahan, dan motivasi dari
berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Secara khusus
penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. H. Asep Saeppudin Jahar, MA., Ph. D., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., sebagai Ketua Prodi Muamalat
(Ekonomi Islam) dan H. Abdurrauf, MA., sebagai Sekretaris Prodi Muamalat
(Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. H. Hamid Farihi, MA sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag., M.M., M.H., M.Si. sebagai Dosen
Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya
hingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
vii
Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang
tak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Lukman Machfudz dan Hj. Asmayah.
Serta kakak tercinta Ubaidillah, S. Sos., semoga Allah SWT senantiasa
memberikan ketenangan.
7. Muhsin Nor Paizin selaku Eksekutif Penyelidikan Unit Pembangunan
Korporat (Research and Development) Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang
telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PPZ-MAIWP dan
meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
8. Sutera Manis binti Zamzam selaku Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang telah mengizinkan penulis untuk
melakukan penelitian di Baitulmal-MAIWP.
9. Ihwan Perdana yang telah menemani dan membantu penelitian selama di
Malaysia.
10. Hanifa Rizali Syarief yang telah banyak membantu penulis ketika melakukan
penelitian di Malaysia.
11. Teman-teman pondok kautsar Reza, Adi, Ali, Arif, Fatih, Ardho yang telah
menemani masa-masa sulit dikosan.
12. Teman-teman yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan
studi di UIN, Fazlur, Aji, Dono, Wisnu, Runi, Nimas, Ayun, Ana, Ika, Iki,
Titin, Rida, Sipa, Novia dan lainnya.
13. Tim PARI Tomi, Tebul, Moko, Erwin yang membantu penulis melihat
viii
indahnya kekuasan Allah SWT.
14. Tim dota PSA Mambo, Asma, Edwin yang membantu penulis menghilangkan
stress.
15. Tim gembekpeker yang menemani penulis melanglang buana dengan
destinasi yang tidak pasti.
16. Teman-teman Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A angkatan 2010,
yang selalu membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan
berlangsung. Menjalani susah senang bersama menanggung beban bersama
seperti keluarga sendiri yang saling mendukung satu sama lain untuk tetap
teguh mencapai cita-cita kita.
17. Teman-teman Remaja Hidayatuttaqwa yang telah memberikan banyak
support dan perhatiannya dalam penyelesaian Skripsi ini.
18. Teman-teman COINS yang sangat mengisnpirasi dalam menggugah
pemikiran penulis.
19. Teman-teman KKN Cendikiawan 2013 yang telah menjadi warna baru bagi
persahabatan penulis dan berbagi pengalaman dengan penulis.
20. Teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum yang penulis tidak bisa
sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya
dalam penyelesaian Skripsi ini.
21. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian
Skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga
segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT.
Kiranya Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari
ix
para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis
agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi penulis dan
masyarakat seluruhnya.
Jakarta, 16 April 2015
Penulis
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN .............................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv
ABSTRAKSI........................................................................................................ v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi
DAFTAR ISI........................................................................................................ x
DAFTAR TABEL................................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ..................................................................... 8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................... 9
D. Tujuan dan Mafaat Penelitian ....................................................... 10
E. Kerangka Teori dan Konseptual ................................................... 11
F. Metode Penelitian ......................................................................... 15
G. Sistematika Penulisan ................................................................... 17
BAB II : TINJAUAN TEORITIS
A. Zakat ............................................................................................ 19
B. Konsep Distribusi ............................................................................... 35
C. Konsep Pengelolaan Zakat ............................................................ 46
D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) ..................................... 57
xi
BAB III : DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA
A. Sejarah Zakat Malaysia .................................................................... 62
B. Perkembangan Hukum Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia .............................................................................................. 64
C. Perkembangan Lembaga Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia .............................................................................................. 67
D. Demografi Wilayah PersekutanKuala Lumpur Malaysia ................... 69
BAB IV :ANALISIS MANFAAT DAN KENDALA-KENDALA ZAKAT DI
MALAYSIA
A. Ketentuan Hukum Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia................................................................................................. 72
B. Implementasi Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur .................................................................... 80
C. Realisasi, Dampak, dan Kendala Program-Program Pengelolaan dan
Penyaluran Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur .................... 107
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 127
B. Saran-saran ............................................................................................ 129
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 GROSS NATIONAL PRODUCT MALAYSIA 2002-2013 ........ 7
Tabel 3.1 PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK MALAYSIA
TAHUN 2010................................................................................ 69
Tabel 3.2 PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2010 ................. 70
Tabel 4.1 PENINGKATAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA
LUMPUR TAHUN 2012-2013..................................................... 109
Tabel 4.2 PEROLEHAN ZAKAT BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-
2013 (dalam RM) .......................................................................... 110
Tabel 4.3 JUMLAH MUZAKI BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-
2013 (orang) .................................................................................. 111
Tabel 4.4 PENCACAHAN PENYALURAN ZAKAT BAITULMAL MAJELIS
AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN ........................ 113
Tabel 4.5 PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL
BERDASARKAN ASNAF 2012.................................................. 120
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. GRAFIK KUTIPAN ZAKAT PPZ 2002-2013 ........................... 7
Gambar 1.2. BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH
PERSEKUTUAN.................................................................................................. 13
Gambar 4.1. CARTA ORGANISASI MAIWP ................................................. 76
Gambar 4.2. DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN
SETELAH BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011..................................…. 78
Gambar 4.3. PELIPUTAN MEDIA KEPADA PPZ.......................................... 82
Gambar 4.4. KARNIVAL ZAKAT DI MASJID MUAZ BIN JABAL
SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR ................................................................ 85
Gambar 4.5. PERESMIAN USTADZ AMIL ZAKAT DAN KONTER VAN
BERGERAK PLAZA SUNGAI BESI KUALA LUMP ...................................... 87
Gambar 4.6. PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DRIVE THRU DI MASJID
TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN KUALA LUMPUR ................................ 88
Gambar 4.7. GAMBAR TAMPILAN MENU APLIKASI DARI IZAKAT PADA
PERANGKAT ANDROID ................................................................................... 89
Gambar 4.8. DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN
TAHUN 2002-2013 .............................................................................................. 107
Gambar 4.9. DIAGRAM PEMBAYAR ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN
TAHUN 2002-2013 .............................................................................................. 108
xiii
Gambar 4.10. PELATIHAN INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL ........... 115
Gambar 4.11. GEDUNG DARUL KIFAYAH .................................................... 116
Gambar 4.12. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG KEUANGAN BULANAN
TAHUN 2009-2012 .............................................................................................. 118
Gambar 4.13. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG AL-GHARIMIN TAHUN 2009-
2012 ........................................................................................................ 119
Gambar 4.14. PENERIMA BANTUAN ZAKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009-
2012 ........................................................................................................ 121
Gambar 4.15. ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEUANGAN
2012 .................................... ................................................................... 125
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Data/ Wawancara
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 5 : Brosur Skim Bantuan Zakat
Lampiran 6 : Brosur Ringkasan Pengiraan Zakat
Lampiran 7 : Brosur Skim Thohir
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Zakat merupakan bagian dari kesempurnaan Islam, zakat sebagai penyucian
diri dan pemenuhan kewajiban perintah Allah yang merupakan hablumminallah,
dan juga kaitannya pada dimensi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dalam
pemerataan kekayaan sebagai hablumminannas. Zakat memiliki peran sebagai
distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang
kurang ataupun tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian
harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak
berpunya.1 Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta.
Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat
manusia seluruhnya, maka ia harus digunakan untuk kepentingan bersama.2
Pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan
fiskal.3 Dimana peran zakat dalam menjamin kesejahteraan rakyat masa itu telah
terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal yang banyak digunakan saat ini
dengan perluasan alokasi distribusi yang disebut pajak. Zakat disamping sebagai
1H. Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, cetakan IV, (Jakarta: Bulan Bintang,1979), hal. 88.
2M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, cetakan I, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 323.3Fiskal yang dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian
melalui pengeluaran dan pendapatan Negara. Kebijakan merupakan langkah yang diambil Pemerintahdalam mengatasi suatu hal atau mencapai visi dan misi sebuah kepemimpinan Negara. KebijakanPemerintah dalam langkah ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dankebijakan moneter.
2
salah satu sumber pendapatan Negara, zakat juga mampu menunjang pengeluaran
Negara baik dalam bentuk goverment expenditure (belanja Negara) maupun
goverment transfer (redistribusi pemasukan Negara).4 Ditinjau dari aspek keadilan
sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak
terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi dan kemasyarakatan. Pada
hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang
pemisah antara orang kaya dan miskin. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat
sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil
untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.5
Potensi zakat dalam instrumen fiskal bagi sebuah Negara memanglah
menarik. Pada Negara Malaysia, setiap Negara bagian memiliki undang-undang
sendiri dalam mengatur zakat. Pengelolaan zakat di Negara Malaysia berada
dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang
berjumlah sebanyak 14 buah6. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah
Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap
4Nurdin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hal. 2.
5Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, cetakan I, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 35.6Sembilan Negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler (dikenal sebagai Sultan, Raja atau
Yang di-Pertuan Besar) dan Ketua Menteri Eksekutif atau Menteri Besar. Penguasa Johor, Kedah,Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu dikenal sebagai Sultan. Penguasa Negeri Sembilanmemiliki jabatan Yang Dipertuan Besar. Perlis ialah satu-satunya Negara bagian Malaysia di manapenguasanya bergelar Raja. Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah dan Sarawakmemiliki gelar Gubernur (dikenal sebagai Yang Dipertuan Negeri) dan Ketua Menteri eksekutif.Sedangkan wilayah persekutuan yang terdiri dari Kuala Lumpur, Labuan, dan Putra Jaya dipimpin olehSultan Malaysia langsung.
3
Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam.7
Penerimaan zakat pada Negara Malaysia setiap tahunnya mengalami peningkatan
yang diiringi juga peningkatan pajaknya. Ini dikarenakan pembayaran zakat pada
Negara ini sudah terintegrasi dengan pemotonganpenghasilan juga dapat diketahui
tiap-tiap muslim berpenghasilan yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya dan
akan dikenakan sanksi individu yang besarnya tergantung pada ketentuan undang-
undang setiap Negara bagian. Indonesia sebagai Negara dengan pemeluk agama
Islam terbanyak di dunia.8 Menurut Public Interest Research and Advocacy Center
(PIRAC) 2007 menyatakan bahwa potensi dana zakat nasional pada tahun 2007
sebesar 11.5 trilyun rupiah, atau naik hampir dua kali lipat dari hasil survey potensi
zakat 2004 yang hanya mencapai 6.1 trilyun rupiah.9 Menurut ketua BAZNAS
Didin Hafidhuddin potensi zakat di Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp. 217
triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Namun realisasi
penghimpunan zakat pada 2011 mencapai Rp. 1,73 triliun atau 0,8 persen dari
potensi, sedangkan pada 2012 dan 2013 masing-masing mencapai Rp. 2,3 triliun
dan Rp. 2,4 triliun.10
7Oneng Nurulbariyah, Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek PemberdayaanEkonomi, (FAI UMJ: Wahana Kordafa, 2012), hal. 4.
8Sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Pada tahun 2010, Penganut Islam di Indonesiasekitar 205 Juta atau 88,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
9http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id (diakses tanggal24 Februari 2014 pukul 03.15)
10http://sp.beritasatu.com/nasional/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yang-terkumpul/57362 (diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 02.26)
4
Sungguh sebuah ironi apabila Indonesia dilihat dari penduduk Islam terbanyak
di dunia hanya mampu menghimpun zakat kurang dari 1% dari potensi zakat11 yang
ada. Ini dikarenakan sistem informasi zakat Indonesia yang masih jauh tertinggal,
saat ini sistem informasi zakat yang ada di BAZNAS belum terintegrasi antara
Bagian Penghimpunan dengan Bagian Penyaluran. Selain itu juga dikarenakan
ketegasan hukum Pemerintah Indonesia dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak
menegaskan sanksi bagi individu muslim yang tidak membayar zakat, dalam
undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan
pelanggaran. Namun harus diakui bahwa dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut juga
telah mampu mendorong pertumbuhan zakat di Indonesia. Sebab, UU tersebut
memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat. Hal tersebut mendorong
lahirnya banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki semangat pengentasan
kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Sayangnya, pada peraturan Pemerintah
terbaru yaitu PP No. 14 tahun 2014 terdapat sejumlah kelemahan yang dinilai
berpotensi menghambat perkembangan zakat akibat bertentangan dengan UU No.
23 tahun 2011.12 Salah satunya karena tidak adanya pemisahan jelas antara fungsi
11 Pertumbuhan pasar zakat di Indonesia terus meningkat setiap tahun mencapai 30%-40%.Sehingga setiap tahun potensi zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 6,1 triliun rupiahpada 2007, menjadi 11,5 triliun rupiah dan terakhir pada tahun ini menjadi 217 triliun rupiah.
12 Undang-undang yang digunakan saat ini UU No.23 Tahun 2011, yang sebelumnya adalahUU No. 38 Tahun 1999. Terdapat beberapa pertentangan antara UU No.23 Tahun 2011 dengan PP No.14 Tahun 2014. Salah satu contoh pasal yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 yaitu Pasal62 & 63 tentang pembentukan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya ditingkatprovinsi untuk LAZ skala Nasional dan di tingkat Kabupaten/Kota untuk LAZ skala Provinsi. SedangLAZ skala Kabupaten/Kota tidak ada perwakilan. Pasal-pasal tersebut jelas bertentangan dengan UUZakat Pasal 2 yang berpegang pada azas terintegrasi, dimana didalam penjelasan terkait pasal 2tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan
5
regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat (operator). Kondisi
tersebut dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi pengembangan zakat.
Sehingga sungguh menarik bilamana Pemerintah melakukan perbaikan hukum
kembali yang menjadikan zakat sebagai pemotong pajak di Indonesia dan
memberikan sanksi bagi individu yang tidak zakat diikuti dengan perbaikan
manajemen pengelolaan zakat sehingga data Muzaki dapat terkontrol dengan baik.
Dari pengalaman penerapan kebijakan-kebijakan13 zakat pada Negara Malaysia
menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu peningkatan penerimaan di
kedua instrumen tersebut secara bersamaan. Yang juga sangat penting, dana zakat
yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung
ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh
Pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran
zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat
mempersulit Mustahik yang berhak menerimanya.14 Yang terpenting adanya
mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur,
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 62 dan 63 PP Nomor 14/2014 ini jugabertentangan dengan persyaratan pendirian LAZ yang salah satunya harus terdaftar sebagai organisasikemasyarakatan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa hirarki atau struktur organisasi ormas ada daritingkat pusat hingga tingkat paling bawah yaitu Kelurahan.
13 Kebijakan Pemerintah Malaysia dengan cara zakat sebagi kredit pajak dan juga koordinasiyang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (Muzaki) dan wajibpajak akan semakin luas, sehingga pendapatan pajak dan zakat semakin meningkat dan tidak ada tradeoff antara penerimaan zakat dengan penerimaan pajak. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alatredistribusi ekonomi yang efektif, di mana ia menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepadakelompok miskin, sehingga economic growth with equity (pertumbuhan ekonomi yang adil) dapatterealisasi dengan baik.
14Pemaparan Ketua BAZNAS, Eri Sudewo, Dukung Amandemen Masuk Prolegnas 2008http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=28 (diakses pada 24 Maret 2014 pukul15.22)
6
dan jelas. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kepercayaan Pemerintah dan
masyarakat dapat terjaga dengan baik. Di wilayah persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan lembaga bernama Pusat Pungutan Zakat
(PPZ). Lembaga tersebut murni perusahaan swasta yang dikelola Pemerintah.
Dalam beroperasi, PPZ hanya berwenang untuk menghimpun dana zakat
masyarakat Malaysia . Sedangkan, penyaluran dana zakat dilakukan lembaga lain
bernama Baitul Maal (BM). Dalam menghimpun dana zakat, PPZ juga
menggunakan berbagai strategi pemasaran dan berbasis Teknologi Informasi (TI).
Pegawai PPZ merupakan profesional swasta, sedangkan Baitul Maal (BM) berasal
dari Pemerintah.
Menurut statistik yang diterbitkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
(JAWHAR) yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Prestasi pungutan
zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur paling cemerlang. Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur juga menunjukkan trend pungutan zakat yang paling
progressive dalam tempo 12 tahun sepanjang tahun 2002 – 2013.15
15http://kprumalaysia.org/2012/01/06/prestasi-pungutan-zakat-dan-soal-tadbir-urus/ (diaksespada 14 Juni 2014 pukul 05.12)
7
Gambar 1.1
GRAFIK KUTIPAN ZAKAT PPZ 2002-2013
Sumber: Grafik laporan pungutan zakat PPZ 2013
Zakat sebgaimana fungsinya sebagai pemberishan harta yang kita miliki dari
hak orang lain. Terdapat juga fungsi ekonomi sebagai distribusi kekayaan. Apabila
dilihat dari Gross National Product (GNP) per kapita Malaysia dari 2002- 2013
berdasarkan data Bank Dunia, selalu mengalami trend positif.
Tabel 1.1
GROSS NATIONAL PRODUCT MALAYSIA 2002-2013
Sumber: World bank data
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3,760 4,130 4,700 5,240 5,810 6,600 7,500 7,590 8,150 10,058 10,432 10,514
8
Itu menunjukkan sedikitnya program zakat ini dapat bersinergi dalam
peningkatan taraf hidup masyarakat dan penumpasan kemiskinan.
Oleh karena itu, dari gambaran permasalahan di atas penulis tertarik untuk
mengajukan Skripsi dengan judul “Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi
masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi perencanaan sistem pengelolaan zakat dan pendistribusian
zakat yang dilakukan oleh PPZ dan Baitulmal?
2. Bagaimana perkembangan dari pencapaian pengelolaan dan pendistribusian zakat
di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat
di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?
4. Bagaimana landasan hukum mengenai zakat yang dilakukan oleh Pemerintah
Malaysia?
5. Bagaimana struktur pengelolaan zakat pada wilayah tersebut?
9
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latarbelakang tersebut, mengingat setiap Negara bagian
memiliki hak dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat. Untuk memudahkan
penulis dalam menganalisis dan menghindari pemahaman yang melebar luas dan
tidak fokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada
implementasi pengelolaan distribusi zakat yang dilakukan oleh PPZ dan Baitul
Maal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yaitu Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur.
2. Perumusan Masalah
Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan
Skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
a. Bagaimana ketentuan hukum zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia?
b. Bagaimana implementasi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di
wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia ?
c. Apa dampak dan kendala dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di wilayah
persekutuan Kuala Lumpur?
D. Tujuan dan Mafaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:
10
a. Untuk mendalami implementasi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di
wilayah persekutuan Kuala Lumpur
b. Untuk mengetahui dampak dari pemanfaatan zakat bagi kesejahteraan dan
penumpasan kemiskinan wilayah persekutuan Kuala Lumpur
c. Untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan, pengelolaan,
dan distribusi zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini sebagai berikut:
a. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi referensi penulisan ataupun
pengetahuan para penggiat keilmuan ekonomi Islam dan sebagai persyaratan bagi
penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu ekonomi syariah.
b. Secara praktis, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dan juga
pencerahan sebagai evaluasi dalam pengambilan kebijakan baik bagi
kepemerintahan secara makro, dan lembaga-lembaga zakat daerah secara mikro.
c. Untuk masyarakat umum, khususnya kaum muslim agar dapat menjadi
pembangun kesadaran akan kewajiban berzakat untuk kemaslahatan bersama.
11
E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan
baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan
terpuji. Zakat menurut al Qardawi dalam istilah fiqh adalah ”Sejumlah harta
tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat
Allah SWT.” Arti tumbuh dan suci di sini tidak hanya dipakai untuk kekayaan
saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat, sesuai firman Allah dalam Surat
At-Taubah ayat 103
”Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan merekadengannya.” 16
Selain itu, dalam Islam juga telah diatur tentang bagaimana zakat ini
diperuntukkan bagi beberapa golongan yang berhak. Golongan-golongan ini telah
disebutkan dengan jelas sebagaimana dalam fiman Allah Q.S. At-Taubah ayat 60:
16 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.203.
12
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orangmiskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untukmereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkanAllah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”17
Terdapat delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:
orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya
(muallaf), hamba sahaya (riqab), orang yang berhutang (gharimin), orang yang
berperang dijalan Allah (sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan
(ibnu sabil).
Tentunya ini dapat menjadikan kejelasan bagaimana zakat dikelola secara
pasti kemana zakat akan disalurkan secara rinci asnaf yang berhak menerima
zakat.
2. Kerangka Konseptual
Secara garis besar pengelolaan zakat di Malaysia dapat digambarkan dalam
struktur bagan seperti dibawah ini:
17 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.196.
13
Jabatan KemajuanIslam Malaysia
Gambar 1.2
BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Sumber: Data diolah dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
13
PM
Jabatan PerdanaMeneteri (Hal Ehwal
Agama Islam)
Jabatan KemajuanIslam Malaysia
Majelis Agama IslamNegeri
Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)
Bagian Baitulmal
Pungutan
Pejabat ZakatCorporate
Peyaluran
Jabatan PerdanaMentri (Jawatan KuasaPembangunan Islam)
Jabatan Wakaf, Zakat,dan Haji
Gambar 1.2
BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Sumber: Data diolah dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
13
Jabatan PerdanaMentri (Jawatan KuasaPembangunan Islam)
Jabatan Wakaf, Zakat,dan Haji
Gambar 1.2
BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Sumber: Data diolah dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
14
Zakat di Malaysia berada di bawah Perdana Menteri melalui Menteri yang
bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Menteri
ini terdapat beberapa lembaga, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan
Majelis Agama Islam yang berada di setiap Negara bagian. Majelis Agama Islam
merupakan lembaga yang berwenang mengurus masalah keagamaan di setiap
Negara bagian, termasuk juga pengelolaan zakat. Pada wilayah Kuala Lumpur
bernama Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Selain kedua
lembaga ini, di Jabatan Perdana Menteri juga terdapat lembaga lain, yaitu Jabatan
Wakaf, Zakat, dan Haji yang diberi tugas untuk mengurus masalah wakaf, zakat,
dan haji. Jabatan ini akan berkordinasi dengan Majelis Agama Islam Negara
Bagian dalam rangka pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Di
Malaysia zakat dikelola oleh setiap Negara bagian dengan hak dan wewenang
penuh. Jadi zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara terpusat. Setiap Negara
bagian mempunyai organisasi zakat berbentuk perusahaan swasta pengelola zakat
dan Baitul Maal atau Jawatan kuasa zakat di bawah kuasa majelis Agama Islam
Negeri dengan dasar, tujuan, dan fungsi masing-masing. Baru beberapa Negara
bagian yang pengumpulan dan penyaluran zakatnya dilaksanakan oleh 2 lembaga
ini. Pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta yang berada di
bawah Majelis Agama Islam (MAI), sedangkan penyalurannya dilakukan oleh
Baitulmal.
15
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis data kualitatif, yang datanya
diperoleh dari hasil wawancara, respon yang berkaitan dengan masalah yang
penulis kemukakan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian Kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.18 Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta
secara sistematik sehingga dapat lebihmudah dipahami dan disimpulkan19, artinya
penulis berusaha memberikan gambaran mengenai implementasi pengelolaan
zakat di Kuala Lumpur Malaysia.
2. Sumber Data
a) Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, dari individu
seperti hasil wawancara maupun hasil observasi secara langsung.20 Data primer
yang diperoleh penulis terkait penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan
Pejabat Coroprate Zakat, Baitul Maal Majelis Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP) dan Petugas Pelaksana Pusat Pungutan Zakat (PPZ)
Wilayah. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara terstruktur,
18Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan I, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), hal. 324.
19Azwar Sifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 6.20 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu
Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 16.
16
yaitu wawancara di mana penulis menggunakan daftar pertanyaannya yang telah
disusun sebelumnya. Pennulis menggunakan wawancara terstruktur agar
pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng
dari pokok permasalahan.
b) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia sehingga penulis
dapat memperolehnya dengan cara melihat dan membaca data-data tersebut,
yaitu berupa data informasi lokasi, struktur organisasi dan kebijakan terkait
zakat. Pengumpulan data diperoleh penulis dari PPZ wilayah persekutuan dan
Baitul Maal MAIWP maupun internet yang ada relevansinya dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca literature-
literatur yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan masalah
pengelolaan zakat di Malaysia.
b. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung terjun kelapangan
untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan
menggunakan teknik sebagai berikut:
1) Dokumentasi, yaitu penyelidikan dokumen-dokumen tertulis untuk
memperoleh data, seperti berkas-berkas, arsip, internet, majalah dan lain-lain
17
atau data-data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,
pengumpulan data.21
2) Wawancara, yaitu meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti
yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Pengambilan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan tanya jawab yang ditujukan kepada pihak
PPZ dan Baitulmal MAIWP.
3) Obesrvasi, merupakan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian,
gejala, atau sesuatu. Dalam hal ini proses penelitian secara mendalam untuk
mengetahui implementasi dari pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia.
4. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan Skripsi ini, mengacu pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi” yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah.
G. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan
sistematika penulisan.
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan II, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hal. 202.
18
BAB II : KAJIAN TEORITIS
Pada bab ini membahas tentang tinjauan secara umum mengenai pengertian dari
zakat, dasar hukum, manfaat dan tujuan, serta pengumpulan, pengelolaan dan
distribusi zakat.
BAB III : DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA
Menjelaskan tentang metode peenelitian. Kemudian sejarah dan struktur
pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia, kedudukan Baitulmal MAIWP
dan PPZ, serta prestasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di
Kuala Lumpur Malaysia.
BAB IV : ANALISIS MANFAAT DAN KENDALA-KENDALA
ZAKAT DI KUALA LUMPUR MALAYSIA
Pada bab ini dijelaskan tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian
zakat di Kuala Lumpur Malaysia, manfaat zakat bagi kesejahteraan serta
kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kuala Lumpur
Malaysia.
BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan dari penulis yang merupakan jawaban dari rumusan
permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran yang kiranya
dapat dijadikan bahan pertimbangan pemikiran dalam perkembangan
pengelolaan zakat.
19
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Zakat
1. Penegertian Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-
Barakatu atau keberkahan, al-Nama’ atau pertumbuhan dan perkembangan, at-
Thaharatu atau kesucian, dan ash-Shalahu atau keberesan dan kemaslahatan.
Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi
yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama
bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah
SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak
menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.1
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah, nilai
dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang
yang berzakat (Muzaki), penerimannya (Mustahik), harta yang dikeluarkan
zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.
Secara etimologi (bahasa) kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari
.Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik . (الزكاة) Sedangkan menurut
istilah zakat ialah sejumlah harta (berupa uang/benda) yang wajib dikeluarkan dari
1Prof. K. H. Didin Hafidhuddin, M. Sc., Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk MenyadarkanUmat, (Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008), hal. 12.
20
milik seseorang, untuk kepentingan fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya
yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.2
Dalam terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti
mengeluarkan sejumlah harta itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat
Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang
dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi
kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat
adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu
yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak
menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
2. Pandangan Ulama Tentang Zakat
Para ulama fiqh, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah
zakat. Diantaranya sebagaimana di bawah ini:
Wahbah Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu
sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku Anatomi Fiqih Zakat
mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab sebagai berikut:
a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari
harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang
mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah
2 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 273.
21
kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang
tambang dan pertanian;
b. Madzhab Hanafi berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar
tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh
pembuat syari’at semata-mata karena Allah SWT;
c. Menurut Madzhab Syafi’i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan
dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
d. Madzhab Hambali memberikan definisi zakat ialah sebagai hak (kadar
tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk
golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.3
3. Landasan Hukum Zakat
Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk
menunaikan zakat. Diantaranya:
1. QS. At-Taubah ayat 103
“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamumembersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
3Wahba Al-Zahayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1997),hal. 29-31.
22
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.4
2. QS. Al-Baqarah ayat 43.
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-
orang yang ruku”.5
3. QS. Al-Hajj ayat 78.
.......“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah
kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu”.6
4. QS. Ali 'Imran ayat 180.
“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah
berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baikbagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yangmereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dankepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allahmengetahui apa yang kamu kerjakan”.7
4 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 203.5 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 7.6 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 341.7 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 73.
23
Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya
kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas
dan dengan jumlah intensitas yang banyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat
merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur’an
selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup
untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada
kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai
amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi,
dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi
lain.
4. Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat
Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat
merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.
M.A. Mannan dalam bukunya Islamic Economics: Theory and Practice,
sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan
bahwa zakat mempunyai 6 prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat
merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
24
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu
membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada
manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar
karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat
jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu
harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
atau merdeka (hurr).
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena,
tapi melalui aturan yang disyariatkan.8
Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.
Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si
kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.
Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan
zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan
kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara
eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:
8 Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah PlusCara Tepat & Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta: QultumMedia, 2008), hal. 9.
25
1. Menyucikan harta dan jiwa Muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para Gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahik
lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan
manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-
orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat
agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama
bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
26
15. Membebaskan si penerima (Mustahik) dari kebutuhan, sehingga dapat
merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat
kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.9
Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si
kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari
masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di
tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin
untuk perbendaharaan negara.
5. Golongan Penerima Zakat
Dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 40 telah disebutkan 8 asnaf yang
berhak menerima zakat.Asnaf adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.
Diantara 8 asnaf tersebut antara lain:
a) Asnaf Fakir dan Miskin : Keperluan utama zaman ini adalah makanan,
pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain seperti rawatan kesehatan,
pendidikan dan biaya transportasi. Bagi asnaf ini, kebutuhan dipenuhi lebih
dari setengah tetapi tidak sampai ke had al-kifayahnya (kebutuhan
9 Faridah Prihartini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia. (Jakarta:Papan Sinar Sinanti, 2005), hal. 50.
27
minimalnya). Had al-kifayahnya berbeda definisi antara kerajaan dan institusi
zakat dengan Baitul maal yang ada.
b) Asnaf Amil : Tujuan peruntukan asnaf Amil ini supaya pengurusan zakat
dapat diurus dan dilaksanakan sepanjang tahun oleh Amil zakat dalam
pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada asnaf yang lain. Ini termasuk
upah Amil dan biaya pengurusan yang melibatkan urusan pengumpulan dan
pendistribusian.
c) Asnaf Mualaf : Pemberian kepada asnaf Mualaf ini bertujuan untuk membantu
melindungi mereka supaya tetap berada didalam agama Islam sewaktu
menghadapi tekanan dari keluarga dan sebagainya. Selain itu juga, bertujuan
untuk mengukuhkan pengetahuan dan perilaku mereka sebagai muslim.
d) Asnaf al-Riqab (Hamba): Zaman ini sudah tidak ada istilah penghambaan,
maka uang zakat untuk asnaf ini dapat diartikan sebagai pembebasan dari
penghambaan bentuk modern seperti pelacuran, kejahilan dan pembebasan
dari tuannya yang bukan Islam yang berlaku zalim ke atasnya.
e) Asnaf al-Gharim (Orang Yang Berhutang): Bertujuan untuk membantu
membebaskan pemohon yang meminta bantuan untuk menyelesaikan hutang
kebutuhan asasinya seperti seorang petani yang berhutang untuk barang
makanan dari sebuah kedai.
f) Asnaf Fisabilillah (Di Jalan Allah): Pengertian asalnya berkonsep kepada
jihad dan menegakkan agama Islam serta memperluas ajaran Islam. Dengan
28
itu, Majelis Agama Islam negeri telah menafsirkan asnaf ini secara umum
yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan agama.
g) Asnaf Ibnu Sabil (Musafir Yang Terkandas Dalam Perjalanan): Bertujuan
untuk membantu asnaf ini pulang ke negeri/tempat asalnya.10
6. Jenis Zakat
Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua, yang paling populer yaitu zakat
fitrah yang setiap bulan ramadhan kita tunaikan dalam bentuk makanan pokok dan
zakat maal atau zakat harta yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu.
1) Zakat Fitrah
a) Pengertian
Zakat fitrah atau zakat jiwa merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh
setiap muslim ketika menjelang hari raya Idul Fitri yang berguna untuk
menyempurnakan ibadah puasa.
b) Hukum
Membayar zakat fitrah hukumnya fardhu’ain, bagi setiap orang islam
baik laki-laki perempuan, tua muda, kecil besar, bahkan kepada bayi yang
baru lahir. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga
terhadap istri, anak, bahkan pembantu yang tinggal bersama mereka.
c) Syarat
10Nik Mustafa Nik Hassan, Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif Islam, (KualaLumpur: IKIM, 2001), hal. 45-47.
29
Syarat untuk menjadikan zakat fitrah merupakan suatu keharusan, sebagai
berikut:
1. Islam, orang kafir tidak wajib membayar zakat.
2. Orang yang masih hidup atau telah sebelum matahari terbenam pada
malam hari raya Idul Fitri pada akhir bulan Ramadhan.
3. Mempunyai kelebihan makanan (bahan makanan pokok), baik untuk
dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada malam hari raya Idul
Fitri.
d) Rukun
Dalam berzakat fitrah terdapat rukun-rukun sebagai berikut:
1. Niat berzakat fitrah baikuntuk diri sendiri maupun untuk orang yang
menjadi tanggung jawabnya.
2. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzaki).
3. Orang yang berhak menerima zakat.
4. Makanan pokok11 yang dizakatkan.
e) Tujuan
Tujuan zakat fitrah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang menodai
seorang muslim selama bulan Ramadhan sehingga menjadi bersih
kembali.
11 Makanan pokok sebesar lebih kurang 1 sha (atau setara 2,5 kg) berupa beras, gandum, ataumakanan pokok lain yang digunakan. Atau dapat berupa uang yang nilainya sepadan dengan maknanpokok sebanyak 1 sha yang kemudian uangnya digunakan Amil untuk dibelanjakan menjadi makananpokok kemudian didistribusikannya. Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta:EKONISIA, 2002, hal. 120
30
2) Zakat Maal
a) Pengertian
Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang
diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan
menyimpannya.
Sedangkan menurut terminologi syari’ah (istilah syara’), harta adalah
segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan
(dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).
b) Syarat
1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya
c) Sumber-sumber Zakat Maal
1. Zakat Harta Perniagaan
Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda
“Dari Samurah bin Jundab RA. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAWmemerintahkan pada kami untuk mengeluarkan zakat dari segalamacam yang diperjual belikan.” (H. R. Abu Daud). 12
Harta perniagaan yang wajib dibayarkaan zakat sebesar 2,5% dari
aset. Mencapai haul sama satu tahun. Dan nishab harta mencapai 20
dinar emas atau 200 dirham perak.
2. Zakat Emas, Perak, dan Uang Simpanan
12 As-Sunan, Kitab Az-Zakat (2/95) No. 1562
31
Selain harta perniagaan, zakat juga diwajibkan pada harta simpanan
baik berupa emas, perak, maupun uang tunai. Sebagaimana harta
pernaigaan, emas, perak, dan uang simpanan wajib dizakati jika telah
mencapai nishab dan telah mencapai haul dalam batas nishabnya
yang sama seperti harta perniagaan.
3. Zakat Hasil Pertanian
Yang diwajibkan zakat dari hasil pertanian layaknnya tumbuh-
tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian,
umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-
rumputan, dedaunan. Syarat wajib zakat bagi hasil pertanian sama
dengan ketentuan umum syarat wajib zakat emas, perak dan harta
simpanan.13
4. Zakat Binatang Ternak
Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi sapi, kerbau, kuda,
kambing, domba, dan unta. Nishab sapi adalah 30 ekor. Pembayaran
zakatnya sebagai berikut:
13 Persyaratan khusus dalam syarat wajib zakat pertanian ini, menurut Wahbah Al-Zuhayliy:a. Lahan pertanian tersebut tidak dikenakan pajakb. Hasil pertanian tumbuh di lahan produktifc. Tumbuhan ditanam untuk kepentingan kehidupan manusia dan meningkatkan produktifitas
lahan potensialnyad. Besaran zakat yang dikeuarkan bergantung pada jenis pengairan yang digunakan (bila
pengairan alamiah zakatnya 1/10, namun bila pengairan buatan zakatnya 1/20)Wahbah al-Zuhayliy, Al-Fiqh al-IslamiWa ’Adilla,Terj. Agus Efendi dan BahrudinFanani‘‘ZakatKajianBerbagaiMazhab’’, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000), hal. 98
32
Jumlah Ternak Zakat30 – 39 ekor 1 ekor sapi umur 1 tahun40 – 59 ekor 1 ekor sapi umur 2 tahun60 – 69 ekor 2 ekor sapi umur 1 tahun70 – 79 ekor 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 2 tahun80 – 89 ekor 2 ekor sapi umur 2 tahunSetiap kali bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah seekor sapiberumur 1 tahun dan setiap kali bertambah 40 ekor, zakatnyaditambah seekor sapi berumur 2 tahun.Nishab ternak kerbau dan kuda sama dengan sapi. Nishab kambingatau domba adalah 40 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut.Jumlah Ternak Zakat40 – 120 ekor 1 ekor kambing atau domba121 – 200 ekor 2 ekor kambing atau domba201 – 300 ekor 3 ekor kambing atau dombaSetiap kali bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambingatau domba.Nishab unta adalah 5 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut.Jumlah Ternak Zakat5 – 9 ekor 1 ekor kambing atau domba10 -14 ekor 2 ekor kambing atau domba15 – 19 ekor 3 ekor kambing atau domba20 – 24 ekor 4 ekor kambing atau domba25 – 34 ekor 1 ekor unta betina umur 1 tahun35 – 45 ekor 1 ekor unta betina umur 2 tahun46 – 60 ekor 1 ekor unta betina umur 3 tahun61 – 75 ekor 1 ekor unta betina umur 4 tahun76 – 90 ekor 2 ekor unta betina umur 2 tahun91 – 124 ekor 2 ekor unta betina umur 3 tahunSetiap kali bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor unta betinaberumur 2 tahun, dan setiap kali bertambah 50 ekor, zakatnyaditambah seekor unta betina berumur 3 tahun.
5. Zakat Hasil Tambang
Zakat barang tambang adalah zakat yang berasal dari dalam perut
bumi, cukup banyak jenisnya, menurut Ibnu Qudamah, contoh barang
tambang adalah emas perak, timah, besi, intan, batu permata, batu
33
bara dan lain-lain. Barang-barang tambang yang cair seperti aspal,
minyak bumi, belerang, gas dan sebagainya.14
6. Zakat Barang Temuan (Rikaz)
Yang dimaksud dengan rikaz adalah barang temuan dari warisan atau
peninggalan orang-orang kafir, seperti kerajaan-kerajaan kuno,
kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, kerajaan-kerajaan orang Majusi,
atau lainnya, bila ditemukan harta mereka (misalnya: peti emas /
lainnya, berupa perak, perunggu, atau perhiasan lainnya, yang
memiliki nilai jual / dianggap sebagai harta yang bernilai oleh
masyarakat) selama itu merupakan barang-barang peninggalan orang-
orang jahiliyah, kuffar, kerajaan-kerajaan non-Muslim, atau
masyarakat non-Muslim, maka barang temuan tersebut wajib
dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (1/5).
Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat Abu
Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda:
“… Dan pada barang temuan (dari peninggalan masa-masajahiliyah / orang-orang kuffar) wajib dikeluarkan seperlimanya.”(HR Bukhari)15
7. Zakat Profesi
14 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 90.15 Imam Nawawi, Matan Safinatun Najah, (Jakarta: Pustaka Ilmu Salafiyah, 2008), hal. 28.
34
Orang yang yang mengerjakan sesuatu (berolah raga, melukis, musik
dan lain-lain), karena jabatan dan profesinya bukan hanya untuk
kesenangan saja, tetapi merupakan suatu pencarian. Pada zaman
sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan atau profesi
yang sedang di gelutinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada
dua macam, pertama yaitu pekerjaan yang di kerjakan sendiri tanpa
menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang
mengadakan praktek, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain.
Kedua pekerjaan yang di kerjakan untuk orang (pihak) lain dengan
imbalan mendapat upah atau honorium seperti pegawai (negeri atau
swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang
sebagai harta kekayaan. Dengan demikian wajib di keluarkan
zakatnya karena telah mencapai satu tahun.
8. Zakat Aset
Alat-alat transportasi seperti kuda sebagai binatang tunggangan di
masa Nabi digunakan sebagai angkutan pribadi untuk memenuhi
kebutuhan pokok keluarga atau sebagai sarana angkutan perang,
sehingga tidak wajib untuk dipungut zakatnya. Akan tetapi alat-alat
transportasi seperti mobil pada masa sekarang ini tidak saja
digunakan sebagai angkutan pribadi saja, akan tetapi mobil sengaja
dimiliki atau dibeli untuk dipergunakan sebagai sarana guna mencari
keuntungan.
35
Pada masa kini, aset tersebut juga dapat berupa gedung yang
diewakan, mesin yang disewakan dan berbagai macam benda yang
tidak memiliki unsur perkembangan namun memiliki keuntungan
sebagai usaha produkif bagi pemiliknya.
9. Zakat Saham & Obligasi
Diantara hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dikeluarkan
zakat nya dalam harta modern ini adalah surat-surat berharga,
diantara nya adalah saham (al-sahm) dan obligasi (al-sanadah) saham
dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-
transaksi perdagangan khusus yang disebut “bursa kertas-kertas
berharga”. Dengan demikian saham dan obligasi adalah juga harta
kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya.16
Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan menjadi dua kategori, saham
yang dialokasikan untuk alat produksi (mendapatkan deviden) dan
saham untuk trading (jual-beli) yang hasilnya dapat berupa deviden.17
B. Konsep Distribusi
1. Pengertian Distribusi
Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran
(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh
16 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 78.17 M. Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 223.
36
pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb. Sedangkan distrbusi menurut
para ahli ekonomi antara lain:
Menurut Winardi: Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara
yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk
kepada pembeli.18
Menurut Sofjan Assauri: Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga
yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke
konsumen.19
Sedangkan Philip Kotler: Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi
yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu
barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.20
Dalam ekonomi Islam, makna distribusi sangatlah luas, yaitu mencakup
pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.
Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan
meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan
mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.
Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distibusi pemasukan,
baik antar unsur – unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan
18 Winardi, Kamus Ekonomi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), hal. 171.19 Sofjan Assauri, Manajemn Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 181.20 Philip Kotler and Gary Armstrong, Priciples of Marketing, (Prentice Hall, New Jersey, 2001),
hal. 14.
37
kelompok – kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem
jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.
Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada
haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini,
maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak
dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :
1) Banyaknya nash Al Quran dan hadist Nabawi yang mencakup tema
distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen
dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari
sistem yang benar.
2) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip – prinsip umum bagi distribusi
dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas
cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
3) Banyaknya dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan
dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara
suka rela (sunnah).21
2. Tujuan Distribusi
Secara umum dapat dikatakan bahwa system distribusi ekonomi dalam
ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam
merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi
21 Moh.Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), hal. 91-92.
38
dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial
dan ekonomi. Hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut sebagai berikut:
Tujuan Dakwah
Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan
menyatukan hati kepadanya. Diantaranaya contoh yang paling jelas adalah
bagian mualaf di dalam zakat, dimana Mualaf itu adakalnya orang kafir yang
diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di
harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam ghanimah dan
fa’i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.
Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada mualaf juga memiliki
dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.
Tujuan Pendidikan
Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di
sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itukamu membersihkan dan mensucikan22 mereka dan mendoalah untukmereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagimereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat
mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting antara lain:
22 Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihankepada harta benda. Dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka danmemperkembangkan harta benda mereka. Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya,(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 203.
39
a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan
mengutamakan orang lain.
b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri
sendiri (egois).
Tujuan Sosial
Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan
prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok
di dalam masyarakat
3. Mengikis sebab – sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan
berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat,
sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan
kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan
bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.
4. Keadilan dalam distribusi mencakup sebagai berikut:
a) Pendistribusian sumber –sumber kekayaan
b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur – unsur produksi
40
c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadialan
dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang
akan datang.23
Tujuan Ekonomi
Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang
penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan sperti berikut
ini :
1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika
menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib
maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk
menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi
kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk
melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain,
bahwa system distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor
– faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi;
seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau
hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan
dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi
hamba sahaya.
23 Jaribah bin Ahmad Al Harisi, Fiqih Umar Bin Khatab, (Jakarta: Khalifah, 2008), hal. 213 –218.
41
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat
kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan
tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja,
namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu
masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat
merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat yaitu suatu
keharusan dan keniscayaan.24
Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265
“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanyaKarena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, sepertisebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat,Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidakmenyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihatapa yang kamu perbuat.”25
Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang – orang yang
membelanjakan hartanya karena keridhoaan Allah dan untuk keteguhan jiwa
mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan
kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.
3. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak
pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke
24 Yusuf Al-Qordhowi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press,2006), hal. 20.
25 Pengertian menafkahkan "harta di jalan Allah" meliputi belanja untuk kepentingan jihad,pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Amzah, Al-Qur’anTajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 44.
42
konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi dapat dibagi sebagai
berikut:
Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa
yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk
mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi
pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan
sedang dilakukan).
Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan
dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan,
pemilahan, dan pengangkutan.
Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya
memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat
berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan,
penyebaran informasi, dan koordinasi.26
4. Distribusi Pendapatan dalam Islam dan Sistem Ekonomi Lain
Al Jarhi dan Zarqa berpendapat bahwa ilmu ekonomi memberikan perhatian
yang besar terhadap ranah distribusi dalam pengertian tujuan penentuan bagian
setiap faktor produksi (determining the share of each factor of production) melalui
proses yang terjadi dalam market exchange. Namun kurang memperhatikan ranah
26 Basu Swastha, Saluran Pemasaran, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 60.
43
redistribusi dalam pengertian penggapaian level tertentu dari keadilan sosial dan
ekuitas.27
Dalam ekonomi kapitalis, misalnya, kepemilikan harta pribadi diakui juga
tidak ada kebebasan yang sempurna, sebagian dapat memperoleh kebebasan lebih
dari yang lain. Di samping itu adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam
alokasi sumber daya guna memaksimalkan output dan kesejahteraan sosial
mengakibatkan adanya distribusi yang tidak merata.28 Efesiensi alokasi dalam
ekonomi konvensional hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang
ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, namun tidak mengatakan
apapun perihal apakah alokasi tersebut adil.
5. Distribusi Pendapatan Dalam Negara
Prinsip prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam
mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim
banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level
Negara terkait dengan, diantaranya: penjaminan level minimum kehidupan bangsa
bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara wajib bekerja
untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi ligkungan sosial maupun individu
dengan pemafaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu
27 Mabid Ali al Jarhi and Muhammad Anas Zarqa, Redistributive Justice in a DevelopedEconomy: An Islamic Perspective, Paper Presented at 6th International Conference on IslamicEconomics and Finance, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hal. 14.
28Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 225.
44
negara wajib mengeluarkan kebijakan29 yang mengupayakan stabilitas ekonomi,
kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.
Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara langsung dan tidak
langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan belanja
Negara, kebijakan fiskal dan moneter dengan basis hipotesis kepda
ketidaksempurnaan pasaran teori-teori, yang berkaitan dengan moral hazard (suatu
perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerugianatau yang berunsur negatif
yang mengandung resiko diatas rata-rata) dan adverse selection (dimana satu
pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi
usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak
lain).
Dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia, Pemerintah (Negara) harus
mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri.
Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan
kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan Negara dan publik, distribusi
tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non
monetary lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari’ah. Semua
29Setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalahekonomi yang dihadapi. Kebijakan tersebut dapat berupa pelancaran distribusi ekonomi yangberdampak luas pada kesejahteeraan rakyat. Misalnya pada masa khulafaurrasyidin untuk menjagakelancaran distribusi dan stabilitas harga, pemerintah melarang permintaan yang tidak riil (spekulatif),ikhtikar (penimbunan) mata uang, tallaqi rukban (mencegat penjualan langsung dari pinggir kota kepusat kota), dan segala bentuk riba.
45
keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan
pembebasan kemiskinan.
Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal30 merupakan salah satu perangkat
untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-Ghazali termasuk
meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan,
intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan
setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa
instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitul
maal (national treasury)31.
Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan
pajak khusus Muslim), tanah kharaj, dan ushur (cukai) atas barang impor dari
negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak
memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian
sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-
sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas
ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin.
30Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untukmengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan caramengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kebijakan fiskal mempunyai tujuanyang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jikadalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakanfiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Prathama Rahardja, PengantarIlmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi) Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 445.
31 Baitulmal adalah kas negara yang dikhususkan untukpemasukan dan pengeluaran harta yangmenjadi hak kaummuslimin dimana mekanismenya ditentukan oleh syariat Islamatas dasar Al Qurandan Sunnah Rasul. Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly. Ekonomi Zakat, Jakarta :RajaGrafindo, 2006.Hal. 11.
46
Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin
otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah maupun pajak atas orang
Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari
orang-orang Muslim yang kaya.
Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-
lain (ZISWAF). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian
pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna
diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah
Islam. Sementara Infaq, Sadaqah, Wakaf merupakan pengeluaran ‘sukarela’ yang
juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWAF merupakan unsur-
unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang
bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah,
infaq dan wakaf. Rasulullah SAW membangun peradaban baru di Madinah
melalui penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam berbagai bentuk
untuk memberdayakan umat mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan
dakwah Islam. 32Pembagian dalam kegiatan ‘wajib’ dan ‘sukarela’ ini khas di
dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar.
Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada ‘sektor sukarela’.
Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk
mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini
32 Sumuran Harahap, Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia: Solusi EfektifPemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), hal. 13.
47
dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit
Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (Mustahik) menjadi
surplus (Muzaki). Dalam Qur’an diperkirakan terdapat 30 ayat yang berkaitan
dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat sering muncul
berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa
pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam.
C. Konsep Pengelolaan Zakat
1. Urgensi Lembaga Pengeloaan Zakat
Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat,
Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat.
Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian
keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur’an
bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah:
103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas
mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal
dengan kelompok delapan asnaf. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa
pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan
harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat
dikelola oleh Pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah
mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk Amil zakat. Penunjukan Amil
memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi
dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai
48
tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan
harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW,
beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai Amil zakat. Aturan dalam At-Taubah
ayat 103 dan tindakan Rasul SAW tersebut mengandung makna bahwa harta zakat
dikelola oleh Pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata
Amil sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah,
dalam konteks kekinian, Amil tersebut dapat berbentuk yayasan atau Lembaga
Amil Zakat (LAZ). Lembaga atau yayasan zakat tersebut menghimpun dana umat
secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat
sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana,
dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi
sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-
masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Ada beberapa
program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti
advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan.
Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu
pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan
tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk
pelaksanaan program yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam
yang tak mampu secara financial, access, ataupun knowledge. Mereka dengan
segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan
dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi,
49
penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang
memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut.
Apabila asnaf yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut
dipahami secara tekstual, ada asnaf yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu
Riqab. Riqab adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia
telah membeli dirinya. Begitu juga dengan fuqara’, masakin, dan Gharimin.
Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena
pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya charity (sekedar
memberi cuma-cuma atau amal). Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian
umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya
terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi
penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan
hikmah pewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif
terhadap delapan asnaf penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang
berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.
Manajemen zakat yang baik merupakan suatu keniscayaan. Dalam Undang-
Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan lembaga zakat di Indonesia
menyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan
pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka
pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.
50
Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus
dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat
ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus
dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem
yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus
diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan
transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol
yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga
akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan
ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.
Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh
penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ
antara lain.
Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan,
sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi33 dan misi34,
33 Visi adalah rangkaian kalimat yangmenyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atauperusahaan yang ingindicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataanwant to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangatkrusial bagiperusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Wibisono dalam bukunyaManajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan, Jakarta:Erlangga, 2006, hal. 43.
34 Misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yangmemuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkanjalan yang tepat dalam rimba bisnis saat ini. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikankepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arahmana perusahaan kan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakandalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak
51
kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi
strategis.
Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang
paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi Amil zakat harus
dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan
paradigma bahwa Amil zakat yaitu sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang
khusus.
Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan
yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain : LPZ harus memiliki
sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka;
mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi
dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.
Setelah prinsip-prinsip operasional dapat dipahami, kemudian dapat
melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat
berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder.
Pertama, para pembayar zakat (Muzaki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus
mampu membangun kepercayaan para Muzaki. Banyak cara yang bisa digunakan
untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report (laporan
perkembangan) berkala, mengundang Muzaki ke tempat Mustahik, selalu menjalin
komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil.
yang terkait. Dikutip dari Wheelen oleh Wibisono dalam bukunya Manajemen Kinerja: Konsep,Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 46.
52
Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu
merekrut para Amil yang proesional dan amanah.
2. Persyaratan Amil Zakat
DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, Fiqh Zakat, menyatakan bahwa
seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki
persyaratan sebagai berikut: 35
a) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang
termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila
urusan penting kaum muslimin diurtus oleh sesama muslim
b) Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima
tanggungjawab mengurus urusan umat.
c) Memilki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan
umat. Artinya para Muzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui
lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak
dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi
(keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara
berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah
Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf AS
yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang
saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan
35 Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal. 586.
53
masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah yang difirmankan pada
Al-Qur’an surat Yusuf ayat ke-55 yang artinya sebagai beikut:
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnyaaku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Sehingga dapatdijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Amil zakat tidak hanya dibutuhkanorang yang berpengetahuan saja, namun juga yang dapat menjaga amanahdari harta yang dititipkan dan menyampaikan kepada yang berhak.36
d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu
melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada
masyarakat
e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus
ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas
f) Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil
zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan
tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan
g) Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan
analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfataan dan
pemberdayaan zakat.
h) Peningkatan capacity building (pembangnan kapasitas) amil sehingga bisa
berkompetisi dalam setiap momen dan priode tertentu
3. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat
36Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.242.
54
Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 581 tahun 1991 sebagai berikut:
a) Berbadan Hukum
b) Memiliki data Muzaki dan Mustahik
c) Memiliki program kerja yang jelas
d) Memmiliki pembukuan dan manajemen yang baik
e) Melampirkan surat pernrnyataan bersedia diaudit
Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan
trasparansi dari setiap pengelolaan zakat.
Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut
Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga
zakat antara lain:
1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)
a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas
dan Badan Pelaksana
b. Dewan pertimbangan meliputu unsur ketua, sekertaris dan anggota
c. Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
d. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan,
bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan
unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia,
55
tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang
terkait
2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
a. Dewan Pertimbangan
1) Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi
kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan
Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial
2) Tugas Pokok
a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi
Pengawas
c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan
hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan
Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan
Pelaksana dan Komisi Pengawas
f) Menunjuk Akuntan Publik
b. Komisi Pengawas
1) Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan
yang dilaksanakan Badan Pelaksana
2) Tugas Pokok
56
a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
Dewan Pertimbangan
c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana,
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah37
c. Badan Pelaksana
1) Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat
2) Tugas pokok
a) Membuat rencana kerja
b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja /yang
telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
c) Menyusun laporan tahunan
d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil
Zakat kedalam maupun keluar38
37 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.131.
38 Pasal 7 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000
57
4. Prinsip-Prinsip Pengeloaan Zakat
Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus
diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan,
diantaranya :
a) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan
secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
b) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat
hendaknya berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang
menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang
dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam
yang enggan membayar zakat harus mendapat sangsi sesuai perintah Allah.
c) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
d) Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh
mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan
sebaginya.
e) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari
prinsip prefesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat
dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu
menunggu bantuan dari pihak lain.39
39 Eri Sudewo, Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar, (Ciputat:IMZ, 2004), hal. 47.
58
D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu)
1.
Judul studi: Zakat dan Pengelolaannya (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta)
Penulis: Asep Djuhari
Lembaga asal-nama jurnal: UIN Syarif Hidayatullah-Skripsi
Tahun terbit: 2003
Ringkasan isi studi
a. Rumusan masalah:
1. Bagaimana BAZIS DKI dalam melaksanakan tugasnya sebagai
lembaga pengelola zakat ?
2. Apakah BAZIS DKI sebagai lembaga pengelola dana zakat telah
sejalan dengan ketentuan hukum Islam
b. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data
deskriptif.
Metode penelitian: Kepustakaan, penelitian lapangan, dan analisis data.
Teknik: Kutipan ayat Al-Qur’an dan terjemahan ayat Al-Qur’an.
c. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat Bazis DKI.
d. Hipotesis: Pendistribusian hasil dana zakat yang dikumpulkan BAZIS
DKI di distribusikan hanya kepada 6 asnaf yang digolongkan pada 3
kelompok: Fakir, Miskin; Fi sabilillah; dan Muallaf, Gharimin.
e. Ringkasan hasil studi/penelitian terdahulu:
Keunggulan dan kelemahan:
-Keunggulan:
1. Operasionalnya dianggarkan APBD
2. Aparaturnya PNS
59
3. Manajemen Keuangan BAZIS menggunakan standart akuntansi keuangan.
4. Sudah mulai mengembangkan manajemen sistem informasi
-Kelemahan:
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat
2. Banyaknya lembaga-lembaga pengelolaan zakat di masyarakat
3. Kesalahan pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat
4. SDM lembaga zakat tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di sebuah negara.
Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Studi terdahulu: Lebih fokus pada tata hukum dan struktur yang sempit.
Rencana Skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari
pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia yang memiliki perbedaan
kebijakan hukum dan sistem informasi serta manfaat dan kendala yang
didapatkan.
2.
Judul studi: Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak dalam Pajak
Penghasilan Malaysia dengan Indonesia
Penulis: Farid Wajdi
Lembaga asal-nama jurnal: UI FISIP-Skripsi
Tahun terbit: 2008
Ringkasan isi studi
f. Rumusan masalah:
1. Apa saja perbedaan sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di
60
Malaysi dengan di Indonesia?
2. Apa saja justifikasi penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam
Paja Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia?
3. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dalam penerapan
zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi
di Indonesia?
g. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data
deskriptif.
Metode penelitian: Kepustakaan, wawancara dan penelitian lapangan.
Teknik: Studi observasi, interview, penelitian kepustakaan.
h. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat dan upaya pengintegrasian
zakat terhadap pajak.
i. Hipotesis: Peningkatan penerimaan zakat akan berpengaruh positif
terhadap pajak.
Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Sama objek membahas tentang zakat pada negara Malaysia.
Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Studi terdahulu: Membahastentangpenerapan zakat sebagai kredit pajak.
Rencana Skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari
pengelolaan zakat malaysia secara fokus pada suatu wilayah persekutuan.
Studi terdahulu: sumber data primer tidak langsung didapat melalui
objek bersangkutan (negara terkait)
Rencana Skripsi: Bahasan lebih luas, solutif, dan melalui wawancara
narasumber terkait
61
3.
Judul studi: Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (Studi pada
Negara Brunei Darussalam)
Penulis: Febrianti
Lembaga asal-nama jurnal:UIN FSH-Skripsi
Tahunterbit: 2011
Ringkasan isi studi
a. Rumusan masalah:
1. Bagaimana pengelolaan zakat di Brunei Darussalam?
2. Bagaimana model pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam ?
3. Apa perbedaan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dengan
Negara Indonesia?
b. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data
deskriptif.
Metode penelitian: Library research, wawancara dan studi
dokumentasi.
Teknik: Wawancara, penelitian kepustakaan.
c. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat dan perbandingan dengan
negara Indonesia.
d. Hipotesis: Lembaga-lembaga zakat bersinergi dengan baik.
Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Sama dalam pembahasan pengelolaan zakat suatu negara Muslim.
Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Studi terdahulu: Membahas tentang pengelolaan zakat di Brunei
Darussalam.
62
Rencana skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari
pengelolaan zakat malaysia secara fokus pada suatu wilayah persekutuan.
Studi terdahulu: Sumber data primer tidak langsung didapat melalui
objek bersangkutan (negara terkait)
Rencana skripsi: Bahasan lebih luas, solutif, melalu wawancara
narasumber terkait dan observasi.
Sehingga kemudian teori-teori dan gambaran pemikiran yang telah dijelaskan
mengenai pengelolaan zakat ini akan dijadikan sebagai rujukan penulisan skripsi.
62
BAB III
DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA
A. Sejarah Fenomena Zakat Malaysia
Pengumpulan zakat di Malaysia sudah dimulai pada era Pra-Kolonial. Pada
saat itu pengelolaan zakat belum dikelola secara formal dan pembayar zakat akan
membayar zakat kepada ustadz atau guru agama (bertindak sebagai Amil) dan
mereka akan mendistribusikannya kepada asnaf yang layak. Ini menunjukkan
pembayar zakat sangat yakin dengan ustadz dan guru agama sebagai Amil mereka
pada saat itu.1 Fasilitas pribadi yang ada pada ustadz dan guru pada saat itu menjadi
dasar mengapa pembayar zakat sangat yakin dan tampaknya puas dengan tugas
mereka sebagai Amil. ketika zaman kolonial, manajemen zakat ditempatkan di
bawah kekuasaan DAAIM (Dewan Agama dan Adat Istiadat Melayu). Di setiap
desa, kutipan zakat dilakukan oleh imam desa dan akan diserahkan kutipan tersebut
kepada pemerintah sebagai sumber keuangan pemerintahan Islam. Pembayaran
zakat melalui imam masjid juga menunjukkan kepercayaan pribadi imam yang
dapat mengelola zakat dengan baik.
Pada saat ini daya manajemen zakat ditempatkan di bawah setiap negara dan
kekuasaan di bawah kepala agama Islam negeri masing-masing. Ada beberapa
1 Abdul-Wahab, Mohamed et al., “Malaysia (A Case Study of Zakah Management)”, in el-Ashker and Sirajul Haq (eds.), Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications,(Jeddah: IRTI/ IDB, 1995) hal. 298.
63
negara telah memprivatisasi lembaga zakat seperti negeri Selangor, Wilayah
Persekutuan, Pahang, Penang, Melaka dan Negeri Sembilan. Privatisasi ini
dilakukan untuk memastikan manajemen zakat dapat memberikan layanan
berkualitas bagi memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan
profesional, penggunaan teknologi terbaru serta berlandaskan nilai-nilai Islam.2 Ini
akhirnya akan memastikan pengelolaan zakat efisien berdasarkan nilai-nilai Islam.
Peran ini harus konsisten dengan karakteristik yang harus ada pada lembaga yaitu
adil, tidak menyimpang dan efisien dalam manajemennya.
Perkembangan saat ini lembaga zakat di Malaysia memiliki trend positif,
terutama dalam aspek pengumpulan zakat. Jumlah pengumpulan zakat di Malaysia
telah meningkat dengan drastis di Malaysia. Jumlah pengumpulan zakat di setiap
negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengumpulan zakat keseluruhan
tahun 2013 telah meningkat sebanyak 55% menjadi RM 1,28 miliar dari RM 670.6
juta pada tahun 2006. Peningkatan yang mengesankan ini kemungkinan disebabkan
oleh banyak faktor diantaranya metode pembayaran yang mudah, manajemen zakat
yang semakin efisien, privatisasi dan amanah lembaga zakat dan sebagainya.
Privatisasi dan amanah lembaga zakat telah menimbulkan minat banyak peneliti
untuk melihat dampaknya terhadap jumlah pengumpulan zakat. Semua penelitian
ini umumnya menemukan privatisasi dan amanah lembaga zakat yang dapat
meningkatkan efisiensi manajemen dan jumlah pengumpulan zakat.
2 Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Laporan Zakat 2013, (Kuala Lumpur: PusatPungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2013) hal. 24.
64
B. Perkembangan Hukum Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia
Pemerintah Malaysia meletakkan Islam sebagai agama resminya telah
membuka ruang untuk pelaksanaan hukum syara’. Mereka merancang undang-
undang yang berkaitan dengan uang dan harta menurut hukum syara’. Namun,
pelaksanaannya bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan.
Dengan terbentuknya undang-undang mengenai zakat, harus ada pihak yang
mengurus dan melaksanakan undang-undang tersebut. Pengurusan dan pengelolaan
yang sistematik akan memberi hasil yang baik kepada negara dan juga masyarakat
di dalamnya. Malaysia yang mempunyai empat belas buah negeri harus bijak dalam
mengatur kewenangan yang diberikan kepada badan-badan yang berhak mengurus
perkara zakat supaya tidak terjadi masalah ketidakadilan dalam pengurusan zakat.
Malaysia membentuk Perlembagaan Persekutuan (konstitusi Malaysia)
sebagai undang-undang dasar. Ijtihad dalam pedoman hukum zakat didasarkan pada
ketentuan madzhab Syafi’i, tetapi ketentuan madzhab lain yang digunakan bilamana
ketentuan madzhab Syafi’i tidak dapat memenuhi keperluan dan kepentingan
masyarakat secara luas. 3Di dalamnya telah menetapkan bahwa perkara yang
berkaitan dengan Islam adalah di bawah kekuasaan kerajaan negeri.4 Perkara-
perkara yang berkaitan dengan Pengurusan Agama Islam, di dalamnya termasuk
perkara zakat dikelola oleh kerajaan negeri yang dipimpin oleh raja di setiap negeri,
3 Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012),hal. 87.
4 Abdul Aziz Bari, Islam Dalam Perlembagaan Malaysia, (Selangor: Intel Multimedia andPublication, 2005), hal. 51.
65
yang sekaligus berperan sebagai Ketua Agama Islam yang mempunyai kekuasaan
secara langsung dalam semua perkara berkaitan dengan agama Islam.5
Berdasarkan fakta di atas, pengurusan zakat ada di bawah bidang kuasa dan
tanggung jawab tiap negeri-negeri. Dengan itu, setiap negeri mempunyai Majlis
Agama Islam Negeri (MAIN). Pelaksanaan pengurusan dan tata cara kerja MAIN di
setiap negeri dilaksanakan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam atas
setiap negeri. Selain itu, MAIN ada dibawah tanggung jawab Duli Yang Maha
Mulia (DYMM) Sultan sebagai Ketua Agama Islam setiap negeri. Pada Wilayah
Persekutuan, (MAIN) tersebut bernamaa Majelis Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP).
Seiring perkembangan zaman saat ini, telah terjadi berbagai perubahan
dalam pengelolaan zakat di Malaysia ini. Mayoritas negeri telah mewujudkan
institusi khas untuk mengelola perkara zakat. Dan institusi ini terpisah dari
pengurusan MAIN. Pembentukan institusi ini sebagai satu usaha untuk
meningkatkan mutu dalam pengelolaan zakat. Melalui struktur organisasi ini,
institusi zakat mampu membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat sesuai
dengan kebutuhan situasi.
Diawali dengan terbentuknya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Wilayah
Persekutuan pada tahun 1991, dan seterusnya diikuti oleh beberapa negeri lainnya.
Badan yang bertanggung jawab menghimpun dan mendistribusikan zakat di
5 Mahamad Arifin et al, Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia (Selangor: Dawama,cet 1, 2007), hal. 215.
66
Wilayah Persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
yang dikukuhkan melalui seksyen 4 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam
(Wilayah Persekutuan) 1993 – Akta 505 yang menyebut bahwa: “Maka hendaklah
ada suatu badan yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
(MAIWP) untuk memberi masukan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-perkara
yang berhubungan dengan agama Islam”. Walau bagaimanapun, kegiatan
penghimpunan zakat kemudiannya dikelolakan oleh sebuah lembaga yang
ditubuhkan oleh Majlis dan dinamakan sebagai Harta Suci Sdn. Bhd. yang bernama
Pusat Pungutan Zakat (PPZ), sesuai dengan seksyen 8A (1) yang menyatakan
bahwa: “Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, menubuhkan
syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] untuk menjalankan mana-mana
aktiviti yang telah dirancang atau diusahakan oleh Majlis dalam melaksanakan
kewajiban atau kuasanya di bawah seksyen 7”. PPZ merupakan perusahaan swasta
dibawah naungan penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang
bertanggungjawab menghimpun zakat serta menyampaikan dakwah zakat kepada
masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan, Malaysia.6 Namun, urusan
pendistribusian zakat dikelolakan sepenuhnya oleh Baitulmal, Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP).
6 Muhin Nor Paizin, Amlan Dakwah Zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia: SatuPemerhatian (Kuala Lumpur:PPZ, MAIWP, 2014), hal. 483.
67
C. Perkembangan Lembaga Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia
Malaysia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari 14 negeri. Masing-
masing negeri memiliki lembaga pungutan zakat yang berkuasa secara terpusat
untuk mengurus zakat dan pendistribusiannya. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) adalah
salah satu badan yang yang ditunjuk pemerintah (Kerajaan Malaysia dalam hal ini
Majelis Agama Islam) sebagai perusahaan semi pemerintah yang diberikan
kewenangan untuk memungut zakat di Wilayah Persekutuan.
Pusat Pungutan Zakat (PPZ) saat ini dipimpin oleh Haji Mohd Rais Haji
Alias, dan memiliki 135 pegawai (Amil Korporat), yang hanya berwenang sebagai
pemungut zakat saja. Zakat yang dihimpun oleh PPZ berupa zakat pendapatan,
zakat uang simpanan, zakat saham, zakat emas, zakat perniagaan, hingga zakat
cukai perniagaan.
Sedangkan untuk pendistribusian atau penyaluran dilakukan oleh Majelis
Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dengan mendistribusikan dana zakat
melalui Baitulmal-MAIWP.
Semenjak berdirinya PPZ tahun 1991, jumlah penghimpunan zakat di
Malaysia terus mengalami peningkatan. PPZ memfasilitasi para Muzaki dengan
berbagai cara dalam fundrising dana zakat, yakni melalu bank (teller bank, internet
banking, Automated Teller Machine (ATM), dan mobile banking), counter-counter
PPZ-MAIWP (dapat dibayar secara tunai, cek, Islamic credit card, debit/ATM),
mesin deposito cek 24 jam, counter pejabat pos seluruh Wilayah Persekutuan,
potong gaji, kiriman pos, SMS-Zakat, dan yang terbaru dengan melalui website
zakat.co.my serta layanan iZakat yang dapat diunduh di beberapa operating system
68
smartphone seperti android, ios, dan sebagainya. Sampai saat ini, PPZ telah bekerja
sama dengan 18 bank serta telah memiliki 10 counter PPZ yang tersebar di Wilayah
Persekutuan.
PPZ juga melakukan maintenance bagi para Muzaki dan melakukan berbagai
promosi kepada masyarakat dalam melakukan amalan berzakat. Hal ini dilakukan
dengan cara memberikan berbagai souvenir berupa kalender, notes, album Compact
Disc (CD), dan sebagainya. Untuk Muzaki pemberian tersebut merupakan salah satu
bentuk penghargaan, pelayanan, dan perhatian yang berkenan bagi diri mereka.
Berkaitan dengan media promosi, dengan menjunjung kreativitas yang
tinggi, PPZ menghadirkan sosok ustazd Amil dalam bentuk animasi yang mengajak
masyarakat untuk membayar zakat. Media ini diusung PPZ untuk melakukan
dakwah dan ajakan berzakat.
Selain didukung oleh beraneka ragam media promosi, dalam
mengembangkan dan melancarkan kinerjanya, PPZ menggunakan system
komputerisasi berupa Sistem Pengurusan Dokumen (DMS) “DR-DOK” yang
merupakan sistem auto filling pada surat keluar dan masuk. Melalui Sistem
Informasi Zakat (SIZA), segala macam kegiatan yang berkaitan dengan proses input
data antara pengeluaran kwitansi untuk Muzaki hingga pengecekan gaji Amil.
Sistem kegiatan lembaga zakat seperti ini membuat zakat di Malaysia
berkembang. Dukungan penuh Pemerintah, ragam pelayanan atau fasilitas yang
disediakan untuk para Muzaki dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu
juga diimbangi dengan media promosi serta system information computer
technology yang digunakan seperti SIZA dan “DR-DOK”.
69
D. Demografi Wilayah Persekutuan Malaysia
Malaysia merupakan suatu negara yang memiliki penduduk ± 28 juta jiwa,
yang mayoritas warganya memeluk agama Islam. Tentu sangat berpengaruh
terhadap zakat yang merupakan salah satu rukun dalam Islam. Apalagi Pemerintah
Malaysia menggunakan hukum Islam dalam kebijakannya. Sehingga tentu
demografi penduduk ini sebagai salah satu indikator dalam perkembangan zakat
Wilayah Persekutuan Malaysia ini.
Secara garis besar, pada negara Malaysia memiliki penyebaran demografi
ras dan keyakinan sebagai berikut:
3.1 Tabel
PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK MALAYSIA
TAHUN 2010
Agama JumlahPendudukMalaysia
Warga Negara Malaysia BukanWargaNegara
Malaysia
JumlahWargaNegara
Malaysia
Bumiputera Cina India LainnyaJumlah
BumiputeraMelayu Lainnya
28334135 26013356 17523508 14191720 3331788 6392636 1907827 189385 2320779Islam 17379794 15762012 15538928 14191720 1347208 42048 78702 102334 1617782Kristen 2617159 2392823 1549193 1549193 706479 114281 22870 224336Budha 5574336 5412918 33663 33663 5341687 32441 5127 161418Hindu 1777694 1666365 2941 2941 14878 1644072 4474 111329Agama tradisiTiongkok
356718 351073 131407 131407 218261 716 689 5645
Agama Lainnya 111759 96378 50347 50347 8576 36599 856 15381Atheis 202763 183808 132560 132560 49320 824 1104 18955Tiidk Diketahui 271765 101832 84469 84469 11387 192 5784 169933
Sumber: Population Distribution and BasicDemographic Characteristics Malaysia 2010
70
Dari 28,3 juta lebih jumlah penduduk Malaysia, 61% penduduknya yang
sejumlah 17 juta lebih adalah pemeluk agama Islam.7 Maka dapat menjadi suatu
potensi yang cukup besar apabila dana zakat dapat terhimpun dan disalurkan secara
optimal.
Sedangkan pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur penyebaran etnik dan
agama dari wilayah ini adalah sebagai berikut:
3.2 Tabel
PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2010
Agama JumlahPenduduk
KualaLumpur
Warga Negara Malaysia BukanWargaNegara
Malaysia
JumlahWargaNegara
Malaysia
Bumiputera Cina India Lainnya
JumlahBumiputera
Melayu Lainnya
1674621 1517998 696730 679236 17494 655413 156316 9539 156623
Islam 776958 701114 684702 679236 5466 3838 7688 4886 75844
Kristen 97238 73443 7849 7849 51781 12237 1576 23795
Budha 575319 573574 2367 2367 572824 3248 1887 17444
Hindu 142130 128847 271 271 1349 126746 481 13283
Agama tradisiTiongkok
18631 17950 109 109 17747 67 27 681
Agama Lainnya 9619 7661 176 176 1121 6223 141 1958
Atheis 8725 5495 167 167 5123 97 108 3230
Tiidk Diketahui 23547 3162 1089 1089 1630 10 433 20385
Sumber: Population Distribution and Basic Demographic CharacteristicsMalaysia 2010
Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia memiliki jumlah penduduk
yang cukup besar, sekitar 1,6 juta jiwa menduduki kota yang tidak begitu luas ini.
7 Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah peduduk Malaysia mengalami peningkatansektar 23% dari sebelumnya 23,3 juta jiwa(2000). Dimana wilayah paling ramai penduduk adalahSelangor dengan 5,46 juta jiwa dan Kuala Lumpur di peringkat ke-6 dengan jumlah penduduk 1,6 jutajiwa. Sensus penduduk di Malaysia diadakan setiap 10 tahun sekali.
71
Dari total jumlah penduduk Kuala Lumpur, tidak sampai separuh jumlah
penduduknya memeluk agama Islam. Sekitar 46% atau 776.958 jiwa yang memeluk
agama Islam. Namun yang menarik adalah jumlah penerimaan zakat pada wilayah
ini paling besar dibanding negara bagian lain. Pada tahun 2013, penerimaan zakat
wilayah persekutuan Kuala Lumpur mencapai RM 484,6 juta atau setara dengan 1,8
triliun rupiah.
Dari uraian di atas jelas terlihat mengenai gambaran umum tentang zakat di
wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia yang merupakan Ibu Kota Negara
Malaysia. Dengan ini pula diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih
mengenai hukum, lembaga zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia,
serta pengelolaan dan pemetaan penduduk di wilayah persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia.
72
BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR MALAYSIA
A. Pengelolaan Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia
Undang-undang zakat dibuat untuk memastikan mana orang Islam yang
telah memenuhi syarat dan wajib untuk menunaikan zakat menurut hukum syara’.
Bagi mereka yang enggan atau lalai menunaikan zakat akan dikenakan hukuman
tertentu.
Pandangan yang mengatakan bahwa pendekatan dakwah perlu didahulukan
sebelum pengesahan undang-undang itu dapat dibenarkan. Masyarakat harus
terdoktrin bahwa zakat merupakan penyempurnaan keislaman sebagai salah satu
bagian dari rukun Islam. Sehingga masyarakat tidak terpaku pada peraturan
Pemerintah saja dalam kesadaran kewajiban menunaikan zakat. Terlebih lagi
mengenai jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim.
Negeri Kedah merupakan negeri pertama yang melaksanakan zakat Mal
Mustafarad1 di Malaysia. Baru kemudian diikuti oleh Wilayah Persekutuan Kuala
1 Zakat al-Mal al-Mustafad adalah zakat atas harta pendapatan yang diperoleh daripada kerja danusaha yang dilakukan oleh orang Islam baik dalam bentuk gaji, upah, subsidi, tunjangan, honor,pendapatan transfer dan lainnya. Sebab hukum utama sesuatu harta itu diwajibkan zakat adalah hartaitu berfungsi untuk berkembang secara alami atau dengan suatu usaha. Menurut Yusuf al-Qardawi,perkembangan suatu harta itu dapat dilihat melalui keuntungan (al-Ribh) secara jual beli,berwirausaha, peternakan, profesional berupa upah, bonus, gaji, tunjangan dan berdasarkan kepadapenghargaan atau pemberian transfer seperti pensiun, subsidi, tunjangan, hadiah, kompensasi dansejenisnya. Sumber: Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur:PPZ, 2012)
73
Lumpur dan Selangor. Hal ini kemudian difatwakan Jabatan Mufti di setiap negeri.2
Dalam konteks negara Malaysia, ijtihad dalam hukum zakat diambil dari
hukum Mazhab Syafi’i. Metode metode mazhab lain dipakai jika metode Syafi'i
tidak dapat memenuhi kebutuhan dan masalah masyarakat. Jadi dalam konteks al-
Mal al-Mustafad ini diambil dari metode mazhab lain karena ia lebih sesuai dengan
kebutuhan saat ini dan kepentingan masyarakat di Malaysia. Karena apabila
diperhatikan secara mendalam selama masa pemerintahan al-Khulafa 'al-Rasyidin
dan masa sesudahnya ditemukan institusi ijtihad memberikan kontribusi yang
mendorong untuk memperbarui sistem zakat. Ini berarti sistem zakat tidak selalu
terikat secara harfiyyah (kata demi kata) dengan apa yang terjadi pada masa Nabi.
Konsep maslahah dan sebab sesuatu harta itu diwajibkan zakat seperti harta
berkembang menjadi tunjangan para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya untuk
mengembangkan lagi kewajiban zakat agar sesuai dengan realitas pembangunan
ekonomi dan masyarakat.
1. Sejarah MAIWP dan Landasan Hukum Berdirinya
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) didirikan pada 1
Februari 1974 bersamaan dengan berdirinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Pembentukannya dimaksudkan untuk menjaga urusan Islam di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur yang sebelum itu ditempatkan di bawah Pemerintah
Negeri Selangor. MAIWP setelah itu turut bertanggung jawab mengelola urusan
2 Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012), hal.197.
74
umat Islam di Labuan dan Putrajaya setelah keduanya diumumkan sebagai
Wilayah Persekutuan masing-masing pada 16 April 1984 dan 1 Februari 2001.
Pendirian MAIWP dinyatakan melalui ketentuan di dalam Konstitusi Federal dan
UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505].
Pasal 3 (5) Konstitusi Federal menyatakan bahwa:
"Walau apapun dalam Konstitusi ini, Yang di-Pertuan Agong harus menjadi
Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan
Putrajaya; dan untuk tujuan ini parlemen dapat melalui hukum membuat alokasi
penyisihan mengatur urusan agama Islam dan untuk mendirikan suatu Dewan
untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang hal-hal yang berhubungan
dengan agama Islam."
Bagian 4 (1), UU 505 pula menyatakan:
"Maka harus ada suatu badan yang dikenal sebagai" Majlis Agama Islam
Wilayah Persekutuan ", untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal hal
yang berhubungan dengan agama Islam."
Yurisdiksi MAIWP pula dijelaskan melalui Bagian 31, Akta 505 yang
menyatakan:
"Dewan harus membantu dan menasihati Yang di- Pertuan Agong berkenaan
dengan semua hal yang berhubungan dengan agama Islam di dalam Wilayah-
Wilayah Persekutuan, kecuali hal-hal Hukum Syarak dan yang berhubungan
dengan administrasi keadilan, dan dalam semua hal tersebut harus menjadi otoritas
utama di dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan setelah Yang di-Pertuan Agong,
75
kecuali ditentukan lain dalam UU ini. "
2. Sejarah Hukum PPZ-MAIWP dan Baitulmal-MAIWP serta Landasan
Tugas Wewenangnya
Badan yang bertanggungjawab memungut dan mengagihkan (menyalurkan)
zakat di Wilayah Persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
(MAIWP) yang ditubuhkan melalui seksyen 4(1) Akta Pentadbiran Undang-
Undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993: Akta 505 yang menyebut bahwa:
“Maka hendaklah ada suatu badan yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP) untuk menasihati Yang Di Pertuan Agong dalam
perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam”. Di Wilayah
Persekutuan, tidak ada undang-undang khusus yang dapat disandarkan melainkan
sebagian kecil dalam Akta 505: UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993. 3
Posisi Baitulmal dan PPZ dalam MAIWP merupakan sub-bagian
keorganisasian yang terpisah dalam pengelolaan zakat ini.
3 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
76
Gambar 4.1
CARTA ORGANISASI MAIWP
Sumber: Laporan PPZ-MAIWP 2013 yang telah diolah
Pada gambar di atas posisi kelembagaan Baitulmal sebagai lembaga
pengagihan zakat (penyaluran zakat) dinaungi lamgsung oleh MAIWP yang
berarti semua staffy kepegawaian pada Baitulmal-MAIWP adalah pegawai negara.
Operasi distribusi zakat dikelola sepenuhnya oleh Bagian Baitulmal, MAIWP.
Berdirinya Baitulmal MAIWP juga menurut bagian 60 (1) yang
77
mengalokasikan bahwa: "Suatu Dana yang dikenal sebagai Baitulmal adalah
dengan ini didirikan. Dana ini harus terdiri dari semua uang dan harta, alih atau
tidak bergerak, yang menurut Hukum Syarak atau di bawah ketentuan UU ini atau
aturan yang dibuat di bawahnya bertambah, atau disumbangkan oleh mana mana
orang, kepada Dana ". Di bawah Bagian Baitulmal juga terdapat komite yang
berperan meneliti dan menyetujui distribusi zakat yaitu Komite Baitulmal yang
dipimpin oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Sedangkan PPZ tercatat sebagai perusahaan swasta yang memiliki nama
badan usaha Hartasuci. Sdn. Bhd. PPZ bertugas sebagai lembaga pengumpul zakat
untuk MAIWP. PPZ merupakan anak perusahaan milik penuh MAIWP yang
bertanggung jawab menjalankan pekerjaan pengumpulan zakat serta usaha
menyampaikan dakwah zakat kepada masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan.4
Sejak tahun 1991, operasi pengumpulan zakat dikelola oleh perusahaan ini, yang
didirikan oleh MAIWP langsung sesuai dengan bagian 8A (1) yang menyatakan
bahwa: "Dewan dapat, dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong, mendirikan
perusahaan di bawah UU Perusahaan 1965 [Akta 125] untuk menjalankan mana
mana kegiatan yang telah direncanakan atau diusahakan oleh Dewan dalam
melaksanakan kewajiban atau kuasanya di bawah bagian 7 ". Semenjak
didirikannya PPZ, peningkatan dalam perolehan zakat 20 tahun setelah
didirikannya PPZ cukup membanggakan.
4 Muhsin Nor Paizin, Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian TerhadapOperasi Kutipan & Agihan Zakat, (Kuala Lumpur: UKM, 2013), hal. 99.
78
Gambar 4.2
PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN SETELAH
BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011
Sumber: Data diolah dari laporan Pusat Pungutan Zakat
Peningkatan perolehan zakat terus terjadi. Meskipun pada tahun 1998 dan
1999 terjadi penurunan perolehan pungutan zakat dari RM 50,675,965 menjadi
RM 33,287,824. Ini disebabkan oleh faktor eksternal5 dari krisis ekonomi6 yang
5 Faktor eksternal yang dimaksud pada hal ini berupa hal-hal yang mempengaruhi dari luarorganisasi dan bukan kesalahan dari dalam suatu organisasi tersebut tetapi karena kondisi dari luarorganisasi yang berpengaruh terhadap suatu organisasi tersebut.
6 Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akun mata uang besar lebih dari 6 persen dari GDP. Padabulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Malaysia mengambangkan mata uangnya pada17 Agustus 1997 dan ringgit jatuh secara tajam. Empat hari kemudian Standard and Poor'smenurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating menurunkan rating Maybank,bank terbesar Malaysia. Di hari yang sama, Bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 point, titikterendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Mentri Mahathir bin Mohamadmemperkenalkan kontrol modal. Tetapi, mata uang jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir binMohamad mengumumkan bahwa Pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, reldan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran pada berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut23,5 persen, produksi menyusut 9 persen dan agrikultur 5,9 persen. Keseluruhan GDP negara ini turun6,2 persen pada 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini denganmenolak bantuan IMF. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/krisis_finansial_Asia_1997
78
Gambar 4.2
PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN SETELAH
BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011
Sumber: Data diolah dari laporan Pusat Pungutan Zakat
Peningkatan perolehan zakat terus terjadi. Meskipun pada tahun 1998 dan
1999 terjadi penurunan perolehan pungutan zakat dari RM 50,675,965 menjadi
RM 33,287,824. Ini disebabkan oleh faktor eksternal5 dari krisis ekonomi6 yang
5 Faktor eksternal yang dimaksud pada hal ini berupa hal-hal yang mempengaruhi dari luarorganisasi dan bukan kesalahan dari dalam suatu organisasi tersebut tetapi karena kondisi dari luarorganisasi yang berpengaruh terhadap suatu organisasi tersebut.
6 Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akun mata uang besar lebih dari 6 persen dari GDP. Padabulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Malaysia mengambangkan mata uangnya pada17 Agustus 1997 dan ringgit jatuh secara tajam. Empat hari kemudian Standard and Poor'smenurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating menurunkan rating Maybank,bank terbesar Malaysia. Di hari yang sama, Bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 point, titikterendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Mentri Mahathir bin Mohamadmemperkenalkan kontrol modal. Tetapi, mata uang jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir binMohamad mengumumkan bahwa Pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, reldan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran pada berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut23,5 persen, produksi menyusut 9 persen dan agrikultur 5,9 persen. Keseluruhan GDP negara ini turun6,2 persen pada 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini denganmenolak bantuan IMF. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/krisis_finansial_Asia_1997
78
Gambar 4.2
PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN SETELAH
BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011
Sumber: Data diolah dari laporan Pusat Pungutan Zakat
Peningkatan perolehan zakat terus terjadi. Meskipun pada tahun 1998 dan
1999 terjadi penurunan perolehan pungutan zakat dari RM 50,675,965 menjadi
RM 33,287,824. Ini disebabkan oleh faktor eksternal5 dari krisis ekonomi6 yang
5 Faktor eksternal yang dimaksud pada hal ini berupa hal-hal yang mempengaruhi dari luarorganisasi dan bukan kesalahan dari dalam suatu organisasi tersebut tetapi karena kondisi dari luarorganisasi yang berpengaruh terhadap suatu organisasi tersebut.
6 Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akun mata uang besar lebih dari 6 persen dari GDP. Padabulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Malaysia mengambangkan mata uangnya pada17 Agustus 1997 dan ringgit jatuh secara tajam. Empat hari kemudian Standard and Poor'smenurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating menurunkan rating Maybank,bank terbesar Malaysia. Di hari yang sama, Bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 point, titikterendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Mentri Mahathir bin Mohamadmemperkenalkan kontrol modal. Tetapi, mata uang jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir binMohamad mengumumkan bahwa Pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, reldan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran pada berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut23,5 persen, produksi menyusut 9 persen dan agrikultur 5,9 persen. Keseluruhan GDP negara ini turun6,2 persen pada 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini denganmenolak bantuan IMF. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/krisis_finansial_Asia_1997
79
terjadi pada sebagian besar negara di Asia Tenggara tidak terkecuali Malaysia.
Namun pada tahun 2000 pengumpulan zakat sudah mulai bisa bangkit kembali dan
mendapatkan perolehan sebesar RM 56,063,378. Hingga 2013 ini perolehan zakat
telah mencapai RM 484,632,029.7
3. Hukum Bagi yang Melalaikan Zakat
Pada tiap-tiap negeri memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda
dikarenakan tiap-tiap negeri telah menetapkan hal terkait pungutan dan distribusi
zakat melalui UU atau Enakmen negeri masing-masing. Ini jelas terlihat dalam
Enakmen khusus zakat atau sebagian dari peruntukkan dalam UU dan Enakmen
administrasi agama otoritas yaitu Majelis Agama Islam negeri masing-masing,
seperti dalam seksyen 16 Akta 559: Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1997.
Setiap orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi:
(a) menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu;
dan
(b) menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu
melalui amil yang ditunjuk, atau mana-mana orang lain yang resmi, oleh Dewan
untuk memungut zakat atau fitrah, dan melakukan suatu kesalahan dan ketika
dihukum denda berlaku tidak melebihi RM 1.000 (satu ribu ringgit) atau
dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan atau kedua-
7 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
80
duanya.
Bagi Klausa (a) ada dua bentuk kesalahan di bawah bagian ini yaitu
kesalahan karena seseorang itu memang tidak mau membayar zakat atau fitrah,
dan seseorang yang tidak menyatakan bahwa dia menolak membayar zakat atau
fitrah tetapi secara sengaja tidak menunaikannya.
Untuk Klausa (b) juga memiliki dua kesalahan yaitu, tidak mau membayar
zakat atau fitrah kepada orang yang ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP), atau sengaja tidak membayar zakat atau fitrah kepada
orang yang ditunjuk majelis.8
Jika dilihat dari peruntukan perundangan ini lebih memungkinkan hukuman
kepada zakat perniagaan atau zakat pendapatan.9 Walaupun tidak terlalu berat10,
namun paling tidak ada sanksi yang berlaku dan menunjukkan bahwa Wilayah
Persekutuan Malaysia cukup serius dalam memberikan porsi perhatian pada zakat.
B. Implementasi Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur
1. Pelaksanaan Pemungutan Zakat di Wilayah Persekutuan
Di Malaysia baru dua wilayah negeri yang melakukan pemisahan lembaga
pemungutan dan pendistribusian zakat untuk melancarkan sistem pungutan zakat.
Yaitu Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Selangor bernama
8 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
9 Azman Ab Rahman, Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak danPerundangan Islam di Malaysia, (Negeri Sembilan: USIM, 2012), hal. 59.
10 Jika dibandingkan dengan denda yang ditetapkan pada negeri Melaka, Selangor, dan NegeriSembilan yang mencapai RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) dan kurungan mencapai 3 tahun.
81
Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang didirikan pada 15 Februari 1994 dengan
nama perusahaan terdaftar Mais Zakat Sdn. Bhd. Dimana perusahaan tersebut
merupakan anak usaha dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Namun
sebelum dibentuknya PZS, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih dulu
membentuk lembaga pungutan zakat pada 27 Desember 1990 dengan nama Pusat
Pungutan Zakat (PPZ) dan terdaftar dengan nama usaha Harta Suci Sdn. Bhd.
Yang merupakan anak usaha dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
(MAIWP).11
a. Strategi Peningkatan Pungutan Zakat
Usaha yang dilakukan PPZ sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat untuk
mendapatkan perolehan besar cukup gigih. Diantaranya melalui cara sebagai
berikut:
1) Melalui Media Masa
PPZ telah berkampanye untuk mempromosikan kewajiban mengeluarkan zakat
melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik. Media yang sering kali
membuat liputan mengenai kegiatan PPZ adalah media cetak seperti koran dan
majalah. PPZ juga tidak ketinggalan mendapat liputan melalui media elektronik
terutama slot-slot khusus siaran radio serta iklan-iklan singkat dalam siaran
televisi.
11 Shofian Ahmad, Zakat Membangun Ummah, (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002), hal.146.
82
Gambar 4.3
PELIPUTAN MEDIA KEPADA PPZ
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2012
2) Konferensi Zakat dan Pembukaan Counter Cabang
PPZ berdakwah dan menyalurkan informasi zakat melalui ceramah di kantor
kantor Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Swasta, sesi briefing kepada
majikan, asosiasi, LSM serta khutbah Jumat. Begitu juga dengan
penyelenggaraan seminar zakat seperti program Nadwah Interaktif Amil (NIA)
2013 dan 2014, untuk mengupas segala isu dan permasalahan zakat oleh kaum
akademisi dan juga para pelaksana zakat itu sendiri. Sampai 2014, PPZ telah
memiliki 11 buah cabang termasuk 8 buah cabang di Kuala Lumpur, 2 buah di
Putrajaya dan 1 di Labuan.12
Selain Melalui Counter cabang zakat, juga dapat membayar zakat melalui:
12 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
83
SKIM Thohir (Skim Potongan Gaji Zakat)
Fasilitas pembayaran zakat melalui potongan gaji kepada staf pribadi &
pemerintah.
Kiriman Pos
Pembayaran zakat juga dapat dilakukan dengan cek / giro / kiriman pos dan
lain-lain.
Mesin Deposit Cek 24 Jam (Counter Daruzzakah)
Biaya Zakat Melalui Bank-Bank Terpilih
Biaya zakat dapat dilakukan di konter-konter bank, perbankan internet, mesin
ATM dan 'Phone Banking'.
Biaya Zakat Melalui Pos Malaysia
Biaya zakat dapat dilakukan di konter-konter kantor Pos Malaysia di seluruh
Wilayah Persekutuan secara tunai & cek dan juga melalui situs:
www.posonline.com.my
Biaya Melalui Maybank2e.net
Pengusaha dapat melakukan pembayaran dan mengirim daftar staf
(pegawainnya) yang bergabung SKIM Thohir melalui situs
www.maybank2e.net. Pengusaha tidak perlu lagi berurusan terus ke kaunter
potongan gaji PPZ-MAIWP.
Biaya Melalui Mesin ATM Kios
o Kios PPZ
84
Berada di counter PPZ-MAIWP di Dataran Shamelin & Daruzzakah.
o Kios Maju Masjid
Berada di masjid-masjid tertentu di Wilayah Persekutuan.
Cek 'Post-Dated'
Biaya dapat dilakukan secara berkala dengan menggunakan cek tertangguh.
Melalui MAMPU (Internet) - www.mampu.gov.my
Melalui Agen Perusahaan Audit & Pajak (Terpilih)
Perkembangan seperti ini diharapkan dapat membuka lebih banyak ruang dan
kesempatan untuk memfasilitasi masyarakat mengeluarkan zakat sekaligus
membantu meningkatkan jumlah zakat yang akan dipungut.
3) Penerbitan Buku Laporan Tahunan
PPZ tidak pernah ketinggalan dalam mengeluarkan Buku Laporan Tahunan
semenjak tahun 1992 sampai tahun 2014 yang memuat berbagai informasi dan
statistik berkenaan kutipan, aktivitas dan informasi-informasi penting.
Informasi yang terkandung melibatkan perkembangan dakwah zakat di Wilayah
Persekutuan. Buku laporan PPZ akan disebarkan dan dikirim ke setiap lembaga,
badan yang terkait, juga kepada setiap perpustakaan negeri, Perguruan Tinggi
Umum dan Swasta Malaysia. Hal ni dilakukan demi transparansi dan
peningkatan kepercayaan Muzaki terhadap PPZ.
85
4) Karnival Zakat dan Meluncurkan Inovasi Baru
Karnival zakat diadakan PPZ rutin dilaksanakan lebih dari sekali dalam
setahun. Karnival berbentuk diskusi ilmiah dan pengenalan zakat yang dihadiri
oleh artis ternama atau ulama ternama.
Gambar 4.4
KARNIVAL ZAKAT DI MASJID MUAZ BIN JABAL
SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR
Sumber: Laporan Tahunan PPZ tahun 2011
Inovasi berzakat juga dihadirkan oleh PPZ, diantaranya:
Kutipan Zakat Berkelompok
Pengumpulan zakat secara kelompok adalah satu cara di mana PPZ membuka
konter-konter layanan sementara di kantor-kantor pemerintah maupun kantor
86
perusahaan swasta. Metode ini diperkenalkan dengan tujuan untuk membantu
mereka yang tidak berkesempatan ke kantor PPZ disebabkan hambatan seperti
waktu, pekerjaan dan sebagainya.13
Icon Ustadz Amil
Dalam hal pemasaran tentu sebuah brand dengan ikon tertentu akan
memudahkan seseorang dalam mengingat produk-produknya. Begitu juga
PPZ, menampilkan sosok Ustadz Amil sebagai ikon dari PPZ. Maskot Ustadz
Amil juga berperan sebagai pendakwah di media baru seperti Facebook,
Website, Youtube dan Twitter.
Counter Zakat Van Bergerak
Mobil Van yang layaknya digunakan ketika bank melakukan open table di
wilayah strategis ini juga diadopsi oleh PPZ dengan tujuan memudahkan
Muzaki yang berlokasi jauh dari konter zakat. Juga untuk memudahkan
melakukan sosialisasi zakat ketika ada event strategis tertentu.
13 Muhsin Nor Paizin, Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian TerhadapOperasi Kutipan & Agihan Zakat, (Kuala Lumpur: UKM, 2013), hal. 102.
87
Gambar 4.5
PERESMIAN USTADZ AMIL ZAKAT DAN KONTER VAN BERGERAK
PLAZA SUNGAI BESI KUALA LUMPUR
Sumber: Laporan tahunan PPZ tahun 2011
Zakat Drive Thru
Seperti layanan Drive Thru makanan cepat saji dan ATM. Zakat Drive Thru
juga menerapkan hal yang sama, namun yang dibayar berupa zakat fitrah.
Petugas Zakat Drive Thru akan membimbing pembayaran zakat fitrah tanpa
harus turun dari kendaraan. Halini tentu saja untuk memudahkan Muzaki
dalam menyalurkan zakatnya.
88
Gambar 4.6
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DRIVE THRU DI MASJID TUANKUMIZAN ZAINAL ABIDIN KUALA LUMPUR
Sumber: Laporan Tahun 2012 MAIWP
Aplikasi iZakat
Untuk meningkatkan efisiensi dan perkembangan teknologi, diluncurkanlah
aplikasi iZakat pada tahun 2013. Sebelumnya, pembayaran zakat hanya
terkonsentrasi di konter-konter zakat saja. Perhitungan dan pembayaran dapat
dilakukan hanya dengan melalui smartphone atau tablet Muzaki. Aplikasi
iZakat dapat diunduh di smartphone melalui aplikasi App Store untuk
pengguna iPad dan iPhone, sedangkan Google Play bagi pengguna Android
secara gratis.
89
Gambar 4.7
GAMBAR TAMPILAN MENU APLIKASI DARI IZAKAT PADAPERANGKAT ANDROID
Sumber: Dokumentasi pribadi
Saluran Zakat MyEG
Layanan terpadu yang digunakan oleh Pemerintah Malaysia ini juga
melakukan kerja sama dengan PPZ demi memperkaya saluran pembayaran
zakat sehingga memudahkan Muzaki melakukan pembayaran zakat secara
terpadu melalui media online ataupun telepon. Sistem MyEG sistem yang
berlaku untuk menjalankan layanan secara online oleh Pemerintah melalui 'e-
government'.
5) Melalui Media Terkini
PPZ telah memperkenalkan portal terbaru di situsnya untuk masyarakat
mengenali layanan dengan lebih cepat dan mudah. Di situs http: //
90
www.zakat.com.my, pengguna bisa mendapatkan berbagai informasi zakat
serta membuat pembayaran terus melewatinya. PPZ juga menggunakan media
sosial internet seperti Facebook https://www.facebook.com/myzakat dan
Twitter https://twitter.com/ppzwp bertujuan mendekati masyarakat dengan lebih
cepat dan segera. Selain Facebook dan Twitter PPZ juga menyampaikan
informasi video melalui Youtube https://www.youtube.com/user/ppztv.
b. Syarat Wajib Zakat dan Harta Yang Dikenai Zakat
I. Syarat wajib zakat dalam buku Zakat Al-Mal Al-Mustafad dan oleh
PPZ telah ditetapkan bahwa syarat wajib zakat sebagai berikut:
1) Islam
Zakat hanya dikenakan pada orang Islam. Bagi bisnis kemitraan orang
Islam dengan bukan Islam hanya persentase ekuitas orang Islam saja
diperhitungkan untuk zakat.
2) Merdeka
Budak tidak wajib berzakat kecuali zakat fitrah. Namun tidak timbul
persoalan perbudakan masa kini, tetapi syarat merdeka masih lagi
dipertahankan sebagai salah satu syarat wajib berzakat.
3) Milik Sempurna
Properti yang dimiliki harus sempurna dalam kekuasaan seseorang dan
tidak bersangkutan dengan orang lain. Pemilik juga dapat memperlakukan
dan memperoleh manfaat darinya.
4) Cukup Nisab
91
Nisab adalah tingkat nilai minimal yang menentukan apakah wajib atau
tidak sesuatu harta dikeluarkan. Nisab adalah setara dengan 85 gram emas
nilai saat. Nilainya lebih kurang RM 10,300 (tergantung pada harga saat
emas)
5) Cukup Haul
Cukup haul berarti genap setahun harta disimpan.
6) Niat Untuk Berdagang
Ketentuan ini hanya bagi zakat bisnis saja.
II. Untuk harta yang dikenai zakat selain fitrah, maka dibayarkan kepada
PPZ-MAIWP. Zakat-zakat tersebut berupa:
1) Pendapatan
Zakat Gaji dan Pendapatan termasuk segala jenis hasil pendapatan atau
keuntungan sebagai imbalan jasa yang berupa gaji, upah, bonus, dividen,
hasil sewa, royalti, hibah, tunjangan, honorarium, kompensasi, pensiun,
bisnis musiman dan lain-lain bentuk pendapatan selama hidup, pensiun atau
mati dan ada pendapatan berdasarkan karir atau sebagai ahli profesional.
Metode Penghitungan:
Pendapatan Kasar Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab)
Jika tidak melebihi nisab maka (Pendapatan Kasar Setahun) -
(Tanggungan-tanggungan) x 2.5%
2) Perniagaan
Kadar Zakat Bisnis sebesar 2,5% atas harta bisnis yang layak dizakatkan
92
dikenai nisab.
Metode Perhitungan
*Metode 1 - Modal Kerja (Working Capital)
[Aset Semasa - Kewajiban Selama] * X% Kepemilikan Saham Muslim X
2,5%
Catatan: Cocok digunakan bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan
Berhad, PT. Bhd., Koperasi, Bisnis, Perusahaan dan sebagainya dimana
terdapat klasifikasi aktiva lancar dan kewajiban lancar
*Metode 2 - Modal Berkembang
[Modal Pemilik + Kewajiban Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Separuh
Tetap] * X% Kepemilikan Saham Muslim X 2,5%
Catatan: Cocok digunakan bagi lembaga keuangan dan perbankan Islam
yang biasanya tidak mengklasifikasikan aset saat dan kewajiban lancar
* Lebih atau sama dengan nilai nisab
3) Uang Simpanan
Uang yang disimpan di dalam rekening tabungan, rekening tabungan tetap,
penyimpanan sementara, ASB serta lain-lain bentuk tabungan di bank atau
lembaga keuangan.
Zakat dikenakan pada jumlah saldo terendah dalam periode setahun
penyimpanan ketika cukup nisab dan haulnya serta menyamai atau
melebihi nisab.
Metode Penghitungan:
93
Saldo Terendah Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab)
4) Saham
Dr. Yusoff Al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh-Zakat mendefinisikan
saham sebagai kertas berharga yang diperniagakan dalam transaksi-
transaksi perdagangan khususnya di Bursa Malaysia.
Bagi sertifikat saham dalam sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa
Malaysia, ini mudah untuk dijadikan uang tunai dibandingkan dengan
saham dalam perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia atau saham
dalam koperasi.
Saham yang dibeli dari uang sendiri saja yang dapat dihitung sedangkan
bagian yang dibeli melalui pinjaman harus ditolak karena dianggap tidak
sempurna kepemilikanya.
Untuk perusahaan yang mengeluarkan zakat bisnis tidak harus dizakatkan
lagi. Sedangkan saham-saham yang tidak tercantum secara praktisnya,
zakat harus dikeluarkan ke atas jumlah dividen yang diterima. Untuk
menghitung zakat atas saham-saham yang tercantum, pemilik saham dapat
mengisolasi perhitungan zakat atas saham kepada dua kelompok yaitu
saham yang masih dimiliki melebihi setahun dan saham-saham yang
dijualbeli untuk periode kurang dari setahun.
Untuk saham-saham berbentuk investasi jangka panjang (melebihi setahun)
maka zakat dihitung atas jumlah lot yang di pegang dikalikan dengan harga
terendah unit.
94
5) KWSP
Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diwajibkan zakat
apabila dikeluarkan daripada simpanan tersebut. Uang KWSP adalah uang
simpanan milik individu yang disimpan dalam KWSP selama periode jasa
dan ini telah cukup semua persyaratan wajib kecuali syarat "Milik".
Ketentuan "Milik" akan dipenuhi setelah uang tersebut dikeluarkan dari
KWSP. Produksi dapat dilakukan selama menjabat atau pensiun.
Cara Penghitungannya:
Jumlah Pengeluaran x 2.5%
6) Emas
Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun hanya dalam setahun.
Jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 85gram (nisab), maka
wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%.
Cara penghitungannya:
2.5% x nilai emas yang disimpan (jika melebihi nisab)
Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) bahkan sekali dalam setahun tidak
wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tetapi jika ia melebihi uruf (nilai
kebiasaan pemakaian masyarakat setempat), maka ia diwajibkan zakat
dengan harga 2,5% atas kelebihan dari nilai uruf. Nilai yang diperhitungkan
adalah nilai saat emas saja yaitu tidak termasuk batu permata.
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan harga uruf adalah
150 gram emas.
95
Cara penghitungannya:
2.5% x (berat emas yang dipakai – berat uruf emas) x harga emas terkini
7) Perak
Menurut hukum syariah, logam perak adalah termasuk dalam kategori
jenis-jenis harta yang dikenakan zakat. Pada umumnya barang-barang
logam perak yang digunakan oleh manusia terdiri dari 4 bentuk utama:
a) Jongkong perak
b) Mata uang perak
c) Alat atau perhiasan rumah dari perak
d) Barang perhiasan / perhiasan perak
Dalam ijma, ulama telah menetapkan nisab perak sebanyak 200 dirham
yaitu setara 595 gram.
Cara penghitungannya:
2.5% x berat perak yang dimiliki x harga pasaran perak
8) Pertanian
Zakat yang dikenakan kepada makanan pokok yang dikonsumsi oleh
sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang
wajib dizakatkan adalah sereal-sereal dari jenis makanan pokok yang
mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung,
gandum dan sebagainya.
Biji-bijian dan buah-buahan yang cukup nisabnya harus dibayar zakatnya
sesuai persen penghasilan. Harga persen pembayarannya tergantung pada
96
cara-cara penghasilnya.
Biji-bijian dan buah-buahan yang sampai nisab yang dibudidayakan dengan
menggunakan tenaga manusia atau lainnya seperti binatang dan mesin atau
dengan pengeluaran yang banyak maka harga zakatnya adalah 5% atau
1/20.
Biji-bijian dan buah-buahan yang sampai nisab yang hanya mengandalkan
siraman air hujan atau hidup dengan aliran sungai atau parit maka kadar
zakatnya adalah 10% atau 1/10.
Bagi tanaman yang mengunakan kedua cara di atas maka kadarnya adalah
7.5%
9) Ternakan
Zakat ternak adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-
syaratnya. Hewan ternak yang diwajibkan zakat adalah kambing, domba,
sapi, kerbau dan unta.
2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Distribusi Zakat di Wilayah Persekutuan
Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat yang dinaungi langsung oleh
Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). PPZ selaku lembaga
pengumpul zakat menyerahkan hasil pungutan zakat kepada Baitulmal. Kemudian
Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat menyalurkan zakat kepada asnaf-asnaf
yang telah ditentukan. Bagi asnaf atau golongan yang memenuhi kriteria untuk
menentukan asnaf yang layak menerima bantuan zakat di Wilayah Persekutuan,
bagian Baitulmal telah menggunakan definisi asnaf dipandu ke Rapat Komite
97
Hukum Shariah Wilayah Persekutuan kali ke-51 pada 13 Maret 1999.
1. FAKIR
Seseorang yang tidak memiliki apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima
penghasilan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50 persen dari
kebutuhan harian dan kebutuhan tanggungannya dan tidak sampai 50 persen dari
belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungan.
2. MISKIN
Seseorang yang memiliki pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi
sebagian kebutuhan asasinya tetapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan harian
dan juga menampung orang-orang tanggungannya.
3. AMIL
Mereka yang terlibat secara langsung dengan lembaga zakat baik individu atau
organisasi untuk mengurus dan mengatur urusan zakat termasuk pemungutan,
distribusi, urusan keuangan dan sebagainya.
4. MUALLAF
Mereka yang dipelihara hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan
hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kokoh
Islamnya) ini dibagi menjadi dua diantaranya:
a) Beragama Islam
• Baru memeluk agama Islam
• Kepala kaum Islam yang baik hubungan dengan kepala bukan Islam yang-
rekan atau sama taraf dengannya.
98
• Kepala kaum Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-
orang di bawah pimpinannya.
• Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang dekat dengan negara
musuh.
b) Bukan beragama Islam
• Dapat dibujuk supaya masuk Islam.
• Dapat dibujuk supaya tidak berbahaya bagi orang Islam.
5. AL-RIQAB
Memerdekakan orang-orang Islam dari cengkeraman perbudakan dan penaklukan
baik disisi pegangan fisik atau mental seperti pegangan kejahilan dan terbelenggu
di bawah kontrol orang-orang tertentu.
6. AL-GHARIMIN
Golongan yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kemaslahatan
diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang membutuhkan solusi cepat
dan dibenarkan oleh hukum Islam.
7. FISABILILLAH
Setiap orang atau pihak yamg melibatkan diri dalam suatu kegiatan atau aktivitas
vertikal, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.
8. IBNU SABIL
Setiap orang dalam perjalanan untuk maksud-maksud yang disetujui oleh syarak
dari setiap negara atau negara yang membutuhkan bantuan.
Baitulmal-MAIWP mengklasifikasikan distribusi zakat menjadi 2 jenis.
99
Yaitu distribusi zakat secara langsung dan tidak langsung.
Belanja Distribusi Secara Langsung dilakukan melalui 28 skema
distribusi zakat di Baitulmal MAIWP sebesar RM 264.8 juta dan RM 63.6 juta
adalah pengeluaran melalui lembaga MAIWP seperti Institut Kemahiran
Baitulmal, Darul Hannan, Tadika Islam, Darul Kifayah, SMA Integrasi Sains
Tahfiz (SMISTA) dan temasuk Pusat Pungutan Zakat (PPZ). MAIWP juga
mewakilkan distribusi zakat kepada pihak ketiga yaitu pembayar yang terdiri dari
perusahaan-perusahaan, individu dan perguruan tinggi melalui prinsip wakalah
dalam upaya meningkatkan cakupan distribusi di luar dan dalam Wilayah
Persekutuan.14
Belanja Distribusi Secara Tidak Langsung merupakan belanja mengurus
untuk menutupi biaya manajemen MAIWP seperti pembayaran gaji staf, belanja
kegiatan distribusi, pemeliharaan, penyewaan gedung atau bangunan dan utilitas.
Termasuk belanja pembangunan atau penyediaan prasarana yang memberi manfaat
besar kepada masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Diantara biaya belanja
distribusi secara tidak langsung adalah meningkatkan kualitas Institut Kemahiran
Baitulmal, Darul Hidayah dan proyek konstruksi Darul Hidayah, pembangunan
Sekolah Menengah Agama MAIWP, mengupgrade TK-TK Islam dan
pembangunan Masjid Alam Shah yang baru. Beban ini juga melibatkan pembelian
properti atau aset untuk tujuan pengelolaan zakat dan kepentingan umat Islam di
14 Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan MajelisAgama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
100
Wilayah Persekutuan.
Kemudian Baitulmal MAIWP membuat suatu acuan dalam pemberian
bantuan agar bantuan tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.
Baitulmal MAIWP membuat batas kifayah atau semacam standar kekayaan bagi
penerima bantuan zakat. batas kifayah dari sudut bahasa adalah tingkat kebutuhan
(kecukupan). Sementara dari sudut Islam adalah tingkat minimal untuk kebutuhan
dasar dalam kehidupan seseorang. Singkatnya, batas kifayah mengacu pada suatu
tingkat kebutuhan dasar minimum yang ditetapkan berdasarkan biaya hidup saat
ini. Batas ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat yang harus dibantu untuk
memenuhi kecukupan kebutuhan pokok.
Penilaian yang dilakukan dalam menentukan batas kifayah ini mencakup
6 aspek kebutuhan dasar yaitu perlindungan, makanan, pakaian, medis, pendidikan
dan transportasi.
1. Perlindungan
Beban menyediakan perlindungan untuk seisi rumah termasuk sewa rumah,
tagihan air, tagihan listrik dan lain-lain yang terkait.
2. Makanan
Segala bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anggota rumah
termasuk di luar rumah.
3. Pakaian
Segala bentuk pakaian yang digunakan oleh anggota rumah seperti pakaian
sekolah, kerja dan lain-lain yang terkait.
101
4. Pengobatan
Mengacu kepada segala bentuk pengobatan yang diambil oleh anggota rumah
seperti rumah sakit, farmasi dan lain-lain yang terkait.
5. Pendidikan
Segala biaya pendidikan anggota rumah seperti biaya pendidikan, buku dan lain-
lain yang terkait.
6. Transportasi
Segala biaya berbayar anggota rumah seperti biaya tambang dan lain-lain yang
terkait.
Jumlah perhitungan batas al-kifayah ini akan dihitung sebagai jumlah
biaya bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudian akan dibandingkan
dengan pendapatan rumah tangga pemohon. Jika jumlah perhitungan batas al-
kifayah lebih tinggi dari pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima
bantuan zakat.
Baitulmal MAIWP juga membuat 30 skema bantuan dalam penyaluran
zakat dan syarat khususnya, diantaranya sebagai berikut:
1. Bantuan Keuangan
Tidak memiliki syarat khusus
2. Bantuan Menyelesaikan Hutang
Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)
102
3. Bantuan Deposit Sewa Rumah Bulanan
Kwitansi / tagihan atau surat pembayaran rumah
Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)
4. Bantuan Sewa Rumah Bulanan
Kwitansi / tagihan atau surat pembayaran rumah
Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)
5. Bantuan Renovasi Rumah
Tanah rumah sendiri
Surat perjanjian jual beli rumah
Surat penawaran pinjaman bank
Pemohon berumur lebih dari 30 tahun
6. Bantuan Membina Rumah
Tanah rumah sendiri
Surat perjanjian jual beli rumah
Surat penawaran pinjaman bank
Pemohon berumur lebih dari 30 tahun
7. Bantuan Deposit Beli Rumah Murah
Tanah rumah sendiri
Surat perjanjian jual beli rumah
Surat penawaran pinjaman bank
Pemohon berumur lebih dari 30 tahun
103
8. Bantuan Cuci Darah
Surat pengesahan dokter
9. Bantuan Peralatan Kesehatan
Surat pengesahan dokter
10. Bantuan Uang Medis
Surat pengesahan doktor
11. Bantuan Motor Roda 3
Sertifikat / Kartu OKU (Orang Kurang Upaya)
SIM kendaraan orang cacat
12. Bantuan Deposit Sewa Beli Taksi
SIM & PSV (Public Service Vehicle)
Izin LPKP (Lembaga Perizinan Kendaraan Perdagangan) atau Perusahaan
Berpengalaman setidaknya setahun
13. Bantuan Perniagaan Mikro
Memiliki lisensi bisnis
Bisnis tidak berbentuk penjualan langsung (direct selling) kecuali
memiliki toko
14. Bantuan Pertanian Skala Kecil
Tidak memiliki syarat khusus
15. Bantuan Pernikahan
Tidak memiliki syarat khusus
104
16. Bantuan Hukum Syar’i
Pendapatan RM1,500 ke bawah atau maksimum RM3,000 beserta
penilaian tanggungan
Memiliki kasus di pengadilan Syariah di WP atau Pengadilan Syariah di
Malaysia (untuk kasus penuntutan).
Mengajukan bukti tertulis dari Mahkamah Syariah bagi tuntutan terkait
Daftar periksa
17. Bantuan Darurat
Tidak memiliki syarat khusus
18. Bantuan Ibnu Sabil
Dalam keadaan musafir yang diharuskan oleh syariat
Tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai kebutuhan mendasar
sementara sebelum pulang ke negeri asal / negara asal
Tidak ada kerabat / kedutaan yang bersedia dan berkewajiban untuk
membantu
Memiliki dokumen perjalanan yang sah pembayaran visa bagi warga
asing dalam waktu sekali saja berdasarkan kasus tertentu yang dapat
dipertimbangkan
20. Bantuan Musibah
Surat keterangan kepolisian
105
21. Bantuan Kuliah IPT (Institusi Pengajian Tinggi)
Keluarga berpenghasilan rendah
Telah mendapat tawaran belajar
Tidak mendapat sponsor
Program melebihi 6 bulan
22. Bantuan Persiapan IPT (Institusi Pengajian Tinggi)
Tidak memiliki syarat khusus
23. Bantuan Hafiz Qur’an
Berusia minimal 12 tahun
Tingkat minimum hafal tidak kurang dari 5 juz 'pertama dalam urutan
mushaf
Setiap siswa lulusan Tahfiz Al-Quran atau sejenisnya yang ingin
bergabung tes ini harus memasuki tes tingkat 30 juz '
24. Bantuan Kuliah Institut Profesional Baitulmal (IPB)
Pelajar Institut Profesional Baitulmal
25. Bantuan Kampus Akademi Keperawatan PUSRAWI
Pelajar Kolej Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PICOMS)
26. Bantuan Sekolah
Tidak memiliki syarat khusus
27. Bantuan Hukum
Pendapatan RM1,500 ke bawah atau maksimum RM3,000 beserta
106
penilaian tanggungan
Mempunyai kes di mahkamah Syariah di WP ataupun mana-mana
Mahkamah Syariah di Malaysia (bagi kes pendakwaan).
Mengemukakan bukti tertulis daripada Mahkamah Syariah bagi tuntutan
berkaitan
28. Bantuan Institusi Pendidikan
Tidak memiliki syarat khusus
Jika tidak terdapat syarat khusus, maka paling tidak memenuhi syarat
umum. Secara umum, dalam pengajuan aplikasi bantuan-bantuan diatas dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Beragama Islam
2. Warga Malaysia
3. Penduduk di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari 1 tahun dan masih
menetap di Wilayah Persekutuan.
4. Tunduk pada perhitungan batas al-Kifayah15
15 Batas al-Kifayah merupakan perhitungan yang digunakan dalam menentukan kelayakanpemohon untuk menerima bantuan zakat. Ia memperhitungkan kebutuhan asasi yang diperlukan olehseseorang untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Untuk setiap elemen kebutuhan asasi, satu tingkatyang paling minimum ditempatkan.
Jumlah perhitungan Batas al-Kifayah ini akan dihitung sebagai jumlah biaya bulanan yangdiperlukan oleh pemohon. Ia kemudian akan dibandingkan dengan pendapatan rumah tanggapemohon. Jika jumlah perhitungan Batas al-Kifayah lebih tinggi dari pendapatan, maka pemohonadalah layak menerima bantuan zakat. Sumber: Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman diMalaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012)
107
C. Realisasi, Dampak, dan Kendala Program-Program Pemungutan dan
Penyaluran Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1. Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Jumlah pungutan zakat di Wilayah Persekutuan termasuk yang tertinggi di
Malaysia. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2013 PPZ berhasil memperoleh
RM 484,632,029.53 dari total Muzaki sebanyak 128,061 orang. Setiap tahunnya
baik dari jumlah kutipan zakat maupun Muzaki terus mengalami peningkatan. Hal
ini dikarenakan kinerja PPZ yang terus membuka celah baru dalam membuat spot
zakat agar para Muzaki mudah dan merasa nyaman dalam menunaikan zakatnya.
Gambar 4.8.
DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN
2002-2013
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
108
Gambar 4.9.
DIAGRAM PEMBAYAR ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2002-
2013
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
Tentu sebuah pencapaian yang gemilang dimana jumlah pembayar zakat
secara konsisten terus mengalami peningkatan. Bahkan tidak hanya jumlah
pembayar zakat, namun juga jumlah kutipan zakatnya turut mengalami
peningkatan.
Setiap tahunnya pembayar maupun kutipan selalu mengalami peningkatan.
Dengan peningkatan jumlah pembayar zakat setiap tahunnya, dapat
mengindikasikan bahwa terdapat sentimen positif masyarakat terhadap
kepercayaan pengelolaan zakat dan penyampaian informasi yang berhasil tentang
kewajiban menunaikan zakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Juga
109
tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan yang terjadi secara konsisten ini
merupakan hasil dari gigihnya PPZ dalam mempromosikan zakat dan memperluas
akses pembayaran zakat sehingga memudahkan Muzaki dalam membayar
zakatnya.
Dari data yang telah disajikan diatas, peningkatan zakat dari tahun
sebelumnya dilihat dari jumlah pungutan zakat dan pembayar zakat adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.1
PENINGKATAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPURTAHUN 2012-2013
2012 2013 Peningkatan(%)
PungutanZakat (RM)
402,813,639.88 484,632,029.53 20.3%
PembayarZakat(Orang)
114,442 128,061 12%
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
Peningkatan pungutan zakat diiringi pula dengan peningkatan pembayar
zakat. Peningkatan sebesar 20.3% bukanlah suatu pemenuhan target yang pada
tahun 2013 menargetkan peningkatan sekitar 30%16. Ini merupakan target yang
realistis, mengingat paradigma masyarakat tentang lembaga pengelola zakat di
Kuala Lumpur pun masih belum sepenuhnya positif. Meskipun meleset dari
pencapaian target peningkatan ini terus terjadi seara konsisten. Peningkatan
16 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
110
sebesar RM 84 juta dalam setahun merupakan angka yang cukup besar, bila
dirupiahkan bisa mencapai Rp 320 milyar dari peningkatan Muzaki sebanyak
13.521 orang. Namun apabila dilihat secara keseluruhan dari total 776.958 orang
pemeluk Islam di Kuala Lumpur, PPZ baru mampu menyerap sekitar 16,5% umat
muslim atau untuk menunaikan zakat. Bukanlah jumlah yang cemerlang, namun
perolehan nilai zakat yang cukup besar untuk ukuran masyarakat yang tidak
banyak.
Terdapat berbagai jenis zakat yang dapat ditunaikan umat muslim wilayah
persekutuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Tabel 4.2
PEROLEHAN ZAKAT BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAHPERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013 (dalam RM)
Jenis Zakat 2013 2012
Pendapatan 318,789,658.83 264,814,612.05Perniagaan 97,161,344.30 74,424,879.13Wang Simpanan 23,377,179.67 20,473,911.68Emas / Perak 1,679,873.25 1,468,580.80Saham 1,483,083.35 1,308,423.97KWSP 3,763,591.42 3,652,852.63Mal (Harta) 35,970,139.26 34,540,891.26Qadha 627,947.13 512,385.13Lainnya 1,799,212.32 1,599,103.23Jumlah 484,623,029.53 402,813,639.88
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
111
Tabel 4.3
JUMLAH MUZAKI BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAHPERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013 (orang)
Jenis Zakat 2013 2012
Pendapatan 108,929 97,235Perniagaan 2,101 1,844Wang Simpanan 9,682 9,184Emas / Perak 2,153 2,059Saham 781 688KWSP 2,255 2,266Mal (Harta) 4,753 4,668Qadha 362 332Lainnya 7,836 5,984Jumlah 138,852 124,260
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
Sumbangan porsi perolehan zakat terbesar didapat dari zakat pendapatan.
Sebesar 65% dari total perolehan zakat seluruhnya. Ini dikarenakan pemotongan
zakat otomatis langsung dari penghasilan atau gaji para pegawai dan pekerja di
wilayah persekutan yang memudahkan dan terlebih lagi pendapatan utama
masyarakat Kuala Lumpur adalah sektor perkantoran mengingat Kuala Lumpur
merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Sehingga dalam strategi dakwah,
dan kelancaran pembayaran zakat PPZ cukup membawa dampak yang positif dan
tepat. Karena menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat metropolitan dan
menyematkan dakwah dan pengetahuan pada media kekinian yang menjadikan
organisasi pungtan zakat ini terus berkembang. Peningkatan Muzaki sebanyak
112
11,7% pada tahun 2013 menunjukkan semakin banyak pula masyarakat yang
mendapatkan informasi tentang zakat.
2. Penyaluran Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Baitulmal MAIWP menerima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
adalah lembaga yang mengurus penyaluran zakat dan menerima juga zakat yang
berupa zakat fitrah.
Pada tahun 2012 zakat fitrah yang terkumpul sebanyak RM 7,59 juta
sepanjang bulan suci Ramadhan dari 1.081.279 penunai zakat. Selain itu MAIWP
juga menerima zakat dari keuntungan usaha MAIWP dan sewaan yang dimiliki
MAIWP sebesar RM 26,93 juta. Dari total dana zakat yang terhimpun oleh PPZ
sebanyak RM 402,81 juta setelah dipotong dana Amil dan kebutuhan dalam
pengumpulan zakat maka yang diterima Baitulmal MAIWP sebesar RM 401,32
juta ditambah pendapatan zakat yang diterima MAIWP dari aktivitas lembaga lain
seperti rumah sakit, sewa gedung dan lainnya menjadi RM 435,85 juta.
Dari total tersebut, Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat telah
menyalurkan dana sebesar RM 401.19 juta dengan perincian dana sebagai berikut:
113
Tabel 4.4
PENCACAHAN PENYALURAN ZAKAT BAITULMAL MAJELIS AGAMA
ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN
Pengeluaran Zakat Jumlah (dalam jutaRM)
Persen (%)
Penyaluran zakat secaralangsung
271,97 67,79%
Belanja kepengurusanpenyaluran
54,15 13,50%
Harta modal 12,47 3,11%Proyek pembangunan 62,60 15,60%Jumlah 401,19 100%
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Penyaluran zakat secara langsung merupakan penyaluran dengan porsi
terbesar karena meliputi 28 skim bantuan17 sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya. Penyaluran ini dilakukan kepada Mustahik secara langsung melalui
skim bantuan yang dibutuhkan oleh Mustahik.
Kemudian belanja kepengurusan berupa pembelanjaan untuk mengurus dan
membangun sistem yang dikempangkan oleh MAIWP, seperti sistem keuangan,
audit, sistem pembayaran elektronik dan promosi. Untuk harta modal dan proyek
pembangunan berupa menggaji pelatih dan guru pada tempat pelatihan dan
pendidikan dibawah naungan MAIWP dan juga untuk biaya operasional dan
kebutuhan seperti Institut Kemahiran Baitulmal, Darul Hannan, Tadika Islam,
Darul Kifayah, Dar Assaadah, Darul Hidayah, dan Dar Assakinah. Untuk
17 Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan MajelisAgama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
114
pembangunan terbaru yaitu berupa Kampus Antarbangsa Sains Perubatan
PUSRAWI (PICOMS) yang menghasilkan lulusan-lulusan bidang kesehatan.
Keseriusan dalam melakukan pendayagunaan dana zakat terlihat dari bantuan
jangka panjangnya yang berupa institusi pendidikan yang membangun dan
bersinergi dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dalam
kebutuhan sehari-harinya. Diantara program-program tersebut dijelaskan sebagai
berikut:
1. Darul Hannan
Merupakan taman asuhan dan penjagaan terhadap anak-anak. Usia anak-anak 2-
3 tahun. Mengajarkan nilai-nilai Islam dan sosial emosi anak. Berdiri semenjak
tahun 2009 dan sekarang sudah memiliki 38 orang kanak-kanak. Untuk para
asnaf tidak dikenakan biaya.18
2. Tadika Islam
MAIWP memiliki 79 buah Tadika Islam dengan 262 kelas. Tadika memiliki
5.668 siswa umur 5-6 tahun. Di setiap Tadika Islam memiliki mesin e-Quran
yang memudahkan anak-anak dalam mempelajari Al-Qur’an.
3. SMISTA (Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz)
Sekolah tahfiz qur’an dilengkapi dengan kelas, asrama, alat peraga, kantin, ruang
serbaguna, dan koperasi sekolah. Para pelajar diwajibkan untuk menghafal Al-
Qur’an.
18 Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan MajelisAgama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
115
SMISTA memiliki 106 siswa Tahfiz. Dimana seluruh biaya operasionalnya
diberikan dari MAIWP.
4. Institut Kemahiran Baitulmal
IKB didirikan dengan tujuan membantu membasmi kemiskinan di kalangan
asnaf fakir dan miskin agar lebih mandiri dan terlatih dengan menyediakan
pelatihan kemahiran yang berkualitas.
Gambar 4.10.
PELATIHAN INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Dengan jumlah yang dilatih sebanyak 1.930 orang MAIWP menyalurkan RM
2,73 juta untuk operasional. Sehingga tidak hanya memberikan bantuan langsung
untuk asnaf fakir miskin, tetapi juga membantu untuk meningkatkan taraf hidup
asnaf untuk dapat bersaing di dunia usaha. Sehingga asnaf menjadi lebih
produktif.
116
5. Darul Kifayah
Darul Kifayah merupakan sebuah institusi yang menyediakan perlindungan dan
penempatan yang kondusif kepada pelajar-pelajar dari umur 11 hingga 17 tahun
yang mana anak tersebut keluarga asnaf fakir, miskin dan mualaf termasuk anak-
anak yatim.Saat ini Darul Kifayah menampung 328 anak yang semuanya
merupakan pelajar yang telah diseleksi dari Wilayah Persekutan.
Gambar 4.11.
GEDUNG DARUL KIFAYAH
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
6. Dar Assadah
Dar Assaadah didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan
sementara, bimbingan agama dan akhlak serta latihan kemahiran vokasional
kepada wanita dan gadis dalam lingkungan umur 18 sampai 35 tahun.
Penghuni Dar Assaadah dilindungi dalam jangka waktu 2 tahun dengan
117
diberikan kemudahan-kemudahan seperti perlindungan, jagaan, medis, kelas
bimbingan agama, konseling dan latihan kemahiran. Selain itu para penghuni
mengikuti ujian penilaian setiap 6 bulan sekali. MAIWP mengeluarkan RM 998
ribu dalam operasional Dar Assaadah yang berisi 93 wanita yang sedang dalam
perlindungan.
7. Darul Hidayah
Seperti halnya dar assaadah, darul hidayah dikhususkan untuk kaum laki-laki.
Darul hidayah berisikan 25 orang laki-laki yang dibimbing.
8. Dar Assakinah
Dar-Assakinah merupakan sebuah pusat pengajian warga lansia yang memberi
bimbingan agama secara intensif kepada lansia yang berminat untuk mendalami
ilmu agama. Sistem pembelajarannya menggunakan sistem pondok dengan
pendekatan yang lebih modern.
Dar-Assakina memiliki 14 guru yang mengajarkan kepada lansia tentang
pengetahuan agama. Aktivitas yang dilakukan berupa:
Kuliah subuh harian
Talaqqi Al-Quran dan Tahsinul Quran
Pembelajaran kitab-kitab lama seperti Muniyatul Musolli, Hidayatus
Salikin, Fiqh Manhaji, Bidayatul Hidayah, Matla’ul Badrain dan Bahrul
Mazi
Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi
118
Qiyamullail
Meskipun berbagai macam institusi pendidikan dan pelatihan yang sudah
diupayakan oleh Baitulmal MAIWP untuk meningkatkan kesejahteraan asnaf,
namun peningkatan asnaf setiap tahun terus terjadi. Misal pada penerimaan zakat
secara langsung bantuan keuangan bulanan.
Gambar 4.12.
PENERIMA ZAKAT LANGSUNG KEUANGAN BULANAN TAHUN 2009-
2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Dari tahun 2009 sampai dengan 2012, jumlah penerima bantuan langsung ini
terus meningkat. Sehinga menunjukkan bahwa jumlah orang miskin terus
mengalami peningkatan. Namun, menurut pemaparan dari Puan Sutera Manis binti
Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan,
MAIWP, Kuala Lumpur) melalui wawancara langsung menjelaskan bahwa
peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor:
Ketergantungan hidup bagi para lansia tinggi, karena sudah tidak lagi pada
119
masa produktif.
Peningkatan penjelajahan Baitulmal dalam mencari para Mustahik yang
berhak melalui program jejak asnaf dan peningkatan efisiensi dan efektifitas
media dalam membantu penyaluran zakat ini.
Pertambahan anggota keluarga baru yang masuk dalam asnaf yang masih
dibantu.
Namun disisi lain pada penyaluran zakat asnaf Al-Gharimin yang merupakan
muslim yang terlilit hutang dan tunggakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok
hidup sehari-hari mengalami penurunan.
Gambar 4.13.
PENERIMA ZAKAT LANGSUNG AL-GHARIMIN TAHUN 2009-2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Hal ini paling tidak dapat menunjukkan sedikit bahwa asnaf sudah mulai
sedikit lebih produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa
harus terlilit hutang dan berbagai macam tunggakan.
Peingkatan jumlah penerima dana zakat dan jumlah dana zakat bukan semata-
120
mata dikarenakan meningkatnya jumlah asnaf fakir dan miskin yang menunjukkan
turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini.
Namun pada bantuan langsung ini yang senantiasa mendapatkan porsi terbesar
adalah asnaf fisabillah yang merupakan dari golongan yang sedang menempuh
pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur terus mengalami
kemajuan dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena
semakin berkurangnya golongan fakir dan miskin yang tidak memiliki pendidikan
yang memadai.
Tabel 4.5
PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL BERDASARKAN
ASNAF 2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
120
mata dikarenakan meningkatnya jumlah asnaf fakir dan miskin yang menunjukkan
turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini.
Namun pada bantuan langsung ini yang senantiasa mendapatkan porsi terbesar
adalah asnaf fisabillah yang merupakan dari golongan yang sedang menempuh
pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur terus mengalami
kemajuan dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena
semakin berkurangnya golongan fakir dan miskin yang tidak memiliki pendidikan
yang memadai.
Tabel 4.5
PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL BERDASARKAN
ASNAF 2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
120
mata dikarenakan meningkatnya jumlah asnaf fakir dan miskin yang menunjukkan
turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini.
Namun pada bantuan langsung ini yang senantiasa mendapatkan porsi terbesar
adalah asnaf fisabillah yang merupakan dari golongan yang sedang menempuh
pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur terus mengalami
kemajuan dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena
semakin berkurangnya golongan fakir dan miskin yang tidak memiliki pendidikan
yang memadai.
Tabel 4.5
PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL BERDASARKAN
ASNAF 2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
121
Walaupun porsi dana fakir dan miskin apabila digabung mengalahkan asnaf
fisabilillah, namun jumlah penerima dana zakat dari asnaf fisabilillah ini lebih
sedikit tetapi mendapatkan dana yang lebih besar. Ini menunjukkan keseriusan
Baitulmal untuk lebih intensif dalam membantu masyarakat yang sedang berjuang
dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik melalui pendidikan.
Gambar 4.14.
PENERIMA BANTUAN ZAKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009-2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Para pelajar ini mendapatkan bantuan dana langsung setiap tahunnya dalam
menunjang pendidikan yang ditempuhnya. Apabila dibandingkan bantuan yang
diberikan BAZIS DKI terhadap pelajar mungkin jumlahnya masih sangat jauh
lebih besar dari Baitulmal MAIWP ini.
Untuk mahasiswa jenjang strata 1 mendapatkan bantuan RM 5.000 paertahun.
Kemudian jenjang starata 2 mendapatkan bantuan RM 6.000 pertahun. Dan untuk
gelar doktor mendapatkan RM 7.000 pertahun. Namun tentunya dengan
122
persyaratan yang ketat. Agar dana bantuan ini tidak salah sasaran dan diberikan
kepada pelajar yang benar-benar serius menempuh pendidikan.19
3. Kendala-Kendala Program Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia
Terlepas dari keberhasilan dan kemajuan zakat yang terjadi pada wilayah
persekutuan Kuala Lumpur ini, tentu juga terdapat beberapa hal yang menghambat
atau perlu dievaluasi kembali dari beberapa kebijakan dan program yang
dilaksanakan baik dari MAIWP, Baitulmal, maupun PPZ.
a) Kendala Pungutan Zakat Wilayah Persekutan Kuala Lumpur
Tantangan semenjak dulu sampai sekarang tentang pengelolaan zakat ini
adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pengurusan zakat yang
dilaksanakan lembaga ini.20 Kepengurusan pemungutan zakat ini padahal telah
diaudit eksternal oleh perusahaan audit luar. Ditambah lagi penghargaan dan
pencapaian PPZ seperti ISO 9001:9008 – Sistem Pengurusan Kualitas, Best
Zakat Fundraising Development in Asia 2009 oleh IMZ Indonesia, dan
International Zakat Organisation Distinguished Award 2010. Selain itu, PPZ
juga melampirkan laporan keuangannya yang dapat diakses oleh semua
masyarakat melalui laman web PPZ. Hal ini dikarenakan opini masyarakat yang
belum membuka wawasannya terhadap media komunikasi kekinian. Masyarakat
19 Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan MajelisAgama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
20 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
123
masih kurang peduli terhadap informasi yang telah disajikan untuk ditelaah lebih
dalam. Masih banyak masyarakat yang berkeluh kesah dan memohon bantuan
dana zakat pada PPZ. Padahal, PPZ adalah lembaga yang fokus mengumpulkan
zakat selain zakat fitrah.
PPZ berhak mendapatkan 1/16 dari dana penghimpunan zakat yang telah
didapatkan sebagai bagian dari Amil zakat.21 Seharusnya masyarakat memahami
hal ini. Karena itu merupakan hak PPZ sebagai Amil zakat yang sebagaimana
sudah diatur dalam ketentuan hukum syariat Islam.
Maka terlihat bahwa porsi terbesar dalam penghimpunan zakat di wilayah
persekutuan Kuala Lumpur ini adalah dari para pegawai dan pekerja yang
merupakan bagian dari pajak penghasilan yang telah terpotong secara otomatis
dari gaji yang diterima. Dari sekitar 138 ribu penunai zakat, sekitar 110 ribu
penunai zakatnya adalah Muzaki yang membayar zakat melalui potongan
otomatis. Masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran secara
mandiri untuk menunaikan zakat. Maka dari itu PPZ giat membuat inovasi,
linkage, dan pos-pos yang memudahkan para Muzaki untuk menunaikan
zakatnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPZ memiliki 11 konter cabang
dan bekerja sama kepada bank-bank dan kantor pos setempat dalam menerima
pembayaran zakat.
Kemudian tantangan PPZ selanjutnya adalah penentuan metode dan kadar
21 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
124
medium harta yang digunakan dalam zakat kepemilikan berbagai jenis harta
terkini yang belum lazim dimiliki oleh masyarakat umumnya.22 Seperti misalnya
zakat kepemilikan saham, royalti, dan harta lainnya yang sebelumnya belum
ditentukan kadarnya. Untuk itu PPZ terus melakukan penelitian dan pengkajian
terhadap pengetahuan tentang hukum zakat kontemporer.
b) Kendala Penyaluran Zakat Wilayah Persekutan Kuala Lumpur
Seperti halnya PPZ, Baitulmal MAIWP pun menerima Penganugerahan
bintang 4 dalam Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Keuangan Berdasarkan
Indeks Akauntabiliti Tahun 2011 dari Jabatan Audit Negara dengan nilai 94.52
%. Ini menunjukkan bahwa Baitulmal telah melaksanakan tugasnya secara
accountable dan sistematis. Paling tidak ini seharusnya menjadi acuan kepada
masyarakat bahwa Baitulmal sentiasa cakap dan memberi perhatian yang serius
terhadap pematuhan peraturan dan prosedur aktivitas pengurusan keuangan.
22 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
125
Gambar 4.15.
ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEUANGAN 2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Terlepas dari penganugerahaan tersebut masyarakat umumnya masih
berkeluh kesah dalam kekurangan-kekurangan yang dialaminya tentang
penyaluran zakat yang berbelit persyaratannya. Maka Baitulmal membuat
kelonggaran dan kemudahan dalam penerimaan bantuan zakat. Namun hal ini
dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang
melakukan penipuan dalam mendapatkan bantuan zakat. Hal ini dapat merugikan
sehingga membuat zakat tidak tersalurkan kepada asnaf yang berhak
menerimanya. Baitulmal MAIWP membuka hotline langsung melalui jejak asnaf
dimana dalam menyalurkan zakat, petugas yang menyambangi para asnaf untuk
menerima zakatnya berdasarkan laporan warga sekitar atau asnaf itu sendiri
apabila memang benar layak menerimanya akan diberikan bantuan secara
126
langsung. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab dalam meminta bantuan dengan motif penipuan.
Berbagai karakter asnaf juga menjadi kendala yang cukup membingungkan
dalam penyaluran zakat ini. Beberapa asnaf menolak untuk diberikan bantuan
atau dimasukkan kedalam pelatihan dan tempat pemberdayaan yang dikelola
oleh Baitulmal.
Kendala selanjutnya menyangkut keterbatasan petugas dalam menyalurkan
zakat kepada para asnaf di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini. Selain itu,
pengurusan peyaluran zakat masih terkesan terpusat pada satu titik di gedung
Daruzzakah yang berada di pusat kota. Banyak asnaf yang merasa keberatan
apabila harus mengurus bantuan zakat jauh dari tempat tinggalnya. Namun hal
ini seharusnya dapat diatasi bilamana petugas penyaluran zakat memadai dan
banyaknya pos-pos dalam menyalurkan zakat ke keseluruhan wilayah
persekutuan.
127
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hukum yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala
Lumpur ini tercantum dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum
Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Pada pasal 5 ayat 3
dijelaskan bahwa kepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh
Yang di-Pertuan Agong. Kemudian didirikanlah sebuah dewan yang
menasehati Yang di-Pertuan Agong yang diberi nama Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP) sesuai dengan Bagian 4 (1), UU 505. Majelis
Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di-Pertuan
Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agama
Islam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Dalam
pengelolaan zakat MAIWP membagi atas pemungutan dan pendistribusian
zakat kepada lembaga yang berbeda. PPZ (Pusat Pungutan Zakat) sebagai
lembaga yang memungut zakat didasari oleh bagian 8A ayat 1 yang
berpatokan pada UU Perusahaan 1965 [Akta 125]. Sedangkan Baitulmal
sebagai lembaga penyalur zakat dinaungi oleh bagian 60 (1) yang
menjelaskan bahwa segala harta zakat disalurkan melalui lembaga ini.
2. Pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan
128
MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat. Namun
kemudian MAIWP mendirikan anak usaha Harta Suci. Sdn. Bhd. Yang disebut
sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Perusahaan ini berfokus pada fundrising
dana zakat. Sehingga pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini memiliki
pengelolaan dana yang terpisah antara pemungutan dana zakat yang dikelola
oleh PPZ sebagai perusahaan swasta yang didirikan MAIWP dan penyaluran
dana zakat yang disalurkan melalui Baitulmal MAIWP yang merupakan
bagian dari struktur kelembagaan kerajaan. PPZ melakukan berbagai inovasi
dalam memudahkan pembayaran zakat para Muzaki dengan cara-cara
kontemporer yang terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah pungutan zakat
setiap tahunnya. Baitulmal sebagai lembaga yang menerima dana zakat dari
PPZ bertugas menyalurkan dana zakatnya dengan memisahkan bantuan
langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung terdiri dari 28 skema
bantuan. Dan bantuan tidak langsung berupa bantuan yang berupa tempat
pelatihan dan perlindungan terhadap asnaf yang bersifat long therm agar para
asnaf lebih mandiri dan terlepas dari golongan 8 asnaf. Ini juga dilaksanakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan.
3. Dengan peningkatan penerimaan dana zakat setiap tahunnya, secara langsung
meningkatkan penyaluran dana zakat yang disalurkan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Secara garis besar zakat di wilayah persekutuan ini
sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan. Baitulmal lebih
mengutamakan bantuan yang lebih bersifat edukatif dalam peningkatan
129
kesejahteraan, bukan hanya sekedar bantuan langsung. Yaitu asnaf fisabilillah
yang mendapatkan porsi paling besar dalam penyalurannya. Dalam penyaluran
zakat Baitulmal membutuhkan lebih banyak lagi pegawai agar lebih efisien.
Masyarakat juga perlu untuk lebih mengetahui mana lembaga yang berwenang
dalam menyalurkan zakat dan menghimpun dana zakat. Sebagian kecil
masyarakat yang jauh dari pusat kota dan media masih belum mengetahui
secara pasti mana fungsi lembaga tersebut. Pada fundrising dana zakat,
pencapaian zakat pun sebenarnya masih belum memenuhi target, walaupun
jumlahnya terbilang cukup besar mencapai RM 484,6 juta namun ini masih
meleset tipis dari target sebesar 30% dari pencapaian tahun sebelumnya. PPZ
juga harus mengembangkan pengetahuan tentang metode zakat terbaru karena
seiring perkembangan zaman, banyak terdapat kepemilikan jenis harta baru.
Sehingga PPZ harus terus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap
pengetahuan tentang hukum zakat kontemporer.
B. Saran-Saran
1. Hukum yang diberikan terhadap orang yang melanggar zakat di wilayah
persekutuan Kuala Lumpur ini sebagaimana dijelaskan dalam seksyen 16
Akta 559 masih tergolong lemah. Perlunya pembaharuan nominal denda pada
undang-undang ini terhadap pelangggar zakat harus direalisasikan.
Pemungutan zakat harus lebih represif demi pencapaian potensi dana zakat
yang lebih optimal.
130
2. Penambahan staf ahli pada PPZ sangat diperlukan untuk dapat menentukan
harta zakat terbaru dan mediumisasi pembayarannya lebih optimal. Akses
informasi zakat harus lebih menyeluruh ke wilayah urban. Baitulmal perlu
menambahkan pegawai dalam menyalurkan bantuan zakat agar lebih efisien.
Pemusatan penyaluran zakat menyulitkan masyarakat yang berada jauh dari
gedung Baitulmal bangunan Daruzzakah.
3. Kreatifitas penyaluran zakat masih minim dibanding penyaluran zakat yang
memiliki banyak opsi pembayaran zakat. Seharusnya Baitulmal dapat lebih
berinovasi dalam menyalurkan zakat seperti membuka akses penyaluran baru
kepada masyarakat urban yang baru dijangkau melalui jejak asnaf. Pemerintah
pun harus lebih mendukung dalam penyediaan akses dalam penyampaian
informasi mengenai zakat.
4. Pada negara kita tentunya pengelolaan seperti ini masih dapat diterapkan
apabila melihat dari karakter masyarakat yang tidak jauh berbeda dan
landasan hukum Islam yang masih segaris. Namun dari struktur pemerintahan
dan lembaga pengelolaan zakat yang jauh berbeda menjadikan penerapan
pengelolaan zakat seperti di wilayah persekutuan Kuala Lumpur masih butuh
perombakan cukup besar untuk diterapkan di Indonesia. Kiranya pemerintah
dapat memfokuskan sinergi hukum zakat dengan pengelolaan yang lebih
terstruktur dan jelas agar potensi zakat di negeri ini bisa dioptimalkan.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Shofian. Zakat Membangun Ummah. Kuala Lumpur: Utusan
Publications, 2002
Ahmad, Zainal Abidin. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. cetakan IV, Jakarta: BulanBintang, 1979
Al-Arif, M. Nur Rianto. Teori Makro Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta, 2010
Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fikih Praktis. Bandung: Mizan, 1999
Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. Fiqih Umar Bin Khatab. Jakarta: Khalifah, 2008
Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam. cetakan I, Jakarta: UI Press, 1989
Ali, Nurdin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
Al-Jarhi, Mabid Ali. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic
Perspective. Jakarta: Bank Indonesia, 2004
Al-Qordhowi, Yusuf . Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Gema
Insani Press, 2006
Al-Zahayly, Wahba. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 1997
Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya. Jakarta: Bumi Aksara,2002
Arifin, Mahamad. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. cetakan 1,
Selangor: Dawama, 2007
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan
II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
Assauri, Sofjan. Manajemn Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002
Bari, Abdul Aziz. Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Selangor: Intel
Multimedia and Publication, 2005
Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
Hafidhuddin, Didin. Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan
Umat. Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008
Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani,
2002
Harahap, Sumuran. Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia, SolusiEfektif Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan. Jakarta: MitraAbadi Press, 2012
Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak. Jakarta: Kencana, 2008
Hassan, Nik Mustafa Nik. Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif
Islam. Kuala Lumpur: IKIM, 2001
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2007
Kotler, Philip. Priciples of Marketing. New Jersey: Prentice Hall, 2001
Kurnia, Hikmat. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus
Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat. Jakarta: QultumMedia, 2008
Mohamed, Abdul-Wahab. “Malaysia (A Case Study of Zakah Management)”, in
el-Ashker and Sirajul Haq (eds.), Institutional Framework of Zakah:
Dimensions and Implications. Jeddah: IRTI/ IDB, 1995
Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. cetakan I, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001
Nawawi, Imam. Matan Safinatun Najah. Jakarta: Pustaka Ilmu Salafiyah, 2008
Nurulbariyah, Oneng. Total Quality Management Zakat Prinsip dan PraktekPemberdayaan Ekonomi. FAI UMJ: Wahana Kordafa, 2012
Paizin, Muhin Nor. Amlan Dakwah Zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia:
Satu Pemerhatian. Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP, 2014
Prihartini, Faridah. Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di
Indonesia. Jakarta: Papan Sinar Sinanti, 2005
Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Laporan Zakat 2013. Kuala
Lumpur: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2013
Rahardja, Prathama. Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan
Mikroekonomi). Jakarta: Penerbit Gramedia, 2008
Rahman, Azman Ab. Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak
dan Perundangan Islam di Malaysia. Negeri Sembilan: USIM, 2012
Said, Moh. Pengantar Ekonomi Islam. Pekanbaru: Suska Pers, 2008
Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an. cetakan I, Bandung: Mizan, 1992
Sifudin, Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
Sudewo, Eri. Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip
Dasar. Ciputat: IMZ, 2004
Sudjiman, Panuti. Petunjuk Penelitian Karya Ilmiah. Jakarta: Kelompok 24
Pengajar Prakasa Indonesia, 1991
Swastha, Basu. Saluran Pemasaran. Yogyakarta: BPFE, 1999
Tarimin, Mujaini. Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia. Kuala Lumpur:
PPZ, 2012
Wibisono, Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan
Daya Saling Perusahaan. Jakarta: Erlangga, 2006
Winardi, Kamus Ekonomi. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
Sumber dari Wawancara
Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai PeneranganMajelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23November 2014
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan UnitPenyelidikan & Pembangunan Korporat (Research & Development),PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014
Sumber dari Internet
http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id(diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.15)
http://sp.beritasatu.com/nasional/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yang-terkumpul/57362 (diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 02.26)
Pemaparan Ketua BAZNAS, Eri Sudewo, Dukung Amandemen MasukProlegnas 2008http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=28 (diaksespada 24 Maret 2014 pukul 15.22)
http://kprumalaysia.org/2012/01/06/prestasi-pungutan-zakat-dan-soal-tadbir-urus/ (diakses pada 14 Juni 2014 pukul 05.12)
top related