8. herdrajat_ispo

7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO

1/17

Standarisasi ISPO sebagai

Penunjang Industri Kelapa Sawit

yang Berkelanjutan

Pekanbaru, 31 Mei 2016

Sekretariat Komisi ISPO1


2/17

ISPO merupakan instrumen untuk

memperbaiki ekonomi

WTO merupakan perjanjian antara MFN untukmempromosikan perdagangan bebas. Tarif yanglebih tinggi bukan merupakan preferensi lembagaini kecuali terdapat dalam perjanjian WTO lainnya

Tarif perdagangan yang diperbolehkan oleh WTOadalah hambatan teknis (technical barrier) sepertiyang dimuat dalam pasal 33 Perjanjian Marrakesh.

Pelaksanaan ISPO tidak menggunakan hambatan

perdagangan ini namun untuk memastikankeberlanjutan dalam pencapaian ekonomiIndustri Kelapa Sawit yang lebih baik.

2


3/17

Basis dari Standar dan

Sistem Sertifikasi ISPO

ISPO menerapkan semua peraturan perundangan terkait

keberlanjutan;

Penerapan peraturan perundangan dan implementasi kewajiban

ISPO diterapkan supaya semua perkebunan kelapa sawit

mematuhi peraturan;

Bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan

peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi;

Prinsip-prinsip keberlanjutan juga mengadopsi prinsip-prinsip

internasional;

Memproduksi minyak sawit ISPO akan mengurangi

deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan.

3


4/17

Persyaratan Sebelum Sertifikasi

Sebelum dilaksanakan sertifikasi ISPO, perkebunan dan pabrik kelapa

sawit harus dinilai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun

2009 Tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Perkebunan. Perkebunan

kelapa sawit akan dinilai pada kriteria sebagai berikut:

Perizinan

Pengelolaan perkebunan

Pengolahan

Sosial and ekonomi

Lingkungan

Pelaporan

Perkebunan akan diklasifikasikan ke dalam Kelas I, II, II, IV, dan V. Hanyaperkebunan kelapa sawit yang diklasifikasikan sebagai Kelas I, II dan IIII,

yang berhak untuk mengajukan permohonan sertifikasi ISPO, dan

pengajukan permohonan harus dilaksanakan paling lambat pada akhir

September 2015.

4


5/17

Sistem Sertifikasi ISPO

Sistem sertifikasi ISPO tidak memihak dan bersifat

independen

Penilaian sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi pihak

ketiga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan

disetujui oleh Komisi ISPO

Sistem sertifikasi ISPO adalah sesuai dengan Organisasi

Internasional untuk Standardisasi (ISO)

ISPO sudah menyetujui 11 lembaga sertifikasi dan mengakui

900 auditor, 4 lembaga konsultan dan 1 lembaga untukpenyelenggaraan pelatihan

Sekretariat Komisi ISPO mengawasi kegiatan dari lembaga

sertifikasi dan auditor


6/17

Prinsip Keberlanjutan ISPO

1. Legalitas usaha perkebunan

2. Manajemen perkebunan

3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam

primer dan lahan gambut

4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

5. Tanggung jawab terhadap pekerja

6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomimasyarakat

7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan


7/17

Standar ISPO

Standar ISPO sekarang harus diterapkan oleh:

1.Perushaan perkebunan terintegrasi

2.Perkebunan tanpa pabrik

3.Pabrik tanpa perkebunan

4.Pekebun plasma

5.Pekebun swadaya

6.Perushaan perkebunan yang memproduski CPO untuk energi terbarukan

Setiap kategori memiliki standar sendiri. Bagi perusahaan perkebunan yang

produksi CPO untuk energi terbaru terdapat kriteria tambahan untuk

penghitungan emisi Gas Rumah Kaca. Pelaksanaan standar 1, 2, dan 3 adalah

wajib, sedangkan sisanya bersifat sukarela.


8/17

Kriteria ISPO untuk Bioenergi

Standar ini mengikuti standar pada lampiran II yang merupakan standar

bagi perushaan yang terintegrasi dengan unit pengolahan

Kriteria tambahan adalah untuk menggunakan Annex V dari EU RED

dimana perusahaan yang didirikan sebelum 2008 tidak memiliki kewajibanuntuk menyertakan perhitungan perubahan penggunaan lahan, sementara

perusahaan yang didirikan setelah 2008 dapat menghasilkan CPO untuk

bioenergi jika mereka tidak melakukannya pada hutan primer, lahan hutan

yang luas, rawa, alang-alang, lahan untuk konservasi alam dan sebagai

tempat perlindungan spesies yang langka dan terancam punah (sesuai

IUCN).

Sebelum 2017 penghematan emisi adalah 35% dan setelah 2017 adalah

50%.

8


9/17

Sertifikasi CPO untuk Energi Terbarukan

Pembeli dapat meminta kepada perusahaan untuk memiliki

sertifikat ISPO untuk energi terbarukan

Perusahaan Perkebunan harus memiliki sertifikat ISPO untuk

perkebunan terintegrasi dengan pabik kelapa sawit

Untuk sertifikasi energi terbarukan perkebunan dan pabrik

dapat di audit ISPO jika mereka memenuhi kriteria ISPO

untuk energi terbarukan sesuai dengan perhitungan emisi

GRK.

Jika memenuhi semua kriteria, sertifikat ISPO bagi perusahaan

yang menghasilkan energi terbarukan dapat diajukan oleh

Lembaga Sertifikasi setelah dsetujui oleh Ketua Komisi ISPO

9


10/17

Persyaratan Legal

ISPO menempatkan persyaratan hukum sebagai persyaratan

penting, terutama pada aspek lahan, lingkungan, dan hak asasi

manusia. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan hukum,

maka akan dikenai sanksi

ISPO juga menerapkan ketertelusuran (traceability), untuk semuabahan baku dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan

CPO untuk biodiesel

Sertifikat ISPO hanya dapat diterbitkan di perkebunan yang

memenuhi persyaratan hukum bagi perkebunan kelapa sawit.Perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki legalitas lahan,

dikategorikan sebagai non-sustainable, jumlah minyak sawit

berkelanjutan di 2020 ditargetkan sekitar 70%

10


11/17

ISPO Melindungi Lingkungan

Penerapkan ISPO melindungi taman nasional, sumber air, sepadan

sungai, pantai, daerah rawan bencana alam, hutan atau padang

rumput dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan area yang

memiliki nilai sejarang tinggi

ISPO juga melindungi spesies terancam punah, area perkebunanharus memperhatikan spesies tersebut dan menemukan alasan

mereka terancam punah.

Spesies yang terancam punah tidak dapat dipelihara di perkebunan

tanpa perlakuan khusus dan izin dari pemerintah

11


12/17

Tipe Sertifikasi

Sertifikasi perusahaan perkebunan

Pekebun dapat mengeluarkan sertifikat jika produksi memenuhi kriteria ISPO

Persentase keberlanjutan tergantung pada permintaan pembeli.

ISPO CPO untuk energi terbarukan

Sertifikasi dapat diterbitkan atas permintaan pembeli

Sertifikasi rantai pasokan:

Segregasi (100%) yang berkelanjutanMass Balance minimum 70% berkelanjutan (pada tahun 2020)

Book dan Claim (100%) yang berkelanjutan

Sertifikasi rantai pasok dapat diterbitakan atas permintaan pembeli


13/17

Sertifikasi ISPO yang Sudah Diterbitkan

Total Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterima sekretariat

berjumlah 268 laporan

Jumlah sertifikasi ISPO yang dikeluarkan saat ini adalah 149

dengan luas total 1.160.908,69 Ha dengan total produksi

5.448.443.97 ton

Yang terkendala tidak mendapat sertifikasi ISPO sebanyak 46Perusahaan

Terdapat sekitar 30 perusahaan perkebunan yang sedang dalam

proses untuk disertifikasi ISPO.

Yang sudah dilakukan penilaian 16 perusahaan dan akandilakukan penilaian 24 perusahaan.


14/17

Sanksi

Jika sampai akhir September 2015, perusahaan

perkebunan kelapa sawit tidak menerapkan ISPO,

kelas klasifikasi akan menjadi Kelas IV. Ini berarti

bahwa mereka tidak dapat mengajukan permohonansertifikasi ISPO.

Perusahaan akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali

dalam rentang 4 bulan dan apabila tidak memenuhi

persyaratan untuk menerapkan ISPO, Izin UsahaPerkebunan (IUP) akan dapat dicabut dan Hak Guna

Usaha (HGU) di usulkan untuk dicabut.


15/17

Proyek Percontohan dengan Petani Swadaya

Kementerian Pertanian bersama dengan UNDP

membantu petani swadaya untuk sertifikasi ISPO.

Proyek percontohan berada di Riau, Sumatera Selatan

dan Kalimantan Barat. Survei sudah dilakukan di Riau, Kalimantan Barat dan

Sumatera Selatan

Tahun ini direncanakan untuk mensertifikasi 2.000petani di provinsi Riau


16/17

Promosi dan Persetujuan ISPO

Pada 2015 pemerintah menyelenggarakan

promosi ISPO di India, Belanda, Belgia dan

Jerman.

Komisi ISPO mengunjungi Komisi Eropa

untuk mendapatkan persetujuan Standar ISPO

bagi Energi Terbarukan dari CPO di bawah

koordinasi Kedutaan Besar Indonesia diBrussels


17/17

Herdradjat Natawidjaja, PhD

Email : [email protected]

17

erim k sih

8. herdrajat_ispo

Documents