7. proprosal judex factie

1

Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek

LAPORAN PENELITIAN LANJUTAN

PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI

2013

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………..

DAFTAR ISI ……………………………………………

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian ………………………………. 2. Rumusan Masalah ………………………. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………… 4. Metode Penelitian ………………………….. 5. Kerangka Konseptual ……………………..

BAB II : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Permohonan Kasasi Untuk Periode 2008 s/d 2012

1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

2. Perkara Pidana Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

3. Perkara Perdata Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

4. Perkara Perdata Khusus

a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

5. Perkara Perdata Agama a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

6. Perkara Tata Usha Negara a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

7. Perkara Pidana Militer


3

BAB III : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Untuk Periode 2008 s/d 2012

1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

2. Perkara Pidana Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

3. Perkara Perdata Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian



5. Perkara Perdata Agama a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian

6. Perkara Tata Usha Negara a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian



BAB IV : Tabulasi data permohan kasasi dan peninjauan kembali periode 2008 s/d 2012

1. Tabulasi data permohonan kasasi 2. Tabulasi data peninjauan kembali 3. Tabulasi data kwesioner 4. Analisa data

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan ……………………………………………. 2. Saran ………………………………………………….

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….

LAMPIRAN ………………………………………………………………

4

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian - Sebagai penelitian lanjutan - Dasar-dasar norma, asas, teori dan peraturan perundang-undangan tentang

kewenangan mahkamah agung dalam memutus perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali

- Permasalahan tentang kewenangan mahkamah agung sebagai judex juris atau judex fakti

- Tujuan penelitian : - Untuk terciptanya putusan mahkamah agung yang kepastian hukum - Sebagai pegangan bagi hakim dalam memutus perkara

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

a. Dalam penelitian sebelumnya telah disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung baik dalam permohonan kasasi atau permohonan peninjauan kembali dengan mendasarkan pada pasal 30 ayat (1) huruf c dan pasal 67 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun l985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No : 3 Tahun 2009 adalah Judex Facti, sedangkan secara normatif hukum terdapat kewenangan Mahkamah Agung secara Judex Juris, maka dalam penelitian ini demi kepastian hukum ingin diketahui apakah kriteria dari Judex Juris dan apa kriteria dari Judex Facti, dengan pertimbangan yang bagaimana sehingga dapat dibedakan bahwa Mahkamah Agung telah menjatuhkan secara Judex Fakti atau Judex Juris dan bagaimana dengan pendapat Para Hakim Agung sendiri tentang judex juris dan judex facti termasuk harapannya kedepan.

b. Penelitian ini akan mengkaji dengan memperbandingkan tentang normatif hukum, asas, teori dan norma hukum tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan kasasi dan perkara peninjauan kembali, dengan apa yang senyatanya dalam praktek.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

5

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

- Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi diharapkan mampu menciptakan dan menjaga adanya keadilan hukum yang berkepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia;

. Tujuan khusus

- Untuk lebih memahami perbedaan Judex Juris dan Judex Facti secara fundamental.

- Untuk lebih memahami prinsip atau asas serta norma yang dijadikan dasar Mahkamah Agung dalam mengadli permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

- Untuk lebih memahami secara normatif alasan-alasan

fundamental yang seharusnya digunakan sebagai alasan kasasi dan peninjauan kembali.

b. Manfaat Penelitian - Dapat digunakan oleh para hakim tentang batas pengertian

Judex Juris dan Judex Facti dan membedakannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengadili perkara permohonan kasasi atau peninjauan kembali, sehingga tercipta adanya konsistensi dan kepastian hukum

4. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kepustakaan sebagaimana penelitian yang dilakukan untuk kajian bidang hukum.

oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui

studi dokumen walaupun demikian kemungkinan wawancara kepada narasumber

yang terkait tetap dilakukan. Perlu dijelaskan pula bahwa metode analisa data yang

digunakan adalah kualitatif, maka tulisan inipun sebenarnya semi metode penelitian

lapangan, artinya data sekunder dan data primer, serta hasil observasi evaluasi dan

kwesioner tetap digunakan.

Penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan presepsional

(perceptional approach).

Dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan

bentuk penelitian evaluative, diagnostic dan preskriptif. Penelitian evaluative adalah

penelitian atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian diagnostic adalah

6

peneltian yang dilakukan guna mengetahui sebab-sebab suatu gejala lebih lanjut.

Penelitian preskriptif adalah penelitian yang memberi jalan keluar dari suatu

masalah.

Dimulai dengan penelitian evaluasi berlakunya berbagai undang-undang yang

mengatur tentang asas, teori dan norma tentang Judex Juris atau Judex Facti yang

berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara

permohonan kasasi atau peninjauan kembali dan praktek penerapannya. Logika

yang digunakan adalah deduktif dan induktif, oleh karena yang ditelusuri untuk

memperoleh kaidah hukum yang fundamental dan mengetahui putusan tersebut

Judex Juris atau Judex Fakcti adalah putusan kasasi dan peninjauan kembali, maka

dilanjutkan dengan penilitian explorative (penjajakan) yaitu, mencari-cari,

pengetahuan tentang masalah yang diteliti yaitu putusan Mahkamah Agung.

Data yang dikaji merupakan berbagai putusan Mahkamah Agung meliputi

putusan kasasi dan peninjauan kembali. Setiap bidang hukum diupayakan 50 (lima

puluh) putusan, selanjutnya ditelusuri tentang logika hukum, penalaran hukum serta

alur pikir hakim yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan. Dari

penelusuran tersebut diharapkan memperoleh kaidah hukum yang fundamental.

Dalam penelitian empiris peneliti juga mencari pendapat dari respoden dalam

bentuk wawancara ataupun kuesioner dengan nara sumber para hakim agung

dengan memberikan kwesioner. Dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat

diterbitkan buku panduan pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya

dan selanjutnya dapat tercipta suatu putusan hakim yang konsisten, berkeadilan dan

berkepastian hukum, sehingga cita-cita terwujudnya badan peradilan yang agung

dapat tercapai .

a. Pendekatan Masalah

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan ilmiah.

Pendekaan yang digunakan adalah data sekundair yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka dan data primair yang diperoleh melalui penelitian

lapangan dan yang menjadi obyek adalah para Hakim Agung pada

Mahkamah Agung.

Data sekundair terutama diambil dari peraturan perundang-undangan, situs

internet, buk-buku, sedangkan data primair diperoleh melalui penelitian

lapangan. Untuk memperoleh kaidah hukum ditelusuri tentang putusan

Mahkamah Agung dalam perkara kasasi atau peninjauan kembali yaitu untuk

mengetahui apakah putusan tersebut sebagai Judex Juris atau Judex Facti.

Data yang dikaji merupakan putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber data/Bahan Penelitian

Data/bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum yaitu,

segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang

sedang diteliti berupa putusan kasasi dan peninjauan kembali dengan data

7

statistik perkara kasasi dan peninjauan kembali untuk periode 2008 s/d 2012,

masing-masing bidang hukum diupayakan diambil 50 (lima puluh) perkara

sebagai sampel. Dalam penelitian ini juga dilakukan interview kepada

respoden dan pembagian kweseneir untuk memperoleh informasi tentang

Judex Juris dan Judex Facti.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan

menulusuri berbagai undang-undang yang berkaitan dengan materi

penelitian, putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Secara empiris

juga dilakukan wawancara dan pembagian kwesenair dengan para hakim

agung. Hasil penelusuran studi kepustakaan peraturan perundang-undangan,

putusan kasasi, peninjauan kembali, data kweseneir, hasil wawancara dan

data statistik putusan perkara 2008 s/d 2009 dikumpulkan dalam bentuk

tabulasi dan dilakukan analisa, selanjutnya akan disajikan dalam bentuk

laporan penelitian.

d. Analisa Penelitian

Hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Data

penelusuran pustaka tentang batasan Judex Juris dan Judex Facti, tabulasi

data putusan perkara kasasi dan peninjauan kembali periode 2008 s/d 2012,

hasil wawancara dari responden dari hasil kwesenair akan dianalisa secara

komprehensif, sehingga diharapkan diperoleh hasil dengan kualitas yang

diharapkan.

5. Kerangka Konseptual

UUD l945 tentang kekuasaan kehakiman ……….. (tentang kewenangan MA)

UU Mahkamah Agung……………. (tentang judex juris dan judex facti) Kasasi ……………(pengertian, asas, norma dan teori) Peninjauan kembali ……………. (pengertian, asas, norma dan teori) Judex Juris …………… (pengertian asas, norma dan teori) Judex Facti ……. (pengertian asas, norma dan teori) Normatif hukum …………. Norma hukum …………… Teori hukum ………………. Asas hukum ……………………… Definisi bukti baru ……….. Prosedur hukum acara dalam permohonan kasasi ………. Prosedur hukum acara permohonan peninjauan kembali baik dalam

perkara perdata maupun perkara pidana ……………………… ………………………….. …………………………………….

8

BAB II : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Permohonan Kasasi Untuk Periode 2008 s/d 2012

1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus

No. Tahun Jumlah yang Diputus

Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul

% Put Tolak Perbaikan

% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :

Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :

- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..

b. Analisa Hasil Penelitian …………………………………………

2. Perkara Pidana Khusus

a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :

9



b. Analisa Hasil Penelitian …………………………………………

3. Perkara Perdata Umum



Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :



b. Analisa Hasil Penelitian

……………………………….

10

4. Perkara Perdata Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :


- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan ….. -

b. Analisa Hasil Penelitian ……………………………….

5. Perkara Perdata Agama



Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :


- Putusan NO = …… % dengan alasan …………..

11

- Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..


……………………………….

6. Perkara Tata Usaha Negara



Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :




……………………………….




Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

12

Keterangan :




……………………………….

BAB III : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Untuk Periode 2007 s/d 2012

1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :


- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan ….. -

b. Analisa Hasil Penelitian …………………………

13

2. Perkara Pidana Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :




……………………..

3. Perkara Perdata Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :



14

b. Analisa Hasil Penelitian ………………………………….




Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :



b. Analisa Hasil Penelitian …………………………………

5. Perkara Perdata Agama



Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :


15



……………………………

6. Perkara Tata Usaha Negara a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

Keterangan :




……………………………

7. Perkara Pidana Militer a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus


Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Kabul


% Ket

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

16

Keterangan :



Analisa Hasil Penelitian

………………….

BAB IV : Tabulasi data permohan kasasi dan peninjauan kembali periode 2008 s/d 2012

1. Tabulasi data permohonan kasasi

No Jenis Perkara

Jumlah yang Diputus

Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Dikabulkan


% Ket

1 Pid. Umum

2 Pid, Khusus

3 Pdt. Umum

4 Pdt, Khusus

5 Pdt. Agama

6 TUN

7 Pid. Militer

Keterangan :



Analisa Hasil Penelitian

17

………………………

2. Tabulasi data peninjauan kembali

No Jenis Perkara

Jumlah yang Diputus

Putusan NO

% Putusan Ditolak

% Putusan Dikabulkan


% Ket

1 Pid. Umum

2 Pid, Khusus

3 Pdt. Umum

4 Pdt, Khusus

5 Pdt. Agama

6 TUN

7 Pid. Militer

Keterangan :



Analisa Hasil Penelitian ……………………………….

3. Tabulasi data kwesioner Dalam penelitian ini sebagai responden adalah semua hakim agung pada Mahkamah Agung RI yang masih aktif tercatat sebanyak ……. ( ………. ), dari kwesioner yang diberikan pada responden ternyata hanya sebanyak ……….. ( ………….. ) yang mengembalikan kwesioner dengan data selengkapnya sebagai berikut : Tabulasi tentang kewenangan Mahkamah Agung Dalam Permohonan Kasasi

No. Kewenangan MA

Jumlah responden

Judex juris

% Judex facti

% Jude juris dan judex facti

% Ket.

1 memutus

18

permohonan Kasasi

2 tidak dapat diterima

3 ditolak

4 kabul

5 Tolak dengan perbaikan

Tabulasi tentang pertimbangan hukum dalam permohonan kasasi

No Pertimbangan hukum

Junlah responden

Judex juris

% Judex facti

% Judex juris dan judex facti

% Ket

1 Tidak berwenang atau melampui batas wewenang

2 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

3 Lalai memenuh syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

19

Tabulasi tentang kewenangan Mahkamah Agung Dalam Permohonan Peninjauan Kembali

No. Kewenangan MA

Jumlah responden

Judex juris

% Judex facti

% Jude juris dan judex facti

% Ket.

1 memutus permohonan peninjauan kembali

2 tidak dapat diterima

3 ditolak

4 kabul

5 Tolak dengan perbaikan

Tabulasi tentang pertimbangan dalam perkara perdata


Jumlah responden

Judex juris

% Judex facti


% Ket

1 Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

2 Apabila setelah perkara diputus, ditemukan

20

surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

3 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut.

4 Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

5 Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau semua tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.

6 Apabila dalam satu putusan terdapat suatu

21

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tabulasi tentang pertimbangan dalam perkara pidana


Jumlah responden

Judex juris

% Judex facti


% Ket

1 Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

a.

2 Apabila dalam pelbagai putusan terdapat

22

pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau kedaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

3 Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

4. Analisa data hasil penelitian

………………………….

23

BAB V : PENUTUP

a. Kesimpulan …………………………………………….

b. Saran ………………………………………………….

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….

LAMPIRAN ………………………………………………………………

Lampiran : Contoh Putusan :

- ...........................

- ...............................

- Untuk Pidana Umum : Putusan : Blackbary PN Jakarta Pusat

- Untuk Pidana khusus : Henry Gunawan PN Surabaya

- Untuk Perdata Umum : Putusan ...............

- Untuk Perdata Khusus : Putusan pailit Telkomsel

- Untuk Perdata Agama : ..............

- Untuk Tata Usaha Negara : ............

- Untuk Pidana Militer : ...........................

24

KWESIONAIR

Permohonan Kasasi

Mahkamah Agung dalam perkara permohonan dalam tingkat kasasi dapat

menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan

tidak dapat diterima, permohonan pemohon kasasi dinyatakan ditolak, permohonan

pemohon kasasi dikabulkan, permohonan pemohon kasasi dinyatakan ditolak

dengan perbaikan.

Data Kwesenair tentang Kewenangan Mahkamah Agung

1. Menurut saudara sebagai hakim agung, kewenangan Mahkamah Agung

dalam memutus permohonan Kasasi adalah merupakan kewenangan :

( a). Judex Juris

( b). Judex Facti

( c). Judex Juris dan Judex Facti

Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...

2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Kasasi dan

menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “tidak dapat diterima”

adalah merupakan kewenangan :

( a). Judex Juris

( b). Judex Facti


Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...


menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “ ditolak “ adalah

merupakan kewenangan :

( a). Judex Juris

( b). Judex Facti


25

Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...


menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “ dikabulkan “ adalah


( a). Judex Juris

( b). Judex Facti


Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...


menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “ditolak dengan

perbaikan“ adalah merupakan kewenangan :

( a). Judex Juris

( b). Judex Facti


Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...

Dalam perkara perdata, Pasal 30 UU No. 14 Tahun l985, Mahkamah Agung

dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan

dari Semua Lingkungan Peradilan karena :

a. Tidak berwenang atau melampui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuh syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan

26

Data Kwesionair tentang pertimbangan hukum

1. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “tidak berwenang

atau melampui batas wewenang” adalah merupakan kewenangan :

( a) Judex juris

( b) Judex facti

( c) Judex juris dan judex facti

Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

2. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ” adalah merupakan

kewenangan :

( a). Judex juris

( b). Judex facti

( c). Judex juris dan judex facti

Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

3. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Lalai memenuh

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ”

adalah merupakan kewenangan :

( a). Judex juris

( b) Judex facti

( c). Judex juris dan judex facti

Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

27

Perkara Peninjauan Kembali

Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam perkara-perkara yang telah memperoleh

berkekuatan hukum tetap dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan

permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, permohonan

pemohon peninjauan kembali dinyatakan ditolak, permohonan pemohon peninjauan

kembali dikabulkan, permohonan pemohon peninjauan kembali dinyatakan ditolak

dengan perbaikan.

1. Menurut saudara sebagai hakim agung, kewenangan Mahkamah Agung

dalam memutus permohonan peninjauan kembali adalah merupakan

kewenangan :

(a). Judex Juris

(b). Judex Facti

(c). Judex Juris dan Judex Facti

Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...

2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan

kembali dan menyatakan permohonan pemohon peninjauan kembali

dinyatakan “tidak dapat diterima” adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex Juris

(b). Judex Facti

(c) Judex Juris dan Judex Facti ).

Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...



dinyatakan “ ditolak “ adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex Juris

(b). Judex Facti

28


Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...



dinyatakan “ dikabulkan “ adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex Juris

(b). Judex Facti


Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...



dinyatakan “ ditolak dengan perbaikan “ adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex Juris

(b). Judex Facti


Apa alasan hukumnya

...........................................................................................

............................................................................................................................

...

............................................................................................................................

...

Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Perdata :

Pasal 67 UU No. 14 Tahun l985, Permohonan peninjauan kembali putusan

perkara-perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat

diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

29

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak

lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-

bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut.

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya.

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas

dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau semua tingkatnya telah

diberikan putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.

f. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu

kekeliruan yang nyata.

Data Kwesenair

1. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila putusan

didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang

diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu” adalah merupakan

kewenangan :

(a). Judex juris

(b). Judex facti

(c) Judex juris dan judex facti

Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

2. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila setelah

perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang

pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan” adalah merupakan

kewenangan :

( a) Judex juris

(b) Judex facti

(c) Judex juris dan judex facti.

Apa alasan hukumnya

............................................................................................

30

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

3. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila telah

dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut” adalah


(a). Judex juris

(b), Judex facti


Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

4. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila

mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan

sebab-sebabnya” adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex juris

(b). Judex facti


Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

5. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila antara

pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang

sama oleh pengadilan yang sama atau semua tingkatnya telah diberikan

putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain” adalah merupakan

kewenangan :

( a) Judex juris

(b) Judex facti


Apa alasan hukumnya

............................................................................................

31

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

6. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila dalam

satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

nyata” adalah merupakan kewenangan:

(a). Judex juris

(b), Judex facti


Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

Dalam perkara pidana Pasal 263 ayat (2) KUHAP, peninjauan kembali dilakukan

atas dasar :

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan

lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum

tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan

pidana yang lebih ringan.

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau kedaan sebagai dasar

dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah

bertentangan satu dengan yang lain.

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Data kwesenair

1. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila terdapat

keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah

diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa

putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan

penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan

ketentuan pidana yang lebih ringan” adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex juris

32

(b). Judex facti


Apa alasan hukumnya ...................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila dalam

pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan

tetapi hal atau kedaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti

itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain” adalah merupakan

kewenangan :

( a) Judex juris

(b) Judex facti

(c) Judex juris dan judex facti.

Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

3. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila putusan

itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu

kekeliruan yang nyata” adalah merupakan kewenangan :

(a). Judex juris

(b), Judex facti


Apa alasan hukumnya

............................................................................................

............................................................................................................................

....

............................................................................................................................

....

Catatan :

- Berilah tanda (x) pada jawaban yang dipilih

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

33

Bahan Wawancara :

1. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan

kasasi apakah sebagai (a) judex juris, (b) judex facti, (c) judex juris atau

judex facti

Apa alasan hukumnya

.......................................................................................

.......................................................................................................................

....

.......................................................................................................................

....

2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan

peninjauan kembali apakah sebagai (a) judex juris, (b) judex facti, (c)

judex juris atau judex facti

Apa alasan hukumnya

.......................................................................................

.......................................................................................................................

....

.......................................................................................................................

....

3. Menurut saudara sebagai hakim agung, untuk terciptanya putusan yang

berkeadilan dan berkepastian hukum sebaiknya kewenangan Mahkamah

Agung kedepan seperti apa.....?

7. proprosal judex factie

Documents