3. s o p kepaniteraan hukum -...

23
98 3. S O P KEPANITERAAN HUKUM a. SOP Pendaftaran Surat Kuasa b. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum c. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Non Badan Hukum d. SOP Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/ Tahunan e. SOP Pengarsipan Berkas Perkara f. SOP Laporan Dan Penanganan Pengaduan g. SOP Laporan Triwulan Pengaduan h. SOP Pelayanan Informasi i. SOP Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi

Upload: tranliem

Post on 11-Mar-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

98

3. S O P KEPANITERAAN HUKUM

a. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

b. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum

c. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Non Badan Hukum

d. SOP Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/ Tahunan

e. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

f. SOP Laporan Dan Penanganan Pengaduan

g. SOP Laporan Triwulan Pengaduan

h. SOP Pelayanan Informasi

i. SOP Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum. 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; 7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah

Advokat; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Surat Kuasa Asli 2. Berita Acara Sumpah 3. Buku Register Surat Kuasa 4. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera

Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

1

Penerimaan Surat Kuasa dari Pemohon

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Berkas Permohonan

Pendaftaran Surat Kuasa

2

Memeriksa Surat Kuasa dan kelengkapan

tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Berkas Permohonan

Lengkap

3

Mencatat Surat Kuasa tersebut kedalam Buku

Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Nomor Surat Kuasa tercatat

dalam Buku Ekspedisi

4

Memberikan Cap tanda Pendaftaran Surat

Kuasa tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Cap tanda Pendaftaran

Surat Kuasa

5

Penomoran dan penanggalan Surat Kuasa

tersebut sesuai urutan pendaftaran

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Tanggal dan Nomor Urut

Pendaftaran

6

Dilakukan Penelitian Tahap I

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Paraf Panitera Muda Hukum

7

Dilakukan Penelitian Tahap II

Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf

Panitera Muda Hukum

5 menit

Paraf Wakil Panitera

8

Menandatangani Pengesahan Surat Kuasa

Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf

Wakil Panitera

5 menit

Surat Kuasa telah disahkan

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera

Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

9

Memberikan stempel pada Pendaftaran Surat

Kuasa tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

1 menit

Surat Kuasa telah disahkan

10

Penyerahan Pengesahan Surat Kuasa

tersebut kepada Pemohon dengan dibebani

Biaya PNBP

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita

Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

1menit

Surat Kuasa yang telah

disahkan diterima Pemohon

11

Meregister Surat Kuasa tersebut sesuai

Nomor Register dalam Buku register

Foto copynya dilengkapi Berita Acara

Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit

Teregister

12

Pengarsipan Surat Kuasa tersebut

Foto copynya dilengkapi Berita Acara

Sumpah/Surat Tugas Pemohon

1 menit

Terarsipkan

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum. 5. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Akta Pendirian Badan Hukum 2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

1

Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan

Badan Hukum dari Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan,

beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut

(Berkas Permohonan)

5 Menit

Berkas Permohonan diterima

Kepaniteraan Muda Hukum

2

Memeriksa Berkas Permohonan

tersebut

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan dan Syaratnya

telah Lengkap

3

Mencatat Akta tersebut dalam Buku

Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut

5 Menit

Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

4

Memberikan Cap Tanda Pengesahan

pada Akta Badan Hukum tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut

5 Menit

Kolom Tanggal dan Nomor Urut

Pendaftaran

5

Penomoran dan Penanggalan Akta

tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut

5 Menit

Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

6

Dilakukan Penelitian Tahap I

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar

sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit

Paraf Panitera Muda Hukum

7

Dilakukan penelitian tahap II

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf

Panitera muda Hukum

5 Menit

Paraf Wakil Panitera

8

Menandatangani Pengesahan Akta

Pendirian Badan Hukum

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf

Wakil Panitera

5 Menit

Akta telah disahkan

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

9

Memberikan stempel pada Pengesahan

Akta tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Badan Hukum tersebut yang sudah

ditandatangani

1 Menit

Akta telah disahkan

10

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut

kepada pemohon dengan dibebani biaya

PNBP

Akta Asli Pendirian/Perubahan Badan

Hukum yang telah disahkan

1Menit

Akta yang sudah disahkan diterima

Pemohon

11

Meregister Akta tersebut sesuai Nomor

Register dalam Buku Register

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum

tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No.

NPWP

5 Menit

Tercatat dalam Buku Register

12

Pengarsipan Akta tersebut

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum

tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No.

NPWP

1 Menit

Tersimpan dalam Arsip

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum. 5. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Akta Pendirian Non Badan Hukum 2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

1

Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum dari Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan,

beserta No. NPWP Non Badan Hukum

tersebut (Berkas Permohonan)

5 Menit

Berkas Permohonan diterima

Kepaniteraan Muda Hukum

2

Memeriksa Berkas Permohonan

tersebut

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan dan Syaratnya

telah Lengkap

3

Mencatat Akta tersebut dalam Buku

Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum tersebut

5 Menit

Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

4

Memberikan Cap Tanda Pengesahan

pada Akta Non Badan Hukum tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum tersebut

5 Menit

Kolom Tanggal dan Nomor Urut

Pendaftaran

5

Penomoran dan Penanggalan Akta

tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

,beserta No. NPWP Non Badan Hukum

tersebut

5 Menit

Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

6

Dilakukan Penelitian Tahap I

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum tersebut yang sudah

didaftar sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit

Paraf Panitera Muda Hukum

7

Dilakukan penelitian tahap II

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum tersebut yang sudah

diparaf Panitera muda Hukum

5 Menit

Paraf Wakil Panitera

8

Menandatangani Pengesahan Akta

Pendirian Badan Hukum

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum tersebut yang sudah

diparaf Wakil Panitera

5 Menit

Akta telah disahkan

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output

9

Memberikan stempel pada Pengesahan

Akta tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan

Non Badan Hukum tersebut yang sudah

ditandatangani

1 Menit

Akta telah disahkan

10

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut

kepada pemohon dengan dibebani biaya

PNBP

Akta Asli Pendirian/Perubahan Badan

Hukum yang telah disahkan

1Menit

Akta yang sudah disahkan diterima

Pemohon

11

Meregister Akta tersebut sesuai Nomor

Register dalam Buku Register

Salinan Pendirian/Perubahan Non Badan

Hukum tersebut yang sudah disahkan

dilengkapi No. NPWP

5 Menit

Tercatat dalam Buku Register

12

Pengarsipan Akta tersebut

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum

tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No.

NPWP

1 Menit

Tersimpan dalam Arsip

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN /SEMESTERAN/TAHUNAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19

Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Data Perkara Pidana dan Perdata 2. Data Kegiatan Hakim 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil

Panitera

Panitera

Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

1

Menerima Data Laporan Perkara Pidana

dan Perdata

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 menit

Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraan

Muda Hukum

2

Menerima Laporan Bulanan/Catur

Wulan/Semesteran/Tahunan

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 menit

Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraan

Muda Hukum

3

Penelitian terhadap keakuratan data yang

diterima

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 Jam

Sinkronisasi

4

Pengetikan kedalam Daftar Laporan yang

ada beserta pengantarnya

Rekap perkara pidana dan perdata

yang sudah akurat

5 Jam

Daftar laporan dan Pengantar

5

Dilakukan Penelitian tahap I

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit

Paraf Panitera Muda Hukum

6

Dilakukan Penelitian tahap II

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit

Paraf Wakil Panitera

7

Memintakan Pengesahan/tanda tangan

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit

Laporan telah disahkan

SOP LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil

Panitera

Panitera

Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

8

Memberikan stempel pada Laporan

tersebut , disusun sesuai jenisnya dan

Pengantarnya

Daftar Laporan telah ditandatangani

15 menit

Laporan lengkap

9

Pencatatan Laporan dalam Ekspedisi

Surat Keluar

Laporan sudah diklasifikasikan

15 menit

Laporan disusun sesuai alamat yang dituju

10

Meminta Nomor Surat Pengantar ke

Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan

yang ditandatangani

1 Hari

Nomor Surat Pengantar

11

Mengirimkan Surat Pengantar dan Data

Laporan ke Pengadilan Tinggi dan

tembusannya ke MA-RI melalui Bagian

Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan telah

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi serta

tembusannya ke MA-RI

12

Mengarsipkan Surat Pengantar dan

Laporan

Surat Pengantar dan Data Laporan

yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan telah

diarsipkan.

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19

Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Berkara yang telah diminutasi 2. Box File 3. Ruang Arsip Perkara

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf. Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Persyaratan Waktu Output

1

Penerimaan Berkas Perkara dari Sub.

Kepaniteraan Muda Pidana dan Perdata

Berkas Perkara Lengkap / di paraf

oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera,

Wakil Panitera, Panitera Muda

Pidana/Perdata

5 menit

Berkas Perkara diterima Kepaniteraan

Hukum

2

Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Perkara dan memberikan Paraf

Berkas Perkara

5 menit

Paraf Panitera Muda Hukum

3

Meregister dalam Buku Register

Penerimaan sesuai jenis Perkara yang

masuk

Berkas sudah di paraf Panitera

Muda Hukum

5 menit

Teregister

4

Penggabungan Berkas Perkara

Pengklasifikasian/pengelompokan

jenis Perkara, Box File Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Box File

Perkara

5

Mengarsipkan Berkas Perkara

Berkas lengkap dan sudah

tergabung dalam Box file, Ruang

Arsip Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Ruang

Arsip Perkara

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum.

5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf. Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum

Panitera

Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

1

Penerimaan Pengaduan dari Pelapor Memenuhi syarat dan materi /kriteria

aduan dan disampaikan secara tertulis

10 menit

Data Pengaduan

2

Memberikan tanda terima pada Pelapor

Tanda Terima

5 menit

Tanda Terima Pengaduan

diterima Pelapor

3

Mencatat tanggal penerimaan/identitas

Pelapor/Pengaduan dan memberikan

Nomor Pengaduan ke dalam Buku

Register Pengaduan

Data Pelapor, Buku Register

Pengaduan

10 menit

Data Pelapor tercatat dalam

Buku Register Pengaduan

4

Pengaduan diteruskan kepada Ketua

Pengadilan melalui Panitera

Data Pengaduan

10 menit

Pengaduan diterima Ketua

Pengadilan

5

Meneruskan Pengaduan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan

10 menit

Pengaduan ditindaklanjuti

6

Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke

Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan, Perangkat Komputer

10 menit

Surat Pengantar

7

Menandatangani Surat Pengantar

Pengaduan

Surat Pengatar

10 menit

Surat Pengatar ditandatangani

8

Penomoran Surat Pengantar dan

Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan

ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian

Umum

Surat Pengatar

10 menit

Surat Pengantar dan Data

Pengaduan diteruskan ke

Pengadilan Tinggi

9

Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar

Lembar Arsip Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengatar diarsipkan

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum. 5. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di

lingkungan Lembaga Peradilan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Data Pengaduan 2. Buku Register Pengaduan 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf. Kep.

Hukum Panitera Muda

Hukum Wakil Panitera

Panitera Persyaratan Waktu Output

1

Menerima Laporan Pengaduan

Register Pengaduan

5 Menit

Data Pengaduan

2

Pembuatan Surat Pengantar beserta Data

Laporan Pengaduan

Konsep Surat Pengantar dan Data

Laporan Aduan, Perangkat

Komputer

1 Jam

Surat Pengantar

3

Dilakukan penelitian tahap I

Surat Pengantar dan Data Laporan

Pengaduan

10 Menit

Paraf Panitera Muda Hukum

4

Dilakukan penelitian tahap II

Surat Pengantar dan Data Laporan

Pengaduan

10 Menit

Paraf Wakil Panitera

5

Penandatanganan Surat Pengantar

beserta Data Laporan Pengaduan

Surat Pengantar dan Data Laporan

Pengaduan

10 Menit

Surat Pengantar dan Data Pengaduan

ditandatangani Panitera

6

Penomoran Surat Pengantar ke Bagian

Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan

aduan yang ditandatangani

5 Menit

Berkas dikirim

7

Pengiriman Surat Pengantar dan Data

Pengaduan beserta Tembusan ke Badan

Pengawas MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan

aduan yang ditandatangani

5 Menit

Pengiriman Tembusan

8

Mengarsipkan Surat Pengantar dan

Laporan Pengaduan ke file

Lembar Arsip Surat Pengantar dan

Data Laporan Pengaduan yang

telah selesai diproses

5 Menit

Surat Pengantar dan Data Laporan

Pengaduan telah diarsipkan

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id

email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Permohonan Informasi 2. Formulir Permohonan Informasi 3. Buku Register Informasi 4. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAYANAN INFORMASI

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Informasi (PI)

Penanggung Jawab Informasi (PJ)

PPID

Atasan PPID

Persyaratan

Waktu

Output

1

Penerimaan dan memilah Permohonan

Informasi

Isian Formulir Bukti Pengajuan

Informasi

10 menit

Bukti Pengajuan yang diisi dan ditandatangani oleh

Pemohon

2

Mengisi Register Informasi

Formulir Permohonan Informasi

5 menit

Permohonan Informasi tercatat dalam Buku

Register Informasi

3

Meneruskan Permohonan ke Penanggung

Jawab Informasi dan Pencarian Informasi yang

diminta

Ada tidaknya Informasi yang

dicari

3 hari

Data Informasi

4

Meneruskan Permohonan ke PPID Informasi

Data Informasi yang diminta

sudah ada

1 Hari

Data Informasi yang diminta diterima PPID

5

Uji Konsekuensi

Data Informasi yang diminta

diterima PPID

5 hari

Permohonan diterima

6

Pemberitahuan kepada Pemohon

Data Informasi

1 Hari

Pemberitahuan diterima Pemohon

7

Pelayanan Informasi sesuai pemintaan yang

diinginkan(Penggandaan /pengaburan/sofcopy)

Data Informasi

3 Hari

Informasi yang diperlukan diterima Pemohon

8

Penandatanganan tanda terima Informasi

Tanda terima Informasi

10 menit

Pelayanan Selesai

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo

www.pn-wates.go.id

email : [email protected]

Nomor SOP W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

S1 Hukum S2 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. Data Informasi 2. Buku Register Informasi 3. Perangkat Komputer dan alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas

Informasi (PI) Penanggung Jawab (PJ) PPID Atasan PPID Persyaratan Waktu Output

1

Membuat Laporan Tahunan

Register Pelayanan Informasi

1 Jam

Data Informasi

2

Pembuatan Surat Pengantar beserta Data

Laporan Pelayanan Informasi

Konsep Surat Pengantar dan

Data Laporan Pelayanan

Informasi

1 Hari

Surat Pengantar

3

Dilakukan Penelitian Tahap I

Surat Pengantar dan Data

Pelayanan Informasi

10 menit

Paraf Penanggung Jawab

Informasi (PJ)

4

Dilakukan penelitian tahap II

Pengatar dan Data Laporan

Pelayanan Informasi sudah

diparaf PJ

10 menit

Paraf PPID

5

Penandatanganan Surat Pengantar beserta

Data Laporan Pelayanan Informasi

Surat Pengantar dan Data

Laporan Pelayanan yang telah

diparaf PJ dan PPID

5 menit

Surat Pengantar dan Data

Laporan yang telah

ditandatangani

6

Penomoran Surat Pengantar dan

Pengiriman Data Laporan Pelayanan

Informasi dikirim ke Sekretaris MA RI

melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data

Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari

Berkas dikirim

7

Mengarsipkan lembar Arsip Surat

Pengantar dan Laporan ke file

Lembar Arsip

1 Hari

Surat Pengantar dan Data

Laporan diarsipkan