daftar isi sop panitera penggantidokumen master daftar isi sop panitera pengganti 01. sop...

12
DOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA

Upload: others

Post on 14-Nov-2020

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI

01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN

03. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA

Page 2: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

OR : [email protected]

No. Dokumen SOP/001/PP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

TUJUAN :

Prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengelola berkas

gugatan perkara yang diterima oleh Panitera Pengganti agar dilaksanakan secara sistematis, efektif dan

sesuai dengan standart system manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara mencakup proses penerimaan berkas

gugatan sampai ke panggilan pemeriksaan persiapan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

1. S1-Hukum

2. Mengerti dan mahir komputer 3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SIPP PTUN 2. SOP Kepaniteraan Perkara 3. SOP Hakim

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet

3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Peraturan perundangan yang terkait 5. Buku Referensi

Page 3: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Dokumen Panitera Pengganti / Perkara.

DEFINISI :

1. Gugatan : Permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan;

2. Pemeriksaan Persiapan : Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan serta untuk

dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Page 4: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

OR : [email protected]

No. Dokumen SOP/001/PP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 3/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

HKM Panitera

Sidang JSP

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1. Menetapkan hari

Pemeriksaan Persiapan, dan menginputnya pada SIPP

- Laptop/Komp

uter - Jaringan

internet - Formulir

Penetapan Pemeriksaan

Persiapan - Berkas perkara

- ATK

Telah

tertandatanganinya tanggal Penetapan Pemeriksaan persiapan

2 Membuat dan menandatangani Surat Panggilan

kepada para pihak

untuk hadir dalam persidangan Pemeriksaan

Persiapan dan menginputnya pada SIPP

- Laptop/Komputer

- Jaringan

internet

- Penetapan Pemeriksaan

Persiapan - Berkas perkara - ATK

1 hari

Telah tertandatangani Surat Panggilan

sidang pemeriksaan

persiapan kepada para pihak

3

Menyerahkan surat

panggilan sidang

pemeriksaan persiapan kepada Juru Sita Pengganti

- Surat Panggilan

- Layanan Pos

Terkirimnya surat

panggilan sidang

kepada para pihak

4 Menerima bukti

pengiriman (resi) surat panggilan pemeriksaan

persiapan dari Juru

Sita Pengganti

- Resi Surat

Panggilan Pemeriksaan Persiapan

Terarsipkannya

bukti (Resi pos ) surat panggilan pemeriksaan

persiapan para

pihak .

5 Menyusun berkas perkara yang telah lengkap dengan surat panggilan dan Resi

- Berkas perkara - Bukti

Pengiriman surat panggilan

Tersusunnya berkas perkara yang telah lengkap.

6 Menjelang pelaksanaan Sidang, Melakukan pengecekan ruangan sidang Pemeriksaan

Persiapan dan kehadiran para Pihak

serta melaporkan Kepada Ketua

Majelis/Hakim

- Berkas perkara - Ruang

Pemeriksaan Persiapan

- Kehadiran Para Pihak

30

menit

Sidang Pemeriksaan Persiapan siap di dilaksanakan

7 Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Ketua Majelis / Majelis Hakim

- Berkas Perkara

- Ruang

Pemeriksaan

Persiapan

Tersedianya berkas pemeriksaan persiapan yang siap untuk disidangkan.

8 Mendampingi

Majelis Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pemeriksaan

persiapan dan

menginput penundaan Sidang pada SIPP

- Berkas perkara

- ATK - Laptop/

Komputer

- Jaringan Internet

1 Hari

Tercatatnya proses

Pemeriksaan Persiapan pada Berita acara Persidangan dan

Penundaan sidang

pada SIPP

Page 5: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

9 Pembuatan draf Berita Acara

pemeriksaan persiapan

- Berkas Perkara

- Laptop/Komputer

- ATK

1 hari

Tersedianya draf berita acara

pemeriksaan persiapan.

10 Mengoreksi /

penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

- Berkas perkara

- ATK

Terselesaikannya

pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

11 Menetapkan Tanggal Persidangan

Pertama dan

menginput pada SIPP

- Formulir Penetapan Hari Persidangan

- Berkas perkara

- ATK - Laptop /

Komputer

30 menit

Telah tertandatanganinya tanggal

Penetapan

Persidangan Pertama

12 Membuat surat panggilan kepada pihak yang tidak

hadir dalam

penetapan Hari sidang Pertama

- Surat Panggilan - Salinan

Gugatan

- ATK

1 hari

Tersedianya Surat Panggilan para pihak

13 Menyerahkan surat panggilan dan salinan Gugatan

Kepada Juru Sita

Pengganti

- Surat panggilan - Layanan Pos - Transportasi

apabila dikirim

langsung oleh Juru Sita

Pengganti

Terkirimnya surat panggilan yang dilampiri salinan

Gugatan kepada

para pihak yang tidak hadir

14 Menerima bukti pengiriman (resi) surat panggilan persidangan dari Juru

Sita Pengganti

- Bukti Pengiriman (Resi)

Terarsipkannya bukti surat panggilan Para Pihak dan Resi

Page 6: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

OR : [email protected]

No. Dokumen SOP/002/PP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAKSANAAN PERSIDANGAN

TUJUAN :

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan ini bertujuan sebagai petunjuk proses

persidangan agar dilaksanakan secara sistematis, efektif dan sesuai dengan standart system manajemen

mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan mencakup proses persiapan

ruang sidang, pengecekan para pihak dan pencatatan berita acara dalam persidangan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung.

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

1. S1-Hukum 2. Mengerti dan mahir komputer

3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan

Page 7: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SIPP PTUN

2. SOP Kepaniteraan Perkara 3. SOP Hakim

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Peraturan perundangan yang terkait

5. Buku Referensi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Dokumen Panitera Sidang.

DEFINISI :

1. Persidangan : Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan

dengan pemeriksaan suatu perkara.

Page 8: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

OR : [email protected]

No. Dokumen SOP/002/PP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 3/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAKSANAAN PERSIDANGAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Majelis/

Hakim

Panitera

Sidang JSP

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1. Menjelang pelaksanaan Sidang, Panitera Sidang

Melakukan pengecekan ruangan

sidang dan kehadiran para Pihak serta

melaporkan Kepada Ketua Majelis/Hakim

- Berkas perkara - Ruang Sidang

- Kehadiran Para

Pihak

30

menit

Sidang siap di dilaksanakan

2. Menyerahkan berkas

perkara kepada Ketua Majelis / Hakim

- Berkas

Perkara - Ruang Sidang

Tersedianya berkas

Sidang yang siap untuk disidangkan.

3. Mendampingi

Majelis / Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi

dalam Persidangan

dari acara pembacaan Gugatan sampai acara pembacaan Putusan dan menginput setiap

penundaan Sidang pada SIPP

- Berkas perkara

- ATK - Laptop/Komputer - Jaringan Internet

1 Hari

Tercatatnya proses

Persidangan

4.

Membuat draf Berita Acara Sidang

- Berkas Perkara - Laptop/Komput

er - ATK

1 hari

Tersedianya draf berita acara Sidang.

5. Mengoreksi / Menandatangani Berita Acara

Persidangan bersama Panitera

Sidang

- Berkas perkara - ATK

Tertandatanganinya Berita Acara Persidangan

6 Membuat draft Putusan bagian

Duduk Perkara

- Berkas Perkara

- ATK Laptop/ Komputer

5 Hari

Tersedianya draft Putusan bagian Pokok

Perkara

7. Membuat dan

Menandatangani Surat Pemberitahuan Amar Putusan kepada pihak

yang tidak hadir

- Berkas Putusan

- Laptop/Komputer - ATK

1 hari

Tersedianya

Pemberitahuan Amar Putusan

8 Menyerahkan Surat

Pemberitahuan Amar Putusan Kepada Juru Sita Pengganti

- - Dikirim melalui

pos Tercatat

Terkirim nya surat

Pemberitahuan Amar Putusan

9 Menerima Bukti

Pengiriman (atau Resi

pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan

- Surat

Pemberitahuan

putusan

Tersedia nya bukti

(resi) Surat

pemberitahuan Amar Putusan

10 Mengarsipkan Bukti Pengiriman (atau Resi

pos) Surat

- Bukti pengiriman Terarsipkannya bukti (resi) Surat

pemberitahuan Amar

Page 9: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

Pemberitahuan Amar Putusan

Putusan

11 Menyelesaikan Putusan - Berkas Perkara - Laptop/Komputer - ATK 1 hari

Tersedianya Putusan yang siap ditandatangani

12 Mengoreksi serta Menandatangani Putusan bersama –

sama dengan Panitera Sidang

- Berkas Perkara - Berita Acara

- Draf Putusan 2 Hari

Tertandatanganinya Putusan

Page 10: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

OR : [email protected]

No. Dokumen SOP/003/PP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/3

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MINUTASI BERKAS PERKARA

TUJUAN :

Prosedur Minutasi Berkas Perkara ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pemberkasan atau minutasi perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga berkas perkara dapat dikelola dengan tertib dan aman sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur Minutasi Berkas Perkara mencakup penyusunan berkas perkara yang telah diputus oleh

Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hingga penyerahan pada Kepaniteraan Perkara.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

1. S1-Hukum 2. Mengerti dan mahir komputer 3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan

Page 11: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SIPP PTUN 2. SOP Kepaniteraan Perkara

3. SOP Hakim

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Peraturan perundangan yang terkait 5. Buku Referensi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Dokumen Panitera Pengganti / Perkara.

DEFINISI :

1. Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

2. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara.

Page 12: DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTIDOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

OR : [email protected]

No. Dokumen SOP/003/PP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 3/3

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MINUTASI BERKAS PERKARA

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panitera Meja 1 Panitera

Sidang

Panmud

Perkara

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1 Menyusun berkas Bundel

A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

- Berkas Bundel A

- Daftar isi Bundel A

- ATK - Laptop/

Komputer

1 – 7 Hari

Tersusunnya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang

sesuai dengan daftar isi dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

2 Menyerahkan berkas Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

berikut daftar isi ke Petugas Meja 1 Kepaniteraan Muda Perkara

- Berkas perkara

- ATK - Kompute/

Laptop - Konsep

pemberitahuan

Diterimanya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang sesuai dengan daftar isi dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

3 Meneliti Kelengkapan Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

sesuai daftar isi dan memarafnya

- Berkas perkara

- ATK - Kompute/

Laptop

- Bundel A

perkara

Terselesaikannya Koreksi/ meneliti Kelengkapan Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

4 Menandatangani (mengetahui) daftar isi Bundel A

- Berkas Bundel A

- Putusan/ Penetapan

dan Softcopy

- Daftar isi Bundel A

Tertandatanganinya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan serta softcopynya

5 Memasukan dalam berkas

Bukti minutasi yang telah ditandatangani Panitera serta menginput status telah minutasi pada SIPP

- Berkas Bundel A

- Putusan/ Penetapan dan Softcopy

- Daftar isi Bundel A yang

telah di tandatangani Panitera

3 Jam

Terselesaikannya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan serta softcopynya dan bukti telah diminutasi terbaca pada SIPP