daftar induk sop kepaniteraan hukum no nama ...jalan jenderal sudirman no. 19 tanah grogot 76211, *...
TRANSCRIPT
4 % PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIBBflgli J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t , K a l i m a n t a n T i m u r
DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN HUKUM
NO NAM A SOP NOMOR SOP
1PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN
W11.U3/01/PM-SOP/HK/2019
2PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA PENGADUAN
W11.U3/02/PM-SOP/HK/2019
3PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM
W11.U3/03/PM-SOP/HK/2019
4 PEMBUATAN LAPORAN BULANAN W11.U3/04/PM-SOP/HK/2019
5 PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULANAN W11.U3/05/PM-SOP/HK/2019
6 PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN W11.U3/06/PM-SOP/HK/2019
7 PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN W11.U3/07/PM-SOP/HK/2019
8 PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS W11.U3/08/PM-SOP/HK/2019
9 PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL W11.U3/09/PM-SOP/HK/2019
10SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA
W11.U3/10/PM-SOP/HK/2019
11SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
W11.U3/11/PM-SOP/HK/2019
12LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)
W11.U3/12/PM-SOP/HK/2019
13 LAYANAN HUKUM W18-U5/03/SOP/08
14 PENGARSIPAN BERKAS PERKARA W18-U5/685A/KP.10.5/VIII/2016
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: pn [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/01/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh
01 a 1 <\ °\
.^PaniteraBengawan Negeti Tanah Grogot
\
I ^NURYASlN FAJRI,SH.,MH f e ^ 6 8 0 7 e r i 1994031006
Nama Sop S^P=ea^NGANAN DELEGASI DARI BAWAS TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE _AKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S12. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penanganan Meja Pengaduan
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. Buku Agenda Surat Masuk5. SIWAS
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan tidak terlaksana
Dokumen Pengaduan
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.Petugas
PTSP
P anm ud
H ukum
S ta f
K epan ite raan
H ukum
P anite raT IM
Pem eriksa
Ketua
Pengad ilan
P ersya ra tan /
P erlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima surat
delegasi ri
- Surat permintaan
delegasi dari
BAWAS
- Buku ekspedisi
- ATK
10
M enit
Surat delegasi
siap
ditindaklanjuti
2. Meregister
delegasi
pemeriksaan
pengaduan dan
memasukan
aplikasi SIWAS MA RI
— t □
- Surat permintaan
delegasi dari
BAWAS
- Input SIWAS
- Buku register
pengaduan
- ATK
15
M enit
Delegasi
ditindaklanjuti - Pengaduan
telah diregister
3. Mem buat
disposisi oleh
ketua
- Surat permintaan
delegasi dari
BAWAS
- Input SIWAS
- Disposisi Ketua
Pengadilan
- ATK
15
M enit
Draft
Pembentukan
T IM /dra ft
permintaan
klarifikasi
Pembe
ntukan
TIM
dengan
SK.KPN- J
4. M eneliti dan
menindak lanjuti
dispose ketua
- 1 — U
- Surat permintaan
delegasi dari
BAWAS
- Disposisi Ketua
Pengadilan
- ATK
15
M enit
Draft
Pembentukan TIM
i ______r
5. M em buat draft
pembentukan
TIM r h
Draft
pembentukan
TIM
- Surat permintaan
delegasi dari
BAWAS
- Disposisi Ketua
Pengadilan
- ATK
30
M enit
Draft
pembentukan TIM
telah diparafL— i
6. Menandatangani
SK Pembentukan
TIM
dr
□
Draft
pembentukan
TIM telah
diparaf
- Surat permintaan
delegasi dari
BAWAS
Disposisi Ketua
Pengadilan
10
M enit
SK Pembentukan
TIM pemeriksa
7. Melakukan
pemeriksaan
terhadap terlapor
dan pihak terka it 1--LSurat
pengaduan
- SK.KPN.
Pembentukan
TIM
Lembaran
disposisi surat pengaduan
- ATK
120
M enit
BA Pemeriksaan
dan Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LHP).
8. Mem buat LHP
dan rekomendasi
Lf□
Konsep LHP.
- BA Pemeriksaan
- SK.KPN.
Pembentukan
TIM.
- ATK
60
M enit
LHP
9. Memeriksa LHP
dan rekomendasi
-C□- LHP
- BA Pemeriksaan
- SK.KPN.
Pembentukan
TIM.
30
M enit
Menyetujui LHP
dan rekomendasi
10. Menginput LHP
dalam SIWAS MA
RI dan m em buat/
membubuhkan
surat pengantar
pengiriman LHP
L“L - LHP.
BA Pemeriksaan
- SK.KPN. Pembentukan
TIM.
- ATK
30
M enit
Draft surat
pengantar
pengiriman LHPr1d
No A k tiv ita s
Pelaksana
Petugas
PTSP
P anm ud
H ukum
Staf
K epan ite raan
H ukum
P anite raT IM
Pem eriksa
Ketua
Pengadilan
M u tu Baku
P e rs y a ra ta n /
P erlengkapanW a k tu O u tp u t
Ket.
11 . Menandatanga
ni surat
pengantar
pengiriman LHP
P
] r
□
Draft surat
pengantar yang
sudah diparaf
LHP.
BA Pemeriksaan
SK.KPN.
Pembentukan
TIM.
ATK
Surat pengantar
pengiriman LHP.
10M enit
12. Mengirim LHP
ke BAWAS
dengan surat
pengantar
Ketua
Pengadilan
LHP
Surat pengantar
Buku ekspedisi
ATK
Bukti pengiriman
10M enit
13. Mengarsipkan
berkas
pengaduan
Berkas
pengaduan
Buku ekspedisi
Box file
10M enit
Tersimpannya arsip
berkas pengaduan
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
Jalan Jenderal Sudirman No. 19
Tanah Grogot 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: pn [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/02/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh
( Rfhti//«=}/
<olls£\\u3W
/PartiteraNeger Tanah Grogot
L 33? )L7 \ © \\ / / / A v i \ oli /// Y w r
\ h II •
M N U R Y^IN FAJRI,SH.,MH 1^6807011994031006
Nama Sop SOP PENANGANAN PENANGANAN MELALUI MEJA PENGADUAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE _AKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S13. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penanganan Delegasi dari BAWAS Tentang Tindak
2. SOP Subag IT dan Pelaporan
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. Buku Agenda Surat Masuk5. Register Pengaduan6. Formulir-Formulir Penanganan Pengaduan 6. Aplikasi SIWAS
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan tidak terlaksana
Dokumen Pengaduan
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.Petugas
M e ja
Pengaduan
Panm ud
H ukumP anite ra
Ketua /
W a k il Ketua
P ersya ra tan /
P e rlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima
pengaduan
tertu lis /e lektron ik
menghadap
langsung dan
meregister
pengaduan
Cp- Buku register
pengaduan
- Formulir
pengaduan
- ATK
20
M enit
Pengaduan
telah Teregister
2. Menerima surat
pengaduan dari
meja pengaduan &
informasi dan
meneruskan ke
Ketua Pengadilan
C□- Buku register
pengaduan
- Formulir
pengaduan
- Lembar Disposisi
- SIWAS
- ATK
15
M enit
Berkas
pengaduan
lengkap
3. Mengklasifikasi
pengaduan dan
memberikan disposisi
tindaklanjut
pengaduan
- Berkas
Pengaduan
- Lembaran
Disposisi Surat
Pengaduan
- ATK
10M enit
Hasil disposisi
Ketua
Pengadilan
Ditindak
lanjuti atau
diarsipkan
l — _ J
4. M enindaklanjuti
disposisi Ketua
Pengadilan C>- Lembar disposisi
pimpinan
- Berkas Pengaduan
- ATK
10
M enit
Disposisi Ketua
Pengadilan
ditindaklanjuti
5. M enginput
pengaduan kedalam
SIWAS
c>Lembar disposisi
pimpinan
Berkas
Pengaduan
- SIWAS
- ATK
20
M enit
Pengaduan
te rinpu t
kedalam SIWAS
6. Memberikan Nomor
PIN kepada Pengadu
t□Berkas
Pengaduan
- SIWAS
- ATK
10
M enit
Pemohon
mendapatkan
Nomor PIN
Pengaduan
7. Pengarsipan
c3Berkas
Pengaduan
- ATK 10
M enit
Berkas
pengaduan
telah diarsipkan
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/03/PM-SOP/HK/2019
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan Oleh
1 'T/ ®/ 1 <1 o\\wi\ \pW
PamtOrK1 a .
-Pengadilan. Negeri'
/ )) 7 \ O \\ H W r c
o __
m ^ r ^Ks in
x NIP 196807011«
a‘anah Grogot
«/
JRI,SH.,MHJ94031006
Nama Sop SOP PENDAFTARAN AKTA
PENDIRIAN BADAN HUKUM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE LAKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S12. D33. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. Buku Agenda Surat Masuk7. Register pendaftaran dan pengesahan badan
hukumPERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyelesaian tugas Pendaftaran Akta
Pendirian Badan Hukum
Dokumen Akta Pengesahan Badan Hukum
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.Petugas
PTSP
Panm ud
H ukumP an ite ra
P ersya ra tan /
PerlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima berkas
permohonan
pendaftaran C y -Tidak
- Surat permohonan
- Akta pendirian
badan hukum
- Checklist
- NPWP
- ATK
10
M enit
Permohonan
telah di checklist
2. Menelitikelengkapan berkas
pendaftaran
Ya
>
- Surat permohonan
yang sudah
dichecklist
- Akta pendirian
badan hukum
- Checklist
- NPWP
- ATK
10
M enit
Permohonan
lengkap
3. Memberikan tanda
terim a pendaftaran
permohonan
[
- Surat permohonan
yang sudah lengkap
- Akta pendirian
badan hukum
- Checklist
- NPWP
- ATK
10M enit
Tanda Terima
Permohonan
Pendaftaran
_ r
4. Membubuhkan cap
pendaftaran pada
akta notaris tentang
pendirian badan
hukum dan
meregister
pendaftaran akta
notaris tentang
pendirian badan
hukum
[1mm
□
- Surat permohonan
yang sudah lengkap
- Akta pendirian
badan hukum
- Checklist
- NPWP
- Stempel
pendaftaran
- ATK
10
M enit
Akta notaris
tentang pendirian
badan hukum
telah dibubuhi
cap pendaftaran
5. M embuhui paraf
terhadap akta notaris
tentang pendirian
badan hukum
- Surat permohonan
yang sudah lengkap
- Akta pendirian
badan hukum
- Checklist
- NPWP
- ATK
5
M enit
Akta notaris
tentang pendirian
badan hukum
telah dibubuhi
cap pendaftaran
dan telah diparaf— 1
6. Menandatangani
pendaftaran akta
notaris tentang
pendirian badan
hukum
- Surat permohonan
yang sudah lengkap
- Checklist
- NPWP
- ATK
- Akta notaris tentang pendirian badan
hukum telah
dibubuhi cap
pendaftaran dan
telah diparaf
10
M enit
Akta pendirian
badan hukum
telah d idaftar
-J
7. M em ungut dan
menyetor PNBP
kepada bendahara
penerima
Tanda terim a
pembayaran PNBP
- Register
penerimaan PNBP
10M enit
Tanda terim a
penyetoran PNBP
dari bendahara
penerimaL - _ r
8. Menyerahkan berkas
pendaftaran kepada
pemohon
Cr
p
Salinan akta
Notaris tentang
pendirian badan
hukum yang telah
ditandatangani
oleh Panitera
Buku Ekspedisi
- ATK
5
M enit
Tanda terim a penyerahan
salinan akta
notaris tentang pendirian badan
hukum yang telah
ditandatangani
oleh Panitera
9. Mengarsipkan berkas
permohonan
pendaftaran akta
pendirian badan
hukum
1f
3
Berkas
permohonanATK
Buku Ekspedisi10
M enit
Dokumen telah
diarsipkan
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , S : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
Nomor Sop W18.U5/04/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh
////
F /hollsc\\U3\\w
PahiteraPe n gadwan \N ege r j Tanah Grogot
\I m I / \ 0 \\
^ m $ u r y a s in ]f a j r i,s h .,m h
994031006
Nama Sop SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S13. D34. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
2. SOP Pidana dan Perdata
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer8. Buku register perkara
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan perkara tidak akurat
Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.S ta f
H ukum
P anm ud
H ukumP anite ra
Ketua /
W a k il Ketua
P ersya ra tan /
P e rlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima dan
M eneliti data
Manual maupun
softcopy dari
Kepaniteraan
Perdata Umum /
Khusus dan Pidana
Umum / Khusus
CD- Laporan dari
Panmud Pidana
umum / khusus
dan Perdata
umum / khusus
- ATK
10
M enit
- Rekapitulasi Laporan perkara
Pidana Umum /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
2. Menganalisa dan
Meneliti data dari
masing-masing
Kepaniteraan J ----------1
- Rekapitulasi
Laporan perkara
Pidana U m u m /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
- ATK
60
M enit
- Konsep laporan
bulanan
- Konsep surat
pengantar
n
3. Mengcopy /
Mencetak data
laporan
icf__p - Konsep laporan
bulanan
- ATK30
M enit
- Lapooran bulanan
ditandatangani
oleh Panitera
4. Tanda tangan laporan
bulanan
- Laporan bulanan
ditandatangani
oleh Panitera
- ATK15
M enit
- Laporan Bulanan
telah
ditandatangani
oleh Panitera dan
KPN
Laporan
bulanan
ditandatanga
ni oleh KPN
setelah
Panitera
tandatangan
— 1
5. Mem buat Surat
Pengantar Laporan
Bulanan
- Laporan Bulanan
yang telah
ditandatangani
oleh Panitera
dan KPN
- ATK
30
M enit
- Konsep surat pengantar
Konsep surat
pengantar
harus diparaf
oleh PanmudL _ — j
6. Tandatangan surat
pengantar C p Konsep surat
pengantar yang
sudah diparaf
oleh Panmud
- ATK
10
M enit
- Surat pengantar
7. M em inta nomor surat
pengantar dari bagian
umum dan di cap
stempel
Laporan bulanan
Surat pengantar
- Agenda surat
keluar
- ATK
10
M enit
Surat pengantar
mendapatkan
nom or surat
L . _ r
8. Mengirim laporan
bulanan k e :
PT dengan
tembusan ke
MA, Badilum,
dan BAWAS
CfpLaporan bulanan
Surat pengantar
yang sudah
mendapatkan
nom or surat
Buku Ekspedisi
- ATK
10
M enit
Tanda bukti
pengiriman
Laporan
Bulanan
yang d ikirim
berupa
softcopy
melalui
email atau
dengan CD
9. Mengarsipkan laporan
bulanan CrJArsip laporan
bulanan
Box file
- ATK15
M enit
Tersimpannya arsip
laporan bulanan
perkara
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , 8 : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
DASAR HUKUM_____________________________1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1 -144 T ahun 2014 T entang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
KETERKAITAN :
1. Kepaniteraan Pidana Umum / Khusus2. Kepaniteraan Muda Perdata Umum / Khusus
PERINGATAN/CATATAN :
Nomor Sop
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi Tgl. Efektif
: W18. U5/05/PM-SOP/HK/2019
Nama Sop SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULANAN
KUALIFIKASI PELAKSANA1. S22. S13. D35. SMU Sederajat
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer 9. PrinterPENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan perkara tidak akurat
Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.S ta f
H ukum
P anm ud
H ukumP an ite ra
Ketua /
W a k il Ketua
P ersya ra tan /
P erlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima dan
M eneliti data
Manual maupun
softcopy dari Kepaniteraan
Perdata Umum / Khusus dan Pidana
Umum / Khusus
C- Laporan dari
Panmud Pidana
umum / khusus
dan Perdata
um um /khusus
- ATK
10
M enit
- Rekapitulasi Laporan perkara
Pidana Umum /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
J
2. Menganalisa dan
Meneliti data dari masing-masing
Kepaniteraan
1
Lr
□
- Rekapitulasi
Laporan perkara
Pidana Umum /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
- ATK
60
M enit
- Konsep laporan
Empat bulanan
- Konsep surat pengantar
3. Mengcopy /
Mencetak data
laporan p p- Konsep laporan
Empat bulanan
- ATK30
M enit
- Lapooran Empat
bulanan
ditandatangani
oleh Panitera
4. Tanda tangan laporan
empat bulanan
- Laporan Empat
bulanan
ditandatangani
oleh Panitera
- ATK
15
M enit
- Laporan Empat
Bulanan telah
ditandatangani
oleh Panitera dan
KPN
Laporan
Empat
bulanan
ditandatanga
ni oleh KPN
setelah
Panitera
tandatangan
_ l
5. M em buat Surat
Pengantar Laporan
empat Bulanan
Laporan Empat
Bulanan yang
telah
ditandatangani
oleh Panitera
dan KPN
- ATK
30M enit
- Konsep surat pengantar
Konsep surat
pengantar
harus diparaf
oleh PanmudL - _ r
6. Tandatangan surat
pengantar CpKonsep surat
pengantar yang
sudah diparaf
oleh Panmud
- ATK
10
M enit
- Surat pengantar
7. M em inta nomor surat
pengantar dari bagian
umum dan di cap
stempel
Laporan Empat
bulanan
Surat pengantar
Agenda surat
keluar
- ATK
10
M enit
Surat pengantar
mendapatkan
nom or surat
I— _ r
8. Mengirim laporan
empat bulanan ke :
PT dengan
tembusan ke
MA, Badilum,
dan BAWAS
cp
Laporan Empat
bulanan
Surat pengantar
yang sudah
mendapatkan
nom or surat
Buku Ekspedisi
- ATK
10
M enit
Tanda bukti
pengiriman
Laporan
Bulanan
yang dikirim
berupa
softcopy
melalui
email atau
dengan CD
9. Mengarsipkan laporan
empat bulanan ]Ct
jArsip laporan
Empat bulanan
Box file
- ATK15
M enit
Tersimpannya arsip
laporan Empat
bulanan perkara
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , S : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
Nomor Sop W18.U5/06/PM-SOP/HK/2019
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan Oleh
[§) I < U1 ^I U3 \\PW
PaniteraPengadilan Negeri Tanah Grogot
j /o /_ _ _ _ _ r
v vj / \ \ ^r
^ •N U R Y A B lft FAJRI,SH.,MH ^ )g ffg jg 6 8 0 7 0 1 1994031006
Nama Sop SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE LAKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S13. D34. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Kepaniteraan Pidana Umum / Khusus2. Kepaniteraan Perdata Umum / Khusus
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penanganan perkara tidak akuratLaporan Penyelesaian Penanganan Perkara
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.S ta f
H ukum
P anm ud
H ukumP anite ra
Ketua /
W a k il Ketua
P ersya ra tan /
P erlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima dan
M eneliti data
Manual maupun
softcopy dari
Kepaniteraan
Perdata Umum /
Khusus dan Pidana
Umum / Khusus
C- Laporan dari
Panmud Pidana
umum / khusus
dan Perdata
umum /khusus
- ATK
10
M enit
- Rekapitulasi Laporan perkara
Pidana Umum /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
J
2. Menganalisa dan
M eneliti data dari
masing-masing
Kepaniteraan £r
p
- Rekapitulasi
Laporan perkara
Pidana U m u m /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
- ATK
60
M enit
- Konsep laporan
Enam bulanan
- Konsep surat
pengantar
3. Mengcopy /
Mencetak data
laporan d p- Konsep laporan
Enam bulanan
- ATK30
M enit
- Lapooran Enam
bulanan
ditandatangani
oleh Panitera
4. Tanda tangan laporan
enam bulanan
- Laporan Enam
bulanan
ditandatangani
oleh Panitera
- ATK
15
M enit
- Laporan Enam
Bulanan telah
ditandatangani
oleh Panitera dan KPN
Laporan
Enam
bulanan
ditandatanga
ni oleh KPN
setelah
Panitera
tandatangan
' L . - J
5. M em buat Surat
Pengantar Laporan
enam Bulanan
Laporan Enam
Bulanan yang
telah
ditandatangani
oleh Panitera dan KPN
- ATK
30
M enit
- Konsep surat
pengantar
Konsep surat
pengantar
harus diparaf
oleh Panmudi —
6. Tandatangan surat
pengantar
-CpKonsep surat
pengantar yang
sudah diparaf
oleh Panmud
- ATK
10
M enit
- Surat pengantar
7. M em inta nom or surat
pengantar dari bagian
umum dan di cap
stempel
Laporan Enam
bulanan
- Surat pengantar
Agenda surat
keluar
- ATK
10
M enit
Surat pengantar
mendapatkan
nomor surat
1—
8. Mengirim laporan
enam bulanan berupa
hordcopy dan
softcopy k e :
PT dengan
tembusan ke
MA, Badilum,
dan BAWAS
cf
p
Laporan Enam
bulanan
Surat pengantar
yang sudah
mendapatkan
nom or surat
Buku Ekspedisi
- ATK
10
M enit
Tanda bukti
pengirimanLaporan
Bulanan
yang dikirim
berupa
softcopy
melalui
email atau
dengan CD
9. Mengarsipkan laporan
enam bulanan i
Cl
DArsip laporan
Enam bulanan
Box file
- ATK15
M enit
Tersimpannya arsip
laporan Enam
bulanan perkara
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , 8 : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/07/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh
T ’/
k
p v i r 1" J z \ ^ li \ oVh II
M
< ^ IP J ^ 6 8 0 7 C
iteraferi Tanah Grogot
FAJRI,SH.,MH )11994031006
Nama Sop SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELjAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S13. D34. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Kepaniteraan Pidana Umum / Khusus2. Kepaniteraan Perdata Umum / Khusus
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN .Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan perkara tidak akurat
Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.S ta f
H ukum
Panm ud
H ukumP anite ra
Ketua /
W a k il Ketua
P ersya ra tan /
P erlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima dan
M eneliti data
Manual maupun
softcopy dari
Kepaniteraan
Perdata Umum /
Khusus dan Pidana
Umum / Khusus
CD- Laporan dari
Panmud Pidana
um um /khusus
dan Perdata
umum / khusus
- ATK
10
M enit
- Rekapitulasi
Laporan perkara
Pidana Umum /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
2. Menganalisa dan
M eneliti data dari
masing-masing
Kepaniteraan
- Rekapitulasi
Laporan perkara
Pidana Umum /
Khusus dan
Perdata Umum /
Khusus
- ATK
60
M enit
- Konsep laporan
Tahunan
- Konsep surat
pengantarL — J
3. Mengcopy /
Mencetak data
laporan Cp - Konsep laporan
Tahunan
- ATK30
M enit
- Lapooran
Tahunan
ditandatangani
oleh Panitera
4. Tanda tangan laporan
tahunan
- Laporan Tahunan
ditandatangani
oleh Panitera
- ATK15
M enit
- Laporan Tahunan
telah
ditandatangani
oleh Panitera dan
KPN
Laporan
Tahunan
ditandatanga
ni oleh KPN
setelah
Panitera
tandatangan
- J
5. Mem buat Surat
Pengantar Laporan
Tahunan
Laporan
Tahunan yang
telah
ditandatangani
oleh Panitera
dan KPN
- ATK
30
M enit
- Konsep surat
pengantar
Konsep surat
pengantar
harus diparaf
oleh PanmudL ._ r
6. Tandatangan surat
pengantar
Cp Konsep surat
pengantar yang
sudah diparaf
oleh Panmud
- ATK
10
M enit
- Surat pengantar
7. M em inta nomor surat
pengantar dari bagian
umum dan di cap
stempel
Laporan
Tahunan
Surat pengantar
Agenda surat
keluar
- ATK
10
M enit
Surat pengantar
mendapatkan
nomor surat
L._ r
8. Mengirim laporan
tahunan berupa
hardcopy dan
softcopy k e :
PT dengan
tembusan ke
MA, Badilum,
dan BAWAS
Cfp
Laporan
Tahunan
Surat pengantar
yang sudah
mendapatkan
nom or surat
Buku Ekspedisi
ATK
10
M enit
Tanda bukti
pengiriman
Laporan
Bulanan
yang dikirim
berupa
softcopy melalui
email atau
dengan CD
9. Mengarsipkan laporan
tahunan Cr
JArsip laporan
Tahunan
Box file
- ATK15
M enit
Tersimpannya arsip
laporan Tahunan
perkara pada Ruang
Arsip
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/08/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh
1bX
7 \ o '\ r \ & \r m \h i
« n
literateri Tanah Grogot
/ j j O ,
FAJRI,SH.,MH 311994031006
Nama Sop SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S1-Hukum3. D34. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Jika SOP ini tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak terlaksana dengan baik
Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.Petugas
PTSP
S ta f
P anm ud
H ukum
P anm ud
H ukumP an ite ra Kasir
P ersya ra tan /
P e rlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima
permohonan
pendaftaran Surat
Kuasar
Tidak
- Asli dan
Salinan/Foto
copy Surat Kuasa
- Foto copy Kartu
Advokat
- Foto copy Berita
Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- ATK
20
M enit
Tanda terima
pendaftaran
LJ'
2. Meneliti kelengkapan
permohonan
pendaftaran surat
kuasa dan
membubuhi paraf
Ya >
- Asli dan
Salinan/Foto
copy Surat Kuasa
- Foto copy Kartu
Advokat
- Foto copy Berita
Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- Tanda terima
pendaftaran
- ATK
15
M enit
Berkas
permohonan
pendaftaran
surat kuasa
lengkap
* N j
3. Memberi cap dan
mencatat Surat
Kuasa yang didaftar
ke dalam Buku
Register
Pendaftaran Surat
Kuasa
Cr
- Surat kuasa yang
didaftarkan
- Cap Pendaftaran
- Buku Register
Surat Kuasa
- ATK
20
M enit
Surat Kuasa telah
tercatat dalam
register
4. Mem beri paraf
pada surat kuasa
yang sudah
disiapkan C□- Surat kuasa yang
didaftarkan
- Cap Pendaftaran
- Buku Register
Surat Kuasa
- ATK
15
M enit
Surat Kuasa telah
tercatat dalam
register
S. Menandatangani
pendaftaran surat
kuasa
Asli dan salinan
Surat Kuasa
yang telah
diregister dan di
cap stempel
Pendaftaran
surat kuasa
yang telah
dibubuhi cap
20
M enit
Surat Kuasa telah
ditandatangani
_ l
6. M em ungut dan
menyetor
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) J ----------1
Permohonan
pendaftaran
surat kuasa
Buku Ekspedisi
penyetoran
PNBP/Buku
Induk HHK
- Buku Kas Bantu
15M enit
- Disetor PNBP
tepat waktu
- Tanda terim a
penyetoran
7. Menyerahkan Surat
Kuasa yang telah
didaftar kepada
Pemohon
Surat Kuasa
yang sudah
didaftar 10
M enit
Tanda terim a
penyerahan
surat kuasa
L . _ r
8. Mengarsipkan
salinan surat
kuasa rDSalinan Surat Kuasa
10
M enit
Arsip
L
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id Email: [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/09/PM-SOP/HK/2019
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif :Disahkan Oleh
f/ \k// 't, o z1 Ud
AJUsea jj j \ o \\ I ci I
/ \rn I
JJ
ihiterageri Tanah Grogot
<FAJRI,SH.,MH011994031006
Nama Sop SOP PENDAFTARAN SURAT
1 JIN KUASA INSIDENTIL
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE LAKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S1-Hukum3. D34. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan
Pidana Umum/Khusus2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Jika SOP ini tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak terlaksana dengan
baik
Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.Petugas
PTSP
Staf
P anm ud
H ukum
Panm ud
H ukumP anite ra KPN
P ersya ra tan /
P e rlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima berkas
Surat
Permohonan Ijin
Kuasa Insidentilr “ Y
Tidak
- Permohonan Ijin
Kuasa insidentil
- Surat keterangan
dari kepala
desa/kelurahan
/atasan
- Buku Register
- Checklist
- ATK
10
M enit
Kelengkapan
surat ijin kuasa
insidentil yang sudah dichecklist
L J4
2. Meneliti kelengkapan
permohonan
surat ijin kuasa
insidentil dan
m embubuhi paraf
Ya
>
- Asli dan
Salinan/Foto
copy Surat ijin
Kuasa Insidentil
- Surat keterangan
dari kepala
desa/kelurahan/
atasan
- Tanda terima
pendaftaran
- ATK
20
M enit
Berkas permohonan
surat ijin kuasa
insidentil lengkap
3. Mem buat konsep
surat ijin kuasa
insidentil
C p
- Permohonan
surat ijin kuasa
insidentil- Kelengkapan
persyaratan
- ATK
45
M enit
Konsep surat ijin
kuasa insidentil
4. Memeriksa konsep
Surat Ijin Kuasa
insidentil dan
memberi paraf
- Konsep Surat Ijin
Kuasa Insidentil- Kelengkapan
surat ijin kuasa
insidentil
- ATK
20
M enit
Konsep Surat Ijin
Kuasa Insidentil yang sudah
diperiksa
kelengkapannya
5. Menerima dan
memberi paraf
konsep surat ijin
kuasa insidentil
Konsep Surat
Ijin Kuasa
Insidentil yang
sudah diperiksa
kelengkapannya
- ATK
20
M enit
Surat Ijin Kuasa
Insidentil yang
sudah diparaf
I T _ — I
6. Menandatangani
surat ijin kuasa
insidentil - C p
Surat ijin kuasa
insidentil yang
sudah diparaf
- ATK
20
M enit
Surat ijin kuasa
insidentil sudah
ditandatangani
7. Mencatat Surat ijin
Kuasa insidentil
kedalam buku
register pemberian
ijin Kuasa Insidentil
Surat ijin Kuasa
insidentil
- ATK 10
M enit
Surat ijin
Kuasa
insidentil
tercatat
dalam
register
L .
8. M em ungut dan
menyetor
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP) C p
Permohonan
ijin kuasa
insidentil
Buku Ekspedisi
penyetoran
PNBP/Buku
Induk HHK
Buku Kas Bantu
15
M enit
Disetor
PNBP tepat
waktu
Tanda
terima
penyetoran
9. Menyerahkan
Surat Kuasa yang telah didaftar
kepada Pemohon
Surat Kuasa
yang sudah
didaftar 20
M enit
Tanda terim a
penyerahan
surat kuasa
L . _ r
10. Mengarsipkan
berkas Permohonan
Surat Ijin Kuasa
Insidentil, dan salinan Surat Ijin
Insidentil
O
Salinan Surat
Ijin Kuasa Insidentil
10
M enit
Arsip surat ijin
kuasa insidentil
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: [email protected]
DASAR HUKUM1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RIPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanSK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan PengawasanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum
3.
4.
6.
7.
9.
KETERKAITAN :_________________________
1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan PERINGATAN/CATATAN :
Jika SOP ini tidak dipenuhi maka pelayananpendaftaran surat kuasa tidak terlaksana dengan baik
P E ^ T A N /P E lO N n iF ^ f T 1- Alat tulis Kantor / A T i o --------
- - —• «—»-«iv J I
11. Alat tulis Kantor (ATK)
12. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusu
PENCATATAN DAN PENDAPATAN .
Buku Registrasi Surat Keterangan T id a k
T e rs a n g k u t P e rk a ra
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu u 1
Petugas
PTSP
Staf
P anm ud
H ukum
P anm ud
H ukumP anite ra KPN
P ersya ra tan /
P e rlengkapanW a k tu i t
Ket.
1. Menerima berkas
Surat
Permohonan
Tidak tersangkut
perkara
r Tidak
- Permohonan
Tidak Tersangkut
Perkara
- SKCK
- Surat Pernyataan
tidak pernah
d ijatuhi pidana
- Buku Register
- Checklist
• ATK
10
M enit
Kelengkapan
surat
permohonan
yang sudah
dichecklistLJ'
2. M eneliti
kelengkapan
permohonan
Tidak tersangkut
Perkara
Ya >
- Asli dan
Salinan/Foto
copy Surat
permohonan
- SKCK
- Surat Pernyataan
tidak pernah
d ijatuhi pidana
- Tanda terim a
persyaratan
- ATK
20
M enit
Berkas
permohonan
berikut
kelengkapannya
'N3. Membuat konsep
surat keterangan
tidak tersangkut
perkara C= h
- Permohonan
surat keterangan
tidak tersangkut
perkara
- Kelengkapan
persyaratan
- ATK
60
M enit
Konsep surat
keterangan tidak
tersangkut
perkara
4. Memeriksa konsep
Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara dan
memberi paraf
- Konsep Surat keterangan tidak
tersangkut
perkara
- Kelengkapan
surat keterangan
tidak tersangkut
perkara
- ATK
20
M enit
Konsep Surat keterangan tidak
tersangkut
perkara yang
sudah diperiksa
kelengkapannya
T — - i
5. Menerima dan
memberi paraf
konsep surat
keterangan tidak
tersangkut perkara
Konsep Surat
keterangan
tidak tersangkut
perkara yang
sudah diperiksa
kelengkapannya
- ATK
20
M enit
Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara yang
sudah diparaf
- J
6. Menandatangani
surat keterangan
tidak tersangkut
perkara
Surat
keterangan
tidak tersangkut
perkara yang
sudah d iparaf
- ATK
20
M enit
Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara sudah
ditandatangani
Untuk
surat
keterangan
te rten tu
ditandatan
gani oleh
Panitera
7. Mencatat Surat
keterangan tidak
tersangkut perkara
kedalam buku
registerdrp
- Surat
keterangan
tidak tersangkut
perkara
- ATK
20
M enit
Surat
keterangan
tidak tersangkut
perkara tercatat
dalam register
8. M em ungut dan
menyetor
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)
1trpPermohonan
keterangan
tidak tersangkut perkara
Buku Ekspedisi
penyetoran
PNBP/Buku Induk HHK
15
M enit
Disetor
PNBP tepat
waktu
Tandaterim a
penyetoran
9. Menyerahkan Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara kepada Pemohon
Surat keterangan tidak tersangkut
perkara 15
M enit
Tanda terimapenyerahan
suratketerangan
tidak tersangkut perkara
L . _ _ r
10. Mengarsipkan
berkas
Permohonan
Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara
,rDSalinan Surat
keterangan tidak
tersangkut perkara 10M enit
Arsip surat keterangan
tidak tersangkut perkaraL
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , * : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: pn [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/11/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh s,/y / / •
/ v / \l*3 //o / / i < l o IIW ̂W
pwjfL Panitera PendadiJ f̂c Nefaeri Tanah Grogot
W5-1 0̂ 't.FAJRI.SH..MH
!̂ S p ^ 8 O 7 < 0 1 1994031006
Nama Sop SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE lAKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/l 1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S1-Hukum3. D34. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Muda Hukum2. SOP Layanan Pendukung
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printe
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :Jika SOP ini tidak dilaksanakan , maka indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diukur
Ouestioner survey Kepuasan Masyarakat dan survey harian
f
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.S ta f
P anm ud
H ukum
P anm ud
H ukumP an ite ra
W a k il Ketua
Pengad ilan
N egeri
Ketua
Pengad ilan
N egeri
P ersya ra tan /
P e rlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menyusun
rencana program
pengukuran
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) C>Tida
- Proposal Survey
IKM
- Data pendukung
yang diperlukan
untuk melakukan
survey
60
M enit
Jadwal
Pelaksanaan
Survey IKM dan biaya
Pengukura
n Kepuasan
Pelanggan
dilakukan
m inimal 6
(enam)
bulan
sekali
2. Memeriksa
rencana program
pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat dan
memberikan
paraf
Ya <Ya
L Tidak
- Rencana program
pengukuran
Indeks Kepuasan
Masyarakat
- ATK
120
M enit
Rencana
program
pengukuran
Indeks Kepuasan
Masyarakat yang
telah d iparaf
7*
3. Memberikan
persetujuan
pelaksanaan survey
Kepuasan
masyarakat >
- Proposal Survey
IKM
- Data pendukung
yang diperlukan
untuk melakukan
survey
- ATK
30
M enit
Persetujuan
pelaksanaan
survey IKM
4. Mempersiapkan
sarana dan
prasarana
pelaksanaan survey
- SK Tim Survey
- Proposal Survey
IKM
- Quesioner
- Menentukan
Responden
60
M enit
- Form
Kuisioner
IKM
- Penetapan
responden
dan
jumlahnya
L__ r
5. Mendistribusikan
questioner kepada
responden yang
telah ditetapkan
rf
□Form questioner
ATK
7 Hari
Questioner
sudah terbagi
L .
6. Mengumpulkan
questioner yang
telah diisi oleh
respondenC□
Form questioner
sudah tersi
ATK 7 Hari
Questioner telah
terkum pul
7. Mengolah dan
menganalisa form
questioner yang
telah terisi dan
membuat laporan
> i — l
Konsep hasil analisa
data survey
Konsep laporan3 Hari
IKM
T ______r
8. Menerima
laporan Hasil
Analisa
\r 1□
Laporan hasil
analisa
Data
pendukung
20
M enit
Laporan Hasil
Analisa IKML9. Mem buat konsep
surat pengantar
laporan hasil
survey ke Badilum
dan MENPAN dan
RB
drn
Konsep surat
pengantar
Hasil analisa
survey
- ATK
60
M enit
Surat
pengantar
laporan hasil
survey.J10. Menandatangani
surat pengantar
laporan hasil
survey Lr
pSurat pengantar
Hasil analisa
survey
- ATK
30M enit
Surat
pengantar hasil
survey sudah
ditandatangani
11. Mengirimkan
hasil survey ke
Ditjen Badilum
dan MENPAN dan
RB
Surat pengantar
Hasil survey dan
analisanya
Datapendukung
ATK
30
M enit
Data survey telah terk irim
L__r12. Mengarsipkan
hasil survey
CJArsip data survey
10M enit
Data surveysudahterarsipkan
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS IIB
J a l a n J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 19
T a n a h G r o g o t 7 6 2 1 1 , S : (0543)21012
FAX : 0543-21155, Website : www.pn-tanahgrogot.go.id
Email: pn [email protected]
Nomor Sop : W18.U5/12/PM-SOP/HK/2019
Tgl. PembuatanTgl. RevisiTgl. EfektifDisahkan Oleh
(k3 & Ui 11 p*
R^gadilarpNegeriYanah Grogot
% b f f lg ^ k 7 W 9 9 4 0 3 1 006
Nama Sop SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMERKING)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PE .AKSANA1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada dilingkungan Peradilan Umum.
1. S22. S1-Hukum3. D34. SMU Sederajat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Muda Hukum2. SOP Layanan Pendukung
1. Alat tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printe
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN :Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya mengambat pembaharuan peradilan
Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmerking
No A k tiv ita s
Pelaksana M u tu Baku
Ket.S ta f
P anm ud
H ukum
P anm ud
H ukumP anite ra
W a k il Ketua
Pengad ilan
N egeri
Ketua
Pengad ilan
N egeri
P ersya ra tan /
PerlengkapanW a k tu O u tp u t
1. Menerima Surat
Permohonan Akta dibawah Tangan /
W aarmerking dari
Pemohon
r “ Y ,Tidak
- Surat
permohonan
- KTP masing-
masing ahli waris
- Kartu keluarga
- Fotocopy dan Buku tabungan
Asli
- Surat keterangan
Waris
- Surat keterangan
Kematian
- Akta Kelahiran
masing-masing
ahli waris
30
M enit
Berkas
PermohonanWaarmerking
L J '
2. Meneliti
kelengkapan surat
permohonan Akta
dibawah Tangan /
Waarmerking dan
kelengkapannya
Ya
>
- Surat
Permohonan
- Sama dengan
Syarat Nom or 1
- ATK
- Checklist
30
M enit
Berkas
permohonan
waarmerking
lengkap' N
3. Mem buat Catatan
Waarmerking pada
pernyataan Ahli
Waris
- Catatan
Waarmerking
Surat pernyataan
Ahli Waris dan
kelengkapan
dokumen
- ATK
60
M enit
Catatan
Waarmerking
Surat Pernyataan
Ahli Waris sudah
diberikan catatanl _ _ r
4. M eneliti dan
membubuhkan
paraf dan Catatan
Waarmerking surat
pernyataan ahli
waris
----------1
- Berkas
permohonan
- Surat pernyataan
ahli waris
- Kelengkapan
permohonan
- ATK
30
M enit
Catatan
Waarmerking
surat Pernyataan
ahli waris sudah
di paraf
5. Menandatangani
Catatan
Waarmerking surat
pernyataan ahli
waris
- Catatan
Waarmerking
Surat pernyataan
ahli waris
- Kelengkapan
permohonan
- ATK
20
M enit
Catatan
Waarmerking
Surat pernyataan
ahli waris telah
ditandatangani
Dapat
dideleg
asikan
kepada
Hakim_ l
6. Mencatat ke dalam
buku register Akta
Dibawah Tangan /
W aarmerking dan
memberikan nomor
pendaftaran serta
tanggal
pendaftaran Akta
Dibawah Tangan
C
- Catatan
Waarmerking
Surat pernyataan
Ahli Waris
- Kelengkapan
dokumen
- Buku register
- ATK
20
M enit
- Catatan
Waarmerking
Surat
Pernyataan
keterangan
ahli waris
telah tercatat
dalam buku
register
7. Menyerahkan surat
pernyataan Ahli
Waris tersebut
kepada Pemohon
setelah pemohon
membayar PNBP
dan diberikan tanda
terim a
- Catatan
Waarmerking
Surat pernyataan
Ahli Waris
- Buku Ekspedisi
- Blanko tanda
terim a PNBP
- ATK
15
M enit
- Tanda terim a
penyerahan
Asli catatan Surat
pernyataan
Ahli Waris
- Tanda terima
PNBP
L . _ r
8. Menyetorkan
PNBP ke
bendahara
penerima
- Uang PNBP
Buku Ekspedisi
- ATK
20
M enit
Tanda terim a
bukti
pembayaran1 _ _ J
9. Mengarsipkan
salinan Surat
Pernyataan Ahli
Waris tersebut C D
Salinan Surat
Pernyataan Ahli
Waris dan
kelengkapan
dokumen
10M enit
Dokumen
diarsipkan