kepaniteraan peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · dan tata kerja kepaniteraan dan...

22
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Upload: lamhanh

Post on 22-Aug-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata

usaha negara yang dalam menjalankan tugas

dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Page 2: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Kepaniteraan Peradilan:

1. Kepaniteraan Peradilan Umum,

2. Kepaniteraan Peradilan Agama,

3. Kepaniteraan Peradilan Militer, dan

4. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Page 3: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Kepaniteraan dalam Peradilan Militer:

a. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama,

b. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi, dan

c. Kepaniteraan Pengadilan Militer

Kepaniteraan Pengadilan Militer diklasifikasikan

dalam 2 (dua) kelas, yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, dan

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B

Page 4: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Tugas Kepaniteraan Peradilan:

melaksanakan pemberian dukungan di bidang

teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara pada masing-masing peradilan

Page 5: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Tugas Pokok Pengadilan:

menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara,

Kepaniteraan Pengadilan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

Page 6: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

TUGAS DAN FUNGSI

PANITERA PENGADILAN

MILITER

Kepaniteraan Pengadilan Militer dipimpin oleh

seorang Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Militer dalam menjalankan

tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung

jawab Kepala Pengadilan Militer

Page 7: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Kepaniteraan Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,

dan transparansi perkara;

d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Militer.

Page 8: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Tugas Panitera Muda Pidana:

melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;

pelaksanaan registrasi perkara;

pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim;

pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada oditur militer dan terdakwa;

pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri bendel A dan bendel B;

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

ke Panitera Muda Hukum;

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Page 9: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Tugas Panitera Muda Hukum:

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data perkara serta pelaporan

pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data

perkara;

pelaksanaan penyajian statistik perkara;

pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip

perkara;

pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan

berkas perkara;

pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-

bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Page 10: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

TUGAS DAN FUNGSI

PANITERA PENGADILAN

MILITER TINGGI

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur

tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan

fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala

Pengadilan Militer Tinggi.

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh

Panitera.

Page 11: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha

Negara;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data

perkara, dan transparansi perkara;

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

Kepaniteraan;

f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan

Militer Tinggi

Page 12: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi,

terdiri atas:

- Panitera Muda Pidana;

- Panitera Muda Tata Usaha Militer; dan

- Panitera Muda Hukum.

Page 13: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer Tinggi mempunyai

tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;

b. pelaksanaan registrasi perkara banding;

c. pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;

d. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

g. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer Utama beserta berkas perkara

bendel A kepada pengadilan pengaju;

h. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum;

j. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Page 14: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Panitera Muda Tata Usaha Militer pada Pengadilan

Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan

administrasi perkara di bidang Tata Usaha Militer

a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;

b. pelaksanaan registrasi perkara banding;

c. pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;

d. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim;

e. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

f. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer Utama beserta berkas perkara

bendel A kepada pengadilan pengaju;

g. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum;

i. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Page 15: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Militer

Tinggi mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

perkara serta pelaporan

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara,

f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara;

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan

masyarakat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Page 16: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

TUGAS DAN FUNGSI

PANITERA PENGADILAN

MILITER UTAMA

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama adalah

aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan

tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung

jawab Ketua Pengadilan Militer Utama.

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama dipimpin oleh

Panitera

Page 17: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 177,

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha Militer;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data

perkara, dan transparansi perkara;

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

kepaniteraan;

f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Utama

Page 18: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama,

terdiri atas:

- Panitera Muda Pidana;

- Panitera Muda Tata Usaha Militer; dan

- Panitera Muda Hukum.

Page 19: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;

b. pelaksanaan registrasi perkara banding;

c. pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;

d. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

g. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer Utama beserta berkas perkara

bendel A kepada pengadilan pengaju;

h. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum;

j. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer Utama mempunyai

tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

Page 20: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;

b. pelaksanaan registrasi perkara banding;

c. pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;

d. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim;

e. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

f. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer Utama beserta berkas

perkara bendel A kepada pengadilan pengaju

g. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

h. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap ke Panitera Muda Hukum;

i. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Militer pada Pengadilan Militer

Utama mempunyai tugas melaksanakan administrasi

perkara di bidang Tata Usaha Militer

Page 21: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara,

f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara.

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitera

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Militer Utama

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan

Page 22: Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

Panitera sebagai penanggung jawab hendaknya selalu

berkoordinasi dengan bawahan, memberikan petunjuk,

melakukan pengawasan, dan melakukan segala upaya

untuk membentuk kerja sama yang baik, agar tugas

pokok kepaniteraan yaitu pemberian dukungan di bidang

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan

surat-surat yang berkaitan dengan perkara dapat

berjalan dengan baik, sehingga penyelesaian perkara

yang menjadi tugas pokok pengadilan juga bisa berjalan

dengan baik, Panitera Muda, Panitera Pengganti, staf

kepaniteraan atau petugas pelaksana hendaknya

menyampaikan segala permasalahan yang ada di

lapangan kepada Panitera