kepaniteraan hukum

I. PEDOMAN KERJA KEPANITERAAN HUKUM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KEPANITERAAN HUKUM

1. SOP/001/HK/2020 tentang Pengelolaan Surat Masuk.

2. SOP/002/HK/2020 tentang Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP/003/HK/2020 tentang Pelaksanaan Laporan Bulanan.

4. SOP/004/HK/2020 tentang Pelaksanaan Laporan Triwulan.

5. SOP/005/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pembuatan Laporan Caturwulan.

6. SOP/006/HK/2020 tentang Pengelolaan Pembuatan Laporan Semester.

7. SOP/007/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pembuatan Laporan Tahunan.

8. SOP/008/HK/2020 tentang Pelaksanaan Penanganan Meja Pengaduan.

9. SOP/009/HK/2020 tentang Pengelolaan Meja Informasi.

10. SOP/010/HK/2020 tentang Pengelolaan Berkas In Aktif.

11. SOP/011/HK/2020 tentang Pengelolaan Surat Kuasa Khusus/ Insidentil.

12. SOP/012/HK/2020 tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System).

13. SOP/013/HK/2020 tentang Permohonan Kuasa Insidentil.

14. SOP/015/HK/2020 tentang Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Humas).

15. SOP/016/HK/2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Meja Informasi.

16. SOP/019/HK/2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Penanganan Meja Pengaduan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Janis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada dibawahnya

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007

tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Badan-Badan Peradilan

14. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor:

047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009

tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 139/KMA/SK/IX/2011

tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan

18. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Penyelesaian Perkara

19. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang

DASAR HUKUM

Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

20. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 132-1/SEK/KU.01/6/2016 dengan Hal:

Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan

21. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 03/PB/MA/IX/2012

dan 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama

22. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 04/PB/MA/IX/2012

dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara

Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor: 48/Djmt/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi

Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam

Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513

Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen SOP/001/HK/2020

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 03 Februari 2020

Halaman 1/2

Disahkan Oleh Ketua PTUN

Pangkalpinang


PENGELOLAAN SURAT MASUK

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat dinas yang masuk ke Kepaniteraan

Hukum, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penerimaan surat masuk yang telah didisposisi oleh pejabat berwenang, tindak

lanjut terhadap surat masuk tersebut, sampai kepada pengagendaan kedalam Formulir Surat masuk di komputer

dan pengarsipan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

1998 tentang Penyelesaian Perkara

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan


145/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Memberlakukan

Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan

1. SLTA

2. Mengerti dan mahir komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum

1. Komputer/ Laptop

2. Jaringan Internet

3. Printer

4. Formulir Surat masuk di komputer

5. Alat tulis kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas

menjadi tidak lancar.

Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Disposisi : pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu-surat

dinas, dituliskan pada surat yang berkaitan atau pada lembar khusus.

2. Mengagendakan

3. 1 hari

:

:

kegiatan mencatat dan mendata.

1x 24 jam kerja (kecuali hari Jumat).

Mengarsipkan surat masuk dan dokumentasi surat ke database.

6

Mengagendakan surat kedalam buku agenda surat masuk Kepaniteraan Hukum

5

Melaksanakan disposisi

atasan langsung

4

Menindaklanjuti surat

masuk sesuai disposisi

surat untuk membalas

surat, menanggapi

atau meneruskan surat

tersebut

3

Mempelajari disposisi

surat masuk

2

Menerima Surat

masuk beserta

disposisinya dari Sub

Bagian Umum

1

Staf

Pelaksana

Aktivitas

No

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam


Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN SURAT MASUK

Tersimpannya arsip surat masuk.

- Surat masuk

Tercatatnya surat kedalam buku agenda surat masuk Kepaniteraan Hukum

- Surat masuk

- Disposisi

Terselesaikannya

instruksi dalam

disposisi surat.

- Surat masuk

- Disposisi atasan

langsung

- Data pendukung

pelaksanaan

disposisi

Tersedianya instruksi

atasan langsungterkait

kepada penyelesaian disposisi pimpinan

- Surat masuk

- Disposisi atasan

langsung

Tersedianya instruksi atasan langsungterkait kepada penyelesaian disposisi pimpinan

- Surat masuk

- Disposisi surat

Diterimanya

disposisi surat masuk

pada Kepaniteraan Hukum

i

r

a

h

1

- Surat masuk

- Disposisi surat

- Buku Agenda Surat

masuk

Output

Waktu

Persyaratan/

Perlengkapan

Panitera Muda

Hukum

Mutu Baku



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN SURAT KELUAR

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pembuatan, pengiriman, sampai dengan pengarsipan surat

keluar yang berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pembuatan, pengiriman, sampai dengan pengarsipan surat keluar yang

berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum

DASAR HUKUM :






1998 tentang Penyelesaian Perkara




Pengadilan





1. SLTA


KETERKAITAN :


1. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian umum

2. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum

1. Komputer/ Laptop

2. Printer

3. Formulir Surat masuk di komputer

4. Alattulis kantor

PERINGATAN :




Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Disposisi : pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat

dinas, dituliskan pada surat yang berkaitan atau pada lembar khusus

2. Mengagendakan

3. 1 hari

:

:

kegiatan mencatat dan mendata

1x 24 jam kerja (kecuali hari Jumat)



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Staf Panitera Muda

Hukum Panitera

1 Membuat Draf

surat keluar sesuai

disposisi atasan

Persyaratan/

Perlengkapan

- Data dan disposisi

surat masuk

- Data pendukung

yang diperlukan

untuk membalas

surat

Waktu Output

Terselesaikan

-nya Draf

surat keluar

2 Membuat

Drafsurat

pengantar yang

telah selesai

dikonsep Tidak

- Draf surat keluar

- Data dan disposisi

surat masuk

- Data pendukung

yang diperlukan

untuk membalas

surat

Terselesaikan

-nya Draf

surat

pengantar

3 Koreksi Draf surat

pengantar dan

surat keluar

- Surat Pengantar

- Surat keluar

- Data pendukung

yang perlu

dilampirkan

1 Isi surat telah

sesuai dengan

data dukung

dan isi

disposisi

4 Menandatangani

surat pengantar

dan surat keluar

6 Menyerahkan

surat keluar ke

Bagian Umum

dan Keuangan.

- Surat pengantar

- Surat keluar

- Buku ekspedisi

surat keluar

kepaniteraan

hukum

- Buku Agenda

Surat keluar

Subbag Umum

- Buku ekspedisi

surat keluar

Subbag Umum

- Buku agenda surat

keluar

Kepaniteraan

Hukum

- Surat pengantar

- Surat keluar

- Data dukung yang

dilampirkan

- Buku ekspedisi

h

a

5 Meminta nomor

surat keluar dan

stempel r

Telah ditanda

tanganinya

surat

pengantar dan

surat keluar

Surat keluar

telah diberi

nomor dan

stempel

i

Terkirimnya

surat melalui

Subbag

Umum

7. Mengarsipkan surat

keluar dan

dokumentasi surat

ke database.

- Surat Pengantar

- Surat keluar

Tersimpan-

nya arsip

surat keluar



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/`4


Pangkalpinang


PELAKSANAAN LAPORAN BULANAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pembuatan, pengiriman, sampai dengan pengarsipan

Laporan Bulanan Kepaniteraan Hukum, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup pengambilan data-data yang diperlukan dari Kepaniteraan Perkara, menganalisa data-data

tersebut, kegiatan penyesuaian, penginputan data dalam laporan bulanan, pengiriman laporan-laporan, sampai

pengarsipannya.Laporan bulanan ini terdiri dari beberapa laporan, antara lain Laporan keadaan perkara, laporan

jenis perkara, laporan prodeo, laporan pelaksaan posbakum, laporan penyerapan anggaran posbakum, dan laporan

keuangan perkara

DASAR HUKUM :








Lingkungan Badan-Badan Peradilan.




Pengadilan

1. S1 Sarjana Hukum

2. S1 Sarjana Administrasi


4. Mengikuti Pelatihan SMS Gateway

KETERKAITAN :


1. SOP Pembuatan Laporan Triwulan

2. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan

3. SOP Pembuatan Laporan Semesteran

4. SOP Pembuatan Laporan Tahunan

5. SOP Pembuatan LAKIP

1. Komputer/ Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Data dari kepaniteraan perkara


PERINGATAN :




Dokumen penyelesaian perkara

DEFINISI :

1. Menganalisa : kegiatan penelaahan/ penelusuran data

2. Penyesuaian data

3. 1 hari

:

:

kegiatan pencocokan data antara data perkara yang terdapat di

Kepaniteraan Perkara dengandata perkara yang akan diinput kedalam

laporan bulanan


Menginput data dalam format

laporan bulanan

3

Mengelola dan

menganalisa data

berdasarkan format

laporan bulanan

2

Menerima data tiap bulan selambatnya pada akhir bulan dari Kepaniteraan Perkara meliputi Keadaan Perkara, Jenis Perkara, Perkara Aktif Banding, Perkara Aktif Kasasi, Perkara Aktif Peninjauan Kembali, Prodeo, Posbakum dan Keuangan perkara serta mengambil data dari kepaniteraan Hukum meliputi pelayanan Informasi keberatan Informasi, dan penanganan

Pengaduan.

1

Staf/

Petugas

Posbakum

Pelaksana

Aktivitas

No



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/4


Pangkalpinang



Tersusunnya Draf

laporan bulanan

- Data-data

perkara

Disusunnya

rekapitulasi

sementara jumlah

perkara selama

satu bulan

- Laporan

bulanan bulan

sebelumnya

- Buku bantu

perkara masuk

Diterimanya

kelengkapan data dari Kepaniteraan

Perkara meliputi Keadaan Perkara, Jenis Perkara, Perkara Aktif Banding, Perkara Aktif Kasasi, Perkara

Aktif Peninjauan Kembali, Prodeo, Posbakum dan Keuangan perkara serta mengambil data dari kepaniteraan Hukum meliputi pelayanan Informasi keberatan Informasi, dan penanganan

Pengaduan.

i

r

a

h

2 - Laporan

bulanan bulan

sebelumnya

- Buku bantu

perkara masuk

Output

Waktu

Persyaratan/

Perlengkapan

Ketua/

Wakil

Ketua

Panitera

Panmud

Hukum

Mutu Baku

m



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/4


Pangkalpinang



Pelaksana

Mutu Baku

No Aktivitas Staf /

Petugas

Posbaku

Panmud

Hukum

Ketua/

Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan

Panitera Waktu Output

4 Penyesuaian data (cros check) dengan pengisian papan informasi di Kepaniteraan Perkara

- Draf sementara

laporan bulanan

- Papan informasi

perkara

Draf hasil

laporan bulanan

telah disesuaikan Tidak

Tidak

5 Menganalisa, memeriksa serta

- Laporan bulanan

- Papan informasi

perkara

Laporan

bulanan telah

memberi paraf pada

laporan bulanan

diparaf

6 Tanda tangan hasil laporan bulanan

- Laporan bulanan 2

h

a

r

i

laporan

bulanan telah

ditanda tangani

dan siap untuk

dikirim serta

diarsipkan

7 Meminta nomor surat dan memberi stempel pada laporan bulanan.

- Laporan bulanan

- Agenda surat

keluar pada Sub

Bagian Umum

- Stempel

laporan

bulanan telah

diberi nomor

dan stempel



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 4/4


Pangkalpinang



8 Mengirim laporan bulanan, paling lambat tanggal lima baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan ditutup dengan mengirim laporan SMS Gateway.

- Hasil laporan

bulanan lengkap

- Buku ekspedisi

surat keluar

kepaniteraaan

pada Sub Bagian

Umum

Terkirim serta

tercatatnya

pengiriman

laporan

bulananpaling

lambat tanggal

lima

9 Mengarsipkan laporan bulanan pada data base dan kotak arsip serta menyerahkan arsip ke bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan serta membuat statistic perkara di papan statistik.

- Arsip laporan

bulanan

Tersimpannya

arsip laporan

bulanan

perkara

Catatan :

- Laporan Bulanan selambatnya tanggal 4 setiap bulan telah diserahkan kepada Ketua Pengadilan.

Judul Formulir : Laporan Keadaan Perkara

No. Formulir : FM/001/HK/2020

Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN KEADAAN PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …………………..

Alamat Kantor ………………….

FORMULIR LI – T1

NO

NOMOR

PERKARA

TANGGAL

PENERIMAAN

DISMISSAL ACARA SINGKAT ACARA BIASA / ACARA CEPAT

SISA AKHIR NOMOR

PERKARA

NOMOR

PERKARA

BELUM

MINUTASI

KETERANGAN

NAMA

KETUA /

PANITERA

TANGGAL TANGGAL

MAJELIS

HAKIM DAN

PANITERA /

PP

TANGGAL TANGGAL

PENETAPAN

MAJELIS HAKIM

/ HAKIM

TUNGGAL DAN

PANITERA / PP

SUSUNAN

MAJELIS HAKIM /

HAKIM TUNGGAL

DAN PANITERA /

PP

TANGGAL

PANGGILAN

PENETAPAN

PERNERIMAAN

PERLAWANAN

PENETAPAN

MAJELIS HAKIM

DAN PANITERA

/ PP

DIMULAINYA

SIDANG

PUTUSAN

PERLAWANAN

PEMERIKSAAN

PERSIAPAN

DIMULAINYA

SIDANG

PUTUSAN

BELUM

DIBAGI

BELUM

DIPUTUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Ketua:

B. Wakil Ketua:

C. Hakim :

1.

2.

3.

D. Panitera / Panitera Pengganti

1.

2.

3.

SisaBulanLalu:

MasukBulanini:

Putus:

Cabut:

Dismissal:

SisaBulanini:

Belumdibagi:

Belumdiputus:

DalamMinutasi:

(Nama Kota, Tanggal – Bulan – Tahun)

MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..

Judul Formulir : Laporan Jenis Perkara


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN JENIS PERKARA



FORMULIR LI – T2

No

JenisPerkara

SisaB

ulan

Lalu

Perkara Penggugat Tergugat

Dism

issal

Perlawanan Putusan

SisaP

erkaraB

ulan

Ini

Permohonan TerimaBerkas

Keterangan

Masu

k

Dicab

ut

Jum

lah

Pero

rang

an

Bad

anH

uku

mP

er

data

Pu

sat

Daerah

Dito

lak /

Tid

akD

iterima

Dik

abu

lkan

Gu

gu

r

Dicab

ut

Dito

lak

Tid

akD

iterima

Dik

abu

lkan

Jum

lah

Ban

din

g

Kasasi

Pen

injau

anK

emb

ali

Ek

seku

si

Ban

din

g

Kasasi

Pen

injau

anK

emb

ali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A. GUGATAN

1 Pertanahan

2 Kepegawaian

3 Pajak

4 Perijinan

5 Lelang

6 Tender

7 HAKI

8 BadanHukum

9 Kehutanan

10 Perumahan

11 Pemilukada

12 PartaiPolitik

13 KIP

14 Lingkungan Hidup

15 Penggunaan Tanah

Untuk Kep Publik

16 Lain-lain

B. PERMOHONAN

1 Fiktif Positif

2 Penyalahgunaan

Wewenang

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Alamat Kantor …………………. FORMULIR L1-T3

LAPORAN PERKARA AKTIF

YANG DIMOHONKAN BANDING

BULAN :…………………..

Judul Formulir : Laporan Perkara Aktif Banding.


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :


MENGETAHUI PANITERA





BULAN :…………………..

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..




YANG DIMOHONKAN KASASI

BULAN :…………………..

Judul Formulir : Laporan Perkara Aktif Kasasi


Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 03 Februari 2020


MENGETAHUI PANITERA





BULAN :…………………..

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Judul Formulir : Laporan Jenis Perkara


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :



MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO



Judul Formulir : Laporan Pelaksanaan Prodeo


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

FORMULIR LI – T6

No.

NOMOR PERKARA

JENIS PERKARA

TANGGAL

PUTUSAN

BIAYA

PERKARA

(Rp)

KETERANGAN


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………….

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM



Judul Formulir : Laporan Pelaksanaan Posbakum


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

FORMULIR LI – T7

NO

NO.PERKARA

TANGGAL

NAMA

PEMBERI

JASA

NAMA

ORGANISASI

PEMBERI JASA

KEDUDUKAN

PEMOHON

BANTUAN

JENIS JASA

BANTUAN

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………….

Judul Formulir : Laporan Keuangan Perkara


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN KEUANGAN PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ……

Alamat Kantor ………………

L1-T8

Nama Kota, Tanggal – Bulan – Tahun)

MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………….

Judul Formulir : Laporan Penyerapan Anggaran Posbakum


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN POSBAKUM



No.

Kode

Jenis Barang

Pagu DIPA

Realisasi s/d

Bulan Lalu

Realisasi Bulan Ini Realisasi s/d

Bulan Lalu

Sisa Dana s/d

Bulan Ini

Keterangan Total % Total % Total % Total %

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


WAKIL SEKRETARIS

NIP.:…………………………………..

Judul Formulir : Laporan Data Pelayanan Informasi


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN DATA PELAYANAN INFORMASI



Jenis Informasi

Jumlah

Permohonan

Waktu rata-rata Jumlah Permohonan yang

dikabulkan Jumlah Alasan Permohonan yang ditolak

Pelayanan

sebagian

sepenuhnya

permohonan

Rahasia

Belum Dikuasai/Selesai

Lainnya Yang ditolak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perkara & Putusan

Kepegawaian

Pengawasan & Pendisiplinan

Anggaran & Aset

Lainya

Total

MENGETAHUI PANITERA,

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………….

Judul Formulir : Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN DATA KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI



Jenis Informasi

Jumlah

Permohonan

Waktu rata-rata Jumlah Permohonan yang

dikabulkan Jumlah Alasan Permohonan yang ditolak

Pelayanan

Pengaduan

sebagian

sepenuhnya

permohonan

Rahasia

Belum Dikuasai/Selesai

Lainnya Yang ditolak

Perkara & Putusan

Kepegawaian

Pengawasan & Pendisiplinan

Anggaran & Aset

Lainya

Total

MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………….

Judul Formulir : Laporan Penanganan Pengaduan


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN



No NAMA

PENGADU

HAL YANG

DIADUKAN

TANGGAL

PEGADUAN

TINDAK LANJUT

PENGADUAN KETERANGAN


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………….

Judul Formulir : Statistik Perkara


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

STATISTIK PERKARA

0,00

Kasasi

PK

0,20

Banding 0,40

Putus

Cabut

0,60

Masuk 0,80

1,00

1,20



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513

Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]\


Revisi Ke 00


Halaman 1/2


Pangkalpinang


PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pelaporan triwulan perkara yang dilakukan setiap triwulan

(3 bulan), agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :


tersebut, kegiatan penyesuaian data, penginputan data dalam laporan triwulan, pengiriman laporan-laporan, sampai pengarsipannya. Laporan triwulan ini merupakan laporan penanganan pengaduan

DASAR HUKUM :








Lingkungan Badan-Badan Peradilan.


KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan


139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan

Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru secara

Elektronik

1. S1

2. Mengerti dan mahir Komputer

KETERKAITAN :


1. SOP Pelaksanaan Laporan Bulanan

2. SOP Pembuatan Laporan Semesteran



1. Komputer/ Laptop

2. Printer




PERINGATAN :




Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

DEFINISI :


2. Penyesuaian data

3. 1 hari

:

:


Kepaniteraan Perkara dengan data perkara yang akan diinput kedalam

laporan bulanan




Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513

Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]\

No.Dokumen

Revisi Ke

Tgl Berlaku

Halaman

DisahkanOleh

SOP/004/HK/2020

00

03 Februari 2020

2/2

Ketua PTUN

Pangkalpinang


PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

1 Inventarisasi laporan

penanganan

pengaduan

2 Rekapitulasi laporan

dalam formulir Draf

laporan Triwulan

3 Membuat Draf

laporan Trirwulan

4 Menganalisa,

memeriksa dan

memberi paraf Draf

laporan

penanganan

pengaduan

Tanda tangan laporan

5 Triwulan

6 Memberi nomor

dan membubuhi

cap/stempel surat

laporan Triwulan

Staf

Panmud hukum

tidak

Panitera

ya

Ketua/

Wakil Ketua

ya

Persy

aratan/

Perlen

gkapa

n

- Buku

regist

er

penga

duan

- Dr

af

se

m

en

tar

a

La

po

ra

n

Tr

iw

ul

an

- Buku

regist

er

lapora

n Tri

wulan

- Dr

af

se

m

en

tar

a

La

po

ra

n

Tr

iw

ul

an

- Dr

af sementara

Laporan

Triwulan

- Laporan

Triwulan

- Laporan

Triwulan

- Buku Agenda

surat keluar

pada Sub

Bagian Umum

- Stempel

Waktu

3

h a r i

Outp

ut

Terh

imp

unn

ya

data

lapo

ran

pena

ngan

an

peng

adua

n

Teri

siny

a

kolo

m

Draf

lapo

ran

Triw

ulan

Ters

edia

nya

Dra

f

sem

enta

ra

lapo

ran

Tri

wul

an

Ters

edia

nya

draf

hasil

anali

sis

lapo

ran

Triw

ulan

telah

ditan

da

tang

ani

Ter

cata

tnya

surat keluar

terkait laporan

Triwulan

7 Mengirim laporan

Triwulan

8 Mengarsipkan

laporan Triwulan

pada data base dan

kotak arsip serta

menyerahkan arsip

ke bagian

Perencanaan, TI

dan Pelaporan.

- Laporan

Triwulan

- Buku

ekspedisi

Surat Keluar

pada Sub

Bagian

Umum

- Arsip

Laporan

Triwulan

- Kotak arsip

Terkirimnya

Laporan

Triwulan

Tersimpan

nya arsip

laporan

Triwulan

CATATAN:

- Laporan Triwulan selambatnya tanggal 4 setiap bulan telah diserahkan kepada Ketua

Judul Formulir : Laporan Triwulan


Revisi Ke :

Tgl Berlaku : L1-T9

LAPORAN TRIWULAN PENANGANAN PENGADUAN


PERIODE BULAN s/d BULAN……TAHUN……

NO. PENGADUAN JUMLAH SURAT

1. 2 3

1. Pengaduan Yang Masuk

2. Pengaduan Yang Sudah Diselesaikan

3. Pengaduan Yang Masih Diperiksa

4. Pengaduan Yang Diteruskan ke BAWAS MA RI

5. Pengaduan Yang Tidak Ditindak lanjuti

Nama Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

KETUA,

NIP.:……………………………………



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN CATURWULAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pelaporan caturwulan perkara yang dilakukan setiap

caturwulan (4 bulan), agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :


tersebut, kegiatan penyesuaian data, penginputan data dalam laporan triwulan, pengiriman laporan-laporan,

sampai pengarsipannya. Laporan triwulan ini merupakan laporan penanganan pengaduan

DASAR HUKUM :










KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan




Elektronik

1. S1


KETERKAITAN :


1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan

2. SOP Pembuatan Laporan Semester



5. FM Laporan Perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi, PK dan Eksekusi

1. Komputer/ Laptop

2. Printer




PERINGATAN :




Dokumen Penyelesain Penangan perkara

DEFINISI :

1. Inventarisasi : kegiatan pencatatan atau pengumpulan data

2. Rekapitulasi : ringkasan/ ikhtisar pada akhir laporan/ akhir perhitungan


4. Penyesuaian data

5. 1 hari

:

:



laporan bulanan




Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang



Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas P etugas Pembuat

Laporan

Panmud

Hukum

Ketua/ Wakil

Ketua

Persyaratan/Perle

ngkapan


1

Inventarisasi data

perkara Banding,

Kasasi,

Peninjauan

Kembali dan

Eksekusi dari

Laporan Bulanan

di Kepaniteraan

Hukum.

- Laporan

caturwulan

periode

sebelumnya

- Buku Bantu

Perkara

Banding

- Buku Bantu

Perkara Kasasi

- Buku Bantu

Perkara PK

- Buku Bantu

Eksekusi

Terhimpunnya

data dari

Kepaniteraan

Perkara

2

Rekapitulasi

jumlah perkara

permohonan

Banding, Kasasi,

PK dan Eksekusi

- Laporan

Terhimpunnya

data dari

Kepaniteraan

Perkara

caturwulan

periode

sebelumnya

- Buku Bantu

Perkara

Banding

- Buku Bantu

Perkara Kasasi

- Buku Bantu

Perkara PK

- Buku Bantu

Eksekusi

- Laporan

caturwulan

periode

sebelumnya

3

h

a

r

i

3

Analisis laporan

- Laporan

caturwulan

periode

sebelumnya

- Buku Bantu

Perkara

Tersedianya

permohonan analisa

Banding, Kasasi, permohonan :

PK dan Eksekusi Perkara

di Kepaniteraan Banding,

Perkara Banding

- Buku Bantu

Perkara Kasasi

- Buku Bantu

Perkara PK

- Buku Bantu

Eksekusi

- Laporan

caturwulan

Kasasi, PK

dan Eksekusi

Mengarsipkan laporan

caturwulan ke dalam

data base dan kotak

arsip serta

menyerahkan arsip

ke bagian

Perencanaan, TI

dan Pelaporan.

9

Mengirimkan laporan

caturwulan

8

Memberi nomor dan

membubuhi cap/

stempelpada laporan

caturwulan

7

Menandatangani

laporan caturwulan

6

Menganalisa,

memeriksa dan Paraf

Draf laporan

5

Membuat Draf laporan

permohonan perkara

Banding, Kasasi, PK

dan Eksekusi

4

Petugas

Pembuat

Laporan

Pelaksana

Aktivitas

No

ya

ya



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/3

Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang



CATATAN:

- Laporan Caturwulan selambatnya tanggal 4 setiap bulan telah diserahkan kepada Ketua

Tersimpannya

arsip laporan

caturwulan

pada

Kepaniteraan

Hukum

- Laporan

caturwulan

- Kotak arsip

- Lemari arsip

Terkirimnya

laporan

caturwulan

- Laporan

caturwulan

- Buku ekspedisi

surat keluar pada

Sub Bagian

Umum

Tercatatnya

surat keluar

terkait

laporan

caturwulan

pada

Agenda

Surat Keluar

- Laporan

Caturwulan

- Agenda surat

keluar keluar

pada Sub Bagian

Umum

Laporan

Caturwulan

telah ditanda

tangani

- Laporan

Caturwulan

Tersedianya

Draf

Laporan

Caturwulan

- Draf Laporan

Caturwulan

Tersedianya

Draf laporan

permohonan

perkara

Banding,

Kasasi, PK

dan Eksekusi

i

r

a

h

3

- Data dari

Kepaniteraan

Perkara

- Laporan

caturwulan

periode

sebelumnya

- Buku Bantu

Perkara Banding

- Buku Bantu

Perkara Kasasi

- Buku Bantu

Perkara PK

- Buku Bantu

Eksekusi

- Laporan

caturwulan periode

sebelumnya

Output Waktu Persyaratan/Perleng

kapan

Ketua/

Wakil

Ketua

Panitera

Panmud

Hukum

Mutu Baku


Alamat Kantor …………………. LAPORAN PERKARA

Judul Formulir : Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding.


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :


BULAN :………S.d………… TAHUN …………….


MENGETAHUI PANITERA

KETUA



NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..



Judul Formulir : Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :


BULAN :………s.d……… TAHUN …………..


MENGETAHUI PANITERA

KETUA



NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..



LAPORAN PERKARA

Judul Formulir : Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI

BULAN :………s.d……… TAHUN …………….


MENGETAHUI PANITERA

KETUA



LAPORAN PERKARA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..

Judul Formulir : Laporan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI

BULAN ………. s/d ……TAHUN……..

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ……..

Alamat Kantor ……….

Formulir LI – T13

NO.

Nomor

Perkara

Jenis Perkara

TANGGAL

Keterangan

Pemberitahuan

Putusan BHT

Penetapan Perkara

telah BHT

Pengiriman

Salinan Putusan

BHT

Permohonan

Eksekusi

Panggilan Ke

Para Pihak

Teguran

Penetapan

Pengumuman

Ke Media

Massa Cetak

Pengumuman di

Media Massa

Cetak

Surat Ketua

Kepada Presiden

dan Lembaga

Perwakilan Rakyat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PENGELOLAAN PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

TUJUAN :


semester (6 bulan), agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup Proses inventarisasi data-data perkara di Kepaniteraan Perkara, rekapitulasi jumlah

perkara yang telah diselesaikan oleh Hakim/PP, menganalisa, penyesuaian data-data perkara, pengiriman

laporan semester, sampai kepada pengarsipannya. Laporan semester ini merupakan laporan mengenai kegiatan

Hakim, serta laporan kegiatan Panitera dan Panitera Pengganti

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :




Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

145/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Memberlakukan Buku IV

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-

Badan Peradilan




Pengadilan




Elektronik

1. S1


KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :



3. FM Laporan Kegiatan Hakim

4. FM Laporan Kegiatan Panitera Pengganti

1. Komputer/ Laptop

2. Printer




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




DEFINISI :

1. Inventarisasi : kegiatan pencatatan atau pengumpulan data



4. Penyesuaian data

5. 1 hari

:

:



laporan bulanan


Memberi nomor

dan membubuhi

cap/stempel

padalaporan

semester

7

Tanda tangan

laporan semester

6

Menganalisa ,

memeriksa Draf

dan memberi paraf

Laporan Semester

5

Membuat Draf

laporan semester

4

Analisis laporan

semester di

Kepaniteraan

Perkara.

3

Rekapitulasi jumlah

perkara yang di

selesaikan Hakim

dan Panitera

Pengganti.

2

Inventarisasi data

perkara Laporan

Bulanan di

Kepaniteraan

Hukum..

1

Staf

Pelaksana

Aktivitas

No

Ya

tidak



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang



-

Tercatatnya

surat keluar

terkait laporan

semester

- Laporan semester

- Agenda surat

keluar pada Sub

Bagian Umum

- Stempel

laporan semester

telah ditanda

tangani

Laporan semester

Draf laporan

semester yang

sudah diparaf

- Laporan semester

Tersedianya Draf

laporan semester

- Draf Laporan

semester

Tersedianya

analisis laporan

semester

- Draf laporan

semester periode

sebelumnya

- Data penunjukan

majelis hakim

Terhimpunnya

data penunjukan

majelis hakim

- Data penunjukan

majelis dari

Kepaniteraan

Perkara

- Data perkara

yang telah

diputus dalam 1

semester

Terhimpunnya

data perkara dari

Kepanitaraan

Muda Hukum

i

r

a

h

3

- Data penunjukan

majelis dari

Kepaniteraan

Perkara

- Data perkara yang

telah diputus

dalam 1 (satu)

semester

- Laporan semester

periode

sebelumnya

Output

Waktu

Persyaratan/

Perlengkapan

Ketua/

Wakil

Ketua

Panitera

Panmud

Hukum

Mutu Baku



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/3




No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panmud

Hukum

Panitera

Ketua/

Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

8 Mengirim laporan

semester

- Laporan semester

- Buku ekspedisi

Surat Keluar pada

Sub Bagian

Umum

1

h

a

r

i

Terkirimnya

laporan

semester pada

Sub Bagian

Umum

9 Mengarsipkan

laporan semester

ke dalam data base

dan kotak arsip

serta

menyerahkan

arsip ke bagian

Perencanaan, TI

dan Pelaporan..

- Laporan semester

- Kotak arsip

Tersimpannya

arsip laporan

semester pada

Kepaniteraan

Hukum

CATATAN:

- Laporan Semester selambatnya tanggal 4 setiap bulan telah diserahkan kepada Ketua

Judul Formulir : Laporan Kegiatan Hakim Semester


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN KEGIATAN HAKIM SEMESTER

(6 BULAN) …………… s/d …………….


Alamat Kantor ………. LAPORAN KEGIATAN HAKIM

Bulan ………s.d…………Tahun ……….

Formulir LI – 14

No

.

Nama Hakim

Sisa

Bulan

Lalu

Tambah

Bulan

Ybs

Jumlah

Putusan /

Penetapan

Sisa

Bulan

Ybs

Jumlah

Yang

Diminutasi

Sisa Yang

Belum

Diminutasi

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


MENGETAHUI PANITERA

KETUA0

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………

Judul Formulir : Laporan Kegiatan Panitera / Panitera Pengganti Semeter


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

LAPORAN KEGIATAN PANITERA / PANITERA PENGGANTI SEMESTER

(6 BULAN) ……………… s/d ………………


Alamat Kantor ……….

LAPORAN KEGIATAN PANITERA/ PANITERA PENGGANTI

Bulan ………s.d…………Tahun ……….

Formulir LI – 15

No

Nama Panitera /

Panitera

Pengganti

Sisa

Bulan

Lalu

Tambah

Bulan

Ybs

Jumlah

Putusan /

Penetapan

Sisa

Bulan

Ybs

Jumlah

Yang

Diminutasi

Sisa Yang

Belum

Diminutasi

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:………………………………



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/2


Pangkalpinang


PELAKSANAAN PEMBUATAN

LAPORAN TAHUNAN

TUJUAN :


Tahunan, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup Proses inventarisasi data-data perkara di Kepaniteraan Perkara, rekapitulasi jumlah

perkara selama setahun, menganalisa, penyesuaian data-data perkara, pengiriman laporan Tahunan, sampai

kepada pengarsipannya. Laporan Tahunan ini merupakan laporan perkara selama satu Tahun












Pengadilan




Elektronik

1. S1




2. FM Laporan Tahunan


1. Komputer/ Laptop

2. Printer








DEFINISI :



3. Penyesuaian data

4. 1 hari

:

:



laporan bulanan




Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/2


Pangkalpinang


PELAKSANAANPEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

No Aktivitas

Staf/ Petugas

Posbakum/

Pelaksana

Panmud

Ketua/

Persyaratan /

Mutu Baku

1 Mengambil data dari

Kepaniteraan Perkara

untuk Laporan Tahunan

Perkara dan pelaksanaan

Posbakum .

2 Rekapitulasi jumlah

perkara dan rekapitulasi

Pelaksanaan Posbakum

selama 1 (satu) Tahun

Petugas

Pembuat

Laporan

Hukum Panitera Wakil

Ketua

Perlengkapan

- Buku register

induk perkara

- Buku Agenda

Sidang

- Buku bantu

minutasi

perkara

- Buku register

induk perkara

- Buku Agenda

Sidang

- Buku bantu

minutasi

perkara

Waktu Output

Terhimpunnya

dataperkara dari

Kepaniteraan

Perkara

Terhimpunnya

data perkara

dari

Kepaniteraan

Perkara

3 Analisis laporan

Tahunan

4 Membuat Draf laporan

semester

5 Menganalisa, memeriksa

Paraf Draf laporan

Tahunan

6 Menandatagani laporan

Tahunan

7 Memberi nomor dan

membubuhi cap/stempel

pada Laporan

Tahunan

8 Mengirim

laporan

Tahunan

9 Mengarsipkan

laporan Tahunan

ke dalam data

base dan kotak

arsip serta

menyerahkan

ke

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan..

CATATAN

:

tidak

Ya - Draf

laporan

Tahuna

n

- Data perkara 4

dari

Kepaniteraa

n Perkara

- Draf Laporan h

Tahunan

a

- Draf

Laporan

Tahunan

i

- Lap

oran

Tah

una

n

- Lap

oran

Tah

una

n

- Buku

Agenda

surat

keluar

pada Sub

Bagian

Umum

- Surat

peng

antar

- Agenda

surat

keluar

- Lap

oran

Tah

una

n

- Kotak arsip

Tersedianya analisa

laporan Tahunan

Tersedianya Draf

laporan Tahunan

Laporan Tahunan

yang sudah diparaf

Laporan Tahunan

telah ditandatangan

Tercatatnya surat

keluar terkait

laporan semester

Terkirimnya

Laporan Tahunan

Tersimpannya arsip

laporan Tahunan

pada Kepaniteraan

Hukum

- Laporan Tahunan selambatnya tanggal 4 setiap bulan telah diserahkan kepada Ketua

r

Judul Formulir : Laporan L1-T16


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :


Alamat Kantor ………. LAPORAN PERKARA TAHUN ........

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ....... Formulir LI – 16

NO.

JENIS PERKARA

SISA

Tahun

LALU

MASUK

DISMISSAL

PERLAWANAN

CABUT

GUGUR

PUTUS

SISA

YANG

BELUM

MINUTASI

BD.

KS.

PK.

EKS

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Judul Formulir : Laporan L1-T17


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

Alamat Kantor ………. LAPORAN PERKARA

PUTUS DI PROSES KURANG DARI 3 BULAN, 3-5 BULAN, 5-12 BULAN DAN LEBIH DARI 12 BULAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA......... Formulir LI – 17

NO PERKARA PUTUS TAHUN 2017

KURANG DARI 3 BULAN 3-5 BULAN 5-12 BULAN LEBIH DARI 12 BULAN

1 2 3 4 5

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA


NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Judul Formulir : Laporan L1-T18A


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

Alamat Kantor ………. LAPORAN PERKARA PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

DITOLAK, DIKABULKAN, TIDAK DITERIMA (N.O) TAHUN.......

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.................................. Formulir LI – 118 A

NO PUTUSAN

KETERANGAN

DITOLAK DIKABUL TIDAK DITERIMA (N.O)

2 3 4 5

1

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA


NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Alamat Kantor ………. LAPORAN PERKARA PUTUSAN TINGKAT BANDING


Judul Formulir : Laporan L1-T18B


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.................................. Formulir LI – 118 B

NO PUTUSAN

KETERANGAN


2 3 4 5

1

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Alamat Kantor ………. LAPORAN PERKARA PUTUSAN TINGKAT KASASI


PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.................................. Formulir LI – 118 C

Judul Formulir : Laporan L1-T18C


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

NO PUTUSAN

KETERANGAN


2 3 4 5

1

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..


Alamat Kantor ………. LAPORAN PERKARA PUTUSAN TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI


PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.................................. Formulir LI – 118D

Judul Formulir : Laporan L1-T18D


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :

NO PUTUSAN

KETERANGAN


2 3 4 5

1

JUMLAH


MENGETAHUI PANITERA

KETUA

NIP.:---------------------------------------- NIP.:…………………………………………………..



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PENANGANAN MEJA PENGADUAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan meja pengaduan, agar dilaksanakan secara sistematis,

efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan surat pengaduan, membuat surat klarifikasi pengaduan, mengirim, dan

mengarsipkannya.


1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.




Badan Peradilan


076/KMA/SK/VI/2009 Pedoman Pelaksanaan Penanganan

Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi

Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

1. S1


3. Mengikuti bimbingan teknis masalah

Pengaduan


1. SOP surat masuk. 1. Komputer/ Laptop

2. SOP pelaksanaan Laporan Triwulan 2. Printer

3. Peraturan Perundangan yang terkait

4. Buku referensi





Dokumen pengaduan

DEFINISI :

1. Menyortir : memilih/ memilah surat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Surat klarifikasi : surat yang isinya berupa penjelasan/ penjernihan masalah

3. Pengaduan : ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akanhal-hal yang tidak begitu

penting, tetapi perlu diperhatikan

4. 1 hari : 1x 24 jam kerja (kecuali hari Jumat)



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513


No. Dokumen

Revisi Ke

Tgl Berlaku

Halaman

Disahkan Oleh

SOP/008/HK/2020

00

03 Februari 2020

2/3

Ketua PTUN

Pangkalpinang



Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

1 Menerima dan

mencatat surat

Pengaduan

2 Membuat konsep

telaah

3 Mengoreksi

konsep telaah

4 Menyerahkan

telaah Pengaduan

kepada Ketua

5 Membuat konsep

surat Perintah

Pembentukan Tim

Pemeriksa

6 Mengoreksi Surat

Perintah

Pembentukan Tim

Pemeriksa

7 Menandatangani

Surat Perintah

Pembentukan Tim

Pemeriksa

8 Membuat Surat

Panggilan

Petugas

meja

pengaduan

Panmud Hukum

tidak

Tidak

Panitera

tidak

a

Ketua/

Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan

- Buku agenda

surat pengaduan

- Surat

pengaduan

- Surat

pengaduan

- Lembaran

disposisi surat

pengaduan

- Draf surat

telaah

pengaduan

- Surat

pengaduan

- Surat

pengaduan

- Draf surat

telaah

pengaduan

- Draf surat

Perintah

Pembetukan

Tim Pemeriksa

- konsep Surat

Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

- Surat

Perintah

Pembentukan

Tim

Pemeriksa

- Surat

Panggilan

Waktu

3

h

a

r

i

Output

Terhimpunnya

surat pengaduan

yang perlu

diklarifikasi

TersedianyaDraf

Draf mengenai

telaah

Tersedianya

konsep telaah

Terselesaikannya

surat telaah

pengaduan

Tersedianya

konsep Surat

Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

Hasil koreksi

Surat Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

Surat Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

yang sudah

ditandatangan

Surat panggilan

9 Membuat Berita

Acara

- Berita Acara

Berita acara

pemeriksaan

10 Melaporkan hasil

pemeriksaan

kepada Ketua

11 Membuat konsep

Laporan Hasil

Pemeriksaan ke

Badan Pengawasan

M

A

R

I

12 M

e

n

g

ore

ksi

lap

ora

n

Ha

sil

Pe

me

riksaan

Tidak

- Beri

ta

acar

a

Lap

oran

hasil

pem

erik

saan

- Be

rita

aca

ra

pe

me

rik

saa

n

-.

Draf

lapo

ran

hasi

l

pem

erik

saan

Hasil

pemeriksa

an sudah

dilaporka

n

Konsep

laporan

hasil

pemeriks

aan

Lapora

n hasil

pemerik

saan

yang

dikorek

si



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/3


Pangkalpinang



Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas meja

pengaduan

Panmud

Hukum

Ketua/

Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan


6 Mengirimkan

Laporan Hasil

Pemeriksaan

- Buku ekspedisi

Surat keluar

- Laporan Hasil

Pemeriksaan

Terkirimnya

Laporan hasil

pemeriksaan 1

h

a

r

i

7 Mengarsipkan

Laporan Hasil

Pemeriksaan

- surat klarifikasi

pengaduan

- Kotak arsip

Tersimpannya

arsip surat

klarifikasi

pengaduan pada

Kepaniteraan

Hukum

CATATAN:

- Pedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman


Peradilan yang Berada di Bawahnya.



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PENGELOLAAN MEJA INFORMASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan meja informasi, agar dilaksanakan secara sistematis,

efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup meregister permohonan informasi, mempersiapkan dokumen informasi, pemberian

informasi beserta tanda terimanya, sampai pengarsipan.







Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Janis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya






Keterbukaan Informasi Publik

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan

1. S1

2. Mengikuti bimbingan teknis Pelatihan KIP dan

Penyelesaian Sengketa Informasi Pengadilan


1. FM Bukti Pengajuan Permohonan Informasi

2. SOP Pelaksanaan Laporan Bulanan.

1. Formulir permintaan informasi

2. Buku agenda permintaan informasi

3. Media penyimpanan informasi

4. Komputer/ laptop

5. Surat permohonan informasi


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan

tugas menjadi tidak lancar.

Dokumen permintaan informasi

DEFINISI :

1. Registrasi : kegiatan pendaftaran/ pencatatan

2. PPID

3. 1 hari

:

:

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi


Pengelola informasi

menyampaikan

pemberitahuan

tertulis kepada

pemohon informasi,

ditolak/ diterima

7

PPID meminta

penanggung jawab

informasi untuk

mencari dan

memperhitungkan

biaya

6

PPID

menyampaikan

pemberitahuaan

tertulis kepada

petugas informasi

dalam hal

permohonan ditolak/

diterima

5

PPID melakukan uji

konsekuensi

4

Petugas informasi

menyampaikan

formulir kepada

PPID

3

Petugas informasi

mengisi register

permohonan

informasi

2

Pemohon mengisi

formulir

1

Petugas

meja

informasi/

Staf

Pelaksana

Aktivitas

No



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang



Ditandatanganinya

surat pengantar

pemberian

informasi oleh

pejabat PPID

- Draf surat

pengantar

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Disetujuinya Draf

surat pengantar

untuk

ditandatangani

- Draf surat pengantar pemberian informasi

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Tersedianya Draf

surat pengantar

pemberian

informasi

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Disesuaikannya

dokumen

informasi dan isi

permohonan

informasi

- Formulir Permohonan

- Surat

permohonan

informasi

- Media

penyimpanan

informasi

Tersedianya media

penyimpanan

informasi yang

dimohonkan

- Dokumen informasi dari

penyedia

informasi

- Flashdisk/ kertas/ CD/ DVD

Diperolehnya

ketersediaan

infomasi pada

unit penyedia

informasi

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Tercatatnya

permohonan

informasi pada

buku Register

petugas

h

a

r

i

1

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

- Register

permohonan

informasi

Output

Waktu

Persyaratan/

Perlengkapan

Atasan

PPID/

Ketua/

Wakil

Ketua

PPID/

Panitera /

Sekretaris

Penanggung

jawab

informasi/

Panmud

hukum

Mutu Baku



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/3


Pangkalpinang



No Aktivitas

Petugas

meja

Pelaksana

Penanggung

jawab

PPID/

Atasan

PPID/

Persyaratan/

Mutu Baku

8 Pengelola informasi

memberi

kesempatan bagi

pemohon apabila

ingin melihat

terlebih dahulu

informasi yang

diminta, sebelum

memutuskan untuk

digandakan


menetukan biaya

dan memberi tanda

terima

10 Petugas informasi

memberikan

informasi sesuai

permintaan

pemohon

(hardcopy/

softcopy)


meminta pemohon

menandatangani

kolom penerimaan

informasi dalam

register permohonan


memberikan tanda

terima pembayaran

atas penggandaan

(bila informasi

berbentuk

hardcopy)

informasi/

Staf

informasi/

Panmud

hukum

Panitera/

Sekretaris

Ketua/

Wakil

Ketua

Perlengkapan

- Surat

keterangan

pemberian

informasi

- Hardcopy/

softcopy yang

berisi

informasi

- Tanda terima

penerimaan

informasi

- Formulir/surat

permohonan

informasi

- Hardcopy/

softcopy

informasi

- Formulir/surat

permohonan

informasi

- Hardcopy/

softcopy

informasi

- Formulir/surat

permohonan

informasi

- Hardcopy/

softcopy

informasi

Waktu

1

h

a

r

i

10

m

e

n

i

t

Output

Diberikannya

informasi yang

dimohonkan

Diterimanya surat

pengantar beserta

informasiyang

dimohonkan

kepada pemohon

Tersimpannya

arsip formulir/

surat permohonan

informasi

Kepaniteraan

Hukum

pemohon

menandatangani

kolom

penerimaan

informasi dalam

register

permohonan

Pemohon

menerima tanda

terima

pembayaran atas

penggandaan (bila

informasi

berbentuk

hardcopy)

Judul Formulir : Bukti Pengajuan Permohonan Informasi


Revisi Ke :

Tgl Berlaku :


Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung

Telp. - /email : [email protected]

mailto:[email protected]



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN BERKAS IN AKTIF

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan berkas-berkas in aktif (Inkracht), agar

dilaksanakan secara sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan berkas perkara yang sudah Inkracht dari Kepaniteraan Perkara, pemberian

nomor, dan penyusunan berkas.








Pengadilan

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan





2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan

Kembali

1. S1


1. SOP Penanganan Meja Informasi

2. Data Base Perkara In Aktif di Komputer

1. Media penyimpan informasi

2. Komputer/ Laptop

3. Buku agenda penerima CD Putusan





Dokumen pengelolaan CD Putusan

DEFINISI :

1. Perkara in aktif : perkara yang sudah selesai/ tidak ada upaya hukum lagi

2. Dokumentasi : proses pemilihan/ pengumpulan

3. Kategori

4. 1 hari

:

:

bagian dari sistem klasifikasi (golongan,jenis yang sama)


Menyusun berkas

berdasarkan indeks /

kategori

4

Memberi nomor

urut berkas seseuai

buku petunjuk

3

Dokumentasi data

berkas ke data base

dan

menyimpanberkas

padabox

penyimpanan.

2

Menerima berkas

perkara Inaktif dari

Kepaniteraan

Perkara, meneliti

dan menanda

tangani ceklist.

1

Staf

Pelaksana

Aktivitas

No



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN BERKAS IN AKTIF

Tersimpannya

putusan secara rapi

menurut indeks /

kategori

- File

putusan

- Hardisk

eksternal

Penyeragaman

Tahun format file

putusan

- File putusan

Tersimpannya

file putusan pada

box penyimpanan

- Hardisk

eksternal

Diterimanya

Berkas Perkara

Inaktif putusan

yang diterima

dapat terbaca pada

perangkat

pengolah data

h

a

r

i

1

- Berkas

Perkara

- Agenda

penerimaan

CD putusan

- Softcopy

Putusan

Output

Waktu

Persyaratan/

Perlengkapan

Ketua/

Wakil

Ketua

Panitera

Panmud

Hukum

Mutu Baku



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN SURAT KUASA KHUSUS/INSIDENTIL

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat kuasa, agar dilaksanakan secara

sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses registrasi surat kuasa, penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak, sampai dengan

pengarsipannya.





2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:

48/Djmt/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman

Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata

Usaha Negara



Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya

1. S1

2. SLTA



2. SOP Pendaftaran Gugatan/Permohonan

1. ATK (Alat Tulis Kantor)

2. Buku register surat kuasa




Dokumen Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Surat kuasa : Surat yang berisi pemberian kuasa kepada advokat untuk beracara

dipersidangan

2. Surat Kuasa Insidentil

3. PNBP

:

:

Surat yang berisi PermohonanKuasa Insidentil dari Penggugat/ Intervensi

selaku pemberi kuasa kepada pihak keluarga dalam garis kekerabatan lurus

keatas dan ke bawah untuk beracara dipersidangan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak


PPENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam


Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/2


Pangkalpinang


PENGELOLAAN SURAT KUASA KHUSUS/INSIDENTIL

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf

Panmud

hukum Panitera

Ketua/ Wakil

Ketua Persyaratan/

Perlengkapan

- Surat Kuasa

Waktu

1 Menerima Surat

kuasa Kepaniteraan

Perkara.

Output

Diterimanya

Surat Kuasa

2 Meneliti

memeriksa

kuasa.

dan

surat

- Surat Kuasa Surat Kuasa

telah diteliti

3 Membubuhi

stempel

berisi

registrasi

kuasa

memberi

yang

nomor

surat

dan

paraf

- Stempel

- surat kuasa

Tercatatnya di

Buku Register

Surat Kuasa

serta mencatat

dibuku register

surat kuasa 1

4 Meminta tanda

tangan Panitera

- Stempel

Pengesahan

- Surat Kuasa h

Surat Kuasa

Telah ditanda

tangani sebagai

pengesahan

a

5 Menyerahkan Asli

dan tindasan Surat - Buku PNBP r

Kuasa kepada

Kepaniteraan

Perkara

Menarik

serta

biaya

i

Diterimanya

Surat kuasa

yang telah

diregister dan

terlaksananya

Surat Kuasa administrasi PNBP

dari Kepaniteraan

Perkara.

6 Mengarsipkan

Surat kuasa

- Kotak arsip Tercatatnya di

Buku Register

Surat kuasa



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

TUJUAN :


efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan surat pengaduan, melaporkan laporan, mengirim, dan mengarsipkannya.






Kekuasaan Kehakiman



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008

tentang Janis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya

5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan

Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/

IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial Nomor: 03/PB/MA/IX/2012 dan

03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Bersama

7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 dan

04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara

Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara

Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan

Hakim

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

1. S1


3. Mengikuti bimbingan teknis masalah Pengaduan


SOP surat masuk.

SIWAS Mahkamah Agung

1. Komputer/ Laptop

2. Printer






Dokumen pengaduan



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang




DEFINISI :

1. Pengaduan : laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran

terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan

pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan

kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau

Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin

militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/ atau Pelanggaran

pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara

2. Wishtleblowing System : Pengungkap Dugaan pelanggaran baik dari Internal maupun Eksternal

3. Pelapor : Pegawai Aparatur Sipil Negara, Hakim, dan/ atau masyarakat lainnya yang

mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran

terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman

perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai

Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap

disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi

dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya

4. 7 hari : 7 x 24 jam kerja (kecuali hari Jumat)

Mengarsipkan

dokumen asli

pengaduan dan

menyerahkan 1

(satu) berkas

pengaduan ke

Bagian

Kepegawaian dan

Ortala

7.

Mengirimkan

dokumen

pengaduan ke

PT.TUN Medan

6.

Membuat surat

pengantar Laporan

5.

Membuat Tanda

Terima Pengaduan

dan diserahkan

kepada pelapor.

4.

Memberikan

Nomor Register

pada Formulir

Pengaduan.

3

Memasukkan

Laporan Pengaduan

ke dalam aplikasi

SIWAS MA.RI

2

Menerima

Pengaduan dan

memberikan

Formulir Pengaduan

untuk diisi oleh

Pelapor.

1

Petugas meja

pengaduan

Pelaksana

Aktivitas

No



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/3


Pangkalpinang




- Surat Pengantar

Tersimpann

ya arsip

surat

klarifikasi

pengaduan

pada

Kepaniteraa

n Hukum

- Asli dokumen pengaduan

- Kotak arsip

Dokumen

pengaduant

elah

dikirimkan

- Buku ekspedisi

- Surat keluar

Surat

Pengantar

Laporan

Bukti

Tanda

Terima.

- Tanda Terima Pengaduan

Tersedianya

nomor

register

pengaduan

- Nomor Register

Pengaduan

Dokumen

pengaduan

telah

dilaporkan

- Formulir Pengaduan

Terhimpunn

ya surat

pengaduan

dan berikut

lampirannya

.

7

h

a

r

i

k

e

r

j

a

- Formulir Pengaduan

Output Waktu Persyaratan/

Perlengkapan Ketua

Panitera/

Sekretaris

Panmud

Hukum

Mutu Baku

Judul Formulir : Bukti Tanda Terima Pengaduan


Revisi ke :

Tgl Berlaku :

PENGADILAN TATA UttAHA NEGARA PANGKALPINANG

TANDA TERIMA PENGADUAN

( Sesuai SIWAS MA.RI)

Nama :

Alamat :

Pekerjaan

:

Nomor Telepon/Email :

Cara Pengajuan Pengaduan ** Meja Pengaduan Email

Cara Pengajuan Pengaduan

Aplikasi SIWAS MARI

Pengaduan Online

PTUN Pangkalpinang

Cara Pengajuan Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan

Faksimail

Petugas

(Nama Lengkap)

Pelapor

(Nama Lengkap)

Tanggal Pengajuan Pengaduan

Nomor Pendaftaran *

Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513


Keterangan :

* Diisi Oleh Petugas

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PERMOHONAN KUASA INSIDENTIL

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan surat kuasa, agar dilaksanakan secara

sistematis, efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses registrasi surat kuasa, penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak, sampai dengan

pengarsipannya.








Pengadilan

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:

48/Djmt/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman

Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata

Usaha Negara

1. S1

2. SLTA



2. SOP Pendaftaran Gugatan/Permohonan

1. ATK (Alat Tulis Kantor)

2. Buku register surat kuasa




Dokumen Kepaniteraan Hukum

DEFINISI :

1. Permohonan

Kuasa Insidentil

: Surat yang berisi Permohonan Kuasa Insidentil dari Penggugat/ Intervensi

selaku pemberi kuasa kepada pihak keluarga dalam garis kekerabatan lurus

ke atas dan ke bawah untuk beracara dipersidangan.

2. 2 hari : 2 x 24 jam kerja (kecuali hari Jumat)



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang



Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf

Panmud

Hukum Panitera

Ketua/ Wakil

Ketua Persyaratan/

Perlengkapan

- Fotocopy

KTP Pemberi

Kuasa

- Fotocopy

KTP

Penerima

Kuasa

- Fotocopy

Kartu

Keluarga

Pemberi

Kuasa

- Surat

Keterangan

dari

Kelurahan

- Permohonan

Surat Kuasa

Insidentil

Waktu

1 Menerima Surat

Permohonan

sebagai Kuasa

Insidentil.

Output

Diterimanya

Permohonan

Surat Kuasa

Insidentil

2 Meneliti dan

memeriksa

Permohona sebagai

Kuasa Insidentil .

2

h Ya

Disposisi Ketua

untuk

menerima atau

menolak

Permohonan

Kuasa.

3 Mempelajari

disposisi Ketua

- Disposisi a

r

i

Disposisi Ketua

untuk

menerima atau

menolak

Permohonan

Kuasa.

4 Menindak lanjuti

Disposisi dari

Ketua dan Panitera

- Disposisi

Ketua dan

Panitera

Disposisi Ketua

untuk

menerima atau

menolak

Permohonan

Kuasa.

5 Membuat

Penetapan.

Draf -Disposisi

Ketua dan

Panitera

Draf Penetapan

6 Koreksi dan Paraf

Penetapan

Draf Penetapan



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang



No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panmud

Hukum Panitera

Ketua/ Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

7 Menandatangani

Penetapan.

- Penetapan

2

h

a

r

i

Ditandatangani

nya Penetapan.

8 Penetapan turun ke

Kepaniteraan

Hukum dan

diserahkan kepada

Kepaniteraan

Perkara.

- Permohonan

Surat Kuasa

Insidentil

Penetapan

Ketua tentang

Kuasa

Insidentil

P



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513


No. Dokumen

SOP/014/HK/2020

Revisi 00


Halaman 1/2

Disahkan

Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang

SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pelaksanaan hubungan masyarakat pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pelayanan dan pemberian informasi kepada

pemohon informasi yang membutuhkan informasi


1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang


Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

S1 - Hukum

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP/008/HK/2016 tentang Pelaksanaan Penanganan

Meja Pengaduan

2. SOP/009/HK/2016 tentang Pelaksanaan Meja

Informasi

1 Komputer/ Laptop

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor (ATK)



kehumasan akan terganggu.

-

DEFINISI :

Humas : berungsi sebagai pintu gerbang informasi untuk membentuk citra

positif pengadilan.

Menyampaikan

Laporan kepada

Ketua

5.

Memberikan

informasi kepada

pemohon informasi

4.

Memutuskan

menerima atau

menolak permintaan

pemohon informasi

3.

Melaporkan kepada

pejabat yang

ditunjuk sebagai

humas.

2.

Melakukan

permintaan atau

permohonan untuk

bertemu dengan

pejabat yang

ditunjuk sebagai

humas.

1.

Petugas

Informasi

Pelaksana

Aktivitas

No



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513


No.

Dokumen

SOP/014/HK/2020

Revisi 00


Halaman 2/2

Disahkan

Oleh

Ketua PTUN

Pangkalpinang

SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

Tidak

Ya

Data /

Informasi

25

menit

Data /

Informasi

yang

dibutuhkan

- Formulir

Permohonan


- Formulir

Permohonan

Tersedianya

Form

Permohonan

Permintaan

Informasi.

180

menit

- Buku Tamu

Output Waktu Persyaratan/

Kelengkapan Ketua Pejabat Humas

Mutu Baku



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3


Pangkalpinang


PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) - MEJA INFORMASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan meja informasi, agar dilaksanakan secara sistematis,

efektif.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup meregister permohonan informasi, mempersiapkan dokumen informasi, pemberian

informasi beserta tanda terimanya, sampai pengarsipan.










Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya






Keterbukaan Informasi Publik




3. S1

4. Mengikuti bimbingan teknis Pelatihan KIP dan

Penyelesaian Sengketa Informasi Pengadilan


3. FM Bukti Pengajuan Permohonan Informasi

4. SOP Pelaksanaan Laporan Bulanan.

1. Formulir permintaan informasi

2. Buku agenda permintaan informasi

3. Media penyimpanan informasi

4. Komputer/ laptop

5. Surat permohonan informasi




Dokumen permintaan informasi

DEFINISI :

4. Registrasi : kegiatan pendaftaran/ pencatatan

5. PPID

6. 1 hari

:

:

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi


Pengelola informasi

menyampaikan

pemberitahuan

tertulis kepada

pemohon informasi,

ditolak/ diterima

7

PPID meminta

penanggung jawab

informasi untuk

mencari dan

memperhitungkan

biaya

6

PPID

menyampaikan

pemberitahuaan

tertulis kepada

petugas informasi

dalam hal

permohonan ditolak/

diterima

5

PPID melakukan uji

konsekuensi

4

Petugas informasi

menyampaikan

formulir kepada

PPID

3

Petugas informasi

mengisi register

permohonan

informasi

2

Pemohon mengisi

formulir

1

Petugas

meja

informasi/

Staf

Pelaksana

Aktivitas

No



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 2/3


Pangkalpinang


PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) MEJA INFORMASI

Ditandatanganinya

surat pengantar

pemberian

informasi oleh

pejabat PPID

- Draf surat

pengantar

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Disetujuinya Draf

surat pengantar

untuk

ditandatangani

- Draf surat pengantar pemberian informasi

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Tersedianya Draf

surat pengantar

pemberian

informasi

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Disesuaikannya

dokumen

informasi dan isi

permohonan

informasi


- Surat

permohonan

informasi

- Media

penyimpanan

informasi

Tersedianya media

penyimpanan

informasi yang

dimohonkan

- Dokumen informasi dari

penyedia

informasi

- Flashdisk/ kertas/ CD/

DVD

Diperolehnya

ketersediaan

infomasi pada

unit penyedia

informasi

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

Tercatatnya

permohonan

informasi pada

buku Register

petugas

h

a

r

i

1

- Formulir

permohonan

informasi

- Surat

permohonan

informasi

- Register

permohonan

informasi

Output

Waktu

Persyaratan/

Perlengkapan

Atasan

PPID/

Ketua/

Wakil

Ketua

PPID/

Panitera /

Sekretaris

Penanggung

jawab

informasi/

Panmud

hukum

Mutu Baku



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 3/3


Pangkalpinang


PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) MEJA INFORMASI

No Aktivitas

Petugas

meja

Pelaksana

Penanggung

jawab

PPID/

Atasan

PPID/

Persyaratan/

Mutu Baku


memberi

kesempatan bagi

pemohon apabila

ingin melihat

terlebih dahulu

informasi yang

diminta, sebelum

memutuskan untuk

digandakan


menetukan biaya

dan memberi tanda

terima


memberikan

informasi sesuai

permintaan

pemohon

(hardcopy/

softcopy)


meminta pemohon

menandatangani

kolom penerimaan

informasi dalam

register permohonan


memberikan tanda

terima pembayaran

atas penggandaan

(bila informasi

berbentuk

hardcopy)

informasi/

Staf

informasi/

Panmud

hukum

Panitera/

Sekretaris

Ketua/

Wakil

Ketua

Perlengkapan

- Surat

keterangan

pemberian

informasi

- Hardcopy/

softcopy yang

berisi

informasi

- Tanda terima

penerimaan

informasi

- Formulir/surat

permohonan

informasi

- Hardcopy/

softcopy

informasi

- Formulir/surat

permohonan

informasi

- Hardcopy/

softcopy

informasi

- Formulir/surat

permohonan

informasi

- Hardcopy/

softcopy

informasi

Waktu

1

h

a

r

i

10

m

e

n

i

t

Output

Diberikannya

informasi yang

dimohonkan

Diterimanya surat

pengantar beserta

informasiyang

dimohonkan

kepada pemohon

Tersimpannya

arsip formulir/

surat permohonan

informasi

Kepaniteraan

Hukum

pemohon

menandatangani

kolom

penerimaan

informasi dalam

register

permohonan

Pemohon

menerima tanda

terima

pembayaran atas

penggandaan (bila

informasi

berbentuk

hardcopy)



Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)


TUJUAN :


efektif;

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup penerimaan surat pengaduan, membuat surat klarifikasi pengaduan, mengirim, dan

mengarsipkannya.


7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.




Badan Peradilan


076/KMA/SK/VI/2009 Pedoman Pelaksanaan Penanganan

Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi

Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

4. S1


6. Mengikuti bimbingan teknis masalah

Pengaduan


3. SOP surat masuk. 6. Komputer/ Laptop

4. SOP pelaksanaan Laporan Triwulan 7. Printer


9. Buku referensi





Dokumen pengaduan

DEFINISI :

5. Menyortir : memilih/ memilah surat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Surat klarifikasi : surat yang isinya berupa penjelasan/ penjernihan masalah

7. Pengaduan : ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akanhal-hal yang tidak begitu

penting, tetapi perlu diperhatikan




Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513


No. Dokumen

Revisi Ke

Tgl Berlaku

Halaman

Disahkan Oleh

SOP/016/HK/2020

00

03 Februari 2020

2/3

Ketua PTUN

Pangkalpinang




Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

1 Menerima dan

mencatat surat

Pengaduan

2 Membuat konsep

telaah

Petugas

meja

pengaduan

Panmud Hukum

tidak

Panitera

tidak

Ketua/

Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan

- Buku agenda

surat pengaduan

- Surat pengaduan

- Surat pengaduan

- Lembaran

disposisi surat

pengaduan

Waktu

Output

Terhimpunnya

surat pengaduan

yang perlu

diklarifikasi

TersedianyaDraf

Draf mengenai

telaah

3 Mengoreksi konsep

telaah

- Draf surat telaah

pengaduan

- Surat pengaduan

Tersedianya

konsep telaah

4 Menyerahkan

telaah Pengaduan

kepada Ketua

- Surat pengaduan

- Draf surat telaah

pengaduan

Terselesaikannya

surat telaah

pengaduan

5 Membuat konsep

surat Perintah

Pembentukan Tim

Pemeriksa

6 Mengoreksi Surat

Perintah

Pembentukan Tim

Pemeriksa

7 Menandatangani

Surat Perintah

Pembentukan Tim

Pemeriksa

8 Membuat Surat

Panggilan

Tidak

- Draf surat

Perintah

Pembetukan

Tim Pemeriksa 3

- konsep Surat

Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa h

- Surat

Perintah

a Pembentukan

Tim r

Pemeriksa

- Surat i

Panggilan

Tersedianya

konsep Surat

Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

Hasil koreksi

Surat Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

Surat Perintah

Pembentukan

Tim Pemeriksa

yang sudah

ditandatangan

Surat panggilan

9 Membuat Berita

Acara

- Berita Acara

a

Berita acara

pemerik

saan

10 Melaporkan hasil

pemeriksaan

kepada Ketua

11 Membuat konsep

Laporan Hasil

Pemeriksaan ke

Badan Pengawasan

MA RI

12 Mengoreksi

laporan Hasil

Pemeriksaan

Tidak

- Berita acara

Laporan hasil

pemeriksaan

- Berita acara

pemeriksaan

-. Draf laporan

hasil

pemeriksaan

Hasil

pemeriksaan

sudah dilaporkan

Konsep laporan

hasil pemeriksaan

Laporan hasil

pemeriksaan

yang dikoreksi

PPENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam


Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513



Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 03Februari 2020

Halaman 3/3





Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas meja

pengaduan

Panmud

Hukum

Ketua/

Wakil

Ketua

Persyaratan/

Perlengkapan


6 Mengirimkan

Laporan Hasil

Pemeriksaan

- Buku ekspedisi

Surat keluar

- Laporan Hasil

Pemeriksaan

Terkirimnya

Laporan hasil

pemeriksaan

h

a

r

i

7 Mengarsipkan

Laporan Hasil

Pemeriksaan

- surat klarifikasi

pengaduan

- Kotak arsip

Tersimpannya

arsip surat

klarifikasi

pengaduan pada

Kepaniteraan

Hukum

CATATAN:

- Pedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman


Peradilan yang Berada di Bawahnya.

kepaniteraan hukum

Documents