HUTAN KEMASYARAKATAN

SEJARAH

*) Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Perhutanan Sosial/Social Forestry) di Indonesia -> dimulai pada akhir abad XIX, dengan upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan di pulau Jawa oleh pemerintah Hidia Belanda.

*)Pada zaman pemerintahan Belanda (sebelum PD II) -> motif keikutsertaan masyarakat dalam mengelola hutan pulau Jawa dititik beratkan pada : - Keberhasilan penanaman pohon pada kawasan hutan- Keamanan hutan dari pencurian kayu.

*)Akhir th. 1960 : Pembuatan tanaman hutan dengan melibatkan masyarakat dengan menggunakan biaya penanaman yang rendah oleh tenaga masyarakat di sekitar hutan.

*)Pada th 1972: Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan yang bertujuan mengembalikan potensi dan fungsi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -> Dikenal dengan Prosperity Approach (Pende katan kesejahteraan masyarakat).

*)Pada th. 1982: Pendekatan Prosperity Approach disempurnakan dengan program PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan).Dalam kegiatan PMDH diperkenalkan Agroforestry (Agrisylviculture) -> - Sistem Tumpang s ari (Perhutani - 2 thn)- Sistem agroforestry (sampai akhir daur tanaman pokok).

*)Pada Th. 1994: Program PMDHT (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu) merupakan salah satu komponen dalam Pembangunan Wilayah yang dikoordinasikan oleh Kepala Pemerintahan Setempat.

*)Pada Th. 2001: Pemberdayaan masyarakat desa hutan dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kerangka dari Perhutanan Sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagj dan transparan. -> Dilaksanakan oleh Perum Perhutani

*)Pada Th. 2003 : Berdasarkan UU No.19 tahun 2003 ttg BUMN serta Peraturan Menteri

BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. -> Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau CSR (Corpeorate Social Responbilty)

*)Pada November, 2013: telah diadakan Forum Regional tentang Hutan dan Masyarakat di Bangkok, Thailand. Pada forum regional ini dihasilkan Joint Community Forestry Commitment yang merupakan rekomendasi dan rencana aksi masing-masing negara peserta dalam pengembangan hutan berbasis masyarakat. Sebagai kelanjutan dari regional, serangkaian forum nasional akan diselenggarkan di 6 negara di kawasan Asia antara lain : Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut The Center for People and Forests (RECOFTC) bersama Kementerian Kehutanan, Kemitraan, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Status Kini dan Masa Depan.

Forum ini bertujuan untuk menguatkan Perhutanan Sosial di Indonesia dengan mengembangkan lebih lanjut Rencana Aksi Bersama Perhutanan Sosial. Rencana aksi ini memprioritaskan peningkatan wilayah kelola; menguatkan kontrol masyarakat dan memastikan perbaikan tata kelola yang lebih baik dari lembaga pemerintah di tingkat pusat, daerah hingga masyarakat. Untuk itu pendampingan dan kerjasama antar kementerian dan berbagai pihak perlu mendukung upaya ini

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No.41/1999).

Hutan hak adalah: - Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (UU No.41/1999 dan

Permenhut P.12/Menhut-II/2010).- Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan

alas title atau hak atas tanah yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh bupati atau walikota (Permenhut P.69/Menhut-II/2011).

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, pertuanan, atau sebutan lainnya (UU No.41/1999).

Hutan Kemasyarakatan adalah : - Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan

masyarakat (PP no.6/2007).- Hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk

memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya (Kepmenhut 31/Kpts-II/2001).

- Suatu sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Kep.Dirjen RRL 025/Kpts/V/1998).

Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (Permenhut P.03/Menhut-II/2004).

Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (UU No.41/1999) Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberikan kesempatan pada masyarakatsetempat sebagai pelaku atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan (Permenhut P.01/Menhut-II/2004)

Agroforestry (Wanatani) adalah : - Sistem pengelolaan lahan berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas

lahan secara total, mengkombinasikan tanaman pangan /tanman pertanian (termasuk tanaman tahunan), tanaman hutan dan atau ternak secara terus-menerus atau periodik pada lahan yang sama, mengaplikasikan tingkat pengelolaan yang bersaing dengan kebudayaan masyarakat di sekitarnya (King, ICRAF, 1979).

- Manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, & budaya masyarakat yang berperan serta (Kep.Dirjen RRL 024/Kpts/V/1998).

Klasifikasi agroforestry, berdasarkan :- tingkat input yang digunakan (input rendah, input tinggi) atau intensitas pengelolaan-tujuan komersil (subsisten, komersil atau setengah komersil) sesuai tk sosial ekonomi -ekologi menunjukkan kondisi lingkungan dan kesesuaian ekologis dari pola tersebut.

Agroforestry dapat dibagi berdasarkan struktur atau komponen-komponen yang menyusunnya sebagai berikut (Sukandi et al. 2002): a. Agrisilviculture : Kombinasi antara pohon-pohonan dan tanaman pertanian.B.Silvopasture : Kombinasi antara pohon-pohonan dengan tanaman pakan ternak dan atau ternak c.Agrosilvopasture: Kombinasi antara pohon-pohonan, tanaman pertanian, tanaman pakan ternak dan atau ternak d.(silvofishery) Kombinasi yang lain, diantaranya adalah pohon-pohonan dengan kegiatan perikanan. atau pohon-pohonan dengan kegiatan perlebahan

PERAN SERTA MASYARAKAT Bab X : Pasal 68 (UU No.41/1999)(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;

c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik

langsung maupun tidak langsung.(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena

hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan h utan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan

dari gangguan dan perusakan.(2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan,

pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

Pasal 70(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di

bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah

daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.