02 rancangan kontrak

8/17/2019 02 Rancangan Kontrak

1/35

RANCANGAN KONTRAK

PERENCANAAN

BUKU STANDAR JK 05 HS

–

PRAKUALIFIKASI (SELEKSI UMUM -

KUALITAS BIAYA)


2/35

PPK

PT. / CV.

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERJANJIAN

(Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Jasa Konsultansi :

Perencanaan Islamic Center di Eks Kawedanan dan Kawasan Alun-alun GresikNomor : ........................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak”dibuat dan ditandatangani di ........................ pada hari ...................... tanggal …. bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahun diisi denganhuruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.…… tanggal ……. dan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ……. tanggal ……., antara:

Nama : Ir. Achmad Washil MR, MT NIP : 19661027 199803 1 001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Berkedudukan di : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 247, Gresik

yang bertindak untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENGRESIK selanjutnya disebut “PPK” dengan:

Nama : ...................... [nama wakil penyedia] Jabatan :....................... [sesuai akta notaris]Berkedudukan di : ...................... [alamat penyedia]

Akta NotarisNomor :...................... [sesuai akta notaris]Tanggal :...................... [tanggal penerbitan akta]Notaris : ...................... [nama Notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ...................... [nama Badan Usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”

Dan dengan memperhatikan :1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun2015 beserta petunjuk teknisnya ;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 TentangPedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 TentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi dengan melakukan beberapa penyesuaian pada

beberapa kalimat didalamnya


3/35

PPK

PT. / CV.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan DokumenSeleksi;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan PekerjaanPerencanaan Islamic Center di Eks Kawedanan dan Kawasan Alun-alun Gresik sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yangmerupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “PekerjaanJasa Konsultansi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakanPekerjaan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalamKontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatanganiKontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e)

PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yangsama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :1. Perencanaan Islamic Center di Eks Kawedanan dan Kawasan Alun-alun Gresik

dengan kode rekening 1.03.1.03.01.29.08.5.2.2.21.02

Pasal 3NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

(1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalamBerita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi adalah sebesar Rp......................(.........dalam huruf............. rupiah)

(2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ............. atasnama penyedia : ...............;


4/35

PPK

PT. / CV.

(3) Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dalam perjanjian ini dibebankanpada Sumber Dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, KodeProgram 1.03.1.03.01.29. Kode Kegiatan 1.03.1.03.01.29.08. dan KodeRekening Belanja 5.2.2.21.02. Pembayaran tersebut diatas dari PPK kepadaPenyedia sudah termasuk pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku

Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. Pokok Perjanjian;c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d. Surat Penawaran berikut Rincian Penawaran Biaya;e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

f.

Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Kerangka Acuan Kerja;h. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;i. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalamdokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PPK mempunyai hak dan kewajiban:a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh

Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak; dan

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

(2)

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga

yang telah ditentukan dalam Kontrak;b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan

penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan

pelaksanaan yang dilakukan PPK;


5/35

PPK

PT. / CV.

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkanSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungilingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada

masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;i. melaksanakan lingkup pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam KAK

Pasal 6MASA KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengantanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dandibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai,mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap

yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama ......................Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat

Komitmen maka rekatkan materai Rp6.000,-)]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas namaDINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN GRESIKPPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk Penyedia Jasa Konsultansi makarekatkan materai Rp 6.000,-)]

Ir. Achmad Washil M.R, MTPembina

NIP. 19661027 199803 1 001


6/35

PPK

PT. / CV.

SURAT PERJANJIAN

(Harga Satuan)

[Apabila Penyedia Berbentuk Kemitraan/KSO]

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :..........................

Nomor: ........................

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak”dibuat dan ditandatangani di ...................... pada hari ...................... tanggal ….bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahun diisi denganhuruf] antara :

Nama : Ir. Achmad Washil M.R, MT

NIP : 19661027 199803 1 001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )Berkedudukan di : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 247, Gresik

yang bertindak untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENGRESIK, yang selanjutnya disebut “PPK” dengan:

Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:1. Nama Penyedia Jasa: PT / CV : ....................... [nama penyedia jasa]

Alamat : ....................... [alamat Penyedia Jasa] 2. Nama Penyedia Jasa : ..................... [jabatan wakil penyedia]

Alamat : ................... [alamat Penyedia] 3. ..... dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dantanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak inidan telah menunjuk ...................... [nama anggota kemitraan yang ditunjuksebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yangberkedudukan di ...................... [alamat Penyedia wakil kemitraan] , berdasarkansurat Perjanjian kemitraan/KSO No. ................ tanggal ......................(selanjutnya disebut “Penyedia”).”

Dan dengan memperhatikan :1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun2015 beserta petunjuk teknisnya ;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 TentangPedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRT/M/2015 TentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan


7/35

PPK

PT. / CV.

Konstruksi dan Jasa Konsultansi dengan melakukan beberapa penyesuaianpada beberapa kalimat didalamnya

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan DokumenSeleksi;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melaluisuatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakanPekerjaan Perencanaan Islamic Center di Eks Kawedanan dan KawasanAlun-alun Gresik sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat UmumKontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnyadisebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi ”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4)

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa danmengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujuihal-hal sebagai berikut:

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :1. Perencanaan Islamic Center di Eks Kawedanan dan Kawasan Alun-alun

Gresik dengan kode rekening 1.03.1.03.01.29.08.5.2.2.21.02

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN


8/35

PPK

PT. / CV.

(1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Hasil Evaluasi Seleksi adalah sebesar Rp...................... (.........dalamhuruf ............. rupiah).

(2)

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ............. atasnama penyedia : ............... ;

(3) Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dalam perjanjian inidibebankan pada Sumber Dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran2016, Kode Program 1.03.1.03.01.29. Kode Kegiatan 1.03.1.03.01.29.08.dan Kode Rekening Belanja 5.2.2.21.02. Pembayaran tersebut diatas dariPPK kepada Penyedia sudah termasuk pajak yang harus dibayar sesuaidengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Pokok Perjanjian;

c. Surat Penawaran berikut Rincian Penawaran Biaya;

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f.

Kerangka Acuan Kerja;

g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;

h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarkisebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PPK mempunyai hak dan kewajiban:a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak; dan


9/35

PPK

PT. / CV.

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

(2) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalamKontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g.

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjauntuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasiperusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibatkegiatan Penyedia;

i. melaksanakan lingkup pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam KAK.

Pasal 6MASA KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkandengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimanadiatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di RepublikIndonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi denganmaterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi parapihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhimeterai.

Untuk dan atas nama ......................Penyedia/Kemitraan (KSO)

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk Penyedia maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas namaDINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN GRESIKPPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk Penyedia Jasa Konsultansi makarekatkan materai Rp 6.000,-)]

Ir. Achmad Washil M.R, MTPembina

NIP. 19661027 199803 1 001


10/35

PPK

PT. / CV.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A.

KETENTUAN UMUM

1.

Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat UmumKontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yangdimaksudkan sebagai berikut :1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware ).

1.2 Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan jasakonsultansi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu berbasis input, berdasarkan hargasatuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yangvolume pekerjaannya masih bersifat perkiraansementara, sedangkan pembayarannya didasarkanpada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan

yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.

1.3 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahatau Pejabat yang disamakan pada Institusi PenggunaAPBN/APBD.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebutKPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untukmenggunakan APBN atau ditetapkan oleh KepalaDaerah untuk menggunakan APBD.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebutPPK adalah pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.6 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang

bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawasintern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas danfungsi organisasi.

1.8 Penyedia adalah adalah badan usaha yangmenyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkansebagai pemenang oleh Pokja ULP.

1.9

Sub Penyedia adalah badan usaha yang mengadakan


11/35

PPK

PT. / CV.

perjanjian kerja sama dengan penyedia, untukmelaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antarapenyedia nasional maupun dengan penyedia asing

yang masing-masing pihak mempunyai hak,kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkankesepakatan bersama yang dituangkan dalamperjanjian tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkandan tidak bersyarat (unconditional ), yang dikeluarkanoleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ konsorsium perusahaanasuransi umum/ konsorsium lembaga/

konsorsiumperusahaan penjamjinan yang mempunyaiprogram asuransi kerugian (suretyship), dimanakonsorsium tersebut telah ditetapkan/ mendapatrekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjaminterpenuhinya kewajiban penyedia.

1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPKdengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat UmumKontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak(SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan

dalam Surat Perjanjian.

1.13 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalamKontrak.

1.14 Hari adalah hari kalender.

1.15 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasiatau upah yang diterima oleh personil inti, yang telahmemperhitungkan biaya umum (overhead ), biayasosial (social charge ), keuntungan ( profit ) maksimal10%, tunjangan penugasan, dan biaya – biayakompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuanwaktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).

1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untukpengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (atcost ), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelianATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biayapengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin,biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biayapenyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan

lain-lain.


12/35

PPK

PT. / CV.

1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yangmenunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukanuntuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahappelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dandapat dilaksanakan.

1.18 Personil Inti adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yangakan ditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksiserta posisinya dalam manajemen pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yangdiajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunyakontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangankontrak sampai dengan tanggal penyelesaian

pekerjaan.

1.20 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerjapenyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah MulaiKerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat PembuatKomitmen.

1.21 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggalpenyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini olehpenyedia yang tercantum dalam SPMK.

1.22 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK

adalah yang disusun oleh PPK untuk menjelaskantujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yangdiperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkanKontrak ini.

1.23 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiapkomponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harusdilaksanakan oleh penyedia berikut harga satuannya(mata pembayaran) dan merupakan bagian dariDokumen Penawaran penyedia.

1.24 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuatpendekatan teknis, metodologi, dan program kerjapenyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini.Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaranpenyedia.

1.25 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebutSSKK adalah syarat yang berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah ataumenambah SSUK.

1.26 Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut

SSUK adalah syarat yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak.


13/35

PPK

PT. / CV.

1.27 Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebutSPP adalah surat yang diterbitkan oleh PPK danmerupakan salah satu tahapan dalam mekanismepelaksanaan pembayaran atas beban AnggaranPendapatan Belanja Negara/Daerah.

1.28 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengankeahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidangtertentu.

2.

Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luasdalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapitidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuandalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkanurutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan

Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia.

4.

Keutuhan

Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yangtelah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidakdiperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung

jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak

tercantum dalam Kontrak ini.

5.

Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak iniberdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi tidaksah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan makaketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

6. Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.

7.

Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan

berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulisdalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sahPara Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail ,dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yangtercantum dalam SSKK.

8.

Asal Jasa

Konsultansi

8.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutamaoleh tenaga Indonesia pada lokasi- lokasi yangtercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagianpekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akanditentukan oleh PPK.


14/35

PPK

PT. / CV.

8.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansidigunakan komponen berupa barang, jasa, atau

gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalamnegeri (impor) maka penggunaan komponen imporharus sesuai dengan yang dicantumkan dalamDokumen Penawaran.

8.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidakdapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakandengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.

Penggunaan

Dokumen

Kontrak dan

Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnyaKerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, sertainformasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijintertulis dari PPK.

10. Hak Atas

Kekayaan

Intelektual

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atauklaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKIoleh penyedia.

11. Layanan

Tambahan

Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnyaseperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuaidengan lingkup pekerjaannya.

12.

Surat Perintah

Mulai Kerja

(SPMK)

12.1 PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan

dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepadapenyedia sebelum diterbitkannya SPMK.

12.2 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kalender sejak tanggalpenandatanganan Kontrak.

12.3 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambatdimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

13.

Program Mutu 13.1 Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling

sedikit berisi :a. informasi mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;b. organisasi kerja penyedia;c.

jadwal pelaksanaan pekerjaan;d.

jadwal penugasan tenaga ahli dan tenagapendukung;

e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f. prosedur instruksi kerja; dan g.

pelaksana kerja.

13.2

Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasipekerjaan.


15/35

PPK

PT. / CV.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14.

Jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

14.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu

penyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK;14.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum

dalam SPMK;

14.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyediakepada PPK tercantum dalam SPMK.

15.

Rapat Persiapan

Pelaksanaan

Kontrak

15.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapatpersiapan pelaksanaan kontrak.

15.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan

Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.15.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat

persiapan pelaksanaan kontrak adalah :a. program mutu;b.

organisasi kerja;c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;d.

jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasiperalatan dan personil (apabila diperlukan); dan

e. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan

bersama.

15.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrakdituangkan dalam Berita Acara Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak yang ditandatangani olehseluruh peserta rapat.

16.

Mobilisasi 16.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggaldimulainya pelaksanaan pekerjaan.

16.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu :a. mendatangkan tenaga ahli;

b.

mendatangkan tenaga pendukung; dan/atauc. menyiapkan peralatan pendukung;

16.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukansecara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

17.

Pengawasan

dan

Pemeriksaan

17.1 Pemeriksaan Bersamaa.

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak danpelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yangditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyediamelakukan pemeriksaan bersama yang mencakupantara lain pemeriksaan kesesuaian personil

dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak.


16/35

PPK

PT. / CV.

Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam beritaacara pemeriksaan.

b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-

hal yang dapat mengakibatkan perubahan isikontrak maka perubahan tersebut akan dituangkandalam amandemen kontrak.

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwapersonil dan/atau peralatan ternyata belummemenuhi persyaratan kontrak maka penyediatetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratpersonil dan/atau peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera diganti dalam

jangka waktu yang disepakati bersama denganmemperhatikan Pasal tentang Personil Konsultandan Subkonsultan.

17.2

Pemeriksaan Personil dan Peralatana. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatanharus dilaksanakan setelah personil dan peralatantiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan BeritaAcara Hasil Inspeksi/ Pemeriksaan yangditandatangani oleh PPK dan penyedia.

b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPKdapat dibantu Tim Teknis dan/atau TimPendukung.

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil danperalatan ternyata belum memenuhi persyaratan,maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan

dengan syarat personil dan peralatan yang belummemenuhi syarat harus diganti sesuai denganketentuan dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatanmengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harusdituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

17.3 Pemeriksaan Lapangana. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan

penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untukmelakukan pengukuran dan pemeriksaan detailkondisi lapangan.

b.

Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantuTim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Lapangan yangditandatangani oleh PPK dan penyedia.

d. Apabila dalam pemeriksaan lapanganmengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harusdituangkan dalam adendum Kontrak.


17/35

PPK

PT. / CV.

18. Jaminan Jaminan Uang Muka :18.1 Jaminan Uang Muka untuk paket pekerjaan sampai

dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat diterbitkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/ PerusahaanAsuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidakbersyarat (unconditional), dan diserahkan olehPenyedia Barang/Jasa kepada PPK

18.2 Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan di atasRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) diterbitkan oleh Bank Umum atau konsorsiumperusahaan asuransi umum /konsorsium lembagadan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yangmempunyai program asuransi kerugian (suretyship),bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional) dimana konsorsium tersebut telahditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas JasaKeuangan (OJK), dan diserahkan oleh PenyediaBarang/Jasa kepada PPK

18.3 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalamrangka pengambilan uang muka dengan nilai 100%(seratus persen) dari besarnya uang muka.

18.4 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secaraproporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.

18.5

Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uangmuka sampai dengan tanggal penyerahan pertamapekerjaan.

18.6 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum,perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

18.7 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama danalamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hakpenjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uangmuka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak

penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan UangMuka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerjatanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uangmuka dan tanda tangan penjamin.

19.

Pembayaran 19.1 Uang Muka:a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia

untuk:1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok

barang/material; dan/atau3)

persiapan teknis lain yang diperlukan bagi


18/35

PPK

PT. / CV.

pelaksanaan pengadaan.b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia

dengan ketentuan sebagai berikut:1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga

puluh perseratus) dari nilai Kontrak; atau2)

untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari nilai Kontrak.

c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak, yaitu:1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak

tahun pertama; atau2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai

Kontrak.d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta

besarannya ditetapkan dalam SSKK.e. Penyedia dapat mengajukan permintaan

pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPKdisertai dengan rencana penggunaan uang mukauntuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaranuntuk permohonan tersebut setelah Jaminan UangMuka diterima dari penyedia.

g. Pengembalian uang muka diperhitungkanberangsur-angsur secara proporsional pada setiappembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambatharus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi100 % (seratus perseratus).

h. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang

Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuaidengan pencapaian prestasi pekerjaan.

19.2 Pembayaran prestasi pekerjaana. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan

dalam bentuk : pembayaran bulanan/pembayaranberdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan(termin )/pembayaran secara sekaligus, sesuaidengan yang ditetapkan dalam SSKK.

b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepadapenyedia setelah dikurangi angsuran pengembalianUang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

c.

Permintaan pembayaran kepada PPK untukKontrak yang menggunakan subkontrak, harusdilengkapi bukti pembayaran kepada seluruhsubkontrak sesuai dengan perkembangan( progress ) pekerjaannya.

d. Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilaipekerjaan yang telah diselesaikan.

19.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuandalam SSKK.


19/35

PPK

PT. / CV.

19.4 Penangguhan Pembayarana. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap

angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibankontraktualnya.

b.

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikandengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulumenyampaikan pemberitahuan tertulis kepadapenyedia yang memuat:1) alasan penangguhan pembayaran; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi

kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu14 (empat belas) hari kerja setelahpemberitahuan diterima.

d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan

pembayaran dapat dilakukan bersamaan denganpengenaan denda kepada penyedia.

20. Harga 20.1 PPK membayar kepada atas pelaksanaan pekerjaan.

20.2 Harga kontrak telah memperhitungkan: biaya umum(overhead ), biaya sosial (social charge ), keuntungan( profit ) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, danbiaya – biaya kompensasi lainnya, yang dihitungmenurut jumlah satuan waktu tertentu.

20.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang

tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan RincianBiaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara HasilKlarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

20.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai darisumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

21.

Perubahan

Kontrak

21.1 Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujuioleh para pihak, yang meliputi :a. perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh

sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalamkontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaandalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibatadanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau

c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahanlingkup pekerjaan dan/atau perubahanpelaksanaan pekerjaan.

22. Perubahan

Lingkup

Pekerjaan

22.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan denganKerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalamKontrak, maka PPK bersama penyedia dapatmelakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara


20/35

PPK

PT. / CV.

lain :a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan

yang tercantum dalam Kontrak; b.

mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c.

mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; dan/ataud. melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang

belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukanuntuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

22.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkantersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10%(sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum darinilai Kontrak awal.

22.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh

PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjutidengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetapmengacu pada ketentuan yang tercantum dalamKontrak awal.

22.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BeritaAcara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

22.5 Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaansebagaimana dimaksud pada 22.1 sampai dengan22.4, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaituPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

23.

Perpanjangan

Waktu

Pelaksanaan

23.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikanoleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajaruntuk hal-hal sebagai berikut :a. pekerjaan tambah;b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia;

dan/ataue. keadaan kahar.

23.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjangsekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinyakontrak akibat keadaan kahar.

23.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelah melakukanpenelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan olehpenyedia.

23.4 PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaituPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untukmeneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu

pelaksanaan.


21/35

PPK

PT. / CV.

23.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaandituangkan dalam adendum Kontrak.

24.

Perubahan

dan/atau

penyesuaian

Biaya

24.1

Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahanlingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan NilaiKontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrakawal.

24.2 Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadapkontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

24.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuaidengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalamkontrak awal/adendum kontrak.Agar diperhatikan pengambilan indeks penyesuaianharga:a. pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan pekerjaan;b. pada saat pekerjaan lebih cepat dari jadwal

pelaksanaan pekerjaan menggunakan indeksharga pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan;atau

c. Pada saat pekerjaan terlambat karena kesalahanPenyedia, penyesuaian harga satuan dan nilaikontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan padakontrak awal. Kontrak yang terlambatpelaksanaannya disebabkan oleh kesalahanPengguna diberlakukan penyesuaian hargaberdasarkan indeks harga sesuai jadwal realisasipekerjaan.

24.4 Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan olehPejabat Eselon I Satminkal terkait.

25.

Kerjasama

antara penyedia

dengan sub

penyedia

25.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia

harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebihdahulu oleh PPK.

25.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagianpekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

25.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan subpenyedia harus mengacu kepada harga yangtercantum dalam Kontrak serta menganut prinsipkesetaraan.


22/35

PPK

PT. / CV.

26. Personil

Konsultan dan

Subkonsultan

26.1 Umuma. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai

dengan kualifikasi dan pengalaman yangditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan(apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali ataspersetujuan tertulis PPK.

c. Penggantian personil inti dan/atau peralatandilakukan oleh penyedia dengan mengajukanpermohonan terlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerjaPersonil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yangdiusulkan beserta alasan perubahan.

d. PPK dapat menilai dan menyetujuipenempatan/penggantian personil inti menurutkualifikasi yang dibutuhkan.

e.

Jika PPK menilai bahwa Personil Inti :1) tidak mampu atau tidak dapat melakukanpekerjaan dengan baik

2) berkelakuan tidak baik; atau3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi

tugasnyamaka penyedia berkewajiban untuk menyediakanpengganti dan menjamin personil inti tersebutmeninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh)hari kalender sejak diminta oleh PPK.

f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatanperlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban

untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil intidan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biayatambahan apapun.

26.2 Personil Intia.

nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasiminimum, perkiraan waktu pelaksanaandilampirkan dalam Lampiran SSKK;

b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaanpersonil akan dibuat oleh penyedia melaluipemberitahuan secara tertulis kepada PPK;

c.

jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraanwaktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulisoleh para pihak.

26.3 Persetujuan PersonilPersonil inti dan subkonsultan yang telah disetujuioleh PPK harus memberikan data dirinya dan suratketerangan tidak mengidap penyakitberbahaya/menular (medical certificate ) sertaterdaftar atau tertera dalam daftar personaliapenyedia.


23/35

PPK

PT. / CV.

26.4 Waktu kerja dan lembura. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti

ditentukan dalam Lampiran SSKK; b.

waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke

Indonesia dihitung sejak kedatangannya diIndonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;c.

tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar ataspekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karenaperhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

27. Perubahan

Personil

27.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan olehpenyediaa. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil

dan/atau peralatan kepada PPK.b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian

personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.c. PPK meneliti permohonan perubahan personil

dan/atau peralatan, dengan ketentuan:1) menyetujui permohonan perubahan personil

dan/atau peralatan bila alasan yang diajukandianggap sesuai;

2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yangditawarkan, dan tidak menambah nilaikontrak. Untuk kontrak biaya satuan (timebased ), biaya langsung personil harusdisesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yangmenggantikan.

3)

menolak permohonan perubahan personildan/atau peralatan bila alasan yang diajukandianggap tidak sesuai.

d. untuk mengajukan permohonan penggantianpersonil, penyedia diwajibkan melampirkanriwayat hidup/pengalaman kerja personil yangdiusulkan dan disertai alasan penggantian personil

yang bersangkutan.e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian

personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantuPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

27.2

Penggantian personil penyedia atas perintah PPKa. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu

atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baikatau berkelakuan tidak baik, harus segeradilakukan perintah penggantian personil kepadapenyedia dengan kualifikasi keahlian personil yangsama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejakperintah penggantian personil, harus sudahmenerima personil pengganti dari penyedia.


24/35

PPK

PT. / CV.

28. Keterlambatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

28.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaianbukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahanatau kelalaian penyedia maka PPK dapatmenghentikan Kontrak dan menangguhkanpemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkanpembayaran.

28.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkanoleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPKdikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.

28.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasitidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakatioleh Para Pihak untuk diperpanjang.

28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini

adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dantanggal penyelesaian semua pekerjaan denganpenyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkandalam SPMK.

29.

Denda dan

Ganti Rugi

29.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakankepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakansanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karenaterjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantumdalam Kontrak.

29.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan adalah:a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian

kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabilakontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapatdinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuansistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterimaoleh PPK;

b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak,apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.

29.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atasketerlambatan pembayaran adalah sebesar bunga darinilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkantingkat suku bunga yang berlaku pada saat itumenurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapatdiberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

29.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalamhal sebagai berikut :a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang

dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;b. keterlambatan penerbitan SPP;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi

dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;d.

penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana


25/35

PPK

PT. / CV.

yang diperjanjikan dalam kontrak;e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia

untuk melakukan pengujian tambahan yangsetelah dilaksanakan pengujian ternyata tidakdiketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khususkontrak.

g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluarantambahan atau keterlambatan penyelesaianpekerjaan maka PPK berkewajiban untukmembayar ganti rugi dan/atau memberikanperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;

h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada

PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibatperistiwa kompensasi;i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya

dapat diberikan jika berdasarkan data penunjangdan perhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugiannyata akibat peristiwa kompensasi.

29.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugidiatur dalam SSKK.

30.

Keadaan Kahar 30.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi

diluar kehendak para pihak dan tidak dapatdiperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yangditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapatdipenuhi.

30.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-halmerugikan yang disebabkan oleh perbuatan ataukelalaian para pihak.

30.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyediamemberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kaharkepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinyaKeadaan Kahar, dengan menyertakan salinanpernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan olehpihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

30.4 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinyaKeadaan Kahar, para pihak dapat melakukankesepakatan, yang dituangkan dalam perubahanKontrak.

30.5

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaankahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas)


26/35

PPK

PT. / CV.

hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidakdikenakan sanksi.

31.

Laporan Hasil

Pekerjaan

31.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumensesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalamSSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebutdibuatkan tanda terima.

31.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan danpenilaian terhadap laporan dan dokumen yangdiserahkan oleh penyedia.

31.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasilpembahasan dan penilaian laporan.

31.4

Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyediaharus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK danmenyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

31.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yangtelah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), danmembuat berita acara serah terima laporan hasilperbaikan.

31.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan(hardcopy ) dan/atau file (softcopy ).

31.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi,desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain sertapiranti lunak yang dipersiapkan oleh penyediaberdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

31.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atauakhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkansemua dokumen tersebut beserta daftar rinciannyakepada PPK.

31.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiapdokumen dan piranti lunak tersebut setelahmendapatkan persetujuan PPK.

31.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akanmelakukan pengembangan terhadap piranti lunaktersebut dan untuk itu diperlukan lisensi makapenyedia harus mendapatkan persetujuan lebihdahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untukmendapatkan penggantian biaya atas pengembanganpiranti lunak tersebut.


27/35

PPK

PT. / CV.

31.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaandokumen dan piranti lunak tersebut di atas dikemudian hari diatur dalam SSKK.

32.

Penghentian

dan Pemutusan

Kontrak

32.1 Penghentian Kontrak:a.

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karenapekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar;

b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajibmembayar kepada penyedia sesuai dengan prestasipekerjaan yang telah dicapai; dan

c. PPK dengan pemberitahuan tertulis kepadapenyedia dapat memerintahkan penghentianKontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakankewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini.Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:

1)

alasan penghentian Kontrak; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhikewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu14 (empat belas) hari kerja setelahpemberitahuan diterima.

32.2 Pemutusan Kontrak:a. Oleh PPK:

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, PPK dapatmemutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuantertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal

sebagai berikut:1) penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya;2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja setelah diberitahu atau dalam jangkawaktu lain yang disetujui secara tertulis olehPPK;

3) penyedia berada dalam keadaan pailit;4) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat

melaksanakan bagian pokok pekerjaan JasaKonsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60(enam puluh) hari kalender;

5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaanakibat kesalahan penyedia sudah melampaui5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

6) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangandan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan

yang diputuskan oleh instansi yangberwenang; dan/atau

7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur,dugaan KKN dan/atau pelanggararanpersaingan usaha yang sehat dalam

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar olehinstansi yang berwenang.


28/35

PPK

PT. / CV.

b. Oleh penyedia:Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, penyedia dapatmemutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuantertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-halsebagai berikut:1) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran

tagihan angsuran sesuai dengan yangdisepakati sebagaimana tercantum dalamSSKK; atau

2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapatmelaksanakan bagian pokok pekerjaan JasaKonsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60(enam puluh) hari kalender.

c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karenakesalahan penyedia, maka:

1)

sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyediaatau Jaminan Uang Muka dicairkan;

2) penyedia membayar denda; dan/atau

3) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena

PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukanKKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha

yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, makaPPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan.

e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPKberkewajiban untuk melakukan pembayaransebagai berikut:1) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan

tanggal berlakunya pemutusan Kontrak; dan2) biaya langsung personil (termasuk biaya

demobilisasi) yang dikeluarkan oleh penyediasehubungan dengan pemutusan Kontrak.

33.

Penyelesaian

Pekerjaan

33.1 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabilaterdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajibmenyelesaikannya.

33.2

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKmenugaskan Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan.

33.3 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruhhasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dariPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

33.4 Membuat berita acara serah terima laporan akhir,setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.


29/35

PPK

PT. / CV.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

34. Hak dan

kewajiban PPK

34.1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia;

34.2

meminta laporan-laporan secara periodik mengenaipelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihakpenyedia;

34.3 membayar pekerjaan sesuai dengan harga yangtercantum dalam kontrak yang telah ditetapkankepada penyedia;

34.4 memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuankontrak;

34.5 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan olehPPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan olehpenyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyediaharus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuaidengan instruksi PPK.

35.

Hak dan

Kewajiban

Penyedia

35.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaansesuai dengan harga yang telah ditentukan dalamkontrak;

35.2

berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk saranadan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

35.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodikkepada pihak PPK;

35.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;

35.5

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukanuntuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihakPPK;

35.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwalpenyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalamkontrak;

35.7 penyedia harus mengambil langkah-langkah yangmemadai untuk melindungi lingkungan tempat kerjadan membatasi perusakan dan gangguan kepadamasyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan

penyedia;


30/35

PPK

PT. / CV.

35.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis sertamemenuhi kriteria teknik profesional dan melindungisecara efektif peralatan-peralatan, mesin, material

yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

35.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akanmemberitahukan kepada penyedia mengenaikebiasaan-kebiasaan setempat;

35.10 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak,penyedia dinyatakan tidak berwenang untukmelaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan

barang yang tidak sesuai dengan kontrak;

35.11 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidaklangsung melakukan kegiatan yang akanmenimbulkan pertentangan kepentingan (conflict ofinterest ) dengan kegiatan yang merupakan tugaspenyedia;

35.12 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenaihal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai denganhukum yang berlaku di Indonesia;

35.13

pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenaikewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya

yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian,sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan.Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia ataukuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakandokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1(satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;

35.14 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapatpersetujuan PPK meliputi :a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;b.

membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) caraseleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultanharus mendapat persetujuan tertulis sebelumpelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawabpenuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

35.15 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yangdisiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK:mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar,spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen

lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasamenjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah


31/35

PPK

PT. / CV.

pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harusmenyerahkan seluruh dokumen dan data pendukunglainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpansalinan dari dokumen-dokumen tersebut.

35.16

Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalahsebuah joint venture yang beranggotakan lebih darisatu penyedia, anggota joint venture tersebut memberikuasa kepada salah satu anggota joint venture untukbertindak dan mewakili hak-hak dan kewajibananggota penyedia lainnya terhadap PPK.

36. Asuransi Pihak penyedia mengasuransikan :

36.1 semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko

tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, sertapekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrakatas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidakdapat diduga;

36.2 pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempatkerjanya;

36.3 hal-hal lain yang ditentukan berkaitan denganasuransi.

37.

Usaha Mikro,

Usaha Kecil,

dan Koperasi

Kecil

37.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah PenyediaUsaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, makapekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia

yang ditunjuk dan dilarang diserahkan ataudisubkontrakkan kepada pihak lain.

37.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukanUsaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka:a. wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;

b. dalam melaksanakan kewajiban di atas, penyedia

terpilih tetap bertanggung-jawab penuh ataskeseluruhan pekerjaan tersebut;c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian

pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dand. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan

ketetapan di atas.

37.3 apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, makapenyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalamPeraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun2015 beserta petunjuk teknisnya.


32/35

PPK

PT. / CV.

D.

KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

38.

Itikad Baik 38.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat

dalam kontrak.

38.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjiandengan jujur tanpa menonjolkan kepentinganmasing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satupihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan

yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

38.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajibanuntuk bertindak dengan itikad baik sehubungandengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semualangkah yang diperlukan untuk memastikan

terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

39.

Pelaksanaan

Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yangmenghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindakwajar diantara mereka tanpa merugikan kepentingan satusama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaanKontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harusmengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasisituasi tersebut.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

40. Perdamaian 40.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semuaperselisihan yang timbul dari atau berhubungandengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atausetelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

40.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melaluimusyawarah untuk mufakat secara langsung antaraPara Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga

yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antaralain mediasi atau konsiliasi.

41.

Lembaga

Pemutus

Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaiantidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebutdapat dilakukan melalui;a. Arbitrase;b. alternatif penyelesaian sengketa; ataub. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


33/35

33

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A.

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK:U.P. : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

GRESIKAlamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 247, GresikTelepon : ............................Faksmili : ............................email : ............................

Penyedia:U.P. : ............................Alamat : ............................Telepon : ............................Faksmili : ............................email : ............................

B.

Wakil Sah Para

Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : Ir. Achmad Washil M.R, MT

Untuk Penyedia : ....................

C.

Tanggal Berlaku

Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak : ....................

D. Waktu

Penyelesaian

Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi iniadalah selama:1. Tahap Konsep rencana sampai dengan selesainya

Rencana detail : 6 (Enam) bulan2. Tahap masa pengawasan berkala: tidak ada pengawasan

berkala.

E. Tindakan

penyedia yang

mensyaratkan

persetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuanPPK adalah: -

F. Pelaporan Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak :1) Konsep Perencanaan,2) Pra - Rencana Teknis,3) Pengembangan Rencana,4) Rencana Detail,5) Dokumen Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis),6) Laporan Akhir Perencanaan

Semua detail laporan sesuai dengan KAK


34/35

PPK

PT. / CV.

G.

Serah Terima

Laporan Akhir

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untukpenyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi

H.

Pembatasan

Penggunaan

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen danpiranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansiini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk keperluanpenelitian dan riset

I. Tanggung Jawab

Profesi

Sesuai KAKUmur konstruksi bangunan direncanakan : 50 (lima puluh)tahun

Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasildesain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebutselesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkupdan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteriadesain awal.Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasildesain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupakeharusan menyusun kembali perencanaan dengan bebanbiaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabilatidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitamatau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

J.

Peralatan,

Material,

Personil dan

Fasilitas

PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas

berupa : -

K.

Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari APBDKabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016

L. Pembayaran

Uang Muka

Uang muka diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) darinilai Kontrak

M. Pembayaran

Prestasi

Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:termin.

2.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukandengan ketentuan sebagai berikut:

1) Termin 1, Tahap Konsep Rancangan

2) Termin 2, Tahap Pra-Rencana

3) Termin 3, Tahap Pengembangan

4) Termin 4, Tahap Rencana Detail

5) Termin 5, Tahap Laporan Akhir

10%

20%

20%

35%

15%


35/35

Pengecualian untuk produk perencanaan pada MasterplanKawasan Alun-alun Gresik, penyusunan gambar detail, EE

dan RKS tidak termasuk dalam syarat diatas. Perencanaanmasterplan Kawasan Alun-alun Gresik diakui dan diprogress 100% tanpa gambar detail, EE dan RKS

N. Batas akhir

waktu

penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP olehPPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapandokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima olehPPK.

O.

Dokumen yang

disyaratkan

untuk

mengajukan

tagihan

pembayaran

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :a. Daftar Hadir Personil2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk

mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :a.

Bukti pengeluaran perjalanan / tiketb.

Bukti Sewa kendaraanc. Berita Acara Serah Terima Produk ( laporan )d.

Bukti dokumentasi / foto kegiatane. Absensi pembahasan;f. Notulensi Pembahasan Rapat;

g. Dokumentasi / Foto kegiatan;h. Dokumen lain yang disyaratkan dalam KAK.

P. Pembayaran

Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiaphari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dariharga kontrak termasuk PPN untuk penyelesaian pekerjaanpada Tahap Konsep rencana sampai dengan selesainyaRencana detail

Q. Pembayaran

Ganti Rugi

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atasketerlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadapnilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkatsuku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapanBank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai

ketentuan dalam kontrak.

R.

Kompensasi -

S.

Penyelesaian

Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak,para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihantersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, makapara pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketamelalui arbitrase

02 rancangan kontrak

Documents