warkah al-basyar vol. ix edisi 07 th. 2010

Menyuarakan Risalah Agama untuk Keadilan

PENANGGUNG JAWAB KH. Husein Muhammad

REDAKTUR AHLI KH. Syarif Usman Yahya,

KH. A. Ibnu Ubaidillah SyathoriKH. A. Chozin Nasuha,

KH. Syakur Yasin, KH. Maman Imanulhaq,

KH. Wawan Arwani, Ny. Hj. Hamidah,

KH. Faqihuddin Abdul Kodir.

PEMIMPIN REDAKSI Marzuki Wahid

REDAKTUR PELAKSANA Alimah

DEWAN REDAKSI Nurul Huda SA, Roziqoh,

Alifatul Arifiati, Ali Mursyid, Satori, Rosidin, Obeng Nurosyid.

SETTING Lay-OUT an@nd

DISTRIBUTOR Ihabbudin, Lili, Jamal (Cirebon),

Fitrullah, Agus Idris, Masyithoh (Indramayu).

PENERBIT fahmina institute

Jl. Suratno No. 37 Cirebon Jawa Barat 45124

Telp./Fax. (0231) 203789,

WEBSITE http://www.fahmina.or.id

E-Mail [email protected],

[email protected]

PRINTING Teguh Gemilang

Vol. IX [edisi 07] tahun 2010

Warkah al-Basyar terbit tiap hari Jumat. Warkah al-Basyar

menerima tulisan dua halaman quarto satu spasi. Tema tulisan

seputar agama dan realitas kehidupan dengan perspektif

advokasi yang berbasiskan tradisi/khasanah pesantren.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengurangi substansi tulisan.

1

Calon TKI Diberi Paspor GratisIni kabar gembira bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak pergi ke luar negeri: mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus paspor. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM telah meng gratiskan pembuatan paspor tersebut.

Sudah hampir tiga bulan kita berada di tahun 2010, kita juga telah banyak

memperingati hari-hari be-sar nasional maupun interna-sional. Tiga di antaranya; Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) pada tanggal 15 Februari 2010, Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2010, ser-ta pada tanggal 9 Maret 2010 lalu kita baru saja merayakan Hari Wanita Indonesia. Selain memperingati hari-hari besar tersebut, negara kita juga be-gitu rajin menjadi bagian dari sejumlah kesepakat an interna-

Refleksi Hari Perempuan Internasional;Bagaimana Tenaga Perempuan

Dihargai?Oleh Alimah*

Warkahal-BasyarVol. IX/2010

0712 Maret 2010 M/26 Robi’ul Awal 1431 H

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan

anak-anak Adam, Kami angkat mereka

di daratan dan di lautan. Kami beri

rizki dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan

yang sempurna atas kebanyakan makhluk

yang telah Kami ciptakan”.

(QS. al-Isra’ [17]: 70)



tional, seperti Konvensi Peng hapusan Se-gala Bentuk Diskriminasi terhadap Perem-puan atau Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sejak tanggal 13 September 1984, yang selanjutnya disebut sebagai negara pihak. Namun, kondisi perem-puan di negeri ini belum bisa dikatakan telah membaik.

Pekerjaan-pekerjaan reproduktif tan-pa imbalan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui secara ko-drati menjadi beban perempuan. Di selu-ruh dunia, perempuan masih melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduktif ini. Pe-kerjaan jenis ini diperlukan di setiap pen-juru dunia, tapi masih belum diberikan imbalan atau penghargaan selayaknya pekerjaan. Belum lagi persoalan perem-puan pekerja migran atau tenaga kerja wanita (TKW). Sudah bukan rahasia lagi, betapa banyak perempuan-perempuan Indonesia yang terpaksa menjadi pekerja tanpa dokumen resmi di negara-negara Timur Tengah dan sejumlah negara lain-nya. Para TKW sangat rentan menjadi korban tindak kejahatan, seperti pemerko-saan, penyiksaan, pemaksaan untuk bek-erja di luar batas kemanusiaan dan seter-usnya. Sementara pemerintah kita masih gagap menghadapinya.

Fenomena TKW yang rentan menjadi korban perdagangan manusia (trafiking), juga pernah diangkat dalam salah satu buku berjudul “Fiqh Anti Trafiking” (ter-bitan Fahmina, 2006, 142-150), yang ditulis oleh sejumlah aktifis pesantren di Cirebon dan Situbondo. Buku tersebut mencoba memotret fenomena trafiking –global dan lokal- disertai data dan fakta betapa dah-

syatnya kejahatan di wilayah ini. Dalam perspektif fiqh, kasus trafiking yang berke-dok pekerjaan merupakan pelanggaran dan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur-unsur eksploitasi, pe-malsuan, penipuan, dan kekerasan yang berakibat buruk pada martabat kemanu-siaan.

Dalam sebuah teks hadits Qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Al-lah SWT berfirman: “Ada tiga kelompok orang yang kelak di hari kiamat akan menjadi musuh-Ku; orang yang ber-sumpah atas nama-Ku lalu ber khianat, orang yang mem-p e r d a g a n g k a n orang yang merdeka, dan orang yang mem-pekerjakan se-seorang tetapi tidak memberi-kan upahnya ketika ia telah se-lesai menunaikan pekerjaannya”. (Shahih Bukhari No. 2227 dan 2270).

Pesan dan ancaman tersebut seharus-nya menjadi dorongan kuat untuk mence-gah segala bentuk tindakan yang meng-arah pada kejahatan trafiking, dan pada saat yang sama melakukan upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan bantu-an hukum terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan ini. Baik perlindungan yang praktis dibutuhkan langsung oleh korban. Selain itu memberikan perlin-dungan strategis dengan melahirkan ke-bijakan-kebijakan jangka panjang. Serta


Vol. IX [edisi 07] tahun 2010 3

memberikan jaminan seluruh warga dari segala kemungkinan yang menistakan ke-manusiaannya. Hanya dengan nurani dan kejujuran insya Allah semua problem TKI dan trafiking dapat diatasi.

Seharusnya, Nasib Perempuan Indonesia Lebih Baik

Seharusnya, nasib perempuan Indo-nesia lebih baik. Seperti yang sudah saya tulis di awal paragraf, tentang keikutser-taan Indonesia menjadi bagian dari kon-vensi penghapusan segala bentuk diskrim-

inasi terhadap perem-puan (CEDAW).

Bayangkan, sejak tanggal 13 Sep-tember 1984, ratifikasi suatu konvensi inter-nasional de ngan undang-undang ialah suatu per-janjian antar neg-ara (treaty) yang

menciptakan kewa-jiban dan akuntabilitas negara yang mera-tifikasinya.

Apabila ratifikasi sudah dilakukan, maka negara bersangkutan resmi menjadi peserta traktat, biasanya disebut sebagai state party (negara pihak atau negara peserta). Dengan meratifikasi konvensi melalui Undang-undang (UU), maka otomatis prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi dianggap sebagai hukum formal dan bagian hukum nasional. Indonesia terikat secara hukum dengan pasal-pasal dalam konvensi CEDAW dan wajib melaksanakannya.

Indonesia wajib memberikan laporan perkembangan secara regular tentang pelaksanaan konvensi CEDAW kepada Komite CEDAW PBB.

Sungguh bukan seberapa meriah kita merayakan hari-hari besar tersebut. Karena peringatan hari perempuan sedunia di negeri kita masih belum begitu kencang terdengar. Hanya sebagian perempuan Indonesia atau kalangan tertentu yang mengetahui hari perempuan tersebut. Sebagian besar perempuan tidak tahu sama sekali akan hari perempuan. Kerena memang yang biasa kita peringati adalah Hari Kartini dan Hari Ibu sebagai hari nasional.

Sedangkan untuk Hari Perempuan tidak pernah ada di kalender kita, meng-ingat hari tersebut adalah hari interna-sional. Tapi terlepas dari tidak adanya penanggalan hari perempuan di kalender kita, yang sebenarnya lebih penting ada-lah sejauh mana hasil jerih payah perem-puan pada abad ke -19 tersebut dalam memperjuangkan hak-haknya yang dapat dirasakan pada saat ini.

Oleh karena itu, hari perempuan internasional adalah hari untuk mengarahkan fokus dunia pada hal-hal di atas dan juga masalah-masalah perempuan lainnya. Pada hari ini, saatnya perempuan untuk membangun jaringan, menyusun strategi dan bergerak; tunjukkan keberadaan, suara, dan visi kita pada dunia. Melalui hari ini, kita juga harus bekerjasama dengan kaum laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (al-musawah bayna al-rijal wa an-nisa’).[]

*Alimah adalah alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah nyantri di Pondok Pesantren

Siti Fatimah Cirebon, sekarang bekerja untuk kemanusiaan di Fahmina-institute Cirebon.



4

Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat daripada budi pekerti yamg baik.

Dan sungguh allah membenci orang yang suka berkata keji, berucap kotor/jelek.

(Hr. At – Tirmidzi ))

Mutiara Hikmah

(Visijobs-News) - Ini kabar g e m b i r a bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak pergi ke luar negeri: mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus paspor. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM telah menggratiskan pembuatan paspor tersebut.

“Insya Allah selama saya jadi Menkum HAM akan saya pertahankan, karena ini meru-pakan hadiah bagi masyarakat Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri,” kata Men-kum HAM Patrialis Akbar dalam jumpa pers di Kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. “Untuk paspor nol rupiah. Tidak satu rupiah pun dipungut. Kalau di luar paspor itu dikutip PJTKI sendiri,” lanjutnya.

Menurut Patrialis, paspor gratis tersebut ten-tunya direkomendasikan oleh pe-

rusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Calon TKI tidak diperbolehkan untuk mengurus paspor secara sendiri-sendiri.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, program

baru ini mulai diluncurkan sejak 11 Januari 2010. Hingga kini, sudah ada

11.848 paspor gratis yang diberikan kepada calon TKI. Perinciannya 4.594 paspor TKI dikeluarkan oleh unit khusus di Tangerang, sedangkan sisanya dilakukan diberbagai kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

“Diperkirakan sebanyak 350.000 orang TKI dalam satu tahun yang akan datang digratiskan biaya paspornya. Jika dikenakan paspor 24 halaman Rp 50 ribu, maka dalam satu tahun beban TKI secara nasional ditanggung negara sebesar Rp 17,5 miliar,” paparnya.

Masih soal paspor, imbuhnya, saat ini masyarakat umum dapat membuat paspor lebih cepat. “Dari 7 hari menjadi 4 hari kerja,” ujarnya. (prs/PRS/dtc)

Sumber: Detik.com

Calon TKI Diberi Paspor Gratis

warkah al-basyar vol. ix edisi 07 th. 2010

Documents