upaya keberatan dalam proses penyelesaian...
TRANSCRIPT
UPAYA KEBERATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERSAINGAN USAHA
(studi kasus putusan No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY
Perkara Persekongkolan Tender)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
Dian Bahtiar
NIM: 11140480000041
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2018 M
i
UPAYA KEBERATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERSAINGAN USAHA
(studi kasus putusan No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY
Perkara Persekongkolan Tender)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
Dian Bahtiar
NIM: 11140480000041
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2018 M
v
ABSTRAK
Dian Bahtiar. NIM 11140480000041. UPAYA KEBERATAN DALAMPROSES PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (studi kasusputusan No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY perkara Persekongkolan Tender).Program Studi Ilmu Hukum, Kosentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah danHukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/ 2018 M. XIII+70 halaman+ 3 halaman Daftar Pustaka+ Lampiran.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses upayakeberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan Negeri menurut Undang-undangNo 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat dan di hubungkan dengan Peraturan pelaksananya, yakni PeraturanKomisi No 1 Tahun 2010 Tentang tatacara dan Penanganan Perkara PersainganUsaha, dan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005 Tentang Tata CaraPengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dengan dihubungnkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 225/ Pdt. G/2009/ PN. SBY perkara Persekongkolan Tender. Untuk dilihat apakahpenangan perkara ini telah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak?.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan libraryreasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan jurnal, serta yang berkaitan dengan judulskripsi ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses upaya hukum berupa upayakeberatan terhadap putusan KPPU tidak semudah dilaksanakan sesuai peraturanperundang-undangan, karena selain penegak hukum yang membutuhkan kordinasidan kesepakatan yang baik dalam menangani perkara persaingan usaha, jugaterdapat casenorm (kecacatan norma), yakni yang terdapat dalam PeraturanMahkamah Agung No 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya HukumKeberatan Terhadap Putusan KPPU. Karena selain KPPU berwenang sebagailembaga yang memutus perkara juga sebagai pihak termohon ketika diajukannyaupaya hukum keberatan oleh pelaku usaha di Pengadilan Negeri, dan juga ketikadibutuhkannya fakta baru, maka Majelis Hakim melalui putusan selanyamemerintahkan KPPU untuk dilaksanakannya pemeriksaan tambahan denganbatas waktu yang singkat.
Kata kunci: upaya kebaratan, Pengadilan Negeri, Putusan Sela, KPPU.Pembimbing : Dr. Burhanuddin Yusuf, MM., MA.Daftar Pustaka : Tahun 1979 Sampai Tahun 2017.
vi
KATA PENGANTAR
یم ح الر ن م ح الر هللا م بس
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang hanya dengan
hidayah dan nikmat dari-Nya lah skripsi peneliti yang berjudul “UPAYA
KEBERATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERSAINGAN (studi kasus putusan No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY Perkara
Persekongkolan Tender)” dapat terselesaikan dengan baik . ini merupakan salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat serta
salam semoga selalu tercurahkan pada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga,
sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.
Tidak mudah bagi peneliti untuk membuat karya seperti ini dikarenakan
berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun hal ini peneliti jadikan motivasi
rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Selesainya penelitian ini tidak
terlepas dari elaborasi keilmuan yang peneliti dapatkan dari kontribusi banyak
pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin sampaikan setulus hati
ucapan terimakasih kepada yang terhormat:
1. Dr.Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ramah dan terbuka
untuk Peneliti dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris
Program Studi Ilmu Hukum yang selalu membantu Peneliti untuk
kepentingan perkuliahan dan penelitian skripsi.
3. Dr. Burhanuddin Yusuf, M.M., M.A. Dosen Pembimbing yang dengan sabar
telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan masukan serta persetujuan
terhadap skripsi ini dan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimaksih
banyak atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, dan perhatiannya kepada
Peneliti, semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau.
vii
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah bersedia memberikan
data dan juga wawancara untuk kepentingan penulisan skripsi ini.
5. Pimpinan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Pimpipinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memudahkan peneliti dalam mencari
informasi berupa buku-buku serta penelitian selama proses penulisan skripsi
ini.
6. Semua pihak yang membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang
tidak dapat Peneliti sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT
memberikan berkah serta karunia dan membalas kebaikan mereka, amiin yaa
raball allamin.
Akhirnya Peneliti mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-
besarnya apabila ada kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang membuat
tidak berkenan bagi pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua
pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Sekian
terimakasih.
Wassalamualaikum.wr.wb
Jakarta, 17 Juli 2018
Dian Bahtiar
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI............................. iii
LEMBAR PERNYATAAN............................................................................. Vi
ABSTRAK........................................................................................................ V
KATA PENGANTAR...................................................................................... Vi
DAFTAR ISI..................................................................................................... Viii
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... Xi
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah................................................................. 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah........................ 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................... 9
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu.............................................. 9
E. Metode Penelitian…....................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan..................................................................... 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA HUKUM ACARA PERSAINGAN
USAHA............................................................................................... 17
A. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU.................................... 17
1. Pengertian Upaya Hukum..................................................... 17
2. Upaya Hukum dalam Penanganan Perkara Persaingan
Usaha..................................................................................... 17
B. Asas dan tujuan persaingan usaha................................................
C. Teori Kepastian Hukum...............................................................
D. Tugas dan Kewenangan KPPU dalam Penegakan Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia......................................................
1. Pengertian KPPU............................................................
2. Kewenangan KPPU...........................................................
3. Tugas KPPU...................................................................
4. Proses Penanganan Perkara Persaingan Usaha Oleh
24
26
29
29
31
33
ix
KPPU................................................................................ 35
BAB III PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN............................................
A. Putusan KPPU Perkara Nomor: 45/ KPPU-L/ 2008....................
1. Posita dalam putusan KPPU................................................
2. Pokok perkara.......................................................................
3. Pertimbangan Majelis Komisi..............................................
44
44
44
45
45
B. Prosedur Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU di
Pengadilan Negeri....................................................................... 48
C. Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Tidak Melalui Proses
Mediasi...................................................................................... 49
D. Tugas Pengadilan Negeri Dalam Menangani Upaya Hukum Keberatan
Atas Putusan KPPU............................................................................... 51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYANo.225/ Pdt/ G/ 2009/ PN. SBY................................. 55
A. Posisi kasus............................................................................... 55
B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan
Neegeri...................................................................................... 56
1. Tentang pengajuan upaya keberatan di Pengadilan Negeri
Surabaya.............................................................................. 57
C. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan
Negeri No. 225/Pdt.G/2009/ PN.SB......................................... 60
1. Tentang KPPU telah bertindak di luar ketentuan hukum
acara persaingan usaha........................................................ 60
2. Putusan KPPU No. 5/ KPPU-L/2009 tertanggal 12
Februari 2009 mengandung kekhilafan atau kekeliruan
yang nyata............................................................................ 61
3. Amar putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada
x
pemohon keberatan I, II dan III tidak beralasan hukum
dan bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum.................................................................. 62
BAB V PENUTUP............................................................................................ 64
A. Kesimpulan............................................................................................. 64
B. Rekomendasi........................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 67
LAMPIRAN
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Permohonan Wawancara
2. Transkip wawancara
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY
Tentang kasus persekongkolan tender pengadaan buku di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
4. Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal
melakukan penyelesaian Peraturan Mahkamah Agung salahan di bidang
hukum, yang mana peraturan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting
untuk mengatur dan memajukan perekonomian Indonesia dalam hal kegiatan
usaha yang sehat dan terus berkembang.
Hukum responsif tak memberikan kesempatan sedikitpun kepada para
pembentuknya untuk berkomplot dengan sekelompok manusia yang
mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Hukum responsif
menciptakan ruang bagi setiap individu untuk mengejar kebaikan-kebaikan
hidupnya. Semnagat kompetisi yang dilembagakan dalam hukum model ini
adalah semangat saling hormat-menghormati, semangat saling mendukung.1
Undang-Undang ini merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus baik
menyangkut hukum materiil maupun formil yang berkaitan dengan hukum
persaingan usaha.2 Dalam Undang-Undang ini diatur tentang tata cara
penanganan perkara, dan menciptakan proses acara baru dalam peradilan di
Indonesia yakni dalam bidang persaingan usaha. Undang-Undang ini
mencakup pengaturan seperti perjanjian yang dilarang yang meliputi oligopoli,
penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni,
imtegrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
Disamping itu juga mengenai kegiatan yang dilarang yang meliputi monopoli,
monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, serta posisi dominan yang
1Margarito Kamis “konsolidasi Moralitas Hukum dan Kekuasaan di Panggung NegaraDemokrasi Konstitusional;apa, mengapa dan bagaimana mewujudkannya”, Jurnal SekretariatNegara RI, XV (Februari, 2010), h.48.
2Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: SinarGrafika, 2013), h. 7.
2
diatur dalam bab V yang meliputi hal umum, jabatan rangkap, pemilikan
saham, penggabungan, peleburan, pengambilalihan. Undang-Undang ini juga
mengatur hal formil dalam hal penyelesaian perkara di Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) serta memberikan kewenangan kepada KPPU untuk
melakukan pemeriksaan, penuntutan, konsultasi, mengadili dan memutus
perkara. Dalam proses hukum tersebut KPPU memegang kewenangan tribunal
yakni KPPU memengang peran sebagai investigator (Investigative function),
dan pemutus (adjudication function).3
Disamping itu KPPU adalah badan yang bertugas mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjadikan KPPU
berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi, dan
pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksaan atas
dasar inisiatif dari KPPU, atau bahasa lainnya adalah KPPU memiliki dua
dua kewenangan, yakni kewenangan aktif dan pasif.4 Dalam melakukan
pemeriksaan atas dasar Pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini pelaku usaha
yang tida inisiatif KPPU ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan
perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan
diselidiki oleh KPPU sampai pada putusan KPPU. Hukum acara yang
dipergunakan untuk kasus persaingan usaha di KPPU ditentukan langsung
oleh KPPU berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 35 huruf f, yaitu peraturan KPPU atau peraturan
komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata cara penanganan perkara di
KPPU. Setelah KPPU mengeluarkan putusan, Undang-Undang juga
3Susanti Adi Nugroho, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” dalamLitigasi Persaingan Usaha (Tangerang: CFISEL, 2010), h. 178.
4Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha teori dan praktiknya diIndonesia(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.278.
3
memberikan alternative bagi pelaku usaha yang dikenakan putusan tersebut.
Terhadap keputusan tersebut terdapat tiga kemungkinan yakni:5
1. Pelaku usaha menerima putusan dari KPPU secara suka rela.
Pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara suka rela
melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku usaha dianggap
menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam
waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang untuk setuju terhadap
keputusan KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke
pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima
pemberitahuan tersebut.
2. Pelaku usaha menolak putusan KPPU
Pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan
keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam hal ini pelaku usaha yang tidak
setuju terhadap keputusan KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan
keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah
menerima pemberitahuan tersebut.
3. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak
melaksanakan
Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dan menolak melaksanakan
putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan putusan
tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dalam hal ini putusan KPPU sebagai bukti
permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
Hal ini upaya hukum keberatan atas putusan KPPU adalah salah satu
upaya hukum yang tersedia dapat diajukan oleh pelaku usaha, dan
merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima keputusan
KPPU. Bila upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU melalui
pengadilan dapat dianalogikan sebagai “pengadilan banding”, maka tahapan
pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU ini merupakan kesempatan bagi
5 Andi Fahmi Lubis, et. al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta:Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), h. 417
4
Pemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan
pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana
diputuskan oleh KPPU sekaligus memohon untuk dilakukan keputusan
tambahan terhadap putusan KPPU dan berkas perkara. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi
pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh
KPPU.
Upaya keberatan sendiri tidak ada dalam hukum acara di Indonesia.
Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim.
Dalam hukum acara perdata yang berdasar pada pengaturan kitab Herzien
Inlandsch Reglement (H.I.R) dikenal dua macam upaya hukum, yakni upaya
hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada azasnya, upaya hukum ini
menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut
dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(Uitvoerbaar bij voorraad ex. Pasal 180 (1) H.I.R), maka meskipun
diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus. Berbeda dengan
upaya hukum luar biasa, mengenai hal ini pada azasnya tidak
menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa ini meliputi perlawanan
pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Sehingga
dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak dikenal tentang upaya
keberatan6.
Tidak ada petunjuk dalam hal pelaksanaannya, bagaimana mekanisme
keberatan diajukan dan keterbatasan waktu seperti yang ditentukan dalam
Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka hal ini
pernah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara pengadilan
negeri yang satu dengan pengadilan yang lain, padahal pokok perkara
6 Andi Fahmi lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex(Jakarta: .Deutsche Gesellsohall for lechnischa Zusammenarbeul (GTZ), 2009) h. 334
5
yang dihadapi sama dan semuanya berpangkal pada putusan KPPU yang
sama7.
Keberadaan KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha di
Indonesia tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999
Tentang KPPU mengatur lebih lanjut mengenai keberadaan KPPU. Selain
itu peraturan yang berkaitan dengan KPPU adalah Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata
cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.8
Pada tanggal 18 Juli 2005 Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
yang mana dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mencabut Peraturan
Mahkamah Agung sebelumnya yang juga mengatur tentang tata cara
pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU juga yakni Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003. Dalam Per ini juga turan
Mahkamah Agung ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan Upaya
Keberatan dilakukan dengan menggunakan Hukum Acara Perdata kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Mahkamah Agung . Keberatan disini
didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai “upaya hukum bagi pelaku
usaha yang tidak menerima putusan KPPU”. Dalam pelaksanaan Upaya
hukum keberatan ini KPPU sebagai termohon keberatan kini diposisikan
sebagai salah satu pihak.
Dalam hal pemeriksaan tambahan dipandang perlu oleh majelis hakim,
maka majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan
KPPU melakukan pemeriksaan tambahan. Putusan sela memberiksan
7Susanti Adi Nugroho, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” dalamAbdul Hakim G. Nusantara et al. ed., Litigasi Persaingan Usaha (Tangerang: CFISEL,2010), h. 178.
8 Stefino Anggara, “Usaha Dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi PegawasPersaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman)”, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 1 (2009), h. 157.
6
kesempatan bagi pelaku usaha terlapor untuk mengajukan pembelaan
diri. Dalam hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha terlapor
untuk memperkuat memperkuat argumentasi bahwa ia tidak melakukan
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana
yang diputuskan oleh KPPU. Untuk itu, jika pelaku usaha terlapor
berkeinginan agar forum pemeriksaan tambahan dapat diselenggarakan,
maka permohonan keberatan harus jelas menyampaikan permohonan
kepada pengadilan negeri mengenai hal apa yang dimohonkan terlapor
wajib untuk menyatakan alasan kuat untuk yang menjelaskan
pertimbangan atau alasan mengapa diperlukan pemeriksaan tambahan.
Apabila pengadilan negeri menilai permohonan penyelenggaraan
pemeriksaan tambahan memiliki urgensi dan argumentasi yang kuat, maka
pengadilan negeri dapat mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan
KPPU untuk menyelenggarakan forum pemeriksaan tambahan.
Sebaliknya apabila pengadilan menilai bahwa permohonan pemeriksaan
tambahan tidak mempunyai landasan yang kuat, maka permohonan
pemeriksaaan tambahan akan ditolak oleh majelis hakim.
Pengadilan merupakan pihak yang perlu mendapat kejelasan atas
putusan KPPU dan berkas perkara. Karena itu seyogyanya pengadilan
negeri menyebutkan dengan jelas dan terperinci ,mengenai hal apa saja
yang masih belum jelas baginya dalam berkas perkara dan putusan KPPU.
untuk itu, dalam putusan sela yang ditujukan kepada KPPU, pengadilan
negeri harus mencantumkan materi apa saja yang harus ditinjau kembali,
bukti-bukti apa saja yang harus diperiksa kembali, atau argumentasi pelaku
usaha terlapor apa saja yang harus dipertimbangkan kembali berikut jangka
waktu pemeriksaan. Apabila pengadilan negeri mengeluarkan putusan sela
dengan tidak menyebutkan secara jelas hal apa yang perlu dilakukan
untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh KPPU.
Perlu dipahami disini bahwa dalam hal menurut hakim perlu dilakukan
pemeriksaan tambahan, maka hakim akan memerintahkan KPPU untuk
7
melakukan pemeriksaan tambahan. Sementara KPPU dalam hal ini telah
berposisi sebagai salah satu pihak dalam upaya hukum keberatan yakni
sebagai termohon. Akan menjadi tanda tanya adalah apakah keadaan
dimana KPPU sebagai pelaku pemeriksa tambahan sudah sesuai dengan
asas “equality under the law” mengingat KPPU adalah salah satu pihak
yang berperkara dalam tingkat keberatan di pengadilan negeri.
Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan Terhadap Putusan Kppu Mahkamah Agung Republik Indonesia,
yang menyatakan bahwa “ pemeriksaan keberatan dilakukan hanya hanya
atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2”. Maka dalam hal ini penanganan perkara hanya mengacu pada
putusan KPPU dan berkas lainnya, sehingga tidak ada lagi gelar perkara
untuk mencari fakta.
Permasalaahan ini sangat penting untuk dibahas dan diselesaikan,
walaupun dengan pembahasan akademik. sangat merugikan baik pihak pelaku
usaha lain maupun pemerintah itu sendiri maka Peneliti sangat termotivasi
untuk mengakaji, meneliti dan membahas permasalaahan ini dijadikan sebagai
obyek penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Keberatan
dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Kasus
Putusan No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. S PerkaraY Persekongkolan Tender)”.
B. Identifikasi , Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dalam peneletian tentang tindak pelanggaran persekongkolan
tender sebagaimana dalam kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.225/Pdt.G/2009/ PN.SBY
mencakup permasalahan yang sangat kompleks. Yakni dapat Peneliti rinci
pokok permasalahannya:
a. Tentang afiliasi suatu perusahaan sebagai faktor utama terjadinya
persekongkolan tender.
b. Belum adanya prosedur hukum acara persaingan usaha yang jelas.
8
c. Kurangnya kordinasi yang jelas tentang pemeriksaan tambahan oleh
KPPU atas perintah Pengadilan Negeri.
d. Ketika upaya keberatan telah di ajukan oleh Pelaku Usaha, maka KPPU
adalah menjadi pihak terlapor atas upaya keberatan tersebut, dan
menjadi permasalahan adalah pertimbangan hakim Pengadilan negeri
berdasarkan putusan KPPU, sehingga ketika adanya pemeriksaan
tambahan akan mempengaruhi subyektifitas KPPU atas hasil
pemeriksaan tambahan yang akan diberikan kepada Hakim Pengadilan
negeri.
Beberapa permasalahan yang dapat penulis rincikan, maka Peneliti
perlu adanya pemfokusan penelitian dengan fokus suatu permasalahan.
Sehingga adanya kejelasan dan tidak meluasnya pembahasan. Dan juga
akan lebih efektif waktu yang dibutuhkan untuk meneliti suatu
permalahan ini.
2. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, Peneliti
membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasanya lebih jelas
dan terarah sesuai dengan yang diharapkan Peneliti.
Dari beberapa pokok permasalahan yang telah Peneliti sebutkan dalam
suatu identifikasi masalah, maka Peneliti terfokus untuk meneliti dan
membahas beberapa permasalahan yang akan di jadikan pokok pembahasan
dalam skripsi, yakni mengenai upaya keberatan oleh pelaku usaha terhadap
putusan KPPU, dan .pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh KPPU atas
perintah ketua Pengadilan negeri .
Jjuga Peneliti berfokus pada penelitian studi kasus persekongkolan tender
dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.225/Pdt.G/2009/ PN.SBY
yang menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Rumusan masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah
sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa
9
pokok permasalahan penelitian ini adalah KPPU dijadikan sebagai pihak pada
proses keberatan yang di ajukan oleh pelaku usaha, yakni sebagai termohon.
Dan tidak adanya ketidakpastian pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh
KPPU atas perintah ketua Pengadilan Negeri, dengan dasar KPPU sebagai
pihak termohon, sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
Terhadap Putusan Kppu. maka rumusan permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Apa upaya hukum keberatan atas putusan KPPU menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999?
b. Apa penerapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 225/Pdt.G/2009/
PN.SBY?
c. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 225/Pdt.G/2009/
PN.SBY?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian ini dalam penulisan skripsi yakni:
a. untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dalam prosedur upaya keberatan di Pengadilan Negeri.
b. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
225/Pdt.G/2009/ PN.SBY.
c. Untuk mencari kebenaran kesesuaian pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri dalam memutus upaya keberatan dari pihak pemohon
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.225/Pdt.G/2009/ PN.SBY.
2. Manfaat Penelitian ini yakni:
a. memberikan sumbangan pikiran bagi keilmuan khususnya bagi ilmu
hukum persaingan usaha.
10
b. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
terhadap upaya-upaya penegakkan terhadap persaingan usaha yang baik
dan berkeadilan.
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Untuk menghindari kesamaan pada penulisan skripsi ini dengan penelitian
tentang hukum perbankan dan hukum pajak lainnya, mka penulis melakukan
penelusuran terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu, diantaranya
penelitian-penelitian tersebut yakni:
Penelitian yang terkait dengan skripsi ini berjudul “Disparitas Putusan
Sanski Denda Pada Persekongkolan Tender (Studi Putusan MA Perkara Nomor
118 K/ Pdt.Sus-KPPU/ 2013)”, yang disusun oleh Narenda Putra, mahasiswa
program studi ilmu hukum kosentrasi hukum bisnis UIN Jakarta. Skripsi
tersebut memberikan penjelasan mengenai kewenangan majlis Komisi
Pengawas Persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga pemerintah yang salah
satu kewenangannya adalah menghukum dan memberikan putusan terhadap
pelaku usaha yang telah melakukan persekongkolan tender. Dan putusannya
pun bersifat sanksi baik berupa denda maupun sanksi administratif, sehingga
kepastian dan kekuatan hukumnya pun belum dapat dieksekusi secara
baik.karena tidak ada lembaga eksekusi Putusan KPPU.
Buku yang berjudul “Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia”, yang
disusn oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H, yang telah diterbitkan oleh Sinar
Grafika, tahun 2013. Buku ini terfokuskan pada pembahsan tentang tata cara
penanganan perkara persaingan usaha, dan memberikan penjelesan perbedaan
antara tata cara penanganan perkara di KPPU dengan di Pengadilan Negeri
pada umumnya.
Selain buku, penelitian yang memiliki kesamaan yakni Jurnal yang disusun
oleh praktisi KPPU, Erwin Syahril, yang berjudul “upaya mencegah
persekongkolan tender pada belanja barang dan modal pemerintarh”. Jurnal ini
dalam penelitiannnya menitikberatkan kepada dampak yang terjadi dari
11
persekongkolan tender, yakni collusive tender berpotensi terjadi pada belanja
barang dan modal pemerintah.
Sebagai pertimbangan sekaligus pembeda, penelitian yang diangkat adalah
cakupan pembahasan skripsi yang lebih fokus pada sistematika upaya
keberatan putusan KPPU di Pengadilan Negeri oleh KPPU atas perintah ketua
Pengadilan Negeri tentang perkara persekongkolan tender.
E. Metode Penelitian
Peneliti memperhatikan metode penulisan penelitian dengan
berpedoman pada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta 2017. Ada beberapa hal tentang
metode yang akan di paparkan, yakni:
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan normatif-doktriner, dengan
dasar penelitian norma-norma dasar peraturan perundang-undangan.
Untuk lebih tepat dan jelas dalam mengupas teori-teori terkait
dengan judul yang diangkat, maka peneliti memekai beberapa bentuk
pendekatan, diantaranya:
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Dengan pendekatan perundang-undangan ini, penulis dapat
mengupas permasalahan dengan menggunakan berbagai peraturan
yang berlaku di Indonesia, yakni yang berkaitan dengan
persekongkolan tender, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
PERKOM Nomor 1 Tahun 2010 Tentang pedoman Pasal 22
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Persekongkolan Tender, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
Terhadap Putusan KPPU dsb.
b. Pendekatan kasus (case approach)
Dengan pendekatan kasus, penulis dapat mengetahui
penerapan peraturan yang berkaitan dengan larangan persekongkolan
12
tender dalam suatu putusan pengadilan, dalam hal ini penulis
mengkaji pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.225/Pdt.G/2009/ PN.SBY. Yang telah memiliki kekuatan hukum
yang tetap atas upaya keberatan (banding) yang diajukan oleh pihak
pemohon agar dapat di analisis, baik pada posisi perkara,
pertimbangan hakim maupun isi putusannya.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif,
yang menjelaskan permasalahan hukum acara persaingan usaha di
Indonesia dengan dasar meneliti beberapa dokumen. Baik berupa
peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal.
3.Data Penelitian
Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah:
a. Data Primer
Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
data hasil wawancara dengan Ketua Komisiaris Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, yang berkaitan dengan upaya keberatan dan
pemeriksaan tambahan atas putusan KPPU.
b. Data Sekunder
Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan,
menjadi tiga golongan, yaitu:
1) Sumber bahan hukum primer
Sumber bahan hukum primer yang di pergunakan ini
dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan hukum yang
mengikat9. Seperti Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, PERKOM (Peraturan Komisi) Nomor 2 Tahun 2010
Tentang pedoman Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun
9 Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (Jakarta: Prenada Media, 2012). h 14.
13
1999 Tentang Larangan Persekongkolan Tender dan juga
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan
KPPU. serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
2) Sumber bahan hukum sekunder
Sumber bahan hukum sekunder yang di pergunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang membahas atau
menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks,
jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai
macam referensi yang berkaitan dengan persaingan usaha dan
kekuasaan kehakiman.
3) Sumber bahan hukum tersier
Sumebr bahan hukum tersier yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan menunjang yang
menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder , berupa kamus-kamus hukum, media
internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta
buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai
tentang persaingan usaha dan kekuasaan kehakiman.
4. Sumber Data
Sumber data penelitian ini terdapat dua sumber, yakni:
a. Sumber data primer
Sumber data yang peneliti peroleh dari ketua komisioner KPPU
yakni Saidah Sakwan, M.A.
b. Sumber data sekunder
Sumber data pendukung lainnya untuk mendukung dalam
penelitian ini, peneliti mencari data berupa dokumen perundang-
undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata
14
Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan
KPPU, dan juga PERKOM (Peraturan Komisi) Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Persekongkolan Tender.
5. Metode dan Teknik pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis alat pengumpulan
data , yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau
interview.10Peneliti mencoba menggabungkan kedua alat
pengumpulan data tersebut dalam menganalisis suatu kasus yang
hendak dilakukan penelitian. Studi dokumen merupakan suatu alat
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan
menggunakan “content analisis”sedangkan wawancara digunakan
oleh Peneliti sebagai deskripsi tambahan yang mengeksplorasi dari
hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier diuaraikan dan dihubungkan
sedemikian rupa sehingga di tampilkan dalam penulisan yang lebih
sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
Adapun setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut
dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dengan mempergunakan
“content analyisis”.
6. Teknik Pengolahan Data Hasil Penelitian
Teknik pengolahan data yang sudah Peneliti peroleh maka
selanjutnya akan Peneliti olah untuk disusun-ulang dan akan
dikategorisasi tiap data yang sesuai dengan pokok permasalahan
penelitian, dalam hal ini mengenai upaya keberatan putusan KPPU
dan pemeriksaan tambahan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya.
10 Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta: UI press, 1986).h,21.
15
Penelitian ini berdasarkan jenis data kualitatif, sehingga proses
pengolahan data di mulai dengan melakukan pengkodean data, seperti
pengkodean tiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan persaingan usaha untuk selanjutnya dilakukan kategorisasi,
dan fragmentasi data. Pemilahan, pemilihan dan pemotongan data
dilakukan sesuai kebutuhan untuk penelitian yang berkaitan dengan
upaya keberatan putusan KPPU di Pengadilan Negeri dan
pemeriksaan tambahan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
7. Metode Analisis Data
Berdasarkan jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, maka
model analisis yang Peneliti gunakan adalah model analisis
hermeneutik dan analisis wacana. Dengan berdasarkan dua aspek
penting, yaitu data dokumen peraturan perundang-undangan mengenai
persaingan usaha sesuai berdasarkan historis dan sosiologis di
berlakukakannya peraturan tersebut.
F. Sistematika penulisan
Adapun dalam penulisan proposal skripsi ini, peneliti membaginya
kedalam lima bab sebagai berikut:
BAB 1: PENDAHULUAN
Dalam bab 1 ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang
permasalahan, Identifikasi Masalah dan Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan
(review) Kajian Studi Terdahulu, Kerangka Teori dan
Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar
Pustaka Sementara.
BAB II: KAJIAN PUSTAKA HUKUM ACARA PERSAINGA USAHA
Dalam bab 2 ini terdiri dari uraian yang menjelaskan kajian
konspetual yang merupakan dasar dari penjelasan tentang upaya
keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU, dan mengenai
pemeriksaan tambahan oleh KPPU atas perintah pengadilan
negeri.
16
BAB III: PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
PERKARA NOMOR: 45/ KPPU-L/ 2008
Dalam bab 3 ini terdiri dari uraian mengenai asas kewenangan
pengadilan negeri yang menangani perkara karena upaya
keberatan atas putusan KPPU serta pengkordinasian yang baik
dalam pemeriksaan tambahan oleh KPPU atas perintah
pemgadilan negeri, dengan ditetapkannya putusan sela.
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
No.225/ Pdt/ G/ 2009/ PN. SBY
Dalam bab 4 ini terdiri dari uraian hasil analisis yang
dikembangkan serta berkaitan dengan teori pada Bab 2 dan Bab
3. Kemudian analisis atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.225/Pdt.G/2009/ PN.SBY. Dikaitkan dengan dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam
menangani perkara perkara persekongkolan tender atas upaya
keberatan dari Putusan KPPU dan diadakannya pemeriksaan
tambahan.
BAB V: PENUTUP
Dalam bab 5 ini Peneliti akan menyimpulkan materi karya
ilmiah dari pokok Permasalahan dan memberikan kesimpulan
dan rekomendasi yang berguna bagi negara Indonesia,
Lembaga atau instansi terkait serta masyarakat luas.
17
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU
1. Pengertian Upaya Hukum
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-
Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk
melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas
dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang
diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang
manusia yang dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah
memutuskan atau memihak salah satu pihak.11
2. Upaya Hukum dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha
upaya hukum dalam penanganan perkara persaingan usaha ada beberapa
tahapan yakni:
a. Banding atau Upaya keberatan
Dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha diatur
mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha.
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pada
Ayat: (2) “Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”1. Dan pada
Ayat (3) “Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan
sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) dianggap menerima
putusan komisi”.12
Dengan demikian pengaturan pada Ayat (2) merupakan
pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
pelaku usaha yang tidak puas terhadap apa yang telah diputuskan
11 www.djkn.kemenkeu.go.id. Diakes pada tanggal 5 Juli 2018.
12 Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h. 59
18
oleh KPPU, dan pada Ayat (3) adalah pengaturan tentang waktu
putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai tata cara
pengajuan upaya hukum ini diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005. Disamping upaya hukum
ini, apabila para pihak merasa keberatan terhadap putusan
Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada
Mahkamah Agung. Apabila para pihak masih merasa keberatan
terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat
dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Dasar
hukum upaya hukum luar biasa dapat kita temukan di Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang- Undang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah
Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung.
Putusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (not final
and binding). Sehingga apabila, terlapor (pelaku usaha) yang tidak
puas terhadap putusan KPPU. mereka berhak untuk mengajukan
keberatan melalui pengadilan negeri. Pengadilan Negeri
merupakan lembaga negara yang berwenang dalam memeriksa
perkara persaingan usaha dalam upaya keberatan atas putusan
KPPU. Kewenangan ini baru didapatkan apabila suatu perkara
yang diterima terlapor (pelaku usaha) dirasa tidak adil dan
diajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Keberatan
terhadap putusan KPPU ini diajukan oleh terlapor (pelaku usaha)
di pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum terlapor artinya
terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan
mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri di wilayah
19
kedudukan hukum terlapor.13
Mahkmah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang
peradilan dijajarannya mengeluarkan peraturan suatu peraturan
mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap
putusan KPPU pada tanggal 12 Agustus 2003 yakni Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2003. Namun
pengaturan dalam peraturan tersebut dianggap sudah tidak
memadai sehingga diperbarui kembali melalui Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap
Putusan KPPU yang sekaligus mencabut keberlakuan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan ini Berisikan
6 Bab dan terdiri dari 10 pasal. Peraturan Mahkamah Agung ini
dibuat dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan
menganai hal yang selama ini tidak mendapatkan penjelasan dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian dengan
berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan akan
dapat menyelesaikan beberapa masalah yang menyangkut proses
dalam proses beracara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan negeri mempunyai
waktu selama 30 hari untuk memberikan putusannya.
Pihak yang keberatan, baik komisi maupun terlapor dapat
menggunakan upaya akhir terhadap putusan pengadilan Negeri
dalam 14 hari untuk memutuskan mengajukan kasasi atau tidak.
Mahkamah agung disini mempunyai waktu selama 30 hari untuk
memutuskan putusan kasasinya.
Dalam hal diambilnya langkah mengajukan Upaya Hukum
Keberatan atas putusan KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tidak menentukan hukum acara apa yang dipakai oleh
13 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: SinarGrafika, 2012). H. 172
20
Pengadilan Negeri untuk memeriksa keberatan pelaku usaha.
Permasalahan ini lama tidak terjawab secara pasti sebelum
diberlakukannya Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Nomor 1
Tahun 2003.14 Setelah keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung
ini, kekosongan hukum terhadap hal ini terisi. Pada Pasal 8
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 menentukan
bahwa hukum acara perdata yang diterapkan terhadap Pengadilan
Negeri, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Mahkamah
Agung 1 Tahun 2003. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2003 diperbarui pengaturannya dalam Peraturan
Mahkamah Agung 3 Tahun 2005 sedangkan pengaturan hukum
acara perdata adalah yang digunakan dalam pemeriksaan di
Pengadilan Negeri masih dimuat dalam pengaturan Pasal 8.
Dalam pengaturan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 1999 diatur bahwa putusan atau penetapan KPPU
mengenai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
bukanlah termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung 1
Tahun 2003 pernah terjadi dalam perkara No. 03/KPPU-I/2002,
para pelaku usaha terlapor berkeberatan terhadap putusan KPPU
sehingga menggugat KPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan
dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dijatuhkan
putusan yang membatalkan keputusan KPPU tersebut. Setelah
Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, ditegaskan dalam Pasal 3
14 Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada:2005), h. 83.
21
bahwa putusan KPPU tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara. Upaya hukum mengenai putusan KPPU
hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Mengenai pengaturan
tentang hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang memperbarui
pengaturan Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2003.
b. Kasasi
Dalam hal para pihak baik KPPU ataupun pelaku usaha merasa
berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam upaya
keberatan atas putusan KPPU, maka pihaknya dapat mengajukan
upaya hukum kasasi. Upaya kasasi dapat diajukan ke Mahkamah
Agung dalam kurun waktu 14 hari semenjak diterimanya putusan
keberatan dari Pengadilan Negeri. Namun kasasi disini memiliki
sedikit perbedaan dengan kasasi yang dilakukan dalam hukum acara
perdata biasa yang harus melewati terlebih dahulu tahap pemeriksaan
banding di Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung mempunyai tugas
untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi tersebut
dalam kurun waktu 30 hari semenjak permohonan kasasi telah
diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan kasasi,
Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan
pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan :
1) Tidak berwenang atau kewenangan yang melampaui batas.
2) Penerapan hukum yang salah atau melanggar hukum yang berlaku.
Lalai dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu
dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Karena pada dasarnya objek kasasi dalam peraturan perundang-
undangan umumnya, menyatakan bahwa hanya putusan pengadilan
yang bisa dimintakan kasasi. Ini merjuk pada putusan dari pengadilan
22
negeri.15
c. Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa atau
mementahkan kembali suatu putusan (baik dalam tingkat Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, Maupun Mahkamah Agung) yang telah
berkekuatan hukum tetap (Inkracht).16 Dasar untuk mengajukan upaya
hukum ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang- Undang 14 Tahun
1985 telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali melalui oleh
pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung. Didalam Pasal 67 menyebutkan syarat-
syarat untuk dilakukan peninjauan kembali antara lain:
1) Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau
didasarkan pada bukti-bukti yang ternyata palsu;
2) Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3) Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari
pada yang dituntut;
4) Bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-
15 Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. (Jakarta: Lembaga Kajian danAdvokasi untuk Independensi Peradilan. 2012), h. 325.
16 Darwan Prints, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2002), h.142.
23
sebabnya;
5) Pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar
yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6) Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.
d. Pelaksanaan Putusan
Terdapat dua golongan putusan yakni, putusan sela dan putusan
akhir.38 Dalam hal ini yang akan dibahas dalam penulisan adalah tentang
putusan akhir. Putusan menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan,
yaitu:17
1) Putusan Declaratoir.
Putusan Declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan,
menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A
adalah anak angkat yag sah dari X dan Y, atau bahwa A, B,dan C
adalah ahli waris dari almarhum Z.
2) Putusan Constitutif.
Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan
hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya
adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh
pailit.
3) Putusan Condemnatoir.
Putusan Condemnatoir adalah putusan yang berisikan penghukuman.
Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan
sebidang tanah berikut bangunan rumahnya. Atau tergugat dihukum
untuk membayar hutangnya. Sedangkan Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri dalam Upaya Hukum Keberatan atas putusan
17 Sukarmi, Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal PersainganUsaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha.ed 7-Tahun 2012, h. 2
24
KPPU dapat berupa:
a) Menguatkan Putusan KPPU.
Pengadilan Negeri dalam memeriksa Upaya Keberatan atas
Putusan KPPU berpendapat bahwa majelis KPPU telah benar
dalam memeriksa perkara, baik berkenaan dengan fakta maupun
penerapan hukumnya sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri
sependapat dengan putusan majelis KPPU. Putusan Pengadilan
Negeri yang menguatkan putusan majelis KPPU tidak merubah
terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU.
b) Membatalkan Putusan KPPU.
Apabila PengadilanNegeri berpendapat bahwa Majelis KPPU
telah salah dalam memeriksa perkara, atau pelaku usaha tidak
terbukti melakukan pelanggaran terhadap pengaturan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Pengadilan Negeri dapat
membatalkan putusan majelis komisi. Dalam hal ini maka putusan
yang telah dijatuhakn oleh majelis KPPU dianggap tidak pernah
ada.
c) Membuat Putusan Sendiri.
Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk membuat
putusan sendiri dalam menangani pekara keberatan. Putusan
Pegadilan negeri dapat berupa menguatkan sebagian putusan
KPPU, sedangkan isi putusan yang selebihnya dibatalkan.
B. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha
Guna memahami makna suatu aturan perundang-undangan, perlu
disimak terlebih dahulu apa asas dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Asas
dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-
norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya pemahaman
terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan
mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan
dilakukan.
25
Asas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur
pada Pasal 2 bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan
kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan
keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan Asas demokrasi
ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang
lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat
ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi
ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Risalah
Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta
dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua Panitia Perancang UUD
menolak paham individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan
yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini ia mengikuti
ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan
Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran Neo- Romantisisme Jerman,
aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekses-ekses individualisme
Revolusi Perancis.18
Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:
1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan
pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
18 Lihat Risalah Sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)tanggal 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945, Tim Penyunting: Saafroedin Sabar dkk., diterbitkan olehSekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992, dalam Johnny Ibrahim, Hukum PersainganUsaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Malang, Cetakankedua, 2007, h. 192.
26
Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan
(policy objectives) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-
negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan
umum (public interest) dan efisiensi ekonomi (economic efficiency).
Ternyata dua unsur penting tersebut (Pasal 3 (a)) juga merupakan bagian
dari tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan-tujuan
utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan bahwa
peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan
demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD
1945 Pasal 2 dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem
perekonomian yang efisien Pasal 3.
Mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai
dengan Pasal 3 huruf a dan b Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari
struktur ekonomi untuk tujuan perealisasian kesejahteraan nasional
menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada
sistem persaingan bebas dan adil dalam Pasal 3 huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian
kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan
pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di
sektor ekonomi.
Selaku asas dan tujuan, Pasal 2 dan 3 tidak memiliki relevansi
langsung terhadap pelaku usaha, karena kedua pasal tersebut tidak
menjatuhkan tuntutan konkrit terhadap perilaku pelaku usaha. Walaupun
demikian, kedua pasal tersebut harus digunakan dalam interpretasi dan
penerapan setiap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan sedemikian rupa
sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 tersebut dapat
dilaksanakan seefisien mungkin. Misalnya, sehubungan dengan
penerimaan dan jangkauan dari rule of reason dalam rangka ketentuan
27
tentang perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16), harus diperhatikan bahwa
Pasal 2 dan 3 tidak menetapkan tujuan-tujuan yang dilaksanakan dalam
bidang sumber daya manusia, kebijakan struktural dan perindustrian.19
C. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosiologi.20
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen,
dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus
dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.21
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)
dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan
19 Andi Fahmi Lubis, dkk. Hukum Persaingan Usaha, buku teks KPPU . edisi kedua(Jakarta: KPPU, 2017)h. 35.
20 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,(Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), h.59
21 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Kencana, Jakarta, 2008), h.158.
28
norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,
tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan
keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual
mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil
bukan sekedar hukum yang buruk.22
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu.23
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu
diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu
aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.24
Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang
22 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, 2009), h. 385.
23 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, ( Citra Aditya Bakti,Bandung,1999), h.23
24 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (TokoGunung Agung, Jakarta), 2002, h. 82-83
29
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-
sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav
Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang
tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian
hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan
dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.
Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu
nilai keadilan dan kebahagiaan.25
Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian
sesuai pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hak dan
kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran
dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan
kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang
melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan
dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu
perjanjian/kontrak sewa b menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat
perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan
maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan
sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang
menyewakan.
D. Tugas dan Kewenangan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan
Usaha di Indonesia
1. Pengertian KPPU
Definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijelaskan
dalam Pasal 1 butir 18 Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :
“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk
untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya
agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat Pengaturan pasal ini menjadi penegasan tujuan dari
dibentuknya KPPU sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (2)
30
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa KPPU sebagai
lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan
pemerintah serta pihak lain.26
Sedangkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1999
Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperjelas definisi
KPPU pada Pasal 1 Ayat (2) yakni: “Lembaga independen (non
struktural) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta
pihak lain.
Penegasan secara formal tentang pemerintah untuk tindak
mempengaruhi KPPU dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukan bahwa kebebasan
komisi yang dalam hal ini diakui oleh pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sangat penting.
KPPU mempunyai wewenang yang meliputi menyusun peraturan
pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membuat putusan yang
bersifat mengikat dan menjatuhkan hukuman atau saknsi terhadap para
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang- undang
ini. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU bertugas melakukan penilaian
terhadap segala bentuk perjanjian dan/atau bentuk usaha yang
mengarah pada pelanggaran pasal-pasal pada pengaturan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disamping itu KPPU juga bertugas
untuk memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan
usaha tidak sehat baik dengan cara diminta ataupun secara pro-aktif.
26 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha terori dan praktiknya diIndonesia.(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 276.
31
a. KPPU Bukan Satu-satunya Lembaga Yang Berwenang Menangani
Perkara Persaingan Usaha27
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjuk langsung KPPU
sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk
melakukan penanganan terhadap perkara persaingan usaha. Namun
terdapat institusi lain yang juga membantu KPPU dalam
menegakkan hukum persaingan usaha, karena dalam Pasal 45
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menunjuk pengadilan
negeri dan mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang
menangani perkara persaingan usaha. Disamping itu KPPU
bukanlah lembaga yang bisa berdiri sendiri akan tetapi KPPU
adalah lembaga yang tidak berdaya tanpa adanya lembaga lain yang
membantu KPPU. Dalam hal KPPU melakukan pemeriksaan
terhadap pelaku usaha atau pihak lain, pihak yang diperiksa dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diwajibkan untuk
menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Namun ketika pihak yang
diperiksa ini menolak untuk menyerahkan alat bukti tersebut, maka
KPPU disini tidak mempunyai upaya untuk melakukan upaya paksa
untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan tersebut. Dalam hal
seperti ini maka KPPU tidak akan dapat melakukannya sendiri dan
butuh bantuan penyidik untuk mendapatkan alat bukti tersebut.
KPPU juga diberikan wewenang dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 untuk menjatuhkan putusan terbukti atau
tidaknya seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun apabila pelaku
usaha disini merasa keberatan dengan putusan KPPU maka dapat
mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan
negeri dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-
27 Herber Sauter, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Praktice and UnfairBusiness Competititon, Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat. (Jakarta: Penerbit Katalis,2003), Cet 2, h. 369.
32
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila para pihak baik KPPU
ataupun pelaku usaha pada tahap ini masih tidak puas dengan
putusan pengadilan negeri maka terhadap putusan pengadilan
negeri disini dapat diajukan upaya hukum kasasi. Tata cara
pengajuan kasasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan final dan
tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sehingga para pihak
wajib menjalankan putusan Mahkamah Agung ini.
2. Kewenangan KPPU
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
75 Tahun 1999, KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan hal tersebut
kembali ditegaskan dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang menyatakan:
“Untuk megawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut
Komisi”.
Dalam melakukan pengawasan serta penegakan segala hal yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki
kewenangan yang diatur dalam Pasal 36. Kewenangan tersebut
meliputi:
a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang
adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan
usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
33
dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha.
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada
atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat.
e. Menghadirkan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang
ini.
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e,dan huruf , yang
tidak bersedia memenuhi panggilan dari KPPU.
h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan undang-undang ini.
i.. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti
lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
pelaku usaha lain atau masyarakat.
k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
l.. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha
yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
perundang- undangan ini.
m. Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif ini
dipertegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal
ini berarti bahwa KPPU dapat menetapkan ganti rugi bagi pihak yang
dirugikan dalam suatu kasus persaingan usaha. Namun demikian,
apabila KPPU tidak menetapkan atau memutuskan adanya suatu ganti
rugi maka berarti KPPU menilai hal tersebut tidak diperlukan.
34
Sehubungan dengan kewenangan KPPU menetapkan kerugian berikut
adalah beberapa permalasahan hukum yang terkait28.
3. Tugas KPPU
KPPU adalah lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang
eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentual
Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktik Monopili dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
dimaksud dengan Komisi Persaingan Usaha adalah “ Komisi yang
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usahanya agar tidak sehat.29
Atas dasar kewenangan yang besar tersebut maka dalam hal in KPPU
mempunyai amanat tugas yang meliputi:30
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
d. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Komisi.
e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.
28 Wahyuni Bahar, et.all, “ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 – Refleksi danRekomendasi”., pada Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation) Tangerang : Centrefor Finace, Investment and Securities Law (CFISEL), h. 42.
29 Susanti Adi Nugraha, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dala m teori danpraktek serta penerapan hukumnya (Jakarta: Kencana, 2012), h. 544.
30 Rai Mantili, Problematika Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam RangkaMenciptakan Kepastian Hukum. Pjih Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, h.8
35
f. Menyusun pedoman dan/ atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada
presiden dan dewan perwakilan rakyat.
h. Melihat kewenangan serta tugas KPPU tersebut, maka akan terlihat
bahwa KPPU Indonesia memiliki tugas yang hampir sama dengan
“KPPU” yang ada di negara lain. KPPU diberikan tugas yang
sangat besar karena tugas tersebut meliputi kewenangan eksekutif,
yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Sehingga dengan demikian
KPPU mempunyai multifungsi karena wewenangnya tersebut
KPPU bertindak sebagai Investigator,penyidik, pemeriksa,
penuntut, dan pemutus, serta konsultan. Akan tetapi, sebagaimana
dengan karakter yang khas dalam hukum persaingan maka KPPU
dikatakan sebagai lembaga quasi judicial yang artinya lembaga
penegak hukum yang mengawasi persaingan usaha.
Kewenangan KPPU sebagai konsultan adalah kewenangan
yang strategis karena KPPU juga turut andil dalam hal memberikan
saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan
keputusan suatu lembaga yang menyangkut kebijakan ekonomi.
Maka KPPU disini cukup berperan untuk menentukan kebijakan
pemerintah yang dapat dikatakan mengganggu jalannya proses
persaingan sebagaimana yang diamanatkan oleh 5 Tahun 1999.
Oleh sebab itu, pada kenyataannya KPPU menjadi badan
Independen yang memutus perkara persaingan walaupun KPPU
merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan sedemikian
besar, serta melekat pada suatu lembaga hukum, KPPU mempunyai
kewajiban untuk menjunjung tinggi asas-asas yang hidup dalam
peradilan yakni:
1. Asas praduga tak bersalah (presumption of Innocence)
Asas ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana dan
harus dihormati oleh semua penegak hukum, termasuk KPPU.
36
2. Prinsip kerahasiaan informasi
KPPU sendiri sebenarnya sudah mempunyai peraturan
mengenai prinsip kerahasiaan informasi atas perkara yang sedang
ditangani. Hal ini diatur dalam Keputusan KPPU Nomor
06/KPPU/KEP/XI/2000 tentang kode etik dan mekanisme kerja
KPPU (“Kode Etik KPPU”). Pada bagian V butir 4 kode etik
KPPU secara tegas dinyatakan bahwa anggota KPPU secara
tegas dinyatakan bahwa anggota KPPU dilarang untuk
memberikan berbagai informasi kepada publik yang dapat
mempengaruhi keputusan komisi atas suatu perkara yang sedang
ditanganinya. Dalam konteks ini, berbagai pernyataan atau
informasi KPPU kepada publik mengenai
Asas Audi Et Alteram Partem merupakan asas yang wajib
juga dijunjung tinggi oleh semua penegak hukum dalam
menjalankan kewenangannya. Karena pentingnya asas ini, maka
diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemeriksaan sidang,
kedua belah pihak wajib didengar secara seimbang. Kesempatan
untuk didengar wajib diberikan oleh pengadilan atau majelis
yang memimpin pemeriksaan tersebut sesuai dengan acuan
sebagaimana berikut:
Mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pembelaan,
merupakan hak yang diberiksan hukum kepada para pihak. Oleh
karena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam
proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh
mengesampingkannya. Secara proporsional kedua belah pihak
wajib didengar jika hal tersebut mereka minta.
4. Proses Penanganan Perkara Persaingan Usaha Oleh KPPU
Hukum Acara di KPPU telah diberlakukan sejak KPPU berdiri.
Hukum acara ini telah mengalami sekali perubahan dari SK Nomor
37
05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan
penanganan dugaan penyelenggaraan Terhadap Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 menjadi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun
2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang telah
berlaku efektif sejak tahun 2006. Terhadap peraturan tersebut kini
telah kembali diperbarui dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.31
Pada prinsipnya dalam penanganan perkara hukum
persaingan usaha, terdapat tiga aspek hukum yang berkaitan yakni
perdata, administrasi negara, dan pidana. Mengenai aspek perdata
dan administrasi negara, diatur dalam pengaturan Pasal Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan dalam aspek pidana,
dalam penerapannya berdasar pada KUHAP. KUHAP menjadi
rujukan dalam hal fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak
dikenal dalam hukum acara perdata, dan disamping itu yang ingin
dicari oleh KPPU adalah kebenaran materiil, sementara dalam
hukum acara perdata adalah kebenaran formil. Pada dasarnya dalam
hukum acara KPPU mengatur tentang penanganan perkara
pelanggaran persaingan usaha. Namun tidak diatur mengenai tindak
pidana persaingan usaha, sehingga berlaku KUHAP. Dalam usaha
mencari kebenaran materiil, diperlukan keyakinan KPPU bahwa
pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang
menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah
mengenai penegakan hukum persaingan usaha yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Wewenang KPPU antara lain menangani dugaan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan laporan
masyarakat yang dirugikan atau inisiatif setelah mengetahui adanya
31 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana,2009), h 96.
38
pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Dalam hal
mendapatkan keyakinan, maka KPPU harus memastikan tentang
ada atau tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek
monopoli atau persaingan usaha. KPPU dalam hal ini mempunyai
wewenang untuk memanggil pelaku usaha yang setelah dilakukan
penyelidikan komisi menduga telah melakukan pelanggaran. Pelaku
usaha memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai
upaya pembelaan terhadap tuduhan yang diberikan oleh KPPU.
Selanjutnya demi mendapatkan kebenaran materiil, maka komisi
dapat melakukan pembuktian dengan cara memanggil saksi, saksi
ahli dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran. Keputusan
yang nanti dijatuhkan oleh KPPU berupa ada atau tidaknya
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diperiksa serta
ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai
akibat dari pelanggaran tersebut.32
Sudah menjadi tugas dari majelis komisi untuk melakukan
penyelidikan apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar
dari laporan dugaan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang
dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan
karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas
dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan
pelaku usaha yang dilaporkan. Apabila seorang pelapor tidak dapat
membuktikan dalilnya yang menjadi dasar laporannya, hal ini
menjadikan laporannya akan ditolak atau tidak akan dilanjutkan ke
tahap pemeriksaan. Sedangkan apabila dalil tersebut berhasil
dibuktikan oleh pelapor, maka laporan tersebut akan dikabulkan
oleh majelis komisi untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
Disamping itu Majelis komisi memegang kewenangan untuk
32 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam teori dan praktikpenerapan hukumnya (Jakarta: Kencana, 2012), h 557.
39
menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berpekara yang
diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak pelapor atau
pihak terlapor. Penyampaian laporan berdasarkan pengaduan atau
laporan haruslah disertai dengan identitas diri yang jelas guna
menghindari adanya laporan yang berbentuk “surat kaleng” yang
tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan ilmiah, atau
asumsi bahwa kinerja yang dilakukan oleh KPPU tidak credible.33
Sedangkan dalam hal pemeriksaan tersebut dilakukan atas
dasar inisiatif KPPU sendiri telah diatur dalam Pasal 48 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dalam pasal ini dinyatakan:
1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha
apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini
walaupun tanpa adanya laporan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 dilaksanakan
sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.
Dalam pemeriksaan atas inisiatif, KPPU pertama-tama akan
membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaaan
terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam menjalankan tugas ini,
majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya majelis komisi
menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.
Klarifikasi dan penelitian dalam proses hukum acara di
KPPU dilakukan sendiri oleh KPPU melalui kesekretariatan dengan
tujuan mendapatkan kejelasan dan kelengkapan dari laporan.
Dalam tahap ini KPPU melakukan pemeriksaan dan mempelajari
dokumen laporan, serta mengklarifikasi data ke pelapor dan
sumber- sumber yang lainnya. Pemeriksaan disini dilakukan pada
kebenaran lokasi alamat pelapor, memeriksa kebenaran alamat
saksi, memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang
33 Najib A. Gisymar, S.H, M.Hum., “Komisi Pengawas Persaingan Usaha (CatatanPeluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1999)”, JurnalHukum Bisnis Volume 19 (2002), h. 29
40
persaingan, serta menilai kompetensi absolut terhadap laporan.
Hasil dari laporan ini akan dituangkan dalam resume laporan
dugaan pelanggaran. Apabila laporan tersebut belum memenuhi
syarat yang telah disebutkan diatas, maka laporan tersebut
dikembalikan kepada pelapor, dan dikembalikan paling lama 10
hari sejak diterimanya laporan. Apabila pelapor mengembalikan
laporan tersebut lebih dari jangka waktu 10 hari, maka laporan
tersebut dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan.
Pelapor dapat mengajukan laporan baru. apabila menemukan bukti
baru yang lengkap. Waktu yang diberikan untuk melakukan
klarifikasi dan penelitian dan klarifikasi adalah 60 hari dan dapat
diperpanjang selama 30 hari.
Setelah proses klarifikasi selesai dilakukan, langkah
penanganan selanjutnya adalah pemberkasan. Pemberkasan disini
dilakukan melalui kesekretariatan KPPU dan tim pemberkasan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai layak atau tidaknya
perkara tersebut dilanjutkan ke gelar laporan. Hasil ini dari
pemberkasan dituangkan dalam laporan dugaan pelanggaran.
Adapun isi laporan dugaan pelanggaran meliputi:
a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelangaran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.
b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
c. Cara perjanjian dan /atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak
perjanjian dan /atau kerugian yang ditimbulkan.
d. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.
e. Rekomendasi : dilakukan gelar laporan atau diperbaiki.
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemberkasan
adalah 30 hari. Setelah dilakukan pemberkasan, segera sekretariat
komisi melakukan gelar laporan dalam rapat gelar laporan yang
dihadiri oleh pimpinan KPPU dan sejumlah anggota KPPU yang
memenuhi kuorum. Tujuan dilakukannya gelar laporan adalah
41
memperoleh penilaian mengenai layak atau tidaknya suatu laporan
untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Suatu laporan
dikatakan telah layak untuk memasuki tahap pemeriksaan
pendahuluan apabila dalam laporan dugaan pelanggaran sekurang-
kurangnya telah berisi hal-hal sebagai berikut:
a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
c. Cara perjanjian dan /atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak
perjanjian dan /atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan
umum atau konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai
akibat dari terjadinya pelanggaran.
d. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.
e. Rekomendasi tentang perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan.
f. Laporan telah didukung oleh bukti awal adanya pelanggaran.
Langkah KPPU selanjutnya setelah melakukan gelar perkara
adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan
pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat
penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan
pendahuluan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan
adalah tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya
suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan
inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak
tanggal surat penetapan Majelis Komisi untuk memulai
pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan untuk pemeriksaan
berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan
penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah
lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang
dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu
pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat
42
Penetapan Komisi. Tim pemeriksa pendahuluan terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi. Dalam melakukan
pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa disini dibantu oleh
sekretariat komisi. Tujuan dari dilakukan pemeriksaan pendahuluan
adalah mendapatkan pengakuan terlapor dan atau bukti awal yang
cukup tentang terjadinya pelanggaran. Hasil dari pemeriksaan
pendahuluan akan sekurang- kurangnya berisi:
a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
c. Cara perjanjian dan /atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak
perjanjian dan /atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan
umum atau konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai
akibat dari terjadinya pelanggaran.
d. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilanggar,
atau rekomendasi perlu diteruskan ke pemeriksaan lanjutan.
e. Apabila terlapor bersedia untuk menerima hasil pemeriksaan
pendahuluan dan mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan
usahanya, maka hal tersebut akan dicantumkan dalam dokumen
hasil pemeriksaan tambahan.
f. Hasil pemeriksaan akan disampaikan ke Komisi untuk ditetapkan
tindakan selanjutnya.
Apabila terlapor bersedia untuk melakukan perubahan
perilaku dengan mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan usaha
yang diduga melanggar dan atau membayar ganti rugi, untuk itu
komisi dapat menetapkan untuk tidak dilakukan tindak lanjut
pemeriksaan pendahuluan. Bukti perubahan perilaku harus
disampaikan kepada KPPU paling lama 60 hari terhitung sejak
berakhirnya pemeriksaan
Pendahuluan dan dapat diperpanjang oleh komisi apabila
terdapat alasan yang kuat. Untuk menilai perubahan perilaku dari
43
pelaku usaha disini dilakukan monitoring yang dilakukan oleh
sekretariat atau tim monitoring. Hasil dalam monitoring ini akan
dikumpulkan dalam laporan pelaksanaan yang memuat pernyataan
kesediaan terlapor untuk merubah perilakunya dalam bukti-bukti
perubahan tersebut.
Tahap berikutnya setelah tahap pemeriksaan pendahuluan
adalah tahap pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan
pemeriksaan lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan untuk
dimulainya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan
oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli
atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan
waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan
pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada.
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa jangka
waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya
pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30
hari. Pelaku usaha yang sedang diperiksa oleh KPPU mempunyai
status hukum yang berbeda tergantung jenis perkaranya apakah
laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan
adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai
“terlapor.” Sedangkan untuk perkara yang berdasar inisiatif, pelaku
usaha yang diperiksa disebut “saksi.”
Pada Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dikatakan bahwa Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau
tidak terjadi pelanggaran undang- undang persaingan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya
pemeriksaan lanjutan. Dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengambilan
keputusan itu diambil dalam suatu sidang Majelis yang
beranggotakan sekurang kurangnya 3 orang anggota Komisi.
44
Putusan komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku
usaha (Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang No 5 \ Tahun 1999).
Berdasarkan penjelasan Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang ini yang
dimaksudkan dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut
adalah penyampaian petikan putusan komisi kepada pelaku usaha
atau kuasa hukumnya. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak
menyebutkan secara rinci apakah petikan putusan tersebut harus
disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha (in person) atau
dapat dilakukan dengan metode lain.
Dengan berpegang pada asas efisiensi serta keterbukaan,
maka pada asasnya Komisi harus berusaha memberitahukan
putusannya pada pelaku usaha yang bersangkutan pada hari yang
sama dengan hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum.
Dengan mengingat pada pendeknya waktu (yakni 14 hari) yang
dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan upaya hukum
keberatan terhadap putusan Komisi, maka selayaknyalah
pemberitahuan putusan tidak harus dilakukan dengan in person
melainkan dapat dilakukan dengan bantuan sarana komunikasi yang
modern seperti e-mail atau fax.
Namun apabila pelaku usaha tidak puas dengan hasil dari
pemeriksaan serta putusan dari KPPU maka pelaku usaha tersebut
masih bisa untuk melakukan upaya hukum keberatan atas putusan
KPPU.
45
BAB III
PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU PERKARA
NOMOR: 45/ KPPU-L/ 2008
A. Putusan KPPU Perkara Nomor: 45/ KPPU-L/ 2008
1. Posita dalam putusan KPPU
Perkara ini berawal KPPU menerima laporan terjadinya
persekongkolan tender dari salah satu pelaku usaha yang menjadi
bagian dalam kepesertaan penawaran tender pengadaan buku
Pengadaan Modul Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi JawaTimur Tahun Anggaran
2007.
Pihak terlapor yang mengikuti tender pengadaan tersebut yakni:
a. CV Fajar Jaya, sebagai Terlapor I
b. PT Damata Sentra Niaga, sebagai Terlapor II
c. CV. Eka Jaya, sebagai Terlapor III
d. UD. Melati Indah, sebagai Terlapor IV
e. UD Media Alas Dayu, sebagai Terlapor V
f. CV Surya Eka Dwi, Sebagai Terlapor VI
g. Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A
dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan
Tahun 2007.
Kronologis singkat, ketika KPPU mendapatkan laporan tersbut,
selanjutnya sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi.
Setelah dinyatakan laporan telah lengkap dan jelas, maka proses
dilanjutkan kepada tahapan pemeriksaan pendahuluan, dalam proses
terbeut dilakukan pemeriksaan para pihak baik pelapor maupun
terlapor, baik keterangan saksi maupun pemeriksaan alat bukt
lainnya. Setelah proses pemeriksaan pendahuluan dilalui, selanjutnya
dilakukan pemeriksaan lanjutan, dimana KPPU menerbitkan
46
keputusan pihak yang dinyatakan bersalah, yang melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persekongkolan Tender.
2. Pokok perkara
Adanya persekongkolan tender dalam proses lelang Pengadaan
Modul Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007,
sehingga dapat diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, dalam bentuk:
a. Persekongkolan horizontal antara PT. Damata Sentra dengan CV
Fajar Jaya dan CV Eka Jaya dalam mengatur dan atau menentukan
PT Damata Sentra Niaga sebagai Pemenang Paket BAPK dan CV
Fajar jaya sebagai Pemenang Paket A dan B;
b. Persekongkolan horizontal antara UD Media Alas Dayu dengan CV
Surya Eka Dwi dalam mengatur dan atau menentukan peserta UD
Media Alas Dayu sebagai pemenang Paket C.
c. Persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia yang memfasilitasi
PT Damata Sentra Niaga dan UD Media Alas Dayu sebagai
pemenang.
3. Pertimbangan Majelis Komisi
Dari beberapa pokok perkara yang telah di jelaskan di atas majelis
komisi Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan
dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai
pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut
a. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999
menyatakan:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
b. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
mengandung unsur-unsur sebagai berikut.
47
1) Pelaku Usaha
yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.
2) Pihak lain
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah
para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses
tender yan melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha
sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang
terkait dengan tender tersebut.
3) Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
tender
Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
upaya memenangkan peserta tender tertentu sebelum
memtuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di
bawah ini:
Bahwa Majelis Komisi menilai perbuatan atau tindakan
persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan
salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan
merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi
berwenang menyatakan perbuatan atau tindakan persekongkolan
48
antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender
merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999.
Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor VII
dalam pelaksanaan Tender Pengadaan dan Pengiriman
modul/buku Paket A dan B serta Paket modul/buku Bahan Ajar
Pendidikan Keaksaraan merupakan suatu bentuk kelalaian yang
dilakukan Terlapor VII selaku Panitia Tender.
Menimbang sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud
dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung
dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi
administratif kepada Terlapor VII (Panitia Pengadaan
Barang/Jasa) sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang
berlaku;
Meminta kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk
memberikan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan
penggunaan APBN dalam pengadaan barang dan jasa di bidang
pendidikan;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi
memutuskan sebagai berikut:
1.. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan
Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-
49
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk
mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak
Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
B. Prosedur Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU di Pengadilan Negeri
Pelaku usaha dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya ppemberitahuan putusan KPPU, kepadanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU itu kepada
Pengadilan Negeri. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pelaku usaha
tidak mengajukan keberatan, maka konsekuensinya pelaku usaha dianggap
menerima putusan KPPU dan dengan sendirinya putusan KPPU dimaksud
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Tenyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan
penjelasan mengani pengertian yuridis “keberatan”. Hanya saja ketentuan
dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
menegaskan, bahwa pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU,
dapat mengajukan “ keberatan” kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang
waktu yang ditetapkan. Disini tidak dijelaskan, apakahk “keberatan”
tersebut merupakan salah satu bentuk upaya hukum dalam konteks hukum
acara persaingan usaha berdsarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
atau tidak.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan, bahwa:
“keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang menerima putusan
KPPU.” Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung diatas maka, dalam
konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, upaya “keberatan” merupakan salah satu dari upaya hukum
50
yag dapat ditempuh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dan
upaya keberatan itu hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri.34
Prosedur pengajuan upaya keberatan diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Sebelum perma tersebut diberlakukan,
tidak ada hukum acara yang rinci dengan tegas yang mengatur tentang
pengajuan upaya hukum keberatan.
Hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara
keberatan terhadap putusan KPPU adalah prosedur gugatan perdata. Hal ini
di tentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2005 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut “ keberatan
diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai
dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan
keberatan kepada KPPU.” Dengan demikian sumber hukum acara yang
digunakan dalam pengajuan keberatan adalah HIR kecuali ditentukan lain.
Setelah keberatan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan
Negeri, Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2005 menentukan bahwa pelaku usaha yang mengajukan keberatan harus
memeberikan salinan keberatan kepada KPPU. Ketentuan ini bertujuan
memberikan kesempatan kepada KPPU untuk mempelajari hal hal yang
menjadi keberatan pelaku usaha tersebut, sehingga ketika di persidangan
KPPU sudah menyiapkan jawaban dan bukti yang diperlukan sehingga
persidangan diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan efesien.
Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang
akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU. Mengenai penunjukan
majelis hakim ini Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2005 menentukan agar ketua Pengadilan Negeri sedapat mungkin
menunjuk hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di
bidang hukum persaingan usaha. Namun demikian, tidak ada penjelasan
34 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: SinarGrafika, 2012). H.171.
51
lebih lanjut mengenai ukuran cukup pada kalimat “ hakim yang
mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum persaingan usaha”
tersebut serta bagaimana bila dalam suatu Pengadilan Negeri tidak ada
hakim yang mempunyai pengetahuan tersebut, maka ini menjadi salah satu
permasalahan.
Menurut komisioner KPPU, ibu Saidah Sakwan, M.A. menjelaskan
bahwa dalam menanggulangi permasalahan pengetahuan Hukum
Persaingan Usaha, para hakim Pengadilan Negeri di berikan pelatihan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha., berupa ilmu-ilmu persaingan usaha.
C. Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Tidak Melalui Proses Mediasi.
Setelah permohonan keberatan diterima oleh pengadilan negeri,
maka ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk segera menunjuk
majelis hakim yang memiliki pengetahuan cukup untuk memeriksa
keberatan ini. Disamping itu, KPPU juga berkewajiban untuk
menyerahkan putusan dan berkas-berkas yang lainnya ke pengadilan
negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada prinsipnya setiap perkara gugatan
yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebelum memeriksa perkara,
Hakim wajib untuk memberi kesempatan bagi para pihak yang
berperkara untuk menempuh upaya mediasi. Ini artinya hampir semua
perkara perdata melalui prosedur mediasi. Mengenai hal ini diatur dalam
Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan pelanggaran
terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan
putusan batal demi hukum. Yang dikecualikan atau yang tidak wajib
adalah perkara- perkara tertentu. Perkara-perkara yang dikecualikan dari
proses mediasi (tidak melalui proses mediasi) adalah perkara melalui
prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan
atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas
52
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Binoto Nadapdap berpendapat bahwa dilihat dari kedudukan
KPPU sebagai lembaga pemutus terhadap dugaan pelanggaran terhadap
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, peniadaan lembaga mediasi ini
sudah tepat. Sebab dilihat dari segi tenggang waktu, dimana batas waktu
untuk memeriksa untuk memeriksa perkara keberatan terhadap putusan
KPPU adalah 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Sedangkan waktu
untuk mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 adalah 40 hari. Waktu mediasi ini juga masih dapat diperpanjang
selama 14 hari. Dilihat dari ketentuan ini terlihat dengan jelas bahwa
proses mediasi sendiri sudah lebih lama dari waktu untuk memeriksa dan
menutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Apabila dilakukan
usaha perdamaian, maka akan ditemui suatu hal yang rumit mengingat
KPPU bukanlah pihak yang bersengketa, melainkan pihak yang
melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di
bidang penyelenggaraan hukum larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, dengan tugas.
Selain itu, oleh karena KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan agar pelaku usaha
tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,
maka tidak pada tempatnya lagi diberikan kepada pelaku usaha terlapor
untuk menegosiasikan apa yang sudah diputuskan oleh KPPU, hal itu
sama saja dengan memandulkan apa yang sudah diputuskan oleh KPPU.
Proses mediasi atau negosiasi adalah lebih tepat apabila ditempuh oleh
pelaku usaha pada saat atau ketika KPPU belum sempat menjatuhkan
putusan. Kesempatan untuk berdamai antara KPPU dengan pelaku usaha
bukanlah pada saat KPPU telah menjatuhkan putusan, namun pada saat
KPPU belum menjatuhkan putusan.
53
D. Tugas Pengadilan Negeri Dalam Menangani Upaya Hukum Keberatan
Atas Putusan KPPU.
Tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah keberatan
adalah menilai kembali keputusan KPPU, dengan mempertimbangkan
fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri disini
menyerupai kedudukan Pengadilan Tinggi dalam menangani masalah
banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta
maupun penerapan hukumnya Keberadaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia tersebut
diikuti dengan aturan-aturan tentang proses penegakan Undang-Undang
tersebut secara rinci dan jelas, sehingga dalam prakteknya banyak
menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Tugas Pengadilan Negeri
dalam proses keberatan atas putusan KPPU tidak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. 35
Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara
tegas dan rinci mengatur upaya pembatalan putusan Arbitrase ke
Pengadilan Negeri, dimana diatur kemungkinan bagi hakim untuk
membatalkan putusan Arbitrase, dalam hal terjadi penipuan dan
pemalsuan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya
mengatur mengenai tenggang waktu pemeriksaan keberatan maksimal 14
hari sejak diterimanya keberatan dan jangka waktu penjatuhan putusan
maksimal 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Dengan berlakunya
Peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terciptanya keseragaman
pendapat sekaligus memberikan solusi kearah tata cara penangan perkara
persaingan usaha, terkhusus dalam hal badan peradilan yang lebih
sempurna.36
35 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam teori dan praktikpenerapan hukumnya (Jakarta: Kencana, 2012), h 623.
36 Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta:Rajawali Pers, 2005), h 83.
54
Sifat Putusan Pengadilan Negeri Didalam Upaya Hukum
Keberatan atas putusan KPPU, ditinjau dari sifatnya putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari sifatnya dapat berupa:37
a. Putusan Declaratoir.
Menetapkan suatu keadaan misalnya pembatalan perjanjian. Bila
Pengadilan Negeri menyatakan perjanjian yang dibuat pelaku usaha
batal, maka dalam hal ini tidak diperlukan tindakan hukum apapun
untuk mengeksekusinya.
b. Putusan Condemnatoir.
Putusan Pengadilan ini menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi
atau denda. Dalam hal ini, apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan
putusan tersebut maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi.
Dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak semua
putusan dapat dilakukan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri dan
Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan dan kasasi pelaku
usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan itu hanya bersifat
constitutive Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan KPPU
yang menyatakan pelaku usaha melanggar pengaturan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat batal dan dengan demikian timbul
keadaan hukum baru. Dengan demikian, putusan KPPU yang berupa
pembatalan perjanjian, ataupun sanksi administratif lainnya tidak jadi
dilaksanakan terhadap pelaku usaha.
Dalam setiap putusan hakim selalu mengandung amar declaratoir
apabila gugatan dikabulkan. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa
tergugat terbukti bersalah. Sebenarnya sangat tipis perbedaan antara
putusan deklaratif dan constitutif karena pada dasarnya amar yang berisi
37 www.hukumonline.com/.../ketua-ma-tandatangani-perma-persainganusaha. Diakses pada tanggal 7 April 2018.
55
putusan constitutif mempunyai sifat yang deklaratif. Putusan perkara
monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan
condemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan karenanya dijatuhi sanksi.
Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif
dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana
denda. Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang
dikenai sanksi harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan
putusan tersebut kepada KPPU.
56
BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
No.225/ Pdt/ G/ 2009/ PN. SBY
A. Posisi kasus
pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 Majelis komisi memutus
perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 Tentang Pelanggaran Terhadap Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang para terlapornya terdiri:
terlapor I: CV Fajar Jaya, terlapor II: PT Damata Sentra Niaga, terlapoor III:
CV. Eka Jaya, terlapor IV: UD. Melati Indah, Terlapor V: UD Media Alas
Dayu, terlapor VI: CV Surya Eka Dwi, terlapor VII: Panitia Tender
Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar
Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007.
KPPU telah memutus perkara tersebut yang memutuskan terlapor I,
terlapor II, dan terlapor III telah terbukti secara sah melanggar Pasal 22
Undang-Undang No 5 Tahun 1999.dan terlapor IV, terlapor V, terlapor VI,
terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun
1999.
Kasus ini berawal dari Komisi menerima laporan mengenai adanya
dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada proses
lelang Pengadaan Modul Paket A,B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007
dengan peregu untuk paket A setara SD IV. V dan paket B setara SMP kelas
1, 2, dan 3 sebesar Rp. 2. 895. 800.000 dan pagu untuk paket C setara SMA
kelas 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 953. 400.000.
Para terlapor yang terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No
5 Tahun 1999, yakni terapor I, terlapor II, dan terlapor III.
KPPU mengadili para terlapor dengan isi putusannya Nomor:
45/KPPU-L/2008 yakni:
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
57
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII
tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
3. Malanggar Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti
tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan
hukum tetap.
Setelah putusan tersebut di bacakan dan diterima oleh para pihak
Terlapor lalu pihak Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III
mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri yang di
register dengan perkara No.225/Pdt.G/2009 . para pihak merasa
bahwa putusan KPPU Nomor: 45/KPPU-L/2008 tidak berasaskan
keadilan, karena atas dasar telah bertindak diluar ketentuan hukum
acara yang berlaku atau tidak mendasarkan pada hukum acara yang
ada. Dan juga bagi terlapor I atau pemohon keberatan I mengajukan
upaya keberatan tersebut atas dasar termohon atau KPPU telah
memeriksa dan memutus perkara Nomor: 45/KPPU-L/ yang
keabsahan perkara a quo masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam register perkara Nomor.
333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tentang perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh termohon keberatan, perkara mana (Nomor.
333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST) sampai dengan upaya hukum keberatan
ini diajukan belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan mengikat. Hal ini sangat berkaitan dengan asas due
proces of law karena terjadinya dua perkara yang berkaitan satu sama
lainnya.
58
B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Neegeri
Berdasarkan penjelasan teori kepastian hukum yang berasal dari ajaran
Yuridis-Dogmatik pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.
Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat
umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum
tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan
semata-mata untuk kepastian. Sehingga dalam ketentuan di berlakukan nya
hak pengajuan upaya keberatan di Pengadilan Negeri untuk menjamin
tercapainya kepastian hukum dalam persaingan usaha. Dalam hal ini
beberapa aspek di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni:
1. Tentang pengajuan upaya keberatan di Pengadilan Negeri Surabaya
Setelah para terlapor mendapatkan salinan putusan oleh KPPU,
terlapor I, II dan III mengajukan upaya keberatan atas tidak menerimanya
putusan KPPU di Pengadilan Negeri Surabaya, karena ada beberapa yang
tidak di terima oleh para pemohon keberatan. Hal-hal yang dijadikan
sebagai dasar permohonan keberatan yakni:
a. KPPU telah bertindak diluar ketentuan hukum acara yang berlaku.
Para pemohon keberatan menilai langkah yang dilakukan oleh
KPPU dalam menangani perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Mahkamah
Agung salahan utama adalah perdebatan pengertian hari yang
menjadikan problem batas pemeriksaan oleh KPPU.
Dalam permohonan keberatan ini disebutkan bahwa putusan KPPU
No 45/ KPPU-L/ 2008 tertanggal 12 Februari 2009 telah diberitahu
kepada para pemohon keberatan I, II dan III pada tanggal 12 Maret
2009. Sedangkan permohonan keberatan ini telah di ajukan
kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret
59
2009. Dengan demikian, mengingat pengertian “hari” sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
3 Tahun 2005 adalah “hari kerja” , maka sesuai dengan perhitungan
kalender pada bulan maret 2009, permohonan keberatam ini telah
diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4
Ayat (1) tersebut. Maka permohonan keberatan ini dapat diperiksa di
persidangan Pengadilan Negeri.
b. Putusan KPPU No 45/ KPPU-L/ tertanggal 12 Februari 2009
mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.
Bahwa menurut para pemohon keberatan, putusan KPPU yang
menyatakan pemohon keberatan I, II,dan III telah melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak didasarkan pada alat bukt
saksi tapi hanya berdasarkan bukti surat dan dokumen. Sehingga
kesimpulan KPPU tentang adanya fakta persekongkolan tender yang
telah dilakukan oleh para pemohon keberatan I, II dan III dalam
mengikuti tender pengadaan buku dan modul tersebut tidak terpenuhi.
Menurut Ari Firmansyah, bahwa putusan KPPU ketika di periksa oleh
Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan upaya keberatan telah
mencapai 80% (delapan puluh persen) telah dimenangkan dan di
kuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.38 Ini membuktikan
bahwa putusan KPPU sangat diakui kualitas penerapan hukumnya.
sesuai dasar yang jadikan oleh para pemohon keberatan karena
KPPU dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
karena dalam memeriksa alat bukti, alat bukti saksi tidak di gunakan
sebagai alat bukti.
Maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
menyatakan Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:
1) keterangan saksi,
38 Wawancara dengan Ari Firmansyah, Hubungan Masyarakat KPPU di Komisi PengawasPersaingan Usaha, 12 Juli 2018
60
2) keterangan ahli,
3) surat dan atau dokumen,
4) petunjuk,
5) keterangan pelaku usaha
Walaupun keterangan saksi pada urutan pertama dalam alat-alat
bukti yang mesti ada, karena pada prinsipnya adalah dalam tahapan
pemeriksaan dan penyelidikan oleh KPPU terpenuhinya dua alat
bukti, maka dapat dilanjutkan tahapan penanganan perkara ini.
Sehingga ketika para pemohon keberatan memohon kepada Majelis
Hakim untuk diadakan nya pemeriksaan saksi akan di tolak. Karena
kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani uapaya keberatan
ini adalah berdasarkan pemeriksaan putusan KPPU dan dokumen
lainnya. Walaupun adanya pemeriksaan tambahan, namun atas dasar
pengajuan majelis hakim kepada KPPU melalui putusan selanya.39
Karena berkaitan dengan menggali kebenaran yang tempus
(waktunya) bisa tidak terhingga lamanya, bukan hanya dalam
hitungan hari atau bulan tetapi bahkan dalam hitungan tahun. Hal lain
yang memengaruhi rumitnya pembuktian perkara perdata adalah
sebagaimana disampaikan oleh Yahya Harahap, yaitu:40
1) Faktor sistem Adversarial, yaitu sistem yang mengharus
memberikan hak yang sama kepada para pihak yang berperkara
untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing serta
mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang
diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.
2) Pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai
dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif, dalam arti
39 Wawancara dengan Ari Firmansyah, Hubungan Masyarakat KPPU di Komisi PengawasPersaingan Usaha, 12 Juli 2018
40 Santhos Wachjoe “ penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik SebagaiAlat Bukti”, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No. 360 (November, 2015),h.31.
61
tidak aktif mancari dan menemukan kebenaran diluar yang
diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan.
c. Amar putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada pemohon
keberatan I, II dan III tidak beralasan hukum dan bertentangan
dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Isi putusan KPPU pada No 45/ KPPU-L menyatakan Terlapor I,
Terlapor II dan Terlapor III terbukti melanggar Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Melanggar Persekongkolan
Tender dan menghukum para pihak untuk tidak mengikuti tender di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur
selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-Undang ini. Dapat dipahami bahwa putusan KPPU sangat
sesuai dengan ketentuan tersebut, karena hakikatnya sanksi tidak
diperbolehkannya mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun
sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, sangat menjunjung
keadilan dan kemanfaatan karena hanya dilingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan itu saja yang tidak diperbolehkan selama
2 (tahun). Dan para pihak bisa mengikuti tender di tempat lainnya.
C. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.
225/Pdt.G/2009/ PN.SBY
1. Tentang KPPU telah bertindak di luar ketentuan hukum acara persaingan
usaha
Bahwa para pemohon keberatan berpendapat KPPU telah bertindak
diluar ketentuan hukum acara yang berlaku karena pemeriksaan atas diri
para pemohon keberatan I, II, dan III harusnya ditunda sampai ada
putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perdata yang
62
diajukan oleh pemohon keberatan I, terhadap KPPU yang tengah berjalan
pemeriksaannya di Pengadilan Ngeri Jakarta Pusat dibawah Nomor
Register perkara 333/ Pdt. G/ 2008/ PN/ Jkt. Pst:
Sehubungan alasan keberatan pemohon keberatan tentang hal ini.
Termohon keberatan pada pokoknya mengakui adanya gugatan perdata
yang diajukan oleh pemohon keberatan I (semula sebagai terlapor –I)
namun menurut termohon keberatan penundaan suatu pemeriksaan
perkara yang diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum
yang berdampak pada kepercayaan publik atas tugas dan wewenang
KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha:
Maka dengan dalil keberaratan para pemohon kebaratan tentang
adanya gugatan perdata yang tengah berlangsung antara pemohon
keberatan I lawan KPPU tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari
bukti-bukti, terutama P-1 dan P-3 yang di ajukan oleh para pemohon
keberatan. Bukti P-1 dan P-3 tersebut adalah berupa photocopy surat
kuasa. Untuk membayar (SKUM) dan gugatan perkara perdata No. 333/
Pdt. G/ 2008 atas Alfie Rahman lawan KPPU yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2008.
Demikian pula majelis hakim telah mempelajari dokumen berkas C20
yang merupakan gugatan perkara No. 333/ Pdt.G/ 2008 berikut surat
kuasa untuk membayar (SKUM). Bukti C20 ini ternyata serupa dengan
bukti P-1 dan P-3. Oleh karena itu, bukti P-1 yang diajukan
dipersidangan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang baru.
Hal ini menurut Penulis sangat tidak relevan dasar yang dijadikan
untuk bukti baru, karena sangat memungkinkan gugatan yang dilakukan
oleh pemohon keberatan I atas dasar mengelak untuk melakukan upaya
agar bebas dari jeratan hukum KPPU, maka dilkukannya gugatan ke
Pengadilan Pusat. Sebagaimana berdasarkan Berdasarkan Pasal 5 angka 4
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa
pemeriksan keberatan dilakukan atas dasar putusan KPPU dan berkas
63
perkara. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat sesuai untuk
menolak argumen pemeohon kebaratan I ini.
2. Putusan KPPU Nomor 5/ KPPU-L/2009 tertanggal 12 Februari 2009
mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata:
Bahwa menurut para pemohon keberatan, putusan KPPU yang
menyatakan pemohon keberatan I, II,dan III telah melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak didasarkan pada alat bukti
saksi tapi hanya berdasarkan bukti surat dan dokumen. Sehingga
kesimpulan KPPU tentang adanya fakta persekongkolan tender yang
telah dilakukan oleh para pemohon keberatan I, II dan III dalam
mengikuti tender pengadaan buku dan modul tersebut tidak terpenuhi.
Hal ini menurut Majelis Hakim telah menyangkut pada penilaian fakta
yang telah diperiksa oleh KPPU tentang perbuatan para pemohon
keberatan I, II dan III. Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti salinan
putusan KPPU No. 45/ KPPU-L/ 2008 tersebut didapati bahwa dalam
melakukan penilaian adanya fakta persekongkolan tender telah terjadi
antara para pemohon keberatan. KPPU berpedoman pada dokumen-
dokumen pemerisaan pendahuluan dan dokumen pemeriksaan lanjutan
yang dilakukan sebelumnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penilaian KPPU akan
adanya fakta bahwa para pemohon keberatan I, II dan III telah melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang disimpulkan tanpa
adanya keterangan saksi tidak mengakibatkan putusan KPPU tersebut
mangandung suatu kekhilafan atau kesalahan nyata. Selain berpedoman
pada prinsip kesesuaian dari sedikitnya dua alat bukti yang tersebut,
pemeriksaan adanya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 juga dilakukan berdasarkan doktrin per seillegal dan rule of reason.
3. Amar putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada pemohon
keberatan I, II dan III tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan
nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum:
64
Sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada para pemohon keberatan
I, II dan III adalah berupa larangan mengikuti tender di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. dalam hal ini sesuai
ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU
berwenang penuh untk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
yang secara alternatif telah ditentukan dalam 47 Ayat (2) huruf a sampai
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu keberatan para
pemohon keberatan tentang hal ini di tolak oleh Majelis Hakim.
Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-
Undang ini. Dapat dipahami bahwa putusan KPPU sangat sesuai dengan
ketentuan tersebut, karena hakikatnya sanksi tidak diperbolehkannya
mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah
Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki
kekuatan hukum tetap, sangat menjunjung keadilan dan kemanfaatan
karena hanya dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu saja
yang tidak diperbolehkan selama 2 (tahun). Para pihak bisa mengikuti
tender di tempat lainnya.
Maka dari semua pertimbangan hakim yang tertera di atas Penulis
sangat setuju atas argumen yang dibangun oleh Majelis Hakim, selain
mempertimbangkan atas dasar fakta-fakta dan peraturan perundang-
undangan, juga menjunjung tinggi kehati-hatian dalam memberikan
putusan. Dimana isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
yakni:
a. Menolak pemohonan keberatan dari pemohon keberatan I,
Pemohon keberatan II dan pemohon keberatan III dengan
memperbaiki amar putusan KPPU No. 45/ KPPU-L/ 2008
tertanggal 12 Februari 2009 sepanjang untuk lamanya sanksi
administratif.
65
b. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk
mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 9 (sembilan) bulan
sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
c. Membebankan biaya permohonan kebaratan ini pada
pemohon I, II dan III secara bersama-sama sebesar Rp.
41.000 (empat puluh satu ribu rupiah).
66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjabaran yang telah di buat dari bab-bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:
1. Upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha
terhadap putusan KPPU yakni mengajukan keberatan sebagai
pengganti dari banding kepada Pengadilan Negeri melalui Penitera,
berdasarkan Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima
pemberitahuan putusan tersebut. Dan juga di perjelas dalam BAB II
Pasal 65 yakni selain terdapat adanya batasan waktu juga upaya hukum
kebearatan harus di ajukan ke Pengadilan Negeri ditempat kedudukan
hukum usaha pelaku usaha yang menjadi terlapor. Di pertegas dalam
Peraturan Mahkahamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
2. Dasar pengajuan upaya hukum keberatan dan proses pemeriksaan
tambahan telah di atur secara detail dalam peraturan perundang-
undangan, baik Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 maupun juga peraturan pelaksanya, yakni Peraturan
Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2005. Sehingga dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri
hanya mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dalam putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 225/Pdt.G/2009/ PN.SBY
menurut peneliti KPPU dan Majelis Hakim sudah sesuai melaksanakan
peraturan perundang-undangan.
3. Sebagaimana yang telah peneiliti jelaskan bahwa Majelis Hakim
sangat mengedepankan pertimbangan hukumnya sesuai peraturan
perundang-undangan, sehingga menurut hemat peneliti pertimbangan-
67
pertimbangan hukumnya sudah sesuai peraturan perundang-undang,
baik dalam teknis menerima prosedur Upaya keberatan yang diajukan
oleh pelaku usaha, maupun dalam hal substansi hukum-hukum yang di
perdebatkan oleh para pihak.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Peneliti akan mengemukakan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Terhadap pemerintah dan DPR selaku lembaga legislatif agar
memberikan perhatian lebih tentang penanganan perkara persaingan
usaha ini, karena faktor terpuruknya suatu bangsa selain korupsi adalah
pertumbuhan perekonomian yang di kuasai oleh kalangan tertentu,
karena akan berdampak kepada masyarakat secara langsung. Dan juga
pada tahun 2017 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini telah
masuk prolegnas untuk di lakukannya revisi undang-undang, sehingga
peneliti berharap dapat dilakukan secara maksimal dan berprinsip
keadilan kepada masyarakat.
2. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 terdapat
beberapa ketentuan yang mesti ada pembicaraan tindak lanjut oleh
Mahkamah Agung, karena akan menjadikan problem kedepannya,
yakni dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2005 yang berbunyi “dalam hal diajukan keberatan, KPPU
merupakan pihak” dan dalam Pasal 6 Ayat (1) berbunyai “Dalam hal
Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka
melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan
pemeriksaan tambahan. Dengan dua ketentuan ini terdapat
bertentangan, karena selain KPPU sebagai pihak dalam pemeriksaan
upaya keberatan di Pengadilan Negeri, namun dalam pemeriksaan
tambahan dilakukan oleh KPPU juga atas dasar perintah Majelis
Hakim, sehingga akan terjadi kerancuan hukum dan ketidaknetralan
KPPU.
68
3. Perlu adanya mekanisme dan kordinasi yang jelas antara Majelis
Hakim dengan KPPU dalam pelaksanaan pemeriksaan tambahan,
sehingga terdapat kejelasan hal baru yang akan di periksa sebagai fakta
baru dan juga kejelasan batas waktu yang diperlukan oleh KPPU.
4. Perlu dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dengan
Mahkamah Agung dalam rangka penyamaan perspektif dalam melihat
aspek persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar
terjadi kesepahaman atau keseragaman dalam rangka manangani dan
mengawal proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
69
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Anggar, Stefino, “Usaha Dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pegawas
Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman)”, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 1 (2009).
Andi Fahmi Lubis, dkk. Hukum Persaingan Usaha, buku teks KPPU . edisi kedua
Jakarta: KPPU, 2017
, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex
Jakarta: Deutsche Gesellsohall for lechnischa Zusammenarbeul (GTZ),
2009
Destivano, Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha.
Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
, Hukum Acara Persaingan Usaha
.Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
, Hukum Acara Persaingan Usaha,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada:2005.
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta:
Kencana, 2009.
Herber, Sauter, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Praktice and Unfair
Business Competititon, Undang-Undang larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. (Jakarta: Penerbit Katalis,2003
70
Kamal, Rokan Mustafa, Hukum Persaingan Usaha teori dan praktiknya di
Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
Lubis, Andi Fahmi, et. al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks,
Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
Marzzuki, Peter Mahmud , penelitian hukum , Jakarta: Prenada Media, 2012
Nugroho, Susanti Adi, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” dalam
Litigasi Persaingan Usaha, Tangerang: CFISEL, 2010
, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” dalam
Abdul Hakim G. Nusantara et al. ed., Litigasi Persaingan Usaha,
Tangerang: CFISEL, 2010
, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam teori dan
praktik penerapan hukumnya. Jakarta: Kencana,2012
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dala m teori
dan praktek serta penerapan hukumnya, Jakarta: Kencana, 2012.
Prints, Darwan, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002.
Pompe, Sebastiaan , Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Jakarta: Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. 2012.
71
Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Soekanto, Soerjono, pengantar penelitian hukum, cet ke-3, Jarakta: Unversitas
Indonesia press, 1986.
, peranan dan penggunaan kepustakaan di dalam penelitian
hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universtitas Indonesia, 1979
, pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI press, 1986
Usman, Rachmadi Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.
Jurnal:
Bahar, Wahyuni, et.all, “ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 – Refleksi dan
Rekomendasi”., pada Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)
Tangerang : Centre for Finace, Investment and Securities Law (CFISEL)
Gisymar, Najib A., S.H, M.Hum., “Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan
Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999)”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 19. 2002
Rai Mantili, Problematika Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka
Menciptakan Kepastian Hukum. Pjih Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.
Sukarmi, Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal
Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha.ed 7-Tahun 2012.
Website:
72
www.hukumonline.com/.../ketua-ma-tandatangani-perma-persaingan usaha. Di
akses pada tanggal 7 April 2018.
Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Persaingan Usaha.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
Putusan Pengadilan:
Putusan KPPU Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 tentang kasus persekongkolan
tender pengadaan buku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Timur.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY tentang upaya
keberatan terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008.
TRANSKIP WAWANCARA
Judul Skripsi : Upaaya Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan di dalam Proses
Pneyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-undang No 5
Tahun 1999 Tentang larangan Preaktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (studi kasus putusan No. 225/ Pdt.G/ 2009/ PN. Perkara
Persekongkolan Tender).
Abstrak
Pada penelitian ini membahas mengenai prosedur tata cara pengajuan upaya
keberatan dan pemeriksaan tambahan dalam perkara persaingan usaha. Dalam Bab VII
Undang-undang No 5 Tahun 1999 telah mengatur tentang tata cara penanganan perkara
dan di perjelas dalam Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 Tentang tata cara penanganan
perkara, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
Menurut hemat penulis, bahwa dalam pengajuan upaya keberatan di Pengadilan
Negeri adalah upaya hukum banding yang menggantikan kedudukan Pengadilan Negeri.
Karena pada tingkat pertama telah diberikan kewenangan oleh KPPU. Namun dalam BAB
III PERMA No 3 Tahun 2005 menjelaskan tentang tatacara pemeriksaan keberatan hanya
atas dasar dokumen putusan KPPU dan permohoanan keberatan, sehingga tidak adalagi
pemeriksaan fakta. Selain itu juga KPPU dijadikan sebagai pihak dalam pemeriksaan di
Pengadilan Negeri.
Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Penulis ingin mengajukan beberapa
pertanyaan yang terkait dengan isu yang Penulis sedang teliti.baik yang terkait langsung
ataupun tidak langsung dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU. Dalam
penelitian ini Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri No. 225/ Pdt. G/ 2009/
PN. SBY perkara Persekongkolan Tender yang menurut Penulis telah sesuai dan
disetujui oleh Dosen penguji Proposal dan Pembimbing Penulis di Universitas Islam
Negeri Syarifhidayatullah Jakarta.
Nama : Saidah Sakwan
Jabatan : Komisioner KPPU priode 2013-2018
Instansi : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Waktu dan Tempat : Kamis, 6 Juli 2018 di Gedung Pusat KPPU RI JL. Ir. Juanda No. 36.
Jakarta 10120- Indonesia.
1. Bagaimana KPPU menangani Perkara Persaingan usaha?
Pada prinsipnya KPPU sangat menjunjung tinggi peraturan perundang-
undangan untuk manangani perkara persaingan usaha. Dimana dasar KPPU
manangani perkara persaingan usaha ada 2 (dua) yakni:
a. menerima adanya laporan baik dari masyarakat maupun pihak yang dirugikan.
b. KPPU sendiri yang melakukan pengkajian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelaku Uaha.
2. Bagaiaman proses penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU?
Hampir sama dengan jawaban pertama, tapi setelah di yakini adanya
pelanggaran terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1999 selanjutnya diadakan
pemeriksaan pendahuluan oleh tim dari KPPU, lalu diadakannya penyeledikian
hingga sampai pemeriksaan lanjutan dan putusan oleh Majelis Komisioner.
3. Ketika pelaku usaha mengajukan upaya keberatan, bagaimana sikap KPPU dalam
proses pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri?
Karena upaya keberatan adalah hak untuk pihak Pelaku usaha, maka kami
sebagai pihak yang mewakili KPPU sangat menerima terhadap keputusan Pelaku
usaha tersebut. Tapi terkadang dasar upaya keberatan pihak “kabur atau tidak jelas”.
4. Ketika pelaku usaha mengajukan upaya keberatan di Pengadilan Negeri, bagaimana
Pengadilan Negeri berkordinasi dengan KPPU untuk memberikan dokumen putusan
yang di butuhkan oleh Majelis Hakim?
Ketika Panitera Pengadilan Negeri menerima permohonan keberatan dari
pihak Pelaku usaha, selanjutnya Panitera mengirimkan surat kepada KPPU dengan
perihal untuk menghadiri persidangan dan membawa dokumen putusan yang
dijadikan sengketa oleh Pemohon keberatan.
5. Apa yang sering menjadi kendala ketika Majelis Hakim memohon kepada KPPU
untuk dilakukan pemeriksaan tambahan?
Biasanya yang selalu jadi kendala ketika Majelis Hakim memohon
pemeriksaan tambahan kepada Kppu dengan dasar putusan sela. Tapi terkadang tidak
jelas apa yang harus diperiksa oleh KPPU dan juga terdesak dengan batasan waktu
pemeriksaan.
6. Apakah ada selama ini Pengadilan Negeri ketika menerima keberatan oleh Pelaku
usaha, melakukan pemeriksaan dengan sendiri di Pengadilan Negeri?
selama ini sih belum ada, karena dasar pemerksaan oleh Pengadilan hanya atas
dasar pemeriksaan putusan KPPU dan dasar permohonan keberatan pelaku usaha. Jadi
tidak bisa memeriksa ulang yang sudah jelas diperiksa oleh KPPU.
7. Apa yang dijadikan dasar untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Majelis
Hakim?
Dasarnya adalah adanya hal yang mesti perlu adanya pemeriksaan tambahan,
dimana belum pernah di periksa oleh KPPU.
TRANSKIP WAWANCARA
Judul Skripsi : Upaaya Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan di dalam Proses
Pneyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-undang No 5
Tahun 1999 Tentang larangan Preaktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (studi kasus putusan No. 225/ Pdt.G/ 2009/ PN. Perkara
Persekongkolan Tender).
Abstrak
Pada penelitian ini membahas mengenai prosedur tata cara pengajuan upaya
keberatan dan pemeriksaan tambahan dalam perkara persaingan usaha. Dalam Bab VII
Undang-undang No 5 Tahun 1999 telah mengatur tentang tata cara penanganan perkara
dan di perjelas dalam Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 Tentang tata cara penanganan
perkara, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
Menurut hemat penulis, bahwa dalam pengajuan upaya keberatan di Pengadilan
Negeri adalah upaya hukum banding yang menggantikan kedudukan Pengadilan Negeri.
Karena pada tingkat pertama telah diberikan kewenangan oleh KPPU. Namun dalam BAB
III PERMA No 3 Tahun 2005 menjelaskan tentang tatacara pemeriksaan keberatan hanya
atas dasar dokumen putusan KPPU dan permohoanan keberatan, sehingga tidak adalagi
pemeriksaan fakta. Selain itu juga KPPU dijadikan sebagai pihak dalam pemeriksaan di
Pengadilan Negeri.
Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Penulis ingin mengajukan beberapa
pertanyaan yang terkait dengan isu yang Penulis sedang teliti.baik yang terkait langsung
ataupun tidak langsung dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU. Dalam
penelitian ini Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri No. 225/ Pdt. G/ 2009/
PN. SBY perkara Persekongkolan Tender yang menurut Penulis telah sesuai dan
disetujui oleh Dosen penguji Proposal dan Pembimbing Penulis di Universitas Islam
Negeri Syarifhidayatullah Jakarta.
Nama : Ratmawan Ari
Jabatan : Humas KPPU
Instansi : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Waktu dan Tempat : Kamis, 12 Juli 2018 di Gedung Pusat KPPU RI JL. Ir. Juanda No.
36. Jakarta 10120- Indonesia.
1. Secara praktik bagaimana KPPU menangani perkara persaingan usaha?
Jawab: sumber perkara ada dua pertama inisiatif hasil penelitian KPPU sendiri dan
yang kedua laporan masyarakat dari masyarakat. Dari laporan itu nanti kita ada
klarifikasi sebenarnya ini menggunakan PERKOM lama 2016, kalo sekarang kan
tahun 2010. Kalau yang sekarang kita melakukan klarifikasi memanggil baik pelapor
maupun terlapor untuk mengklarifikasi duduk perkara yang diserahkan oleh pelapor.
Selain itu kita juga mendalami beberapa alat bukti terkait. Klasifikasinya berupa
alamat, nama perusaahaan, status perusahaan seperti apa. Setelah dilakukan klarifikasi
maka selanjutnya dilakukan penyelidikan. Di penyelidikan itu kita 60 hari kerja dan
bisa diperpanjang setelah kita menemukan paling tidak dua alat bukti kita bisa
memasukkan ini ke mana? Sebenernya disini ada bagian pemberkasan, kalau di luar
itu semacam jaksa. Meneliti alat bukti itu sudah lengkap atau belum. Kalau belum kita
p21 atau p19. Kalau p19 kita serahkan lagi ke penyelidik untuk melengkapkan alat
bukti. Ketika sudah lengkap dipemberkasan gelar laporan dirapat komisi. Setelah
selesai rapat komisi dan disetujui maka masuk ke sidang. Disidang juga ada beberapa
tahapan, tahapan pertama pemeriksaan pendahuluan itu cuma serah terima laporan
dan pelanggaran maupun tanggapan dugaan pelanggaran dari terlapor. Setelah itu 30
hari kerja majelis komisi menyatakan ini lanjut atau tidak ke pemeriksaan lanjutan.
Setelah pemeriksaan lanjutan diperiksa selama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang
selama 30 hari kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan dilakukan musyawarah
majelis komisi 30 hari kerja sampai adanya putusan. Ketika ada keberatan dari pelaku
usaha dapat mengajukan ke pengadilan negeri setelah itu kasasi di Mahkamah Agung.
Kalau di pengadilan negeri itu majelis hakim dapat memerintahkan pemeriksaan
tambahan adapun isi pemeriksaan tambahan itu beberapa hal yang belum ada dalam
putusan atau pemeriksaan selama persidangan KPPU dan itu cuma beberapa
pertanyaan yang sudah disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Setelah itu
kita di beri surat oleh pengadilan negeri terus kita menjadwalkan rapat itu.
2. Apakah ada perbedaan diantara perkom 2006 dengan PERKOM 1 tahun 2010 dalam
menganalisis perkara di tahun 2008?
Jawab: kalau PERMA nya sebenernya engga, tetap sama. Kalau PERKOM 2010 itu
hanya mengatur beracara di KPPU. PERMA nya inikan masih no. 3 tahun 2005
berati ketika dia sudah sampai keberatan di pengadilan masih sama rentetan dari
putusan itu masih sama dan tidak menjadi masalah. Kalau yang diteliti itu putusan
mahkamah dan putusan pengadilan itu tidak masalah cuma berbeda di penanganan
perkara di KPPU saja yang berbeda.
3. Ketika dalam proses pemeriksaan di KPPU terdapart dua alat bukti tanpa adanya
pemeriksaan saksi maka apakah boleh dapat dijadikan dasar untuk diajukan keberatan
di pengadilan negeri?
Jawab: kalau kita lihat di kitab undang-undang hukum pidana dua alat bukti cukup
dalam pasal 184 dijadikan sebagai dasar dan kebiasaan dalam naungan perkara.
4. Dalam PERMA no. 3 tahun 2005 KPPU sebagai pihak dalam proses pemeriksaan
upaya keberatan. Maka ketika KPPU mendapatkan perintah untuk memeriksa
tambahan, apakah akan terjadinya subjektivitas oleh KPPU?
Jawab: ketika di Pengadilan Negeri KPPU sebagai termohon, Majelis Hakim ketika
menilai adanya kekurangan dalam pemeriksaan ini hanya sebagai klarifikasi saja.
Maka prosesnyapun seperti persidangan biasa, KPPU sebagai investigator terlapor ya
tetap terlapor.
5. Apakah secara praktek Pengadilan Negeri pernah melakukan pemeriksaan dengan
sendirinya dalam proses pemeriksaan tambahan?
Jawaban: Secara praktek tidak boleh dan tidak pernah terjadi pemeriksaan oleh
Majelis Hakim sendiri.
6. Berapakah presentase putusan KPPU ketika diajukan keberatan dapat diperkuat oleh
putusan pengadilan negeri?
Jawaban: Hampir 80% putusan KPPU dimenangkan terhadap pemohonan pelaku
usaha.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No.225/Pdt.G/2009/PN.SBY.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan dari :
1. ALFIE RAHMAN, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Direktur CV. Fajar Jaya, berkedudukan hukum di Jl. Kertajaya IX-C/26 Surabaya-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………..PEMOHON KEBERATAN I ;
2. KHOLIFATUR ROSIDAH, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Direktur PT. Damata Sentra Niaga, berkedudukan hukum di Jl. Ngagel Jaya Selatan (Komplek RMI Blok E-22) Surabaya-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ………………………….PEMOHON KEBERATAN II ;
3. L U C I A N A, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Direktur CV. Eka Jaya, berkedudukan hukum di Jl. Dharmawangsa VIII/30 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai …………………..…….PEMOHON KEBERATAN III ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MASHUBIN, SH dan FIRMAN WAHYUDIEN, SH., Para Advokat, pada Firma Hukum “MSB LAW FIRM AND PARTNERS” berkedudukan hukum di Jalan Raya Sengkaling No.194 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2009, selanjutnya disebut juga sebagai….…… PARA PEMOHON KEBERATAN ;
TERHADAP PUTUSAN DARI :
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI DI JAKARTA, berkedudukan Hukum di Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai …………………………..TERMOHON KEBERATAN ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;
Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 23 Maret 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 2009 dibawah register No.225/Pdt.G/2009/PN.Sby, telah mengajukan Keberatannya atas Putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008, sebagai berikut :
I. Bahwa, termohon keberatan melalui putusan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, tanggal 12 Februari 2009 telah memberikan putusan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
MEMUTUSKAN1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 3. Melanggar Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
Bahwa, putusan Termohon Keberatan atas perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, tanggal 12 Februari 2009 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan I pada tanggal 12 Maret 2009, pemohon keberatan II pada tanggal 12 Maret 2009 dan pemohon keberatan III pada tanggal 12 Maret 2009 yang karena itu permohonan keberatan upaya keberatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ; I. Bahwa, terhadap Putusan termohon dalam perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, tanggal 12 Februari 2009 haruslah diadakan pemeriksaan kembali melalui upaya Hukum Keberatan pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehubungan dengan alasan – alasan sebagai berikut : 1. Bahwa, termohon keberatan dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 telah bertindak diluar ketentuan hukum acara yang berlaku atau tidak mendasarkan pada hukum acara yang ada. Tindakan mana adalah jelas-jelas tidak patut serta melanggar asas-asas hukum acara dan prinsip peradilan yang baik ; 1. Bawah, termohon keberatan telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 yang keabsahan perkara a quo masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam register perkara Nomor. 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh termohon keberatan, perkara mana (Nomor. 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST)
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan upaya hukum keberatan ini diajukan belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (incracht van gewijs) ; 2. Bahwa, termohon keberatan dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 point 1.3.10 menyatakan, “Bahwa terkait permintaan terlapor I, terlapor II, terlapor III dan terlapor IV untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada terlapor I untuk meminta putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara a quo” ;
3. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 point 1.3.11 menyatakan
“bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum atau tyidak diterima oleh Majelis Komisi ;
4. Bahwa karena itu termohon keberatan dalam 2 (dua) pertimbangan hukum diatas pada hakekatnya telah mengakui kalau perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya adalah masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum ada keputusan, baik putusan sela atau putusan akhir maka demi menciptakan kepastian hukum seharusnya termohon keberatan tidak menjatuhkan putusannya terlebih dahulu ;
5. Bahwa, premis / dalil dalam pertimbangan hukum termohon keberatan dalam halaman 33 point 1.3.10 dan halaman 33 point 1.3.11 diatas menjadi “kontradiktif” dengan pertimbangan hukumnya yang lain i.c pertimbangan hukumnya halaman 34 point 1.3.13 ;
6. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 point 1.3.13 menyatakan “Bahwa penghentian atau penundaan suatu pemeriksaan perkata yang diduga telah melanggar Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan public atas tugas dan wewenang KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha” ;
7. Bahwa, adanya gugatan / sengketa yang masih berjalan di Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor. 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST adalah sebagai bukti dan alasan yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum, bukankah itu juga sudah diakui sendiri oleh termohon keberatan dalam pertimbangan hukumnya diatas. Akan tetapi kemudian persidangan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a qo dikatakan tanpa alasan yang jelas dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum termohon keberatan dalam halaman 34 pint 1.3.13 diatas ;
8. Bahwa, logika dan penafsiran hukum yang dipakai dan / atau dipergunakan oleh termohon keberatan dalam mengkonstantiring, mengkualifisir dan mengkonstituring in casu menjadi salah dan tidak tepat ;
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa, karena itu jelas – jelas putusan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, tanggal 12 Februari 2009 yang telah dijatuhkan oleh termohon keberatan kepada para pemohon keberatan adalah keputusan yang cacat secara formil dan materiil dan tidak sah, karena itu harus dibatalkan ;
1. Bahwa, adanya suatu kekhilafan dan / atau suatu kekeliruan yang nyata dalam membuat keputusan dimaksud oleh Termohon yang selengkapnya diuraiakan sebagai berikut : 1. Bahwa termohon keberatan dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 39 point 2.2.3.4. dan point 2.2.3.5. menyatakan terdapat persekongkolan horizontal antara terlapor I, terlapor II, dan terlapor III pada tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket A dan B dalam bentuk : 1. Bahwa terdapat persesuaian dokumen antara terlapor I, terlapor II, dan terlapor III sebagaimana diuraiakn dalam butir 16.3.3.1.1 bagian tentang duduk perkara ; 2. Bahwa terdapat kesamaan alamat direktur antara terlapor I, terlapor II dan terlapor III sebagaimana diuraiakan dalam butir 16.3.3.1.2 bagian tentang duduk perkara ; 3. Bahwa terdapat kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari terlapor I, terlapor II, dan terlapor III sebagaimana diuraiakan dalam butir 16.3.3.1.3. bagian tentang duduk perkara ; Bahwa dengan demikian unsure bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket A dan B terpenuhi ; 2. Bahwa atas pertimbangan hukum diatas, termohon telah melakukan kekhilafan dan / atau kekeliruan yang nyata dalam membuat keputusan karena salah dalam menafsirkan unsur dan perbuatan “mengatur dan atau menentukan pemenang tender” sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 jo pedoman Pasal 22 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 ; 1. Bahwa sampai dengan putusan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 dijatuhkan oleh termohon keberatan, para pemphon keberatan “belumlah bersedia membeerikan keterangan” dihadapan termohon keberatan terkait erat dengan dugaan persekongkolan tender karena menunggu adanya Putusan dari pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; 2. Bahwa, bahwa apabila demikian, maka perbuatan bersekongkolan perbuatan mengatur dan menentukan pemenang tender seharusnya belum bias dielaborsi kedalam terpenuhinya unsur – unsur pasal 22 Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 diatas, karena belum atau tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh para pemohon yang menjadi dasar pelanggaran persekongkolan ataupun menentukan dan atau memenangkan tender dimaksud yang dilakukan oleh para pemohon keberatan ; 3. Bahwa sehinga dasar pertimbangan hukum termohon keberatan dalam halamn 39 point 2.2.3.4 dan point 2.2.3.5 adalah jelas – jelas salah dan keliru karena hanya mendasarkan kepada alat bukti “surat dan atau dokumen” kepemlikan silang sham serta jabatan rangkap dari direksi, komisaris maupun pengurus sedangkan perbuatan atau alat bukti berupa keterangan “saksi” belum – belum pernah ada ; 4. Bahwa unsur mengatur dan atau pemenang peserta tender dalam pedoman pasal 22 Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu : suatu
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara Pengaturan dan / atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan criteria pemenang ; 5. Bahwa tidak ada alat bukti berupa KETERANGAN SAKSI yang membuktikan kalau ada peristiwa hukum dan tindakan hukum dari para pemohon keberadaan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentkan pemenang tender ; 6. bahwa dengan demikian termohon keberatan belumlah memiliki buki yang cukup dan kuat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo ; 7. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha atau para pemohon keberatan ini, maka termohon keberatan haruslah tetap mengacu kepada hukum pembuktian secara umum, menilai alat bukti yang ada dan menempatkan keterpenuhan unsur dan perbuatan secara komprehensif atau dalam prisnip pembuktian haruslah dilakukan kualifisir, konstantiring pembuktian secara tepat dan cermat dengan mendasarkan alat – alat bukti yang diatur dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1999, pasal 42 menyebutkan alat – alat bukti pemeriksaan komisi berupa : 1. Keterangan saksi ; 2. Keterangan ahli ; 3. Surat dan atau dokumen ; 4. Petunjuk ; 5. Keterangan pelkaku usaha ; 8. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket A dan B “tidak terpenuhi” ; 2. Bahwa, Amar Dalam Keputusan Termohon yang berbunyi Melarang Terlapor I,Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, adalah tidak berdasarkan hukum, bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ; 1. Bahwa, amar ke – 3 (tiga) dalam putusan termohon perkara nomor : 45/KPPU-L/2008, tanggal 12 Februari 2008 berbunyi : melarang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ; 2. Bahwa, mencermati bunyi amar sebagaimana diatas dikaitkan dengan kewenangan termohon untuk menjatuhkan sanksi, baik berupa tindakan administrative maupun pidana sebagaimana di atur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999, maka akan nampak bahwa sanksi berupa larangan bagi para termohon keberatan untuk tidak mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah sangat tidak berdasarkan hukum, tidak mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena : 2.1. Bahwa peserta tender dan yang mengikuti rapat penjelasan hanya berjumlah kurang lebih 30 peserta untuk pake A, B dan KF ;
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.2. Bahwa pada saat rapat penjelasan terjadi pemaksaan kehendak oleh beberapa kelompok rekanan yang hanya bermodalkan dokumen – dokumen ijin usaha akan tetapi mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya dengan tujuan agar mendapatkan fee dari peserta yang menang ;
2.3. Bahwa pemohon II atau PT. Damata Sentra Niaga sebagai pemenang dengan tanpa melakukan mark up, barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta karena barang tersebut harganya lebih rendah dari daftar
harga / price list ;
2.4. Bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Tim Independen penelaah buku ;
2.5. Bahwa jangka waktu pengiriman tidak melebihi waktu yang ditentukan, tidak ada permasalahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, Irjen Depdiknas dan Pemeriksaan lainnya ;
2.6. Bahwa adanya keterkejutan budaya dalam tender setelah adanya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diimbangi dengan sosialisasi yang merata dikalangan pelaku usaha oleh termohon sehingga tidak adanya pemahaman dan tertib hukum yang baik terhadap Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 ;
Bahwa sehubungan dengan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, para pemohon keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan upaya hukum keberatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
3. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan pemohon I, pemohon II dan pemohon III atau para pemohon untuk seluruhnya ; 1. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI atau termohon dalam perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, Tanggal 12 Februari 2009 ; 2. Menyatakan pemohon I, pemohon II dan pemohon III atau para pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; Atau : Apabila Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan untuk Pihak Termohon datang menghadap Kuasanya Yaitu :
II. MANAEK SM PASARIBU, SH ; 1. LANTIKO HIKMA SUYATAMA, SH ; 2. LINA MARDIANA, SH ; Berdasarkan Surat Tugas No.62/KPPU/K/ST/IV/2009, tertanggal 16 April 2009 ; Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU yang diperiksa di Pengadilan Negeri tidak tunduk pada Ketentuan Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008, dalam Surat Keberatannya, pemeriksaan atas keberatan ini dapat dilanjutkan ;
Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan Para Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya, dan dipersidangan Termohon telah mengajukan Penjelasan secara tertulis tertanggal 24 April 2009, yang isinya sebagai berikut :
1. URAIAN SINGKAT PUTUSAN KPPU : Bahwa perkara a qua bermula dari laporan dari masyarakat atau pihak yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”), dalam Tender Pengadaan Modul Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ; Bahwa dalam Tender a qua terdapat 7 (tujuh) Terlapor yaitu :
1. Pemohon Keberatan I ; 2. Pemohon Keberatan II ; 3. Pemohon Keberatan III ; 4. UD. Melati Indah yang beralambat kantor di Jalan Kertajaya IX-C Surabaya, selanjutnya disebut “Terlapor IV” ; 5. UD Media Alas Dayu yang beralamat kantor di Jalan Makam Peneleh 37 Surabaya,selanjutnya disebut “Terlapor V” ; 6. CV Surya Eka Dwi yang beralamat di Jalan Kebonsari IV / 17 Surabaya, selanjutnya disebut “Terlapor IV” ;
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Panitia Tender Pengadaan Modul dan / atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 beralamat kantor di Kontar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya, selanjutnya disebut “Terlapor VII” ; Bahwa dalam Putusan KPPU, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII Dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan Para Pemohon Keberatan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat kami kutip bunyinya sebagai berikut : “ Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;
dan penjelasannya sebagai berikut :
“ tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa” :
Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan / atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara ;
Bahwa secara ringkas perkara a qua dimulai dengan adanya Tender Pengadaan Modul Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dengan Pagu untuk Paket A Setara SD Kelas IV, V dan VI dan Paket B Setara SMP Kelas 1, 2, dan 3 Sebesar Rp. 2.895.800.000,- dan Pagu untuk Paket C Setara SMA Kelas 1, 2, dan 3 Sebesar Rp. 953.400.000,- ;
Bahwa dalam Tender a qua telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Para
Pemohon Keberatan untuk mengatur dan / atau menentukan pemenang Tender a qua dalam bentuk persekongkolan horizontal antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III pada Tender Pengadaan dan Pengiriman modul / buku Paket A dan B dan dalam Tender Paket modul / buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan yang dibuktikan dengan adanya :
1. Persesuaian dokumen antara Para Pemohon Keberatan ; 2. Kesamaan alamat Direktur antara Para Pemohon Keberatan ; 3. Kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dara Para Pemohon Keberatan ;
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Tindakan Para Pemohon Keberatan yang dengan sengaja secara bersama-sama telah ikut serta sebagai peserta dalam paket Tender a quo kemudian mengatur harga penawaran secara bersama-sama untuk menentukan pemenang dalam Tender a quo (vide Putusan KPPU butir 2.2.3.4. sampai dengan butir 2.2.3.8 pada halaman 39) ; Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi Termohon Keberatan memutuskan dalam Putusan KPPU yang dimohonkan keberatan oleh Para Pemohon Keberatan, yang bunyi amarnya dapat kami kutip sebagai berikut :
M E M U T U S K A N
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 1. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 2. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ; Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkaitformil dan materiil Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan dari Para Pemohon Keberatan, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut :
1. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU : 1. Dalam Pemeriksaan Perkara Keberatan Tidak Dimungkinkan Lagi Pengajuan Bukti dan atau Bukti Tambahan : 4. Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut “Perma 03 Tahun 2005”) dalam Pasal 5 ayat (4), yang dapat kami kutip sebagai berikut : “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)” ;
1. Penerapan Pasal 5 ayat (4) Perma 03 Tahun 1005 tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 04 K / KPPU / 2005 tanggal 29 November 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT Pertamina (Persero) terkait dengan Putusan KPPU No. 07 / KPPU-L / 2004 tentang Penjualan 2 (dua) unit Kapal Tanker VLCC milik Pertamina. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 354 secara jelas dan tegas menyatakan : “ Menimbang, bahwa pertimbangan judex factie yang
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa dalam perkara a quo dapat diterima bukti-bukti baru dari para pihak, karena penerimaan bukti-bukti tersebut merupakan kelengkapan untuk mendukung dalil-dalil keberatan masing-masing pihak dan tidak termasuk sebagai pemeriksaan tambahan ; Bahwa pertimbangan judex factie tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pasal 5 ayat 4 Perma No. 3 Tahun 2005 telah ditentukan bahwa pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar Putusan KPPU dan berkas perkaranya. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan keberatan ini tidak dimungkinkan lagi untuk memeriksa bukti-bukti tambahan, dengan demikian maka bukti-bukti baru yang telah diajukan oleh para Pemohon Keberatan tersebut haruslah dikesampingkan.” ;
1. Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telah mengatur Pengadilan Negeri sebagai Judex Factie dalam memeriksa perkara keberatan a quo tidak diperkenankan lagi untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alas an apapun ; 2. Putusan Sela Dan Pemeriksaan Tambahan ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan, setelah mempelajari putusan Termohon Keberatan, dan berkas perkaranya dapat memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui Putusan Sela. Hal itu didasarkan atas alasan hukum, sebagaimana telah diatur dalam :
2.1. Pasal 6 ayat (1) Perma 03 Tahun 2005 :
“Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui Putusan Sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan” ;
2.2. Pasal 6 ayat (2) Perma 03 Tahun 2005 :
“Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan” ;
1. Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma 03 Tahun 2005 / dahulu Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2003) telah dibenarkan dan dikuatkan secara jelas dan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005. sesuai dalam pertimbangan hukumannya pada halaman 62 yang dapat kami kutip sebagai berikut : 2. Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan,setelah memperlajari Putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui Putusan
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor. 1 tahun 2003) ; 3. Bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksukan oleh PERMA Nomor. 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari Putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut, dan bukannya untuk pengajuan bukti - bukti baru atas permintaan pemohon ; 4. Bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 Nomor. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST, yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat - alat bukti lain yang diajukan oleh pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pemohon sebagai pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan ; 5. Dengan demikian, apabila -quad non- Putusan Sela dalam perkara a quo ditetapkan dan atau dikeluarkan oleh Majelis Hakim Judex Factie, maka hal itu semata - mata karena atas dasar kebutuhan Majelis Hakim Judex Factie setelah mempelajari Putusan KPPU dan berkas perkaranya. Sehingga bukan dikarenakan permintaan / tuntutan dari pemohon Keberatan ; 2. Pemeriksaan Perkara Di KPPU : 3.1. Tata cara penanganan perkara di KPPU secara umum telah diatur oleh Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999, khususnya dalam BAB VII ; 3.2. Sebagai pedoman tata cara penangan perkara, Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4)
Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :
“Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi” ;
3.3. Atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan Nomor. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
3.4. Dalam rangka peningkatan transparansi dan efektifitas penanganan perkara di KPPU, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Komisi Nomor. 05/KPPU/Kep/IX/2000. untuk itu Termohon Keberatan telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Selanjunya disebut “Perkom 1 Tahun 2006”). Dengan demikian Perkom 1 Tahun 2006 telah menjadi dasar dan pedoman dalam penangan dan pemeriksaan perkara di KPPU ;
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Jaminan Adanya Prinsip “Due Process Of Law” ; 4.1. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan Selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah - kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi : 4.1.1. Membacakan hak - hak terperiksa sebelu pemeriksaan dimulai ;
4.1.2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, (in casu termasuk para pemohon Keberatan) untuk didamping penasehat hukum ;
4.1.3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan terperiksa untuk diperiksa ;
4.1.4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami terperiksa Selama dilakukan pemeriksaan ;
4.1.5. Memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk menyampaiakan hal - hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengkoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani ;
Bahwa untuk Selanjutnya, kami, Termohon Keberatan akan menguraikan mengenai penjelasan terhadap Formil Permohonan Keberatan para pemohon Keberatan dan Metriil Keberatan para pemohonan Keberatan, sebagai berikut :
C. PENJELASAN TERHADAP FORMIL PERMOHONAN KEBERATAN PARA PEMOHON KEBERATAN :
Para Pemohon Keberatan tidak jelas (Obscuur libel) :
5.1. Bahwa dalam memori Keberatan para pemohon Keberatan tertulis Bahwa pemohon Keberatan adalah sebagai berikut :
1. Aldie Rahman, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Direktur CV Fajar Jaya…” ;
2. Kholifatur Rosidah, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Direktur PT. Damata Sentra Niaga…” ;
3. Luciana, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Direktur CV Eka Karya Jaya…” ;
5.2. Bahwa sikap para Pemohon Keberatan yang bertindak atas nama diri sendiri atau Direktur merupakan hal yang sangat tidak jelas (Undang - undang), karena siapakah yang sebenarnya yang mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ? apakah Aldie Rahman sebagai ia sendiri ataukah ia sebagai Direktur CV Fajar Jaya ? apakah Kholifatur Rosidah sebagai sendiri ataukah ia sebagai Direktur PT. Damata Sentra Niaga ? apakah Luciana, sebagai ia sendiri atau sebagai Direktur CV Eka Karya Jaya ? ;
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5.3 Bahwa terlebih lagi Undang - undang Nomor. 40 Tahun 2007 telah mengatur adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dengan direktur perusahaan, oleh karena itu menjadi semakin tidak jelas, apakah Kholifatur Rosidah sebagai sendiri ataukah ia sebagai Direktur PT Damata Sentra Niaga pada saat ia mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ? ;
5.4. Bahwa dengan demikian, maka haruslah ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima permohonan Keberatan yang diajukan oleh para pemohon Keberatan karena tidak jelas (Undang - undang) siapakah yang mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ? ;
D. PENJELASAN TERHADAP MATERI PERMOHONAN KEBERATAN :
Adapun penjelasan Termohon Keberatan terhadap Putusan PPU a quo terkait dengan pokok - pokok Keberatan dari para pemohon Keberatan adalah sebagai berikut :
1. Termohon Keberatan Memiliki Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutus Perkara a quo : 2. Bahwa Pasal 35 Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yang secara lengkap dapat Termohon Keberatan kutip sebagai berikut : 3. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 ; 4. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 ; 5. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominant yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 ; 6. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ; 7. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 8. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang – undang ini ; 9. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ; 10. Sedangkan Pasal 36 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan, yang secara lengkap dapat Termohon Keberatan kutip sebagai berikut : 11. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 13. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya ; 14. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat15. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – undang ini ; 16. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini ; 17. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yangtidak bersedia memenuhi panggilan Komisi ; 18. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – undang ini ; 19. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan ; 20. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat ; 21. Memberitahukan Putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 22. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – undang ini ; 23. Bahwa Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (untuk Selanjutnya disebuat sebagai “Keppres Nomor. 80”) merupakan acuan / pedoman dalam pelaksanaan bagi tiap kegiatan pengadaan barang / jasa yang dilakukan disetiap instansi pemerintah termasuk dalam perkara a quo ; 24. Bahwa Keppres Nomor. 80 pun menyebutkan perlu diperhatikannya prinsip persaingan usaha sehat dalam melakukan kegiatan pengadaan, sebagaimana terdapat dalam konsideran huruf a ; “…pengadaan barang / jasa pemeriantah yang dibiayai APBN / APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya…” ; 25. Perlu kami tegaskan Bahwa pemenuhan terhadap seluruh persyaratan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan dalam Kepres Nomor. 80 tidak berarti Bahwa telah memenuhi seluruh ketentuan perundang – undangan. Sangat dimungkinkan pemenuhan terhadap Keppres Nomor. 80 justru buah hasil dari persekongkolan tender yang nyata – nyata merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 ;
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
26. Berdasarkan uraian diatas, telah jelas Bahwa Termohon Keberatan memiliki tugas dan kewenangan dalam menilai, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999. sehingga tidak tepat hal – hal yang diuraikan oleh para pemohon Keberatan dan oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak dalil para pemohon Keberatan;27. Putusan KPPU didasarkan pada Analisa Yuridis dan Pertimbangan Hukum Yang Tepat dan Benar : 2.1. Bahwa dalil para pemohon Keberatan yang menyampaikan Termohon Keberatan tidak mendasarkan hukum acara yang berlaku adalah tidak benar karena dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan Selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah – kaidah dasar hukum, yang meliputi Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor. 1 Tahun 2006 ; 2.2. Bahwa peraturan – peraturan tersebut telah menjadi dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan perkara di KPPU ;
2.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum telah jelas Bahwa setiap penangan perkara di KPPU Selalu berpegang pada kaidah – kaidah hukum dan prinsip deu process of law, sehingga beralasan hukum untuk menolak dalil pata pemohon Keberatan ;
2.4. Bahwa alat – alat bukti pemeriksaan di KPPU diatur dalam Pasal 42 Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip :
“Alat – alat bukti pemeriksaan Komisi berupa” ;
a. Keterangan saksi ;
b. Keterangan ahli ;
c. Surat dan atau dokumen ;
d. Petunjuk ;
e. Keterangan pelaku usaha ;
2.5. Bahwa bukti – bukti terjadinya persengkokolan horizontal ditunjukkan dengan adanya keterangan pelaku usaha yaitu para Terlapor (termasuk para pemohon Keberatan) yang keterangannya telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibaca, dimengerti, diakui dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, saksi – saksi yang keterangannya diambil di bawah sumpah yang dimuat dalam BAP yang juga telah dibaca, dimengerti, diakui dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, surat, dokumen terkait Tender a quo, dan bukti petunjuk ;
2.6. Bahwa bukti – bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan perkara a quo tidak hanya didasarkan pada keterangan pelaku usaha saja namun dalam berkas yang telah disampaikan pemohon Keberatan yang tercatat dalam berkas Putusan KPPU dengan kode
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dokumen A berupa surat Selama proses pemeriksaan, Dokumen B berupa Berita Acara Pemeriksaan Terlapor dan Saksi, dan Dokumen C berupa dokumen – dokumen terkait Tender a quo telah menunjukkan bukti – bukti kuat yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo ;
2.7. Sehingga dengan demikian dalil – dalil dari para pemohon Keberatan sangat tidak berdasarkan dan oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak dalil para pemohon Keberatan ;
1. Pertimbangan dan Uraian Putusan KPPU merupakan Satu Kesatuan yang Selaras, Tidak Saling Bertentangan dan Tidak Saling Kontradiktif : 3.1. Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan tidak saling kontradiktif antara butir 1.3.10 dan butir 1.3.11 pada halaman 33 dengan butir 1.3.13 pada halaman 34, yang dapat kami kutip sebagai berikut : 1.3.10 Bawah terkait permintaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara Nomormor : 45/KPPU-L/2008, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk meminta Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara a quo ;
1.3.11 Bahwa sampai dengan Putusan ini dibacakan, Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum atau tidak diterima oleh Majelis Komisi ;
1.3.13 Bahwa penghentian atau penundaan suatu pemeriksaan perkara yang diduga telah melangga Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan public atas tugas dan wewenang KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha ;
3.2. Bahwa sikap Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagaimana termuat dalam butir 1.3.10 dan butir 1.3.11 pada halaman 33 adalah menanggapi dan mengabulkan permintaan dari para pemohon Keberatan dan Terlapor IV ;
3.3. Bahwa sikap Majelis Termohon Keberatan justru sebagai bentuk due process of law yang memberikan kesempatan kepada para pemohon Keberatan dan Terlapor IV, untuk mempergunakan seluruh ksempatan yang ada untuk melakukan pembelaan diri ;
3.4. Bahwa sikap Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagaimana termuat dalam butir 1.3.10 dan butir 1.3.11 pada halaman 33 bukanlah mengabulkan permohonan penundaan pemeriksaan, namun memberikan kesempatan kepada para Termohon Keberatan dan Terlapor IV untuk memberikan dokumen – dokumen pendukung permohonannya ;
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3.5. Bahwa uraian yang termuat dalam butir 1.3.13 pada halaman 34 adalah merupakan penilaian Majelis Komisi Termohon Keberatan terhadap permohonan dari para pemohon Keberatan dan Terlapor IV ;
3.6. Bahwa dengan demikian, sikap Majelis Komisi Termohon keberatan sebagaimana termuat dalam butir 1.3.10 dan butir 1.3.11 pada halaman 33 dan butir 1.3.13 pada halaman 34 merupakan dua hal yang berbeda, namun tetap selaras dan tidak kontradiktif ;
3.7. Sehingga dengan demikian dalil – dalil dari para pemohon Keberatan sangat tidak berdasar dan oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak dalil pemohon Keberatan.
1. Pemeriksaan di KPPU Tidak dapat Dihentikan Karena Adanya Gugatan Kepada KPPU : 4.1. Bahwa penghentian atau penundaan suatu Pemeriksaan perkara yang diduga telah melanggar Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan public atas tugas dan wewenang KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha ; 4.2. Dengan demikian Termohon Keberatan menyimpulkan Pemeriksaan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 tidak dapat dihentikan atau ditunda ;
4.3. Bahwa gugatan yang in casu hanya diajukan oleh pemohon keberatan I dengan register No. 333/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dalam hal ini Alfie Rahman selaku Direktur CV Fajar Jaya hanyalah mempermasalahkan mengenai perhitungan dari dalam pemeriksaan di KPPU ;
4.4. Bahwa materi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanyalah mengenai perhitungan hari kerja yang hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Perkom Nomor 1 Tahun 2006, yang dapat kami kutip sebagai berikut :
5 Hari adalah hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur nasional ;
4.5. Bahwa dengan demikian, tidak ada relevansi antara gugatan yang disampaikan pemohon keberatan I di Pengadilan Negeri dengan pemeriksaan di KPPU karena obyek yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai hari kerja sedangkan pemeriksaan di KPPU terkait dengan dugaan persengkongkolan Tender Pengadaan Modul Paket A, B, C dan keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
4.6. Dengan demikian sangat tidak beralasan bagi termohon keberatan untuk melakukan penghentian dan penundaan pemeriksaan karena proses pemeriksaan di KPPU didasarkan pada
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2006 ;
4.7. Bahwa dalam putusan KPPU, termohon keberatan telah mempertimbangkan mengenai penundaan pemeriksaan perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 dalam butir 1.3. pada halaman 31 sampai dengan 34, yang dapat kami kutip sebagai berikut :
1.3. Tentang Penghentian atau penundaan pemeriksaan perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 :
1.3.1. Bahwa terlapor I, terlapor II dan terlapor III dalam pembelaannya meminta Majelis Komisi untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara a quo dengan alasan Terlapor I telah mengajukan gugatan terhadap KPPU RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 333/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST terkait dengan petikan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/IV/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 jo. Petikan Penetapan Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 (vide Bukti A81, 82, A84) ;
1.3.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III akan pembelaannya
menyatakan point keempat pada petikan penetapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 39 ayat (1) ;
1. Bahwa terlapor I, terlapor II dan terlapor III dalam pembelaannya menyatakan point pertama pada petikan penetapan nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang pelaksanaan lanjutan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangt larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 43 ayat (1) ; 2. Bahwa memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukannya pemeriksaan lanjutan” ; 3. Bahwa memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ; 4. Bahwa memperhatikan Pasal 43 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” ; 5. Bahwa memperhatikan Pasal 1 anga 5 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara penanganan Perkara di KPPU yang berbunyi “hari adalah hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari Libur Nasional” ; 6. Bahwa memperhatikan proses penangan perkara yang berlangsung dan dua penetapan pada butir 1.3.3 maka keseluruhan proses pemeriksaan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi asas due process of law, hal mana telah dikuatkan oleh beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai berikut : 1.3.8.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/KPPU/2004 dalam perkara Komisi melawan PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia ; 1.3.8.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 0K/KPPU/PDT/ 2004 dalam perkara Komisi melawan PT. Jakarta internasional Container Terminal ;
1.3.8.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 K/KPPU/2005 dalam perkara Komisi melawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ;
1.3.8.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 K/KPPU/2005 dalam perkara komisi melawan PT Republik Indonesia
(perum peruri) ;
1.3.8.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/KPPU/2006 dalam perkara Komisi melawan PT. Carrefour Indonesi ;
1. Bahwa memperhatikan penetapan komisi pengawasan persaingan usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor :45/KPPU-L/2008 jo petikan penetapan Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang pemeriksaan lanjutan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 dan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraiakan pada butir 1.3.4. sampai dengan butir 1.3.8. Majelis Komisi menilai penetapan Komisi pengawas persaingan usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/ IV/2008 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang pemeriksaan lanjutan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 telah sesuai dengan Undang – undang dan Peraturan Komisi ; 2. Bahwa terkait permintaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk meminta Putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara a quo ;
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum atau tidak diterima oleh Majelis Komisi ; 4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU mempunyai kewajiban untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan masyarakat yang diduga telah melanggar Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 ; 5. Bahwa penghentian atau penundaan suatu pemeriksaan perkara yang diduga telah melanggar Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan public atas tugas dan wewenang KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha ; 6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan pemeriksaan perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 tidak dapat dihentikan atau ditunda ; 2. Pemohon Keberatan Terbukti Melanggar Pasal 22 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 : 5.1. Bahwa pemohon keberatan telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1999, yang bunyi pasal tersebut dapat kami kutip sebagai berikut : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;
5.2. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu ;
5.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemohon keberatan telah terbukti dan memenuhi unsur – unsur pelanggaran pasal 22 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah tertuang dalam Putusan KPPU butir I pada
halaman 36 sampai dengan 42, yang dapat kami kutip sebagai berikut :
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis komisi menilai pemenuhan unsur – unsur pasal sebagai berikut :
2.1. Bahwa ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
2.2. Menimbang bahwa pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.2.1. Pelaku Usaha ;
2.2.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;
2.2.1.2. Unsur pelaku usaha dalam tender paket Modul / Buku A dan B ;
a. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam paket ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III selaku peserta tender pengadaan dan pengiriman Modul / Buku paket A dan B ;
b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1. bagian tentang hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi ;
2.2.1.3. Unsur pelaku usaha dalam tender paket Modul / Buku bahan ajar
Pendidikan keaksaraan :
a. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam paket ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selaku peserta tender pengadaan dan pengiriman Modul / Buku ajar Pendidikan keaksaraan ;
b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1. bagian tentang hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi ;
2.2.1.4. Unsur pelaku usaha dalam tender paket Modul / Buku C ;
2.2.2. Pihak Lain ;
2.2.3.1. Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut ;
a. Unsur pihak lain dalam tender paket Modul / buku Paket A dan B ;
i. Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tender pengadaan dan pengiriman Modul / Buku paket A dan B di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ii. Unsur demikian, unsur pihak lain terpenuhi ;
1. Unsur pihak lain dalam tender paket modul / buku bahan ajar pendidikan keaksaraan ; iii Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket bahan ajar pendidikan keaksaraan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ; iv Bahwa dengan demikian, unsur pihak terpenuhi ;
1. Unsur pihak lain dalam tender paket modul / buku paket C ; I. Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tender pengadaan dan pengirman modul / buku paket C di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ; vi. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhui 2.2.3. Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender ;
2.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan pedoman pasal 22 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;
2.2.3.2. Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertical, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertical ;
2.2.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertical adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertical adalah persekongkolan antara panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa ;
2.2.3.4. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket A dan B dalam bentuk ;
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Bahwa terdapat persesuaian dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.1.1 bagian tentang duduk perkara ;
b. bahwa terdapat kesamaan alamat direktur antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.1.2 bagian tentang duduk perkara ;
c. Bahwa terdapat kepemilikian silang saham antara jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraiakan dalam butir 16.3.3.1.3 bagian tentang duduk perkara ;
2.2.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket A dan B terpenuhi ;
2.2.3.6. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara teRlapor I, Terlapor II, Terlapor III pada tender paket modul / buku bahan ajar pendidikan keaksaraan dalam bentuk ;
a. Bahwa terdapat persesuaian dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam
butir 16.3.3.1.1 bagian tentang duduk perkara ;
b. Bahwa terdapat kesamaan alamat direktur antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraiakan dalam butir 16.3.3.1.2 bagian tentang duduk perkara ;
c. Bahwa terdapat kepemilikian silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.3.3 bagian tentang duduk perkara ;
2.2.3.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengantur dan atau menentukan pemenang tender paket moduk / buku bahan ajar pendidikan keaksaranan terpenuhi ;
2.2.3.8. Bahwa tidak terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor V, Terlapor VI pada tender paket modul / buku paket C dalam bentuk :
a. Bahwa terdapat berdasarkan LHPL tim pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan format dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI ;
b. Bahwa selain kesamaan format dokumen penawaran, Majelis Komisi tidak melihat adanya hubungan yang dapat menunjukkan terjadinya persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI misalnya kepemilikan saham, kepengurusan silang ataupun hubungan afiliasi lainnya ;
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.2.3.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender paket modul / buku paket C tidak terpenuhi ;
2.2.4. Persaingan usaha tidak sehat ;
2.2.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang
ditetapkan dalam pasal 1 angka 6 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;
2.2.4.2. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dengan sengaja secara bersama-sama telah ikut serta sebagai peserta dalam paket tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket A dan B kemudian mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk menentukan pemenang dalam tender pekerjaan dimaksud adalah merupakan tindakan yang menimbulkan persaingan semua dalam pelaksanaan tender ;
2.2.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi ;
2.2.4.4. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dengan sengaja secara bersama - sama telah ikut serta sebagai peserta dalam tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket bahan ajaran pendidikan keaksaraan kemudian mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk menentukan pemenang dalam tender pekerjaan dimaksud adalah merupakan tindakan yang menimbulkan persaingan semu dalam pelaksanaan tender ;
2.2.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi ;
2.2.4.6. Bahwa kesamaan format dokumen penawaran Terlapor V, dan Terlapor VI dalam tender pengadaan dan pengiriman modul / buku paket C bukan merupakan suatu tindakan yang disengaja dan mengakibatkan persaingan semu dalam pelaksanaan tender ;
2.2.4.7. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi ;
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Pengenaan Sanksi Larangan Mengikuti Tender telah Tepat : 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara a quo, para pemohon keberatan telah terbukti melanggar pasal 22 Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 dan dijatuhi sanksi berupa larangan mengikuti tender di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ; 6.2. Bahwa tidak tepat pendapat para pemohon keberatan yang menyatakan bahwa termohon keberatan tidak berdasarkan hukum, tidak mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, karena termohon keberatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administrative sebagaimana diatut dalam pasal 47 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut :
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketetntuan Undang – undang ini ;
(2) Tindakan administrative sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 dan atau ;
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan atau ;
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk mengehntikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominant dan atau ;
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan
usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan atau ;
f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau ;
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
6.3. Bahwa fasa kalimat “dapat berupa” pada ayat (2) tersebut di atas bukanlah bersifat “limitatif” sehingga tidak berarti hanya mengacu pada hal – hal dari butir a sampai dengan g
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut. Sehingga dengan tetap mengacu pada pasal 47 ayat (1) yang bunyinya dapat kami kutip sebagai berikut :
“ Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – undang ini” ;
6.4. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh termohon keberatan tidak terikat pada hal – hal yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) butir a sampai dengan g, melainkan sanksi administrative lain sepanjang masih relevan dan berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, serta memiliki tujuan untuk menciptakan persaingan usaha sehat sebagaimana amanah dibentuknya Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 itu sendiri ;
6.5. Bahwa selain itu, esensi dari sanksi larangan untuk mengikuti tender adalah sebagai efek jera kepad apara pelaku usaha yang terbukti melangga ketentuan Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 untuk tidak mengulangi kegiatan / tindakan yang dilakukan sehingga tercipta persaingan usaha sehat sebagaimana tindakan yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf c yaitu :
Tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
C. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat ;
6.6. Maka jelas bahwa termohon keberatan berwenang untuk menjatuhkan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat ;
6.7. Bahwa Majelis termohon keberatan telah dengan pertimbangan yang bijaksana dan adil dalam menjatuhkan putusan dengan tidak menjatuhkan sanksi berupa denda namun yang hanya memberikan sanksi berupa larangan untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
6.8. Dengan demikian dalil – dalil yang dikemukakan para pemohon keberatan adalah tidak berdasar, oleh karenannya harus ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan ;
1. Tidak Meratanya Sosialisasi bukanlah Alasan Pembenar Untuk Melakukan Pelanggaran terhadap Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 : Bahwa termohon keberatan juga menolak dengan tegas alasan pemohon keberatan yang menyatakan tidak meratanya sosialisasi Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999, dikarenakan azas dasar dari setiap peraturan perundang – undangan semenjak diundangkan
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui Berita Negara, sehinga dalil para pemohon keberatan sangat mengada – ada sehingga haruslah ditolak ; 2. Pemenuhan persyaratan Tender dalam Keppres Nomor. 80 Tidak Berarti Tidak Melanggar Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 : Perlu juga sekali lagi kami tegaskan bahwa pemenuhan terhadap seluruh persyaratan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan dalam Keppres Nomor. 80 tidak berarti bahwa telah memenuhi seluruh ketentuan perundang – undangan. Sangat dimungkinkan pemenuhan persyaratan tender sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor. 80 justru buah hasil dari persekongkolan tender yang nyata – nyata merupakan pelanggaran terhadap pasal 32 Undang - undang Nomor 5Tahun 1999 :
Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut diatas telah jelas bahwa pemohon keberatan telah bersalah melanggar pasal 22 Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1999 dan putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sehingga sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan seluruh keberatan dari para pemohon keberatan terhadap putusan KPPU yang termuat dalam pemohonan upaya hukum keberatannya tertangal 23 Maret 2009 yang tercatat dalam Register No. 225/Pdt.G/2009/PN.Sby., Haruslah ditolak ;
Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini termohon keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara a quo agar memutuskan :
1. Menolak permohonan keberatan dari para pemohon keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menguatkan putusan KPPU Nomor. 445/KPPU-L/2008 tanggal 1 Februari 2009 ; 3. Menghukum pemohon keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara ; Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa untuk menunjang Permohanan Keberatannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah difoto copy bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok berupa :
2. SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) Daftar No.:333/Pdt.g/2008, tanggal24-9-2008, tertanda P-1 ;
27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. RISALAH PANGGILAN No.333/Pdt.g/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal23 april 2009, tertanda P-2 ; 2. Surat Gugatan Melawan Hukum tanggal 24 september 2008, tertanda P-3 ; Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya terhadap Keberatan ParaPemohon tersebut, Termohon dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi hal-hal sebagai berikut :
1. Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008, No.132/KPPU/PEN/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, diberi tanda A-1 ; 2. Surat Tugas Staf Sekretariat Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, No.593/SET/DE/ ST/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, diberi tanda A-2 ; 3. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Surya Eka Dwi, No.1452/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-3 ; 4. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008, kepada Panitia Tender Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007, No.1453/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-4 ; 5. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Media Atas Dayu, No.1454/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-5 ; 6. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah, No.1455/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-6 ; 7. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Eka Jaya, No.1456/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-7 ;
8. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Fajar Jaya, No.1457/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-8 ; 9. Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga, No.1458/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli2008, diberi tanda A-9 ; 10. Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga selaku Terlapor II, No.445/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-10 ; 11. Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur CV. Fajar Jaya selaku Terlapor I, No.446/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-11; 12. Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur CV. Eka Jaya selaku Terlapor III, No.447/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-12 ;13. Surat Panggitan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur UD. Melati Indah selaku Terlapor IV, No.448/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-13 ;
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
14. Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur UD. Media Alas Dayu selaku Terlapor V, No.449/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-14 ; 15. Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Panitia Tender Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 selaku Terlapor VII, No.450/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-15 ; 16. Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur CV. Surya Eka Dwi selaku Terlapor VI, No.451/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008, diberi tanda A-16 ; 17. Surat Permohonan Waktu dan tempat pemeriksaan, No.091/CFJ/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008, diberi tanda A-17 ; 18. Surat Permohonan pengalihan tempat pemeriksaan dan penundaan pemeriksaan, No.083/DSN/VII/2008, tertanggal 17 Juli 2008, diberi tanda A-18 ; 19. Surat Permohonan pengalihan tempat pemeriksaan dan penundaan pemeriksaan, No.063/UDMI/VII/2008, tertanggal 16 Juli 2008, diberi tanda A-19 ; 20. Permohonan Pengalihan Tempat dan Waktu Pemeriksaan, tertanggal 16 Juli 2008, diberi tanda A-20 ; 21. Surat Panggilan Kedua Pemeriksaan Pendahuluan kepada Panitia Tender Pengadaan Modul / Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 selakuTerlapor VII, No.521/SET/D.2.4/VII/2008, tertanggal 31 Juli 2008, diberi tanda A-21 ; 22. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008, tertanggal 07 Agustus 2008, diberi tanda A-22 ; 23. Penetapan KPPU tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No.45/KPPU-L/2008, No.171/KPPU/PEN/VIII/008, tertanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda A-23 ; 24. Surat Tugas Tim Pemeriksaan Lanjutan, No.707/SET/DE/ST/VIII/008, tertanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda A-24 ; 25. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur LID. Media Atas Dayu, No.1781/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-25 ; 26. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Diretur CV. Surya Eka Dwi, No.1782/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-26 ; 27. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah, No.1783/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-27 ; 28. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Eka Jaya, No.1784/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-28 ; 29. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga, No.1785/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-29 ; 30. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Fajar Jaya, No.1786/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-30 ;
31. Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Panitia Tender Pengadaan Modul./Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar
29
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007, No.1786/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-31 ; 32. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur ICV. Fajar Jaya sebagai Terlapor I, No.672/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-32 ; 33. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga sebagai Terlapor III, No.673/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-33 ; 34. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Eka Jaya sebagai Terlapor III, No.674/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-34 ; 35. Surat Panggitan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah sebagai Terlapor IV, No.675/SET/DE/ST/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-35 ; 36. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Surya Eka Dwi sebagai Terlapor VI, No.676/SET/D.2.4/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-36 ; 37. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Panitia Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 sebagai Terlapor VII, No.672/SET/D.2.4/IX/008, tertanggal 03 September 2008, diberi tanda A-37 ; 38. Permohonan Penundaan dan Pengalihan Tempat pemeriksaan bagi Direktur CV. Fajar Jaya, PT. Damata Sentra Niaga, CV. Eka Jaya, dan UD. Melati Indah, No.001/KPPU.C/IX/2008, tertanggal 09 September 2008, diberi tanda A-38 ; 39. Permohonan Pengalihan Tempat dan Waktu Pemeriksaan di KPD Surabaya, tertanggal 19 September 2008, diberi tanda A-39 ; 40. Permohonan Penundaan dan Pengalihan Tempat pemeriksaan, No.094/CFJ/IX/008, tertanggal 08 September 2008, diberi tanda A-40 ; 41. Permohonan Penundaan dan Pengalihan Tempat Pemeriksaan, No.0135/EJ/IX/008,tertanggal 06 September 2008, diberi tanda A-41 ; 42. Permohonan Penundaan dan Pengalihan Tempat pemeriksaan, No.069/UDMI/IX/008, tertanggal 08 September 2008, diberi tanda A-42 ; 43. Permohonan Penundaan dan Pengalihan Tempat pemeriksaan, No.087/DSN/IX/008, tertanggal 08 September 2008, diberi tanda A-43 ; 44. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Yusuf Indo Sejahtera sebagai Saksi, No.717/SET/D.2.4/IX/008, tertanggal 16 September 2008, diberi tanda A-44 ; 45. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Alvina Rose Sejahtera sebagai Saksi, No.718/SET/D.2.4/IX/008, tertanggal 16 September 2008, diberi tanda A-45 ; 46. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Sejahtera sebagai Saksi, No.719/SET/D.2.4/IX/008, tertanggal 16 September 2008, diberi tanda A-46 ;
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
47. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada CV. Fajar Jaya sebagai Terlapor I, No.758/SET/D.2.4/IX/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-47 ; 48. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan I Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada PT. Damata Sentra Niaga sebagai Terlapor II, No.759/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-48 ; 49. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada CV. Eka Jaya sebagai Terlapor III, No.760/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-49 ; 50. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah sebagai Terlapor IV, No.761/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-50 ; 51. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Surya Eka Dwi sebagai Terlapor VI, No.762/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-51 ; 52. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Alvina Rose Sejahtera sebagai Terlapor Saksi, No.763/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-52 ; 53. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Yusuf Indo Sejahtera sebagai Saksi, No.764/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-53 ; 54. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Sejahtera sebagai Saksi, No.765/SET/D.2.4/X/008, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda A-54 ; 55. Permohonan Penundaan Pemeriksaan PT. Alvina Rose Sejahtera, tertanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda A-55 ; 56. Keputusan KPPU tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008, No.342/KPPU/KEP/XI/008, tertanggal 12 Nopember 2008, diberi tanda A-56 ; 57. Surat Tugas Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008, No.1103/SET/DE /ST/XL/008, tertanggal 12 Nopember 2008, diberi tanda A-57 ; 58. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Panitia Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, dan 1 Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 sebagai Terlapor VII, No.805/SET/D.2.4/XII/008, tertanggal 04 Desember 2008, diberi tanda A-58 ; 59. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada CV. Fajar Jaya sebagai Terlapor I, No.806/SET/D.2.4/XII/008, tertanggal 04 Desember 2008, diberi tanda A-59 ; 60. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga sebagai Terlapor III, No.807/SET/D.2.4/XII/008, tertanggal 04 Desember 2008, diberi tanda A-60 ; 61. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Eka Jaya sebagai Terlapor III, No.808/SET/D.2.4/XII/008, tertanggal 04 Desember 2008, diberi tanda A-61 ; 62. Surat Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah sebagai Terlapor IV, No.809/SET/D.2.4/XII/008, tertanggal 04 Desember 2008, diberi tanda A-62 ;
31
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
63. Laporan Perneriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008, tertanggal Desember 2008, diberi tanda A-63 ; 64. Penetapan KPPU Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara 45/KPPU-L/2008, No.241/KPPU/PEN/XII/008, tertanggal 30 Desember 2008, diberi tanda A-64 ; 65. Keputusan KPPU Tentang Penugasan Anggota Komisi Dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008, No.359/KPPU/KEP/XII/008, tertanggal 30 Desember 2008, diberi tanda A-65 ; 66. Surat Tugas Staf Sekretariat dalam Sidang Majelis Komisi, No.1237/SET/DE/ST /XII/008, tertanggal 30 Desember 2008, diberi tanda A-66 ; 67. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Panitia Tender Pengadaan Modul/Buku Paket, A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007, No.39/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-67 ; 68. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Surya Eka Dwi, No.40/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-68 ; 69. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Media Alas Dayu, No.41/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-69 ; 70. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah, No.42/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-70 ; 71. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Eka Jaya, No.43/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-71 ; 72. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Damala Sentra Niaga, No.44/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-72 ; 73. Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Fajar Jaya, No.45/AK/KMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-73 ; 74. Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Fajar Jaya, No.35/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-74 ; 75. Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga, No.36/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-75 ; 76. Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Eka Jaya, No.37/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-76 ; 77. Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Melati Indah, No.38/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-77 ; 78. Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur UD. Media Alas Dayu, No.39/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-78 ; 79. Surat Panggilan Sidang Majetis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Direktur CV. Surya Eka Dwi, No.40/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-79 ;
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
80. Panggilan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 kepada Panitia Tender Pengadaan Modul/Buku Paket, A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007, No.41/KPPU/MK-SMK/I/009, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda A-80 ; 81. Pendapat CV Eka Jaya, diberi tanda A-81 ; 82. Nota Pembelaan Terlapor II PT Damata Sentra Niaga, diberi tanda A-82 ; 83. Surat Permohonan Penundaan Sidang Majelis Komisi, tertanggal 29 Januari 2009, diberi tanda A-83 ; 84. Pembelaan CV Fajar Jaya, diberi tanda A-84 ; 85. Surat penyampaian pendapat UD Melati Indah, tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda A-85 ; 86. Pendapat dan Pembelaan Tertulis Terlapor V (UD Media Lasa Dayu) dalam Perkara No. 45/KPPU-L/2008, diberi tanda A-86 ; 87. Jawaban tertulis Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, diberi tanda A-87 Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara No.45/KPPU-L/2008, No.86/AK/KMK/ II/2009, tertanggal 05 Pebruari 2009, diberi tanda A-88 ; 88. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur PT. Damata Sentra Niaga selaku Terlapor II, tertanggal 21 Juli 2008, diberi tanda B-1 ; 89. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan kepada Direktur CV. Fajar Jaya selaku Terlapor I, tertanggal 21 Juli 2008, diberi tanda B-2 ; 90. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Panitia Tender Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 selaku Terlapor VII, tertanggal 21 Juli 2008, diberi tanda B-3 ; 91. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Direktur CV. Eka Jaya selaku Terlapor III, tertanggal 22 Juli 2008, diberi tanda B-4 ; 92. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Direktur UD. Melati Indah selaku Terlapor IV, tertanggal 22 Juli 2008, diberi tanda B-5 ; 93. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Direktur CV. Surya Eka Dwi selaku Terlapor VI, tertanggal 22 Juli 2008, diberi tanda B-6 ; 94. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Moch. Abdan (Direktur UD. Media Atas Dayu) selaku Terlapor V, tertanggal 05 Agustus 2008, diberi tanda B-7 ; 95. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Panitia Tender Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, clan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaman Tahun 2007 selaku Terlapor VII, tertanggal 06 Agustus 2008, diberi tanda B-8 ; 96. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 Terhadap Nahtim M. Kasi, MM (Ketua Panitia Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, clan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007) sebagai Terlapor VII, tertanggal 10 September 2008, diberi tanda B-9 ; 97. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur CV. Fajar Jaya sebagai Terlapor I, tertanggal 10 September 2008, diberi tanda B-10 ; 98. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur PT. Damata Sentra Niaga sebagai Terlapor II, tertanggal 11 September 2008, diberi tanda B-11 ; 99. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur CV. Eka Jaya sebagai Terlapor III, tertanggal 11 September 2008, diberi tanda B-12 ; 100. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur UD. Melati Indah sebagai Terlapor IV, tertanggal 12 September 2008, diberi tanda B-13 ;
33
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
101. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur CV. Surya Eka Dwi sebagai Terlapor VI, tertanggal 12 September 2008, diberi tanda B-14 ; 102. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur UD. Sejahtera sebagai Saksi, tertanggal 22 September 2008, diberi tanda B-15 ; 103. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPM-L/2008 terhadap Direktur PT. Alvina Rose Sejahtera sebagai Saksi, tertanggal 22 September 2008, diberi tanda B-16 ; 104. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur CV. Yusuf Indo Sejahtera sebagai Saksi, tertanggal 24 September 2008, diberi tanda B-17 ; 105. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Luciana (Direktur CV. Eka Jaya) sebagai Terlapor III, tertanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda B-18 ; 106. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Luciana (Direktur UD. Melati Indah) sebagai Terlapor IV, tertanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda B-19 ; 107. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Alfie Rahman (Direktur CV. Fajar Jaya) sebagai Terlapor I, tertanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda B-20 ; 108. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Kukuh Catur Yuwarso, SE (Direktur PT. Damata Sentra Niaga) sebagai Terlapor II, tertanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda B-21 ; 109. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur CV. Surya Eka Dwi sebagai Terlapor VI, tertanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda B-22 ; 110. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhdap Direktur PT. Alvina Rose Sejahtera sebagai Saksi, tertanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda B-23 ; 111. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Jusuf (Direktur CV. Yusuf Indo Sejahtera) sebagai Saksi, tertanggal 29 Oktober 2008, diberi tanda B-24 112. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Direktur UD. Sejahtera sebagai Saksi, tertanggal 29 Oktober 2008, diberi tanda B-25 ; 113. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/OPU-L/2008 terhadap Alfie Rahman (Direktur CV. Fajar Jaya) sebagal Terlapor I, tertanggal 11 Desember 2008, diberi tanda B-26 ; 114. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Luclana (Direktur CV. Eka Jaya) sebagal Terlapor III, tertanggal 11 Desember 2008, diberi tanda B-27 ; 115. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Luciana (Direktur UD. Metati Indah) sebagai Terlapor IV, tertanggal 11 Desember 2008, diberitanda B-28 ; 116. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 terhadap Kukuh Catur Yuwarso, SE (Direktur PT. Damata Sentra Niaga) sebagai Terlapor II, tertanggal 12 Desember 2008, diberi tanda B-29 ; 117. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Perkara 45/KPPU-L/2008 Terhadap Nahtim M. Kasi, MM (Panitia Pengadaan Modul/Buku Paket A, B, C, dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007) sebagai Terlapor VII, tertanggal 11 Desember 2008, diberi tanda B-30 ; 118. Berita Acara Pemeriksaan Berkas oleh Terlapor II, tertanggal 29 Januari 2009, diberi tanda B-31 ; 119. Berita Acara Pemeriksaan Berkas oleh Terlapor III, tertanggal 29 Januari 2009, diberi tanda B-32 ;
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
120. Berita Acara Pemeriksaan Berkas oleh Terlapor V, tertanggal 29 Januari 2009, diberi tanda B-33 ; 121. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor I, tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda B-34 ; 122. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor II, tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda B-35 ; 123. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor III, tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda B-36 ; 124. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor IV , tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda B-37 ; 125. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor V, tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda B-38 ; 126. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Terlapor I, tertanggal 30 Januari 2009, diberi tanda B-39 ; 127. Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, tertanggal 04 Desember 2007, diberi tanda C-1 ; 128. Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur Tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, No.800/5078/108.02/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, diberi tanda C-2 ; 129. Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Tim Seleksi Buku/Modul Program Pendidikan Kesetaraan Propinsi Jawa Timur, No.421.9/58/108.02/2007, tertanggal 28 September 2007, diberi tanda C-3 ; 130. Pengumuman Pemilihan Modul Buku Luar Sekolah, No.510.2/59a/108.06/APBN/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, diberi tanda C-4 ; 131. Surat Permohonan Usulan Pengadaan Modul, No.421.9/203/108.6/PLS/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, diberi tanda C-5 ; 132. Surat Keputusan Kepata Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur Tentang Hasil Tim Seleksi Penitaian Buku/Modul Kesetaraan Paket A setara SD, Paket 8 Setara SMP, Paket C Setara SMU, dan Modul Keaksaraan Fungsional Propinsi Jawa Timur Tahun 2007, No.421.9/ /108.06/2007, tertanggal 29 Oktober 2007, diberi tanda C-6 ; 133. Daftar Harga Perkiraan Sendiri, diberi tanda C-7 ; 134. Pengumuman Pelelangan Umum, diberi tanda C-8 ; 135. Uraian Kronotogi Pengadaan Buku/Modut Paket A, B, C, dan Modul KF Propinsi Jawa Timur Tahun 2007, diberi tanda C-9 ; 136. Dokumen Penawaran CV. Yusuf Indo Sejahtera untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007, No.009/YIS/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-10 ; 137. Dokumen Penawaran CV. Yusuf Indo Sejahtera untuk Pekerjan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket A dan B Tahun 2007, No.008/YIS/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-11 ; 138. Data Administrasi dan Teknis serta Data Harga Penawaran PT. Alvina Rose Sejahtera untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modut Paket A dan B Tahun 2007, No.52/ARS-SP/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-12 ;
35
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
139. Dokumen Penawaran UD. Sejahtera untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket C Tahun 2007, No.84/SPH/PS/11/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-13 ; 140. Data Administrasi dan Teknis serta Data Harga Penawaran CV. Kurnia untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007, No.0146/K-Kr/PS/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-14 ; 141. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman Modul Paket A dan B Tahun 2007 dengan Pelaksana CV. Fajar Jaya, No.510.9/231.C/108.06/PLS/2007, tertanggal 03 Desember 2007, diberi tanda C-15 ; 142. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 dengan PeLaksana PT. Damata Sentra Niaga, No.510.9/231.D/108.06/PLS/2007, tertanggal 03 Desember 2007, diberi tanda C-16 ; 143. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMA Tahun 2007 dengan pelaksana UD. Media Alas Dayu, No.510.9/231.E/108.06/PLS/2007, tertanggal 03 Desember 2007, diberi tanda C-17 ; 144. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMA Tahun 2007 dengan pelaksana UD. Media Alas Dayu, No.510.9/231.E/108.06/PLS/2007, tertanggal 03 Desember 2007, diberi tanda C-18 ; 145. Formulir Isian Kualifikasi Jasa Penyedia Barang Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket C Tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 (UD. Media Alas Dayu), diberi tanda C-19 ; 146. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (CV. Fajar Jaya menggugat KPPU), No.001/Pdt.C/IX/2008, tertanggal 24 September 2008, diberi tanda C-20 ; 147. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadan dan Pendistribusian Modul Paket C, No.058/MI/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-21 ; 148. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Fajar Jaya, No.510/511/402.1.12/2004, tertanggal 16 Juli 2004, diberi tanda C-22 ; 149. Tanda Daftar Perusahaan CV. Fajar Jaya, No.130135117757, tertanggal 02 Agustus 2004, diberi tanda C-23 ; 150. Akta Perubahan CV. Fajar Jaya, No.17, tertanggal 22 Nopember 2002, diberi tanda C-24 ; 151. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modut Paket A dan B Tahun 2007 (CV. Fajar Jaya), No.077/CFJ/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-25 ; 152. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 (CV. Fajar Jaya), No.078/CFJ/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-26 ; 153. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 (CV. Eka Jaya), No.113/EJ/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007, diberi tanda C-27 ; 154. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket A dan B Tahun 2007 (CV. Eka Jaya), No.112/EJ/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2002, diberi tanda C-28 ;
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
155. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Eka Jaya, No.503/7210.A/436.5.9/2008, tertanggal 08 Oktober 2008, diberi tanda C-29 ; 156. Tanda Daftar Perusahaan CV. Eka Jaya, No.130135100116, tertanggal 08 Desember 2005, diberi tanda C-30 ; 157. Akta Perubahan CV. Eka Jaya, No.12, tertanggal 21 April 2008, diberi tanda C-31 ; 158. Surat Izin Usaha Perdagangan UD. Melati Indah, No.503/6125.A/436.5.9/2008, tertanggal 20 Agustus 2008, diberi tanda C-32 ; 159. Tanda Daftar Perusahaan UD. Melati Indah, 130155207227, tertanggal 06 Nopember 2006, diberi tanda C-33 ; 160. Akta Pendirian UD Melati Indah, No.191, tertanggal 23 September 1986, diberi tanda C-34 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 April 2009 ; TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Keberatan terhadap putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Februari 2009 yang diajukan oleh para Pemohon Keberatan-I, II dan III adalah sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Permohonan Keberatan terhadap putusan KPPU, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Keberetana ini telah memenuhi syarat prosedural sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan :
“ Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU.” ;
Menimbang, bahwa dalam Permohonan Keberatan ini disebutkan bahwa putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Februari 2009 telah diberitahu kepada para Pemohon Keberatan-I, II dan III pada tanggal 12 Maret 2009. Sedangkan permohonan Keberatan ini telah diajukan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 2009. Dengan demikian, mengingat pengertian ‘hari’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkaham Agung RI No.3 Tahun 2005 adalah ‘hari kerja’, maka sesuai dengan perhitungan kalender pada bulan Maret 2009, permohonan Keberatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut. Karenanya, Permohonan Keberatan ini dapat diperiksa di persidangan ini ;
Menimbang, bahwa adapun alasan dari Keberatan para Pemohon Keberatan-I, II dan III atas putusan KPPU tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :
37
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. KPPU telah bertindak diluar ketentuan hukum acara yang berlaku ; 2. Putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Februari 2009 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ; 3. Bahwa amar putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada Pemohon Keberatan-I, II dan III tidak didasarkan hukum dan bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ; Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diatas, pihak Termohon Keberatan telah menyerahkan Surat Penjelasannya berikut 1(satu) bundel berkas pemeriksaan KPPU NO.45/KPPU-L/2008 yang berisi segala surat-surat berikut bukti-bukti yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan dijatuhkannya putusan No.45/KPPU-L/2008 atas diri Pemohon Keberatan-I, II dan III. Dalam Penjelasannya terhadap putusan KKPU No.45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Februari 2009 tersebut, Termohon Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa KPPU dalam melanjutkan pemeriksaan atas laporan terhadap diri Pemohon Keberatan-I,II dan III telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1999 berikut segala peraturan pelaksanaannya seperti Perkom No.1 Tahun 2006. Demikian pula, putusan yang dijatuhkan oleh KPPU tidak mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan dalam memutuskan perbuatan para Pemohon Keberatan yang telah melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 maupun tentang sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1999 ; Menimbang, bahwa disamping menjelaskan tentang Putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 tersebut, pihak Termohon Keberatan dalam Penjelasannya juga mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat Permohonan Keberatan dari para Pemohon Keberatan-I, II dan III yang menyatakan kualitas para Pemohon Keberatan tidak jelas atau obscuur libel. Dalam hal ini dalam Permohonan Keberatan dicantumkan nama pribadi dan sebagai pengurus atau Direktur dari badan hukum yang diwakilinya. Sehingga tidak jelas siapakah yang sebenarnya mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU. Apakah Pemohon Keberatan secara pribadi atau badan hukumnya ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan-I, II dan III dan dikaitkan pula dengan format putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008, didapati bahwa yang disebut sebagai pihak Terlapor I, II dan III adalah CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya. Dalam hal ini, sesuai dengan teori badan hukum sebagai suatu subjek hukum, suatu badan hukum sebagai legal entity diwakili oleh pengurusnya dalam melakukan segala perbuatan hukum atas nama badan hukum. Dengan demikian, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Alfie Rahman selaku Direktur CV Fajar Jaya, Kholifah Rosidah selaku Direktur PT Damata Sentra Niaga dan oleh Luciana selaku Direktur CV Eka Jaya dinilai tidak bertentangan dengan prinsip persona standi in judicio karena pihak Pemohon Keberatan berkualitas mengajukan Permohonan Keberatan ini untuk mewakili CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya yang semula berkedudukan sebagai pihak Terlapor-I, II dan III dalam pemeriksaan di KPPU ;
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kabur atau obscuur libel. Karena menurut hemat Majelis Hakim, secara yuridis formil para Pemohon Keberatan memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan Keberatan atas putusan KPPU tersebut ;
Menimbang, bahwa adapun amar dari putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terlapor-I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 3. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2(dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi keberatan atas putusan KPPU yang diajukan oleh para Pemohon keberatan sebagai berikut : Ad.1. Tentang KPPU telah bertindak diluar ketentuan hukum acara yang berlaku :
Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan, berpendapat KPPU telah bertindak diluar ketentuan hukum acara yang berlaku karena pemeriksaan atas diri Para Pemohon Keberatan-I, II dan III harusnya ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perdata yang diajukan oleh Pemohon Keberatan-I terhadap KPPU yang tengah berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara 333/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan keberatan para Pemohon Keberatan tentang hal ini, Termohon Keberatan pada pokoknya mengakui adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Pemohon Keberatan-I (semula Terlapor-I). Namun menurut Termohon Keberatan penundaan suatu pemeriksaan perkara yang diduga telah melanggar UU No.5 Tahun 1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan publik atas tugas dan wewenang KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha ;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil keberatan para Pemohon Keberatan tentang adanya gugatan perdata yang tengah berlangsung antara Pemohon Keberatan-I lawan KPPU tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari bukti-bukti, terutama P-1 dan P-3 yang diajukan oleh para Pemohon Keberatan. Bukti P-1 dan P-3 tersebut adalah berupa photocopy Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan gugatan perkara perdata No.333/Pdt.G/2008 atas nama Alfie Rahman
39
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lawan KPPU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2008. Demikian pula, Majelis Hakim telah mempelajari dokumen berkas C20 yang merupakan gugatan perkara No.333/Pdt.G/2008 berikut Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bukti C20 ini ternyata serupa dengan bukti P-1 dan P-3. Oleh karena itu, bukti P-1 yang diajukan dipersidangan ini tidak dapat dikatagorikan sebagai suatu bukti yang baru ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kedua bukti surat tersebut, didadapati bahwa Pemohon Keberatan-I telah menggugat KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah KPPU menetapkan Pemohon Keberatan-I sebagai Terlapor-I untuk menjalani Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Dalam gugatannya tersebut Pemohon Keberatan-I mendalilkan KPPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menetapkan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selambat-ambatnya selama 30 hari kerja dan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari kerja. Padahal menurut Pemohon Keberatan, dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.5 tahun 1999 hanya disebutkan 30 hari dan 60 hari tanpa tambahan “hari kerja” ;
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka materi gugatan perkara No.333/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Pemohon Keberatan-I mempermasalahkan tentang penafsiran pengertian ‘hari’ menurut UU No.5 Tahun 1999 dan pengertian ‘hari kerja’ yang digunakan oleh KPPU dalam surat penetapannya untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan atas diri Pemohon Keberatan-I selaku Terlapor-I. Sedangkan materi pemeriksaan di KPPU atas diri Pemohon Keberatan-I sebagai Terlapor-I adalah tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, yang diduga telah dilakukan oleh para Pemohon Keberatan-I, II dan III dalam proses tender pengadaan dan/atau pengadaan modul/buku pendidikan luar sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
Menimbang, bahwa dalam hukum acara formal dikenal adanya doktrin aanhanging atau sub-judice yang membuat suatu aturan permainan dalam beracara di persidangan. Dalam hal ini, jika terdapat dua perkara yang berkaitan satu sama lainnya sedang diperiksa di pengadilan, maka salah satu perkara harus dihentikan pemeriksaannya hingga perkara yang satu memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun doktrin aanhanging atau sub-judice ini hanya berlaku terhadap suatu perkara yang tuntutan hukumnya digantungkan sepenuhnya pada putusan pengadilan terhadap perkara yang lain, sebagai dasar untuk menuntut di Pengadilan. Misalnya, tuntutan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 310 KUHPidana hanya akan timbul apabila putusan pidananya telah dijatuhkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penerapan doktrin Aanhanging sangat terbatas dan sifatnya tertentu ;
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa ternyata materi gugatan dalam perkara No.333/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Pst dan hal yang dipersoalkan dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dalam perkara No.45/KPPU-L/2008 adalah berbeda dan tunduk pada konstruksi hukum yang berbeda pula. Materi perkara dalam gugatan No.333/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst berada dalam lingkup konstruksi hukum keperdataan yang tunduk pada KUHPerdata sebagai suatu lex generalis. Sedangkan pemeriksaan perkara di KPPU berada dalam lingkup konstruksi pelanggaran perbuatan yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 yang merupakan suatu lex specialist. Dengan demikian, pemeriksaan atas diri Pemohon Keberatan-I di KPPU tidak perlu ditunda sampai perkara gugatan perdata No.333/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst memiliki kekuatan hukum tetap karena antara keduanya tidak memiliki saling ketergantungan satu sama lainnya. Justru dengan adanya penundaan pemeriksaan perkara No.45/KPPU-L/2008 di KPPU akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yang telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 serta bertentangan dengan prinsip speedy trial yang mendasari pemeriksaan perkara di KPPU yang telah menetapkan jangka waktu tertentu dalam memeriksa suatu laporan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, KPPU dalam memeriksa dan mengadili perkara No.45/KPPU-L/2008 tidak bertindak diluar ketentuan hukum acara yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas hukum acara dan prinsip keadilan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon Keberatan. Oleh karena itu, keberatan tentang hal ini haruslah ditolak ;
Ad.2. Putusan KPPU No.45/KPPU-L/2009 tertanggal 12 Februari 2009 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;
Menimbang, bahwa menurut para Pemohon Keberatan, putusan KPPU yang menyatakan Pemohon Keberatan-I, II dan III telah melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tidak didasarkan pada alat bukti saksi tapi hanya berdasarkan bukti surat dan atau dokumen. Sehingga kesimpulan KPPU tentang adanya fakta persekongkolan horisontal yang telah dilakukan oleh para Pemohon Keberatan-I, II dan III dalam mengikuti tender pengadaan buku dan modul tersebut tidak terpenuhi ;
Menimbang, bahwa keberatan para Pemohon Keberatan tentang hal ini menurut Majelis Hakim telah menyangkut pada penilaian fakta yang telah diperiksa oleh KPPU tentang perbuatan para Pemohon Keberatan-I, II dan III. Dalam hal ini, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti Salinan Putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 tersebut, didapati bahwa dalam melakukan penilaian adanya fakta persekongkolan horisontal telah terjadi antara para Pemohon Keberatan, KPPU berpedoman pada dokumen-dokumen Pemeriksaan Pendahuluan dan dokumen Pemeriksaan Lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya ;
41
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penganganan Perkara di KPPU, secara khusus telah diatur tentang alat-alat bukti yang dipergunakan dalam melakukan penilaian telah dilakukannya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Pengaturan tentang alat bukti dalam kedua pasal tersebut tidak bersifat limitatif-superlatif sebagaimana dengan penggolongan barang bukti yang diatur dalam Hukum Acara secara umum (lex generalis). Akan tetapi dalam Pasal 64 ayat (2) Perkom No.1 Tahun 2006 telah ditegaskan bahwa :
“ Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah.” ;
Dengan demikian, meskipun keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) Perkom No.1 Tahun 2006, namun penempatan keterangan saksi pada urutan pertama tersebut tidak dengan serta merta mengakibatkan keterangan saksi memiliki sifat superlative degree untuk dijadikan pedoman utama dalam menilai suatu fakta adanya suatu peristiwa pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Akan tetapi nilai pembuktian dalam pemeriksaan di KPPU ditentukan pada kesesuaian dari sedikitnya dua alat bukti yang sah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penilaian KPPU akan adanya fakta bahwa para Pemohon Keberatan-I, II dan III telah melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang disimpulkan tanpa adanya keterangan saksi tidak mengakibatkan putusan KPPU tersebut mengandung suatu kekhilapan atau kesalahan nyata. Lagipula, disamping berpedoman pada prinsip kesesuaian dari sedikitnya dua alat bukti yang sah tersebut, pemeriksaan adanya pelanggaran atas UU No.5 Tahun 1999 juga dilakukan berdasarkan doktrin Per Se Illegal dan Rule of Reason. Berdasarkan doktrin ini, keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti yang harus digunakan dalam menilai suatu perbuatan yang telah melanggar UU No.5 Tahun 1999. Oleh karena itu, keberatan tentang hal ini haruslah ditolak ;
ad.3. Bahwa amar putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada Pemohon Keberatan-I, II dan III tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;
Menimbang, bahwa adapun sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada para Pemohon Keberatan-I, II dan III adalah berupa larangan mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Jawa Timur selama 2(dua) tahun sejak
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999, KPPU berwenang penuh untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif yang secara alternatif telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a s/d g UU No.5 Tahun 1999. Adapun bentuk tindakan administratif tersebut ditentukan sesuai dengan bentuk dan jenis pelanggarannya ;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 memang tidak diatur secara eksplisit bentuk tindakan administratif apa yang dapat dijatuhkan pada pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Namun bentuk sanksi administratif yang bersifat umum terhadap perbuatan tertentu yang dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c yang berbunyi :
“ Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat” ;
Dalam Bagian Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf c secara tegas disebutkan bahwa yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan ;
Menimbang, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU yang melarang para Pemohon Keberatan-I, II dan III untuk mengikuti tender dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2(dua) tahun sejak putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap, menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu sanksi administratif yang memiliki landasan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c tersebut. Dengan demikian, keberatan para Pemohon Keberatan tentang sanksi tersebut tidak memiliki landasan yuridis adalah tidak beralasan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan para Pemohon Keberatan-I, II dan III tentang hal ini juga haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa sanksi berupa pembatasan kegiatan mengikuti tender dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinilai relevan dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Pemohon Keberatan-I, II dan III tersebut. Lagi pula, pembatasan kegiatan untuk mengikuti tender tersebut tidak disegala bidang akan tetapi hanya terbatas pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Jawa Timur. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya sanksi 2(dua) tahun karena sanksi tersebut dinilai kurang memiliki aspek keadilan dan kegunaan, tapi semata-mata sebagai bentuk pembalasan pada perbuatan para Pemohon Keberatan-I, II dan III. Oleh karena itu, agar suatu sanksi yang dijatuhkan pada pelaku usaha mengandung aspek keadilan dan juga sebagai aspek pembelajaran atau repressif agar tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari dan agar pelaku usaha akan selalu melakukan persaingan usaha yang sehat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu
43
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk melakukan reduksi atas lamanya larangan mengikuti tender tersebut sebagaimana ditentukan nantinya dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari reduksi atau pengurangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas bukanlah karena alasan Pemohon Keberatan terhadap putusan KPPU dapat diterima, sehingga putusan KPPU harus dibatalkan, tetapi karena pertimbangan aspek keadilan dan pembelajaran bagi Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, maka putusan KPPU hanyalah perlu diperbaiki sepanjang mengenai sanksi pembatasan kegiatan mengikuti tender dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan para Pemohon Keberatan-I, II dan III atas keputusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 adalah tidak dapat dibenarkan karena putusan KPPU tersebut dinilai telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu keberatan dari Pemohon Keberatan-I, II dan III haruslah ditolak dengan perbaikan atas amar putusannya sepanjang untuk lamanya larangan sanksi untuk tidak mengikuti tender tersebut ;
Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Pemohon Keberatan atas putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 dinyatakan ditolak, maka tentang biaya dalam permohonan keberatan ini akan dibebankan kepada para Pemohon Keberatan-I, II dan III secara bersama-sama ;
Mengingat, akan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU jo Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan-I, II dan III dengan memperbaiki amar Putusan KPPU No.45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Februari
2009 sepanjang untuk lamanya sanksi tindakan administratif, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terlapor-I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
1. Membebankan biaya Permohonan Keberatan ini kepada Pemohon Keberatan-I, II dan III secara bersama-sama sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS tanggal : 07 MEI 2009 oleh : BINSAR P PAKPAHAN, SH., sebagai Ketua Majelis, I. B. NGURAH OKA DIPUTRA, SH., dan ELYTA RAS GINTING, SH, LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal : 12 MEI 2009, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh : H. MUHAMAD ISA, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan-I, II dan III dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Keberatan ; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
1. I. B. NGURAH OKA DIPUTRA, SH BINSAR P. PAKPAHAN, SH
2. ELYTA RAS GINTING, SH, LL.M Panitera Pengganti,
H. MUHAMAD ISA, SH
Perincian Biaya :
• Redaksi Rp. 5.000,- • Materai Rp. 6.000,-
45
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• PNBP Rp. 30.000,-Jumlah Rp. 41.000,-(empat puluh satu ribu rupiah)
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
SALINAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tldak
memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan
perkara keberatan terhadap Putusan KPPU;
b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU,
Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan
keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;
c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung.
Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diupah dan ditambah, dengan
Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 tahun 1941
dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg),
Staatsblad Nomor 227 tahun 1927;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
SALINAN
. MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
1. Keberatan adalah upaya hukum b.agi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan
KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan
dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan; 4. Hari adalah hari kerja.
Pasal 2
1. Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor
kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha
tersebut; 2. Keberatan alas Putusan KPPU diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;
3. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.
Pasal 3
Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
BAB II TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN
KPPU Pasal 4
(1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku
Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui
website KPPU;
SALINAN
(2) Keberatan diajukan meJalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai
dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan rnemberikan salinan keberatan
kepada KPPU;
(3) Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan
KPPU yang sarna, dan rnerniliki kedudukan hukum yang sarna, perkara tersebut harus
didaftar dengan nomor yang sarna;
(4) Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan
KPPU yang sarna tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat
rnengajukan permohonan tertulis kepada Mahkarnah Agung untuk rnenunjuk salah satu
Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan
tersebut;
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada
seluruh Ketua Pengadilan Negeri ya.ng menerima permohonan keberatan;
(6) Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus
menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
(7) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung
dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa
keberatan tersebut;
(8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung,
Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa)
biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;
BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN Pasal 5
(1) Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim
yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim- Hakim yang mempunyai pengetahuan yang
cukup dibidang hukum persaingan usaha;
(2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan
dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan
pada hari persidangan pertama;
(3) Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;
(4) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
(5) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;
(6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu
pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim
oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung
SALINAN
BAB IV PEMERIKSAAN TAM BAHAN Pasal 6
(1) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui
putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan;
(2) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa
dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang
diperlukan;
(3) Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu
pemeriksaan keberatan ditangguhkan;
(4) Dengan memperhitungkan sisa waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sidang
lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai seiambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.
BABV PELAKSANAANPUTUSAN Pasal 7
(1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui
prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus
perkara keberatan bersangkutan;
(2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan
kepada Pengadilan Negeri tempat kedudu~an hukum pelaku usaha.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 .
Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang
berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.
Pasal 9
Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak berlaku lagi.
Pasal10 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : 18 Juli 2005
KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
BAGIR MANAN