UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH TEKNIK PEMBUATAN AKTA 2

Dosen Pengampu:Dr.MULYOTO,SH, MKN.

DI susun Oleh :FREDY BAGUS KUSUMANING YANDI , SH.

NPM: MKN03VII50283

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATANFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG2016

PERSEROAN TERBATAS (PT)

1. Jika salah satu pemegang saham meninggal?Jawab : Kami akan menjelaskan dalam keadaan pertama, yaitu jika B, sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas (“PT”), meninggal dunia. Jika B meninggal dunia, maka yang akan menjadi pemegang saham adalah para ahli waris dari B. Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si meninggal. Lebih lanjut, dalam hal terjadi pewarisan saham PT, menurut Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan. Terkait dengan saham sebagai objek waris, Irma Devita Purnamasaridalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 132) mengatakan bahwa jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena pewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham. Hal ini karena Pasal 52 ayat (5) UUPT berbunyi: “Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”

2. Bagaimanakah cara mendirikan PT dan siapa sajakah subjek hukum pendiri PT?

Jawab : Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan:- Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3)- Bidang Usaha- Domisili Perusahaan- Nama-Nama Pemegang Saham & KTP - Komposisi Pemegang Saham- Modal Dasar Perusahaan(Minimal Rp51.000.000)- Modal Disetor (Minimal Rp51.000.000)- Susunan Direksi dan Komisaris- KTP Direktur dan Komisaris- NPWP Direktur- Fasfoto 3x4 2 lembar

Berikut adalah 5 langkah utama atau proses pendirian perusahaan.

Pertama, membuat akte perusahaan

Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.

Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.

Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama.

Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya copy perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta copy sertifikat tanah dan IMB. Kadang, ada juga yang minta copy bukti bayar PBB- apakah sudah lunas atau tidak.

Biasanya, mengurus sk domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain,

Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.

Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.

Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili.

Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1/2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa mendapat NPWP.

Keempat, mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.

Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.

Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi.

Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat.

Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.

Itulah langkah-langkah utama untuk mendirikan perusahaan di republik ini secara umum.

3. Bagaimana ketentuan permodalan dalam PT?

Jawab: Modal Perseroan Terbatas

Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan danModal

Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham.

Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar

perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat

berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan. Modal Dasar terdiri dari

seluruh nilai nominal saham. Menurut Undang-undang perseroan Terbatas(UUPT),

besarnya Modal Dasar adalah minimal Rp. 50.000.000 – undang-undang yang mengatur

kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang

lebih besar dari Rp. 50.000.000. Modal Dasar bukan merupakan modal riil, karena Modal

Dasar hanya menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat

menyediakan modalnya – sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu

menghimpun aset-aset dan kekayaannya.

Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan

modalnya di dalam perseroan. Jika para pemegang saham hanya sanggup memasukan

modalnya sebesar 35% dari Modal Dasar, maka besarnya Modal Ditempatkan perseroan

itu adalah sebesar 35%. Seperti halnya Modal Dasar, Modal Ditempatkan bukanlah

modal riil karena modal tersebut belum benar-benar disetorkan. Modal Ditempatkan

hanya menunjukan kesanggupan pemegang saham, yaitu sampai seberapa banyak para

pemegang saham dapat menanamkan modalnya kedalam perseroan. Menurut pasal

33UUPT, besarnya Modal Ditempatkan adalah minimal 25% dari Modal Dasar.

Modal Disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar

disetorkan kedalam PT. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan

modalnya kedalam perusahaan. Besarnya Modal Disetor, menurut UUPT, adalah sebesar

Modal Ditempatkan – paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarharus

ditempatkan dan disetor penuh (pasal 33 ayat (1) UUPT). Penyetoran itu dibuktikan

dengan bukti penyetoran yang sah, misalnya bukti pemasukan uang dari pemegang

saham kedalam rekening bank perseroan.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam

bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham itu dilakukan dalam bentuk lainnya, maka

penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan “nilai wajar” yang

ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli. Apabila penyetoran saham itu

dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak – misalnya tanah – maka penyetoran itu

harus diumumkan dalam minimal satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah

Akta Pendirian ditandatangani.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, termasuk juga dimiliki

oleh perseroan lain yang sahamnya langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh

perseroan – kepemilikan silang (cross holders). Pelarangan ini tidak berlaku terhadap

kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau

hibah wasiat – namun dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal perolehan harus

dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam perseroan.

Penambahan Modal PT

Perseroan dapat melakukan penambahan modal, namun harus dengan persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) – kewenangan persetujuan itu dapat diserahkan

kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS

untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah sah apabila

dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham

dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan – kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih

dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham. Penawaran terlebih dahulu itu tidak

berlaku dalam hal pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perseroan, ditujukan

kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang

telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi

dan restrukturisasi perseroan. Jika para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebh

dahulu tidak menggunakan haknya untuk membeli saham tersebut dalam jangka waktu

14 hari sejak tanggal penawaran, maka perseroan dapat menawarkan sisa saham yang

tidak diambil itu kepada pihak ketiga.

Pengurangan Modal PT

Selain penambahan modal, perseroan juga dapat melakukan pengurangan modal. Pengurangan modal itu harus dilakukan dengan persetujuan RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan UUPT dan Angagran Dasar. Direksi wajib memberitahukan pengurangan modal itu kepada semua kreditur dengan mengumumkannya dalam 1 surat kabar atau lebih – dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Pemberitahuan dalam surat kabar itu bertujuan untuk menampung adanya keberatan dari pihak lain (kreditur) yang berkepentingan.

Pengurangan modal perseroan dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan itu diberikan apabila tidak ada keberatan dari kreditur lain, atau telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur, atau gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan. Keputusan RUPS tentang pengurangan modal dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. (http://legalakses.com)

4. Bagaimana akibat hukum apabila notaris lupa melaporkan kepada mentri tentang

pergantian kepemilikan saham dan atau pergantian pengurus?

Jawab: Akibat jika peubahan komposisi kepemilikan saham atau perubahan susunan

pengurus PT tidak melaporkan kepada Menteri:

Akibatnya Menteri akan menolak setiap permohonan yang diajukan/pemberitahuan

yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar

perseroan.

5. Kenapa tata cara pemangilan RUPS dan ketentuan mengenai korum RUPS harus di

pahami secara benar oleh notaris?

Jawab : Karena dalam hal RUPS tidak dihadiri oleh semua pemegang saham, maka

pemanggilan harus dilakukan agar suatu RUPS dapat diselenggarakan dengan sah dan

keputusannya bersifat mengikat. Di dalam RUPS yang dilakukan oleh Perseroan terdapat

akta yang dibuat oleh Notaris, baik Berita Acara RUPS maupun Pernyataan Keputusan

Rapat RUPS. Dari peranan Notaris untuk membuat akta, apakah terhadap isi aktanya

sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua

dokumen-dokumen yang diminta dalam pembuatan akta tidak terpenuhi atau tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, notaris wajib menolak untuk membuat

akta.

6. Apa beda

a.risalah RUPS yang di buat sendiri oleh pemgang saham

b.berita acara RUPS yang di buata notaris

c.PKR RUPS PT.

Jawab : Yang dibuat oleh Para Pemegang Saham: tidak ada penghadap, yang hadir para

pemegang saham sendiri, tempat rapat di tempat dimana PT berkedudukan, sifat

aktanya di bawah tangan.

Yang dibuat oleh Notaris: ada penghadap, yang hadir para pemegang saham, tempat

rapat di kantor Notaris atau kantor PT, sifat aktanya akta notariil.

LENGKAP

YAYASAN

1. Siapa subyek hukum pendiri yayasan dan bagaimana cara mendirikan yayasan

Jawab : Subyek hukum yang berwenang mendirikan Yayasan:

a. Orang perorangan

b. Badan Hukum baik publik maupun privat

c. Pelaksana Wasiat dimana wasiatnya dinyatakan bahwa si Pewaris

meninggalkan/memberikan harta untuk mendirikan Yayasan.

Cara mendirikan Yayasan:

Pertama, Anda merumuskan nama yayasan.

Siapkanlah tiga nama yayasan. Siapa tahu nama yang pertama ditolak oleh

Departemen Hukum dan HAM. Tidak seperti pengecekan nama perusahaan secara

elektronik, pengecekan nama yayasan dilakukan secara manual. Kalau pengecekan

nama perusahaan bisa dilakukan dalam waktu tiga hari, pengecekan nama yayasan

butuh waktu dua minggu.

Kedua, tentukan bidang apa yang akan digeluti oleh yayasan misalnya:

pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.

Ketiga, siapkan fotocopy KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris,

bendahara, dan pengawas yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan

menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas.

Keempat, tentukan kekayaan awal yayasan. Ini disisihkan dari kekayaan

pribadi pendiri yayasan.

Kelima, datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

- Nama Yayasan

- Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas

- NPWP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas

Dokumen-dokumen di atas dibutuhkan untuk mendirikan yayasan.

Keenam, Notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke

Departmen Hukum dan HAM.

Ini butuh waktu dua minggu untuk mendapatkan konfirmasi apakah nama tersebut

dapat digunakan atau tidak. Bila keputusan ya, akte pendirian yayasan akan

disahkan dihadapan Notaris

Ketujuh, pendiri/pembina bersama-sama dengan ketua, sekretaris,

bendahara dan pengawas menandatangani AD dihadapan notaris.

Kedelapan, notaris akan mengajukan Anggaran Dasar ke Departemen

Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum

dan HAM

2. Apa yang dimaksud dengan yayasan dan organ –organ apa saja yang terdapat

pada yayasan? Dan bagaimankah status/kewenagan pendiri yayasan setelah

mendapatkan pengesahan dari KEMNKUMHAM RI?

Jawab:

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat

sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan

persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Organ-organ dalam Yayasan

Organ Pembina,Organ Pengurus, Organ Pengawas

Menetukan organ –organ dalam yayasan dan tujuan atau rencana

3. Kenapa porsi pembina di dalam yayasan kadang – kadang di perebutkan dan bagaimana apabila terjadi kekosongan dalam pembina yayasan dan apa persyratan untuk di dukukan sebagai pembina yayasan?Jawab: Kriteria Pebina Yayasan: Menurut Pasal 28 ayat 3 UUY, yang dapat diangkat

menjadi pembina adalah orang perseorangan yang semula Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan

Bagaimana jika terjadi kekosongan Pembina dalam Yayasan:

Yaitu d1engan mengadakan rapat gabungan antara badan pengawas dengan badan pengurus untuk menunjuk Pembina

4. Apakah penyebab Mal praktek notaris sehubungan dengan Yayasan?Jawaban:

Kesalahan pembuatan akata mengenai yayasan tersebut di sebakan juga karena kebijakan KEMENKUMHAM RI yang kemudian tidak lagi melibatkan korektor dalam pembutan akta baiki itu berupa akta pendirian,perubahan AD, penyusaian UU yayasan, yang di masa lalu memberikan koreksi atas - akta akata tersebut sebelum mendapatkan SK pengesahan; persetujuan atau skedar telah di terimanya pemberitahuan.

Disamping itu kesalahan dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan, juga karena memang selama ini, setiap di keluarkanya UU maupun PP tentang yayasan oleh pemrintah oleh pemrintah, yang dalam hal ini KEMENKUMHAM RI tidak diberikanya contoh – contoh redaksi akta yang memuat secrara lengkap akta perubahan AD/penyusian AD yayasan.

5. Ada berapa macam carakah cara penyusian dengan UU yayasan bagi yayasan yang di didirikan sebelum UU yayasan menurut PP no. 2 tahun 2013?Jawaban:Macam-macam Yayasan:

Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri.

Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum menyesuaikan dengan UUY. Terhadap yayasan yang demikian dengan berlakunya PP No.2 Thn 2013 pasal 37Amasih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap UUY, dengan syarat: 1) paling sedikit selama 5 thun berturut-turut masih melakukan kegiatan sesuai dengan AD yang lama, 2) belum pernah dibubarkan.

Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan tetapi belum melaporkan kepada Menteri. Terhadap yayasan demikian dengan berlakunya PP No.2 Thn 2013 pasal 39 masih dapat melaporkan kepada Menteri, dengan cara: membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 thun berturut-turut sesuai dengan AD yang lama. Laporan kegiatan tersebut dilampirkan pada akta penyesuaian AD yang pernah dibuat, kemudian pengurus melaporkan kepada Menteri.

Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Terhadap yayasan yang demikian agar tetap eksis, menurut Pasal 15A PP No.2/2013 yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru, dengan catatan: 1) pada premisse akta memuat asal usul yayasan, termasuk kekayaan yayasan, 2) dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukum.

6. Apakah di mungkinkan yayasan tetap aksis dan absah padahal yayasan tersebut belum mendapat pengesahan dari Kemenkumham?Jawaban:Yayasan yang didirikan sebelum berlakuya UU no. 16 tahun 2001 yang kemudian sebelum 6 Oktober 2008 telah menyusuaikan dengan UU no.28 tahun 2004 tentang yayasan,ada yang masih eksis dan absah walaupun tidak atau belum pernah mendapatkan surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

LENGKAP