tat08 ind 05_politi

Dalam era globalisasi, politik luar negeritelah berubah menjadi politik dalam ne-geri sedunia. Negara-negara, masyara-kat dan kawasan perekonomian mem-bentuk jaringan. Dengan berakhirnyakonflik Timur-Barat, politik luar negeriJerman memperoleh peluang baru, baikdi Eropa maupun di seluruh dunia.Sejalan dengan perubahan yang terjadidi gelanggang politik dunia, tanggungjawab internasional Jerman meningkat.Jerman menerima tanggung jawab itudan – dengan bekerja sama denganmitranya di Eropa dan di seberangAtlantik – berupaya sungguh-sungguhdemi penegakan demokrasi, hak asasimanusia dan dialog antarbudaya.Tujuan utama politik luar negeri Jermanialah pelestarian perdamaian dankeamanan di dunia.

Politik Luar Negeri

Fakta Mengenai Jerman 7170 Fakta Mengenai Jerman

5

Fakta Mengenai Jerman 73

Politik Luar Negeri Tujuan utama politik luar negeri Jer-man ialah pelestarian perdamaiandan keamanan di dunia. Dalam defi-nisi lebih luas, keamanan mencakupjuga aspek-aspek hak asasi manusia,ekonomi, ekologi dan sosial, selainpencegahan konflik, pertahanan,serta pengurangan dan pengawasanpersenjataan. Dalam implementasiaspek-aspek itu termasuk usaha de-mi perlindungan hak asasi manusiadi seluruh dunia, demi tata pereko-nomian dunia dengan peluang bagisemua, demi perlindungan lingkung-an hidup yang tidak terhalangi batasnegara, dan demi dialog antarbuda-ya yang terbuka. Hubungan politik dibidang budaya dan pendidikan me-rupakan bagian integral dari politikluar negeri Jerman. Pelaksanaannyadiserahkan untuk sebagian besarkepada organisasi perantara sepertiGoethe-Institut, Deutscher Akade-mischer Austauschdienst (DAAD),Alexander-von-Humboldt-Stiftung,Institut für Auslandsbeziehungen,dan Komisi Jerman UNESCO. (lihathalaman 162)

Oleh Gregor Schöllgen

ABAD KE-20 MEMBAWA PEROMBAKAN yang tiada tara. Bekas yang

dalam ditinggalkan oleh tiga konflik global – kedua perang

dunia dan Perang Dingin – dalam kehidupan negara-negara dan

bangsa-bangsa. Hal itu khususnya berlaku untuk Jerman yang

letaknya di jantung Eropa. Di satu pihak, karena Jerman sendiri

bertanggung jawab atas peristiwa, seperti pecahnya kedua

perang dunia. Di pihak lain, karena Jerman dipengaruhi dengan

sangat kuat oleh dampak perkembangan yang berlangsung,

seperti Perang Dingin dan awal keruntuhan tata dunia bipolar

pada akhir tahun 1980-an. Pada saat hancurnya tata dunia yang

lama, orang Jerman menghadapi situasi yang sama sekali baru

di bidang politik dalam dan luar negeri. Dalam hal ini bangsa

Jerman mendapat keuntungan dari dinamika politik yang ber-

akhir dengan peleburan Uni Sovyet pada tahun 1991. Sebab per-

kembangan tersebut tidak hanya membawa penyatuan kembali

kedua negara parsial Jerman, melainkan juga kedaulatan

sepenuhnya yang telah kehilangan sejak hampir setengah abad.

Bagi Jerman Bersatu ketika itu mulai suatu fase yang

penuh tantangan luar biasa. Di satu pihak situasi baru di dalam

negeri harus ditangani dengan baik, sedangkan bangsa Jerman

pada waktu yang sama harus menyesuaikan diri dengan peran

baru di gelanggang politik luar negeri. Justru karena Jerman

telah mendapat keuntungan besar dari perkembangan global

dan telah mencapai tujuannya dalam bentuk reunifikasi, harap-

an akan peransertanya besar juga. Hal itu berlaku untuk negara-

negara yang telah bermitra dengan Jerman selama puluhan

tahun, begitu juga untuk negara-negara yang sebelumnya ter-

masuk Blok Timur, dan berlaku sepenuhnya juga untuk negara

Jerman –Mitra di Dunia

72 Fakta Mengenai Jerman

Politik Luar Negeri5

Jerman ke dalam struktur kerja sama multilateral di segala

bidang. Segi positifnya, integrasi itu sesuai dengan sikap negara-

negara tetangga; setelah dua kali mengalami perang dunia, me-

reka berkeinginan keras untuk mengintegrasi dan mengontrol

orang Jerman supaya tidak bertindak sepihak lagi. Aspek lain

yang mendukung kebijakan integrasi itu ialah kemauan masya-

rakat Jerman sendiri yang mendambakan perdamaian, keaman-

an, kesejahteraan dan demokrasi, dan yang menyadari bahwa

integrasi negaranya menjadi prasyarat bagi reunifikasi Jerman.

Akhirnya sejarah membenarkan orang Jerman. Setelah

berakhirnya konflik Timur-Barat dan semua pihak mencari

pegangan dan orientasi, bukanlah hal kebetulan kalau justru

orang Jerman memusatkan perhatian kepada organisasi inter-

nasional tertentu yang telah menjadi pegangan dan memberi-

kan perspektif bagi Republik Federal yang “lama”. Hal itu ber-

laku baik untuk Uni Eropa (UE) dan Pakta Pertahanan Atlantik

Utara (NATO), maupun untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa –

sebagai tempat utama untuk pemecahan konflik – dan

Operasi Perdamaian Internasional

Jerman berkegiatan diberbagai tempat di duniauntuk memberi sumbangandemi pemecahan konflikinternasional dan untuk

mendukung pembangunan masyarakat sipil. Baikdalam kerangka multilateral maupun pada tingkatnasional, Jerman berupaya keras untuk memperbaikisarana pencegahan krisis. Termasuk di antara upayatersebut antara lain misi perdamaian PerserikatanBangsa-Bangsa, proyek-proyek bantuandemokratisasi, dan pendidikan tenaga sipil sebagaiagen perdamaian. Pada tahun 2002, KementerianLuar Negeri di Berlin mendirikan Pusat untuk OperasiPerdamaian Internasional (ZIF) yang melatih petugassipil untuk ikut serta dalam operasi internasionalatas tugas PBB, OSCE atau Uni Eropa. Pengerahankontingen pasukan sebagai sumbangan Jerman

dalam rangka reaksi cepat atas krisis dan konflikhanya dilakukan secara bersama dengan sekutu danpartner dalam NATO, UE atau PBB. Pada bulan Juni2007 lebih dari 8.000 prajurit Jerman bertugasdalam operasi perdamaian internasional.Spektrumnya mulai dari pemberantasan terorismemelalui operasi ”Enduring Freedom“ di TanjungAfrika, aksi-aksi pelestarian perdamaian di kawasanBalkan (KFOR, EUFOR) atau di Afganistan (ISAF),pengerahan Bundeswehr dalam misi pemantauan diSudan, UNMIS, sampai ke operasi bantuanhumaniter. Sejak dikerahkannya pasukan Jermanuntuk pertama kali, yaitu pada tahun 1992 diKamboja, 200.000 anggota Bundeswehr, baik laki-laki maupun perempuan, telah bertugas demiperdamaian dan stabilitas di daerah-daerah krisis.

www.bundeswehr.de


dan bangsa di hemisfer selatan bumi yang mengalami proses

transformasi mendasar sejak fase akhir abad ke-20. Bukan hal

kebetulan, kalau negara dan bangsa itu mengarahkan pandang-

an mereka ke Jerman, melainkan karena pantulan sejarah politik

dunia: Karena Kerajaan Jerman telah kehilangan semua koloni-

nya pada akhir Perang Dunia I, tidak ada bangsa di Asia, Afrika

atau di kawasan Pasifik yang harus berjuang untuk merebut

kemerdekaannya dari salah satu di antara kedua negara Jerman.

Pokok-Pokok Politik Luar Negeri Jerman

Begitulah riwayatnya Jerman Bersatu tiba-tiba merasakan diri

terlempar ke pusat percaturan politik dunia. Orientasi baru yang

dituntut pada waktu itu telah berhasil berkat adanya pokok-

pokok politik luar negeri Jerman yang dikembangkan dan

dikukuhkan sejak berdirinya Republik Federal Jerman. Usaha

semua pihak untuk bertemu dalam konsensus politik luar negeri

yang luas dan untuk menjaga kontinuitas tertentu telah menjadi

ciri khas budaya politik. Sejak masa jabatan Konrad Adenauer,

Kanselir Federal pertama, kontinuitas itu mencakup kemitraan

transatlantik dan integrasi Eropa, yaitu keinginan mencapai

hubungan antartetangga yang baik – terutama dengan Perancis,

yang sudah diusahakan oleh politik luar negeri Jerman sejak

awal tahun lima puluhan – dan tidak kalah penting juga proses

rekonsiliasi dengan Israel yang sulit itu, yang dimulai sejak dini.

Semua itu kedengaran seperti hal yang terjadi dengan sendiri-

nya. Namun dalam keadaan yang dilatarbelakangi politik pe-

perangan yang dilancarkan Jerman pada pertengahan pertama

abad ke-20 dan dalam situasi Perang Dingin, politik itu meng-

hadapi tantangan besar. Menjelang akhir tahun 60-an, khusus-

nya sejak jabatan kanselir dipegang oleh Willy Brandt (1969-

1974), orientasi ke Barat tersebut dilengkapi dan dikembangkan

terus melalui politik peredaan ketegangan dengan Polandia dan

dengan negara-negara lain di kawasan Eropa Timur dan bagian

timur Eropa Tengah. Dewasa ini Jerman berhubungan dengan

Rusia dalam kemitraan strategis.

Namun dasar politik luar negeri Jerman yang telah

dikembangkan oleh semua pemerintah federal ialah integrasi

Dasar politik luar negeriPolitik luar negeri Jerman yang

berciri kontinuitas danketerandalan, ditandai oleh kerjasama dalam semangat kemitraan

dan penyeimbangan kepentingan.Yang dapat disebutkan sebagaititik orientasi politik luar negeri

Jerman ialah kedua aksioma”never again“ dan “never alone“.

Dengan dilatarbelakangi olehsejarah Jerman, ”never again“

mengungkapkan penolakanterhadap politik yang otoriter dan

bertujuan ekspansi, serta sikapskeptis mendasar terhadap

penggunaan alat kekuasaanmiliter. Aksioma ”never alone“

berarti keterjalinan ketat di dalamkomunitas negara demokrasiBarat. Integrasi Jerman dalam

Eropa yang semakin merapat, dantautannya yang kokoh dalam

Pakta Pertahanan Atlantik Utaramerupakan sokoguru orientasi

politik luar negeri. Jerman menjadianggota aktif di berbagai

organisasi kerja sama multilateral.


Kerja sama dalam PerserikatanBangsa-Bangsa: Menteri Luar

Negeri Frank-Walter Steinmeierbersama Sekretaris Jenderal PBB

Ban Ki-moon

Kemitraan TransatlantikKemitraan transatlantikmerupakan dasar keamananJerman dan keamanan Eropa. Bagikeamanan Jerman, hubunganyang erat dan berjiwa salingpercaya dengan Amerika Serikattetap sangat penting artinya.Namun sifat kemitraantransatlantik jauh melampauipersekutan yang menyangkutbidang politik dan militer saja.Hubungan erat dengan AmerikaSerikat telah berkembang dalamsejarah dan berakar dalam budayabersama. Kebersamaan nilai dankepentingan yang mendalamterungkap dalam hubungantersebut.

76 Fakta Mengenai Jerman Fakta Mengenai Jerman 77

Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (CSCE). Sifat

semua organisasi tersebut memang ditandai oleh konflik Timur-

Barat, jadi oleh era yang sementara itu sudah berlalu. Organisasi

multilateral di dunia komunis dibubarkan pada tahun 1991, dan

K3SE dileburkan ke dalam Organisasi Keamanan dan Kerja Sama

di Eropa (OSCE), sedangkan organisasi di Barat serta Perserikatan

Bangsa-Bangsa sejak berakhirnya Perang Dingin menghadapi

persoalan reformasi yang bersifat kurang lebih tuntas.

Politik Luar Negeri di Masa Globalisasi

Jerman tergolong negara yang mendukung pembaruan organi-

sasi internasional yang memadai. Sikap ini cukup beralasan. Per-

tama, di kelompok negara yang dapat dibandingkan dengan

Jerman tidak ada negara lain yang terjalin dengan begitu luas ke

dalam kerja sama multilateral di bidang politik, ekonomi, dan

militer pula. Di lain pihak, politik luar negeri Jerman telah me-

nyesuaikan diri dengan meningkatnya secara tajam beban tang-

gung jawab internasional yang dipikul oleh Jerman dewasa ini

atas permintaan masyarakat bangsa-bangsa. Dalam konteks ini

Jerman mendukung reformasi struktur PBB yang menyeluruh.

Termasuk dalam pembaruan struktur itu ialah permintaan akan

kedudukan Jerman tetap dalam Dewan Keamanan.

Bagi politik luar negeri Jerman, di samping itu pembentukan

identitas Eropa sendiri di bidang pertahanan merupakan

sumbangan penting demi penguatan dan stabilisasi sosok NATO

di Eropa. Pada bulan Desember 2004, NATO menyerahkan

pimpinan pasukan di Bosnia-Herzegowina yang selanjutnya

dinamakan EUFOR kepada PKPE (Politik Keamanan dan Per-

tahanan Eropa). Dengan menerima tanggung jawab itu, negara-

negara Eropa untuk pertama kali mulai menangani dan me-

ngontrol sebuah pusat kekacauan dengan memakai sarana dan

kekuatan sendiri. Hal itu merupakan langkah besar dalam proses

perubahan kerja sama transatlantik.

Dengan dipulihkannya kesatuan bangsa pada tahun

1990, politik luar negeri Jerman telah memperoleh ruang gerak

baru. Pemerintah Federal menggunakan ruang gerak itu baru

setelah pergantian milenium – biarpun mula-mula tidak

kelihatan begitu: Pernyataan Jerman setelah serangan teror

pada tanggal 11 September 2001 tidak hanya dikeluarkan

dengan segera. Kanselir Schröder juga melangkah lebih jauh

daripada semua pendahulunya dengan menjanjikan kepada

Amerika Serikat “solidaritas Jerman yang tak terbatas”. Dengan

sendirinya Jerman juga mengiakan keputusan NATO yang me-

nyatakan “keadaan persekutuan aktif” pada tanggal 2 Oktober

2001, hal yang terjadi untuk pertama kali dalam sejarah NATO.


Kegiatan dalam Organisasi Internasional

UniEropa

Pada tahun 1957, Jerman termasuk ke-6negara pendiri organisasi yang kini men-jadi UE. Sejak tahun 2007, UE beranggo-takan 27 negara; 15 di antaranya mema-kai Ero sebagai mata uang resmi. Darianggaran belanja UE sebesar 115,5 miliarEro, Jerman menanggung 22,1 miliar Ero(2007). Günter Verheugen menjabatWakil Presiden Komisi UE merangkapKomisaris untuk Politik Perindustrian danPerusahaan. www.eu.int

PerserikatanBangsa-Bangsa

Pendirian organisasi antarbangsa inipada tahun 1945 bertujuan melindungiperdamaian di dunia. Dengan 192anggota, hampir semua negara menjadianggota PBB. Jerman, anggota PBB sejaktahun 1973, adalah pembayar iuranterbesar ketiga setelah Amerika Serikatdan Jepang. Sejak tahun 1996 Jermantermasuk negara kedudukan PBB; antaralain Sekretariat Iklim, UNFCCC,berkedudukan di Bonn. www.un.org

WTO

Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO)didirikan pada tahun 1995 untuk meng-atur pelaksanaan perjanjian mengenaiperdagangan internasional yang ada. Disamping itu WTO menjadi forum bagiperundingan mengenai liberalisasi per-dagangan global. Dalam rangka perun-dingan itu, Jerman menjadi pendukungkuat peningkatan integrasi negara-negara berkembang ke dalam per-dagangan sedunia. www.wto.org

OSCE

Dengan ke-56 negara anggotanya,Organisasi untuk Keamanan dan KerjaSama di Eropa (OSCE) merupakan forum yang luas bagi kerja sama diseluruh Eropa. Misi-misi OSCE ikut serta terutama dalam operasipencegahan dan penanggulangankonflik; partisipasi Jerman berupapersonel dan keuangan sangat berarti.

www.osce.org

IMF

Tugas pokok Dana Moneter Internasional(IMF) di Washington, D. C., ialah men-dukung ke-185 negara anggotanyadalam pengembangan stabilitas makro-ekonomis. Dengan andil sebesar 6,0persen dari modal, Jerman termasukpemegang saham IMF terpenting danikut serta dalam proses mencapaikeputusan organisasi itu melalui seorangwarganya yang menjabat direktureksekutif. www.imf.org

NATO

Pakta Pertahanan Atlantik Utara didiri-kan pada tahun 1949 dan kini berang-gotakan 26 negara. Jerman bergabungdalam NATO pada tahun 1955. SejakMaret 1999 Angkatan BersenjataJerman turut mengerahkan pasukanperdamaian di bawah pimpinan NATOdengan menempatkan 2.230 prajurit(akhir 2007). NATO berkedudukan diBrussel; badan pimpinan tertingginyaialah Dewan NATO. www.nato.int

Dewan KeamananPada bulan Desember 2004 telah

berakhir masa keanggotaan ke-empat sebagai anggota tidak tetap

Dewan Keamanan PerserikatanBangsa-Bangsa sejak Jerman

menjadi anggota PBB pada tahun1973. Agar PBB dapat menyesuai-

kan diri dengan realitas politikyang baru, Jerman mendukung

reformasi luas dari organisasisedunia tersebut. Reformasi yang

dimaksud mencakup perluasanDewan Keamanan dan perbaikantata cara bersidangnya sehingga

menjadi lebih transparan.

PKPE/PLNKBDengan bertindak bersama dibidang politik luar negeri dan politikkeamanan, negara-negara anggotaUE diharapkan dapat menghadapikrisis dan konflik internasional de-ngan bereaksi lebih cepat, denganmenyuarakan pendapat tunggal dibidang politik luar negeri, dan de-ngan mempertahankan kepenting-an internasional mereka secara lebihefektif. Dalam rangka Politik Luar-Negeri dan Keamanan Bersama(PLNKB), Uni Eropa mengembang-kan Politik Keamanan dan Pertahan-an Eropa (PKPE). Untuk tugas huma-niter, aksi penyelamatan, tindakanpemeliharaan perdamaian dan pe-ngerahan pasukan tempur, negara-negara anggota UE menyediakansampai 60.000 tentara untuk jang-ka waktu 60 hari. Sejak Januari2007, per semester disediakan duaunit tempur (pasukan intervensi ce-pat), masing-masing dengan sekitar1.500 prajurit yang selalu dalamkeadaan siap-siaga.

Pusat penanggapan krisis diKementerian Luar Negerimengorganisasi bantuan,

menyampaikan informasi, danmengkoordinasi

+


Kegiatan Jerman di kawasan Hindukush yang menyusul ke-

putusan itu diawali dengan konferensi mengenai Afganistan di

Bonn sebagai komponen politik. Konferensi itu menghasilkan ke-

sepakatan mengenai dasar di bidang hukum dan politik untuk

sebuah pemerintah peralihan di Afganistan. Dalam rangka per-

wujudan komponen militernya juga, sejak bulan Januari 2002

Jerman mengerahkan kontingen yang besar dalam ISAF

(Pasukan Pelindung Internasional untuk Afganistan). Dalam

berbagai misi yang dilancarkan oleh persekutuan antarnegara

itu pada awal dasawarsa ini, secara keseluruhan diikutsertakan

sampai sepuluh ribu anggota tentara Jerman – padahal proses

perombakan Bundeswehr dari tentara teritorial menjadi

pasukan yang dapat dikerahkan secara fleksibel belum rampung

pada waktu itu. Dengan ditunjukkannya kesediaan untuk

memikul tanggung jawab secara luas, Jerman juga memperoleh

argumen berbobot ketika harus menjelaskan alasan bagi

penolakannya untuk ikut serta dalam ekspedisi ke Irak pada

tahun 2003. Fakta bahwa politik luar negeri Jerman dapat

menyikapi keadaan tersebut dan dapat menetapkan prioritas

secara independen menandai peran baru yang telah diperoleh

negara ini.

Pada waktu bersamaan politik luar negeri Jerman

mendukung penciptaan struktur-struktur masyarakat sipil.

Kegiatannya mendukung penanggulangan musibah dan ke-

adaan darurat, perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia,

dan perlawanan terhadap teror. Secara nyata Jerman me-

manfaatkan peranan barunya juga untuk menekankan penaatan

dan pemeliharaan hak asasi manusia, perdamaian dan dialog –

baik di Timur Tengah maupun di daerah konflik lain di dunia.

Jerman dapat memegang peranan ini berkat modal kepercayaan

yang telah dikumpulkannya selama puluhan tahun dan yang

telah dipeliharanya dengan teliti. Politik Jerman kini tidak diukur

berdasarkan kemusnahan yang dihasilkan oleh Reich Ketiga,

melainkan berdasarkan karyanya berupa pembangunan dan

integrasi. Seandainya negara-negara bekas sekutu tidak sampai

pada keyakinan ini, kemungkinan besar mereka tidak mau me-

lepaskan Jerman ke dalam “kebebasan”. Jerman telah menunjuk-

kan kesanggupannya untuk menangani tanggung jawab. •

ISAFPada tahap awal, pengerahan

Pasukan Pelindung Internasionaluntuk Afganistan ini pada

dasarnya bersifat operasi tempur.Dengan putusannya pada bulanApril 1993 dan bulan Juni 1994,

Mahkamah Konstitusi Federaltelah membuka jalan bagi Angkat-

an Bersenjata Jerman untuk turutserta dalam operasi seperti itu

pula. Sejak bulan Desember 2004berlaku Undang-Undang Pengikut-

sertaan Parlemen yang mengaturkompetensi Bundestag dalam

kasus seperti ini. Dewasa ini ISAFditugaskan oleh PPB untuk

membantu Pemerintah Afganistandalam menciptakan dan memeli-

hara keamanan dalam negeri, dandalam distribusi barang bantuan.


Politik Pembangunan

Sebagai unsur dalam poli-tik perbaikan struktur danperdamaian global, politikpembangunan Jermanbertujuan menyumbangdemi perbaikan kondisihidup di negara-negara

partner. Fokusnya diletakkan pada upaya-upaya men-ciptakan keadilan sosial, meningkatkan daya ekonomiserta mencapai stabilitas politik melalui perdamaian,penaatan hak asasi manusia, demokrasi serta per-samaan hak. Pelestarian lingkungan hidup termasuktujuan pokok.

Garis besar dan konsep politik pembangunan Jermandikembangkan oleh Kementerian Federal untuk KerjaSama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), yang meng-adakan kooperasi dengan 70 negara mitra. Salah satukawasan yang diutamakan dalam kerja sama tersebut

ialah Afrika, sebab di benua itu perlu diadakan upayapaling keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkandalam Pernyataan Milenium. Pada paruh pertamatahun 2007, waktu Jerman memegang kepresidenanDewan Uni Eropa dan sekaligus mengetuai kelompokG8 dapat dicapai kebulatan tekad bahwa kemitraandengan Afrika memperoleh kedudukan penting baikdi UE maupun di G8. Akan tetapi kawasan dunia lain,seperti Amerika Latin misalnya, akan tetap didukungpula oleh Jerman.

Jerman berpegang pada kewajiban yang telah di-terima di forum internasional, yaitu dalam PernyataanMilenium, dalam Konsensus Monterrey, dan dalamRancangan Aksi Johannesburg. Maka pengeluaranuntuk kerja sama pembangunan publik akan men-capai paling sedikit 0,51 persen dari pendapatannasional kotor sampai tahun 2010, bahkan 0,7 persensampai tahun 2015. www.bmz.de

Jerman di Eropa Oleh Josef Janning

MUNGKINKAH BAGI SEBUAH NEGARA yang di segala sisinya berbatasan

dengan negara-negara Eropa lain, seperti Jerman dengan ke-

sembilan tetangganya, untuk tidak menjalankan politik Eropa

yang aktif? Jawabannya sudah jelas: Karena letak negaranya di

pusat Uni Eropa (UE) dalam bentuknya seperti sekarang, rakyat

Jerman berkepentingan secara istimewa akan hubungan yang

damai dan baik dengan tetangganya. Sebagai negara yang pa-

ling padat penduduknya dan yang kuat ekonominya, sekaligus

yang sentral letaknya, salah satu kepentingan utama Jerman

Bersatu menyangkut peransertanya dalam integrasi Eropa dan

pengembangan serta peluasan kerangka itu.

Kepentingan nasional Jerman menghendaki Eropa yang

vital: Di masa lampau, proses integrasi telah terbukti sebagai

kondisi umum yang tepat untuk mempertahankan perdamaian,

kesejahteraan dan keamanan. Melalui kebersamaan politik de-

ngan negara tetangganya, Jerman telah menemukan mitra


Gregor SchöllgenAhli sejarah yang mengajar

sejarah baru dan sejarah terkinipada Universitas Erlangen-

Nürnberg; antara lain pernahmenjadi guru besar tamu diOxford, New York dan pada

London School of Economics.

Jerman dan Eropa: Keterikatan dalam Eropa yangbersatu ditetapkan dalamkonstitusi

NATO – forum sentral untukkeamanan dan kerja sama

Dewan EropaDewan Eropa menetapkan garisbesar haluan politik Uni Eropa.Paling sedikit dua kali setahun parakepala negara dan kepalapemerintahan negara-negaraanggota serta Presiden KomisiEropa bertemu di Dewan Eropa.

Komisi EropaKomisi Eropa yang berkedudukandi Brussel merupakan organ supra-nasional yang bersifat independendi bidang politik dan bertugas me-wakili dan memelihara kepenting-an Uni Eropa sebagai keseluruhan.Komisi UE memiliki hak usulan(hak inisiatif) yang menyangkutsegala materi hukum bersama.Selaku ”penjaga perjanjian“diawasinya penaatan peraturanhukum UE. Di samping itu KomisiUE memiliki kewenangan ekseku-tif, misalnya di bidang anggaranbelanja atau hukum kartel, danmewakili kepentingan Uni Eropa didunia luar. Komisi Eropa dipimpinoleh Presiden Komisi, jabatan yangdipegang sejak tahun 2004 olehJosé Manuel Barroso dari Portugal.Salah seorang Wakil PresidenKomisi UE ialah Günter Verheugendari Jerman. Setiap negaraanggota UE terwakili dengan satuorang anggota Komisi. Pembagiantugasnya mengikuti prinsipkolegialitas. Artinya, kepada setiapanggota diserahkan tugastertentu.

dan Besi hingga Masyarakat Pertahanan Eropa, fokus Perjanjian-

Perjanjian Roma bukan pada pengontrolan industri yang semula

penting untuk produksi persenjataan, atau pada penggabungan

kekuatan pertahanan. Yang menjadi pusat perhatian ialah pe-

ngembangan ekonomi di kawasan barat Eropa melalui penda-

laman kerja sama antarnegara dan dukungan bagi perdagangan

antara negara-negara pendiri. Pemikiran yang mendasari ke-

putusan pada tahun 1957 itu masih berpengaruh sampai seka-

rang. Perjanjian-Perjanjian Roma telah meletakkan dasar bagi

sebuah uni pabean dan bagi politik perdagangan bersama UE.

Sesuai dengan logika perjanjian itu, sudah seharusnya dikem-

bangkan Pasaran Bersama tanpa rintangan untuk perdagangan.

Keputusan tentang pendirian Pasaran Bersama itu merupakan

faktor penentu bagi dinamika pengembangan persatuan Eropa

yang jauh lebih kuat daripada semua pernyataan politik selama

puluhan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran pemben-

tukan Pasaran Bersama diperlukan instansi penata, yaitu Komisi

Eropa sebagai lembaga administrasi dan penjaga perjanjian

yang kedudukannya di atas kepentingan negara-negara. Pasaran

Bersama juga memerlukan penghapusan perbatasan internal

demi kebebasan berpindah sepenuhnya untuk barang, jasa,

modal dan kerja – dengan demikian digariskan program untuk

pasaran internal Eropa yang dirampungkan pada tahun 1992.

tetap, dan bersama Eropa dapat meraih kembali kesatuan

negaranya serta pengakuan di dunia. Di mata orang Jerman, pe-

nyeimbangan kepentingan secara damai dengan tetangga dan

dengan dunia luar telah menjadi resep keberhasilan integrasi

Eropa. Kepresidenan Jerman di Dewan Uni Eropa dalam paruh

pertama tahun 2007 kembali menggarisbawahi arti penting in-

tegrasi tersebut. Dengan memanfaatkan respek dan kepercayaan

yang diberikan di Eropa, Kanselir Federal Merkel dan Menteri

Luar Negeri Steinmeier memecahkan krisis institusional UE.

Jerman telah meletakkan dasar untuk perjanjian Lisboa dan

memperoleh dukungan dari semua negara anggota UE untuk

penguatan UE dalam segi-segi penting, yaitu kesanggupan

mengambil keputusan, penentuan haluan politik, dan institusi.

Pada bulan Maret 2007 diperingati lima puluh tahun pe-

nandatanganan Perjanjian-Perjanjian Roma. Paket perjanjian

pada tahun 1957 yang menetapkan pendirian Masyarakat Eko-

nomi Eropa itu menjadi awal kisah sukses integrasi Eropa. Ber-

beda dengan langkah-langkah awal, dari Masyarakat Batu Bara

Integrasi Eropa Proses penyatuan Eropa termasukdi antara hal pokok yang difokus-

kan oleh politik luar negeri Jerman.Peranserta Jerman di dalam Eropa

yang bersatu telah ditetapkan olehGrundgesetz. Dengan diterimanyaBulgaria dan Rumania pada tahun2007, jumlah negara anggota UniEropa bertambah menjadi 27. Pe-

rundingan mengenai keanggotaantelah dimulai dengan Turki danKroatia. Eksrepublik Yugoslavia

Masedonia merupakan calonanggota resmi, sedangkan negara-

negara lain di kawasan baratBalkan berstatus calon anggota

potensial.


Perjanjian Lisboa

Pada bulan Desember 2007, para kepala negara dankepala pemerintah UE bertemu di Lisboa dan me-nandatangani Perjanjian Reformasi Uni Eropa. Setelahdiratifikasi oleh semua negara anggota, PerjanjianLisboa tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2009.Dokumen kesepakatan yang merupakan dasar barubagi UE itu dirancang untuk membuat UE lebihdemokratis, lebih transparan dan lebih efisien.

Perjanjian itu menggariskan pembaruan yang men-dasar. Contohnya, di masa mendatang akan adaseorang presiden Dewan Eropa sebagai pejabat tetapyang memperkuat kontinuitas politik UE. Prosespengambilan keputusan akan dipermudah, karenadalam banyak hal ditiadakan peraturan yang meng-haruskan suara bulat. Kemungkinan menerimakeputusan dengan mayoritas dua pertiga diperluas kepuluhan bidang baru. Mulai tahun 2014 akandiberlakukan “mayoritas ganda” untuk keputusan

Dewan UE. Artinya, keputusan di dewan menteri itumemerlukan suara setuju dari 55% dari negaraanggota yang sama-sama mewakili 65% daripenduduk UE (peraturan peralihan sampai 2017).Pola rotasi dalam jabatan ketua Dewan UE akandimodifikasi dalam bentuk tim dari wakil tiga negaraanggota yang menjabat selama 18 bulan. Jumlahkomisaris akan dikurangi mulai tahun 2014 menjadidua pertiga dari jumlah negara anggota. Di sampingitu akan ada seorang “wakil tinggi Uni Eropa untukpolitik luar negeri dan politik keamanan” yangberwenang untuk hubungan ke luar himpunannegara itu. Perjanjian reformasi itu memperkuat jugademokrasi dan perlindungan hak asasi denganmeningkatkan peran Parlemen Eropa, denganmelibatkan parlemen-parlemen nasional dalamproses legislasi Eropa, dan melalui Piagam Hak Asasiyang menjadi alat hukum positif (ada aturan khususuntuk Inggris dan Polandia).


ParlemenEropa

Anggota dari negara-negaraanggota UE

KomisiEropa

Presiden dan Komisaris

Dewan EropaPara kepala negara dankepala pemerintah danPresiden Komisi Eropa

KomisiDaerah-Daerah

Komisi Ekonomi dan Sosial

Badan PemeriksaKeuanganMahkamah

Eropa

Dewan Uni EropaDewan Menteri

Organ-Organ Uni Eropa+

2003 Konvensi Mengenai MasaDepan Eropa menyepakati

rancangan perjanjian mengenaikonstitusi untuk Eropa.


FAKTA KOMPAK

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Abad ke-20 Abad ke-21

1951Belanda, Belgia, Italia, RepublikFederal Jerman, Luksemburgdan Perancis menandatanganiperjanjian di Paris untukmendirikan MasyarakatEropa untuk Batu Bara danBaja (ECCS).

1957Di Roma, keenamnegara anggota ECCSmenandatanganiperjanjian untukpendirian MasyarakatEkonomi Eropa (MEE)dan Masyarakat AtomEropa (EURATOM).Kesepakatan tersebutkemudian dikenalsebagai Perjanjian-Perjanjian Roma.

1958Perjanjian-Perjanjian Romamulai berlaku. Organisasi-organisasi MEE, EURATOMdan ECCS memiliki dua organbersama: Mahkamah Eropadan Majelis Parlementer.Pada waktu itu majelis yangsejak tahun 1962 dinamakanParlemen Eropa mempunyai142 anggota.

1967 Dewan Eropa dan Komisi yang hingga saatitu masih bertindak secara terpisah untukketiga organisasi yang ada, dijadikanorgan-organ seragam.

1981Masyarakat Eropa diperluas kearah selatan: Yunani menjadianggota.

1986Dengan disepakatinya Akta Eropayang Uniform diletakkan dasarbagi perampungan Pasaran Internaldan bagi awal Kerja Sama PolitikEropa. ”Perluasan ke selatan“dilanjutkan dengan masuknyaSpanyol dan Portugal.

2001Dengan Perjanjian Nice

(Perancis), Uni Eropamempersiapkan diri untuk

menerima 10 negara anggotalagi. Selebihnya perjanjian

tersebut menetapkan aturanbaru bagi organ-organ UE dan

cara kerjanya.

1992Dengan Perjanjian Maastricht didirikan

Uni Eropa (UE). Sejak waktu itu ”SistemUni“ mencakup juga kerja sama

antarpemerintah negara anggota di bidang”Politik Luar Negeri dan Politik KeamananBersama“ dan di bidang ”Kehakiman dan

Urusan Dalam Negeri“.

1999 Pemakaian Ero diresmikan disebelas negara anggota sebagaiuang giral. Awal tahun 2002 matauang bersama itu diedarkan jugasebagai alat pembayaran tunai.Pada bulan Mei PerjanjianAmsterdam mulai berlaku. Sekalilagi kewenangan Parlemen Eropadiperluas secara besar-besaran.

1979Untuk pertama kali para anggota

Parlemen Eropa dipilih secaralangsung.

1973Organisasi MasyarakatEropa bertambahanggota dari enammenjadi sembilan:Denmark, Inggris danIrlandia bergabung.

1950 Pada tanggal 9 Mei, MenteriLuar Negeri Perancis, RobertSchuman, mengumumkanrencananya untuk memper-satukan Eropa secara damai.

1995Keanggotaan Uni Eropabertambah menjadi 15

negara: Austria,Finlandia dan Swedia

bergabung.

Tahap-Tahap Persatuan EropaPersatuan Eropa yang berkembang selama lima puluh tahun

lebih, merupakan kisah sukses istimewa. Kelima dasawarsa

itu membawakan perdamaian dan kesejahteraan jangka

panjang untuk benua tempat berabad-abad lamanya hampir

setiap negara berperang melawan setiap negara lain.

2004 Perluasan UE ke arah timur:Pada tanggal 1 Mei Cekia, Estonia,Hongaria, Latvia, Lituania, Polan-dia, Slovakia dan Slovenia, sertaMalta dan Siprus menjadi anggotaUE. Dengan 450 juta penduduklebih dan daya ekonomi senilai10,7 ribu miliar Ero, UE menjadipasar internal terbesar di dunia.Pada tanggal 29 Oktober 2004,para kepala negara dan kepalapemerintah menandatanganiperjanjian mengenai konstitusiuntuk Eropa di Roma.

2007 Eropa kini berang-gotakan 27 negara.Pada tanggal 1 Ja-nuari, Bulgaria danRumania diterimamenjadi anggotaUni Eropa. Padabulan Desember di-tandatangani Per-janjian Lisboa olehpara kepala negaradan kepala pemerin-tahan. Dengan per-janjian itu digantirancangan konstitusiUE yang gagal.

2005Dalam referendum mengenaiPerjanjian Konstitusi tanggal29 Mei dan 1 Juni, warga Pe-rancis dan Belanda memberisuara menolak. Penolakan itumengakibatkan fase pertim-bangan tentang masa depanUni Eropa. Pada bulan Okto-ber dimulai perundinganmengenai penerimaan Turkidan Kroatia sebagaianggota.


Parlemen EropaParlemen Eropa merupakan organperwakilan rakyat Uni Eropa.Dewan tersebut beranggotakan785 orang (mulai 2009, denganberlakunya Perjanjian Lisboa: 750orang) yang dipilih langsung olehpenduduk ke-27 negara anggotaUE untuk jangka waktu limatahun. Berdasarkan jumlahpenduduknya, setiap negaraanggota UE mendapat jatah kursitertentu. Jerman sebagai negaraanggota UE terbesar mengutus 99anggota ke dalam Parlemen Eropa.Lima anggota dewan berasal dariMalta, negara anggota UE terkecil.(Mulai tahun 2009 Jerman akanmendapat 96 kursi, negara-negarapaling kecil seperti Malta danLuksemburg 6 kursi.) Secarakeseluruhan, para anggotaParlemen Eropa mewakili hampir500 juta warga. Terlepas darikebangsaannya, para legislator itumembentuk fraksi-fraksi. ParlemenEropa berwenang memutuskanundang-undang dan anggaranbelanja, dan memiliki kewenangankontrol, tetapi tidak memiliki hakinisiatif dalam legislasi. Tempatkedudukan parlemen ialahStrasburg; sidang pleno dansidang komisi diadakan juga diBrussel.

grasi di bidang ekonomi dan daya tarik pasaran luasnya. Motif

itu berlaku untuk masuknya Inggris, Denmark dan Irlandia pada

dasawarsa 1970-an, Yunani, Spanyol dan Portugal pada dasa-

warsa 1980-an, dan juga untuk masuknya Austria, Swedia dan

Finlandia pada dasawarsa 1990-an. Hal yang sama berlaku pula

untuk daya magnetis UE dalam menarik negara-negara demo-

krasi baru di bagian timur Eropa Tengah dan di Eropa Tenggara

yang berorientasi ekonomi pasaran. Sama halnya dengan

Republik Federal Jerman yang masih muda pada awal tahun

lima puluhan, penggabungan dengan UE bagi negara-negara

demokrasi muda di sebelah selatan dan timur Eropa berarti pula

pengukuhan dan penghargaan atas keberhasilan politik mereka

dalam menanggulangi diktatur dan kelaliman.

Dalam kebijakan politiknya yang menyangkut Eropa,

Jerman selalu mendukung sepenuhnya pendalaman integrasi,

perluasannya ke utara, selatan dan timur, dan pengembangan

institusi UE. Kekuatan politik Jerman di satu pihak terletak dalam

pengarahan hubungan Jerman-Perancis kepada UE, dan di pihak

lain dalam hubungan erat dengan negara-negara anggota yang

lebih kecil. Dalam sejarah UE terdapat beberapa situasi blokade

keputusan dan tahap penentu yang dapat diatasi berkat kesedia-

an Jerman untuk berkompromi dan untuk memberi sumbangan.

Jerman – Mitra Bersikap Konstruktif dalam UE

Dewasa ini pun dasar politik Jerman terhadap UE ditandai oleh

konsensus lintas-partai. Rakyat Jerman menginginkan Eropa

yang mampu bertindak, namun juga bertatanan demokratis dan

transparan, dengan Parlemen Eropa yang diperkuat. Sama

dengan warga banyak negara Eropa lainnya, orang Jerman tidak

setuju UE dikembangkan menjadi “negara di atas negara” dan

lebih suka pembagian kewenangan yang lebih tegas. Jerman

mendukung sikap pragmatis dalam pengembangan integrasi

yang digariskan dalam Perjanjian Lisboa, namun Jerman tetap

berminat pada kemajuan lebih lanjut. Disadari oleh orang

Jerman bahwa dari Eropa, dari Pasaran Bersama, dari EErroo dan

dari perluasan UE mereka mendapat keuntungan di bidang

ekonomi dan politik.


Pasaran itu lalu melahirkan kebutuhan akan pengamanan dari

segi moneter – dan hal itu diusahakan dalam berbagai tahap

sampai akhirnya dipenuhi dengan mata uang Ero yang mulai

berlaku sebagai alat pembayaran tunai pada awal tahun 2002.

Akibat di bidang kelembagaan yang dibawa oleh inte-

grasi ekonomi itu memberikan impuls bagai tahap-tahap pem-

baruannya – mulai dari perluasan Komisi Eropa dan penerapan

keputusan mayoritas dalam Dewan Uni Eropa (lihat hlm. 87) dan

perluasan bidang kewenangan bersama sampai ke reformasi

besar-besaran yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian di

Maastricht, Amsterdam dan Nice. Perjanjian Lisboa yang diikat

pada bulan September 2007 termasuk di antara konsekuensi

Perjanjian-Perjanjian Roma dan merupakan dampak dari apa

yang disebut spill over integrasi ekonomi ke dalam ranah politik.

Tanpa mengurangi arti integrasi politik di Eropa, boleh

dikatakan bahwa motif paling kuat bagi keinginan negara-

negara lain untuk bergabung dengan UE adalah dinamika inte-

EroEro adalah mata uang Uni

Moneter Eropa dan merupakanmata uang terpenting kedua

setelah dolar AS dalam sistemmoneter sedunia. Yang ber-

tanggung jawab untuk Ero darisegi politik keuangan ialah Bank

Sentral Eropa yang berkedudukandi Frankfurt am Main bersama

dengan semua bank sentralnasional. Di lima belas di antara

ke-27 negara anggota UE, Eroberlaku sebagai mata uang resmi.

Di “zone Ero“, termasuk diJerman, Ero mulai dipakai sebagai

alat pembayaran tunai padatanggal 1 Januari 2002. Sebelum-

nya, mata uang bersama itu sudahberfungsi sebagai mata uang

untuk transaksi niaga dan per-bankan sejak awal tahun 1999.


Perluasan Uni EropaUni Eropa telah berhasil menambahjumlah anggotanya dari 6 menjadi 27(2007). Kroatia dan Turki merupakannegara pelamar, perundinganmengenai penerimaannya telahdimulai. Eksrepublik YugoslaviaMasedonia adalah calon anggotaresmi, negara-negara lain di kawasanbarat Balkan berstatus calon anggotapotensial.

Uni Eropa Selayang Pandang

Swedia Finlandia IrlandiaInggrisDenmarkEstonia

LatviaLituaniaPolandiaJermanBelandaBelgia

LuksemburgCekiaSlovakiaAustriaHongariaSlovenia

KroatiaPerancisPortugalSpanyolItaliaRumania

BulgariaYunaniMaltaTurkiSiprusEY Masedonia6

Negara anggota EU

Penggabungandisepakati

Calon anggota

1

2

3

4

5

12

5

10

6

2

7

8

9

10

11

20

26

25

2419

28

3

23

7

13

14

15

16

17

8

13

27

11

16

19

20

21

22

23

9

21

1

15

18

25

26

27

28

29

22

14

17

4

29

6 12 18 24 30

30

+


Dewan Uni EropaDewan yang sering disebut”Dewan Menteri“ itu merupakanbadan legislatif terpenting UniEropa. Setiap negara anggotamengutus satu orang menteriresor. Kewenangan legislatif dantanggung jawab untuk anggaranbelanja UE dibagikan antara De-wan dan Parlemen Eropa. DewanUE juga mengikat perjanjian in-ternasional yang telah dirunding-kan oleh Komisi Eropa. Keputusandi beberapa bidang politik harusdiambil dengan suara bulat.Selebihnya berlaku mayoritas duapertiga. Bobot suara tergantungdari jumlah penduduk negarayang bersangkutan, namunnegara-negara kecil memiliki jum-lah suara yang melampaui ukuranproporsional. Dari total 345 suara,29 dimiliki oleh Jerman. Jabatanketua - kepresidenan Dewan UE -bergilir setiap enam bulan.Mengenai perubahan institusionalberdasarkan Perjanjian Lisboalihat halaman 80.

Pendirian bahwa masalah politik luar negeri dan politik ke-

amanan lebih baik ditangani secara bersama dengan pihak-

pihak lain, sudah sejak bertahun-tahun mendapat dukungan

tetap oleh sebuah mayoritas stabil khalayak ramai di Jerman.

Oleh karena itu kebijakan politik Jerman mengenai Eropa telah

berusaha memperkuat daya bertindak Eropa, yang mencakup

pula peningkatan langkah bersama di bidang politik luar negeri

serta politik keamanan dan pertahanan. Hal itu direalisasikan

dengan Perjanjian Lisboa dan dengan pembentukan jabatan

“Wakil Tinggi UE untuk Politik Luar Negeri dan Politik Ke-

amanan”, yang akan berwenang untuk hubungan ekstern. Ber-

kenaan dengan adanya minat Uni Eropa untuk memperdalam

kemitraan dengan negara-negara Asia Tengah, Pemerintah

Federal Jerman selaku pemegang kepresidenan Dewan UE

memprakarsai strategi Asia Tengah dari UE yang dirumuskan

dalam paruh pertama tahun 2007.

Jerman dan para mitranya menghadapi tantangan

baru. Semua koalisi dan konstelasi yang menandai beberapa

dasawarsa lalu akan berubah. Keseimbangan baru antara ke-

pentingan dan hak memerlukan kemampuan politik Eropa

untuk menghasilkan kompromi. Dilihat dari sudut pereko-

nomian dunia pun, titik berat sedang bergeser – perekonomian

Eropa terlibat dalam persaingan global dengan sejumlah

kawasan ekonomi lain yang atraktif. Di sisi luarnya, UE

berbatasan dengan zone-zone yang lebih kecil stabilitasnya di

bidang ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Keadaan itu

memerlukan sikap penuh kepercayaan dan aktif dalam men-

jalankan politik pembangunan dalam semangat kemitraan, ter-

masuk dalam hubungan dengan negara-negara yang letaknya

di tepi Laut Tengah.

Eropa yang bersatu bukan tempatnya hal-hal kecil. Ke-

sejahteraan dan keamanan, yaitu hasil kegiatan negara yang

bersifat klasik dan mendasar, kini tidak lagi dapat diciptakan tan-

pa adanya UE. Maka politik integrasi, termasuk tata cara dan

institusinya, merupakan inti kehidupan politik di Eropa, bukan

hiasan belaka. Bagi Jerman, Uni Eropa yang merupakan pusat

Eropa sebagai satuan politik, tetap menjadi salah satu ranah

kegiatan politik internasionalnya yang utama. •


Letak Jerman di tengah pasaran uniform terbesar di dunia me-

nerangkan sebagian besar dari kekuatan perekonomiannya di

bidang ekspor. Selain itu, hubungan ekonomi dengan negara-

negara tetangga di kawasan timur Eropa Tengah dapat dilakukan

menurut aturan integrasi. Di pasaran itu, Jerman merupakan mitra

niaga terbesar di masing-masing negara, dan umumnya juga in-

vestor terpenting. Pada waktu bersamaan Jerman juga terkena

akibat persatuan Eropa secara khusus. Pasaran di bagian timur

negara tidak dapat dilindunginya terhadap persaingan dari para

mitra di UE. Jerman juga memikul sebagian besar dari beban peng-

adaan prasarana yang ditimbulkan oleh pembukaan perbatasan,

sebab jalur-jalur angkutan besar di Eropa melewati wilayahnya.

Sesuai dengan penghasilan nasional kotornya, Jerman juga

membiayai sekitar 20 persen dari anggaran belanja UE.

Tugas UE di Masa Depan

Sejak dikembangkannya Kerja Sama Politik di Eropa, penguatan

peran Uni Eropa dalam percaturan politik dunia termasuk di an-

tara tujuan Jerman. Dilihat dari sudut pandang Jerman, usaha

mengamankan negara anggota UE dari ancaman jenis baru me-

rupakan tugas bersama. Di gelanggang politik dunia, Eropa me-

miliki bobot suara lebih besar dibandingkan masing-masing

negaranya. Politik luar negeri Jerman telah memanfaatkan UE

secara intensif sebagai wadah dan alat perwakilan kepentingan.

Mengingat sejarah Jerman di abad ke-20, kooperasi dengan para

mitra di Eropa membuka peluang untuk bertindak secara efektif.


Josef JanningAhli ilmu politik dan pakar Eropaini adalah anggota pengurusyayasan Bertelsmann-Stiftung.

Tema ini di Internet

www.auswaertiges-amt.deInformasi dari Departemen Luar Negeridengan spektrum luas, juga mengenaihubungan bilateral (Bahasa Jerman,Inggris, Perancis, Spanyol, Arab)

www.dgap.orgSitus web Himpunan Jerman untukPolitik Luar Negeri. (Bahasa Jerman,Inggris)

www.swp-berlin.orgSitus web Yayasan Ilmu dan Politik(SWP) menyajikan artikel dan hasilpenelitian mengenai politikinternasional dan politik keamanan.(Bahasa Jerman, Inggris)

www.eab-berlin.deEuropäische Akademie Berlindirancang sebagai pusat kompetensi

Eropa di ibu kota Jerman danmenawarkan sejumlah besar lokakaryadan seminar bermutu tinggi. (BahasaJerman, Inggris)

www.eu.intPortal informasi Uni Eropa mengenaisegala bidang kegiatan EU. (23 bahasa)

Uni Eropa menghadapitantangan besar:

Kanselir Federal Merkel danPresiden Komisi UE Barroso

Kebijakan energi dan iklim EropaPada bulan Maret 2007, ketika

Jerman memegang kepresidenanDewan EU, Uni Eropa memasuki

tahap baru di bidang politikenergi dan proteksi iklim. Para

kepala negara dan kepalapemerintah memutuskan untuk

meningkatkan efisiensi energi UEsebanyak 20 persen sampai tahun

2020. Dalam kurun waktu yangsama, andil energi terbarukan

pada konsumsi dinaikkan menjadi20 persen, dan emisi gas rumahkaca dikurangi sebesar minimal

20 persen dibandingkan dengantahun 1990 (“rumus 20-20-20”).

tat08 ind 05_politi

Education