bulan juli - surajis.files.wordpress.com€¦ · bulan juli 1. rapat koordinasi persiapan...

Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan Juli

Bulan Juli


1. Rapat Koordinasi Persiapan Peninjauan Lapangan Pemulihan Wilayah Pesisir Perbatasan di Provinsi Riau

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 di RR Lt.21 Kemenkomar, dipimpin oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, dan dihadiri oleh perwakilan dari KLHK, Kem.PUPR, Kem.ATR/BPN, BPPT, BIG, TNI AL, KKP, LIPI, IPB. Tujuan Melakukan koordinasi terkait persiapan peninjauan lapangan pemulihan wilayah pesisir perbatasan di Provinsi Riau Sasaran Terlaksananya koordinasi terkait persiapan peninjauan lapangan pemulihan wilayah pesisir perbatasan di Provinsi Riau Hasil Kegiatan

Akan dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 3-5 Juli 2019 di Bengkalis untuk melihat isu strategis di wilayah perbatasan dengan melibatkan K/L terkait

Agenda kunjungan: tanggal 3 (keberangkatan), tanggal 4 (kunjungan lapangan), tanggal 5 (pertemuan koordinasi lapangan);

Surat permohonan personil keikutsertaan kunjungan lapangan akan segera disampaikan ke masing-masing K/L;

Masing-masing K/L diminta mengumpulkan data terkait hidrooseanografi, sosek dll dari kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh masing-masing K/L.

Dokumentasi


2. Rapat Koordinasi Program SKPT dengan Pemerintah Daerah MBD dan BPN Saumlaki

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 1 – 5 Juli 2019 di Ambon dan Moa-Maluku Tenggara Barat Tujuan Koordinasi Program SKPT dengan Pemerintah Daerah MBD dan BPN Saumlaki Sasaran Terlaksananya koordinasi Program SKPT dengan Pemerintah Daerah MBD dan BPN Saumlaki Hasil Kegiatan

Pertemuan dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon untuk melakukan koordinasi terkait pengelolaan pelabuhan perikanan serta rencana kunjungan tim konsultan JICA untuk meninjau potensi pasar perikanan di Ambon.

Audiensi dengan Wakil Gubernur Maluku untuk melakukan koordinasi persiapan pembangunan SKPT Moa. Dalam pertemuan tersebut dilaporkan juga progres dan permasalahan dalam pembangunan SKPT Moa sebagaimana notulensi terlampir.

Koordinasi program SKPT Moa dilaksanakan dalam rangka percepatan proses sertipikasi tanah pada lokasi pembangunan SKPT Moa. Dalam koordinasi tersebut dilakukan pertemuan kecil antara kementerian kelautan dan perikanan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, Perwakilan Pemerintah Desa serta Perwakilan Pemilik lahan. Dalam pertemuan tersebut dibahas status tanah pada lokasi pembangunan SKPT yang telah dilakukan pelepasan hak oleh masyarakat kepada Pemda MBD. Selanjutnya Pemda MBD akan melakukan sertipikasi tanah melalui BPN Saumlaki sebagaimana berita acara terlampir.

Pada tanggal 3 Juli 2019 dilakukan pertemuan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki untuk membahas proses dan mekanisme sertipikasi tanah pada lokasi pembangunan SKPT Moa sebagaimana notulensi terlampir.

Dokumentasi


3. Rapat Audiensi Rencana Pembangunan SKPT Moa dengan Wakil Gubernur Maluku

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2019 bertempat di Ruang Pertemuan Wakil Gubernur Maluku, Ambon Tujuan Audiensi Rencana Pembangunan SKPT Moa dengan Wakil Gubernur Maluku Sasaran Terlaksananya Audiensi Rencana Pembangunan SKPT Moa dengan Wakil Gubernur Maluku Hasil Kegiatan

Pemerintah Jepang melalui JICA telah memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia cq. KKP untuk pengembangan SKPT di 6 lokasi. Pemnyaluran hibah tersebut akan dilaksanakan dalam 2 fase dengan durasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2023. Fase pertama hibah Jepang telah disalurkan kepada KKP pada tahun 2018 dengan nilai ¥ 2,5 Miliyar (Rp. 340 Miliyar). Sedangkan fase ke 2 akan dibicarakan lebih lanjut pada tahun 2020.

Pembangunan SKPT Moa sepenuhnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran hibah JICA dengan nilai fase pertama sebesar Rp. 34.572.169.845 dan fase ke-2 sebesar Rp. 20.025.000.000. Pembangunan SKPT Moa dilakukan untuk pembangunan infrastruktut di pelabuhan perikanan dan pasar ikan higienis di Tiakur

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Maluku memberikan arahan bahwa pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku akan dibagi dalam 2 klaster, yaitu klaster utara yang meliputi Ambon, Seram dan daerah sekitarnya serta klaster Selatan yang terdiri atas selaru, moa, Aru dan sekitarnya. Wakil Gubernur mengharapkan pembangunan SKPT Moa dilakukan secara menyeluruh (tidak dilakukn bertahap) agar pemanfaatan dapt maksimal dan mengharapkan pengembangan pelabuhan perikanan (SKPT) dipusatkan di Moa dengan Saumlaki sebagai penyangga.

Kementerian luar negeri telah menjajaki kerjasama dengan perusahaan perikanan untuk dapat melakukan ekspor ikan dari wulayah Maluku Barat Daya (MBD) ke negara-negara eropa timur.

Dokumentasi


4. Rapat Koordinasi Sertipikasi Tanah Pembangunan SKPT Moa Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki, dihadiri oleh Izak Yehosua Siamiloy (Angota Tim Teknis SKPT Moa, KKP), Djecky W. Laipiopa (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD), Arief Sudianto (Kepala Seksi Kawasan Strategis, KKP),Ivan Frits (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar), Vallery Elizabeth Kayadoe (Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar), Herodes Reipil Taman (Perwakilan Pemilik Tanah), dan Adry B. Letlora (Perwakilan Lembaga Desa Wakarleli) Tujuan Koordinasi Sertipikasi Tanah Pembangunan SKPT Moa Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Sasaran TerlaksananyaKoordinasi Sertipikasi Tanah Pembangunan SKPT Moa Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Hasil Kegiatan

Mata Rumah Tutureri telah melakukan pelepasan hak atas tanah secara adat pada lahan pembangunan SKPT Moa di Pantai Tiakur seluas kurang lebih 10.400 m2 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sebagaimana terlampir.

Lahan pembangunan SKPT Moa di Pantai Tiakur pada sisi barat jalan saat ini tidak sedang dalam sengketa. Lahan yang bersengketa terletak pada sisi timur jalan antara Pemerintah Kabupaten MBD dengan Marga Poroe yang saat ini telah di proses di pengadilan.

Pemerintah Kabupaten MBD akan memasukkan lahan pembangunan SKPT Moa yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kedalam aplikasi Simda untuk mendapatkan nomer register aset.

Untuk keperluan administratif pendaftaran sertipikasi tanah untuk permohonan baru instansi pemerintah, beberapa persyaratan yang harus disiapkan antara lain:

a. Blanko permohonan pengukuran instansi

b. Fotokopi KTP pemohon (kepala dinas)

c. Fotokopi KTP pemberi kuasa (Bupati atau Sekda)

d. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (Asli)

e. Surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dari desa (asli)

f. Daftar infentarisasi aset dan SK penghapusan aset

g. Surat tugas

h. Surat kuasa

i. Materai Rp. 6.000 (6 lembar)

j. Map plastik berwarna biru sebanyak 2 (dua) lembar

Setelah pemerintah kabupaten mengajukan proses sertipikasi, BPN akan melakukan proses pengukuran dan penelitian tanah di lokasi. BPN berencana akan melakukan proses pengukuran dan penelitian tanah di Pulau Letti pada akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus , sehingga apabila proses administrasi dapat segera diselesaikan maka BPN akan sekaligus melakukan proses pengukuran dan penelitian tanah pada lokasi pembangunan SKPT Moa.

Untuk kelancaran proses pengukuran, diharapkan pemohon telah memasang patok tanda batas bidang tanah.


BPN hanya dapat melakukan sertipikasi pada tanah daratan yang tidak terpengaruh pasang surut. Untuk lahan pembangunan SKPT Moa yang dapat disertipikasi dibatasi oleh tanggul pada sisi barat dan jalan pada sisi timur.

Setelah proses sertipikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten MBD akan melakukan hibah tanah kepada KKP untuk dapat dibangun fasilitas Pelabuhan Perikanan sesuai dengan masterplan yang telah disusun.

Proses sertipikasi tanah pembangunan SKPT Moa diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2019 karena pada tahun 2020 pelaksanaan konstruksi pada lokasi tersebut direncanakan akan mulai dilaksanakan oleh KKP.

Dokumentasi


5. Rapat Persiapan 3rd Field Survey Schedule Tim konsultan JICA

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019 di Ruang Rapat SKPT II - KKP pada pukul 09.00 – 12.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh Tim Konsultan JICA, PMO, PICs SKPT Moa dan Morotai, serta PMC. Rapat ini bertujuan untuk membahas perkembangan dashboard SKPT, Integrated Cold Storage, dan persiapan jadwal kunjungan kunjungan lapangan tim konsultan JICA. Tujuan Menyusun Persiapan 3rd Field Survey Schedule Tim konsultan JICA Sasaran Tersusunnya Persiapan 3rd Field Survey Schedule Tim konsultan JICA Hasil Kegiatan

Dashboard SKPT dibuat dalam bentuk google sheet, yang dapat diedit oleh PMC, namun hanya bisa tim JICA hanya bisa melakukan ‘view & comment’. Dashboard ini meliputi progress for planning, progress for construction, progress for supervision untuk 6 lokasi SKPT

Isu-isu terkait Integrated Cold Storage (ICS): design, installation, and assembly

Kunjungan lapangan SKPT Moa dan Morotai akan dilakukan tanggal 10-21 Juli, yaitu: 1) Ambon tanggal 10-13 Juli, 2) Bitung-Manado-Morotai tanggal 14-18 Juli, 3) Moa tanggal 18-21 Juli. Tim JICA terdiri dari Tim A dan Tim B

Kunjungan lapangan ke Ambon akan dilaksanakan tanggal 10-13 Juli 2014 dalam rangka mengumpulkan data terkait rantai distribusi dan pemasaran hasil perikanan di Ambon, yaitu dengan mengunjungi:

a. Kantor BKIPM b. Kantor PPN Ambon c. Kantor PSDKP Stasiun Ambon d. Kantor Pelabuhan Umum Ambon e. Kantor PT Perikanan Nusantara f. Kantor PT Harta Samudera g. Kantor PT Maluku Prima Makmur h. Kantor PT Mina Ambon Abadi i. Kantor Trigana Air

Tim yang akan berkunjung ke Ambon terdiri dari Tim A JICA (3 orang), Dit PRL (2 orang), PMO

Kunjungan lapangan ke Moa akan dilaksanakan tanggal 18-21 Juli 2019 dalam rangka melakukan survey terkait detailed design & construction di Pasar Tiakur dan Pantai Tiakur

Tim yang akan berkunjung ke Ambon terdiri dari Tim B JICA (5 orang), Dit PRL (2 orang), PMO, PMC, TCs

Dokumentasi


6. FGD RZ KSNT Pulau Fani dan Budd Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 di Ruang Rapat Loka PSPL Sorong dan dipimpin oleh Kepala Loka PSPL Sorong dan dibuka oleh Kabid Dinas Provinsi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat serta dihadiri oleh perwakilan dari Komando Armada III, Lantamal XIV Sorong, Dinas ATR/BPN Provinsi Papua Barat, Dinas ATR/BPN Kabupaten Raja Ampat, Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, BKKPN Kupang, BLUD KKPD Raja Ampat, WWF Indonesia, SEA Project dan CI; Tujuan Menjaring saran dan masukan dari daerah terkait penyusunan RZ KSNT Pulau Fani dan Budd Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari daerah terkait penyusunan RZ KSNT Pulau Fani dan Budd Hasil Kegiatan

Draft Ranperda RZWP3K Provinsi Papua Barat saat ini berada dalam tahapan Pasal 33 Permen KP No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K. Minggu ke-2 bulan Juli 2019 akan diadakan pra pembahasan Ranperda, dimana diharapkan pada sidang dewan dapat diketuk untuk menjadi Perda RZWP3K Provinsi Papua Barat.

Konsep analisis struktur ruang di daerah Papua Barat akan mencoba menggunakan pendekatan masyarakat hukum adat sebagai salah satu komponen struktur ruangnya;

Perencanaan Pulau Fani akan dilakukan melalui satu pendekatan ekosistem dengan dua pulau lainnya yang berdekatan (Pulau Igi dan Pulau Miaren)

Pulau Budd (Pulau Moff) dan perairannya meskipun belum ditetapkan KKPD akan dialokasikan untuk menjadi kawasan konservasi; dengan ketentuan mengenai kawasan konservasi tersebut akan dituangkan dalam pasal di dalam draft RanPermennya menjadi ‘kawasan konservasi akan diatur dalam peraturan tersendiri’

Terkait alokasi ruang untuk Pulau Fani dan perairannya tetap akan menjadi kawasan konservasi namun pasal di dalam Draft Ranpermen RZ KSNT Pulau Fani dan Pulau Budd akan dibuat fleksibel;

Sebaiknya diperlukan diskusi dengan para pemilik lahan di Pulau Fani dan Pulau Budd yang berdomisili di Pulau Ayau terkait RZ KSNT dan Rencana Sertifikasi Lahan PPKT Pulau Fani dan Pulau Budd;

Pendekatan pertahanan dan keamanan menjadi prioritas utama pada penyusunan RZ KSNT Pulau Fani dan Pulau Budd;

Kesimpulan dan tindak lanjut yang didapatkan dalam kegiatan FGD RZ KSNT PPKT Pulau Fani dan Pulau Budd, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Baratadalah:

Akan ada pertemuan lebih lanjut dengan Instansi di Pusat dalam waktu dekat untuk mendiskusikan hasil FGD di RZ KSNT PPKT Pulau Fani dan Pulau Budd

Dokumentasi


7. Kegiatan Survey Lapang dan FGD RZ KSNT Pulau Fani dan Budd Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan tanggal 5 – 9 Juli 2019 telah diadakan FGD dan Survey Lapang RZ KSNT Pulau Fani dan Pulau Budd. Tim survey terdiri dari tim Dit. PRL (Arief Sudianto, Deenisa, Sukma Lumban Gaol), tim LPSPL Sorong (Hendrik – Kasubsi Teknis LPSPL Sorong, dan Ari, Aldi, Ingrid, Oca), pendamping dari warga Kepulauan Ayau (Bpk Jeremias dan Kevin) dan 3 orang ABK (Ramli, Joemain, Mathheis). Tujuan Melaksanakan Survey Lapang dan FGD RZ KSNT Pulau Fani dan Budd Sasaran Terlaksananya Survey Lapang dan FGD RZ KSNT Pulau Fani dan Budd Hasil Kegiatan

Pada Rangkaian kegiatan pelaksanaan FGD dan Survey Lapang sebagai berikut: a. Tanggal 5 Juli 2019 : FGD dengan instansi terkait di daerah yang dilaksanakan di

LPSPL Sorong. FGD dibuka oleh Kabid Dinas DKP Provinsi Papua Barat dan dihadiri oleh Kepala LPSPL Sorong dan staff, Perwakilan Dinas KP Provinsi Papua Barat, Perwakilan BLUD Kawasan Konservasi Raja Ampat, BPN Provinsi Papua Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, BPN Kabupaten Raja Ampat, Komando Armada III TNI AL, Lantamal Sorong, WWF, Perwakilan Sea Project, CI, Perwakilan Adat Suku Maya.

b. Tanggal 6 Juli 2019 : Perjalanan Sorong menuju Distrik Ayau (Desa Runi) untuk bertemu kepala adat dan FGD dengan masyarakat pemilik Ulayat Pulau Budd/Moff di Desa Runi Pulau Ayau – Distrik Ayau. FGD dihadiri oleh Kepala Distrik Ayau, Ketua Adat, perwakilan marga pemilik Ulayat dari pukul 19.00 – 11.00 WIT. Tim Survey menginap di Desa Runi Pulau Ayau – Distrik Ayau.

c. Tanggal 7 Juli 2019 : - Survey lapangan ke Pulau Budd/Moff. Data yang diambil meliputi data

penutupan lahan, groundcheck objek – objek yang ada, data oseanografi (salinitas, suhu, kecerahan, pH). Kegiatan dilakukan dari pagi hingga sore, dilanjutkan perjalanan dari Pulau Budd/Moff menuju Pulau Abidon (Ibukota Distrik Kepulauan Ayau), untuk langsung FGD dengan nelayan, pengurus Distrik Kepulauan Ayau, masyarakat yang memanfaatkan Pulau Fani;

- Setelah FGD hingga pukul 20.00 WIT dan dilanjutkan perjalanan menuju Pulau Rutum untuk FGD dengan masyarakat pemilik Ulayat Pulau Fani di Desa Rutum Pulau Rutum;

- FGD di Desa Rutum Pulau Rutum dimulai pada pukul 21.30– 00.30 (WIT) dan dihadiri oleh Ketua Adat, perwakilan marga pemilik Ulayat. Tim Survey menginap di Desa Rutum Pulau Rutum – Distrik Kepulauan Ayau.

- Tanggal 8 Juli 2019: - Perjalanan dari Pulau Rutum menuju Desa Reni untuk FGD dengan

masyarakat pemilik Ulayat Pulau Fani di Desa Reni Pulau Reni – Distrik Kepulauan Ayau. FGD dihadiri oleh Ketua Adat, perwakilan marga pemilik Ulayat. FGD dilaksanakan dari 09.00 – 11.30 WIT dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke Pulau Fani.

- Survey lapangan ke Pulau Fani. Data yang diambil meliputi data penutupan lahan, groundcheck objek – objek yang ada, data oseanografi (salinitas, suhu, kecerahan, pH) dilanjutkan dengan diskusi dengan DanPOSAL Pulau Fani (Bapak Supriyadi ) dan jajarannya. Tim Survey menginap di Danposal Pulau Fani.


- Tanggal 9 Juli 2019 : Melanjutkan Survey oseanografi (salinitas, suhu, kecerahan, pH) hingga 12.00 WIT dan langsung dilanjutkan perjalanan menuju Sorong.

Dokumentasi


8. Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Tim Konsultan JICA ke Lokasi SKPT Moa dengan Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 di Ruang Rapat Direktorat Perencanaan Ruang Laut, GMB 3 Lantai 9, dihadiri oleh Tim Teknis SKPT Moda dan Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal dari Perindo (Bapak Soni Adhi WP)

Tujuan Koordinasi Rencana Kunjungan Tim Konsultan JICA ke Lokasi SKPT Moa dengan Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal Sasaran Terlaksananya koordinasi Rencana Kunjungan Tim Konsultan JICA ke Lokasi SKPT Moa dengan Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal Hasil Kegiatan

Dalam rangka pendampingan pembangunan SKPT Moa, Konsultan yang ditunjuk oleh JICA akan melakukan kunjungan ke lokasi SKPT Moa di Tiakur yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2019. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka tinjauan ke lokasi serta pembahasan rencana dan metode penyusunan DED pembangunan SKPT Moa.

Pembagunan SKPT Moa dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Untuk tahap pertama, pelaksanaan konstruksi akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan melakukan pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Higienis di Tiakur. Bebrapa fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun pada tahap pertama anatara lain adalah Pabrik Es berkapasitas 10 ton dan Integrated Cold Storage (ICS) dengan kapasitas Cold Storage (CS) 10 Ton, Air Blast Freezer (ABF) 1,5 ton dan Ice Flake Mechine (IFM) 1 ton.

Untuk pengembangan selanjutnya, direncanakan akan dibangun ICS dengan kapasitas CS 2 x 50 ton yang dilengkapi dengan ABF 2 x 3 Ton dan IFM 2 x 1 ton. Untuk pengembangan tersebut dibutuhkan luas lahan sekitar 4.000 m2 yang meliputi lahan untuk pembangunan gedung, utilitas, area loading dan unoading serta area manuver kendaraan.

Suhu CS tergantung pada jenis ikan yang akan disimpan. Untuk udang, diperlukan CS dengan suhu antara 30°C sampai dengan 40°C, sedangkan untuk Tuna diperlukan CS dengan suhu 35°C. Untuk ikan dengan kualitas shasimi, diperlukan CS dengan suhu sampai dengan 60°C untuk menjaga kualitas ikan.

Sebagai langkah efisiensi energi serta biaya operasional, sebaiknya ICS dibangun dengan beberapa CS dengan kapasitas yang kecil. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jumlah produksi yang tidak memenuhi kapasitas CS, sehingga hanya sebagian CS yang di operasikan.

Dokumentasi


9. Pembahsan Pedum RZ KSN – RZ KSNT Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019 di Bogor, dipimpin oleh Kasubdit Kawasan Strategis, dihadiri oleh Kasubdit lingkup PRL, Bagian Hukum Sesditjen PRL, dan BHO Setjen KKP. Tujuan Memantapkan pedoman umum RZ KSN – RZ KSNT Sasaran Tersusunnya pedoman umum RZ KSN – RZ KSNT Hasil Kegiatan Beberapa tindaklanjut masukan untuk perbaikan RZ Pedum RZ KSNT:

Pedoman RZ KSN dan KSNT merupakan NSPK yang berisikan prosedur untuk memudahkan dalam akselarasi penetapan RZ KSN/KSNT sehingga tidak perlu dilakukan pengkajian berbasis Regulatory Impact Analysis karena dengan adanya pedoman ini sudah dapat dipastikan adanya efektifitas kegiatan.

Penyusunan RZ dilakukan pada tiap tiap lokasi RZ secara terpisah, antara Kaw, KSN, dan KSNT sesuai dengan peraturan perundangan.

Wilayah KSN dan KSNT berada dalam wilayah perencanaan KAW yang pengaturannya sebagai arahan.

Studi kasus penyusunan : Kawasan Selat sunda terdapat 2 perencanaan RZ KSN dan RZ KAW pada wilayah yang sama, dalam hal ini perencanaanya disusun dalam RZ KSN

Kawasan BBK terdapat 2 perencanaan RZ KSN dan RZ KSNT pada wilayah yang sama, dalam hal ini perencanaan RZ KSN tidak termasuk PPKT sehingga PPKT disusun perencanaannya dalam RZ KSNT

Disamping itu terdapat RZ KSN perbatasan Negara sebanyak 9 KSN. Dalam hal ini perencanannya akan disusun menjadi bagian dari RZ KAW, sedangkan PPKT disusun dalam RZ KSNT. Sementara itu RZ KSN tidak disusun. Lamp PP RTRL (32 tahun 2019)

Yang sudah dilakukan batas perencanaan sesuai dengan batas tipologi KSN dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria (lihat pedoman), serta memperhatikan :

a. Kesepakatan stakeholder terkait (Daerah/Pemprov) b. Kesesuaian batas yang telah ditetapkan berdasarkan RTR KSN

RZ ini basisnya untuk memberikan ijin pada kegiatan yang sifatnya menetap, sehingga untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya yang sifatnya tidak menetap tidak diatur dalam peraturan ini.

Dokumentasi


10. Koordinasi Hasil Tender Konsultan Perencana SKPT Moa

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli Tahun 2019 di Ruang Rapat Cakalang, GMB 3 Lantai 1, telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh PPK Satker Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Perwakilan Inspektorat 1, Perwakilan Pokja Pemilihan Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Perwakilan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Perwakilan Bagian Umum, Sekretariat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Tujuan Koordinasi Hasil Tender Konsultan Perencana SKPT Moa Sasaran Terlaksananya Koordinasi Hasil Tender Konsultan Perencana SKPT Moa Hasil Kegiatan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Direktorat Perencanaan Ruang Laut (PRL) telah menerima Nota Dinas dari Ketua Pokja Pemilihan Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa Nomor 122.10/UKPBJ.3/PL.420/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Laporan Hasil Seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa – Seleksi Ulang.

Pemenang dalam tender Perencanaan SKPT Moa adalah PT. Dana Consultan yang sebelumnya telah memenangkan tender Perencanaan SKPT Morotai. Pada dua paket pekerjaan tersebut, PT Dana Consultan menggunakan beberapa personil yang sama. Terkait dengan hal tersebut, Pokja Pemilihan telah berkonsultasi dengan LKPP yang menyatakan bahwa proses lelang yang telah dilakukan sudah sesuai dengan aturan yakni berbasis kontrak kerja Lumsum yang memperbolehkan satu perusahaan dengan tenaga ahli dan personil yang sama dapat memenangkan maksimal 3 (tiga) paket pekerjaan.

Untuk paket pekerjaan konsultansi perencaan SKPT Morotai, telah dilakukan penandatanganan kontrak antara PPK Satker Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) dengan PT. Dana Consultant pada tanggal 8 Juli 2019.

Perwakilan dari Inspektorat 1 menerangkan bahwa walaupun paket pekerjaan tersebut ditenderkan secara lumpsum, namun dalam pelaksanaan pembayaran dapat diterapkan secara at cost sesuai dengan RAB yang disusun dalam penawaran. Mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan SKPT Morotai adalah selama 90 (sembilan puluh) hari dan SKPT Moa selama 120 (seratus duapuluh) hari dan dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan, maka akan berisiko masa kerja personil akan overlaping antara kedua paket pekerjaan tersebut. Hal ini berakibat, gaji personil tidak dapat dibayarkan untuk salah satu pekerjaan pada saat terjadi overlaping penugasan.

Terkait dengan poin 4 (empat) diatas, salah satu opsi yang dapat dipilih untuk menghindari overlaping penugasan tersebut adalah dengan pergantian personil yang memiliki kualifikasi sama atau lebih tinggi dengan kualifikasi personil yang diajukan dalam dokumen penawaran. Untuk itu perlu dipastikan kesanggupan penyedia jasa untuk menyediakan personil pengganti tersebut.

Pokja pengadaan tidak dapat menawarkan pengantian personil karena dalam dokumen penawaran, penyedia jasa tidak memberikan daftar personil cadangan. Untuk opsi pengantian personil tersebut, pokja menyerahkan kepada PPK dan menyarankan untuk dapat dilakukan adendum setelah kontrak ditandatangani.

Perwakilan dari P4K memberikan masukan untuk pergantian personil setelah penandatangan kontrak harus dilakukan sesuai prosedur karena berpotensi menjadi


temuan jika alasan yang dikemukakan tidak tepat dan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pokja Pengadaan.

Pada tanggal 27 Juli 2019, telah dilakukan klarifikasi tenaga ahli oleh Pokja Pemilihan yang menyatakan bahwa PT. Dana Consultant memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam tender Perencanaan SKPT Moa.

Terkait dengan penggunaan personil yang sama pada dua paket pekerjaan, PT. Dana Consutan telah mengirimkan surat pernyataan dengan poin-poin sebagai berikut:

a. Jadwal penugasan tenaga ahli dan jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak akan

overlap untuk kedua pekerjaan tersebut;

b. Siap menanggung segala risiko yang timbul terhadap pekerjaan tersebut; dan

c. Sanggup mengerjakan segala keluaran/produk pada kedua pekerjaan tersebut

Terkait dengan hasil seleksi jasa konsultansi perencanaan SKPT Moa tersebut, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan oleh PPK, yaitu:

a. Menerima hasil seleksi Pokja Pemilihan

Jika PPK menerima hasil seleksi tersebut, maka PPK harus menerbitkan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paling lambat tanggal 15 Juli 2019

dan penandatangan kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ tersebut. PPK dapat melakukan pertemuan pra konsultasi

dengan penyedia jasa untuk melakukan klarifikasi secara langsung.

b. Menolak hasil seleksi Pokja Pemilihan

Jika PPK tidak menyetujui hasil seleksi Pokja pemilihan, PPK dapat menolak hasil

sekelsi tersebut dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selanjutnya KPA dapat menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan

menyatakan Tender/Seleksi gagal. Dalam hal KPA tidak sependapat, selanjutnya

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) memerintahkan Pokja Pemilihan

bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, PPK Satker Direktorat PRL akan melaporkan hasil pertemuan kepada KPA dan Inspektorat Jenderal serta meminta masukan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dokumentasi


11. Pelaksanaan Pendampingan Kunjungan Lapangan tim konsultan JICA di Ambon Waktu Pelaksanaan Kegiatan pendampingan kunjungan lapangan tim konsultan JICA di Ambon dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2019 dalam rangka percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang bersumber dari dana hibah Official Development Assistance (ODA) Jepang. Tujuan dalam rangka identifikasi distibusi dan pemasaran hasil perikanan, terutama dalam kaitannya dengan SKPT Moa. Kegiatan ini meliputi kunjungan, koordinasi dan pengumpulan data sekunder dengan stakeholders terkait, yaitu meliputi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon, Stasiun PSDKP Ambon, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, KSOP Ambon, PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon, PT. Harta Samudera, PT. Maluku Prima Makmur, Kantor Trigana Air Ambon Hasil Kegiatan

Perlunya infrastruktur dan fasiltas yang benar-benar efektif untuk mendukung pengembangan SKPT Moa, meliputi transportasi (darat, laut, udara, yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin), listrik, air bersih, telekomunikasi, cold storage, pabrik es, dan stasiun BBM

Perlunya mengembangkan jalur distribusi yang efektif untuk hasil perikanan dari Moa, baik untuk pasar domestik maupun ekspor

Perlunya akses untuk melakukan ekspor langsung dari Ambon ke negara-negara tujuan ekspor untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan pemasaran hasil perikanan, beserta instrumen pendukungnya dari karantina, imigrasi dan bea cukai

Perlu adanya strategi untuk memastikan bahwa hasil tangkapan nelayan cukup banyak dan dapat memenuhi target produksi dari pengembangan SKPT

Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dari stakeholders terkait, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, nelayan dan masyarakat lokal, serta swasta, termasuk dalam pembagian peran untuk mengelola SKPT Moa kedepannya.

Beberapa hasil catatan hasil koordinasi diantaranya: a. PT Maluku Prima Makmur

- PT Maluku Prima Makmur memiliki kapal-kapal penangkap ikan (ukuran rata-

rata 29 GT, dilengkapi dengan freezer) yang beroperasi di perairan Laut Banda

dengan komoditas utama adalah big eye tuna dan menggunakan alat tangkap

long line dan hand line

- Hasil perikanan diekspor ke Jepang (fresh fish) dan USA (frozen fish) dengan

menggunakan cargo pesawat via Denpasar, Jakarta, Makassar, atau

Surabaya, yaitu sebanyak 80-100 box (@100 kg) per hari

- Isu atau kendala: adanya Permen KP 4/2015 yang melarang penangkapan

yellow fin tuna pada bulan Oktober-Desember di perairan Laut Banda (breeding

area)

- Ekspor ikan tidak dapat langsung dilakukan dari Ambon namun harus via

Denpasar, Jakarta, Makassar, atau Surabaya, sehingga perlu dicari solusinya

untuk meningkatkan jalur distribusi dan ekspor yang efektif, misalnya dapat

melakukan ekspor langsung dari Ambon

b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

- Komoditas utama perikanan Maluku meliputi tuna, udang, dan kepiting, dengan

tujuan ekspor ke Jepang, USA, Vietnam, Hongkong, dan Malaysia, serta pasar

domestik (Denpasar, Surabaya, Jakarta)


- Hasil perikanan Maluku mengalami peningkatan ekspor yang signifikan sejak

tahun 2016, yang salah satunya disebabkan oleh kondisi transportasi yang

semakin baik

- Moa memiliki potensi perikanan yang sangat besar, terutama tuna, ikan karang

dan rumput laut. Hasil perikanan dari Moa didistribusikan ke Pulau Jawa dan

Makassar dengan menggunakan kapal laut yang memiliki fasilitas cold storage

(tol laut tidak bisa digunakan karena tidak memiliki cold storage)

- Moa memiliki wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste, dengan kondisi

infrastruktur listrik dan telekomunikasi yang sudah baik

- Telah terdapat kantor UPT Karantina Ikan di Saumlaki (bertugas untuk

pencegahan hama dan penyakit, jaminan mutu dan sertifikasi). Belum terdapat

kantor UPT Karantina Ikan di Moa, namun ditargetkan untuk didirikan pada

tahun ini bersamaan dengan imigrasi dan bea cukai dalam rangka mendukung

SKPT

- Untuk memenuhi target produksi di SKPT Moa dan Saumlaki, maka dapat

dibuat skenario yang mengarahkan pendaratan ikan dari Dobo dialihkan

sebagian (10-15 %) ke Moa dan Saumlaki

c. Stasiun PSDKP Ambon

- Stasiun PSDKP Ambon memiliki wilayah kerja meliputi perairan Banda,

Ternate, Bacan, dan Morotai

- Apabila ada pelanggaran hukum, pelanggar akan dibawa untuk penyidikan ke

pengadilan perikanan terdekat dimana pilihannya adalah ambon, tual, dan

saumlaki dengan syarat yang paling lama 1x24 jam harus diproses

penyidikannya

d. PPN Ambon

- Ambon menjadi hub untuk distribusi hasil perikanan di Provinsi Maluku,

termasuk Moa dan Saumlaki

- Jumlah kapal penangkap ikan yang mendarat di PPN Ambon berukuran adalah

132, kebanyakan berukuran <30 GT, namun ada juga yang berukuran >30 GT

- Komoditas utama perikanan adalah tuna, tongkol, cakalang (TTC) dan alat

tangkap meliputi long line, hand line, dan purseine

- Terdapat 13 perusahaan pengolahan perikanan di Ambon yang memiliki

fasilitas cold storage dan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

e. PT Harta Samudera

- PT Harta Samudera membeli ikan dari nelayan-nelayan kecil di Ambon, Seram,

Buru, Banda, dan Morotai dengan menggunakan 2 kapal pengangkut

(dilengkapi dengan fasilitas cold storage) berukuran 30 GT

- PT Harta Samudera memiliki fasilitas cold storage di Ambon, Banda, Buru, dan

Morotai

- PT Harta Samudera mengekspor produk berupa frozen fish (-40 C)ke USA

dengan menggunakan kapal laut via Surabaya dengan frekuensi rata-rata 1

kali per minggu, juga berupa fresh fish ke Canada, Singapore, Australia,

Jepang dan pasar domestik (Denpasar, Surabaya, Jakarta)

- Usul untuk pembangunan SKPT Moa: infrastruktur pendukung harus benar-

benar diperhatikan, terutama transportasi, listrik, cold storage (minimal 200

ton), dan pabrik es (sebaiknya es balok dibanding Ice flake/es curah karena es

balok memiliki daya tahan lebih lama dan tidak ccepat meleleh)


f. KSOP Ambon

- Pelabuhan Ambon memiliki fasilitas cold storage serta kapal container (ukuran

20 feet) dengan cold storage

- Terdapat 16 perusahaan yang terdaftar melakukan kegiatan bongkar muat di

pelabuhan Ambon, dengan 4 diantaranya memiliki container (PT Meratus Line,

PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Salam Pacific Indonesia Lines, PT Tanto

Intim Line)

- Data-data terkait aktivitas di pelabuhan Ambon dapat dilihat pada

www.monitoring-inaport.net

g. PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon

- PT Perinus Ambon memiliki 2 kapal penangkap (ukuran 32 GT) dan 4 kapal

penampung (ukuran 29-30 GT)

- Kapal tangkap Perinus menangkap ikan di perairan sekitar Seram Bagian Barat

dengan alat tangkap pole-and-line serta komoditas utama baby tuna dan

cakalang

- Kapal penampung Perinus membeli ikan dari nelayan di Banda dan Seram

- Pernius juga membeli dari ikan dari supplier (dengan ukuran kapal 30 GT)

dalam bentuk loin

- Pemasaran ikan dilakukan melalui Jakarta (kemudian diekspor atau diproses)

dan Surabaya (untuk bahan baku ikan pindang)

- PT Perinus Ambon memililiki 4 cold storage (kapasitas 75-100 ton, suhu -20

C), 2 fasilitas ABF (air blast freezing) suhu -40 C, pabrik es balok (suhu -40

C)

- PT Perinus belum pernah mendapat kiriman hasil perikanan dari Moa dan

Saumlaki

- Pengangkutan ikan lebih baik menggunakan kapal daripada naik pesawat

karena lebih efisien dimana kontainer yang umum di Ambon adalah kontainer

ukuran 20 feet sedangkan kontainer ukuran 40 feet sulit ditemukan di Ambon.

- PT Perinus mengirimkan ikan ke Jakarta dan Surabaya rata-rata sebanyak 11-

12 kontainer (ukuran 20 feet) per bulan

- PT Perinus melalukan penjualan ikan layang ke Vietnam dimana ikan laying

tersebut digunakan sebagai umpan untuk menangkap cakalang dan baby tuna.

- Perinus memproduksi es balok -40o C, dengan kapasitas produksi 11 ton/hari

dimana harga jual adalah Rp 25.300 per balok (50 kg)

- Musim tangkap cakalang dan baby tuna adalah akhir Agustus hingga awal

Desember.

h. Trigana Air

- Trigana Air melayani penerbangan Ambon-Moa dengan frekuensi 1 kali

pulang-pergi tiap hari

- Pengiriman ikan melalui Trigana Air dapat dilakukan dengan komunikasi paling

lama H-1 agar dapat diatur komposisi antara penumpang dan barang.

- Kapasitas kargo adalah 18 coolbox @ 40 kg dengan biaya Rp .750.000 –

850.000/box

- Kerjasama dengan Trigana bias dilakukan secara bisnis umumnya saja (seperti

konsumen umum) dimana tidak mau terikat dengan komitmen/perjanjian

tertulis.

http://www.monitoring-inaport.net/


- Sewa/carter pesawat dapat dilakukan paling lambat H-5 karena perlu

menyediakan waktu terkait pengurusan izin.

Dokumentasi


12. Konsultasi Publik RZ KSN Selat Sunda Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Juli 2019, telah dilaksanakan Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Selat Sunda di DKP Prov. Banten. Acara dibuka oleh Kadis KP Prov Banten, dan dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, BAPPENAS, KPK, KKP, Kemenhub, KLHK, Kemenkomaritim, Kemen PUPR, Pushidrosal TNI-AL, BIG, Setda Provinsi Banten, DKP Provinsi Banten, DKP Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, Kanwil BPN Banten, BKSDA Provinsi Banten, LPSPL Serang, DKPP Kabupaten Serang, Bappeda Kota Cilegon, DKPP Kota Cilegon, Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, Bappeda Kabupaten Pandeglang, LANAL Banten, LANAL Lampung, Bappeda Kabupaten Cilegon, KSOP Panjang – Lampung, KSOP Banten, KNTI, HNSI, LSM Cikal Kiluan Lampung, LSM Palapa Ngariksa, UPP Kelas III Labuan, Kabupaten Pandeglang, Administrator KEK Tanjung Lesung, PT. Indonesia Power, PT. Banten West Java, PT. ASDP Bakauheni, PT. Krakatau Steel, PLN UID Banten, Pelindo Banten, Kelompok Konservasi Sukarame Carita, Kelompok Mangrove Serang Utara, Kelompok Masyarakat Pulau Tunda Tujuan Menjaring saran dan masukan dari daerah terkait RZ KSN Selat Sunda Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari daerah terkait RZ KSN Selat Sunda Hasil Kegiatan

Substansi dalam rencana zonasi ini agar dipastikan selaras, serasi, seimbang dengan RZWP-3-K Provinsi Banten dan Perda No. 1 tahun 2018 tentang RZWP-3-K Provinsi Lampung

Dalam proses penyusunan rencana zonasi ini agar dipastikan tidak ada izin diluar zona yang telah dialokasikan

Didalam rencana zonasi ini, diperlukan adanya kepastian tentang pengawasan terhadap evaluasi ijin lingkungan dan penindakan secara tegas terhadap pihak yang melakukan perusakan lingkungan ekosistem pesisir dan laut di kawasan perairan KSN Selat Sunda

Perlu dipastikan jaminan hak-hak bagi nelayan didalam alokasi ruang dan batang tubuh peraturan zonasi ini diantaranya terkait kegiatan nelayan, sempadan pantai, hak olah gerak kapal, akses menuju pantai, dan pelabuhan perikanan

Di dalam rencana zonasi ini, perlu diperhatikan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis terutama kajian daya dukung dan daya tampung

Mengenai ruang bagi kegiatan pertahanan negara, agar diselaraskan dengan PP No 68 Tahun 2014 dan Kepmen Pertahanan No 138 Tahun 2018

TSS Selat Sunda sebagai objek prioritas nasional yang akan diakomodir didalam rencana zonasi ini perlu dipastikan lebih lanjut mengenai alokasi ruang baik secara spasial maupun ketentuan peraturannya

Terkait izin-izin pertambangan, seperti pertambangan pasir laut yang telah terbit di Provinsi Banten agar menjadi perhatian dalam penyusunan alokasi ruang RZ KSN

Didalam batang tubuh peraturan rencana zonasi ini perlu mengatur daerah tunggu dan tambat labuh kapal industri dan penyeberangan yang besinggungan dengan daerah penangkapan ikan tradisional. Tim penyusun akan memastikan koordinat dimaksud agar dianalisis lebih lanjut.

Perlu dikaji lebih lanjut mengenai usulan perluasan DLKR dan DLKP, kegiatan PSN di pangkalan angkatan laut, kerawanan bencana, migrasi lumba-lumba, dan usulan KK di Provinsi Lampung


Mengingat tingginya minat pemanfaatan dan penggunaan ruang perairan di Kawasan Selat Sunda, maka dapat dipertimbangkan mengenai alokasi ruang di perairan untuk area yang bebas dari kegiatan apapun

Perlu adanya perbaikan penggambaran peta, diantaranya: a. lokasi Pangkalan Komando armada TNI AL seharusnya berada di Kabupaten

Pesawaran b. desain TSS dan area pengamanan kegiatan disekitar area TSS sesuai penetapan

IMO c. alur migrasi biota lumba-lumba di perairan Lampung d. perubahan garis pantai pada area sekitar PT. Krakatau Steel harus dikoordinasikan

dengan BIG terlebih dahulu e. koridor ALKI disesuaikan dengan ketentuan ALKI di UNCLOS yang telah di ratifikasi

kedalam UU 17/1985; UU 6/1996; UU 17/2008, PP 36/2002 dan PP 37/2002 yang diatur lebih lanjut pada batang tubuh Ranperpres RZ KSN

f. lokasi PLTU Suralaya g. toponimi pulau agar dimunculkan didalam peta h. kekonsistenan penggambaran legenda

Dokumentasi


13. Rapat Penyusunan Poin-Poin Konsultasi Terkait Tender Konsultan Perencana SKPT Moa Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 di Ruang Rapat Direktur Perencanaan Ruang Laut, GMB 3 Lantai 9, dihadiri oleh PPK Satker Direktorat Perencanaan Ruang Laut, I Gede Made Sucipta, Auditor Utama Kelompok Fungsional, Inspektorat I, Inspektorat Jenderal, dan Perwakilan Tim Teknis SKPT Moa Tujuan Menyusun Poin-Poin Konsultasi Terkait Tender Konsultan Perencana SKPT Moa Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sasaran Tersusunnya Poin-Poin Konsultasi Terkait Tender Konsultan Perencana SKPT Moa Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hasil Kegiatan A. Kondisi Pemenang tender yang diusul oleh Pokja Pemilihan

Pemenang sudah berkontrak di paket pekerjaan yang sama di SKPT Morotai

Terdapat Tenaga Ahli (TA) yang sama yang dipergunakan pada dua paket pekerjaan tersebut (SKPT Moa dan SKPT Morotai). Dari 8 Tenaga Ahli terdapat 7 Tenaga Ahli yang sama pada kedua paket pekerjaan tersebut.

Penugasan Tenaga Ahli di SKPT Morotai berkisar antara 2 sampai dengan 3 Bulan, sedangkan penugasan Tenaga Ahli di SKPT Moa berkisar antara 2 sampai dengan 4 bulan.

Rentang kendali kedua lokasi pekerjaan yang cukup jauh, serta keterbatasan moda transportasi ke dan dari lokasi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mencapai lokasi pada kedua paket pekerjaan tersebut.

B. Kronologis

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Direktorat Perencanaan Ruang Laut (PRL) telah menerima Nota Dinas dari Ketua Pokja Pemilihan Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa Nomor 122.10/UKPBJ.3/PL.420/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Laporan Hasil Seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa – Seleksi Ulang dengan kondisi pemenang sebagaimana poin-poin diatas.

Terkait dengan penggunaan personil yang sama pada dua paket pekerjaan, PT. Dana Consutan telah membuat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan pada tanggal 27 Juni 2019, dengan poin-poin sebagai berikut:

a. Jadwal penugasan tenaga ahli dan jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak akan

overlap untuk kedua pekerjaan tersebut;

b. Siap menanggung segala risiko yang timbul terhadap pekerjaan tersebut; dan

c. Sanggup mengerjakan segala keluaran/produk pada kedua pekerjaan tersebut

Secara informal, pada saat klarifikasi Tenaga Ahli calon pemenang menyatakan kepada Pokja Pemilihan bahwa calon pemenang bersedia untuk melakukan pengantian pergantian tenaga ahli dengan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi, namun belum tertuang dalam satu berita acara dan pernyataan calon pemenang.


Berdasarkan hasil krarifikasi dan pernyataan yang disampaikan oleh pihak calon pemenangtersebut diatas, maka Pokja Pemilihan tetap memilih perusahaan tersebut sebagai pemenang walaupun perusahaan tersebut sudah memenangkan juga pekerjaan yang sama untuk lokasi yang lain dalam satu KPA.

Pokja Pemilihan memutuskan hal tersebut berdasarkan dokumen seleksi Nomor 93.04/UKPBJ.3/PL.420/V/2019 pada Huruf F. PENETAPAN PEMENANG Poin 30.2 huruf c yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan dengan tenaga ahli yang sama dapat ditetapkan sebagai pemenang dalam tiga paket pekerjaan yang mengunakan kontrak lumsum. Pelaksanaan seleksi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

C. Klarifikasi Kepada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dirujuk perihal 1 (satu) perusahaan konsultan yang dapat mengerjakan maksimal 3 (pekerjaan) dalam 1 (satu) waktu; perlu dikonfirmasi beberapa hal yaitu:

a. Apakah terdapat spesifikasi atau batasan terkait hal tersebut diatas seperti

rentang kendali/jarak antar pekerjaan yang dikerjakan?

b. Bagaimana manajemen waktu dan lokasi terhadap tenaga ahlinya terkait hal

tersebut di atas apabila sesuai dengan spesifikasi atau batasan yang

diperbolehkan?

c. Bagaimana pertanggungjawaban terkait hal tersebut agar tetap dapat tertib

administrasi dan resiko terhadap invoice, absen dan sebagainya?

d. Apakah PUPR pernah memiliki contoh pelaksanaan atau pengalaman praktis

mengenai hal ini?

Terkait dengan pasal tentang perubahan waktu OH yang tidak ditetapkan selama 8 jam, perlu dikonfirmasi beberapa hal yaitu:

a. Bagaimana konsultan dapat menjamin pembagian penugasan TA apabila jarak

antar kedua pekerjaan berjauhan?

b. Apakah PUPR pernah memiliki contoh mengenai hal ini?

Berdasarkan pertimbangan kondisi dan kronologis tersebut diatas, bagaimana pendapat PUPR mengenai hal yang telah dilakukan oleh Tim Pokja Pemilihan (apakan dapat diterima atau tidak dapat diterima) dan tindaklanjutmanajemen risiko teknis dan administratif yang dapat dan harus dilakukan oleh PPK mengenai keputusan pemenang konsultan untuk SKPT Moa dan Morotai tersebut?

Dokumentasi


14. Rapat Konsultasi Terkait Tender Konsultan Perencanaan SKPT Moa dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 di Ruang Rapat Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR, Jakarta. Tujuan Membahasa Persiapan Updating Program Kegiatan Direktorat PRL Sasaran Tersusunnya Updating Program Kegiatan Direktorat PRL Hasil Kegiatan

Perlu dipastikan bahwa pelaksanaan seleksi Konsultan Perencanaan SKPT Moa tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2019.

Sesuai dengan Permen PUPR tersebut diatas, terdapat dua metode kontrak konsultansi yaitu:

a. kontrak berdasarkan waktu penugasan

Untuk kontrak berdasarkan waktu penugasan, tenaga ahli hanya boleh ditugaskan

dalam satu paket pekerjaan karena sistem pembayaran berdasarkan kehadiran

Sedangkan untuk kontrak lumsum, pembayaran didasarkan pada capaian output

kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak.

b. Kontrak lumsum

Untuk kontrak lumpsum, tenaga ahli dapat ditugaskan maksimal untuk 3 paket

pekerjaan dalam waktu yang bersamaan tanpa ketentuan atau spefisikasi

pekerjaan tertentu seperti lokasi atau beban kerja.

Berdasarkan poin 1 dan poin 2 tersebut diatas, Pokja Pemilihan dalam proses penetapan pemenang tender yaitu PT. Dana Consultant yang telah menang pada paket pekerjaan lain (Perencanaan SKPT Morotai) telah sesuai dengan ketentuan.

Dalam proses seleksi ini, terdapat ketidaksesuaian antara KAK dengan RAB yang digunakan dalam proses tender, dimana dalam KAK dinyatakan bahwa kontrak menggunakan sistem lumsum sedangkan pada RAB masih mengunakan sistem pembayaran day to day (OB). Hal tersebut terjadi karena proses tender perencanaan SKPT Moa yang semula dilakuakn pada bulan Januari, sebelum Permen PUPR tersebut ditetapkan dn masih menggunakan dasar hukum Permen PUPR terdahulu mengalami gagal lelang. Pada saat dilakukan tender ulang pada bulan Mei, Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 telah ditetapkan dan PPK serta Pokja tanpa dilakuak proses revieu terhadap KAK dan RAB.

Sebagai tindak lanjut hasil seleksi jasa konsultansi perencanaan SKPT Moa tersebut, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan oleh PPK, yaitu:

a. Menerima hasil seleksi Pokja Pemilihan

- Jika PPK menerima hasil seleksi tersebut, maka PPK harus menerbitkan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatangan kontrak.

- PPK dapat melakukan PPK dapat melakukan klarifikasi terkait kualifikasi

Perusahaan dan Tenaga Ahli yang meliputi Badan Usaha Perusahaan, SKA,

Pengalaman kerja dan lain-lainnya.


- Setelah penandatanganan Kontrak, dimungkinkan dilakukan perubahan atau

adendum. Adendum terkait perubahan Tenaga Ahli akibat OB dan lumsum

dalam kontrak dapat dilakukan setelah penandataganan kontrak, dengan

catatan, adendum tidak dilakukan saat penandatangan kontrak dan harus

berdasar alasan yang kuat. Dalam kontrak harus disertakan klausul kesepakan

antara PPK dengan Penyedia tentang adendum.

- Dalam proses adendum tenaga ahli, PPK harus melakukan evaluasi terhadap

kualifikasi tenaga ahli yang diajukan. Kualifikasi tenaga ahli pengganti harus

setara atau lebih tinggi dari kualifikasi tenaga ahli terdahulu.

b. Menolak hasil seleksi Pokja Pemilihan

- Jika PPK tidak menyetujui hasil seleksi Pokja pemilihan, PPK dapat menolak

hasil sekelsi tersebut dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA). Selanjutnya KPA dapat menolak untuk menetapkan Pemenang

pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal. Dalam hal KPA tidak

sependapat, selanjutnya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti

penolakan tersebut.

- Dalam hal PPK tidak sependapat dengan hasil seleksi Pokja Pemilihan, harus

diutarakan alasan yang kuat sebagai dasar penolakan. Beberapa alasan

penolakan yang dapat digunakan antara lain:

1) Jika PPK menemukan pesalahan prosedural yang dilakuakan Pokja

Pemilihan dalam melaksanakan proses seleksi

2) Jika dalam klarifikasi terkait kualifikasi Perusahaan dan Tenaga Ahli, PPK

menemukan ketidak sesuaian dengan persyaratan dalam KAK.

Berdasarkan kronologis pelaksanaan seleksi, lebih disarankan untuk menerima hasil seleksi Pokja Pemilihan dengan menyertakan beberapa persyaratan yang bertujuan agar Penyedi Jasa dapat memastikan bahwa Tenaga Ahli yang ditugaskan tidak overlaping.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh PPK dalam meminimalisir potensi tidak tercapainya output dan tidak tertib administrasi antara lain:

a. Dalam dokumen kontrak PPK dapat menekankan bahwa penyedia jasa harus

menyertakan bukti invois berupa daftar kehadiran sebagai bukti bahwa Tenaga

Ahli bekerja dalam sistem OB.

b. PPK dapat meminta penyedia jasa untuk menyusun jadwal penugasan Tenaga

Ahli untuk menghindari penugasan Tenaga Ahli yang overlaping dengan paket

pekerjaan lain.

c. Penyedia Jasa dapat mengusulkan pergantian Tenaga Ahli kepada PPK. Usulan

pergantian Tenaga Ahli tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya PPK harus melakukan evaluasi terhadap kualifikasi Tenaga Ahli

Pengganti tersebut sebagai dasar menerima atau menolak usulan pergantian

tenaga ahli.

Karena permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tersebut baru berlaku pada Bulan Maret 2019, Kementerian PUPR belum menemukan kasus yang serupa dengan ini.


Dokumentasi


15. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas Membahas Pengembangan Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 di Gedung III Setneg, dipimpin oleh Deputi Bidang

Kemaritiman-Setkab, dihadiri oleh Kemenpar, Kemenkomar, KLHK, KKP, Kementerian

ATR/BPN, Kemenhub, Kemen PUPR, BPIW, Cipta Karya, Kepala BTN Komodo, Bappenas,

Sekda Mabar, Bappeda Mabar, Setkab, Kemenkeu, Kemen DTT, dan Kemendagri

Tujuan Menindaklanjuti hasil kunjungan presiden ke Labuan Bajo dan penyiapan bahan ratas

Hasil Kegiatan

Beberapa poin-poin penting arahan presiden terkait pengembangan kawasan pariwisata di Labuan bajo dskt diantaranya adalah Pengaturan dan pengendalian tata ruang, Perbaikan akses konektivitas, Pembenahan fasilitas sarana dan prasarana, Pengembangan SDM, Peningkatan produk pariwisata, dan penambahan promosi destinasi wisata

Menindaklanjuti poin-poin arahan dari Presiden tersebut, disampaikan beberapa hal diantaranya:

a. Perlu adanya integrasi terkait kebijakan tata ruang yang mengatur kawasan

pengembangan wisata di labuan bajo

b. Beberapa tindaklanjut arahan Presiden terkait pengembangan wisata labuan bajo

sudah masuk dalam muatan RPerpres dan Peta Perencanaan RZ KSN Komodo.

Progres penyusunan RZ yang saat ini akan dilakukan PAK, diharapkan untuk

dapat segera diselesaikan pada bulan September 2019

c. RTR KSN Komodo saat ini telah masuk tahap harmonisasi Kemenkumham dan

diharapkan untuk diselesaikan penetapannya pada tahun 2019

d. Terkait percepatan penyelesaian RPerpres RZ dan RTR KSN Komodo, Setkab

akan mengawal bersama Menko dan K/L terkait sehingga kedua Perpres tersebut

dapat segera ditetapkan

e. Pemda Mabar telah menyusun Revisi Perda RTRW No 9 tahun 2012 dimana

perencanaan pengembangan wisata Labuan Bajo sudah diakomodir, dan

direncanakan selesai di Tahun 2019

f. Pelabuhan dan dermaga bongkar muat barang yang sebelumnya akan

dipindahkan ke Ai Bari, akan dipindahkan ke alternatif area lainnya yaitu Rangko.

Namun, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yakni aset tanah yang dimiliki

PT PLN (PLTMG MPP Flores), dan Alur masuk dan kolam putar rawan dengan

karang. Dokumen perencanaan akan segera disusun oleh Kemenhub pada bulan

Juli ini

g. Pengembangan destinasi wisata diluar TN Komodo sangat diperlukan dan perlu

dipertimbangkan sebagai destinasi wisata baru yang unggul

h. Kajian carrying capacity telah dilakukan oleh KLHK dan BTN Komodo dan akan

diimplementasikan pada beberapa titik dive spot dan tracking. Mengenai wacana

penutupan Pulau Komodo dan Pengalihan wisata ke Pulau Rinca, KLHK bersama

BTN akan membentuk Tim Terpadu untuk mengkaji lebih lanjut daya dukung dan

daya tampung yang baru

i. Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan area lokasi BOP, ada beberapa

alternatif skema, diantaranya melalui skema perubahan peruntukan hutan atau

dengan skema tukar menukar kawasan hutan

j. BOP Labuan Bajo diharapkan dapat mengawal penyusunan ITMP (Integrated

Tourism Masterplan) sehingga tahun 2019 dapat dirampungkan


Dokumentasi


16. Rapat Perkembangan dan Tindak Lanjut Pasca Penetapan Pengelolaan Batam Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada hari Rabu (17 Juli 2019) di RR Deputi I/Poldagri Kemenkopolhukam, Pkl 10.00 WIB - selesai. Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkopolhukam, Kemenkoperekonomian, Kemenlu, Kemendagri, Kemenperin, KKP, Kemenpar, Kemen PUPR, Setkab, Mabes TNI, BIN, dan Pushidrosal. Tujuan Menindaklanjuti pasca penetapan pengelolaan Batam Hasil Kegiatan

Mendorong revisi PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yg saat ini sudah berada di Setkab dpt segera di tandatangani oleh Presiden mengingat walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam;

Revisi atas PP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait dualisme pengelolaan Batam, sekaligus terhadap para investor;

Masih banyaknya hambatan terkait penyerahan P3D dari BP Batam ke Pemda, salah satunya karena blm dilantiknya walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam;

Batam diharapkan dpt menjadi pusat ekonomi digital, salah satu contohnya saat ini melalui Nongsa Digital Park;

Sejak 2017, PM Singapura melalui forum tahunan yg akan diadakan Oktober/Desember thn ini (Indonesia-Singapore Annual Leaders' Retreat) mengajak Indonesia bekerjasama khususnya di Batam mengingat Singapura khawatir atas kemajuan Johor Bahru Malaysia melalui reklamasinya; dan

KKP menyampaikan saat ini sedang disusun RZ KSN BBK dan sudah tahap harmonisasi di Kumham agar menjadi pertimbangan;

Akan diadakan rapat lanjutan berupa Rapat Internal (wajib dihadiri 4 menko) atau Rapat Terbatas (mengundang menteri terkait jika perlu) sebagai tindak lanjut Revisi PP 46/2007, namun Setkab blm bisa memastikan waktu pelaksanaannya menunggu jadwal fix dari Presiden.

Dokumentasi


17. Pendampingan Kunjungan Lapangan dalam rangka 3rd Field Survey oleh Tim Konsultan JICA

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 17-21 Juli 2019. Kunjungan Lapangan dilaksanakan oleh Tim B Jonsultan JICA yang terdiri atas Hiroaki Yamanami (Civil Engineer/Design and Construction Supervisor), Koji Mori (Architect), Kenta Harigai (Civil Engineer/Design and Construction Supervisor), Takeyoshi Misumi (Architect), Masato Takasaki (Coordinatoe/Inerpreter) Tujuan Meninjau kesiapan lokasi pembangunan SKPT Moa serta untuk melakukan koordinasi teknis dengan beberapa instansi Hasil Kegiatan

Audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten MBD dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Kantor Bupati MBD di Tiakur. Dalam audiensi tersebut disampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kunjungan lapangan serta menginformasikan perkembangan terbaru terkait pembangunan SKPT Moa.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 di Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan Kabupaten MBD. Dalam tersebut hadir Perwakilan dari Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan Kabupaten MBD. Dalam pertemuan tersebut dibahas progres pembangunan SKPT Moa, agenda survei lapang yang akan dilakukan oleh Tim Konsultan JICA serta perkembangan status lahan dan proses pemindahan bangunan liar oleh pemerintah daerah.

Survei lokasi pembangunan SKPT dilakukan di Pantai Tiakur dan Pasar Tiakur untuk melihat kondisi terkini terkait kesiapan lahan, proses pemindahan bangunan liar serta pemindahan pedagang pada pasar lama Tiakur. Selain itu, peninjauan lokasi juga dilakukan untuk memberikan gambaran kepada konsultan perencana pembangunan SKPT Moa terkait rencana pelaksanaan pekerjaan dan survei yang harus dilakukan.

Pertemuan dengan pimpinan PLN Tiakur dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 bertempat di Pasar Tiakur. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa saat ini suplai listrik di Moa masih mengalami surplus sebesar 400 kVA. Kebutuhan linstrik SKPT Moa diperkirakan sebesar 200 kVA, sehingga diperkirakan masih dapat dipenuhi oleh PLN degan kapasitas terpasang saat ini. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pula pemasangan jaringan baru dan peningkatan kebutuhan listrik di Moa selama pembangunan SKPT Moa. Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik SKPT Moa, KKP disarankan untuk dapat surat permohonan kepada kepada ULP Moa dengan tembusan UP3 Saumlaki terkait penambahan kapasitas listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan SKPT Moa

Pertemuan dengan PDAM Tiakur dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019. Dalam pertemuan tersebut diperoleh data kapasitas produksi PDAM Tiakur sebesar 3.000 ton/hari. Konsumsi air bersih di Tiakur saat ini sekitar 1.000 ton/hari sehingga masih ada surplus produksi air bersih. Saat ini operasional PDAM adalah 12 jam per hari mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Untuk lokasi SKPT, telah terdapat instalasi pipa air bersih yang tersambung dengan PDAM, namun demikian jaingan pipa akan dipisah untuk penggunaan SKPT dengan pemkaian masyarakat umum. PDAM telah melakukan uji kualitas air bersih pada bulan Mei 2019. Pengunaan air bersih untuk orerasional SKPT dikategorikan sebagai penggunaan industri dengan harga Rp. 8.000/m3.

Survei di pelabuhan umum Kaiwatu dilakukan untuk memperoleh informasi terkait jadwal kapal bayang yang berpotensi untuk dapat menjadi sarana transportasi produk perikanan ke pasar diluar Moa.


Audiensi dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati MBD untuk menjelaskan progres dan rencana pembangunan SKPT Moa serta permohonan dukungan dari Pemerintah Daerah MBD.

Beberapa temuan dan hasil yang diperoleh Dalam kunjungan lapangan tersebut antara lain:

a. arahan Tim Konsultan JICA untuk pelaksanaan survei dan penyusunan DED - survei geologi dilakukan pada 3 titik yang terdiri 2 titik di ujung jetty dan satu

titik di darat pada lokasi pembangunan ICS. Konsultan perlu mempelajari metode yang tepat yang akan digunakan mengingat kondisi tanah berkarang.

- survei topografi dilakukan pada seluruh kawasan pembangunan SKPT Moa baik di Pasar Tiakur maupun di Pantai Tiakur. Survei dilakukan sesuai arahan di KAK termasuk memetakan kondisi bangunan eksisting.

- Data bathimetri menggunakan data sekunder dari hasil survei KKP terdahulu. - uji pompa untuk air bersih dilakukan di 3 titik yang terdiri dari 2 titik di Pantai

Tiakur dan 1 titik di Pasar Tiakur. - Perlu dilakukan analisis tekanan tanah terhadap talud eksisting jika dilakukan

penimbunan tanah di Pantai Tiakur. - Tinggi talut eksisting perlu dilakukan penyesuaian terhadap tinggi ombak dan

rencana penimbunan tanah. - Jetty didisain untuk dapat menampung kapal sampai dengan 30 GT - Untuk sumber air bersih direkomendasikan untuk menggunakan air tanah,

karena harga air bersih PDAM yang dirasa terlalu mahal. - Perlu dilihat lebih lanjut panjang dan dimensi jetty yang akan dibangun terkait

perlu tidaknya dilakukan penyusunan AMDAL. Untuk hal tersebut perlu dikonfirmasikan dengan Bapedalda Provinsi Maluku.

- Untuk akses ke pantai perlu ditambahkan 1 titik akses sehingga terdapat 3 titik akses menuju pantai.

- Untuk sarana pengangkutan ikan, direncanakan digunakan kendaraan logistik 2 x 2,5 ton.

- Untuk dimensi IPAL dalam masterplan sudah sesuai dengan kebutuhan IPAL saat ini.

- Perlu disiapkan data rumah yang akan dipindahkan sesuai dengan tabel yang telah dikirimkan oleh JICA.

b. Pasar Tiakur - Survei dilakukan sesuai dengan KAK - Konstruksi atap mengikuti konstruksi atap pasar yang dibangun oleh

Kementeriak Perdagangan untuk mengantisipasi kondisi pasar yang panas pada siang hari.

- Saat ini telah terdapat sumur bor pada lokasi Pasar Tiakur, namun perlu dibuat sumur baru dengan debit yang lebih besar.

- Untuk pemenuhan air bersih, disarankan menggunakan air tanah dengan PDAM sebagai suport.

- Perlu disiapkan kronologis pemindahan pedagang ke bangunan pasar baru. c. Floating Jetty

- Untuk rencana pembangunan jetty apung di lokasi SKPT Moa, Tim Konsultan JICA berpendapat bahwa pembangunan jetty apung yang menghadap laut lepas sangat sulit dan berisiko untuk cepar rusak. Untuk menghindari kerusakan, sebaiknya dihindari bangunan yang langsung menghadap gelombang atau dapat dipertimbangkan pembangunan curtainwall untuk menahan gelombang.


Dokumentasi


18. FGD Persiapan Pembahasan Daerah terkait RPerpres RTR K3H Raja Ampat

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 di Hotel Grand Kemang, dipimpin oleh Kasubdit Perencanaan Tata Ruang KSN Wilayah II- Kementerian ATR/BPN, dan dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, KLHK dan KKP Tujuan Menyusun persiapan Pembahasan Daerah terkait RPerpres RTR K3H Raja Ampat Sasaran Tersusunnya persiapan Pembahasan Daerah terkait RPerpres RTR K3H Raja Ampat Hasil Kegiatan

Beberapa materi yang disampaikan narasumber: a. Kajian resiko bencana dan potensi ancaman di Raja Ampat oleh Direktorat

Pengurangan Resiko Bencana, BNPB b. Program pendukung dan rencana pengembangan infrastruktur permukiman di

K3H Raja Ampat, oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kemneterian PUPR

c. Tatanan pengembangan pelabuhan di di K3H Raja Ampat oleh Direktorat Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan

d. Program pendukung dan rencana pengembangan pariwisata di K3H Raja Ampat oleh Asdep Regional III, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata

Poin-Poin Informasi dari Narasumber: a. Resiko bencana di Raja Ampat antara lain gelombang ekstrim dan abrasi, bahaya

banjir, banjir bandang, kakebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, gempabumi dengan skala indeks dari rendah ke tinggi

b. Program pembangunan infrastruktur di Raja Ampat dari Kementerian PUPR periode 2018-2010 antara lain pembangunan infrastruktur wisata, SPAM, perpipaan, sekolah, TPA, pembangunan infrastruktur permukiman desa dan sanimas. Sangat disarankan bahwa pembangunan di Raja Ampat menggunakan konsep "Hijau"

c. Pengembangan pelabuhan di Raja Ampat sesuai RIPN antara lain Pelabuhan Saonek, Waisai, Fani, Kabare, Pam dan Waigama

d. Program Kementerian Pariwsata terkait pengembangan destinasi di Raja Ampat periode 2017-2019 antara lain pembangunan fisik dan non fisik di Arborek dan Misool

Beberapa informasi yang disampaikan oleh KKP dalam FGD: a. Kemajuan kegiatan penyusunan RZ KSN Raja Ampat dan KSNT Pulau Fani dan

Pulau Budd TA 2019; b. Ruang lingkup penyusunan RZ KSN Raja Ampat yang akan mengatur wilayah

perairan RZ KSN, dan agar dalam RTR tidak mengatur wilayah perairan c. Isu-isu strategis dalam pengembangan KSN Raja Ampat d. Dasar hukum, ketentuan dan kondisi kawasan konservasi perairan di KSN Raja

Ampat

Bebebapa Isu yang Berkembang dalam FGD: a. Raja Ampat sedang diusulkan untuk menjadi 10 Bali yang baru b. Mengingat wilayah perairan Raja Ampat yang sebagian besar adalah kawasan

konservasi, maka diperlukan kepastian zonasi, agar rencana/kegiatan ekplorasi sumberdaya Migas tidak melanggar pemanfaatan ruang


c. Mengenai perkembangan harmonisasi RTR KSN Komodo yang belum mencapai kesepakatan final, maka KSN Raja Ampat menjadi tantangan yang lebih. Oleh karena itu, ATR menyampaikan mengenai kemungkinan upaya-upaya harmonisasi lebih awal antara RTR dan RZ KSN Raja Ampat

Dokumentasi


19. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Segara Anakan

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan tanggal 18 Juli 2019 dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Tujuan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Segara Anakan Sasaran Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Segara Anakan Hasil Kegiatan

Pertemuan dibuka oleh Bupati Cilacap dan yang menyampaikan mengenai rencana Konsep Pengembangan Cilacap ke depan serta permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus diantaranya adalah :

a. Adanya tanah timbul seluas 32.000 Ha di kawasan Segara Anakan

b. Tingginya laju sedimentasi di Laguna Segara Anakan yang mencapai 1 juta m2,

sehingga perlu segera dicarikan solusi agar tidak terjadi penumpukan yang dapat

menutup Laguna Segara Anakan.

c. Perkembangan penduduk di Kampung Laut yang relatif sangat cepat, dari 10

keluarga menjadi 50.000 KK.

Dalam pertemuan tersebut Direktur Perencanaan Ruang Laut menyampaikan beberapa masukan terkait pengembangan Segara Anakan sebagai berikut :

a. Perlu diperhatikan aspek kebencanaan terhadap kawasan industri yang akan dikembangkan

b. Selain penyusunan RTR KSN Pancangsanak (bagian darat), maka bagian Lautnya akan disusun RZ KSN sesuai PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut

c. Pulau Nusakambangan merupakan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sesuai Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT, maka untuk pemanfaatannya harus mengacu kepada PP 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan PPKT, yaitu Lingkungan, Pertahanan dan Keamanan, dan Kesejahteraan.

Aktivitas Skala Nasional yang eksisting terdiri dari : a. Kilang Minyak 400.000 BPN (Mensuplai 30% Kebutuhan Nasional dan 60%

kebutuhan pulau Jawa) b. PLTU kapasitas 1.920 MW (Terkoneksi Jaringan Listrik Jawa Madura Bali ) c. Pabrik Semen Kapasitas 3 Juta Ton/Thn d. Kawasan Industri seperti Pengisian LPG, Pengolahan Aspal, Pabrik Pelumas e. Pelabuhan Laut Tanjung Intan f. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Kawasan Peruntukan Industri di Kab. Cilacap (Revisi RTRW Kab. Cilacap): a. Kawasan Peruntukan Industri Bengawan Donan di Kutawaru seluas kurang lebih

4.000 ha b. KPI Bulupayung seluas kurang lebih 1.625 Ha ( Kawasan Strategis Provinsi) c. KPI Cilacap Timur seluas kurang lebih 1.810 Ha (sebagian besar untuk industri

perikanan terpadu) d. Perluasan KPI Karangkandri ( semula 125 Ha menjadi kurang lebih 500 Ha)


e. Perluasan KPI Bunton (semula 450 Ha menjadi 550 Ha) f. Kawasan Peruntukan Industri Cilacap Existing 550 Ha (Area KIC seluas 135,5 Ha

sudah terjual semua).

Prioritas Pengembangan Kawasan Industri Bengawan Donan di Kutawaru : a. Sebagai Proyek Strategis Nasional Refinery Development Master Plan

menggunakan lahan milik KIC seluas 50 Ha b. Kegiatannya seperti pengolahan Kayu, Smelter, Pabrik Drum yang menyerap

banyak tenaga kerja dan harus direlokasi c. Munculnya industri derivatif baru yang akan mengolah hasil kilang RDMP seperti

industri Petrokimia sehingga dibutuhkan lahan kawasan industri baru untuk mendukung PSN RDMP dengan kriteria :

Berada dalam satu hamparan kawasan yang berdekatan dengan lokasi RDMP.

Terhubung dengan rencana akses jalan tol

Terkoneksi dengan PelabuhanTanjung Intan Cilacap yang sedang direncanakan untuk dikembangkan

Pengembangunan Pelabuhan kedepan tidak ada lagi multi-purpose tapi single-purpose (beberapa Negara sudah menerapkan konsep ini seperti Singapur,Thailand dll). Untuk di Kabupaten Cilacap akan dikembangkan pelabuhan petikemas atau container. Hal ini harus dipastikan tidak mengganggu pelabuhan yang eksisting seperti pelabuhan pertamina dan pelabuhan telsus lainnya. Oleh karena harus dicari lokasi yang tepat untuk pembangunan pelabuhan container di Kabupaten Cilacap.

Permasalahan: a. Kawasan Bengawan Donan merupakan Kawasan Strategis Nasional

Pancangsanak (dalam proses penyusunan Perpres) b. Sebagian besar kawasan masih merupakan kawasan Perhutani c. Diperlukan relokasi penduduk kelurahan Kutawaru d. Kawasan Industri Bengawan Donan merupakan Kawasan Hutan, sehingga

apabila akan digunakan sebagai kawasan industry maka perlu dilakukan tukar menukar kawasan yang sesuai dengan prosedur dan harus clear and clean

e. Terkait dengan revisi RTRW harus dilakukan ada kajian KLHS sebagai dasar untuk perubahan pola ruang dan juga memperhatikan jenis-jenis faunanya dilindungi yang hidup dikawasan tesebut dan ini menjadi perhatian khusus.

f. Kabupaten Cilacap telah ditetapkan sebagai PKN, namun pertumbuhan ekonomi berada dibawah 7% atau sekitar 5%. Hal ini memperlihat angka kemiskinan di atas angka kemiskinan Provinsi dan ini merupakan Anomali, karena dampak penetapan Kabupaten Cilacap sebagai PKN belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Hal ini perlu dikaji ulang mengenai penetapan Kabupaten Cilacap PKN, PSN dan Wilayah Pertumbuhan Strategis (WPS) Baru.

Harapan rencana pengembangan Kawasan Industri Bengawan Donan, yaitu a. Penyelesaian pola ruang KSN Pancangsanak untuk mengakomodir

Pengembangan kawasan Industri b. Penetapan Kawasan industri Bengawan Donan dalam PSN sebagai kawasan

industry atau Kawasan Ekonomi Khusus c. Fasilitas tukar menukar kawasan dari kawasan hutan menjadi kawasan industri

dilakukan melalui skema G to G d. Untuk mengatasi pendanaan dalam pembangunan kawasan industry bisa

dilakukan kerjasama antarapihak ketiga dengan perhutani melalui skema B to B e. Isu Kawasan Segera Anakan merupakan isu internasional (mengalami

pendangkalan, tanah timbul, kerusakan lingkungan, berubahnya ekologi kawasan) sehingga perlu ditetapkan Kawasan Nusa Kambangan sebagai super maximum security.


Dokumentasi


20. Konsultasi Publik RZ KSN Biak Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua. Konsultasi Publik dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua, Dinas Perhubungan Prov. Papua, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Papua, Dinas Kehutanan Prov. Papua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Prov. Papua, Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Prov. Papua, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Biak Numfor, Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor, Bappeda Kab. Biak Numfor, Dinas Perikanan Kab. Supiori, Beberapa Media Massa Lokal; dan Universitas Cenderawasih. Tujuan Menjaring saran dan masukan dari daerah untuk penyusunan RZ KSN Biak Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari daerah untuk penyusunan RZ KSN Biak Hasil Kegiatan

Dalam penyusunan RZ KSN Biak diharapkan melibatkan masyarakat adat dan/atau lokal serta memperhatikan hak-hak ulayat masyarakat adat dan/atau lokal;

Materi muatan dalam penyusunan RZWP-3-K Prov. Papua dengan RZ KSN Biak diharapkan dapat saling selaras, serasi, dan seimbang;

Program-program maupun substansi dalam RZ KSN Biak diharapkan juga dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan pengembangan di wilayah daratannya;

Objek yang memiliki nilai penting dan strategis nasional untuk RZ KSN Biak, diantaranya:

a. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (telah disusun Master Plan

dan ditindaklanjuti untuk diimplementasikan);

b. Wilayah Pengelolaan Perikanan 717;

c. Pelabuhan Laut (Utama dan Pengumpul) dan Pelabuhan Perikanan;

d. Taman Wisata Perairan Padaido, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan

Kawasan Konservasi lainnya serta lokasi habitat biota laut dilindungi;

e. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Biak dan Teluk Cenderawasih;

f. Area pertahanan dan keamanan (Pangkalan Komando Armada Timur Biak);

g. Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat Saereri; dan

h. Area Pelucuran Satelit.

Objek yang memiliki nilai penting dan strategis nasional sebagaimana angka 4 dianalisis menggunakan metodologi penilaian kriteria (pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam/teknologi tinggi, dan lingkungan hidup) dan dampaknya (lokal, regional, nasional, internasional), dengan kriteria penilaian 1-3 (kurang penting), 4-6 (penting), 7-9 (sangat penting);

Perlu mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di seluruh wilayah perencanaan RZ KSN Biak;

Kegiatan konsultasi publik ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis dengan instansi, kementerian/lembaga, swasta, dan masyarakat.


Dokumentasi


21. Rapat Diskusi Cost Estimate SKPT Moa dan Saumlaki

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 15.00 s/d 18.00 WIB di RR. SKPT, Gedung Mina Bahari 1 Lantai 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan Kawasan Terpadu, Biro Perencanaan – KKP. Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Konsultan JICA, perwakilan Biro Perencanaan, perwakilan Bagian Perencanaan – Ditjen PRL dan perwakilan perwakilan PIC SKPT Moa. Tujuan Berkoordinasi dengan JICA terkait Cost Estimate SKPT Moa dan Saumlaki Sasaran Terlaksanya koordinasi dengan JICA terkait Cost Estimate SKPT Moa dan Saumlaki Hasil Kegiatan

Tim Konsultan JICA telah berkoordinasi dengan JICA headquarter, Tokyo terkait Cost Estimate fase 2 hibah ODA Jepang pada 6 lokasi SKPT. Berdasarkan permintaan dari JICA Tokyo, perkiraan biaya pembangunan fasilitas perairan pada SKPT Moa yang direncakan akan dibiayai oleh hobah ODA Jepang fase 2, yang meliputi causeway, jetty dan jetty apung, diharapkan dapat dipastikan pada bulan Oktober. Untuk itu KKP harus sudah mengirimkan kepastian biaya pada awal bulan oktober.

Terkait dengan rencana pembangunan jetti apung, Tim Konsultan JICA berpendapat bahwa walaupun jetty apung sangat bermanfaat, namun melihat kondisi gelombang dan kondisi jetty apung yang dibangun oleh KKP di Desa Moain telah rusak, Tim Konsultan JICA menilai jetty apung tidak terlalu cocok untuk dibangun di Tiakur. Namun Tim Konsultan JICA menyerahkan keputusan untuk membangun atau tidak jetti apung tersebut kepada KKP.

Apabila jetty apung tetap dibangun, maka harus dipertimbangkan beberapa hal yaitu spesifikasi jetty apung harus lebih baik dr jetty apung di Moain dan didisain kusus untuk kondisi tiakur dan tidak sekedar mengikuti standar pabrik. Untuk mengurangi hantaman gelombang, pada lokasi jetti apung dapat dipertimbangkan untuk dibangun curtain wall.

Jika jetty apung tidak dibangun, maka alternatif yg disarankan adalah dengan membuat tangga untuk mempermudah mobilisasi dan pengadaan mobile crane yang dapat dimasukan dalam komponen equipment.

Untuk besaran biaya jetty apung, JICA telah menyetujui untuk dapat diberikan buffer atau biaya tambahan untuk memastikan kualitas yg lebih baik dari jetty apung yg pernah dibangun KKP di Moain.

Tim Konsultan JICA juga meminta beberapa data terkait bantuan kapal dan bantuan penunjang perikanan lainnya dari KKP yang telah diberikan kepada kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya, serta spesifikasi kapal cepat yg digunakan untuk pengangkut ikan yang meliputi ukuran kapal, kapasitas maksimal serta biaya pengangkutan.

Dokumentasi


22. Rapat Pembahasan Pedum RZ KSNT

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Juli 2019 di Bogor, dipimpin oleh Direktur PRL, dihadiri oleh perwakilan masing-masing subdit lingkup PRL Tujuan Menyusun dan memantapkan substansi Pedum RZ KSNT Sasaran Tersusunnya Pedum RZ KSNT Hasil Kegiatan

Agar ditambahkan Pembentukan Tim Kerja (antar K/L) pada tahap persiapan lihat pedoman RZ

KSN dengan penekanan pada tim pertahanan keamanan dibentuk dengan SK Dirjen

Agar diperjelas output dari penyusunan RZ KSNT PPKT, yaitu meliputi: 1) Dokumen teknis, 2) Album peta, 3) Draft ranpermen, dielaborasi per item tsb

Sebelum bagian “Rencana Kerja dan Peta Kerja”, agar dibuat justifikasi pentingnya RZ KSNT PPKT

Tahapan utama penyusunan RZ KSNT: 1) Persiapan (pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja, sosialisasi & koordinasi ke daerah), 2) Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT, 3) Penetapan RZ KSNT PPKT

Terkait penganggaran, agar dipisahkan secara jelas antara substansi dan legalisasi

Pada ranpermen, agar disebutkan mengenai peta dasar yang digunakan (one map BIG)

Peta kerja agar ditandatangani oleh stakeholders dan masyarakat yang terlibat saat survey

Data sekunder diprioritaskan untuk digunakan, namun jika data sekunder tidak memenuhi kualitas standar maka diperlukan data primer (untuk melengkapi data sekunder)

Bagian Survey Lapang: “Teknik untuk melakukan survey di lapangan dapat dilakukan dengan cara”

Kegiatan 1-4 pada saat penyusunan Dokumen Awal harus diuraikan narasi proses yang dilakukan, misalnya FGD, temu pakar, rapat2, dll.

Peta2 tematik agar dimasukkan kedalam Dokumen dan Album Peta

Perlu dielaborasi cara untuk menentukan presentase luas Kawasan konservasi

Perlu ditambahkan analisis ekonomi

Perlu ditambahkan proses untuk penyusunan Indikasi Program

Perlu ditambahkan proses untuk menghasilkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perlu ditambahkan ttg Kompatibilitas pengaturan ruang laut dan darat Dokumentasi


23. Wrap Up Meeting 3rd Field Survey Tim Konsultan JICA

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 di RR. SKPT, Gedung Mina Bahari 1 Lantai 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan Kawasan Terpadu, Biro Perencanaan – KKP. Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Konsultan JICA, perwakilan Biro Perencanaan, perwakilan perwakilan PIC di 6 lokasi SKPT hibah ODA Jepang dan Project Managemen Consultant (PMC). Tujuan Menindaklanjuti lanjut terhadap survei lapang yang dilakukan oleh Tim Konsutan JICA ke 6 lokasi SKPT yang mendapat hibah dari ODA Jepang Hasil Kegiatan

Survei lapang ke Ambon dilakukan dalam rangka melihat kondisi pasar serta potensi pemasaran perikanan di kawasan Maluku. Tim Konsultan JICA melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan perikanan di Ambon antara lain Perinus dan PT. Harta Samudra Ambon. Dalam pertemuan tersebut, pembangunan CS minimal adalah 100 ton dengan 5 ton ABF dan 5 ton IFM untuk dapat beroperasi layak secara bisnis. Dari hasil survei lapang tersebut Tim Konsultan JICA menyarankan agar pembangunan ICS berkapasitas 10 ton dan rencana bisnis harus memperhatikan metode dan biaya transportasi produk perikanan. Untuk SKPT Moa, Tim Konsultan JICA lebih menyarankan untuk dibangun chiller room berkapasitas 10 ton mengingat produk yang akan dipasarkan berupa loin segar seperti yang telah dijalankan di Kisar. Untuk transportasi produk perikanan dari Moa ke Ambon dengan menggunakan kapal cepat, diperlukan data ukuran kapal, kapasitas maksimal serta biaya pengangkutan.

Untuk lokasi pembangunan SKPT Moa, Tim Konsultan JICA lebih fokus terhadap permasalahan relokasi bangunan liar yang terdapat di lokasi. Di Pantai Tiakur, saat ini terdapat 11 bangunan yang difungsikan sebagai rumah tinggal dan tempat usaha. PIU diharapkan dapat menyusun rencana aksi relokasi (resettlement action plan / RAP) berdasarkan JICA Guideline paling lambat akhir November 2019 dan menyusun laporan kronologi pemindahan pedagang serta hunian liar di Pasar Tiakur paling lampar akhir Agustus 2019. Pada minggu pertama September 2019, Konsultan JICA akan mengirimkan Environmental and Social Consideration Specialist ke Jakarta untuk melakukan orientasi dengan PIC terkait penyusunan RAP.

Untuk rencana pembangunan jetty apung di lokasi SKPT Moa, Tim Konsultan JICA berpendapat bahwa pembangunan jetty apung yang menghadap laut lepas sangat sulit dan berisiko untuk cepar rusak. Untuk menghindari kerusakan, sebaiknya dihindari bangunan yang langsung menghadap gelombang atau dapat dipertimbangkan pembangunan curtainwall untuk menahan gelombang.

Dokumentasi


24. Rapat Konsultasi Penyusunan Kontrak Konsultan Perencana SKPT Moa dengan Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 08.30 s/d 09.30 WIB di RR. Biro Umum dan PBJ, Gedung Mina Bahari 1 Lantai 2 yang dihadiri oleh perwakitan Pokja Pengadaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SKPT Moa dan perwakilan Tim Teknis SKPT Moa – Direktorat PRL. Tujuan Konsultasi Penyusunan Kontrak Konsultan Perencana SKPT Moa dengan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sasaran Tersusunnya Kontrak Konsultan Perencana SKPT Moa dengan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Hasil Kegiatan

Jabatan penandatangan kontrak disesuaikan dengan SK yang telah diterbitkan yaitu “Pejabat Pembuat Komitmen”

Ruang lingkup pekerjaan dirinci sesuai dengan KAK.

Walaupun sebagian pembayaran akan dilakukan pada tahun 2020, namun untuk pembebanan Tahun Anggaran pada Pasal 3, Jenis dan Nilai Kontrak hanya dicantumkan tahun 2019.

Wakil sah para pihak untuk PPK dapat diganti dengan pejabat dibawah PPK yang diangkat dengan SK PPK.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat ditambah “n” hari untuk pendampingan tender jasa pelaksanaan konstruksi dan pengawasan berkala.

Tanggal penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan tanggal penandatanganan SPMK.

Dalam klausul pembayaran ditambahkan kata “termin” pada masing-masing tahapan pembayaran.

Target penyelasaian tiap-tiap tahap pekerjaan dapat ditentukan dalam “hari kalender” untuk meperjelas pada saat monitoring.

Perlu ditambah klausul “jika terjadi perubahan kebijakan, maka penyedia tidak berhak mengajukan tuntutan”. Untuk klausul tersebut perlu dikonsultasikan dengan Inspektorat KKP.

Dokumentasi


25. Pembahasan Draft Dokumen Kontrak Perencana SKPT Moa Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 1, dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat 1, Inspektorat Jenderal KKP, Perwakilan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP, Kasubdit Kawasan Strategis, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Perwakilan Tim Teknis SKPT Moa, dan Project Management Consultant (PMC), PT. Artefak Arkindo KSO PT. Widha Hasil Kegiatan

Klausul dalam Surat Perjanjian (Kontrak)

a. Harus terlebih dahulu dipastikan Pejabat Penandatangan Kontrak dari pihak

penyedia masuk dalam struktur organisasi yang tercantum dalam Akta Perusahaan.

b. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi dirinci sesuai dengan yang

tertuang dalam Kerangka Acuan Kerca (KAK) yang digunakan dalam dokumen

pengadaan.

c. Dalam ruang lingkup pekerjaan dapat ditambahkan klausul “sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia dan Japan Industrial Standard (sebagaimana contoh dokumen

The Project for Promotion of Sustainable Coastal Fisheries In The Republic of

Indonesia – Amagarapati, Larantuka)” yang sebelumnya tidak tercantum dalam KAK.

d. Untuk penetapan Tahun Anggaran dalam kontrak disebutkan Tahun Anggaran 2019

mengingat dalam KAK disebutkan sebagai pekerjaan tahun tungal, bila ada

perubahan maka akan dilakukan addendum. Terkait dengan hal tersebut, akan

dilakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Keuangan karena ada sebagian

pembayaran pekerjaan konsultan yang dibayarkan pada tahun selanjutnya sesuai

dengan selesainya pelaksanaan konstruksi.

Klausul dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat ditambahkan (n) hari untuk

pendampingan tender jasa pelaksanaan konstruksi dan pengawasan berkala yang

disesuaikan dengan waktu pelaksanaan konstruksi sesuai dengan KAK.

b. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan Tagihan pembayaran

prestasi pekerjaan ditambahkan Ringkasan Kontrak`

c. Untuk penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional

Indonesia.

Tidak perlu ditambahkan klausul “jika terjadi perubahan kebijakan, maka penyedia tidak

berhak mengajukan tuntutan” karena bertentangantidak sejalan dengan klausul

penyelesaian perselisihan

Dokumentasi


26. Rapat Persiapan Pra-Kontrak dan Pra-Visioning Zona Otoritas dan Koordinatif Labuan Bajo Flores

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2019 di Gedung Sapta Pesona Lantai 3 Kementerian Pariwisata dengan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Otorita Pelaksana Labuan Bajo Flores, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wimberly Allison Tong & Goo (WATG – Architect), dan D Associates Arhitect. Agenda utama pertemuan adalah membahas percepatan Rencana Pengembangan Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia super prioritas sebagaimana arahan Presiden RI, yang mana BOP ditunjuk oleh Presiden untuk mengkoordinir proses percepatan pembangunan di Labuan Bajo Tujuan Menyusun Persiapan Pra-Kontrak dan Pra-Visioning Zona Otoritas dan Koordinatif Labuan Bajo Flores Hasil Kegiatan

Pengembangan wisata Labuhan Bajo sebaiknya tidak diarahkan untuk pengembangan wisata massal (Mass tourim) namun lebih ke wisata minat khusus untuk menjaga keseimbangan ekologi kawasan dan keberlanjutan pariwisata.

Banyaknya perencanaan yang ada di kawasan Labuan Bajo yang dilakukan oleh berbagai instansi baik pusat dan daerah menjadi tantangan bagi percepatan pembangunan Labuan Bajo

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Perda RZWP-3K Provinsi NTT dan Provinsi NTB agar dapat dilakukan pertemuan lanjutan untuk penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangan Pengembangan Kawasan Labuan Bajo dengan rencana tata ruang yang telah disusun.

Kawasan TN Komodo merupakan kawasan yang dikelilingi oleh terumbu karang, banyak adanya alur migrasi biota laut (pari manta) dan kabel palapa ring, sehingga dalam melakukan pembangunan pelabuhan harus benar-benar mempertimbangkan hal tersebut agar tidak terjadi kerusakan ekosistem perairan.

Dalam perencanaan RZ KSN TN Komodo tidak merencanakan untuk pembangunan dermaga cruise dalam skala besar dan lebih memberikan alternative berupa kawasan untuk Lego Jangkar dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kedalaman bathimetri perairan yang tidak terlalu dalam, economic impact yang dihasilkan dan terumbu karang di sekitar Labuan Bajo.

Dalam diskusi mengemuka mengenai rencana pengembangan home base cruise ship seperti yang telah dikembangkan di Singapura. Sehingga waktu tinggal wisata di Labuan Bajo menjadi lebih lama dan economic impac bagi masyarakat lebih tinggi.

Labuan Bajo mempunyai topografi yang komplek dan insfrastruktur yang belum memadai, serta daya tarik wisata yang masih kurang, sehingga terdapat beberapa alternative pengembangan dan perhatian utama yaitu :

a. Perlu dikembangkan konsep connectivity antara Bali dan Labuan Bajo b. Pembukaan pesawat langsung dari Singapura langsung ke Labuan Bajo c. Mengembangkan daya tarik wisata baru selain Komodo seperti kebun tanaman

Kopi Manggarai, etnic product, wisata sejarah serta mengemasnya dalam paket wisata yang menarik

d. Lokasi pembuangan limbah baik padat maupun cair yang sesuai alokasi ruang. e. Ketersediaan air tawar dan penginapan f. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata


Dokumentasi


27. Koordinasi Survey Lapang ke Kapal Latih dan Riset Madidihang 03

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 di Kapal Latih dan Riset Madidihang 03 Muara baru, dihadiri oleh Kapten Kapal Madidihang 03, Kepala Seksi KSN, Kepala Seksi KSNT dan staf Subdit Kawasan Strategis.Jakarta Tujuan melakukan koordinasi dan penjajakan kerjasama penggunaan Kapal Latih dan Riset Madidihang 03 untuk pelaksanaan survei lapangan (pengambilan data primer) untuk penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT

Hasil Kegiatan

Kapal Madidihang 03 merupakan buatan Spanyol, yang dikonstruksi pada 2009 saat Menteri KP Bapak Fredy Numberi dan diserahterimakan 2010 pada saat Menteri KP Bapak Fadel Muhammad.

Kapal Madidihang 03 dilengkapi berbagai peralatan canggih dan modern, seperti laboratorium perikanan dan oseanografi, palka berukuran 70 ton, fresh water maker sebagai sumber air bersih dan gudang pendingin (cold storage), ruang kelas dan akomodasi, serta ruang tidur untuk Anak Buah Kapal (ABK).

Adapun perlengkapan risetnya antara lain SBE 911 plus 6600 CTD; EA 600 Scientific Echosounder; EK 60 Fish Finder; TRDI 75 Hz ADCP; SBE 21TSGF; 10 Au Flourmeter Turner; PORTASAL Guidekine Salinometer; Meteo; SEAPATH 20 NAV Scientific GPD; 10 unit dive equipment; dan dua kamera di bawah air.

KM Madidihang 03 secara rutin telah diaudit, baik secara nasional oleh Biro Klasifikasi Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan, maupun secara internasional oleh Bureau Veritas (BV). BV merupakan badan klasifikasi internasional, yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material, pengawasan pembangunan, pemeliharaan dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi, di bawah koordinasi International Maritime Organization (IMO). Madidihang 03 teregister menggunakan standar BV, sehingga pemeliharaannya harus mengikuti regulasi yang ditetapkan badan internasional tersebut.

Berkaitan dengan rencana kerjasama survei menggunakan Kapal Madidihang 03, secara teknis tidak masalah dan telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak baik instansi pemerintah maupun swasta untuk survei dan kuliah lapang di Kapal Madidihang.

Dalam 1 (satu) tahun Kapal Madidihang 03 melakukan kegiatan layar sebanyak 6 kali yaitu pada bulan Maret, April, Juni, September, Oktober dan November.

Kapal madidihang 03 memungkinkan untuk survei sekaligus FGD PPKT secara bersamaan karena ada fasilitas class room, restoran, kamar tidur, dan mushola

Direncanakan survei lapangan untuk penyusunan RZ KSNT Klaster Bengkulu (Pulau Mega dan Pulau Enggano) serta Klaster Mentawai (Pulau Niau, Sibaru-baru dan Pulau Pagai Utara) akan dijadikan pilot project kerjasama Kapal Madidihang 03 dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, sedangkan untuk RZ KSN direncanakan KSN Selat Sunda dijadikan pilot project karena lokasi pelayaran Kapal Madidihang 03 sehingga diharapkan data yang diambil relative lengkap.

Kapal Madidihang 03 direncanakan sebagai sarana kapal latih, pada kegiatan Summer course kerjasama antara Sekolah Tinggi Perikanan dan Institut Pertanian Bogor. Diharapkan dalam kegiatan tersebut Direktur Perencanaan Ruang Laut dapat hadir pada acara dimaksud untuk memberikan materi kuliah atau sosialisasi program Perencanaan Ruang Laut pada tanggal 07 Agustus 2019, sekaligus membahas tindak lanjut kerjasama antara Direktur Sekolah Tinggi Perikanan dengan Direktur Perencanaan Ruang Laut untuk membahas lebih detail rencana kerjasama dimaksud.


Dokumentasi

bulan juli - surajis.files.wordpress.com€¦ · bulan juli 1. rapat koordinasi persiapan...

Documents