standar operasional prosedur -...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADILAN NEGERI SLAWIJl. Ahmad Yani No. 99

Telp. (0283) 491359-491360 Faks (0283) 491854email : [email protected] website : www.pn-slawi.go.id

2017

ii

PENGESAHANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADILAN NEGERI SLAWI

Slawi, 05 Mei 2017

Mengesahkan,Sekretaris

Mahkamah AgungRepublik Indonesia

MenyetujuiKetua

Pengadilan TinggiJawa Tengah

MenetapkanKetua

Pengadilan NegeriSlawi

A. S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum Dr. Nommy HT Siahaan, S.H., M.H.Hakim Utama

Gatot Sarwadi, S.H.NIP. 19680510 199003 1 003

iii

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari

peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai

peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Slawi

dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan

yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti

dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat

dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka

Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari

keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Secara operasional Pengadilan Negeri Slawi menyelenggarakan peradilan

menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan

yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi

umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan

dan akuntable maka Pengadilan Negeri Slawi berkewajiban untuk menyusun dan

melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP)

Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standar Operasional

Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada

iv

Dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Slawi

memandang perlu menjabarkannya dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

7. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah

Agung RI terbitan April 1994 ;

8. Pedoman Tekhnis Administrasi dan tehnis Peradilan Perdata Umum dan

Pengadilan Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Pemberlakuan Buku I Mengenai Pedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi

Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan, Pengadilan Administrasi Kepegawaian,

Pengadilan Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,

Administrasi Perbendaharaan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 – 144 tahun 2011 tentang

Pedoman Pelayanan di Pengadilan ;

12. Keputuisan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

13. Tatalaksana Pengawasan Pengadilan Buku IV Edisi revisi 2009 Mahkamah

Agung RI.

14. Pengarahan dan diskusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi yang

diselenggarakan setiap bulan pada rapat yang dihadiri oleh Seluruh Hakim dan

Pegawai;

v

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan

mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri

Slawi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga

Pengadilan Negeri dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan

berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah

Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun

2035;

Slawi, 05 Mei 2017

Ketua Pengadilan Negeri Slawi

Gatot Sarwadi, S.H.NIP. 19680510 199003 1 003

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER iLEMBAR PENGESAHAN iiKATA PENGANTAR iiiDAFTAR ISI vi01 SOP KEPANITERAAN PERDATA

01 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN 1

02 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN 4

03 SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIMTUNGGAL 7

04 SOP TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PERKARA GUGATANSEDERHANA 15

05 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING 23

06 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI 26

07 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUANKEMBALI 29

08 SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO 35

09 SOP DELEGASI PANGGILAN PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERILAIN) 38

10 SOP PERDATA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG 41

11 SOP PERDATA KONSINYASI 44

12 SOP KONSINYASI TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI 4713 SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN KEBERATAN GANTI RUGI 50

02 SOP KEPANITERAAN PIDANA01 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA(DEWASA) 57

02 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT 60

03 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT LALU LINTAS 63

04 SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANANPSL 25 AYAT (2) KUHP 66

05 SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANANPSL 29 KUHAP 69

06 SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING 7207 SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI 75

08 SOP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 78

09 SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI 8110 SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN PENYITAAN 84

11 SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN 87

12 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK 8913 SOP PENETAPAN DIVERSI 92

14 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAPERADILAN 95

15 SOP PENANGANAN BARANG BUKTI 9816 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT TIPIRING 101

vii

03 SOP KEPANITERAAN HUKUM01 SOP LAPORAN DATA PERKARA PERDATA DAN PIDANA 103

02 SOP PENDAFTARAN BADAN HUKUM 106

03 SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA 10904 SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENSTIL 112

05 SOP KERJA SAMA POS BANTUAN HUKUM 115

06 SOP LAYANAN HUKUM PENDAMPINGAN 11807 SOP PENANGANAN PENGADUAN 121

08 SOP PELAYANAN INFORMASI 124

09 SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN 12710 SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA 130

11 SOP PENANGANAN SURAT MASUK 132

12 SOP PENANGANAN SURAT KELUAR 134

04 SOP PANITERA PENGGANTI01 SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA 13702 SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA 140

05 SOP JURUSITA01 SOP PANGGILAN SIDANG 143

02

SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, PENETAPAN, AKTA PERNYATAANBANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PENYAMPAIAN MEMORI,KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI SERTAPEMBERITAHUAN INZAGE

146

06 SOP SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA01 SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 14902 SOP DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM 151

03 SOP BEZETTING 153

04 SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 15505 SOP LABUL 157

06 SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI 159

07 SOP LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR TENAGA TEKNIS DAN NONTEKNIS 161

08 SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERISLAWI BIDANG KEPEGAWAIAN 163

09 SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA 165

10 SOP USUL KENAIKAN PANGKAT 16711 SOP USULAN CPNS MENJADI PNS 170

12 SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI 173

13 SOP CUTI PEGAWAI 17514 SOP PEMBUATAN SKP 177

15 SOP USUL KARPEG, KARIS KARSU, ASKES DAN TASPEN 180

viii

16 SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP 18117 SOP SURAT TUGAS DAN SURAT PENUNJUKAN 183

18 SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGIHAKIM DAN PNS 186

19 SOP USULAN JABATAN 18920 SOP USULAN MUTASI 192

21 SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA 195

22 SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN PENYUMPAHAN DANMENDUDUKI JABATAN 198

23 SOP UJIAN DINAS 201

24 SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS 204

25 SOP USUL DIKLAT PRAJABATAN 20726 SOP RAPAT INTERNAL 210

27 SOP APEL PAGI DAN SORE 212

SOP SUB BAG UMUM & KEUANGAN01 SOP PENANGANAN SURAT MASUK 214

02 SOP PENANGANAN SURAT KELUAR 21703 SOP PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN 220

04 SOP PENGADAAN DENGAN METODE SELEKSI SEDERHANA ATAUPENGADAAN LANGSUNG 223

05 SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (BARANG KONSUMSI DANPEMELIHARAAN) 226

06 SOP PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA 229

07 SOP PERMOHONAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN 232

08 SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA 23509 SOP PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA 238

10 SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAANDINAS 241

11 SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA LAPTOP 24412 SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN 247

13 SOP PERAWATAN SARANA GEDUNG 250

14 SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 25315 SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP TUP 256

16 SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR,HONOR) DAN LS 259

17 SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL LS 26218 SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) 265

19 SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 268

20 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (INVENTARISASIBARANG PUSTAKA) 271

21 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (PEMINJAMANBARANG PUSTAKA) 274

22 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (PENGEMBALIANBARANG PUSTAKA) 277

ix

SOP BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN01 SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 280

02 SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA 283

03 SOP PEMELIHARAAN JARINGAN 28604 SOP PENGISIAN PEMBARUAN KONTEN WEBSITE 289

05 SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN 291

06 SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER 29407 SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 297

08 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 300

09 SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNBERJALAN 303

1


KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99

Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360

Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PDT/05/2017

Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016

Tanggal Revisi 05 Mei 2017

Revisi Ke 1

Tanggal Efektif 05 Mei 2017

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)

3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

6. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.

1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Kasasi

1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara perdata permohonan akan terhambat

1. Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata

Permohonan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Petugas Loket

Meja I

Meja II

Meja III

JS/ JSP PP Pani

tera Hakim KPN

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

1

Menerima/ memeriksa berkas perkara

Kelengkapan

berkas

30 Menit

Diterima nya

berkas perkara

2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Petugas Loket

Meja I

Meja II

Meja III

JS/ JSP PP Pani

tera Hakim KPN

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

2 Menghitung panjar biaya perkara

SK panjar 30 Menit

Dihitung nya panjar

biaya perkara

3 Membukukan panjar biaya perkara

Buku keuangan perkara

5 Menit

Dibukukannya panjar

biaya perkara

4

Mencatat perkara ke Buku Register Induk dan Jurnal Perkara

Berkas, register induk, jurnal

30 Menit

Dicatatnya ke register induk dan

jurnal

5

Melengkapi berkas perkara / register induk

Formulir penetap

an

30 Menit

Dilengkapinya

berkas perkara

6 Menetapkan hakim

Formulir penetap an hakim

60 Menit

Penetapan hakim

7 Menetapkan panitera pengganti

Formulir penunjuk

an PP

10 Menit

Penunjukan PP

8 Membaca dan mempelajari berkas

Berkas perkara

60 Menit

Dikuasai nya materi

9 Menetapkan hari sidang

Formulir penetap

an sidang

15 Menit

Penetapan hari sidang

10

Menerima berkas perkara dari hakim yang telah ditetapkan

Berkas perkara, penetap an hari sidang

10 Menit

Jadwal sidang

11 Menunjuk jurusita / JSP

Formulir penunjuk

an

10 Menit

Penunjukan jurusita

12

Melaksanakan panggilan kepada para pihak

Relaas

panggilan 1

Hari

Dilaksanakannya

panggilan sidang

13 Menyerahkan relaas panggilan

Relaas panggilan

10 Menit

Diserahkannya Relaas panggilan

14 Persidangan

Permohonan, bukti

surat, saksi

KUH Perdata

Putusan/ Penetapan

15 Minutasi berkas perkara

Berkas perkara

7 Hari Minutasi

16

Menyiapkan salinan putusan untuk para pihak

Foto copy 30 Menit

Salinan putusan

17

Menyerahkan berkas ke panmud hukum

Perkara sudah

Inkracht

20 Menit

Berkas perkara

3




Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN

BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI

DISETUJUI OLEH TANGGAL

1 1 No. Dokumen Ketua

Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

4

PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah

Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.




5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .




9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum

Banding 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum

Peninjauan Kembali



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara perdata gugatan akan terhambat

1. Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan

2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Gugatan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Petugas Loket

Meja I

Meja II

Meja III

JS/ JSP PP Pani

tera Hakim KPN

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

1

Menerima/ memeriksa berkas perkara

Kelengkapan

berkas

30 Menit

Diterima nya

berkas perkara

5

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Petugas Loket

Meja I

Meja II

Meja III

JS/ JSP PP Pani

tera Hakim KPN

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

2 Menghitung panjar biaya perkara

SK Panjar 30 Menit

Dihitung nya panjar

biaya perkara



5 Menit

Dibukukannya panjar

biaya perkara

4

Mencatat perkara ke Buku Register Induk dan Jurnal Perkara

Berkas, register induk, jurnal

30 Menit

Dicatatnya ke register induk dan

jurnal

5

Melengkapi berkas perkara / register induk

Formulir penetap

an

30 Menit

Dilengkapinya

berkas perkara

6 Menetapkan hakim

Formulir penetap an hakim

60 Menit

Penetapan hakim

7 Menetapkan panitera pengganti

Formulir penunjuk

an PP

10 Menit

Penunjukan PP

8 Membaca dan mempelajari berkas

Berkas perkara

1 Hari

Dikuasai nya materi

9 Menetapkan hari sidang

Formulir penetap

an sidang

15 Menit

Penetapan hari sidang

10

Menerima berkas perkara dari hakim yang telah ditetapkan

Berkas perkara, penetap an hari sidang

10 Menit

Jadwal sidang

11 Menunjuk jurusita / JSP

Formulir penunjuk

an

10 Menit

Penunjukan jurusita

12

Melaksanakan panggilan kepada para pihak

Relaas

panggilan 1

Hari

Dilaksanakannya

panggilan sidang

13 Menyerahkan relaas panggilan

Relaas panggilan

10 Menit

Diserahkannya Relaas panggilan

14

Persidangan, menunjuk dan menetapkan mediator

Palu,

toga, PP KUH

Perdata Mediasi

15 Mediasi Ruang mediasi 7 Hari Mediasi

gagal

16 Persidangan lanjutan

Gugatan, jawaban,

replik, duplik, bukti surat,

saksi, PS

KUH Perdata

Putusan, pemberita

huan putusan


Berkas perkara

14 Hari Minutasi

18

Menyiapkan salinan putusan untuk para pihak

Foto copy 60 Menit

Salinan putusan

19

Menyerahkan berkas ke panmud hukum

Perkara Inkracht

20 Menit

Berkas perkara

6



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 02/SOP-PNTgl/PDT/05/2017



Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN



1 1 No. Dokumen dan Dasar Hukum

Ketua Penjaminan

Mutu 05 Mei 2017

7



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.










1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Banding 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum

Peninjauan Kembali






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Meja I Kasir Meja II

Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

1

Menerima gugatan sederhana dari Penggugat

Formulir Gugatan Sederha na dan

Alat Bukti

5 menit


Alat Bukti diterima Perdata

8

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

2

Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana

Formulir Gugatan Sederha na dan Daftar

Periksa

10 Menit


Alat Bukti telah

lengkap

3

Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir

Formulir Gugatan Sederha

na

5 Menit

Catatan jumlah

perkiraan panjar biaya

perkara gugatan

sederhana

4

Menerima Blanko Formulir Gugatan Sederhana dari Penggugat beserta Catatan Perkiraan Jumlah Panjar BiayaPerkara

Formulir Gugatan Sederha

na, Catatan

Perkiraan Jumlah Panjar Biaya

Perkara

5 Menit

Slip Setoran

Bank diterima

Penggugat

5

Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya PerkaraGugatan Sederhana yang harus dibayar pada Bank

Lembaran Perkiraan

Panjar Biaya

PerkaraGugatan

Sederha na Slip Setoran

Bank

5 Menit

Slip BuktiSetoran Bank diterima

Penggugat

6

Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Lembar SKUM

5 Menit

Lembar asli SKUM

diterima Penggugat

7

Menerima bukti Setoran Bank dari Penggugat dan melampirkan nya ke dalam Berkas Perkara

Bukti Setoran

Bank

3 Menit

Bukti Setoran

Bank diterima Petugas

Meja I dan dilampir

kan dalam Berkas Perkara

8

Menyerahkan kembali Berkas Perkara ke Petugas Meja I

Beras Perkara

3 Menit

Berkas Perkara diterima Petugas Meja I

9

Menyerahkan lembar SKUM Asli kepada Penggugat, lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip Kasir

SKUM 5 Menit

Lembar asli SKUM

diterima Penggugat

Tidak

Ya

9

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

10

Mencatat panjar biaya perkara ke dalam Buku Jurnal Biaya Perkara Gugatan Sederhana dan memasukannya ke dalama aplikasi SIPP

Buku Jurnal Biaya

Perkara Gugatan Sederha na dan Aplikasi

SIPP

5 Menit

Panjar biaya

perkara gugatan

sederhana tercatat ke

dalam Buku

Jurnal dan Aplikasi

SIPP

11

Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Sederhana ke Petugas Meja II

Berkas Perkara

5 Menit

Berkas Perkara diterima Petugas Meja II

dan sudah ada nomor

perkara

12

Mencatat perkara gugatan sederhana dalam Buku Register Pekara Gugatan Sederhana dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP

Berkas Perkara

dan Buku Register Perkara Gugatan Sederha

na

20 Menit

Perkara tercatat ke

dalam Buku

Register Perkara Gugatan Sederha na dan tercatat dalam

Aplikasi SIPP

13

Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang, dan Blanko Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti

Berkas Perkara, Blanko

Penetap an

Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko

Penunjukan

Panitera Pengganti, Blanko

Penunjukan

Jurusita Pengganti

, dan Blanko

Penetap an Hari Sidang

10 Menit

Berkas Perkara

siap diajukan kepada Ketua

Pengadil an

14

Mencatat perkara tersebut dalam Buku Ekspedisi Perkara

Buku Ekspedisi Perkara

3 Menit

Perkara tercatat dalam Buku

Ekspedisi Perkara

15

Menyerahkan Berkas Perkara gugatan sederhana kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara

5 Menit

Berkas Perkara diterima Panitera/

Wakil Panitera

16

Meneliti kelengkapan Berkas Perkara

Berkas Perkara

5 Menit

Berkas Perkara

telah diteliti oleh Panitera/

Wakil Panitera

10

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

17

Meneruskan berkas perkara kepada Petugas Meja II

Berkas Perkara Gugatan Sederha

na

5 Menit

Berkas Perkara diterima

oleh Petugas Meja II

18

Meneliti Berkas Perkara Gugatan Sederhana dan memberikan paraf pada BlankoPenetapan Penunjukan Hakim Tunggal

Berkas Perkara

dan Blanko

Penetap an

Penunjukan Hakim Tunggal

10 Menit

Berkas Perkara

telah diteliti dan

diparaf oleh

Panitera/Wakil

Panitera

19

Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan

Berkas Perkara Gugatan Sederha

na

5 Menit

Berkas Perkara diterima Ketua

Pengadil an

20

Menunjuk Hakim Tunggal serta menandatanga ni Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan memasukkan nya ke dalam SIPP

Berkas Perkara dan Blan

ko Penetap

an Penunjukan Hakim Tunggal

5 Menit

Hakim Tunggal

ditetapkan dan

tercatat di aplikasi SIPP

21

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Pekara

5 Menit


Wakil Panitera

22

Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatanga ni Blanko Penunjukan Panitera Pengganti dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP

Berkas Perkara

dan Blanko

Penunjukan

Panitera Pengganti

5 Menit

Panitera Pengganti ditetapkan

dan tercatat dalam

aplikasi SIPP

23

Meneruskan Berkas Perkara kepada Hakim Tunggal

Berkas Perkara

5 Menit

Berkas Perkara diterima Hakim

Tunggal

24

Pemeriksaan pendahuluan, apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan dismissal atau jika memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarakan Penetapan Hari Sidang dan memasukkan ke dalam Apilkasi SIPP

Berkas Perkara, Formulir Penetap

an dissmisal

dan Penetap an Hari sidang

pertama

15 Menit

Penetapan dismissal, penetapan

hari sidang

pertama dan

tercatat dalam

Aplikasi SIPP

11

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

25

Menerima Berkas Perkara dari Hakim Tunggal

Berkas Pekara

5 Menit

Berkas Perkara diterima Panitera

Pengganti

26

Memberitahu kan hari sidang ke Petugas Meja I dan Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti

Turunan Surat

Gugatan Sederha

na, Daftar Urutan

Penunjukan

Jurusita/Jurusita

Pengganti

5 Menit

Turunan Surat

Gugatan diterima Petugas

Meja I dan Jurusita/Ju

rusita Pengganti

ditetap kan

27

Menunjuk Jurusita/Juru sita Pengganti dan menyerahkan turunan surat gugatan sederhana sesuai jumlah pihak yang dipanggil

Turunan surat

Gugatan Sederha

na, Daftar Urut

Penunjukan

Jurusita/Jurusita

Pengganti

15 Menit

Jurusita/Jurusita

Pengganti ditetapa

kan

28

Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat

Surat Tugas,

Turunan Surat

Gugatan, Relaas

Panggilan

2 Hari

Relaas Panggilan diterima Tergugat

29

Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II

Relaas Panggilan

5 Menit

Relaas Panggilan diterima Petugas Meja II

30

Menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti

Relaas Penggilan

5 Menit

Relaas Panggilan diterima Panitera

Pengganti

31

Melaksanakan proses persidangan (terhitung mulai sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)

Berkas Perkara

Maksimal

25 hari

Proses Persidang

an dilaksanak

an

32

Membuat Berita Acara Sidang dan memasukkan nya ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

1 Hari

Berita Acara

SIdang, Jadwal

dan Agenda sidang

terekam dalam

aplikasi SIPP

33

Meneliti dan menanda tangani Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

30 Menit

Berita Acara Sidang telah

diteliti dan ditandatangani oleh

Hakim Tunggal

dan Panitera

Pengganti

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket

12

Meja I Kasir Meja II

Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

34

Menandatanga ni Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

5 Menit

Berita Acara Sidang telah

diteliti dan ditandatangani oleh Panitera

Pengganti

35

Meminta rincian biaya perkara ke kasir

Rincian Biaya

Perkara danBuku

Jurnal

5 Menit

Diketahuinya seluruh

biaya perkara

36

Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir

Berkas Perkara,

Berita Acara

Sidang, Perang

kat Komputer

dan Ruang Sidang

3 Hari

Putusan telah

dibacakan

37

Memasukkan data Putusan ke aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus

Putusan dan

Materai

15 Menit

Data Putusan terekam dalam

Aplikasi SIPP dan laporan diterima

oleh kasir

38

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mem beritahukan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan

Blanko Pemberit

ahuan Putusan

5 Menit

Surat Pemberita

huan Putusan

39

Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan

Surat Pemberit

ahuan Putusan

2 Hari

Relaas Pemberita

huan diterima

pihak yang tidak hadir

di persidang

an

40

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti

Relaas Pemberit

ahuan Putusan

5 Menit

Relaas Pemberita

huan Putusan diterima Petugas Meja II

41

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Meja II dan dicatatkan di Buku Register Gugatan Sederhana dan Aplikasi SIPP

Relaas Pemberi tahuan

Putusan

5 Menit

Relaas Pemberita

huan Putusan diterima Panitera

Pengganti

42

Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara

Relaas Pemberi tahuan

Putusan

5 Menit

Relaas Pemberita

huan dimasuk kan ke dalam Berkas Perkara


13

Meja I Kasir Meja II

Wakil Panitera

Panitera

KPN/WKPN

Ha kim PP JS/

JSP

Per syaratan/

Per lengkap

an

Waktu Output

43

Minutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

2 Hari

Berkas Perkara

telah diminutasi

dan tanggal minutasi terekam dalam

Aplikasi SIPP

44

Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi

Berkas Perkara

yang telah

diminutasi

10 Menit

Berkas Perkara

telah diminutasi diterima

oleh Petugas Meja I

45

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

Berkas Perkara

dan Buku Register Perkara Gugatan Sederha

na

20 Menit

Berkas Perkara

yang telah diminutasi

tercatat dalam Buku

Register Perkara Gugatan Sederha

na

46

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

Berkas Perkara

10 Menit

Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsip

kan

14



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Ketua Penjaminan

Mutu 05 Mei 2017

15



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA








7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum

Banding 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum

Peninjauan Kembali






No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II

Pani tera/Wakil Pani tera

KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/

JSP Per syaratan/ Per lengkap

an Waktu Output

1

Menerima Formulir Memori Keberatan yang sudah diisi Pemohon, disertai alasan-alasan keberatan, sejumlah 5 rangkap

Formulir Memori

Keberatan sebanyak 5

rangkap

5 Menit

Memori Keberatan

diterima oleh Kepanitera

an

16

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II


KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/


an Waktu Output

2

Meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan.

Berkas Permohonan

Keberat an

15 Menit

Berkas Permohonan

keberatan sudah diteliti

3 Menyerahkan Berkas Perkara ke Meja II

Berkas Perkara

3 Menit

Berkas Perkara

diterima oleh Meja II

4 Membuat Akta Penyataan Keberatan

Akta Pernyataan

Keberat an

10 Menit

Akta Pernyataan Keberatan diterbitkan

5

Menanda tangani Akta Pernyataan Keberatan

Akta Pernyataan

Keberat an

5 Menit

Akta Pernyata

an Keberatan

ditandatangani Panitera

6

Menyerahkan satu lembar Akta Pernyataan Keberatan kepada Pemohon

Akta Pernyataan

Keberat an

5 Menit

Akta Pernyata

an Keberatan diterima

Pemohon

7

Mencatat permohonan keberatan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi SIPP

Akta Pernyataan

Keberatan dan Buku

Register Perkara Gugatan Sederha

na

10 Menit

Permohonan keberatan

tercatat dalam Buku

Register Perkara Gugatan

Sedehana dan terisi

dalam aplikasi SIPP

8

Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mem beritahukan permohonan keberatan

Surat Pemberitahu an Keberat

an

10 Menit

Jurusita Pengganti

melaksanakan

pemberitahuan

keberatan

9 Membuat Surat Pemberitahuan Keberatan

Surat Pemberitahu an Keberatan dan Memori

Keberat an

15 Menit

Surat Pemberitahu

an Keberatan

10

Melaksanakan pemberitahuan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon

Relaas Pemberitahu

an dan Memori

Keberatan

2 Hari

Surat Pemberitahu

an dan Memori

Keberatan diterima

Termohon keberatan

11

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan ke Meja II

Relaas Pemberitahu

an

10 Menit

Relaas Pemberitahu

an diterima Meja II

12

Melampirkan Relaas Pemberitahuan ke dalam Berkas Perkara

Relaas Pemberitahu

an

3 Menit

Relaas disatukan

dalam berkas

perkara.

Ya

Tidak

17

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II


KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/


an Waktu Output

13

Mencatat tanggal pemberitahuan keberatan dan penyerahan Memori Keberatan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana, serta mengisi aplikasi SIPP

Buku Register Perkara Gugatan

Sederhana

15 Menit

Tanggal pemberitahu

an keberatan

dan penyerahan

Memori Keberatan

dicatat dalam Buku


Sederahana dan terisi

dalam aplikasi SIPP

14

Menerima Kontra Memori Keberatan dari Termohon

Kontra Memori Keberatan

5 Menit

Kontra Memori

Keberatan diterima Meja II

15

Mencatat tanggal penerimaan kontra memori keberatan dalam Buku Register Gugatan Sederhana dan mengisi dalam aplikasi SIPP


Sederhana

5 Menit

Tanggal penerimaan KontraMemori keberatan

dari Termohon

tercatat dalam Buku


Sederhana dan terisi

dalam aplikasi SIPP

16

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon


5 Menit

Relaas Pemberitahuan Kontra

Memori Keberatan

dibuat

17

Membuat Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan


10 Menit

Relaas Pemberitahu

an Kontra Memori

Keberatan telah dibuat

18

Melaksanakan pemberitahuan Kontra Memori Keberatan

Relaas Pemberitahu

an Kontra Memori

Keberatan

2 Hari

Pemohon menerima

Kontra Memori

Keberatan

19

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Meja II

Relaas Pemberitahu

an Kontra Memori

Keberatan

5 Menit

Relaas Pemberitahu

an KontraMemori Keberatan

diterima Meja II

18

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II


KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/


an Waktu Output

20

Mencatat tanggal penyerahan Kontra Memori Keberatan dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan mengisi aplikasi SIPP

Buku Register Gugatan

Sederhana

10 Menit

Tanggal penyerahan

Kontra Memori

Keberatan kepada

Pemohon tercatat

dalam Buku Register Perkara Gugatan


dalam aplikasi SIPP

21

Memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Inzage

Data para pihak

5 Menit

Jurusita/Jurusita

pengganti memiliki

data para pihak

22 Membuat Surat Pemberitahuan Inzage

Data Para Pihak

15 Menit

Surat Pemberitahu

an Inzage

23

Melaksanakan pemberitahuan inzage kepada para pihak

Surat Pemberitahu

an Inzage

2 Hari

Pemohon dan

Termohon keberatan menerima

Surat Pemberitahu

an Inzage

24

Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Meja II

Relaas Pemberitahu

an Inzage

10 Menit

Relaas Pemberitahu

an Inzage diterima Petugas Meja II

25

Mencatat tanggal penyerahan Relaas Pemberitahuan Inzage ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi SIPP


Sederhana

15 Menit

Tanggal penyerahan RelaasPemb

eritahuan Inzagetercatat kedalam



dalam aplikasi SIPP

26

Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukan Jurusita Pengganti danBlanko Penetapan Hari Sidang

Berkas Perkara dan

Blanko Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim, Blanko

Penunjukan Panitera

Pengganti,Blanko Jurusita Pengganti dan Blanko Penetapan Hari Sidang

15 Menit

Berkas Perkara siap

diajukan kepada Ketua

Pengadilan

19

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II


KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/


an Waktu Output

27

Mencatat perkara tersebut ke dalam Buku Ekspedisi Perkara


3 Menit

Perkara tercatat kedalam


28

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara

5 Menit


Wakil Panitera.

29

Meneliti kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Berkas Perkara, Blanko

Penunjukan Majelis Hakim

dan Blanko Penunjukan

Panitera Pengganti

10 Menit

Berkas Perkara

telah diteliti dan diparaf Panitera/Wakil Panitera

30

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Pengadilan

Berkas Perkara

5 Menit

Berkas Perkara diterima Ketua

Pengadilan

31

Mempelajari Berkas Perkara, menunjuk majelis hakim serta menandatanga ni Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakimdan mengisi aplikasi SIPP

Berkas Perkara

danBlanko Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim

3 Jam

Majelis Hakim

ditetapkan

32

Mengembalikan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti dan menandatanga ni Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

10 Menit


33

Mencatat Berkas Perkara pada Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan memasukan dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan


Sederhana

15 Menit

Berkas Perkara

terisi dalam Buku



dalam aplikasi SIPP

34

Menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada ketua majelis

Berkas Perkara

15 Menit

Ketua Majelis Hakim

menerima berkas yang

sudah lengkap

20

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II


KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/


an Waktu Output

35

Menetapkan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan, dan memasukan ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

10 Menit

Hari sidang ditetapkan

36

Menerima Berkas Perkara dari hakim ketua majelis

Berkas Perkara

5 Menit


Pengganti

37

Meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum Putusan diucapkan

Jurnal Keuangan Perkara Gugatan

Sederhana

15 Menit

Perincian biaya

perkara gugatan

sederhana

38

Membuat perincian biaya perkara keberatan dan menyerahkan ke Panitera Pengganti

Jurnal

Keuangan Perkara Gugatan

Sederhana

15 Menit

Perincian biaya

perkara gugatan

sederhana

39

Membuat putusan dan membacakan putusan pada Hari sidang yang telah ditentukan.

Berkas

Perkara, BeritaAcara Sidang, dan

Ruang Sidang

7 Hari

Putusan telah

dibacakan

40

Menyalin putusan, memasukan data Putusan kedalam aplikasi SIPP dan menyerahkan Putusan ke Meja II

Putusan 60 Menit

Putusan terekam dalam

Aplikasi SIPP.

41

Mencatatkan tanggal dan amar putusan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

Putusan dan Buku Register

Perkara Gugatan

Sederhana

25 Menit

Tanggal dan amar

putusan tercatat

dalam Buku Register Perkara Gugatan

Sederhana

42

Memerintahkan Jurusita/Jurusi ta Pengganti untuk memberitahukan putusan kepada para pihak

Putusan 5 Menit

Jurusita / Jurusita

Pengganti mendapat

kan Putusan

43

Membuat Surat Pemberitahuan Putusan kepada para pihak

Surat

Pemberitahu an dan

Putusan

15 Menit

Surat Pemberitahuan Putusan

sudah dibuat

44

Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada para pihak

Surat

Pemberitahu an dan

Putusan

2 Hari

Relaas Pemberitahuan Putusan

diterima para Pihak

21

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ket Meja I Meja II


KPN/ WKP

N Ka sir

Ha kim PP JS/


an Waktu Output

45

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti

Relaas Pemberitahu an Putusan

5 Menit

Relaas Pemberitahu

an diterima Panitera

Pengganti

46

Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara

Relaas Pemberitahu an Putusan

5 Menit

Relaas Pemberitahuan Putusan

telah dimasukkan

kedalam Berkas

Perkara.

47 Meminutasi perkara

Berkas Perkara

2 Hari

Berkas Perkara

telah diminutasi

48

Menerima Berkas Perkara yang telah dimunitasi dan Putusan siap diserahkan kepada para pihak

Berkas Perkara

yangtelah diminutasi

15 Menit

Berkas Perkara

yang telahdiminutasi diterima

Meja II

49

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan memasukkan dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan BukuRegister

Perkara Gugatan

Sederhana

30 Menit

Berkas Perkara

yang telahdiminutasi tercatat

dalam Buku


Sederhana, dan aplikasi

SIPP

50

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada bagian hukum untuk diarsipkan

Berkas Perkara

30 Menit

Berkas Perkara

diterimaBagian Hukum

untuk diarsipkan

22



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN



1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua

Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

23



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING












1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian banding perkara perdata akan terhambat

- Buku Register Permohonan Banding

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Perdata Meja I Meja

III JS/ JSP Panitera Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima/memeriksa pendaftaran permohonan banding

Kelengkapan berkas

permohonan

30 Menit

Berkas permohonan

banding

2. Mengecek tenggang waktu banding

Buku register induk

perkara

10 Menit

Tenggang waktu banding

3. Menghitung besarnya panjar biaya perkara

SK

penetapan panjar biaya

30 Menit

Panjar biaya perkara

24

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud

Perdata Meja I Meja III

JS/ JSP Panitera Persyaratan/


4. Membukukan panjar biaya perkara


15 Menit

Pembukuan keuangan perkara

5. Mencatat permohonan banding dalam Register Induk / SIPP

Berkas perkara,

buku register permohonan

banding

15 Menit

Register permohonan

banding

6. Menandatangani akta permohonan banding

Formulir akta permohonan

banding

30 Menit

Akta permohonan banding

7.

Menunjuk jurusita/JSP untuk memberitahukan pernyataan banding kepada terbanding

Formulir penunjukan jurusita/JSP

30 Menit

Penunjukan Jurusita/JSP

8. Melaksanakan pemberitahuan kepada terbanding

Pemberitahuan banding

2 Hari

Diketahuinya permohonan

banding

9.

Menerima memori banding, memberikan akta penerimaan memori banding, mencatat dalam register tanggal penerimaan memori banding

Buku register

permohonan banding

60 Menit

Akta penerimaan memori banding,

tercatatnya tanggal

penerimaan memori banding dalam register

10

Menerima kontra banding, memberikan akta permohonan kontra memori banding dan mencatat dalam register tanggal penerimaan kontra memori banding

Buku register

permohonan banding

60 Menit

Akta penerimaan memori banding,

tercatatnya tanggal

penerimaan memori banding dalam register

11

Menyampaikan salinan memori dan kontra memori banding kepada masing-masing lawan dengan relaas pemberitahuan/ penyerahannya

Salinan memori dan

kontra memori banding

2 Hari

Akta penerimaan kontra memori

banding, tercatatnya

tanggal penerimaan

kontra memori banding dalam

register

12

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

Pemberitahuan Inzage

2 Hari

Tersampainya salinan memori

dan kontra memori banding

13 Menyiapkan berkas banding berupa bendel A dan B ke PT

Berkas permohonan

banding 1

Hari

Tersampainya pemberitahuan

inzage

14 Pengiriman berkas ke PT s/d ke POS

Berkas permohonan

30 Menit

Terkirimnya Berkas

25



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

26



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI












1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Banding



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian kasasi akan terhambat

Buku Register Permohonan Banding

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Perdata Meja I Meja III JS/

JSP Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima/ memeriksa pendaftaran permohonan kasasi

Berkas permohonan

30 Menit Berkas diterima

2. Mengecek tenggang waktu kasasi

Buku register induk perkara

10 Menit

Tenggang waktu kasasi

3. Menghitung besarnya panjar biaya perkara

SK penetapan panjar biaya

perkara

30 Menit

Panjar biaya perkara

27


Ket Panmud Perdata Meja I Meja III JS/

JSP Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4.

Membukukan panjar biaya perkara kedalam buku keuangan perkara

Buku keuangan

perkara 5

Menit

Dibukukan pada buku keuangan

perkara

5.

Mencatat permohonan kasasi dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi

Berkas perkara,

buku register permohonan

kasasi

15 Menit

Dicatatnya permohonan

kasasi pada buku register

permohonan kasasi

6. Menandatangani akta permohonan kasasi

Formulir akta permohonan

kasasi

30 Menit

Akta permohonan kasasi

7.

Menyiapkan surat perintah pemberitahuan pernyataan kasasi

Formulir penunjukan juruista/ JSP

30 Menit

Penunjukkan Jurusita/JSP

8. Melaksanakan pemberitahuan kepada terlawan

Pemberitahuan kasasi

1 Hari

Relaas ke permohonan

kasasi

9.

Menerima memori kasasi, memeberikan akta, mencatat dalam register

Buku register permohonan

kasasi

60 Menit

akta penerimaan memori kasasi,

register

10

Menerima kontra memori kasasi, akta penerimaan kontra memori kasasi, register


kasasi

60 Menit

Akta kontra memori kasasi,

register

11

Menyampaikan salinan memori dan kontra memori kasasi ke pihak

Salinan memori dan kontra

memori kasasi

1 Hari

Tersampai kannya salinan

memori dan kontra memori

kasasi

12

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

Pemberitahuan Inzage

1 Hari

Tersampai kannya

pemberitahuan inzage

13

Mengirimkan berkas perkara banding berupa bendel A dan B ke MA

Berkas permohonan

kasasi

5 Menit

Terkirimkannya permohonan kasasi ke MA

28



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

29



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI


Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung . Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.









1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Banding 4. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Kasasi



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian peninjauan kembali perkara perdata akan terhambat Buku Register Permohonan Peninjauan Kembali

No

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Petu

gas Loket

Meja I Meja III

JS/ JSP

Panmud Perdata

Panitera Hakim

KPN/WKPN

Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima pendaftaran permohonan

Kelengkapan berkas

permohonan

30 Menit

Berkas perkara

PK

2

Mengecek tenggang waktu permohonan kelengkapan PK

Buku register induk perkara

10 Menit

Tenggang waktu

permohonan PK

30

No

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Petu

gas Loket

Meja I Meja III

JS/ JSP

Panmud Perdata

Panitera Hakim

KPN/WKPN


3 Menghitung besarnya panjar biaya perkara

SK penetapan panjar

30 Menit

Panjar biaya

perkara



5 Menit

Pembukuan biaya panjar

5 Meregister induk perkara PK

Berkas perkara, Register

15 Menit

Register PK

6 Menandatangani akta PK

Formulir akta

PK 30

Menit Akta PK

7 Menunjuk Jurusita/JSP

Formulir penunjukan

30 Menit penunjukan

8

Melaksanakan pemberitahuan kepada termohon PK

Pemberitahuan

PK 1 Hari

Diketahui nya

permohonan PK

9 Menerima jawaban dari termohon PK


PK

60 Menit

Jawaban dari

termohon PK

10 Pemberitahuan jawaban kepada pemohon PK

Jawaban

termohon PK 1 Hari

Jawaban dari

termohon PK

11

Menyerahkan berkas kepada pansek untuk diserahkan kepada KPN dalam hal novum

Berkas permohonan

PK

60 Menit

Siapkan berkas

permohonan PK

12 Menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan

Formulir

penunjukan majelis hakim

30 Menit

Penunjuk kan

Majelis Hakim

13 Menunjuk panitera pengganti

Formulir penunjukan

PP

30 Menit

Penunjuk kan PP

14 Mempelajari dan menetapkan hari sidang

Berkas, formulir

30 Menit

Jadwal sidang

15 Memanggil pemohon termohon

Relaas panggilan 1 hari

Diketahui nya jadwal sidang PK

16 Melaksanakan sidang

Toga, PP 1 hari

Hasil pemeriksa

an

17 Meminutasi

Berkas PK 1 Hari Diminutasi permohon

an PK

18 Mengirim berkas ke MA

Berkas 5 Menit

Terkirim nya

permohonan

19 Pemberitahuan putusan

Putusan PK 1 hari

Tersampainya

putusan PK pada pemohon

dan termohon

PK

31



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

35



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO





4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana



7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;



1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Banding 4. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Kasasi 5. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan perkara prodeo akan terhambat Buku Register Induk Perkara Perdata

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Meja I KPN/

WKPN Panitera Hukum Perdata Keuangan

Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output

1 Pemohon mengajukan permohonan

Alat tulis, register

1 Jam

Berkas permohonan

eksekusi

2 Mengisi disposisi PC, Kertas, alat

tulis dan referensi terkait

30 Menit

Disposisi permohonan

prodeo

3

Mengisi disposisi

Kertas, alat tulis,

dan referensi terkait

30 Menit

Disposisi permohonan

prodeo

36

No


Ket Meja I KPN/WKPN Panitera Hukum Perdata Keua

ngan Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output

4 Menerima disposisi

Kertas, alat tulis,

referensi 15

Menit Disposisi

permohonan

5 Menerima berkas gugatan / permohonan

Alat tulis dan referensi terkait

30 Menit

Skum biaya nihil

6 Mengeluarkan biaya perkara dari DIPA

PC, kertas, alat tulis dan

referensi terkait 30

Menit

Skum untuk

dibayar di Bank

7

Menginput ke SIPP, mencatat dalam register dan register buku induk perkara gugatan / permohonan

PC, kertas, alat tulis dan

referensi terkait, buku register

1 Jam

Register perkara

gugatan / permohonan

37



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

38



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP DELEGASI PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERI LAIN)







6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan Dan Pemberitahuan .





1. Sop Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. Sop Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. Sop Proses Penyelesaian Perkara Kasasi



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Delegasi Panggilan/Pemberitahuan (Dari Pengadilan Negeri Lain) Akan Terhambat

1. Buku induk keuangan perkara perdata. 2. Buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Sub

Bag Umum

KPN Panitera Perdata JS/JSP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima delegasi perintah panggilan

Surat masuk 30

Menit Surat masuk

2. Mendisposisi surat delegasi

Disposisi surat 30

Menit Disposisi surat

3.

Mendisposisi surat delegasi

Disposisi surat 10 Menit Disposisi surat

39

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Sub

Bag Umum

KPN Panitera Perdata JS/JSP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4. Menerima surat delegasi yang telah didisposisi

Disposisi surat 30

Menit Disposisi surat

5. Menunjuk JS/JSP Meneruskan

surat delegasi 10

Menit Surat

penunjukan JS/JSP

6.

Menerima surat perintah panggilan delegasi

Perintah panggil

15 Menit

Relaas panggilan delegasi

7.

Mengetik dan melaksanakan Relaas delegasi kepada para pihak

Relaas panggilan,

salinan gugatan

1 hari Relaas

panggilan diterima pihak

8.

Membuat pengantar pengiriman relaas. Mengirimkan relaas ke pengadilan yang bersangkutan E-mail / Fax

Relaas panggilan

60 menit

Relaas dikirim melalui POS

40



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP DELEGASI PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERI LAIN)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

41



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PERDATA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG


Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang

Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.







1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Eksekusi Pembayaran Uang Akan Terhambat

1. Buku induk keuangan perkara perdata. 2. Buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Perdata Staf Panitera KPN /

WKPN KPKNL JS/ JSP

Per syaratan/

Per lengkapan

Waktu Output

1

Menerima dan meneliti surat permohonan eksekusi dan menaksir biaya panjar

Surat permohonan

eksekusi, ATK,

Daftar Biaya Panjar

1 Hari

Tersedianya Surat permohonan

eksekusi yang sudah diteliti

2

Mempersiapkan penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM

SKUM, Draf Penetapan Eksekusi

1 Hari

Tersedianya penetapan

eksekusi KPN

42

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Perdata Staf Panitera KPN /

WKPN KPKNL JS/ JSP

Per syaratan/

Per lengkapan

Waktu Output

3

Mencatat Permohonan eksekusi ke dalam buku register

ATK ,Buku Register,

Surat permohonan

eksekusi

90 Menit

Tersedianya Surat permohonan

eksekusi yang sudah diteliti

dan tercatat di buku register

4

Menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Berkas

Permohonan Eksekusi

1 Hari

Sampainya Berkas Permohonan

Eksekusi di KPN

5 Mempersiapkan penetapan Aanmaning

ATK Printer, Komputer/

Laptop,Berkas

Permohonan Eksekusi

1 Hari

Tersedianya Penetapan Aanmaning

6 Panggilan Aanmaning I

Penetapan Aanmaning

3 Hari

Terlaksananya Panggilan

Aanmaning I

7 Panggilan Aanmaning II

Penetapan Aanmaning

3 Hari

Terlaksananya Panggilan

Aanmaning II

8 Pelaksanaan Aanmaning

Penetapan Aanmaning

2 kali pertemu

an

Terselenggaranya Aanmaning

9

Mempersiapkan penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN

Penetapan Eksekusi,

ATK

1 Hari

Tersedianya penetapan Sita

Eksekusi yang telah ditanda tangani

KPN

10 Menunjuk Jurusita untuk melakukan penyitaan

Surat Penunjukkan

Jurusita, ATK

1 Hari

Terlaksananya penunjukkan

Jurusita untuk me lakukan panggilan

11

Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas permohonan eksekusi

Surat Tugas Eksekusi, Penetapan

Sita Eksekusi

3 Hari

Terlaksananya Sita Eksekusi

12

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada panitera setelah melaksanakan sita eksekusi

Berkas Sita Eksekusi,

ATK

1 Hari

Tersedianya berkas sita eksekusi ke

kepaniteraan perdata

13

Penyerahan berkas permohonan eksekusi lelang kepada KPKNL

Berkas permonan Eksekusi KPKNL

7 Hari

Tersedianya Penetapan Sita

Eksekusi KPKNL

14 Proses Lelang

Pengumum an Lelang,

Daftar Hadir, peserta lelang

30 Hari

Terlaksananya proses lelang

15

Menerima Laporan dari KPKNL atas pelelangan yang dilaksanakan

Berita acara dan Risalah

lelang KPKNL

7 Hari

Sampainya laporan informasi lelang dari

KPKNL

16

Menyerahkan hasil lelang kepada Pemohon sebagai pelaksanaan putusan dan membuat berita acara

Hasil lelang, ATK, Draf

Berita Acara

7 Hari

Terlaksananya proses lelang dan sampainya hasil lelang kepada

Pemohon

43



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PERDATA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

44



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PERDATA KONSINYASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata 2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang

Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.


5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.






1. SOP Kepaniteraan Perdata



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsinyasi tidak akan berjalan dengan lancar.

1. Buku induk keuangan perkara perdata. 2. Buku Register Induk Konsinyasi


Ket Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP Panmud

Perdata Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima/Memeriksa pendaftaran permohonan konsinyasi dan menentukan panjar

Kelengkapan Berkas

20 Menit

Berkas Permohona

n

2

Memberikan slip dan melakukan pembayaran di Bank setelah itu memberikan SKUM

Slip, ATK 10 Menit SKUM

45


Ket Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP Panmud

Perdata Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

3 Meregister berkas konsinyasi

Register 60 Menit

Perkara tercatat di register

4 Mempersiapkan penetapan

ATK 10 Menit

Konsep penetapan

5

Menandatangani penetapan untuk melakukan penawaran

Konsep

Penetapan, ATK

5 Menit Penetapan

6 Menunjuk jurusita untuk melakukan penawaran

Penetapan 10 Menit

Jurusita ditunjuk

7 Melapor untuk mendapat surat tugas

Surat Tugas 15 Menit Panggilan

8 Membuat surat tugas untuk jurusita

ATK 10 Menit

Surat Tugas Jurusita

9 Jurusita membuat penawaran

ATK 180 Menit Penawaran

10 Melaporkan hasil

ATK 15 Menit Laporan

11 Membuat berita acara penerimaan uang

Laporan 20 Menit Berita Acara

12 Membuat penetapan konsinyasi

Berita Acara 20 Menit

Penetapan Konsinyasi

13 Menerima hasil penetapan konsinyasi

Penetapan konsnyasi

15 Menit

Penetapan konsinyasi diterima

14 Memberikan slip penyetoran uang konsinyasi ke bank

ATK 15 Menit

Slip diserahkan

15 Meregister dan melakukan pengarsipan

Buku register 30 Menit

Data terregister

dan diarsipkan

Ya

Tidak

46



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PERDATA KONSINYASI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

47




Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP KONSINYASI TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Gani Rugi Pembangunan Kepentingan Umum

3. Perpres RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

4. Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

7. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SLTA.


1. SOP Kepaniteraan Perdata 1. Buku Register Induk Konsinyasi 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsinyasi tidak akan berjalan lancar 1. Buku Register Induk Konsinyasi


Ket. Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP

Panmud Perdata/

PP Panitera KPN Persyaratan

/Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima/memeriksa pendaftaran permohonan konsinyasi dan menentukan panjar

- Kelengkapan berkas

20 menit

Berkas permohonan

2. Memberikan slip dan melakukan pembayaran ke Bank stelah itu memberikan SKUM

- Slip - ATK

10 menit SKUM

48


Ket. Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP

Panmud Perdata/

PP Panitera KPN Persyaratan

/Perlengkapan Waktu Output

3. Meregister berkas konsinyasi

- Register 60 menit

Perkara tercatat di register

4. Menandatangani penetepan untuk melakukan penawaran

- Konsep penetapan

- ATK

5 menit Penetapan

5. Menunjuk jurusita untuk melakukan penawaran

- penetapan 10 menit

Jurusita ditunjuk

6. Melaporkan untuk mendapat surat tugas

- 15

menit

7. Membuat surat tugas untuk jurusita

- ATK 10

menit

Surat tugas jurusita

8. Jurusita membuat penawaran

- ATK 180

menit

Hasil penawaran

9. Melaporkan hasil

Y

- Berita acara - Hasil

penawaran

15 menit

Laporan hasil penawaran diterima KPN

10. Membuat berita acara penerimaan uang

T - Laporan 20

menit Berita acara

11. Melakukan penetapan hakim

- ATK 10

menit Penetapan Hakim

12. Melakukan penunjukan PP

- ATK 10 menit

Penunjukan PP

13. Melakukan penunjukan jurusita

- ATK 10

menit Penunjukan Jurusita

14. Jurusita melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon

- ATK 180 menit

Panggilan sidang

15. Proses persidangan

- Berkas

perkara 480

menit Berita acara

16. Membuat penetapan konsinyasi

- Beriota acara

20 menit

Penetapan konsinyasi

17. Menerima hasil penetapan konsinyasi

- Penetapan konsinyasi

15 menit

Penetapan konsinyasi diterima

18. Memberikan slip penyetoran uamh konsinyasi ke bank

- Slip

penyetoran konsinyasi

15 menit

Slip penyetoran diserahkan

19. Meregister dan melakukan pengarsipan

- Buku

register 30

menit

Data teregister dan siarsipkan

49




Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP KONSINYASI TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Ketua Penjaminan

Mutu 05 Mei 2017

50




Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN

KEBERATAN GANTI RUGI Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

Tanah Gani Rugi Pembangunan Kepentingan Umum 3. Perpres RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

4. Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

7. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SLTA.


1. SOP Kepaniteraan Perdata 1. Buku Register Induk Konsinyasi 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsinyasi tidak akan berjalan lancar 1. Buku Register Induk Konsinyasi

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Petugas Loket

Petugas Meja I Kasir Petugas

Meja II Wakil Panite

ra Panite

ra KPN Hakim Panite

ra Pengg

anti

JS/JSP

Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima gugatan keberatan ganti rugi dari pemohon

Formuli keberatan ganti

rugi dan alat bukti

5 Menit

Formulir keberatan ganti

rugi dan alat bukti

diterima kepanite

raan perdata

2. Meneliti kelengkapan berkas gugatan keberatan ganti rugi


rugi dan daftar

periksa

10 Menit


rugi dan alat bukti telah

lengkap

Ya

Tidak

51

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Petugas Loket



ra Panite

ra KPN Hakim Panite

ra Pengg

anti

JS/JSP

Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu Output

3. Menaksir Jumlah panjar biaya perkara gugatan ganti rugi


rugi

5 Menit

Catatan jumlah

perkiraan panjar

biaya perkara keberatan ganti

rugi

4. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara keberatan ganti rugi yang harus dibayar pada bank

Lembaran

perkiraan panjar biaya

perkara keberatan ganti rugi slip setoran

bank

5 Menit

Slip bukti

setoran bank

diterima pemoho

n

5. Membuat sura kuasa untuk membayar (SKUM)

Lembar SKUM

3 Menit

Lembar Asli

SKUM diterima pemoho

n

6. Menerima bukti setoran bank dari pemohon dan melampirkannya kedalam berkas

Bukti setoran

bank

3 Menit

Bukti setoran

bank diterima petugas meja I dan

dilampirkan

dalam berkas perkara

7. Menyerahkan kembali berkas perkara ke petugas meja I

Berkas perkara

3 Menit

Berkas perkara diterima petugas meja I

8. Menyerahkan lembar SKUM asli kepada pemohon, lembar kedua kedalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip kasir

SKUM 5 Menit

Lembar asli

SKUm diterima pemoho

n

9. Mencatat panjar biaya perkara kedalam buku jurnal biaya perkara keberatan ganti rugi dan memasukannya kedalam aplikasi SIPP

Buku jurnal biaya

perkara keberatan ganti

rugi dan aplikasi SIPP

5 Menit

Panjar biaya

keberatan ganti

rugi tercatat kedalam

buku jurnal dan aplikasi SIPP

10. Menyerahkan berkas perkara keberatan ganti rugi ke petugas meja II

Berkas perkara

5 Menit

Berkas perkara diterima petugas meja II

dan sudah ada

nomor perkara

52

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Petugas Loket



ra Panite

ra KPN Hakim Panite

ra Pengg

anti

JS/JSP

Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu Output

11. Membuat tanda terima keberatan ganti rugi

12. Mencatat perkara keberatan ganti rugi dalam buku register perkara keberatan ganti rugi dan memasukannya ke SIPP

Berkas perkara

dan buku register perkara keberatan ganti

rugi

20 Menit

Perkara tercatat

ke dalam buku

register perkara keberatan ganti

rugi dan tercatat ke SIPP

13. Menyiapkan kelengkapan berkas yaitu blangko penetapan penunjukan hakim, PP, Hari Sidang, dan JS/JSP

Berkas perkara, blangko penunjukan hakim tunggal,

PP, JS/JSP,

Hari Sidang

10 Menit

Berkas perkara

siap diajukan kepada ketua

pengadilan

14. Mencatat perkara tersebut dalam buku ekspedisi perkara

Buku ekspedisi perkara

3 Menit

Perkara tercatat dalam buku

ekspedisi perkara

15. Menerima berkas perkara dari hakim

Berkas perkara

5 menit

Berkas perkara diterima

PP

16. Memberitahukan hari sidang ke petugas meja II dan penunjukkan JS/JSP

Turunan surat

keberatan, ganti

rugi, daftar urutan

penunjukkan

JS/JSP

5 Menit

Turunan surat

gugatan diterima petugas meja I dan

JS/JSP

17. Menunjuk JS/JSP dan menyerahkan turunan surat keberatan ganti rugi sesuai jumlah pihak yang di panggil

Turunan surat

keberatan gani rugi,

daftar urut

penunjukkan

JS/JSP

15 Menit

JS/JSP ditetapk

an

18. Melaksanakan pemanggilan dan menyerahkan turunan surat termohon

Surat tugas,

turunan surat

gugatan, relaas

panggilan

2 Hari

Relaas panggila

n diterima termoho

n

19. Menyerahkan relaas panggilan ke petugas meja II

Relaas panggila

n

5 Menit

Relaas panggila

n diterima petugas meja II

53

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Petugas Loket



ra Panite

ra KPN Hakim Panite

ra Pengg

anti

JS/JSP

Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu Output

20. Menyerahkan Relaas Pangilan kepada PP

Relaas

panggilan

5 menit

Relaas panggila

n diterima

PP

21. Melaksanakan proses persidangan (terhitung mulaisidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)

Berkas perkara

Maks. 30 hari

Proses persidan

gan dilaksan

akan

22. Membuat Berita Acara Sidang dan memasukkanya ke dalam SIPP

Berkas perkara 1 hari

Berita acara

sidang, jadwal

dan agenda sidang

terekam dalam SIPP

23. Meneliti dan menandatangani Berita Acara Sidang

Berita acara sidang

30 meni

Berita acara sidang telah diteliti dan

ditandatangani

oleh hakim

dan PP

24. Menandatangani Berita Acara Sidang

Berita acara sidang

5 menit

Berita acara sidang telah diteliti dan

ditandatangani oleh PP

25. Meminta rincian biaya perkara ke kasir

Rincian biaya

perkara dan buku

jurnal

5 menit

Diketahuinya

seluruh biaya

perkara

26. Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir

Berkas perkara,

berita acara

sidang, nperangk

at komputer

dan ruang sidang

3 hari

Putusan telah

dibacakan

27. Memasukkan data putusan ke aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus

Putusan

dan materai

15 menit

Data

putusan terekam dalam

aplikasi SIPP dan

laporan diterima

oleh kasir

54

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Petugas

Loket Petugas Meja I Kasir Petugas


ra Panite

ra KPN Hakim Panite

ra Pengg

anti

JS/JSP

Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu Output

28 Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir di persidangan

Blanko pemberitahuan putusan

5 menit

Surat pemberit

ahuan putusan

29. Melaksanakan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir di persidangan

Surat pemberitahuan putusan

2 hari

Relaas pemberit

ahuan diterima

pihak yang tidak

hadir di persidan

gan

30. Menyerahkan relaas pemberitahuan ke Panitera Pengganti

Relaas pemberitahuan putusan

5 menit

Relaas pemberit

ahuan putusan diterima petugas meja II

31. Menyerahkan relaas pemberitahuan putusan ke Meja II dan dicatatkan di Buku Register Keberatan Ganti Rugi dan Aplikasi SIPP


5 menit

Relaas pemberit

ahuan putussa

n diterima panitera Pengga

nti

32. Melampirkan relaas pemberitahuan putusan ke dalam berkas perkara


5 menit

Relaas pemberit

ahuan putusan dimasukkan ke dalam berkas perkara

33. Minutasi perkara dan memasukkan tanggal minutas ke dalam Aplikasi SIPP

Berkas perkara 2 hari

Berkas perkara

telah diminuta

si dan tanggal minutasi terekam dalam

Aplikasi SIPP

34. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi

Berkas perkara yang telah diminutasi

10 menit

Berkas Perkara

telah diminuta

si diterima

oleh petugas meja II

55

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Petugas

Loket Petugas Meja I Kasir Petugas


ra Panite

ra KPN Hakim Panite

ra Pengg

anti

JS/JSP

Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu Output

35. Mencatat dalam Buku Register Perkara Keberatan Ganti Rugi

Berkas perkara dan Buku register Perkara Keberatan ganti Rugi

20 menit

Berkas Perkara

yang telah

diminutasi

tercatat dalam Buku

register Perkara Keberatan ganti

Rugi

36. Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum tetap tersebut kepada bagianm hukum untuk diarsipkan

Berkas Perkara 10 menit

Berkas Perkara diterima bagian Hukum untuk

diarsipkan

56




Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

57



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PID/05/2017



Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA

(DEWASA)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali

1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana biasa (dewasa)

1. Berkas Perkara Pidana Biasa 2. Register Induk Perkara 3. Komputer lengkap aplikasi SIPP

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Pidana

Staf Pidana PP Panitera Hakim KPN/

WKPN

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima dan meneliti berkas Perkara

Berkas Perkara

1 Jam

Berkas diterima

2

Memberi nomor perkara, mencatat dalam register induk dan input data SIPP

Berkas Perkara

dan Register

1 Jam

Berkas tercatat

3 Menetapkan Penunjukan Majelis Hakim/Hakim dan input SIPP

Berkas Perkara

30 Menit

Penetapan Penunjukan

Hakim

4

Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP serta input SIPP

Berkas perkara

dan Penetapan

20 Menit


PP dan Jurusita/JSP

58

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Pidana


WKPN

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

5 Mencatat penunjukan Hakim dan PP ke dalam Register

Berkas perkara

dan Penetapan

30 Menit

Tercatatnya dalam

register

6

Mempelajari berkas perkara, menetapkan hari sidang serta input SIPP

Berkas perkara

dan Penetapan

1 Jam

Penetapan Hari Sidang

7 Mengetik penetapan penahanan

Berkas perkara

dan Penetapan

30 Menit Penetapan

8 Menandatangani penetapan penahanan

Berkas perkara

dan Penetapan

30 Menit Penetapan

9 Mengirim penetapan hari sidang dan penahanan

Penetapan 1

Jam Penetapan

dikirim

10 Proses persidangan

Berkas

perkara

Berita Acara

dan Putusan

Minimal 10 hari

sebelum masa

panahan an habis, Putusan

diucapkan


Berkas perkara

1 Jam

Berkas perkara

12 Mencatat dalam register dan input SIPP

Berkas perkara

dan Register

30 Menit

Tercatatnya dalam

register

13 Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum

Berkas perkara 30

Menit

Diserahkan nya berkas

perkara

59



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA BIASA (DEWASA)

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Ketua Penjaminan

Mutu 05 Mei 2017

60



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA


1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

(Dewasa)



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana singkat

1. Berkas Perkara Pidana Singkat 2. Register Induk Perkara 3. Komputer lengkap aplikasi SIPP

No

Aktivitas


Pidana Staff PP Panitera Hakim KPN/ WKPN


1 Menerima dan meneliti berkas perkara

Berkas Perkara

15 Menit

Berkas diterima

2 Penunjukan Majelis Hakim

Berkas perkara

30 Menit


Majelis Hakim

3 Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP

Berkas perkara dan penetapan

20 Menit


PP

4

Menerima berkas dan membuat penetapan penahanan (jika Terdakwa ditahan) dan Hari Sidang

Berkas

Perkara, penetapan

1 Hari

Penetapan Penahanan

5 Menerima berkas perkara

Berkas perkara Lengkap

Penetapan

61

No

Aktivitas


Pidana Staff PP Panitera Hakim KPN/ WKPN


6

Mengirim penetapan Hari sidang dan penahanan kepada JPU

Penetapan 30 Hari

Ekpedisi / Kurir

7 Proses Persidangan dan input SIPP

Berkas perkara BA dan

putusan

8 Membuat petikan putusan dan putusan

Konsep petikan / putusan

Petikan / Putusan

9 Menandatangani petikan dan putusan

30

Menit Putusan

10

Menyampaikan petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa

Buku ekspedisi

2 Hari untuk

salinan

Petikan/ salinan putusan terkirim

11 Minutasi berkas Perkara

Buku ekspedisi

7 Hari

Berkas perkara lengkap

12 Mengisi Register dan SIPP

Berkas Register

30 Menit

Register dan SIPP terisi

62



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

63



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT LALU LINTAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan



1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.


SOP Penanganan Barang Bukti

1. Buku Register Perkara Tindak Pidana Ringan Formulir - formulir

2. Komputer lengkap aplikasi CTS 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana cepat lalu lintas

1. Register Induk Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 2. Komputer lengkap aplikasi CTS

No

Aktivitas


Pidana Staf

Pidana PP Panitera Hakim KPN/ WKPN

Persyaratan/ Perlengkap

an Waktu Output

1. Menerima berkas perkara

Berkas perkara,

30 Menit

Berkas diterima

2.

Meneliti dan memberi nomor berkas perkara, menyiapkan Form Penetapan Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

Berkas perkara 1 hari kerja Berkas

diterima

3. Penunjukan Hakim

Formulir 15

Menit

Penetapan Penunjukan Hakim

4. Penunjukan panitera Pengganti (PP)

Formulir 15 Menit

Penetapan Penunjuka

n PP

64

No

Aktivitas


Pidana Staf

Pidana PP Panitera Hakim KPN/ WKPN

Persyaratan/ Perlengkap

an Waktu Output

5. Pengecekan kelengkapan berkas

Berkas 30

Menit Berkas lengkap

6. Penyerahan berkas kepada hakim

Berkas 20

Menit

Berkas lengkap diterima

7. Proses persidangan dan putusan

Berkas lengkap

1 Jam

Berkas lengkap diterima

8.

Minutasi, Pengisian Register dan SIPP

Berkas lengkap

1 Hari kerja

Berkas lengkap

Menyerah kan BB yg

telah diputus verstek

kpd Petugas Kejaksa an pada hari itu

juga

65



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT LALU LINTAS

STATUS REVISI

NO.

REVISI NO.

HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI DISETUJUI

OLEH TANGGAL


Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

66



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 25 AYAT (2) KUHAP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas








SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 25 Ayat (2) Kuhap 1. Register Induk Perkara Pidana Biasa

2. Komputer lengkap aplikasi CTS

NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Buku

Ket Petugas Meja I

Panmud Pidana Panitera KPN/

WKPN

Persyarat an /

Perlengkap an

Waktu Output

1

Menerima permohonan perpanjangan dari penuntut umum dari bagian umum

Alat Tulis

Kantor (ATK)

10 Menit

Terdatanya status

penahanan yang hampir

berakhir

2

Memeriksa syarat formil dan kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan

Tidak

Ya

Berkas Permohonan, Alat

Tulis Kantor

15 Menit

Terdatanya kelengkapan

formil permohonan perpanjangan penahanan

67

NO Aktivitas


Ket Petugas Meja I


WKPN

Persyarat an /

Perlengkap an

Waktu Output

3

Mengetik penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 25 ayat (2) KUHP

Tidak

Tidak

Konsep penetap

an, Komputer /

Laptop Printer

30 Menit

Tersedianya konsep

penetapan perpanjangan penahanan

4 Meneliti penetapan perpanjangan penahanan

Ya

Ya

Draf Penetapan,Alat

tulis kantor (ATK)

30 Menit

Diparafnya draf

penetapan perpanjang

an penahanan

5 Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan

Draf penetap

an Perpanja

ngan Penahan

an

10 Menit

Ditandatangani nya penetapan perpanjangan penahanan

6

Mengirim penetapan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum

Surat

penetap an, Buku ekspedisi

15 Menit

7 Mengarsipkan surat penetapan perpanjangan penahanan

Box file, Surat penetap

an permohon

an

15 Menit

Tersimpannya penetapan

perpanjangan penahanan

68



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 25 AYAT (2) KUHAP

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

69



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP

Dasar Hukum :


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas






1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA .





Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 29 Kuhap 1. Register Induk Perkara Pidana Biasa


No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku

Ket Petugas Meja I


WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima permohonan perpanjangan dari penyidik dari bagian umum

Alat tulis kantor (ATK)

10 Menit

Terdatanya status

penahanan yang hampir

berakhir

2

Memeriksa syarat formil dan kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan

Berkas permohonan,

Alat Tulis Kantor

15 Menit


formil permohonan perpanjangan penahanan

70


Ket Petugas Meja I



3

Mengetik penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 29 KUHP

Tidak

Tidak

Konsep penetapan, Komputer /

Laptop, Printer

30 Menit

Tersedianya konsep

penetapan perpanjangan penahanan

4 Meneliti penetapan perpanjangan penahanan

Ya

Ya Draf penetapan,

Alat tulis kantor (ATK)

30 Menit

Diparafnya draf

penetapan perpanjang

an penahanan

5 Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan

Draf penetapan perpanjangan penahanan

10 Menit

Ditandatanga

ninya penetapan

6

Mengirim penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik

Surat

penetapan, Buku ekspedisi

15 Menit

Dikirimnya surat penetapan


7 Mengarsipkan surat penetapan perpanjangan penahanan

Box file, Surat penetapan

permohonan

15 Menit

Tersimpannya penetapan


71



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

72



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM

BANDING


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan






1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian upaya hukum banding


No


Ket Staf Pidana

Panmud Pidana

JS/ JSP Panitera KPN/

WKPN Persyaratan/


1 Menerima permohonan Banding

Permohonan Banding

15 Menit

Permohon an Banding

2

Membuat Akta permintaan banding dari JPU/TDW/PHT, mengisi Buku Register Banding, input data SIPP

Petikan Putusan/ Register Banding, Laptop, Jaringan Internet

30 Menit Akta

Perminta an Banding

3 Membuat Laporan Banding

Akta banding, Surat

Dakwaan, Tap Han, Petikan

Putusan

30 Menit

Laporan Banding

4 Mengirimkan laporan Banding

Laporan Banding

30 Menit

Laporan terkirim

5

Menyampaikan Akta Pemberitahuan Banding kpd pihak

Akta

Pemberitahuan banding

2 Hari Relaas

73

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Staf

Pidana Panmud Pidana

JS/ JSP Panitera KPN/

WKPN Persyaratan/


6 Menerima Memori Banding dan Kontra Memori Banding

Tanda terima 15 Menit Tanda

terima

7

Pemberitahuan Akta dan Penyerahan Memori dan Kontra Memori Banding kepada pihak

Akta Pemberitahua

n dan Penyerahan Memori dan

Kontra Memori Banding

2 Hari Relaas

8 Membuat Inzage dan penjilidan

Berkas perkara 30 Menit Berkas

terjilid

9

Membuat Pengantar pengiriman Berkas Banding, Input SIPP dan register

Berkas perkara 1 Jam

Pengantar Pengiriman

Berkas Banding

10 Menandatangani pengantar

Surat pengantar

30 Menit

Pengantar ditandatang

ani

11 Menyiapkan pengiriman berkas

Berkas perkara banding lengkap

30 Menit

Berkas banding terkirim

74



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING

STATUS REVISI

NO.

REVISI NO.



OLEH TANGGAL


Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

75



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI









1. Sop Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian upaya hukum kasasi


No


Ket Staf Pidana

Panmud Pidana JS/ JSP Panitera KPN/

WKPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1. Penerimaan permohonan kasasi

Petikan putusan/ register

kasasi, laptop, jaringan internet

1 Jam

Akta permin taan

kasasi

2.

Pembuatan akta permintaan kasasi, mengisi buku register kasasi, input data SIPP

3. Membuat laporan kasasi

Akta kasasi, surat

dakwaan, tap han, petikan

putusan pemberitahuan

pts PT

2 Jam

Laporan kasasi

4. Mengirimkan laporan kasasi

Laporan kasasi

1 Hari Terkirim

5. Menyerahkan akta pemberitahuan kasasi kepada pihak

Akta pemberitahuan

kasasi 3

Hari Relaas

76

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Staf

Pidana Panmud Pidana JS/ JSP Panitera KPN/


6.

Menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi serta membuat tanda terima

Tanda terima penyerahan

memori kasasi / kontra

memori kasasi

15 Menit

Tanda terima memori

dan kontra memori kasasi

7. Menyerahkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi kpd pihak

Akta pemberitahuan

dan penyerahan

memori/kontra memori kasasi

2 Hari Relaas

8.

Membuat pengantar pengiriman berkas kasasi, input data SIPP dan register

Berkas kasasi 1 Jam

Pengan tar

ditandatangani

9. Menandatangani pengantar pengiriman berkas

Surat pengantar,

berkas kasasi

30 Menit

Berkas kasasi

lengkap

10 Menyiapkan berkas kasasi untuk dikirim

Berkas kasasi lengkap

30 Menit

Berkas kasasi terkirim

77



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI

STATUS REVISI

NO.

REVISI NO.



OLEH TANGGAL


Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

78



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.


5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali (PK) Praperadilan


7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana




1. Sop Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian upaya hukum peninjauan kembali

1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS


Ket Panmud Pidana

Staf Pidana

JS/ JSP PP Panitera Hakim KPN/

WKPN Persyaratan/


1.

Menerima permohonan dan alasan PK dari JPU / terpidana / ahli waris

Permohonan 1 Jam

Nomor Perkara

2.

Membuat akta PK, mengisi buku register dan input data SIPP

Buku register, laptop,

Jaringan internet

1 Jam

Teregister

3. Menanda tangani Akta PK

Permohonan 1

Jam Akta

79


Ket Panmud Pidana

Staf Pidana

JS/ JSP PP Panite

ra Ha kim

KPN/ WKPN

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Out put

4. Menetapkan Penunjukan Hakim

Berkas 30

Menit Peneta

pan

5.

Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

Berkas 20 Menit

Pengisian

Regis ter dan SIPP

6.

Mencatat penetapan penunjukkan Hakim dan PP serta mengisi dalam register dan SIPP

Berkas 30 Menit

Pengisian

register dan

SIPP

7. Meneliti kelengkapan berkas

Berkas 30 Menit Berkas

8. Menetapkan Hari sidang

Berkas 1 Jam

Penetapan Hari

Sidang

9.

Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak

Berkas 2 Hari Relaas

10 Proses persidangan

Berkas 30

Hari Konsep

11

Menyusun kelengkapan bundel A dan bundel B

Berkas 7 Hari Berkas

12 Mengetik surat pengantar pengiriman berkas

Berkas 30

Menit Berkas

13

Menandatangani pengantar pengiriman berkas PK

Berkas 1 Jam

Surat pengan

tar

14 Mengisi Register dan menginput dalam SIPP

Berkas 1

Hari

Bukti Pengiri

man

15

Mengirim berkas perkara Peninjauan Kembali ke Bagian Umum

Berkas 15 Menit

Ekspe disi

80



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

STATUS REVISI

NO.

REVISI NO.



OLEH TANGGAL


Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

81



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Grasi 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun







1. Sop Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian grasi


No

Aktivitas


Pidana Staf

Pidana Panitera KPN/ WKPN


1. Menerimaan permohonan grasi dari terpidana

Permohonan 1

Jam

Nomor perkara

2.

Membuat akta permohonan grasi, input data register dan SIPP

Buku register, laptop, jaringan

internet

1 Jam Teregister

3. Menandatangani akta permohonan grasi

Permohonan 1

Jam Akta

4.

Menelaah berkas untuk diberi pendapat apakah memenuhi syarat atau tidak

Berkas 7 Hari

Pendapat / Rekomenda

si

82

No


Ket Panmud Pidana

Staf Pidana Panitera KPN/

WKPN Persyaratan/


5.

Menyusun berkas grasi, membuat pengantar pengiriman berkas grasi

Berkas 1 Hari

Bundel berkas Grasi

6.

Menandatangani pengantar pengiriman berkas grasi, input data register dan SIPP

Berkas 1 Hari Pengantar

7. Mengirim berkas Grasi, input data SIPP dan Register

Berkas 1

Hari Bukti

pengiriman

83



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

84



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN

Dasar Hukum :












Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penanganan permohonan izin/ persetujuan penyitaan



Ket Panmud Pidana



1

Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan

- Permohonan izin

penyitaan - Buku agenda

penerimaan

10 Menit

Diterimanya permohonan

izin/persetujuan penyitaan

2

Mencatat permohonan izin/persetujuan penyitaan dalam buku surat masuk

- Permohonan Izin penyitaan

- Buku genda penerimaan

15 Menit

Terdatanya permohonan


dalam buku surat masuk

3

Meneliti dan melaporkan izin/persetujuan penyitaan

Permohonan izin penyitaan

20 Menit

Tersedianya konsep analisis permohonan


85


Ket Panmud Pidana



4 Meneliti permohonan izin/persetujuan penyitaan

Tidak

Ya


1 Jam

Tersedianya pertimbangan izin penyitaan

5 Mengetik penetapan izin/persetujuan penyitaan


1 Jam

Penetapan izin/persetuju an penyitaan

6

Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penyitaan

Ya

Tidak Tidak Tidak Penetapan izin/persetuju an penyitaan

30 Menit

Diparafnya penetapan


7

Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penyitaan

Penetapan


30 Menit

Diparafnya Penetapan

izin/persetuju an penyitaan

8

Meneliti dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penyitaan

Ya Ya

Penetapan izin/persetujuan penyitaan

10 Menit

Ditandatanganinya Penetapan


9

Mencatat ke dalam buku register izin persetujuan penyitaan

- Penetapan izin/

persetujuan penyitaan

- Permohonan izin penyitaan

1 Jam

Tercatatnya Penetapan

izin/persetuju an penyitaan

10 Mengirimkan penetapan izin/persetujuan

- Penetapan izin/


15 Menit

Terkirimnya Penetapan izin/


11

Mengarsipkan berkas permohonan penetapan izin/persetujuan penyitaan

- Penetapan izin/


- Permohonan izin penyitaan

- Box file

15 Menit

Tersusun dan tersimpannya

arsip permohonan izin

penyitaan dengan baik

86



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

87



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

Dasar Hukum :












Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penanganan permohonan izin/ persetujuan penggeledahan 1. Register Induk Perkara



Ket Panmud Pidana



1 Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan

Permohonan dan

Buku agenda penerimaan

10 Menit


izin/persetujuan penggeledahan

2

Mencatat permohonan izin/persetujuan penggeledahan

Permohonan dan

Buku agenda penerimaan

15 Menit

Terdatanya permohonan


3

Meneliti dan melaporkan izin/persetujuan penggeledahan

Permohonan Izin

penggeledah an

20 Menit

Permohonan Izin

penggeledahan

88


Ket Panmud Pidana



4 Meneliti permohonan izin/persetujuan penggeledahan

Tidak

Permohonan izin

penggeledah an

1 Jam

Permohonan Izin

penggeledahan

5 Mengetik penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Ya Penetapan izin

penggeledah an

1 Jam

Penetapan izin penggeledahan

6

Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Tidak Penetapan izin

penggeledah an

30 Menit

Piparafnya penetapan izin penggeledahan

7

Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Ya

Ya

Penetapan izin

penggeledah an

30 Menit

Diparafnya penetapan


8

Meneliti dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Ya

Penetapan izin

penggeledah an

30 Menit

Ditanda tanganinya penetapan


9

Mencatat ke dalam buku register izin/ persetujuan penggeledahan

Penetapan izin

penggeledah an

30 Menit


10 Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Penetapan izin

penggeledah an

15 Menit


11

Mengarsipkan berkas permohonan penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Penetapan izin

penggeledah an, Surat

Permohona, Box file

15 Menit

Arsip izin/persetujuan penggeledahan

89



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

89



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Dasar Hukum :


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA







1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Penetapan Diversi



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana anak


No


Ket Panmud Pidana


WKPN Hakim PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima berkas perkara

Berkas perkara

15 Menit

Berkas diterima

2

Memberi nomor perkara, pencatatan dalam register induk dan input data SIPP

Berkas perkara

1 Jam/ perkara

Berkas diterima

90

No


Ket Panmud Pidana


WKPN Hakim PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

3

Menetapkan Penunjukan Majelis/Hakim Anak dan input ke SIPP

Berkas perkara

30 Menit/

perkara

Penetapan Penunjukan Hakim

4

Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita/JSP serta menginput SIPP

Berkas perkara dan tap tunjuk

Hakim

20 Menit/

perkara

Penetapan Penunjukan PP dan Jurusita/J

SP

5

Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku Register Induk

Berkas

perkara, tap tunjuk Hakim dan tap tunjuk

PP

30 Menit/ Jumlah berkas perkara

diteri ma

Register terisi

6

Menerima berkas perkara untuk dipelajari dan menetapkan Hari sidang dan untuk dibuat penetapan penahanan (dalam hal anak ditahan) serta input SIPP

Berkas Perkara

2 Jam / perkara

7

Mengirim penetapan penahanan dan penetapan Hari sidang

Penetapan Hari Sidang

dan Penetapan Penahanan

1 Hari Penetapan terkirim

12 Proses Persidangan

Berkas perkara

Berita Acara dan

Putusan

13

Menyampai kan petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa

Petikan / Salinan Putusan

1 Hari untuk

petikan 15 Hari untuk

salinan

Petikan/ salinan putusan terkirim

14

Minutasi berkas Perkara, mengisi Register dan SIPP

Buku ekspedisi

20 Menit/ berkas perkara

Berkas perkara lengkap

91



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

92



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENETAPAN DIVERSI

Dasar Hukum :


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA







1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuh penetapan diversi



Ket Staf Pidana Panmud Pidana Panitera KPN/

WKPN Persyaratan/


1 Menerima berkas permohonan Diversi dari Penyidik atau Penuntut Umum

Surat

Permohonan, SPDP,

Resume atau Laporan

Penyidikan dan BA Sita, BA Diversi,

Laporan dari BAPAS

1

Jam

Diterimanya

berkas

93

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf Pidana Panmud

Pidana Panitera KPN/ WKPN


2

Dicatat dalam Buku Register Surat masuk bagian umum

Tidak

Berkas perkara

1 Jam

Dicatatnya permohonan

3.

KPN membuat disposisi yaitu Mengabulkan atau Menolak atau mengembalikan

Ya

Berkas perkara

1 Jam

Disposisi

4.

Mempersiapkan Penetapan Diversi dalam bentuk konsep Penetapan

Berkas perkara

1 Jam

Konsep penetapan

5.

Membuat Penetapan Diversi sampai ditanda tanganinya Penetapan Diversi

Konsep penetapan

1

Jam

Penetapan

6.

Mengisi / mencatat dalam Register Diversi

Penetapan 1

Jam

Dicatatnya penetapan dlm register

7.

Mengirim Penetapan Diversi dan dicatat dalam agenda surat keluar bagian umum

Berkas perkara

30

Menit

Surat

pengantar

8.

Mengarsipkan dan menyimpan berkas permohonan Diversi

Penetapan Diversi

1 Jam

Arsip

perkara

94



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENETAPAN DIVERSI

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

95



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAPERADILAN

Dasar Hukum :









1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penanganan proses penyelesaian perkara pidana praperadilan


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Pidana

Staf Pidana


WKPN

Persyarat an/

Perlengkapan

Wak tu Output

1. Menerima permohonan praperadilan

Permohonan

1 Jam

Nomor Perkara

2.

Mencatat permohonan praperadilan dalam buku register dan input data SIPP

Buku register, Laptop, Jaringan internet

1 Jam

Teregis ter

3.

Menetapkan Penunjukan Hakim dan input SIPP

Berkas 1 Jam

Penetapan

Penunjukan

Hakim

4.

Menetapkan Penunjukan PP dan JS/JSP serta input SIPP

Berkas 1 Jam

Penetapan

an PP

96

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud Pidana

Staf Pidana


WKPN

Persyarat an/

Perlengkapan

Wak tu Output

5.

Mencatat Penunjukan Hakim, PP dan JS/JSP dalam register

Berkas 1 Jam

Pengisi an

register dan

SIPP

6.

Menerima dan mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang, mengisi SIPP

Berkas 2 Jam

Berkas diperik

sa

7. Pemanggilan para pihak

Berkas 2 Hari Relaas

8. Proses persidangan

Berkas 7

Hari Berkas

9. Minutasi, Input SIPP, Register dan Penjilidan

Berkas 3

Hari

Berkas Leng kap

97



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAPERADILAN

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

98



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENANGANAN BARANG BUKTI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang

Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Lalu

Lintas 4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Penanganan Barang Bukti


No Aktivitas


Ket Staf Pidana Panmud Pidana Persyaratan /


1 Menerima barang bukti

- Buku penerimaan - Barang bukti 30 Menit Diterimanya

barang bukti

2

Memeriksa detail barang bukti sesuai rincian surat pengantar pelimpahan barang bukti

- Buku penerimaan - Barang bukti 30 Menit

Terdatanya kelengkapan barang bukti dengan baik

3 Menerima pelimpahan barang bukti sesuai dengan daftar rincian

- Rincian Barang

Bukti - Barang Bukti

30 Menit Diterimanya kekurangan barang bukti

4 Menerima penerimaan barang bukti sesuai dengan daftar rincian yang telah lengkap

- Rincian barang bukti

- Barang bukti 20 Menit

Terdatanya rincian dan

barang bukti yang valid

5 Mencatat kedalam buku register dan SIPP

- Barang bukti - Buku penerimaan 1 Jam Barang Bukti siap

didaftarkan

6 Penyimpanan Barang Bukti

- Tempat barang bukti 30 Menit Tempat barang

bukti

99



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENANGANAN BARANG BUKTI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

100



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT (TIPIRING)


Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun







SOP Penanganan Barang Bukti

1. Buku Register Perkara Tindak Pidana Ringan Formulir - formulir

2. Komputer lengkap aplikasi CTS 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana cepat (Tipiring)

1. Register Induk Perkara Tindak Pidana Ringan 2. Komputer lengkap aplikasi CTS


Ket Panmud Pidana


WKPN Persyaratan/


1 Menerima berkas perkara dari penyidik

Berkas

perkara, Form Peneta-pan Penunjukan Hakim dan Panitera

Pengganti Laptop

30 Menit

Berkas diterima

2

Meneliti Berkas, Menyiapkan Form Penetapan Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

101


Ket Panmud Pidana


WKPN Persyaratan/


3 Menetapkan Penunjukan Hakim

Penetapan, berkas perkara

10 Menit


Hakim

4 Menetapkan Penunjukan PP dan Jurusita/JSP

Penetapan,

berkas perkara

10 Menit


PP

5

Memeriksa kelengkapan berkas dan mengisi SIPP

Berkas perkara

20 Menit

Berkas lengkap


Berkas perkara

10 Menit

Berkas diterima

7 Proses persidangan dan Putusan

Berkas perkara Putusan

8

Minutasi, Pengisian Register dan SIPP

Berkas perkara

1 Jam

Berkas lengkap

102



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT (TIPIRING)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

103



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/HK/05/2017



Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN DATA PERKARA PERDATA DAN PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat bandingpada 4 (empat) Lingkungan peradilan

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana 4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 5. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 6. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelaporan perkara akan terhambat dan berimplikasi terhadap pelayanan informasi data perkara

Dokumen laporan bulanan perkara


Ket Staf Panmud

Hukum Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima data perkara perdata dan pidana

Sesuai dengan buku register

perdata dan pidana

1 Hari

Data perkara

2

Meneliti dan mencocokan dengan buku bantu penerimaan perkara

Sesuai dengan buku register

perkara pidana/perdata

Data perkara

3 Pembuatan draf laporan dan surat pengantar

Data perkara

pidana/perdata

Laporan

Ya

Tidak

104


Ket Staf Panmud

Hukum Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4 Meneliti draf laporan dan memberi paraf

Draf Laporan

perkara

Laporan

5 Meneliti dan menandatangani laporan

Laporan perkara sudah di paraf

Panmud Hukum Laporan

6 Meneliti dan menandatangani laporan

Laporan perkara sudah ditanda

tangan Panitera Laporan

7

Memberikan penomoran surat dan mengirim laporan serta mengarsipkan

Laporan perkara yang sudah lengkap Arsip

Ya

Ya

Ya

Tidak Tidak

Tidak

105



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN DATA PERKARA PERDATA DAN PIDANA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

106



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENDAFTARAN BADAN HUKUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;



1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum

1. Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum

2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Badan hukum

3. Alat Tulis Kantor Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan akan terhambat

Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Badan hukum


Ket Staf Panmud

Hukum Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima akta pendirian/ perubahan Badan Hukum

Akta asli dan fotocopy pendirian/perubahan beserta No. NPWP

30 Menit

Akta notaris

2 Meneliti akta pendirian / perubahan / pembubaran Badan Hukum

1. Perkumpulan/organisasi/ badan usaha : akta notaris+FC

2. CV : Akta notaries asli + FC,npwp,

3. Perubahan CV: FC akta asli yang terlegalisasi + akta perubahan dan FC akta perubahan

4. Akta pembubaran : FC Akta pembubaran + FC Akta pendirian

Akta notaris

3 Mencatat dalam buku register badan hukum

Buku register Akta notaris

Tidak

Ya

107


Ket Staf Panmud


4 Memberi nomor pendaftaran

Buku register

Akta notaris

5 Meneliti dan menandatangani akta

Akta notaris yang sudah didaftar

Akta notaris yang ditanda

tangani

6 Membuat kuitansi penerimaan uang legalisasi

Kwitansi PNBP Kwitansi

7 Menstempel dan menyerahkan kepada pemohon

Akta notaris yang sudah di legalisasi

Akta notaris terlegalisasi

8 Mengarsipkan Akta tersebut

Salinan akta pendirian/ perubahan badan hukum yang sudah disahkan

Tersimpan dalam arsip

Ya

Tidak

108



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENDAFTARAN BADAN HUKUM

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

109



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.



7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus;

8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;





1. Surat Kuasa Asli dan foto copy. 2. Berita Acara Sumpah 3. Buku Register Surat Kuasa 4. Alat Tulis Kantor


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Surat kuasa yang telah didaftar


Ket Staf Panmud


1 Menerima surat kuasa

Surat kuasa asli dan

fotocopynya, serta Kartu anggota avokat / peradi dan BA sumpah/KTP

30 Menit

Surat kuasa

2 Meneliti surat kuasa dan kelengkapan

Surat kuasa asli dan fotocopynya, serta Kartu anggota avokat / peradi

dan BA sumpah Surat kuasa

Tidak

Ya

110


Ket Staf Panmud


3 Menulis dalam buku register surat kuasa

Buku register

Surat kuasa

4 Memberikan cap tanda pendaftaran suras kuasa tersebut

Surat kuasa asli dan

fotocopynya, serta Kartu anggota advokat / peradi

dan BA sumpah

Cap tanda pendaftaran surat

kuasa

5 Menulis nomor dan tanggal pendaftaran dalam surat kuasa

Stempel Nomor pendaftaran surat kuasa

6 Meneliti dan menandatangani surat kuasa

Surat kuasa Surat kuasasudah

didaftar dan ditandatangani

7 Membuat kuitansi penerimaan uang legalisasi

Tanda tangan tanda

terima Kwitansi

8

Memberikan stempel dan menyerahkan surat kuasa kepada pemohon

Surat kuasa sudah lengkap

Surat kuasa yang sudah terdaftar

9 Mengarsipkan Surat Kuasa tersebut

Fotocopy surat kuasa dan kelengkapannya

Fotocopy surat kuasa dan

kelengkapannya diarsipkan

Ya

Tidak

111



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

112



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah


2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.



7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus;

8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;





1. Surat Kuasa Khusus Asli 2. Surat keterangan hubungan keluarga dari

Desa/Kelurahan. 3. Foto Copy KTP pemberi dan penerima Kuasa. 4. Buku Register Surat Kuasa


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Surat kuasa yang telah didaftar


Ket Panmud Hukum Staf KPN/


1

Menerima permohonan untuk menjadi kuasa Insidentil

Surat keterangan hubungan

keluarga yang dibuat dari pemerintah Desa, surat kuasa,

berkelakuan baik /Polri , foto copy KK dan KTP dan Fas Foto ukuran

4 x6

15 Menit

Berkas permohonan

2 Mencatat dalam register dan membuat surat penetapan

Komputer, surat permohonan 30 Menit

Draf surat kuasa insidentil

113


Ket Panmud Hukum Staf KPN/


3 Meneliti dan memberi paraf pada surat kuasa insidentil

Draf surat kuasa insidentil 15 Menit

Surat kuasa insidentil

4

Meneliti dan menandatangani kuasa surat insidentil

Surat kuasa insidentil 1 Jam

Surat kuasa insidentil

5

Memberikan nomor dan membuat kwitansi tanda terima uang legalisasi

Surat ijin isnsidentil yang sudah ditandatangani KPN

15 Menit Kwitansi

6 Menyerahkan kepada Pemohon

Buku register, surat kuasa insidentil

15 Menit

Surat ijin kuasa insidentil

Tidak Tidak

Ya

Ya

114



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

115



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854


Tanggal Pembuatan 26 Mei 2016


Revisi Ke 1



SOP KERJA SAMA POS BANTUAN HUKUM



2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.




Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum 3. SOP Layanan Hukum Pendampingan

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Posbakum


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Surat Perjanjian Kerja Sama


Ket Staf Panmud

Hukum KPN/


1

Menerima permohonan kerja sama dari lembaga bantuan hukum

Sudah mendapat verifikasi /Akreditasai dari Menteri Hukum

dan HAM RI

20 Menit

Diterimanya surat permohonan kerja

sama

2 Meneliti permohonan kerja sama

Sudah mendapat

verifikasi /Akreditasai dari Mennteri Hukum

dan HAM RI

10 Menit

Ditelitinya surat permohonan kerja

sama

3

Membuat perjanjian kerja sama dengan lembaga bantuan hukum

Sesuai dengan

undang undang yang berlaku

2 Hari

Dibuatnya surat perjanjian kerja

sama

Tidak

Ya

116


Ket Staf Panmud

Hukum KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4 Meneliti perjanjian kerjasama

Pejanjian kerja sama

dan kelengkapan berkas yang diperlukan

60 Menit

Ditelitinya surat perjanjian kerja

sama

5 Mengajukan kepada KPN

Surat perjanjian kerja sama

20 Menit

Diajukannya surat perjanjian kerja

sama

6 Meneliti perjanjian kerja sama

Surat perjanjian kerja

sama 1

Hari

Ditelitinya surat perjanjian kerja

sama

7

Pendatanganan kerjasama dengan para penyedia layanan

Surat perjanjian kerja

sama dan pihak penyedia Posbakum

1 Hari

Ditandatanganinya surat perjanjian

kerja sama

8 Pengarsipan dan pemberian buku register Posbakum

Surat perjanjian kerja sama

20 Menit

Diarsipkannya surat perjanjian

kerja sama

Tidak

Tidak

Ya

Ya

117



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854


Tanggal Pembuatan 26 Mei 2016


Revisi Ke 1



SOP KERJA SAMA POS BANTUAN HUKUM

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

118



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP LAYANAN HUKUM PENDAMPINGAN





4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.





1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Posbakum


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Dokumen penetapan penasehat hukum


Ket Staf Panmud Hukum

KPN/ WKPN/ Hakim


1

Menerima permohonan pendampingan layanan hukum dari pemohon atau ditunjuk oleh Majelis hakim

Surat keterangan tidak mampu/ jamkesmas, permohonan untuk

pendampingan bantuan hukum, atau surat

penunjukan dari majelis hakim

10 Menit


pendampingan

2 Meneliti permohonan

Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum

20 Menit

Draf Penetapan penunjukan

lembaga bantuan hukum

Ya

Tidak

119


Ket Staf Panmud Hukum

KPN/ WKPN/ Hakim


3

Pembuatan penetapan menunjuk lembaga bantuan hukum

Sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUAP dan ketenuan Pasal 55 UU

RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

30 Menit

Draf Penetapan penunjukan


4 Meneliti penetapan

Draf Penetapan penunjukan lembaga

bantuan hukum 60

Menit

Ditelitinya draf Penetapan penunjukan


5 Menandatangani penetapan

Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum yang

telah diteliti

10 Menit

Ditanda tanganinya Penetapan penunjukan


6 Menulis dalam register bantuan hukum

Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

yang telah ditandatangani

20 Menit

Ditulisnya Penetapan penunjukan



ke dalam register

7

Menyerahkan Penetapan kepada lembaga penyedia Posbakum yang ditunjuk

Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum


10 Menit

Diserahkannya Penetapan penunjukan



Ya

Ya

Tidak

Tidak

120



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP LAYANAN HUKUM PENDAMPINGAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

121



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)






5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.




1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Pengaduan


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Berkas Pengaduan


Ket Petugas Meja

Pengaduan Panmud Hukum Panitera KPN Persyaratan/


1 Penerimaan Pengaduan dari Pelapor

Memenuhi syarat dan materi / kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis

10 menit Data pengaduan

2 Petugas menginput data laporan ke aplikasi SIWAS

Data Pengaduan 15 menit Tanda Terima

3

Memberi tanda terima pada pelapor dan QR code, scanner serta username dan password pelapor

Tanda Terima 5 menit Tanda Terima Pengaduan diterima Pelapor

122


Ket Petugas Meja

Pengaduan Panmud Hukum Panitera KPN Persyaratan/


4

Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan

Data Pelapor, Buku Register Pengaduan

10 menit Data Pelapor tercatat dalam Buku Register Pengaduan

5

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera

Data Pengaduan 10 menit

Pengaduan diterima Ketua Pengadilan

6

Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan 10 menit Pengaduan

ditindaklanjuti

7

Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan, Perangkat Komputer

10 menit Surat Pengantar

8

Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan

Surat Pengatar 10 menit Surat Pengatar ditandatangani

9

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum

Surat Pengatar 10 menit

Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi

10 Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar

Lembar Arsip Surat Pengantar 5 menit Surat Pengatar

diarsipkan

123



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

STATUS REVISI




1 1 No. Dokumen, Nama Dokumen, Dasar Hukum dan Alur Prosedur

Ketua Penjaminan

Mutu 05 Mei 2017

124



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.


3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.




1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Permohonan Informasi


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Berkas Permohonan Informasi


Ket Petugas Informasi

Penanggung jawab

Informasi PPID Persyaratan/


1 Menerima permohonan informasi

- Surat permohonan

- Blangko permohonan

10 Menit

Surat permohonan

2 Mencatat register permohonan informasi

Register permohonan

10 Menit

Register permohonan

3

Meneruskan permohonan ke penanggung jawab informasi dan dilanjutkan ke PPID

- Surat permohonan


10 Menit

Surat permohonan

125


Ket Petugas Informasi

Penanggung jawab

Informasi PPID Persyaratan/


4

Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan ke Petugas Informasi

- Surat permohonan


1 Hari

Surat pemberitahuan

5 Meneliti permohonan informasi

Berkas 1 Hari Berkas

6 Menyampaikan permberitahuan ke Pemohon

Surat pemberitahuan

1 Hari

Surat pemberitahuan

7 Menggandakan informasi

Berkas Fotokopi berkas

8 Menyerahkan fotokopi informasi

Fotokopi berkas Fotokopi berkas

Tidak

Ya

126



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PELAYANAN INFORMASI

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

127



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.


4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.






1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Surat Masuk


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan riset atau penelitian tidak berjalan Berkas permohonan dan proposal penelitian


Ket Staf Panmud

Hukum Hakim KPN/ WKPN


1 Menerima surat permohonan dan proposal penelitian

Proposal 30 Menit

Diterimanya Proposal

2

Meregister surat permohonan ke dalam buku register riset

Proposal 30 Menit

Dicatatnya Proposal ke dalam buku

register

3

Meneliti surat permohanan dan proposal riset serta menginstruksikan pelayanan

Proposal 1 Jam

Ditelinya Proposal

Tidak

Ya

128


Ket Staf Panmud

Hukum Hakim KPN/ WKPN


4 Melayani dan mencarikan berkas

Proposal yang

telah diteliti 1

Jam

Dilayani dan dicarikannya

berkas

5 Penunjukan hakim pembimbing

Proposal yang

telah diteliti 30

Menit

Ditunjuknya hakim

pembimbing

6 Penentuan hari bimbingan

Proposal yang telah diteliti dan

penetapan 1

Jam Ditentukannya hari bimbingan

7 Pelaksanaan bimbingan

Proposal yang telah diteliti dan

penetapan 7

Hari Dilaksanakannya

bimbingan

8 Pembuatan surat keterangan Riset

Hasil pelaksanaan bimbingan

45 Menit

Dibuatnya surat keterangan

9 Penyerahan surat keterangan riset

Surat

keterangan 15

Menit Diserahkannya

surat keterangan

129



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

130



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA


Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang



4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan.



1. S1 – Hukum. 2. D3 – Altri. 3. SMA.


1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak tertata dengan rapi dan akan kesulitan dalam mencari berkas perkara yang sudah tersimpan

Buku Register dan Berkas Perkara


Staf Panmud Hukum Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output


Berkas, buku penerimaan, buku register

30 Menit

Arsip perkara

2 Meneliti jumlah berkas perkara yang diserahkan oleh perdata/pidana

Buku bantu penyerahan berkas, berkas perkara

30 Menit

Arsip perkara

4 Meregister berkas perkara dan diinput ke SIPP

Buku register, komputer 30 Menit

Arsip perkara,

Data SIPP

5 Memberikan label pada boks

Komputer, kertas label, berkas perkara

30 Menit

Arsip perkara

6 Menyimpan berkas perkara

Rak, boks, ruang arsip 30

Menit Arsip

perkara

Tidak

Ya

131



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

132



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT MASUK


Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan




SOP Penanganan Surat Keluar 1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan surat masuk pada buku register


Ket Staf Panitera Muda

Hukum Persyaratan/


1 Menerima dan mencatat surat masuk

Surat masuk yang telah didisposisi

15 Menit

Diterima dan dicatatnya surat

masuk yang telah didisposisi

2

Meneliti dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan

Surat masuk yang sudah diregister

1 Jam

Diteliti dan ditindaklanjutinya surat masuk yang telah disisposisi

3 Mengarsipkan surat

Surat masuk yang

sudah ditindaklanjuti

15 Menit

Diarsipkannya surat yang telah

ditindaklanjuti

133



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT MASUK

STATUS REVISI

NO.

REVISI NO.



OLEH TANGGAL


Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

134



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT KELUAR


Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI







SOP Penanganan Surat Masuk 1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat keluar akan terhambat

Pencatatan surat keluar pada buku register

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PanMudHukum Staf Panitera KPN/

WKPN Sub Bag Umum &

Keuangan Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Membuat konsep surat keluar sesuai disposisi

Disposisi surat

masuk Data pendukung

1 Jam

Konsep surat

2

Mengetik surat keluar sesuai dengan konsep yang telah dibuat

Konsep surat 1 Jam Surat

3 Meneliti dan memberi paraf surat

Surat 30 Menit

Surat diparaf

4

Meneliti dan memberi paraf/ menandatangani surat

Surat yang telah diparaf

30 Menit

Surat diparaf/ ditanda tangani

Tidak Tidak

Ya

Ya

135

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PanMudHukum Staf Panitera KPN/

WKPN Sub Bag Umum &

Keuangan Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

5 Meneliti dan menandatangani surat

Surat yang telah diparaf

30 Menit

Surat ditanda tangani

6 Menyiapkan surat untuk dikirim

Surat yang

telah ditandatangani

30 Menit Surat

7 Memberi nomor dan mengirim surat

Surat yang siap

dikirim 30

Menit Surat dikirim

8 Mengarsipkan surat

Surat Odner

15 Menit

Surat tersimpan

dalam arsip

Ya

Tidak

136



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

STATUS REVISI

NO.

REVISI NO.



OLEH TANGGAL


Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

137



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PP/05/2017



Revisi Ke 1



SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA


Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

3. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007; 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan Tahun 2009;


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana



Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian perkara Disimpan sebagai data manual


Ket Hakim PP Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang

Berkas Perkara, ATK, Printer,

Komputer / Laptop

1 Hari

Surat Penetapan hari Sidang yang

belum ditandatangani

2 Menandatangani penetapan hari sidang

Surat Penetapan hari sidang yang

belum ditandatangani, ATK

Surat Penetapan hari Sidang yang

sudah ditandatangani

3 Menyerahkan penetapan hari sidang kepada Pan Mud Perdata

Surat Penetapan hari Sidang yg

sudah ditandatangani, ATK

Surat penetapan hari sidang

diserahkan kepada Jurusita

4 Melaporkan kepada pencatat register

Buku Register, ATK,

SIPP

Tersedianya laporan di pencatat

register

5

Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada Hakim (mengikuti persidangan, malaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang)

Komputer / Laptop, ATK

1 Hari

Berita Acara Persidangan

138



6

Melaporkan para pihak yang tidak hadir kepada Pan Mud Perdatauntuk dipanggil kembali pada persidangan yang akan datang


30 Menit

Tersedianya laporan untuk

memanggil kembali pihak yang tidak

hadir

7

Panitera Pengganti akan membuat penetapan sidang ditempat bila perlu dan menyerahkan kepada Hakim untuk ditandatangani

Surat penetapan

penetapan sidang ditempat, ATK

60 Menit

Tersedianya Penetapan Sidang

ditempat yang sudah

ditandatangni

8 Panitera Pengganti menyalin putusan sela dan menyerahkan kepada Hakim untuk ditandatangani

Putusan Sela,

Komputer / Laptop, Printer

7 Hari

Tersedianya Surat putusan sela yang sudah diteliti dan ditandatangani

Hakim

9 Menyusun berkas perkara dan minutasi kepada Pan Mud Perdata

Berkas perkara, ATK, Printer,

Komputer / Laptop

14 Hari

Berkas perkara siap minutasi

139



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

140



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

4. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007; 5. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan Tahun 2009;

1. S1 – Hukum 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Lalu

Lintas






1 Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan

Berkas Perkara, ATK, Printer, Komputer /

Laptop

1 Hari

Tersedianya Surat Penetapan hari

Sidang dan Penetapan

Penahanan yang belum ditandatangani

2 Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan penahanan

Surat Penetapan hari sidang dan penahanan

yang belum ditandatangani, ATK

Tersedianya Surat Penetapan hari

Sidang dan Penetapan Penahanan

3 Menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Pan Mud Pidana

Surat Penetapan hari Sidang dan Penetapan Penahanan yg sudah ditandatangani, ATK, Buku Ekspedisi Surat

Keluar

Diserahkannya penetapan

4 Melaporkan kepada pencatat register

Buku Register, ATK, SIPP

Tersedianya laporan di pencatat register

141



5

Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada Hakim majelis (mengikuti persidangan, malaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang)


7 Hari

Tersedianya Berita Acara Persidangan

6

Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangani KPN, dan membuat pelaporan perpanjangan penahanan kpd KPT (membuat penetapan penangguhan penahanan bila perlu, membuat penetapan pinjam pakai barang bukti)


Paling lama 6 bulan

Tersedianya Surat penetapan


7 Setelah ditandatangani dilaporkan ke pengisi register untuk dicatat dan dikirm

Surat penetapan

perpanjangan penahanan, ATK

1 Hari

Tersedianya Salinan Surat penetapan


8 Menyalin putusan dan membuat petikan putusan dan diserahkan kepada Hakim untuk ditandatangani

Putusan, Komputer / Laptop, Printer

Tersedianya Surat putusan yang sudah diteliti dan ditanda

tangani Hakim

9

Melaporkan putusan tersebut kpd pengisi register dan memasukkannya kedalam berkas perkara serta menyerahkan petikan putusan untuk dikirimkan kepada JPU, Lapas, Bapas dan keluarga terdakwa

Surat putusan yang sudah diteliti dan

ditandatangani Hakim, ATK, Buku Register, Buku Ekspedisi Surat

Keluar

Tersedianya Petikan Putusan

10 Menyusun berkas perkara dan menyerahkan kepada PanMud Pidana untuk minutasi

Berkas perkara lengkap, ATK

Tersedianya Berkas Perkara siap minutasi

142



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

143



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/JS/05/2017



Revisi Ke 1



SOP PANGGILAN SIDANG


Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana




No.


Ket JS / JSP Kasir PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima surat perintah panggilan sidang

Penetapan Hakim

15 Menit

Surat perintah

panggilan

2 Mengetik relaas panggilan

- Surat perintah panggilan

- Salinan Gugatan/ Permohonan

1 Jam Relaas

3

Menanda tangani dan memberikan cap pada relaas panggilan

- Relaas - Salinan Gugatan/

Permohonan

15 Menit Relaas

144

No.


Ket JS / JSP Kasir PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4 Mengajukan bon biaya panggilan

- Relaas

15

Menit Relaas

5 Menerima biaya panggilan

- Relaas

15 Menit

Biaya panggilan diterima

6

Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak

- Relaas - Salinan Gugatan/

Permohonan

1 Hari

Relaas ditanda tangani

7

Menyerahkan relaas panggilan

Relaas 15

Menit Relaas diterima

145



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1



SOP PANGGILAN SIDANG

STATUS REVISI

NO. REVISI

NO. HALAMAN




Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

146



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, PENETAPAN, AKTA PERNYATAAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PENYAMPAIAN MEMORI, KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI SERTA PEMBERITAHUAN INZAGE


Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana 4. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Banding 5. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 6. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali




No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket JS / JSP Kasir Pan Mud

Perdata Persyaratan/


1 Menerima surat perintah pemberitahuan

- Penetapan Hakim

15 Menit

Surat perintah pemberitahuan

2 Mengetik relaas pemberitahuan dan surat tugas

- Surat perintah pemberitahuan

- Putusan/Penetapan

- Akta Pernyataan Banding/Kasasi/PK

- Memori/Kontra Memori

- Inzage

1 Jam

- Relaas - Surat tugas

147

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket JS / JSP Kasir Pan Mud

Perdata Persyaratan/


3 Menandatangani dan memberikan cap pada relaas

- Relaas - Putusan/Penetap

an - Pernyataan

Banding/Kasasi/PK


- Inzage

15 Menit

- Relaas ditanda tangani

- Surat tugas

4 Mengajukan bon biaya pemberitahuan

- Relaas - Putusan/

Penetapan - Pernyataan

Banding/Kasasi/PK


- Inzage - Surat tugas

15 Menit Relaas

5 Menerima biaya pemberitahuan

- Relaas - Putusan/


Banding/Kasasi/PK



15 Menit

Biaya pemberitahuan diterima

6 Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak

- Relaas - Amar Putusan/


Banding/Kasasi/PK



1 Hari

Relaas diterima para pihak

7 Menyerahkan relaas pemberitahuan

Relaas 15

Menit Relaas diterima

148



Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854




Revisi Ke 1


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, PENETAPAN, AKTA PERNYATAAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PENYAMPAIAN MEMORI, KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI SERTA PEMBERITAHUAN INZAGE

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

149


Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360

Faks. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/KP/05/2017



Revisi ke 1


Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi

SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.


1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi


1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bag Umum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Sub Bag Umum

1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat masuk dan surat keluar tidak terdokumentasi dengan baik Dokumen Surat Dinas


Ket Staf Ka Sub Bag Sekretaris KPN Persyaratan/


1 Menerima surat masuk

Surat masuk yg sudah disposisi

5 Menit

Surat masuk yang sudah didisposisi

2 Meneliti kesesuaian disposisi surat masuk


5 Menit


3 Meregister surat masuk Surat masuk

yang sudah didisposisi

10 Menit

Register surat masuk yang sudah

didisposisi

4 Mengkonsep jawaban surat masuk


10 Menit

Surat masuk yg sudah didisposisi

5 Mengetik jawaban surat masuk yang sudah dikonsep

Surat masuk yg sudh didisposisi

30 Menit Surat keluar

6 Memaraf Jawaban Surat Masuk

Surat keluar 30 Menit

Surat Keluar yg sdh diparaf

7 Menandatangani Jawaban Surat Masuk

Surat Keluar yg sdh diparaf

30 Menit

Surat Keluar yg sdh ditandatangani

8 Mengirim dan Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar

Surat masuk yg sudah disposisi untuk diarsipkan dan surat keluar

10 Menit

Surat Masuk dan surat keluar di file

Ya

Tidak

Ya

Tidak

150



Faks. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

STATUS REVISI




1 1 Nomor Dokumen Ketua

Penjaminan Mutu

5 Mei 2017

151



Fax. (0283) 491854


Tanggal Pembuatan 14Juli 2016


Revisi ke 1



SOP DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.





1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Senioritas Hakim tidak bisa diketahui. Tabel Daftar Urutan Senioritas




1 Pengumpulan Data keadaan Pegawai

Data Hakim 45 Menit Data DUS

2 Draf Laporan laporan kepegawaian DUS

Data data Hakim 30

Menit Draf Laporan DUS

3 Meneliti Draft laporan kepegawaian DUS

Draf laporan yg selesai di buat

30 Menit

Draft laporan DUS yg sdh di teliti

4 Memaraf Laporan Kepegawaian DUS

Laporan DUS siap di paraf

20 Menit

Laporan Kepegawaian yg sdh di paraf dan

siap di tandatangani

5 Menandatangani Laporan DUS

Laporan DUS 15

Menit Laporan DUS

6 Mengirim Laporan DUS

Surat Pengantar DUS 15 Menit Surat Keluar

7 Mengarsipkan laporan DUS

Salinan laporan DUS 10

Menit Arsip Laporan DUS

Ya

Tidak

152



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

153



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP BEZETTING




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

5. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi Kepegawaian tidak cepat diketahui. Dokumen Kepegawaian


Staf Ka Sub bag Sekretaris KPN Persyaratan/



Data Kepegawaian, 90

Menit Data

kepegawaian

2 Draf Laporan laporan kepegawaian Bezetting

Data data pegawai 120

Menit Draf Laporan

3 Meneliti Draft laporan kepegawaian Bezetting

Draf laporan Bezetting

yg selesai di buat 45

Menit

Draft laporan Bezetting yg sdh di teliti

4 Memaraf Laporan Kepegawaian Bezetting

Laporan Bezetting siap di paraf

30 Menit

Laporan Bezetting yg sdh di paraf dan siap di

tandatangani

5 Menandatangani Laporan Bezetting

Laporan kepegawaian Bezetting

20 Menit

Laporan Bezetting

6 Mengirim Laporan Bezetting

Surat Pengantar Bezetting

15 Menit Surat Keluar

7 Mengarsipkan laporan Bezetting

Salinan laporan Bezetting

10 Menit

Arsip Laporan Bezetting

Ya

Tidak

154



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP BEZETTING

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

155



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.Pan/11/2008, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintah.

4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung Ri No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

1. SLTA 2. D3-Akuntansi 3. S1–Ekonomi





Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi Kepegawaian tidak cepat diketahui. Dokumen Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output


Data Kepegawaian 120 Menit

Data Kepegawaian

2 Draf Laporan laporan Kepegawaian DUK


Menit Draf Laporan

3 Meneliti Draft laporan Kepegawaian DUK

Draf laporan yg selesai di buat

60 Menit

Draft laporan DUK yg sdh di teliti

4

Memaraf Laporan Kepegawaian DUK

Laporan Kepegawaian

siap di paraf 20

Menit

Laporan DUK yg sdh di paraf dan

siap di tandatangani

5 Menandatangani Laporan DUK

Laporan Kepegawaian DUK

20 Menit Laporan DUK

6 Mengirim Laporan DUK

Surat Pengantar DUK 15 Menit Surat Keluar

7 Mengarsipkan laporan DUK

Salinan laporan DUK, file DUK

10 Menit

Arsip Laporan DUK

Ya

Tidak

156



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

157



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP LABUL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil






1.





Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi Kepegawaian tidak cepat diketahui. Dokumen Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub



Data Kepegawaian 60

Menit Data

Kepegawaian

2 Draf Laporan laporan Kepegawaian Labul


Menit Draf Laporan

3 Meneliti Draft laporan Kepegawaian Labul

Draf laporan Labul yg selesai di buat

30 Menit

Draft laporan Labul yg sdh

diteliti

4 Memaraf Laporan Kepegawaian Labul

Laporan Labul siap di paraf

20 Menit

Laporan Labul yg sdh di paraf dan siap ditandatangani

5 Menandatangani Laporan Labul

Labul 20

Menit Laporan

Labul

6 Mengirim Laporan Labul

Surat Pengantar Labul


7 Mengarsipkan laporan Labul

Salinan laporan Labul

10 Menit

Arsip Laporan Labul

Ya

Tidak

158



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP LABUL

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

159



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/21/M.Pan/11/2008, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintah.

5. Per Ma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

6. PERMA No.7 Tahun 2016 tentang : Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

7. PERMA No.8 Tahun 2016 tentang : Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

8. Keputusan KMA No. 071/Kma/Sk/V/2008 Tentang Pemberian Remunerasi Hakim Dan Pegawai.

9. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung Ri No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya


.


SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kehadiran Hakim dan Pegawai tidak cepat diketahui. Daftar Hadir Hakim dan Pegawai


Ket Staf

Ka Sub Bag

Sekretaris WKPN KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat lembaran daftar absensi daftar hadir dan pulang

Kertas HVS 15 Menit

Lembaran Absensi

2

Pengumpulan dan pengetikan hasil rekap absensi baik dari finger dan manual pada setiap 10 hari kerja dan mengupdate data tersebut pada aplikasi Komdanas

Lembaran absensi manual

dan finger

180 Menit

Input aplikasi Komda

nas

3

Koreksi oleh Ka Sub Bag Kepegawaian dan diserahkan kepada pimpinan dan memarafnya

Rekab absensi 30 Menit

Konsep Laporan Absensi

4 Menandatangani rekap absen

Konsep Rekap 20 Menit

Laporan Rekap

Bulanan

5

Memperbanyak laporan rekapitulasi absensi dan menyerahkan ke subag keuangan untuk proses uang makan dan remunerasi pegawai

Laporan rekap absensi

15 Menit

Laporan Rekapitu lasi tepat

waktu

Tidak Tidak Tidak

Ya Ya Ya

160



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

161



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS




3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai


5. Per MA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

6. Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Pemberian Remunerasi Hakim dan Pegawai




1. SOP Absensi Hakim dan Pegawai 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan rekapitulasi daftar hadir tidak dikirim/dilaporkan Dokumen Daftar hadir manual dan finger scan




1

Menyiapkan rekapitulasi kehadiran Pegawai (mengambil data di mesin)

Rekapitulasi Presensi 120 Menit

Rekapitulasi Presensi

2 Mengolah laporan rekapitulasi kehadiran

Rekapitulasi Presensi 120

Menit Draft Laporan Rekapitulasi Kehadiran

3 Mengkoreksi Draft laporan bulanan kepegawaian

Draft Laporan Rekapitulasi Kehadiran

30 Menit

Laporan Rekapitulasi Kehadiran

4 Memaraf Laporan Rekapitulasi Kehadiran

Laporan Rekapitulasi

Kehadiran 30

Menit


Kehadiran yang diparaf

5 Menandatangani Laporan Rekapitulasi Kehadiran


Kehadiran yang diparaf 10

Menit


Kehadiran yang ditandatangan

6 Mengirim Laporan Rekapitulasi Kehadiran

Laporan Rekapitulasi Kehadiran


7 Mengarsipkan Laporan Rekapitulasi Kehadiran

Salinan Laporan Rekapitulasi Kehadiran

15 Menit

Arsip Laporan Bulanan

Ya

Tidak

162



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

163



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL BIDANG KEPEGAWAIAN











SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pembuatan Surat Keputusan Bidang Kepegawaian tidak berjalan Dokumen Kepegawaian




1 Membuat konsep surat keputusan Kepegawaian

Alat Tulis Kantor (ATK)

60 Menit

Tersedianya konsep SK

Kepegawaian

2 Mengetik konsep Surat Keputusan Kepegawaian

Konsep SK Komputer /

Laptop

60 Menit

Tersedianya draf SK Kepegawaian

3 Koreksi dan paraf draf Surat Keputusan Kepegawaian

Konsep SK

10 Menit

Diparafnya draf SK Kepegawaian

4 Menandatangani Surat Keputusan Kepegawaian

Draf SK

20 Menit

Terselesaikannya SK Kepegawaian

5 Memberi nomor SK dan penyerahan kepada yang berkepentingan

SK Kepegawaian Buku ekspedisi

20 Menit

SK KPN Tegal siap didistribusi

6

Mengarsipkan file Surat Keputusan Kepegawaian dalam box file

SK KPN Tegal 10

Menit

Arsip SK KPN Tegal tersedia

pada unit pengelola

Tidak

Ya

164



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL BIDANG KEPEGAWAIAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

165



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.

3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil






Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan gaji berkala PNS akan terlambat/tertunda.

1. Buku Kendali Surat Keluar 2. Tabel KGB




1 Menyiapkan data data kepegawaian /daftar pegawai dlm Buku Kendali

Pegawai yang sudah memenuhi

syarat 30

Menit

Daftar Pegawai yg akan di usulkan

KGB

2 Menyiapkan Berkas dan kelengkapan KGB

Berkas Kepegawaian

30 Menit

Berkas Kepegawaian

3 Meneliti dan mengoreksi usulan dan kelengkapan KGB

Berkas Kepegawaian

30 Menit

Berkas Kepegawaian

4 Memaraf Surat Keputusan KGB

Surat Keputusan yg telah di paraf

20 Menit

Surat Keputusan yang diparaf

5 Menandatangani Keputusan KGB

Surat Keputusan yang telah di tandatangani

10 Menit

Surat Keputusan yg ditandatangani

6 Mengirim ke bag. Umum Usulan KGB ke KPPN

Surat Keputusan 20

Menit Surat Keluar

7 Mengarsipkan Usulan kenaikan Gaji Berkala

Salinan Surat

Keputusan KGB 20

Menit Arsip Kepegawaian masing2 pegawai.

Tidak

Ya

166



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

167



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL KENAIKAN PANGKAT


tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor



5. SK KMA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya







Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan pangkat PNS akan terlambat Dokumen Surat Dinas


Ket Staf Ka Sub

Bag Baper jakat Sekretaris KPN Persyaratan/


1 Menyiapkan data data kepegawaian /daftar pegawai dlm Buku Kendali

Pegawai yang sudah memenuhi

syarat 30

Menit

Daftar Nominatif Pegawai yg akan

naik Pangkat

2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Kenaikan Pangkat

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

3 Meneliti usulan dan kelengkapan Kenikan Pangkat

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

4 Mengolah Usulan kenaikan pangkat

Berkas Usulan 20

Menit Berkas Usulan

5 Membuat surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat

Berkas Usulan 20 Menit Surat Pengantar

Ya

Tidak

168

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf Kasub

bag Baper jakat Sekretaris KPN Persyaratan/


6 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat

Surat Pengantar 20 Menit Surat Pengantar

7 Memaraf Surat Pengantar Kenaikan Pangkat

Surat Pengantar 20

Menit Surat Pengantar

yang diparaf

8 Menandatangani Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Surat Pengantar 15

Menit

Surat Pengantaryang ditandatangani

9

Mengirim ke bag. Umum Usulan keniakan pangkat ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI melalui Pengadilan Tinggi

Surat Pengantar, berkas

kelengkapan 15

Menit Surat Keluar

10 Mengarsipkan Usulan kenaikan pangkat.

Salinan Surat Pengantar dan

berkas kelengkapan

10 Menit

Arsip Kepegawaian

Tidak

Ya

169



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL KENAIKAN PANGKAT

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

170



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN CPNS MENJADI PNS






5. Per MA No. 7 Tahun2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan



1. SLTA 2. D3- Administrasi 3. S1–Ekonomi





Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan pangkat PNS akan terlambat Dokumen Surat Dinas


Ket Staf Ka Sub


1 Inventaris data CPNS yg memenuhi syarat

Buku Kendali 10 Menit

Daftar Nama CPNS

2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan usul PNS

Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan

3 Meneliti usulan dan kelengkapan usulan PNS

Berkas usulan 30

Menit

Draft surat pengantar

usulan pensiun

4 Mengolah draft Surat pengantar usulan PNS ke Ditjen Badilum / BKN Kanreg I melalui Pengadilan Tinggi


30 Menit surat pengantar

5 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Pengangkatan PNS

surat pengantar 20

Menit surat pengantar

6

Memaraf Surat Pengantar Usulan Pengangkatan PNS

surat pengantar 5 Menit

surat pengantar yang diparaf

ya

tidak

171


Ket Staf Ka Sub


7 Menandatangani Usulan Pengangkatan PNS

surat pengantar

yang diparaf 10

Menit

surat pengantar yang

ditandatangan

8 Mengirim Usulan ke Ditjen Badilum / Badan Urusan Adm MA melalui Pengadilan Tinggi

Surat Pengantar,

berkas kelengkapan


9 Mengarsipkan Usulan CPNS menjadi PNS


berkas kelengkapan

10 Menit

Arsip Kepegawaian

172



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN CPNS MENJADI PNS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

173



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI











Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan usul pension akan terlambat. Dokumen Kepegawaian


Ket Petugas

Ka Sub Bag

Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima permohonan pensiun dari Hakim dan Pegawai

Berkas usulan, buku register

10 Menit

Berkas usulan, register

2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan


3 Meneliti usulan dan kelengkapan

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

4 Draf surat usul Pensiun Draft Surat

Pengantar usulan pensiun

15 Menit

Draf Pengantar usul

5 Mengkoreksi Surat usul Pensiun

Surat Usulan Pensiun

10 Menit

Draf Pengantar usulan pensiun

6 Memaraf Surat usul pensiun

Surat Pengantar usulan pensiun

10 Menit

Surat Pengantar usulan pensiun yg

sdh di paraf

7 Menandatangani Surat usul pensiun

Surat Pengantar usul pensiun

10 Menit

Surat Pengantar usul pensiun yg

sdh ditandatangani

8 Mengirim Surat usul pensiun

Surat Pengantar usul dan syarat

pensiun

15 Menit

Surat Keluar

9 Mengarsipkan Surat Usul Pensiun

Surat pengantar usul dan syarat

pensiun

10 Menit Arsip Kepegawaian

Ya

Tidak

Ya

Tidak

174



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

175



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP CUTI PEGAWAI


tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti

Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor



5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.

1. SLTA 2. D3- Administrasi 3. S1–Ekonomi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak cuti PNS terhambat/tertunda. Dokumen Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub


1 Menerima permohonan Cuti dr Ybs/ Pegawai

Surat

permohonan 5

Menit

Surat Permohonan dari

ybs

2 Cek Data Cuti pegawai sbg bahan pertimbangan membuatkan SK Cuti

Buku rekap Cuti Pegawai

15 Menit

Jumlah hak cuti pegawai ybs

3 Meneliti usulan Cuti Surat

Permohonan cuti 5

Menit

Surat Permohonan yg

sudah di acc

4 Membuat draft Surat Keputusan pemberian Cuti

Draft surat keputusan

10 Menit Surat keputusan

5 Mengkoreksi Surat Surat Keputusan pemberian Cuti

Surat Keputusan 15

Menit surat keputusan

yg sudah di koreksi

6 Memaraf Surat Keputusan pemberian Cuti

surat keputusan beserta

permohonan 5

Menit surat keputusan yg sdh di paraf

7 Menandatangani Surat Keputusan pemberian Cuti

Surat keputusan Cuti

20 Menit

surat keputusan yg sdh

ditandatangani

8 Mengirim tembusan SK Cuti ke PT dan BKN Kanreg I


15 Menit

Surat Keluar

9 Mengarsipkan Surat Keputusan pemberian Cuti


10 Menit

Arsip Kepegawai an

Ya

Tidak

176



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP CUTI PEGAWAI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

177



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMBUATAN SKP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan


2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun 2013 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.




Data Pegawai 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penilaian Prestasi Kerja Akan terhambat Dokumen Kepegawaian


Ket Staf

Ka Sub Bag

PNS Yang

Dinilai Pejabat Penilai

Atasan Pejabat Penilai


1

Memberikan formulir SKP pada pejabat penilai

Formulir SKP 60

Menit

Disampaikannya form penilaian SKP

pada pejabat penilai

2

Menerima kembali formulir SKP yang telah diberi nilai

Formulir SKP 60

Menit

Diterimanya form penilaian SKP pada pejabat

penilai yang telah terisi

3 Mengetik SKP yang telah diberi nilai

Nilai SKP 180

Menit

Terekamnya nilai SKP dalam

formulir SKP

4 Koreksi draf SKP dan formulir penilaian

Nilai SKP

30 Menit

Telah sesuainya formulir SKP

dengan nilai form penilaian

Tidak

Ya

178


Ket Staf

Ka Sub Bag

PNS Yang

Dinilai Pejabat Penilai

Atasan Pejabat Penilai


5 Menanda tangani formulir SKP yang telah terisi nilainya

Formulir SKP yang Telah diberi

Nilai

30 Menit

Ditandatanganinya formulir SKP

6 Pengarsipan file SKP

Formulir SKP yang

Telah diberi Nilai dan

ditandatangani

30 Menit

Tersimpannya arsip SKP

179



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMBUATAN SKP

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

180



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL KARPEG, KARIS/ KARSU, BPJS DAN TASPEN






1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Surat Keluar Sub Bag Umum 1. Komputer

2. Printer 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen akan terlambat Data Kepegawaian


Ket Staf Kas Sub


1 Membuat Usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan TaspenPegawai


30 Menit


2 Menyiapkan Berkas Usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen dan kelengkapan syarat

Berkas usulan 60

Menit Berkas usulan

3 Meneliti usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspendan kelengkapan

Berkas usulan 30 Menit

Draft surat pengantar usulan

Karpeg, Karis/Karsu dan

Taspen

4 Mengolah draft Surat pengantar usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen


30 Menit surat pengantar

5 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen

surat pengantar 30


6 Memaraf Surat Pengantar Usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen

surat pengantar 5


yang diparaf

7 Menandatangani Usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen

surat pengantar

yang diparaf 20

Menit


ditandatangani

tidak

ya

181


Ket Staf Kas Sub


8 Mengirim Usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen

Surat Pengantar, berkas

kelengkapan


9 Mengarsipkan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen


berkas kelengkapan

10 Menit

Arsip Surat Keluar

Kepegawaian

182



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL KARPEG, KARIS/ KARSU, BPJS DAN TASPEN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP







1. SLTA 2. D3 – Administrasi 3. S1–Ekonomi


1. SOP DUK 2. SOP DUS 3. SOP Bezeting



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselesaikan. Data Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub


1 Mengumpulkan data-data pegawai

Berkas Pegawai 120

Menit Data Pegawai

2 Menginput data pegawai dalam aplikasi SIKEP

Aplikasi SIKEP 120

Menit Dokumen

3 Mengontrol Data Pegawai dalam Aplikasi SIKEP

Dokumen 120 Menit

Data Pegawai terbaru



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

183



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP SURAT TUGAS DAN SURAT PENUNJUKAN











Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak cepat terselesaikan. Data Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekre taris KPN Persyaratan/


1 Menerima surat masuk bidang kepegawaian

Buku agenda surat masuk

5 Menit

Diterimanya surat dinas

bidang kepegawaian

2 Meneliti surat dinas terkait bimtek, pelatihan dan penugasan atau penunjukan

Surat Masuk

10 Menit

Terdatanya jenis dan klasifikasi

surat dinas bidang

kepegawaian

3 Membuat konsep surat tugas atau penunjukan

Konsep Surat Tugas

15 Menit

Tersedianya konsep Surat

Tugas

4 Mengetik surat tugas bagi peserta kegiatan, BimbinganTeknis atau penugasan dinas lainnya

Surat Dinas 15 Menit

Tersedianya draf SuratTugas

5 Koreksi pimpinan terhadap Surat Tugas atau penunjukan

Draf Surat

Tugas 15

Menit Diparafnya draf

Surat Tugas

Ya

Tidak

184


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekre taris KPN Persyaratan/


6 Menandatangani Surat Tugas atau penunjukan

Surat Dinas, Alat Tulis

Kantor (ATK), Draf Surat

Tugas

10 Menit

Ditanda tanganinya SuratTugas

7 Memberi nomor pada Surat Tugas atau penunjukan

Alat Tulis

Kantor (ATK), Surat Tugas

5 Menit

Tercatatnya surat tugas pada buku

agenda surat keluar

8 Menyerahkan Surat Tugas kepada Hakim/PNS yang diberi tugas

Alat Tulis Kantor (ATK), Surat Tugas,

Buku ekspedisi

10 Menit

Diserahkan nya Surat Tugas

pada yang ber kepentingan

9 Mengirimkan surat tugas kepada instansi yang terkait

Alat Tulis Kantor (ATK), Surat Tugas,

Mesin Fax

15 Menit

Disampaikan nya tembusan Surat Tugas pada Institusi

terkait

10 Mengarsipkan surat tugas atau penunjukan dalam file kepegawaian

Surat Tugas,

Box file 10

Menit

Tersimpannyaarsip Surat Tugas

padaUnit Pengelola

185



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP SURAT TUGAS DAN SURAT PENUNJUKAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

186



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS




3. PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya



1. SOP Absensi Hakim dan Pegawai 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas



Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman dokumen Hukuman Disiplin akan terhambat Dokumen Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekretaris WKPN KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima hasil laporan penjatuhan Hukuman Disiplin

Surat/ Laporan penjatuhan Hukuman Disiplin

60 Menit

Diterimanya surat/ laporan penjatuhan Hukuman Disiplin

2

Membuat draf SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

Surat/ Laporan penjatuhan Hukuman Disiplin

60 Menit

Tersedianya konsep SK Hukuman Disiplin

dan draf surat pengantar

3

Mengetik konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

Konsep SK Hukuman Disiplin

Draf surat pengantar

60 Menit

Tersedianya draf SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

187


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekretaris WKPN KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4

Koreksi SK penjatuhan Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

Konsep SK

Hukuman Disiplin


30 Menit

Disetujui dan diparafnya konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

5

Memaraf Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin

SK Hukuman

Disiplin. Surat

Pengantar

15 Menit

disetujuinya SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar

5

Menanda tangani Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin

Konsep SK

Hukuman Disiplin


60 Menit

Ditandatanganinya SK Hukuman Disiplin

dan draf surat pengantar

6

Memberi nomor Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin

SK Hukuman

Disiplin Surat

Pengantar

30 Menit

Terdatanya surat SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar dalam buku agenda

surat keluar

7

Mengirim SK Hukuman Disiplin ke Dirjen Badilum atau Sekretaris MA-RI dan yang bersangkutan

Surat Pengantar

SK Hukuman Disiplin

20 Menit

Dikirimnya Surat Pengantar

Dan SK Hukuman Disiplin

8

Mengarsipkan Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin

Surat

Pengantar SK Hukuman

Disiplin

15 Menit

Tersimpannya Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin

sebagai arsip

Ya

Tidak

188



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

189



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN JABATAN




3. PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya



SOP Surat Keluar Sub Bag Umum 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan jabatan tidak akan terlaksana Daftar Urut Kepangkatan


Ket Staf Ka Sub

Bag Baper jakat

Sekre taris KPN Persyaratan/


1 Menyiapkan data data kepegawaian (DUK)


30 Menit


2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Pengisian Jabatan

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

3 Meneliti usulan dan kelengkapan Pengisian Jabatan

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

4 Rapat Baperjakat Berkas usulan 60 Menit Berita Acara

5 Menyetujui Usulan Pengisian Jabatan

Berkas usulan 30

Menit Data

Nominatif

6 Meneliti dan Menindaklanjuti hasil baperjakat

Berita Acara, Data Nominatif

30 Menit

Draft Surat Pengantar

7

Mengolah Surat Pengantar Usulan Pengisian Jabatan ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI


30 Menit

Surat Pengantar

Ya

Tidak

Tidak

Ya

190


Ket Staf Ka Sub

Bag Baper jakat



8 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan

Surat Pengantar 30

Menit Surat

Pengantar

9 Memaraf Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan

Surat Pengantar 5

Menit

Surat Pengantar

yang diparaf

10 Menandatangani Usulan Mutasi jabatan

Surat Pengantar

yg diparaf 5

Menit

Surat Pengantar yg ditandatang

an

11

Mengirim ke bag. Umum Usulan jabatan ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI melalui Pengadilan Tinggi

Surat Pengantar,

berkas kelengkapan


12 Mengarsipkan Usulan Jabatan


berkas kelengkapan

10 Menit

Arsip Kepegawai

an

Ya Tidak

191



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN JABATAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

192



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN MUTASI


tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin



4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.





SOP Surat Keluar Sub Bag Umum 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan mutasi tidak terlaksana. Data Kepegawaian


Ket Staf Ka Sub

Bag Baper jakat

Sekretaris KPN Persyaratan/


1 Menerima Usulan Mutasi dr Ybs Berkas usulan 10

Menit Berkas usulan

2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Mutasi

Berkas usulan 60

Menit Berkas usulan

3 Meneliti usulan dan kelengkapan Mutasi

Berkas usulan 60

Menit Berkas usulan

4 Rapat Baperjakat Berkas usulan 180 Menit

Berita Acara

5 Menyetujui Usulan Mutasi


Data Nominatif

6 Meneliti dan Menindaklanjuti hasil baperjakat

Berita Acara, Data

Nominatif 30

Menit

Draft Surat

Pengan tar

7 Mengolah Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI melalui PT


45 Menit

Surat Pengan

tar

Ya

Tidak

Ya

Tidak

193


Ket Staf Ka Sub

Bag Baper jakat



8 Membuat Surat Pengantar Usulan Mutasi

Surat Pengantar 30

Menit Surat

Pengantar

9 Memaraf Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan

Surat Pengantar 30 Menit

Surat Penganta

r yang diparaf

10 Menandatangani Usulan Mutasi jabatan

Surat Pengantar yg diparaf

30 Menit

Surat Penganta

r yg ditandata

ngan

11 Mengirim Usulan jabatan ke PT melalui subbag umum

Surat Pengantar,

berkas kelengkapan 30

Menit Surat Keluar

12 Mengarsipkan Usulan Jabatan Salinan Surat

Pengantar dan berkas kelengkapan

30 Menit

Arsip Kepegaw

aian

194



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN MUTASI

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

195



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil

Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin


Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.





Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 5. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil



Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana tidak dapat dilaksanakan Dokumen Kepegawaian


Ket Staf Kasub

bag Sekretaris Wakil Ketua

PN Ketua

PN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Menyiapkan bahan usulan Satya Lencana bagi Hakim dan PNS

Bahan –Bahan

usul Satya Lencana

60 Menit

Tersedianya konsep usulan Satya lencana bagi Hakim dan PNS

2

Memeriksa dokumen usulan Satya Lencana bagi Hakim dan PNS

Dokumen

usulan Satya Lencana

30 Menit


persyaratan usulan Satya lencana bagi

Hakim dan PNS

3

Membuat konsep surat usulan Satya Lencana dan konsep surat pengantar

Dokumen usulan Satya

Lencana

60 Menit

Tersedianya konsep usulan Satya lencana bagi Hakim dan PNS

196


Ket Staf Kasub

bag Sekreta

ris Wakil Ketua

PN Ketua

PN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

4 Mengetik usulan Satya Lencana dan surat pengantar

Konsep surat

usulan SatyaLencana

60 Menit

Tersedianya draf usulan Satya

lencana bagi Hakim dan PNS

5 Koreksi usulan Satya Lencana dan paraf Surat pengantar

Surat usulan Satya

Lencana, Surat

pengantar

30 Menit

Diparafnya draf usulan Satya


6

Memaraf Usulan Satya Lencana dan paraf Surat pengantar

Surat usulan Satya

Lencana, Surat

pengantar

15 Menit

Diparafnya draf usulan Satya


7

Menanda tangani usulan Satya Lencana dan surat pengantar

Surat usulan Satya

Lencana, Surat

pengantar

20 Menit

Ditandatanganinya usulan Satya


8

Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan kebagian umum

Surat usulan Satya

Lencana, Surat

pengantar

15 Menit

Surat usulan Satya Lencana siap dikirim

9

Mengarsipkan file daftar usulan Satya Lencana Hakim dan PNS

Surat usulan Satya Lencana

10 Menit

Arsip Surat usulan Satya Lencana

tersedia pada unit pengelola

Ya

Tidak

197



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

198



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN



2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.






1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pembuatan SK



Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pelantikan dan Penyumpahan akan terlambat Dokumen Kepegawaian


Ket Staf

Ka Sub Bag

Sekre taris WKPN KPN Persyaratan/


1 Menerima SK PNS/ Jabatan

SK PNS/ Jabatan

15 Menit

Diterimanya SK PNS/ Jabatan

2 Memeriksa dan melakukan koordinasi waktu pelantikan dan penyumpahan

Kepegawaaian

SK PNS /Jabatan

120 Menit

Disepakatinya waktu

pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan

3

Mengetik dan mempersiapkan berkas pelantikan dan penyumpahan termasuk bantuan rohaniaiwan

SK PNS /Jabatan

60 Menit

Tersedianya kelengkapan

dokumen pelantikan dan penyumpahan

serta permintaan rohaniawan

yang mendampingi

199


Ket Staf

Ka Sub Bag

Sekre taris WKPN KPN Persyaratan/


4

Memeriksa dokumen dan persiapan berkas pelantikan dan penyumpahan termasuk bantuan rohaniawan

Berkas

pelantikan dan penyumpahan

30 Menit

Ditanda tanganinya KP4 oleh

pegawai yang bersangkutan

5 Menandatangani berkas pelantikan dan penyumpahan

Berkas


30 Menit

Ditanda tanganinya


6 Memberi nomor dan stempel pada dokumen yang telah ditandatangani

Berkas pelantikan dan penyumpahan

15 Menit

Dokumen pelantikan dan penyumpahan

telah diberi nomor dan

cap/stempel

7

Mengirimkan tembusan dokumen pelantikan dan penyumpahan


15 Menit

Dokumen pelantikan dan penyumpahan

dapat dikirimkan

melalui bagian umum

8 Mengarsipkan dokumen pelantikan dan penyumpahan


30 Menit

Tersimpan dan tersusunnya

dokumen pada berkas

kepegawaian yang

bersangkutan

200



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

201



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP UJIAN DINAS









1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Bagian Umum dan Keuangan



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai tidak cepat ikut ujian dinas. Register Surat Keluar


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekreta

ris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima dan meregister Surat pemberitahuan adanya ujian dinas dari PT


10 Menit


2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Ujian Dinas

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

3 Meneliti usulan dan kelengkapan Ujian Dinas

Berkas usulan 15

Menit Berkas usulan

4 Draf surat usul ujian dinas Draft Surat

Pengantar usul Ujian Dinas

10 Menit

Draf Pengantar usul ujian dinas

5 Mengkoreksi Surat usul ujian dinas

Surat Usul Pengantar ujian

dinas

10 Menit

Draf Pengantar usul ujian dinas yg sdh

di koreksi

6 Memaraf Surat usul ujian Dinas

Surat Pengantar usul ujian dinas

5 Menit

Surat Pengantar usul ujian dinas yg

sdh di paraf

Ya

Tidak

Tidak

Ya

202


Ket Staf Ka Sub

Bag Sekreta

ris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

7 Menandatangani Surat usul Ujian Dinas

Surat Pengantar usul ujian dinas

5 Menit

Surat Pengantar usul ujian dinas yg sdh ditandatangani

8 Mengirim Surat usul Ujian Dinas

Surat Pengantar usul dan syarat mengikuti ujian

dinas


9 Mengarsipkan Surat Usul Ujian Dinas

Surat pengantar usul dan syarat

ujian dinas

10 Menit Arsip Kepegawaian

203



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP UJIAN DINAS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

204



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan








1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum dan Keuangan


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tes kesehatan CPNS tidak akan diusulkan Arsip Surat Keluar Kepegawaian

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket

Staf Kasub bag



1 Membuat Usulan Tes kesehatan CPNS Berkas usulan, 30 Menit Berkas usulan

2 Menyiapkan Berkas Usulan Tes Kesehatan CPNS yg memenuhi syarat


3 Meneliti kelengkapan usulan tes CPN



usulan Diklat Prajabatan

4 Mengolah draft Surat pengantar Tes Kesehatan CPNS


30 Menit

surat pengantar

5 Mengkoreksi Surat Pengantar Tes Kesehatan CPNS

Surat pengantar usulan

30 Menit

surat pengantar

6 Memaraf Surat Pengantar Tes Kesehatan CPNS

surat pengantar 30 Menit

surat pengantar

yang diparaf

7 Menandatangani Pengantar Tes Kesehatan CPNS

surat pengantar

yang diparaf 30

Menit

surat pengantar

yang ditandatangan

8 Mengirim Usulan Tes Kesehatan CPNS Surat Pengantar, berkas kelengkapan


9 Mengarsipkan Surat Pengantar Tes Kesehatan Salinan Surat

Pengantar dan berkas kelengkapan

30 Menit

Arsip Surat Keluar

Kepegawaian

tidak

ya

205



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

207



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL DIKLAT PRAJABATAN



2. Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.






1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak CPNS untuk menjadi PNS terlambat Dokumen Kepegawaian


Ket Tidak

Staf Kasub

bag Sekre taris KPN Persyaratan/


1 Membuat Usulan Diklat Prajabatan CPNS


Berkas usulan

2 Menyiapkan Berkas Usulan Diklat Prajabatan CPNS yg memenuhi syarat

Berkas usulan 30

Menit Berkas usulan

3 Meneliti Berkas Usulan Diklat Prajabatan CPNS yg memenuhi syarat



usulan Diklat Prajabatan

4 Mengolah draft Surat pengantar usulan Diklat Prajabatan CPNS


usul 30

Menit surat

pengantar

5 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Diklat Prajabatan Cpns

Surat pengantar usulan

15 Menit

surat pengantar

6 Memaraf Surat Pengantar Usulan Diklat Prajabatat

surat pengantar 5

Menit Srt

pengantar yg diparaf

Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak

208


Ket Tidak

Staf Kasub

bag Sekre taris KPN Persyaratan/


7 Menandatangani Usulan Diklat Prajabatan


diparaf 20

Menit

surat pengantar yang dittd

8 Mengirim Usulan Diklat Prajabatan

Surat Pengantar, berkas kelengkapan


9 Mengarsipkan Surat usul Diklat Prajabatan

Salinan Surat Pengantar dan berkas

kelengkapan 10

Menit

Arsip Surat Keluar

Kepegawai an

209



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP USUL DIKLAT PRAJABATAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

210


KELAS I B

Jl. Ahmad Yani No. 99

Slawi – 52412 Jawa Tengah

Telp. (0283) 491359 - 491360

Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP RAPAT INTERNAL


tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor






SOP Absensi Hakim dan Pegawai 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan rapat internal dapat terhambat/tertunda. Dokumen Rapat Internal

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf Pegawai

Kasubbag Kepegawaian,Organisasi

dan Tata Laksana

Kasubbag Umum

dan Keuangan



1

Instruksi tentang adanya rapat internal

Instruksi Pimpinan tentang

adanya rapat internal

5 Menit

Notulen rapat bulan lalu

2

Pembuatan dan Penandatangan Surat Instruksi KPN

Surat Instruksi

KPN

10 Menit

Surat Instruksi Ketua yang

sudah ditanda tangani

3 Pengumuman Rapat Internal

Papan

Pengumum an

10 Menit

Peng umuman adanya rapat

4 Pembuatan Daftar Hadir Rapat

Surat Instruksi

KPN tentang Rapat

10 Menit

Daftar Hadir Rapat

211


KELAS I B



Telp. (0283) 491359 - 491360

Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP RAPAT INTERNAL

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

212


KELAS I B



Telp. (0283) 491359 - 491360

Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP APEL PAGI DAN SORE

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor




5. Surat Edaran Dirjen Badilum No. 2/DJU/KP02.1/6/2014 tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum

1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1 - Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Absensi Hakim Dan Pegawai 1. Daftar Hadir

2. Perangkat Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan apeldapat terhambat/tertunda Absensi Apel

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pegawai Pembina Apel


1 Pembuatan Daftar Hadir Apel

Adanya kegiatan

Apel 10

Menit Daftar hadir Apel

2 Pelaksanaan Apel

Tempat Apel 15 Menit

Telah dilaksanakanya apel

3 Penandatangan Daftar Hadir Apel oleh pegawai

Daftar Hadir

Apel yang telah ditandatangani pegawai yang mengikuti apel

1 Menit

Daftar Hadir Apel yang telah

ditandatangani pegawai yang

mengikuti apel dan Pembina apel

4 Pengarsipan Daftar Hadir Apel

Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangani pegawai yang mengikuti apel dan Pembina

apel

5 Menit

Daftar hadir Apel tersimpan didalam

arsip

213


KELAS I B



Telp. (0283) 491359 - 491360

Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP APEL PAGI DAN SORE

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

214



Fax. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/UM/05/2017



Revisi ke 1



SOP PENANGANAN SURAT MASUK


Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI




6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

1. SLTA 2. D3_Administrasi 3. SI-Administrasi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan surat masuk pada buku register

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Sub Bag Umum &

Keuangan

Ka Sub Bag /

Panmud Panitera / Sekretaris

KPN / WKPN

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima surat masuk dari petugas resepsionis

Surat masuk

10 Menit

Diterimanya surat masuk

2

Mencatat surat masuk dan memberi nomor agenda ke dalam buku register dan aplikasi

Surat masuk

15 Menit

Tercatatnya surat masuk

3

Memberi lembar disposisi dan meneruskannya kepada KPN / WKPN

Surat masuk

15 Menit

Diteruskan nya surat

masuk yang sudah diberi

lembar disposisi

215

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Sub Bag Umum &

Keuangan

Ka Sub Bag /


KPN / WKPN

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

4

KPN / WKPN menelaah surat kemudian memberi disposisi kepada Panitera / Sekretaris

Surat masuk yang sudah diberi

lembar disposisi

30 Menit


KPN / WKPN

5

Panitera / Sekretaris menerima disposisi dari KPN / WKPN untuk ditindaklanjuti dan serahkan ke Sub Bagian Umum & Keuangan untuk didistribusikan ke Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda

Surat masuk yang sudah

didisposisi KPN / WKPN

30 Menit


KPN / WKPN,

Panitera / Sekretaris

6

Sub Bagian Umum & Keuangan menerima surat yang sudah didisposisi untuk didistribusikan ke Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda


didisposisi KPN /

WKPN, Panitera / Sekretaris

15 Menit

Didistribusi kannya surat masuk yang

sudah didisposisi

KPN / WKPN,


7

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menerima surat yang sudah didisposisi untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk / arahan yang tercatat dalam disposisi surat


didisposisi KPN /


10 Menit

Diterimanya surat masuk yang sudah didisposisi

KPN / WKPN,


8

Sub Bagian Umum & Keuangan meminta salinan lembar disposisi untuk disimpan dan diarsipkan sebagai kartu kendali


didisposisi KPN /


10 Menit

Salinan lembar

disposisi

216



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENANGANAN SURAT MASUK

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

217



Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360

Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENANGANAN SURAT KELUAR








1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1 - Hukum




1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat keluar akan terhambat Pencatatan surat keluar pada buku register

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Sub Bag Umum &

Keuangan

Ka Sub Bag /


KPN / WKPN

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

1

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda membuat konsep surat keluar

Konsep surat keluar

15 Menit

Konsep surat keluar

2

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menyerahkan konsep surat keluar kepada Panitera / Sekretaris untuk diperiksa, dikoreksi dan diparaf

Konsep surat keluar

10 Menit

Diserahkan nya konsep surat keluar

218

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Sub Bag Umum &

Keuangan

Ka Sub Bag /


KPN / WKPN

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

3

Setelah diperiksa, dikoreksi dan diparaf, Panitera / Sekretaris meneruskan konsep surat keluar kepada KPN / WKPN untuk mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani

Konsep surat keluar

15 Menit

Diserahkan nya konsep surat keluar yang sudah diperiksa, dikoreksi

dan diparaf

4

KPN / WKPN menelaah konsep surat keluar tersebut dan memberikan persetujuan dengan tanda tangan kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang bersangkutan

Diserahkan nya konsep

surat keluar yang sudah

diperiksa, dikoreksi

dan diparaf

15 Menit

Surat keluar yang sudah disetujui dan

ditanda tangani

5

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menerima surat keluar yang sudah ditanda tangani dan meneruskannya ke Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk dibubuhi stempel, diregister dan dikirim

Surat keluar yang sudah

disetujui dan

ditanda tangani

10 Menit

Diterimanya surat keluar yang sudah disetujui dan

ditanda tangani

6

Sub Bagian Umum & Keuangan menerima surat keluar yang sudah ditanda tangani untuk dibubuhi stempel, diregister dan dikirim

Diterima nya surat

keluar yang sudah

disetujui dan

ditanda tangani

30 Menit

Dibubuhi stempel,

diregister, dan

dikirmnya surat keluar

7

Sub Bagian Umum & Keuangan menyimpan arsip surat keluar sesuai dengan klasifikasi surat

Arsip surat keluar

10 Menit

Tersimpan nya arsip

surat keluar

Ya Tidak

Ya

Tidak

219




Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

220



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN








1. SLTA 2. D3-Pustakawan 3. DIII – Pustakawan




1. Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Katalog Buku 4. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pemeliharaan barang perpustakaan akan terhambat Mendata kebutuhan perpustakaan


Ket Staf Ka Sub Bag

Umum & Keuangan

Pengelola Per

pustakaan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1 Mengecek kondisi ruang perpustakaan

Ruang perpustakaan 15

Menit

Laporan kondisi ruang

perpustakaan

2

Menata buku perpustakaan yang belum tertata dengan baik

Buku perpustakaan 15 Menit

Buku perpustakaan

telah tertata rapi

3

Menganalisa kebutuhan perlengkapan / bahan untuk kebersihan ruang perpustakaan

Form kebutuhan bahan

15 Menit

Form kebutuhan bahan telah diisi

221


Ket Staf Ka Sub Bag

Umum & Keuangan

Pengelola Per

pustakaan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

4

Menyerahkan daftar kebutuhan perlengkapan / bahan untuk ruang perpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan

Form kebutuhan bahan yang telah diisi

2 Menit

Diserahkannya form kebutuhan

bahan yang telah diisi

5

Memeriksa daftar kebutuhan perlengkapan / bahan untuk kebersihan ruang perpustakaan dan menyetujui untuk dilakukan pembelian

Form kebutuhan bahan yang telah diisi

10 Menit

Form kebutuhan bahan yang telah

disetujui

6

Melakukan proses pembelian perlengkapan / bahan kebersihan ruang perpustakaan

Form kebutuhan bahan yang telah

disetujui

1 Jam

Bahan.per lengkapan

kebersihan & bukti

pembelian

7

Menyerahkan hasil pembelian perlengkapan / bahan kebersihan ruang perpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan

Bahan.per lengkapan kebersihan & bukti

pembelian 5

Menit

Diserahkannya bahan.per lengkapan

Kebersihan & bukti

pembelian

8

Memerintahkan staf untuk membersihkan ruang perpustakaan dengan perlengkapan / bahan yang telah dibeli

Bahan.perlengkapan kebersihan

5 Menit

Perintah membersihkan

ruang perpustakaan

9 Membersihkan ruang perpustakaan

Bahan.perlengkapan

kebersihan 30

Menit

Ruang perpustakaan

telah dibersihkan

10 Membuat laporan kegiatan pemeliharaan perpustakaan

Ruang perpustakaan

yang telah dibersihkan

15 Menit

Laporan kegiatan pemeliharaan perpustakaan

Tidak

Ya

222



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

223




Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGADAAN DENGAN METODE SELEKSI SEDERHANA ATAU PENGADAAN LANGSUNG


Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian negara Pencatatan dan pendataan dilakukan oleh PPK


Ket PPK PPSPM Benda hara

Pjb Peng adaan

Pjb Peneri

ma

Persyarat an / Per

lengkapan Waktu Output

1

Merencanakan dan menyiapkan paket pengadaan berdasarkan Rencana Realisasi DIPA dan RUP

Petikan DIPA dan

RUP 5

Hari Draft

Kontrak

2

Menyiapkan draft Dokumen Seleksi Sederhana / Pengadaan Langsung

Petikan

DIPA dan RUP

3 Hari

Rencana Kerja dan Syarat - syarat

3 Melakukan proses seleksi / pengadaan

Rencana Kerja dan Syarat - syarat

14 Hari SPPBJ

4 Penandatanganan Kontrak, dan SPK

SPPBJ 1

Hari Kontrak dan

SPK

5

Menerima Barang hasil Pengadaan dan membuat Berita Acara Serah Terima

Kontrak dan SPK

1 Hari BAST

224



Pjb Peng adaan

Pjb Peneri

ma

Persyarat an / Per

lengkapan Waktu Output

6 Membuat SPP

BAST 1 Hari SPP

7 Membuat SPM

SPP 1 Hari SPM

8 Memproses Pembayaran

SPM 1 Hari

Berkas GU atau LS

9 Mengarsipkan Dokumen Seleksi / Pengadaan

Berkas

Seleksi / Peng adaan

1 Hari

Berkas Seleksi /

Pengadaan terarsip

225



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGADAAN DENGAN METODE SELEKSI SEDERHANA ATAU PENGADAAN LANGSUNG

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

226



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (BARANG KONSUMSI DAN PEMELIHARAAN)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan


2. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


5.

1. S1 – Hukum 2. SMA




Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akan terhambat

Mendata kebutuhan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan


Ket Staf Ka Sub Bag

Umum & Keuangan

KPA / KPB Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1

Mengumpulkan data berupa permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) di setiap Bagian

Nota Permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

1 Hari

Terkumpulnya Nota Permintaan

Barang Persediaan

(Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

2 Meneliti Nota Permintaan dari setiap bagian

Nota Permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

2 Jam

Rekapitulasi Nota Permintaan

Barang Persediaan


3 Konsultasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

Rekapitulasi Nota

Permintaan Barang Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan)

1 Jam

Persetujuan Kuasa Pengguna

Anggaran / Barang

Ya

Tidak

227


Ket Staf Ka Sub Bag

Umum & Keuangan

KPA / KPB Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

4

Belanja Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

Rekapitulasi Nota

Permintaan Barang Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan) yang

sudah disetujui

1 Hari

Tersedianya Barang

Persediaan (Barang


5

Memeriksa Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah dibeli dengan nota pembelian

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

yang telah dibeli

1 Jam

Diperiksanya Barang

Persediaan (Barang


yang telah dibeli

6

Menginput Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam Aplikasi Persediaan

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah diperiksa

1 Jam

Diinputnya Barang

Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan) ke

dalam Aplikasi Persediaan

7

Mendistribusikan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke setiap Bagian sesuai dengan permintaan


yang telah di input ke dalam Aplikasi

Persediaan

30 Menit

Didistribusikan nya Barang Persediaan


8

Mencatat pengeluaran Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah diditribusikan dan menginput ke dalam Aplikasi Persediaan


yang telah didistribusikan

30 Menit

Diinputnya Barang

Persediaan (Barang


yang telah didistribusikan

9

Menyimpan sisa Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam lemari penyimpanan

Sisa Barang Persediaan (Barang


30 Menit

Disimpannya sisa Barang

Persediaan (Barang


228



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (BARANG KONSUMSI DAN PEMELIHARAAN)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

229



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara; 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat





1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &

Keuangan KPB Persyaratan /


1

Menerima tanda bukti transaksi BMN dari bagian keuangan berupa SPM dan SP2D serta BAST dari pejabat pengadaan

SPM, SP2D, BAST 10 Menit

Diterimanya SPM, SP2D,

BAST

2 Melakukan input data SPM dan SP2D serta BAST ke dalam aplikasi SIMAK BMN

SPM, SP2D, BAST yang telah diterima

15 Menit

Laporan Barang Kuasa Pengguna

3

Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) maupun Kartu Identitas Barang (KIB) untuk barang yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN

Laporan Barang Kuasa Pengguna

20 Menit DIR & KIB

230

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



4

Menandatangani Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Kartu Identitas Barang (KIB)

DIR & KIB yang telah dicetak

10 Menit

Ditanda tanganinya DIR &

KIB yang telah dicetak

5

Membuat label (Labelisasi) untuk barang yang termasuk dalam Daftar Inventaris Barang (DIR)

DIR & KIB yang telah ditanda tangani

15 Menit Label Inventaris

6 Menempel label BMN pada barang yang sesuai

Label Inventaris yang

telah dicetak 20

Menit

Ditempelnya label Inventaris

yang telah dicetak

231



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

232



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PERMOHONAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008

2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara




1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



1

Menghimpun data-data BMN yang akan diusulkan penetapannya

Rekapitulasi Data

Inventaris

1 Jam

Terhimpunnya data-data sumber

2 Menyiapkan berkas pendukung usulan

Data-data sumber 30

Menit Disiapkannya

data pendukung

3

Membuat konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN

Rekapitulasi data sumber dan data

pendukung

30 Menit

Konsep surat permohonan

usulan penetapan status

penggunaan BMN

4

Menyerahkan konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk di koreksi

Konsep surat permohonan usulan

penetapan status penggunaan BMN

15 Menit

Diserahkannya konsep surat permohonan


penggunaan BMN

233

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



5

Mengoreksi konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN



30 Menit



penggunaan BMN telah dikoreksi

6

Menyerahkan konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB



yang telah dikoreksi

15 Menit



penggunaan BMN yang telah

dikoreksi

7

Menandatangani surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN

Konsep surat

permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN


30 Menit

Surat permohonan


penggunaan BMN

8

Mengirimkan surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN beserta berkas pendukungnya

Surat permohonan usulan penetapan status penggunaan

BMN

15 Menit

Dikirimnya surat permohonan


penggunaan BMN

9

Mengarsipkan surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN beserta berkas pendukungnya

Surat permohonan usulan penetapan status penggunaan

BMN

15 Menit

Surat permohonan


penggunaan BMN terarsipkan

234



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PERMOHONAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

235



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA


Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengelolaan Barang Persediaan 2. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 3. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan rekonsiliasi barang milik negara akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi


Ket Operator SIMAK BMN

Operator SAIBA KPB Persyaratan /


1 Operator SIMAK BMN melakukan transaksi pengiriman data ke UAKPA dan backup data pada aplikasi SIMAK BMN ke dalam flashdisk

Aplikasi SIMAK BMN

5 Menit

Backup dan file kirim

SIMAK BMN

2

Menyerahkan hasil pengiriman dan backup data dari aplikasi SIMAK BMN kepada operator SAIBA untuk dimasukkan ke aplikasi SAIBA

Backup dan file

kirim SIMAK BMN

10 Menit

Neraca SAIBA

3 Melakukan rekonsiliasi data antara neraca pada aplikasi SIMAK BMN dengan neraca aplikasi SAIBA

Neraca SIMAK dan Neraca

SAIBA

20 Menit

Neraca SIMAK

dan Neraca SAIBA sesuai

4

Jika data antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA sesuai,maka membuat berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA. Jika tidak sesuai maka melakukan perbaikan data pada aplikasi SIMAK BMN

Neraca SIMAK dan Neraca

SAIBA sesuai

30 Menit

BAR Internal

Ya

Tidak

236


Ket Operator SIMAK BMN

Operator SAIBA KPB Persyaratan /


5 Menandatangani berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA

BAR Internal 10 Menit

BAR Internal

yang ditanda tangani

6 Mengarsipkan berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA

BAR Internal yang ditanda

tangani

10 Menit

BAR Internal

telah diarsip

kan

237



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

238



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;

7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan penghunian rumah negara akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



1 Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara

Data referensi, data

pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada

1 Jam

Terhimpunnya data-data sumber

239

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



2 Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan

Data-data sumber

30 Menit

Besaran uang sewa per bulan

3

Membuat konsep Surat Izin dan ketentuan penghunian rumah negara

Data-data sumber 30 Menit

Konsep surat izin dan ketentuan penghunian

rumah negara

4

Menyerahkan konsep surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara untuk di koreksi

Konsep surat izin dan

ketentuan penghunian rumah

negara

15 Menit

Diserahkannya konsep surat izin

dan ketentuan penghunian

rumah negara

5 Mengoreksi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara



negara

30 Menit

Konsep surat izin dan ketentuan penghunian

rumah negara telah dikoreksi

6

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB


ketentuan penghunian rumah negara yang telah

dikoreksi

15 Menit

Diserahkannya konsep surat izin

dan ketentuan penghunian

rumah negara yang telah dikoreksi

7 Menandatangani surat izin penghunian rumah negara

Konsep surat izin dan ketentuan

penghunian rumah negara yang telah

dikoreksi

30 Menit

Surat izin dan ketentuan

penghunian rumah negara

8

Menyerahkan surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah negara



15 Menit

Diserahkannya surat izin dan

ketentuan penghunian

rumah negara serta kunci

rumah negara

9

Mengirimkan surat izin penghunian kepada Biro Perlengkapan MARI beserta tembusan yang lain

Surat izin dan


negara

15 Menit

Terkirimnya surat izin dan

ketentuan penghunian

rumah negara

10 Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara

Surat izin dan

Ketentuan penghunian rumah

negara

10 Menit



terarsipkan

240



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

241



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan;




1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan pemakai barang inventaris akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



1 Menghimpun data-data BMN berupa kendaraan dinas

KIB Kendaraan, STNK, BPKB

1 Jam

Terhimpunnya

data-data sumber

2 Membuat konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris

Data-data sumber 30

Menit

Konsep surat penunjukan

pemakai barang inventaris

3

Menyerahkan konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris untuk di koreksi

Konsep surat penunjukan pemakai

barang inventaris

15 Menit

Diserahkannya konsep surat penunjukan


4 Mengoreksi konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris

Konsep surat

penunjukan pemakai barang inventaris

30 Menit


pemakai barang inventaris telah

dikoreksi

5

Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB

Konsep surat



15 Menit


pemakai barang inventaris yang telah dikoreksi

242

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



6 Menandatangani surat penunjukan pemakai barang inventaris


barang inventaris yang telah dikoreksi

30 Menit

Surat penunjukan pemakai barang

inventaris

7

Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris kepada yang bersangkutan beserta kunci dan STNK kendaraan dinas


inventaris 15

Menit

Diserahkannya surat penunjukan pemakai barang

inventaris beserta kunci dan STNK kendaraan dinas

8 Mengarsipkan surat penunjukan pemakai barang inventaris


inventaris

15 Menit


inventaris terarsipkan

243



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

244



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA LAPTOP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana


2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan;




1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan pemakai barang inventaris akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



1 Menghimpun data-data BMN berupa Laptop

Rekapitulasi Data Inventaris Berupa Laptop dan DBR

1 Jam

Terhimpunnya

data-data sumber

2 Membuat konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris

Data-data sumber 30

Menit



3

Menyerahkan konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris untuk di koreksi


barang inventaris

15 Menit



4 Mengoreksi konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris

Konsep surat


30 Menit


pemakai barang inventaris telah

dikoreksi

5

Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB

Konsep surat



15 Menit


pemakai barang inventaris yang telah dikoreksi

245

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Staf

Ka Sub Bag Umum &



6 Menandatangani surat penunjukan pemakai barang inventaris


barang inventaris yang telah dikoreksi

30 Menit


inventaris

7

Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris kepada yang bersangkutan beserta Laptop dan perlengkapannya


inventaris 15

Menit

Diserahkannya surat penunjukan pemakai barang

inventaris beserta Laptop dan

perlengkapannya

8 Mengarsipkan surat penunjukan pemakai barang inventaris


inventaris

15 Menit


inventaris terarsipkan

246



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA LAPTOP

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

247



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1


Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN




telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 1. Peralatan Komputer

2. Alat Tulis Kantor Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian negara Pencatatan dan pendataan dilakukan oleh Tim Swakelola

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Pjb Peng adaan

Tim Swa

kelola

Per Syarat an / Per

lengkapan

Wak tu Output

1

Pembentukan Tim Swakelola sesuai dengan rencana realisasi anggaran secara swakelola

RUP 1 Hari

SK Tim Swakelola

2

Menyusun KAK, Jadual Pelaksanaan, RAB, Pelaksana, Spesifikasi Teknis, dan Gambar Teknis

RUP, DIPA 1 Hari RKS

3 Membuat dokumen pengadaan swakelola

RKS 1

Hari Dokumen Swakelola

4 Pelaksanaan Pekerjaan

Dokumen Swakelola

s/d sele sai

Laporan Penyelesai

an Pekerjaan

5 Membuat SPP dan menyampaikannya ke PPSPM

Laporan

Penyelesaian

Pekerjaan

1 Hari SPP

248

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Pjb Peng adaan

Tim Swa

kelola

Per Syarat an / Per

lengkapan

Wak tu Output

6

Membuat SPM dan menyampaikan ke Bendahara Pengeluaran

SPP 1 Hari SPM

7 Membuat berkas GU / LS ke KPPN

SPM 1 Hari

Berkas GU/LS

8 Mengarsipkan berkas Swakelola

Berkas Swakelola,

Lap. Penyelesai

an Pek dan SP2D

1 Hari

Berkas terarsip

249



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

250



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PERAWATAN SARANA GEDUNG





4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 1. Peralatan Komputer

2. Alat Tulis Kantor Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian negara Pencatatan dan pendataan dilakukan oleh Tim Swakelola

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Pjb Peng adaan

Tim Swa

kelola

Persyarat an / Per

lengkapan

Wak tu Output

1

Pembentukan Tim Swakelola sesuai dengan rencana realisasi anggaran secara swakelola

RUP 1 Hari

SK Tim Swakelola

2

Menyusun KAK, Jadual Pelaksanaan, RAB, Pelaksana, Spesifikasi Teknis, dan Gambar Teknis

RUP, DIPA 1 Hari RKS

3 Membuat dokumen pengadaan swakelola

RKS 1

Hari Dokumen Swakelola

4 Pelaksanaan Pekerjaan

Dokumen Swakelola

s/d sele sai

Laporan Penyelesai

an Pekerjaan

5 Membuat SPP dan menyampaikannya ke PPSPM

Laporan

Penyelesaian

Pekerjaan

1 Hari SPP

251

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Pjb Peng adaan

Tim Swa

kelola

Persyarat an / Per

lengkapan

Wak tu Output

6

Membuat SPM dan menyampaikan ke Bendahara Pengeluaran

SPP 1 Hari SPM

7 Membuat berkas GU / LS ke KPPN

SPM 1 Hari

Berkas GU/LS

8 Mengarsipkan berkas Swakelola

Berkas Swakelola,

Lap. Penyelesai

an Pek dan SP2D

1 Hari

Berkas terarsip

252



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PERAWATAN SARANA GEDUNG

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

253



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008

2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengadaan Dengan Metode Seleksi Sederhana atau

Pengadaan Langsung 2. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 3. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan

BMN 4. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara 5. SOP Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman 6. SOP Perawatan Barang Milik Negara


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghapusan Barang Milik Negara akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan KPB Panitia Persyaratan /


1 Membuat konsep surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN

Konsep surat dan data calon panitia

penghapusan

30 Menit


penetapan panitia penghapusan BMN

2

Menyerahkan konsep surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN untuk di koreksi dan ditanda tangani

Konsep surat

permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN

15 Menit



3

Mengoreksi konsep surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN BMN dan menanda tangani



30 Menit

Surat permohonan penetapan panitia

penghapusan BMN

4

Mengirimkan surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN ke Pengadilan Tinggi

Surat permohonan penetapan panitia

penghapusan BMN 15

Menit

Dikirimnya surat permohonan


254

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan KPB Panitia Persyaratan /


5

Menerima surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan Tinggi

Surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan

Tinggi

15 Menit

Diterimanya surat penetapan panitia

penghapusan BMN dari Pengadilan

Tinggi

6

Melaporkan surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan Tinggi ke KPB untuk ditindaklanjuti

Surat penetapan

panitia penghapusan BMN dari Pengadilan

Tinggi

30 Menit

Dilaporkannya surat penetapan panitia

penghapusan BMN dari Pengadilan

Tinggi

7 Memberi tugas dan tanggung jawab kepada panitia penghapusan

Surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan

Tinggi

1 Jam

Diberinya tugas dan tanggung jawab kepada panitia penghapusan

8

Panitia penghapusan menginventarisir BMN yang akan dihapuskan dan melaporkannya kepada KPB

Tugas dan tanggung jawab sebagai panitia

penghapusan 2

Minggu Data BMN yang akan dihapus

9

Mengusulkan BMN yang akan dihapus ke KPKNL untuk mendapatkan nilai limit penjualan

Data BMN yang akan

dihapus 1

Jam

Diusulkannya data BMN yang akan dihapus untuk

mendapatkan nilai limit

10

Setelah nilai limit penjualan didapatkan, KPB mengusulkan penghapusan dengan pelelangan ke KPKNL melalui Pengadilan Tinggi

Surat permohonan penghapusan BMN dengan pelelangan

disertai nilai limit dan data dukung lainnya

1 Jam

Dikirimnya surat permohonan usulan

penghapusan dengan pelelangan ke KPKNL melalui Pengadilan Tinggi

11

Proses pelelangan oleh TIM KPKNL dibantu Ka Sub Bagian Umum dan Keuangan, Panitia Penghapusan dan KPB

permohonan usulan penghapusan

dengan pelelangan ke KPKNL melalui Pengadilan Tinggi

3 Jam

Proses pelelangan oleh TIM KPKNL

selesai dilaksanakan

12

Setelah proses pelelangan selesai, KPB mendapatkan risalah lelang untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan penghapusan BMN pada Aplikasi dan Pelaporan

Risalah lelang 1 Jam

Dikirimnya risalah lelang untuk

mendapatkan persetujuan

penghapusan BMN pada Aplikasi dan

Pelaporan

13

Ka Sub Bagian Umum dan Keuangan menerima persetujuan penghapusan BMN pada Aplikasi dan Pelaporan dari Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti

Surat persetujuan penghapusan BMN pada Aplikasi dan

Pelaporan

3 Jam

Ditindaklanjutinya persetujuan

penghapusan BMN pada Aplikasi dan

Pelaporan

255



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

256



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP / TUP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan


Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun

2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun

2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

9. 10. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan


1. Laptop dengan Aplikasi 2. Dokumen DIPA dan POK 3. SPM/SP2D 4. Dokumen Pengadaan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tupoksi satuan kerja negara akan terhambat Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA


Ket bend ppk pp

spm kpa kppn bank Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Bendahara Pengeluaran membuatdraf daftar rincian permintaan danaUP/TUP dan surat ijin dispensasiTUPuntuk selanjutnya diajukan kepadaPPK untuk ditandatangani PPK.

DIPA POK

1 Hari

Draft surat

Kelengkapan

UP/TUP

2

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPPUP/TUP sebelum diajukan kepadaPejabat Penguji dan Penerbit SPMuntuk diterbitkan SPM dimintakanpersetujuanKPA

Draf Surat Kelengkapan SPP UP/TUP

30 Menit

SPP yang telah

Ditandatangani PPK

257


Ket bend ppk pp


3

KPA menyetujui berkas dan SPP UP/TUP selanjutnyadiajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

SPP yang

telah ditandatangani

PPK

10 Menit

SPP yang telah

disetujui KPA

4

PPSPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM. Selanjutnya SPMberikut kelengkapannya diajukan ke KPPN.

SPP yang telah disetujui

KPA

1 Jam SPM

5

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasikelengkapannya selanjutnya KPPNmenerbitkan SP2D

SPM beserta kelengkapan

nya 3

Jam SP2D

6

SP2D UP/TUP dibukukan pada BKUdan Buku Bantu lainnya di aplikasi SILABI (Aplikasi Laporan Bendahara Instansi) olehBendahara, danselanjutnyaBendahara menyiapkancek untuk ditandatangani oleh KPA

SP2D 30 Menit

Terselenggaran

ya pembuk

uan

7 KPA menandatangani cek yang diajukan Bendahara

Buku Cek 5 Menit

Cek yang telah

ditandatangan

8

Selanjutnya Bendahara mencairkanuang ke Bank untuk membiayakegiatan Satker sesuai denganDIPA

Cek yang telah ditandatangan

30 Menit

Uang tunai

9

Kemudian Bendaharamencatatnyapada Buku Kas Umum dan BukuBantu lainya di aplikasi SILABI

Kuitansi/ Bukti belanja

30 Menit

Terselenggaran

ya pembuk

uan

10

Atas dasar tagihan yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar

SPK, Kuitansi faktur pajak dll

1 Jam

Berkas tagihan yang telah

disetujui bayar

11

Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untukseterusnya dibukukan kedalam BKUdan Buku Bantu

Berkas tagihan yang telah

disetujui bayar 30

Menit

Pengeluaran uang

kas dan pembuk

uan

12

Berdasarkan data pengeluaran dariBKU, PPK membuat SuratPertanggung Jawaban Belanja sebagai lampiran SPP GUberikutnya, untuk seterusnyadiajukan kembali kepada PPSPM

Daftar pengeluaran

belanja sesuai MAK

2 Hari

SPP GUP

beserta kelengkapanny

a

13

PPSPM meneliti kelengkapan SPPyang diajukan PPK sebagai dasarpenerbitan SPM untuk selanjutnyaSPM diajukan ke KPPN danseterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)

SPP beserta kelengkapan

nya

3 Jam SPM UP

258



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP / TUP

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

259



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS










9. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.




1. Laptop dengan Aplikasi 2. Dokumen DIPA dan POK 3. SPM/SP2D 4. SK, KGB, dll 5. Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan belanja pegawai yang mengakibatkankesejahteraan pegawai akan terabaikan

Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA


Ket pp abp bend ppk pp

spm kpa kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

PPABP menginput dan menyiapkan DaftarGaji Induk / Susulan / Kekurangan Gaji,menyiapkan daftar pembayaranperhitungan lembur, dan menyiapkandaftar perhitungan pembayaran honor /vakasi selanjutnya dibuatkan DaftarRincian Permintaan sebagaimana dalamAplikasi GPP selanjutnyaditandatanganinya disampaikan keBendahara

DIPA, POK Daftar hadir,

SK Penetapan

1 Hari

Daftar Rincian Permint

aan Pembay

aran dan

Kelengkapanny

a

260


Ket pp abp bend ppk pp

spm kpa kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

2

Bendahara melakukan checking listkelengkapan danmenandatanganiselanjutnya diajukan kepada PPK untukditandatangani PPK dan diterbitkan SPPGaji.

Daftar Rincian

Permintaan pembayaran

dan kelngkapannya

30 Menit

SPP beserta lampira

n pendukungnya

3

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP Gajiuntuk selanjutnya sebelum diajukankepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPMuntuk diterbitkan SPM, SPP dimintakanpersetujuan dan ditandatangani KPA

SPP beserta lampiran

pendukungnya 30

Menit

SPP beserta lampira

n pendukungnya yang

ditandatangani

4

KPA menyetujui danmenandatanganiberkas serta SPP Gaji selanjutnyadiajukan kepada Pejabat Penguji danPenerbit SPM untuk diterbitkan SPM


pendukungnya yang

ditandatangani

10 Menit

SPP beserta lampira

n pendukungnya yang final

5

PPSPM meneliti/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM-LS kepada rekeningmasing-masing pegawai yang berhakmenerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN


pendukungnya yang final

2 Jam SPM

6

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker,setelah diverifikasikelengkapannyaselanjutnya KPPN menerbitkan SP2Dkepada rekening masing-masing pegawaiyang berhak menerima

SPM dan kelengkapannya

3 Jam SP2D

7

SP2D dibukukan pada Buku Kas Umumdan Buku Bantu yang terdiri dari : BukuBantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, BukuBantu Bank, dan Buku Bantu PengawasanKredit

SP2D 1 Jam

Terlaksananya Pembukuan dan Pembay

aran belanja pegawai

261



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

262



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL – LS














1. Laptop dengan Aplikasi 2. Dokumen DIPA dan POK 3. SPM/SP2D 4. Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan belanja modalyang mengakibatkan pelaksanaan tupoksi satker akan terhambat



Ket bend ppk pp


1

Rekenan pemenang lelang atau ditunjuklangsung mengajukan permintaanpembayaran kepada KPA disampaikanke BendaharaPengeluaran, selanjutnyaBendahara Pengeluaran membuat drafdaftar rincian permintaan dana LS(Belanja Modal) serta membuat resumekontrak untuk selanjutnya diajukankepada PPK untuk ditandatangani PPK

DIPA, POK, SK, berkas pemenang

lelang/ penetapan

pemenang dll

1 Hari

Draft surat

kelengkapan

SPP LS Belanja modal

263


Ket bend ppk pp


2

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani SPP LS (Belanja Modal) serta resume kontrak sebelumdiajukan kepada Pejabat PengujidanPenerbit SPM untuk diterbitkan SPMdimintakan persetujuan danditandatangani KPA

Draft surat kelengkapan

SPP LS Belanja modal

30 Menit

SPP LS yang telah

ditandatangani PPK

3

KPA menyetujui danmenandatanganiberkas dan SPP LS (Belanja Modal)selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

SPP LS yang telahditandatang

ani PPK

10 Menit

SPP LS yang telah

disetujui KPA

4

PPSPM meneliti/ memverifikasi kelengkapan SPP untukkemudianditerbitkan SPM-LS kepada rekeningrekanan yang berhak menerima.Selanjutnya SPM berikutkelengkapannya diajukan ke KPPN

SPP LS yang telah disetujui

KPA 1

Jam SPM

5

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker,setelah diverifikasi kelengkapannyaselanjutnya KPPN menerbitkan SP2Dkepada rekening rekanan yang berhakmenerima

SPM beserta kelengkapan

nya 3

Jam SP2D

6

SP2D dibukukan pada Buku Kas Umumdan Buku Bantu yang terdiri dari : BukuBantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai,Buku Bantu Bank, dan Buku BantuPengawasan Kredit

SP2D 1 Jam

Terselenggaran

ya Pembuk

uan dan

pembayaran

belanja modal

264



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL – LS

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

265



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)














1. Laptop dengan Aplikasi 2. Rekapitulasi Absensi 3. SPTJM 4. Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan tunjangan khusus kinerjayang mengakibatkan kesejahteraan pegawai akan terabaikan



Ket bend ka sub bag

umum & keu sekretari

s KPN pt

jateng Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Petugas / bendahara menerima,mengumpulkan danmemverifikasi rekap absensi dan datadukung lainnya yang menjadi datasumber untuk mengajukan permintaandan pertanggungjawaban dimukatunjangan kinerja

Rekap Absen dan data

dukung lainnya dari

kepegawaian

1 Hari

Kelengkapan

data sumber

yang telah valid

266


Ket bend ka sub bag

umum & keu sekretari

s KPN pt

jateng Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

2

Petugas / bendahara membuat dokumenpermintaandanpertanggungjawaban dimukatunjangan kinerja berdasarkan datasumber yang telah valid danditandatangani bendahara pengeluaran

Kelengkapan data sumber yang telah

valid

2 Jam

dokumen permintaan tunjangan

kinerja yang

ditandatangani

bendahara

3

Dokumen permintaan danpertanggungjawaban dimuka tunjangankinerja yang ditandatangani bendaharapengeluaran diajukan kepada KepalaSub Bagian Umum dan Keuangan untuk diverifikasidan diperiksa validitas dokumen dandiparaf selanjutnya disampaikan keSekretaris

dokumen

permintaan dan

pertanggungjawaban

dimuka tunjangan

kinerja yang ditandatangani

bendahara

30 Menit


kinerja yang

diparaf oleh

KepalaSub Bagian

Umum dan Keuangan

4

Selanjutnya Sekretaris selakuKuasa Pengguna Anggaran memeriksadokumen permintaan danpertanggungjawaban dimukatunjangankinerja tersebut kemudian menandatangani dokumen serta SuratPertanggungjawabanMutlaknya.Kemudian dokumen tersebutdisampaikan ke Ketua


kinerja yang diparaf

oleh KepalaSub

Bagian Umum dan Keuangan

20 Menit


kinerja yang telah ditandatan

gani Sekretairs

5

Ketuamenandatangani danmengetahui dokumenpermintaan danpertanggungjawaban dimukatunjangan kinerja dan SuratPertanggungjawaban Mutlak yangsudah valid dan final. Selanjutnyadisampaikan ke petugas / bendahara yangmenangani untuk dikirim ke tingkat wilayah

dokumen

permintaan dan

pertanggungjawaban

dimuka tunjangan

kinerja yang telah

ditandatangani Sekretaris

15 Menit


kinerja yang telah ditandatan

gani Ketua

6

Petugas / bendahara mengirimdokumen permintaan danpertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yangsudah valid dan final kepada petugasyang menangani tingkat wilayah


kinerja yang telah

ditandatangani Ketua

1 Hari

Dikirmnya dokumen

permintaan tunjangan

kinerja yang telah validdan

final

267



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

268



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)














1. Laptop dengan Aplikasi 2. Buku Kas Umum 3. SSBP 4. Dokumen Pendukung lainnya


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan PNBP akanterhambat Pencatatan dan Pendataan PNBP oleh Bendahara Penerima

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bend phk

3

Bend pe

nerima

Ka Sub Bag Um &

Keu

KPA bank kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Bendahara pihak ketiga (Kepaniteraan Perdata & Kepaniteraan Hukum) menerima PNBP kemudian mencatatnya dalam buku kas dan langsung diserahkan kembali kepada Bendahara Penerima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

PNBP dan Buku Kas

30 Menit

Dicatat dan

diserah kannya PNBP

269

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bend phk

3

Bend pe

nerima

Ka Sub Bag Um &

Keu

KPA bank kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

2

Bendahara Penerima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan menerima PNBP dari Bendahara pihak ketiga (Kepaniteraan Perdata & Kepaniteraan Hukum) dan mencatatnya dalam buku kas umum

PNBP 30 Menit

Diterima dan

dicatat nya

PNBP

3

Bendahara Penerima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan menginput PNBP tersebut ke dalam aplikasi PNBP dan mencetak dokumen SSBP, selanjutnya dokumen SSBP tersebut diserahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk diperiksa

PNBP yang sudah diterima

dan dicatat

15 Menit

Dicetaknya

SSBP dan

diserah kannya ke Ka

Sub Bag Umum

& Keuang

an

4

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan memeriksa dokumen SSBP yang sudah dicetak, selanjutnya diserahkan kembali kepada Bendahara Penerima untuk disetorkan ke Bank Persepsi

SSBP yang sudah dicetak

15 Menit

Di periksa

nya PNBP dan

SSBP

5

Bendahara Penerimamenyetorkan PNBP dengan membawa SSBP yang sudah diperiksa ke Bank Persepsi

PNBP dan SSBP yang

sudah diperiksa 1 Jam

Disetor kannya PNBP dan

SSBP yang

sudah di periksa

6

Bank Persepsi menerima pembayaran PNBP dari Bendahara Penerima, selanjutnya menyerahkan salinan bukti penyetorannya untuk lampiran pembuatan laporan ke KPPN

PNBP dan SSBP yang

sudah diperiksa

15 Menit

Diterimanya

PNBP dan

SSBP serta

diserah kannya salinan bukti pe nyetor

an

7

Bendahara Penerima membuat laporan atas persetujuan KPA ke KPPN dengan sistem data elektronik (Arsip Data Komputer) dengan dilampiri bukti penyetoran dari Bank Persepsi.

salinan bukti penyetoran

PNBP 30

Menit

Dibuat nya

laporan PNBP

dengan sistem data

elektro nik

(ADK)

270



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

271



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1


Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(INVENTARISASI BARANG PUSTAKA)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan

Karya Cetak Dan Karya Rekam 3. Kepres No. 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Perpustakaan 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah


1. S1 – Pustakawan 2. DIII - Pustakawan 3. SMA




Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pengelolaan administrasi perpustakaan akan terhambat Pencatatan buku-bukuperpustakaan

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan Staf

Operator Simak BMN

Pe ngelola

per pustaka

an

Angg. Per

Pustakaan

Persyarat an/ Per

lengkap an

Wak tu Output

1

Menerima surat pengantar disertai buku-buku yangdikirim

Surat

pengantar 3

Menit Surat

pengantar & Daftar buku

2

Mencocokan dan memeriksa buku yang diterima,setelah dianggap cocok surat pengantar diarahkan sesuai prosedur surat masuk dan dilampiri 1 ekpbuku berkenaan

Surat pengantar

& Daftar buku

15 Menit

Nota disposisi & daftar buku

3 Menerima surat yang telah didisposisi


5 Menit


4

Meminta operator simak untukmenginput kedaftar inventaris kantor


3 Menit Daftar buku

272

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan Staf

Operator Simak BMN

Pe ngelola

per pustaka

an

Angg. Per

Pustakaan

Persyarat an/ Per

lengkap an

Wak tu Output

5 Menginput dan memberi nomor / label inventaris

Daftar buku & Aplikasi SIMAK

20 Menit Label buku

6 Menyerahkan buku dan pengantarnya ke PetugasPerpustakaan

Buku yang telah diberi

label

10 Menit


label

7 Menerima buku dan meneliti jumlah buku


label

30 Menit Daftar buku

8 Mencatat dalam buku register perpustakaan

Daftar buku

15 Menit

Buku register

perpustakaan

9 Membuat katalog perpustakaan

Buku register

perpustakaan

20 Menit

Katalog perpustakaa

n

10 Menyimpan buku ke dalam lemari sesuai katalog

Katalog perpustaka

an

30 Menit

Buku telah tersimpan di lemari

11

Membuat laporan kondisi bukuperpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan setiap tahun

Buku 1 hari Laporan kondisibuku

12 Menyimpan laporan sebagai dokumen

Laporan Kondisi buku

10 Menit

Arsip laporan

273



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(INVENTARISASI BARANG PUSTAKA)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

274



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PEMINJAMAN BARANG PUSTAKA)











No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan Staf

Operator Simak BMN

Pe ngelola

per pustaka

an

Angg. Per

Pustakaan

Persyarat an/ Per

lengkap an

Wak tu Output

1

Mengajukan permohonan peminjaman kepada pengelolaperpustakaan

Form

permohonan

pinjaman

5 Menit

Form permohonan

pinjaman

2

Mengecek ketersediaan buku yang akan dipinjam pada katalog perpustakaan

Katalog

perpustakaan

10 Menit

Buku tersedia

3

Mengambil buku dari lemari danmemeriksa kondisi serta keutuhan fisik buku yang akandipinjam

Buku yang tersedia

10 Menit

Buku telah diperiksa

Tidak

Ya

275

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan Staf

Operator Simak BMN

Pe ngelola

per pustaka

an

Angg. Per

Pustakaan

Persyarat an/ Per

lengkap an

Wak tu Output

4 Mencatat pada buku register perpustakaan

Register

perpustakaan

10 Menit

Register perpustakaantelah terisi

5

Membubuhkan tanggal harus kembali pada kartukontrol buku yang akan dipinjam

Kartu

kontrol buku

2 Menit

Kartu kontrol bukutelah

terisi

6 Menyerahkan buku kepada peminjam buku

Buku siap dipinjam

2 Menit

Buku dipinjamkan

276



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PEMINJAMAN BARANG PUSTAKA)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

277



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PENGEMBALIAN BARANG PUSTAKA)











No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan Staf

Operator Simak BMN

Pe ngelola

per pustaka

an

Angg. Per

Pustakaan

Persyarat an/ Per

lengkap an

Wak tu Output

1

Mengembalikan buku perpustakaan kepada pengelolaperpustakaan

Buku pinjaman

2Menit

Buku pinjaman

2 Menerima buku yang telah dikembalikan olehpeminjam

Buku pinjaman

2Menit

Buku dikembalika

n

3 Memeriksa kondisi dan keutuhan fisik buku yangtelah dikembalikan

Buku dikembalik

an 10

Menit Kondisi buku

baik

278

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bag Umum &

Keuangan Staf

Operator Simak BMN

Pe ngelola

per pustaka

an

Angg. Per

Pustakaan

Persyarat an/ Per

lengkap an

Wak tu Output

4 Mencatat pada buku register perpustakaan

Register perpustaka

an 10

Menit

Register perpustaka

an telah terisi

5

Membubuhkan tanggal kembali pada kartu kontrolbuku yang telahdikembalikan

Kartu

kontrol buku

2 Menit

Kartu kontrol buku telah

terisi

6 Mengembalikan buku perpustakaan pada lemaripenyimpanan semula

Buku

pinjaman 10Me

nit

Buku selesai disimpan kembali

279



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PENGEMBALIAN BARANG PUSTAKA)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

280



Fax. (0283) 491854

Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/TI/05/2017



Revisi ke 1



SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN


Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan




8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi


1. S1 - Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA




1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan


Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan

Ka Sub Bag dan Panmud

Sekretaris KPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima Copy DIPA Kementerian Keuangan dari Sekretaris

DIPA 1 Jam

Diterima nya DIPA

281



Ka Sub Bag dan Panmud


2

Membentuk Tim untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran

DIPA 6 Jam

Konsep Program

Kerja, Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta

Anggaran nya

3

Membuat Program Kerja dan kegiatan jadwal pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil rapat

Konsep Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta Anggarannya

1 Hari

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta

Anggaran nya

4

Menyerahkan Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksaan serta Anggarannya yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diteliti dan ditandatangani

Program Kerja, Kegiatan, Jadwal


30 Menit

Diserahkannya

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta

Anggaran nya

5

Menerima Program kerja kegiatan jadwal pelaksanaan serta anggaran yang telah ditandatangai oleh Sekretaris


Pelaksaan serta Anggarannya yang sudah

diteliti

30 Menit

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta

Anggaran nya yang

sudah ditanda tangani

6

Membagikan Jadwal pelaksanaan anggaran kepada masing-masing Kepala Sub Bagian


Pelaksaan serta Anggarannya yang sudah

ditandatangani

1 Jam

Diganda kan dan

dibagikan nya

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta

Anggaran nya

7

Menerima Jadwal pelaksanaan anggaran dari Sub Bagian Perencanaan Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan



30 Menit

Diterima nya

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksaan serta

Anggaran nya

Ya

Tidak

282



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

283



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA


Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan





8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.



1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi Akuntansi 3. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal 3. SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP / TUP

1. Laptop dengan Aplikasi RKAKL 2. Renstra 3. RKT 4. TOR, RAB dan Dokumen Pendukung Lainnya

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Program dan Anggaran Tahun berikutnya

Data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan


Ket Tim PP Anggaran

Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan

Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1

Membentuk Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk melakukan persiapan dan rapat Koordinasi untuk merencanakan dan menyusun program dan anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan RKAKL.

Konsep

perencanaan program dan

anggaran

3 Jam Susunan

program dan anggaran

284


Ket Tim PP Anggaran

Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan


2 Penerimaan data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan

Data usulan dari masing - masing Sub Bagian dan

Kepaniteraan

3 Jam Data usulan

3

Meneliti, memeriksa dan mengolah data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan

data usulan dari masing -

masing Sub Bagian dan

Kepaniteraan

6 Jam Rekap data usulan

4 Membuat konsep rencana usulan RKAKL

Rekap data

usulan 1 hari Konsep Usulan RKAKL

5

Usulan RKAKL hasil pembahasan diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKAKL

Konsep Usulan RKAKL 3 Jam

Persetujuan Usulan RKAKL

6

Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan persetujuan dan sinkronisasi dari Sekretaris

Persetujuan Usulan RKAKL 1 hari Usulan

RKAKL

7

Usulan RKAKL yang sudah disepakati tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi RKAKL

Usulan RKAKL 1 hari Kertas Kerja RKAKL

8 Pengiriman usulan RKAKL ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Korwil

Sofcopy RKAKL 1 Jam

Terkirimnya usulan RKAKL

9 Melakukan Penyimpanan dan Pengarsipan

Usulan RKAKL dan Data Dukung

30 Menit

Arsip Usulan RKAKL dan

Data Dukung

Ya

Tidak

285



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

286



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMELIHARAAN JARINGAN





4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan


1. S1 - Hukum 2. S1 - Komputer 3. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengisian / Pembaruan Konten Website Peralatan Komputer dan Jaringan Internet Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Pemeliharaan Jaringan Laporan Pengelolaan Teknologi Informasi



Sub Bag Umum &

Keuangan Sekretaris Pihak

Ketiga Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1

Memonitoring secara berkala status pembaruan kontent (updating) dan ketersediaan akses online website

Akses sistem website

2 Jam

Akses website

yang terpantau

2

Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain

Akses server 3 Jam

ADK / Dokumen elektronik

3

Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/ deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem

Akses server 30 Menit

Log aktivitas pengun

jung

287



Sub Bag Umum &

Keuangan Sekretaris Pihak

Ketiga Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

4

Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain

Invoice, Akses layanan koneksi,

hosting dan domain

3 Jam

Layanan koneksi, hosting & domain yang di

perbaharui

5

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Penanggung Jawab Informasi

Data situasi kondisi sistem

1 Jam

Laporan situasi kondisi

6

Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi / website.

Laporan situasi kondisi

1 Jam

Solusi / pemecahan masalah

7

Melakukan / menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan pemeliharaan atau melibatkan pihak ketiga.

Solusi / pemecahan

masalah

1 Hari

Akses website selalu

tersedia

Tidak

Ya

288



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PEMELIHARAAN JARINGAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

289



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE





4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan


1. S1 - Hukum 2. S1 - Komputer 3. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pemeliharaan Jaringan Peralatan Komputer dan Jaringan Internet Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Pengisian / Pembaruan Konten Website Laporan Pengelolaan Teknologi Informasi


Ket Panitera / Sekretaris

Ka Sub Bag / Panmud

Sub Bag Perencanaan, TI,

Pelaporan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1 Menyusun data rutin yang harus di unggah secara rutin

Data Mentah 30 menit

Berkas data hardcopy

2 Mengoreksi data rutin yang akan diunggah

Berkas data

hardcopy 30

menit Terkoreksinya data rutin

3 Menyetujui data rutin yang akan diunggah

Data rutin yang

sudah dikoreksi 30

menit Persetujuan

data rutin

4

Melakukan convert data ke bentuk elektronik yang dapat diunggah ke website

Data rutin yang telah disetujui 2 jam

Data elektronik

uploadable

5

Mengunggah data jadi ke website dan memanajemen keseluruhan unggahan

Data elektronik uploadable 1 jam

Data terunggah ke website

6 Mengoreksi hasil unggahan

Data terunggah

ke website 30

menit Nota

Koreksi

7 Publish data

Nota Koreksi 30 menit

Data dipublish

Tidak

Ya

290



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

291



Fax. (0283) 491854

Nomor SOP 05/SOP-PNSlwl/TI/05/2017



Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN


Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan











Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Bulanan Kesekretariatan Laporan Bulanan dari masing-masing Sub Bagian




1 Menerima Laporan Bulanan dari masing-masing Kepala Sub Bagian

Laporan Bulanan masing-masing

Sub Bagian

1 Hari

Diperiksa nya Laporan Bulanan masing-

masing Sub Bagian

2 Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Bulanan dari masing-masing Kepala Sub Bagian


Sub Bagian 6

Jam

Diolah, ditelaah dan

ditelitinya Laporan Bulanan masing-

masing Sub Bagian

292




3 Merekapitulasi Laporan Bulanan dari masing-masing sub bagian


Sub Bagian 6

Jam

Rekapitulasi Laporan Bulanan

4 Menyerahkan Laporan Bulanan kepada Sekretaris untuk ditandatangani


Sub Bagian

30 Menit


5 Sekretaris menandatangani Laporan Bulanan dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Rekapitulasi

Laporan Bulanan yang sudah

diparaf

1 Jam


yang sudah ditanda tangani

6 Menerima Laporan Bulanan yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris



30 Menit



7 Mengirim berkas Laporan Bulanan ke Pengadilan Tinggi

Rekapitulasi

Laporan Bulanan yang sudah

ditanda tangani

1 Jam

Terkirim nya


8 Penyimpanan dan Pengarsipan Rekapitulasi Laporan Bulanan

30 Menit

Arsip Rekapitulasi Laporan Bulanan

Ya

Tidak

293



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

294



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER
















Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Semester Kesekretariatan Laporan Semester dari masing-masing Sub Bagian




1 Menerima berkas laporan Semester dari masing-masing Sub Bagian

Laporan Semester

masing-masing Sub Bagian

1 Hari

Diterimanya Laporan

Semester masing-masing Sub Bagian

2 Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Semester dari masing-masing Kepala Sub Bagian

Laporan Semester


6 Jam

Diperiksanya Laporan

Semester masing-masing Sub Bagian

295




3 Merekapitulasi Laporan Semester

Laporan Semester


6 Jam

Rekapitulasi Laporan Semester

4 Menyerahkan Laporan Semester kepada Sekretaris untuk ditandatangani

Laporan Semester masing-masing

Sub Bagian 30

Menit


5

Sekretaris menandatangani Laporan Semester dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Rekapitulasi

Laporan Semester yang sudah

diparaf

1 Jam



6 Menerima Laporan Semester yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris

Rekapitulasi

Laporan Semester yang sudah

ditanda tangani

30 Menit



7 Mengirim berkas Laporan Semester ke Pengadilan Tinggi



1 Jam

Terkirim nya


8 Penyimpanan dan Pengarsipan Rekapitulasi Laporan Semester

30 Menit

Arsip Rekapitulasi Laporan Semester

Ya

Tidak

296



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

297



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN












1. S1 - Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA




Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Tahunan Kesekretariatan Laporan Tahunan dari masing-masing Sub Bagian




1 Menerima berkas laporan Tahunan dari masing-masing Sub Bagian

Laporan Tahunan masing-masing

Sub Bagian

1 Hari

Diterimanya Laporan Tahunan masing-

masing Sub Bagian

2 Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Tahunan dari masing-masing Kepala Sub Bagian


Sub Bagian 6

Jam

Diperiksanya Laporan Tahunan masing-

masing Sub Bagian

298




3 Merekapitulasi Laporan Tahunan


Sub Bagian

6 Jam

Rekapitulasi Laporan Tahunan

4 Menyerahkan Laporan Tahunan kepada Sekretaris untuk ditandatangani


Sub Bagian

30 Menit


5

Sekretaris menandatangani Laporan Tahunan dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Rekapitulasi

Laporan Tahunan yang sudah

diparaf

1 Jam



6 Menerima Laporan Tahunan yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris

Rekapitulasi

Laporan Tahunan yang sudah

ditanda tangani

30 Menit



7 Mengirim berkas Laporan Tahunan ke Pengadilan Tinggi



1 Jam

Terkirim nya


8 Penyimpanan dan Pengarsipan Rekapitulasi Laporan Tahunan

30 Menit

Arsip Rekapitulasi Laporan Tahunan

Ya

Tidak

299



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

300



Fax. (0283) 491854

Nomor SOP 08SOP-PNSlw/TI/05/2017



Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI










Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) LKjIP dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket

Sub Bag

Perencanaan, TI, Pelaporan


1 Menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda

Capaian Kinerja masing-masing Sub Bagian dan

Kepaniteraan

1 Hari

LKjIP masing- masing Sub Bagian dan

Kepaniteraan

301

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket

Sub Bag

Perencanaan, TI, Pelaporan


2

Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari masing- masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda

LKjIP

masing-masing Sub Bagian dan

Kepaniteraan

1 Hari

LKjIP masing- masing Sub Bagian dan

Kepaniteraan

3

Merekapitulasi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris

LKjIP


Kepaniteraan

1 Hari LKjIP

4

Menyerahkan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Sekretaris untuk diteliti dan diparaf

LKjIP


Kepaniteraan

30 Menit LKjIP

5

Sekretaris menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk diteliti dan diparaf, kemudian meneruskannya kepada Ketua untuk ditanda tangani

LKjIP 2 Jam

LKjIP yang sudah diparaf

6

Ketua menandatangani Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

LKjIP yang sudah diparaf

2 Jam

LKjIP yang sudah ditanda

tangani

7

Menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sudah ditanda tangani oleh Ketua


tangani

30 Menit


tangani

8 Mengirim berkas Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ke Pengadilan Tinggi


tangani 2

Jam Terkirimnya

LKjIP

9 Penyimpanan dan Pengarsipan

LKjIP 30 Menit Arsip LKjIP

Tidak

Ya

Tidak

Ya

302



Fax. (0283) 491854

Nomor SOP 08SOP-PNSlw/TI/05/2017



Revisi ke 1



SOP PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

303



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN




Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan









1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan



Sub Bag Umum &

Keuangan PPK &


1

Menerima Laporan Realisasi Anggaran dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

LRA 1 Jam

Diterima nya LRA

2

Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Realisasi Anggaran dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

LRA 6 Jam

Konsep Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan

dan Anggaran

304



Sub Bag Umum &

Keuangan PPK &


3

Menyerahkan Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran kepada PPK dan Sekretaris untuk ditandatangani

Konsep Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan dan

Anggaran

15 Menit

Diserahkannya

Laporan Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan

dan Anggaran

4

PPK dan Sekretaris menandatangani Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Laporan Evaluasi


Anggaran

1 Jam

Ditanda tangani

dan diserahkan

nya Laporan Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan

dan Anggaran

5

Menerima Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran yang sudah ditanda tangani oleh PPK dan Sekretaris

Laporan Evaluasi


Anggaran yang sudah

ditandatangani

15 Menit

Diterima nya

Laporan Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan

dan Anggaran


6

Membagikan Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran yang sudah ditanda tangani kepada Sub Bagian Umum dan Keuangan, PPK dan Sekretaris

Laporan Evaluasi


Anggaran yang sudah ditanda

tangani

30 Menit

Dibagikan nya

Laporan Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan

dan Anggaran


7 Penyimpanan dan Pengarsipan

Laporan Evaluasi


Anggaran yang sudah ditanda

tangani

30 Menit

Arsip Laporan Evaluasi

Pelaksaan Kegiatan

dan Anggaran

Ya

Tidak

305



Fax. (0283) 491854




Revisi ke 1



SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

STATUS REVISI





Penjaminan Mutu

05 Mei 2017

standar operasional prosedur -...

Documents