PERATURAN PERUNDANG – UNDANGANBERKAITAN DENGAN

KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA ( K3 )

OLEH :Drs. H.M. ZUNAIDI, M.Si

Pembina Tk I NIP 160018884

PENGAWAS KETENAGA KERJAANSPESIALIS K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

ATURAN YANG MENDASARI

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanUU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaanketenagakerjaan Pasal 3Pasal 3Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaanPasal 9Pasal 9Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agamaPasal 10Pasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

BEBERAPA ATURAN YANG MENDASAR DENGAN K3

1. UU No 12 Tahun 1948 diubah dg UU No 1 Tahun 1951 tentang Norma kerja atau aturan kerja

a. Menyangkut dengan orang anak dan orang muda - Anak (≥ 6 th) tdk boleh bekerja dlm ruangan tertutup - Orang muda tdk boleh menjalankan pekerjaan kecuali untuk kepentingan dan kesejahteraan umum - Orang muda tdk boleh bekerja dlm tambang, dlm tanah, pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya

b. Menyangkut Pekerjan wanita - Tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari (22.00-06.00) - Tdk boleh bekerja dlm tambang, dlm tanah, pekerjaan yg berbahaya bagi kesehatannya menurut sifat tempat dan keadaanya. - Tidak diwajibkan bekerja pada H1 dan H2 jika merasa sakit - Tidak bekerja 1½ bln sebelum melahirlkan dan 1½ sesudah melahirkan atau gugur kandungan.

BERKAITAN WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

c. Waktu kerja dan waktu Istirahat ; - Pekerja tdk boleh bekerja lebih dari 7 jam

sehari dan 40 jam seminggu - Setelah 4 jam bekerja ada istiraht minim1/2

jam - Setelah 6 hari kerja harus ada 1 hari istiraht - Tidak boleh bekerja pada hari Libur resmi2. UU No 3 Tahun 1992 tentang adanya Jaminan perlindungan kepada pekerja (JKK. JKM. JHT,

JPK)

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Pasal 67 – 75 Perlindungan pekerja anak : (1) perlindungan terhadap pekerja penyandang cacad sesuai dengan jenis dan

derajat kecacatannya.Pasal 68 – 69 Larangan mempekerjakan anak(1) Pengecualian anak antara umur 13 – 15 tahun pekerjaan ringan sepanjang

tidak mengganggu perekembangan fisik, mental dan sosial(2) Harus memenuhi syarat seperti ada izin orang tua/wali dll

Pasal 76 Perlindungan kepada Pekerja Perempuan(1) Larangan pekerja perempuan umur 18 th bekerja pukul 23.00 – 07.00(2) Larangan pekerja perempuan hamil bekerja pukul 23.00 – 07.00 menurut

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatannya(3) Pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan jam tersebut wajib

memberika - makan dan minuman yang bergizi - menjaga kesusilaan dan kemananan(4) Wajib menyediakan angkutan antar jemput

Pasal 86 ; PERLINDUNGAN PEKERJA

(1). Setiap pekerja/buruh memp hak perldngn a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan;dan c. Perlkuan yg sesuai dgn harkat dan martbt manusia serta niali2 agamaPasal 87 ;(1)Setiap persh wajib menrpkn SMK3

Pasal 88 ; PENGUPAHAN (1) Setiap pekerja/buruh berhak memplh

penghasilan yg memenhi penghdpan yg layak bagi kemanusiaan

Kebijakan pengupahan utk melindungan , meliputi ;

a. Upah minimumb. Upah kerja lemburc. Upah tdk msk kerja krn berhalangand. Upah tdk msk kerj krn melkukn kegtn laine. Upah sedng menjlnkn waktu istirahatf. Bentuk dan cara pemabayrn upahg. Denda dan potongan upahh. Hal-hal yg dpt diperhtngkn dg upahi. Struktur dan skala pengupahan yg proporsionalj. Upah utk pembayar pesangaonk. Upah utuk kompensasi kecelakaan kerjal. Upah utk perhtngn pajak penghasilan

HAL BERKAITAN PERLINDUNGANPasal 93 ; Pengupahan 1. Upah tdk dibyr bila pekerja/buruh tdk melakukan

pekerjaan2. Hal tsb diatas tdk berlaku, wajib bila ; a. pekerja sakit tdk dpt bekerja dg ket dr b. merasa sakit hari h 1 dan 2 c. nikah,menkhkn,khitanan,babtis,istri melhrkn,

anak, istri,suami,org tua,mertua,menantu meninggal d. menjalankan kewajiban negara e. menjalankan ibadah sesuai dng agama f. bersedia dg yg dijanjikan tetapi persh tdk mempekerjakan g. melaksanakan hak istirahat h. melaks tugas SP perstjn persh i. Melaksnkn tugas pddkn dari persh

3. Upah dibayarkan bila pekerja sakit sbb ; a. 4 bulan pertama upah ……… 100 % b. 4 bulan kedua upah ………… 75 % c. 4 bulan ketiga upah …………. 50 % d. Selanjutnya upah ……………. 25 % sebelum PHK

terjadi

4. Upah dibayarakan bila tidak masuk bekerja sbb a. Pekerja menikah upah dibayar untuk 3 hari b. Menikahkan anak upah dibayar untuk 2 hari c. Menghitankan anak upah dibayar untuk 2 hari d. Membabtiskan anak upah dibayarkan 2 hari e. Isteri melahirkan/gugur kandungan 2 hari f. Suami/isteri,org tua/mertua,anak,menantu meninggal 2

hari g. Anggota keluarga dlm 1 rumah meninggal upah 1 hari Pengatur pelaks ini diatur dlm PK, PP dan PKB

Pasal 94 ;Komponen upah terdiri dri UP dan TTtp maka UP min 75% dariUP + TTtp

Pasal 95 ;1. Pelnggrn/kellai oleh pekj krn sengaja dpt dikena

denda2. Pengsha sengja/lalai lambat pemyrn upah dikena

denda3. Besar % Denda tsb diatur oleh Pemerintah4. Hal persh pailit,likuidasi dgn UU,upah dan hak pekj

lainya merpkn hutang yang didahulukan oleh persh

Pasal 96 ; Tuntutan pembyrn upah dan sgl pembyrn yg

timbul dari adanya hub kerja Kadaluarsa setelah jangka 2 tahun

Pasal 97 dan 98 ;

Berkaitan dengan upah merupakan kewenangan untuk merumuskan dalam PP

POLICY AGENDA

POLICY AGENDA

SYSTEMIC AGENDA

SEMUA ISSUE YANG

DIRASAKAN OLEH SELURUH

RAKYAT

ISSUE YANG BERADA DALAM

YURIDIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH

INSTITUTIONAL AGENDA

DITANGANI OLEH

PUBLIK

DIFORMULASIKAN

DIBUAT OLEH :-BADAN-PEJABAT PEMERINTAH

PERTANAHAN

ENERGI

KESEHATAN

PENDIDIKAN

KESEJAH-TERAAN

?

RANGKAIANPILIHAN

YANG SALINGBERHUBUNGAN

BIDANG²ISU

KEBIJAKAN PUBLIK

STAKEHOLDERSPELAKU KEBIJAKAN

LINGKUNGAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PUBLIK

SISTEM KEBIJAKAN

Kriminalitas Analis kebijakan Penegakan hukumInflasi Kelompok WN EkonomiPengangguran Partai PersonilDiskriminasi Serikat Pekerja

TINDAKANKEBIJAKAN

FAKTOR-FAKTORYANG ADA

AGENDASETTING

-Sumber Daya Aparatur-Cuaca-Penduduk -Budaya Politik-Struktur Sosial-Sistem Ekonomi

1. POLITICALCULTURE

MEMPENGARUHIINTERDEPENDENSI

OLEHPEMERINTAH

MELALUIPROSES

SOSIALISASI

DARIGENERASI

KE GENERASI

3. SOSIOECONOMIC

CONDITIONSKAJIANSCIENTIST

TERFOKUS PADA :-VALUES-BELIEF-ATTITUDES

DITERIMA OLEHMASYARAKAT LUAS =

DITENTANG

SOCIAL FACTORS

ECONOMIC FACTORS

2. FAKTORLINGKUNGAN(Anderson)

-APA YANG DILAKUKAN-BAGAIMANA HARUS BEKERJA-BAGAIMANA HUBUNGAN DENGAN WAJAR

1. PARORCHIAL PC

3. PARTICIPANT PC

2. SUBJECT PC

WN SEDIKIT MEMILIKIKESADARAN POLITIK

WN MEMILIKI KESADARAN DAN INFORMASI

POLITIK YANG TINGGI

WN MEMILIKI ORIENTASITERHADAP POLITIK

PADA KERAJAAN²TRIBAL SOCIETY

AFRIKA

KEKUASAANPOLITIK SEBAGAI

BAGIAN KECILMASYARAKAT

PELAYANANPUBLIK

UNITARIANDEVICE

MEMAHAMI BAGAIMANA MEM-

PENGARUHIDecision Making

AS

LIKE & DISLIKEApa yang DilakukanPemerintah JERMAN

PEM

ERIN

TAH

1. INDIVIDUALISTIC PC

3. TRADITIONALISTIC PC

2. MORALISTIC PC

PRIVATE CONCERN

PATERNALISTIKELITES

PRIVATE CONCERN

3. PERBEDAANPOLITICAL SCIENCE(Almond & Verba)

POLITICALCULTURE

3. JENIS POLITICALSCIENTEST

MASALAH PUBLIK

KEJADIAN

MASALAH

MASALAH PUBLIK

MASALAH STRATEGIS

MASALAH PERORANGAN

MASALAHTIDAK STRATEGIS

BIASA

SISTEM KEBIJAKAN

PEMBUAT KEBIJAKAN

LINGKUNGAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

KELOMPOK SASARAN

FAKTOR LINGKUNGAN SUB SYSTPOL CYCLE

POLITICAL CULTURE

TERFOKUS PADA VALUES BELIEF

ATTITUDES

APA YANG DILAKUKAN BAGAIMANA

HARUS BEKERJA

BAGAIMANA HUBUNGAN

DENGAN WAJAR

DARI GENERASI

KE GENERASI

OLEH PEMERINTAH

DITERIMA MASYARAKAT

LUAS DITENTANG

SOCIO ECONOMIC

CONDITIONS

SOCIAL FACTORS

ECONOMIC FACTORS

INTERPENDENSI

MELALUI PROSES

SOSIALISASI

MEMPENGARUHI

FAKTOR EKSOSPOL YANG BERPENGARUH

Political Culture(scientist / C. Kluckohn)

Individualistic PC. Bertitik tolak dari kepentingan pribadi, memandang pemerintah melakukan apa yang diinginkan rakyatMoralistic PCPemerintah sebagai suatu mekanisme memajukan kepentingan umum. Pelayanan publik.Traditionalistic PC.Pandangan paternalistic. Kekuasaan cenderung pada sedikit orang, sebagian besar tidak aktif.

POLITICAL CULTURE(Almond & Verba)

Parochial PC.WN sedikit punya kesadaran terhadap sistem dan partisipasi politik secara keseluruhan Afrika.Subject PC.WN memiliki orientasi sispol dan output, tapi sedikit pada input process atau sebagai participant.Participant PCWN sadar politik dan informasi tinggi, memiliki kesadaran terhadap mempengaruhi pengambilan keputusan.

KEBIJAKANPUBLIK

PRODUKKONFLIK

ANTARLEMBAGA

KELOMPOKMASYARAKAT

-BISNIS BESAR X UKM-NAKER X MANAJEMEN -DEBITOR X KREDITOR-PETANI X PEMBELI KOMODITAS

AJUKANDEMAND/

CLAIM

KELOMPOKYANG TIDAK

PUAS

SALINGKETERGANTUNGAN

FAKTOREKONOMI

FAKTORSOSIAL

SOSIOECONOMIC

CONDITIONS

ACTION : KESEIMBA-

NGAN BARU

KEPADAPEME-

RINTAH

BERBAGAI MASALAH DALAM LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI NEGARA BERKEMBANG.

1.Pengambil keputusan dan pengelola kebijakan (elitis)

2.Kualitas SDM mempengaruhi ketepatan.3.Semangat berkait dengan etika mementingkan diri

sendiri.4.Komunikasi sosial tidak lancar.5.Kelembagaan dalam kebijakan yang besar efisien6.Kecenderungan pemusatan kewenangan danm

tanggung jawab 7.Keterbatasan informasi8.Perkembangan IPTEK, variabel kebijakan menjadi

rumit22

SEMARANG, Kamis, 24 Agustus 2006