skrip si
DESCRIPTION
dfsdfTRANSCRIPT
1
SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN DI
KECAMATAN SUMARORONG KABUPATEN
MAMASA
OLEH :
WINRIA PITAPURWATI
E211 10 263
UNIVERSITAS HASANUDDINFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASIPROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
2014
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
2
UNIVERSITAS HASANUDDINFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASIPROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
ABSTRAK
WinriaPitapurwati (E21110263), Pelaksanaan Penyaluran Raskin DiKecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa xiii + 86 Halaman + 7 Tabel + 2Gambar + 22 Pustaka (2004-2013) + Lampiran.
Program Raskin adalah salah satu program percepatan penanggulangankemiskinan yang berada di kluster I, yaitu berupa program bantuan sosialterpadu berbasis keluarga yang menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung.Program ini merupakan wujud nyata dari Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15Tahun 2010 yang mengatur tentang program percepatan penangulangankemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Raskin diukur berdasarkanpencapaian indikator Enam Tepat (6T), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepatharga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pencapaian indikator 6 Tepat(tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepatadministrasi) dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan SumarorongKabupaten Mamasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitianmengunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan program Raskin sebagaiunit analisis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melaluiobservasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD), dan data sekunderyang diperoleh melalui pengolahan dokumen, catatan, arsip-arsip dan peraturanyang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator 6T dalam pelaksanaan penyaluranRaskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa belum sepenuhnyatercapai secara maksimal. Hal disebabkan oleh ketidakakuratan data rumahtangga sasaran penerima Raskin dan rendahnya pengetahuan akan prosedurdan tujuan pelaksanaan penyaluran Raskin baik oleh masyarakat maupun olehpelaksana penyaluran Raskin.
Kata Kunci : Program Raskin, 6 Tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga,tepat waktu, kualitas dan tepat administrasi.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
3
HASANUDDIN UNIVERSITYFACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCESCIENCE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIONSTATE ADMINISTRATION STUDY
ABSTRACT
Winria Pitapurwati ( E21110263 ) , Implementation of Distribution Raskin InSumarorong District , the District of Mamasa, xiii + 86 pages + 7 tables + 2images + 22 librarys (2004-2013 ) + Attachment.
Raskin is one of accelerated poverty reduction programs which include in the firstcluster that is integrated social assistance programs family based and address tocitizen directly. This program is the realization of Article 5 of Presidential DecreeNo. 15 of 2010 which regulates the acceleration program to combat poverty.National Team for Accelerating Poverty Reduction ( TNP2K ) states thatsuccessful implementation is measured by the achievement indicators Raskin SixRight ( 6T ) , which is right on target , right quantity, right price , right time , rightquality and right administration.
The purpose of the study is to reveal the achievement indicators in theimplementation of the distribution of Raskin Six Right (which is right on target ,right quantity, right price , right time , right quality and right administration) inSumarorong, Mamasa district. In order to achieve that, the implementation ofresearch using qualitative descriptive approach with the Raskin program as theunit of analysis. The data sources consists of primary data which is obtainedthrough observation , interviews , and focus group discussion ( FGD ), andsecondary data is obtained through the processing of documents, records ,archives and related regulatory issues in research.
The results showed that the distribution of the indicators in the implementationRaskin 6T in Sumarorong Mamasa district has not fully achieved maximal. It iscaused by inaccuracies in the data of households Raskin recipients target andlow knowledge of the procedures and purposes of the distribution of Raskin eitherby society or by the executor of the Raskin distribution.
Keywords : Raskin, right quantity, right price , right time , right quality and rightadministration)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
4
UNIVERSITAS HASANUDDINFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASIPROGRAM SARJANA
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : WINRIA PITAPURWATI
Nim : E21110263
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN
PENYALURAN RASKIN DI KECAMATAN SUMARORONG KABUPATEN
MAMASA benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
13 FEBRUARI 2014
WINRIA PITAPURWATIE 211 10 263
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
5
UNIVERSITAS HASANUDDINFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASIPROGRAM SARJANA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : WINRIA PITAPURWATI
NIM : E 211 10 263
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan
Sumarorong Kabupaten Mamasa
Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana Jurusan
llmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Hasanuddin
pada hari kamis, tanggal 13 Februari 2014.
Dewan Penguji Skripsi
Ketua Sidang : Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D (…….......……...……)
Sekretaris Sidang : Dr. Hamsinah, M.Si (…….......……...……)
Anggota : 1. Prof. Dr. Haselman, M.Si (…….......……...……)
2. Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si (…….......……...……)
3. Adnan Nasution, S.Sos, M.Si (…….......……...……)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
6
KATA PENGANTAR
Shaaalom ……….
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat,
rahmat dan perlindungan-Nyalah sehingga penulis diberi kemampuan untuk
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul “Pelaksanaan
Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”. Skripsi ini
merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi jenjang
S1 di Jurusan Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin.
Penulis menyadari banyaknya tantangan dan kesulitan yang dihadapi
dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun berkat adanya bantuan, bimbingan
dan motivasi dari berbagai pihak sehingga tantangan dan kesulitan yang ada
dapat dilalui. Terima kasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan secara khusus
kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Tallu, S.P, M.Pd. dan Ibunda
tercinta Pinah, S.Pd, M.Pd. yang telah tulus membesarkan,
mendidik,memberikan kasih sayang, do’a, serta dukungan moral dan material
untuk ananda selama ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan
limpahan rahmat, perlindungan dan kesehatan dalam keluarga ini dan semoga
ananda bisa menjadi seorang yang dapat membanggakan buat Ayahanda dan
Ibunda tercinta. Pembuatan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis.
Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan, teruntuk kepada :
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
7
1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Paturusi selaku Rektor Unhas beserta para Wakil
Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Sangkala, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP
Universitas Hasanuddin dan ibu Dr. Hamsinah, M.Si selaku Sekretaris
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS.
4. Bapak Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Dr.
Hamsinah, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan,
masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan,
membimbing dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Para dosen penguji penulis, Bapak Prof. Dr. Haselman, M.Si, Ibu Dra. Hj.
Gita Susanti, M.Si dan Bapak Adnan Nasution, S.Sos, M.Si yang telah
memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran
untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan Skripsi ini.
6. Bapak Drs. Baharuddin, M.Si Sebagai Penasehat Akademik penulis.
Terimakasih atas bimbingan dan nasehat selama penulis kuliah.
7. Para dosen Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah
memberikan bimbingan dan pengajaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun
perkuliahan.
8. Seluruh staf Akademik FISIP UNHAS dan seluruh pegawai dan staf Jurusan
Ilmu Administrasi FISIP UNHAS (Ka’ Ina, Ka’ Aci’, Ibu Ani, dan Pak Lili) yang
telah banyak membantu baik dalam pengurusan surat-surat kelengkapan
selama penulis kuliah maupun saran-saran yang banyak membantu penulis.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
8
9. Pimpinan dan para pegawai kantor Kecamatan Sumarorong, Pimpinan dan
para pegawai kantor kelurahan Sumarorong, Kepala Desa Sasakan, Kepala
Desa Batanguru Timur, masyarakat di Kecamatan Sumarorong yang
diwawancarai penulis, terimakasih atas waktunya dalam membantu
penulisan skripsi ini.
10. Kakakku tersayang Dian Pitalestari, Adik-adikku Mujur dan Rayani dan Tante
Ati yang bondeng, terimakasih untuk motivasi dan pertolongannya selama ini
11. Saudara-saudara seangkatanku “Prasasti 2010” yang mengajarkan indahnya
perbedaan dalam kebersamaan. Untuk Tintol kuttu, Ibu Hera, Mega Mis
Perfect, Monica yang paling lembut, Eci’ Decita, Indah, Inul, Nandong, Bunda
Dila, Arin, Cimu, Chepu, Ayu, Nurish, Muti, Anti, Reski Saputra, Ardi, Jaya,
Baso, Asad rempong, Evan, Azhar, Sahar lucu, Yayat, Rian, Abdi, Budi,
Amir, Richard, Nono, Fahri yang sok cool, Bananya Decita, Naim.
12. Sahabat, Kakak-kakak dan adik- adik PMKO FISIP UNHAS yang tidak bisa
disebutkan satu persatu terimakasih untuk kebersamaan dan hari-hari yang
indah selama ini.
13. Teman-teman seperjuanganku KKN 85, di MIANGAS 74 orang yang tidak
bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih untuk kenangan-kenangan
terindah dan petualangan-petualangan seru yang tidak akan terlupakan.
14. Yeni, wisfer, papa/mama Fabio, opa, pemuda gereja Germita Jemaat Efrata
Miangas serta seluruh warga pulau Miangas, terimakasih telah menjadi
keluargaku selama KKN. Terimakasih untuk Kasih sayang, perhatian, hari-
hari yang luar biasa dan pengalaman hidup yang penulis dapatkan.
15. Kawan-kawanku sejak kecil yang selalu memberi warna di kehidupanku
Alfons Adenansi Tekkai, Martha Y. Allo, Natalia Finkan Kardinatha, Dedy
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
9
Ambagau, Janri Puritayanti, Santi Elviani, Agriyen Alvionita Undik, Sahabatku
Yandri dan semua yang bersamaku dari SD, SMP sampai SMA. Sayang
kalian semua.
16. Sahabat-sahabatku di “Pondok Nasaret” yang selalu menerorku untuk
menyelesaikan skripsi dan menyemangatiku saat galau, sorry duluan yach.
17. Kanda- kanda dan adik-adik yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman
dengan penulis selama berorganisasi di HUMANIS FISIP UNHAS.
18. Terkhusus buat Kak Andreas Boka, terimakasih karena telah banyak
memberikan semangat dan nasehat-nasehat bagi penulis selama penulisan
skripsi ini dan juga untuk kebersamaannya sejak penulis melewati bangku
perkuliahan sampai hari ini.
Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak sempat
penulis sebutkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang
setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari
bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis memohon
maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini bukan
karena kesengajaan akan tetapi lebih pada keterbatasan dan kekurangan yang
dimiliki penulis. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita dan
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu dalam perlindungan
Yang Maha Kuasa.
Tuhan Menyertai Kita Semua. Amin…
Makassar, Februari 2014
Penulis
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
10
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL…...…………………………………………………….. iABSTRAK (INDONESIA) ……………………………………………. iiABSTRACT (INGGRIS) …………………………………………………. iiiLEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ………………………………… ivLEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI …….………………………….... vLEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI …………………………………… viKATA PENGANTAR …………………………………………………….. viiDAFTAR ISI..………………………………………………………………. xiDAFTAR TABEL………………………………………………………….. xiiiDAFTAR GAMBAR……………………………………………………….. xiv
BAB 1 PENDAHULUAN…………………………………………………. 1I.1. Latar Belakang………………………………………………………… 1I.2. Rumusan Masalah……………………………………………………. 7I.3. Tujuan Penelitian ……………………………………………………… 8I.4. Manfaat Penelitian…..………………………………………………… 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.…………………………………………... 10II.1. Tinjauan Teori…………………………………………………………. 10II.1.1. Kebijakan Publik…………………………………………................. 10II.1.2. Implementasi Kebijakan……………………………………………. 14II.1.3. Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan………… 17II.1.4. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)………………... 25II.2. Kerangka Pikir…………………………………………………………. 32
BAB III METODE PENELITIAN………………………………………….. 34III.1. Pendekatan dan Desain Penelitian………………………………... 34III.2. Pemilihan Informan…………………………………………............... 35III.3. Lokasi Penelitian ………………………………………………………. 35III.4. Unit Analisisis…………………………………………………………. 36III.5. Fokus Penelitian ………………………………………………………. 36III.6. Data dan Sumber Data……………………………………………….. 37III.7. Teknik Analisis Data …………………………………………………. 42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN………………….. 44IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa ……………………………. 44 IV.1.1. Keadaan Geografis…………………………………………….. 44 IV.1.2. Kondisi Demografis…………………………………………….. 45 IV.1.3. Agama dan Komunikasi……………………………………….. 47 IV.1.4. Kemiskinan ……………………………………………………… 48IV.2. Gambaran Umum Kecamatan Sumarorong…..…………………… 49 IV.2.1. Geografis dan Kependudukan………………………………… 49 IV.2.2. Administrasi dan Sosial………………………………............... 51IV.3. Gambaran Umum Kelurahan Sumarorong……………………….. 52IV.4. Gambaran Umum Desa Sasakan…………………………………... 53IV.5. Gambaran Umum Desa Batanguru Timur………………………… 54
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
11
BAB V HASIL PENELITIAN………………………………………………. 55V.1. Raskin Di Kecamatan Sumarorong…………………………………. 55V.2. Enam Tepat dalam Pelaksanaan Raskin…………………………... 61 V.2.1. Tepat Sasaran……………………………………………………. 61 V.2.2. Tepat Jumlah……………………………………………………... 64 V.2.3. Tepat Harga ……………………………………………...……….. 67 V.2.4. Tepat Waktu ………………………………………………………. 70 V.2.5. Tepat Kualitas……..………………………………....................... 72 V.2.6. Tepat Administrasi..…………………………………………….... 74V.3. Kendala Penyaluran Raskin….……………………………………… 77
BAB VI PENUTUP…………………………………………………………. 81VI.1. Kesimpulan……………………………………………………………. 81VI.2. Saran………………………………………………………………….... 82
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… 83LAMPIRAN………………………………………………………………….. 86
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
12
DAFTAR TABEL
Tabel I.1. Jumlah Penerima Raskin Alokasi Juni-Desember Tahun
2012…………………………………………………………… 7
Tabel IV.1. Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Mamasa Tahun 2012……………. 46
Tabel IV.2. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut
Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2008 dan
2011……………………………………………………………. 49
Tabel IV.3. Luas dan JarakDesa/Kelurahan di Kecamatan
Sumarorong…………………………………………………… 51
Tabel IV.4. Pentahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2011 di
Kecamatan Sumarorong……………………………………... 52
Tabel V.1. Penerima Raskin di Kecamatan Sumarorong Tahun
2013……………………………………………………………… 60
Tabel V.2. Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong……………. 66
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
13
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1. Kerangka Pikir …………………………………………… 33
Gambar III.1. Analisis Data Model Interaktif ……………………...…… 42
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
14
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Setiap negara di dunia ini tentulah melaksanakan pembangunan untuk
negaranya. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap
negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga
negaranya. Pada hakekatnya negara melaksanakan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa
membedakan suku, agama dan jenis kelamin. Dalam Undang-undang Dasar
1945, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pbagi
seluruh rakyat Indonesia, karenanya seringkali terdengar istilah pembangunan
oleh rakyat dan untuk rakyat.
Wanggai (2012:15) mengemukakan bahwa salah satu paradigma
pembangunan Indonesia yang tertuang dalam skenario pembangunan nasional
Indonesia adalah Pembangunan untuk Semua (Development for All).
Peradigma ini menekankan pada pembangunan yang inklusif untuk segenap
komponen masyarakat, baik yang di kota maupun di desa. Hal ini tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-
2025. Strategi ini muncul karena Indonesia menyadari bahwa pembangunan
diperuntukkan untuk masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri sangat
beraneka ragam terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda, baik status
sosial, pengetahuan, gender, budaya dan sebagainya.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
15
Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki beragam suku,
budaya dan ciri khas, karenanya dalam melaksanakan pembangunan tentulah
tidak berjalan di jalan yang mulus. Sebagai salah satu negara dunia ketiga
yang tengah berusaha melakukan pemajuan dan pengembangan bagi
negaranya, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah dan tantangan
dalam proses pembangunan.
Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan
pembangunan adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi
sangat mempengaruhi proses pembangunan. Kemiskinan menunjukkan dan
menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.Karenanya berbagai
kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan yang inklusif,
terus dilakukan oleh pemerintah agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak
semakin lebar. Meskipun telah demikian kemiskinan masih terus menjadi
masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang
pembangunan di Indonesia.
Kemiskinan dalam wikipedia adalah merupakan keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian,
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh
berbagai hal, baik rendahnya tingkat pengetahuan maupun tidak adanya akses
terhadap pekerjaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup.
Kemiskinan terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut
diantaranya rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan, kurangnya
lapangan kerja yang tersedia yang menyebabkan orang menganggur tidak
berpenghasilan, ledakan jumlah penduduk dan lain sebagainya.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
16
Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, konsep
kebijakan pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan ke berbagai
instrument program dan proyek. Pada pengentasan kemiskinan, berbagai
upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan dan produk hukum
yang diturunkan dalam bentuk program-program pengembangan ekonomi
lokal, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial langsung yang berbasis
keluarga dan masih banyak lagi.
Wanggai (2012:21) menuliskan bahwa intervensi pengurangan
kemiskinan oleh pemerintah, dikelola ke dalam tiga kluster besar:
1. Kluster I (satu), yaitu bantuan sosial berbasis keluarga. Dalam hal ini ada
bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan (PKH), Jaminan
kesehatan masyarakat (Jamkesmas) serta langkah-langkah subsidi dan
bantuan sosial lainnya yang langsung menyentuh rakyat kebanyakan
secara langsung.
2. Kluster II (dua), yang memuat intervensi pemberdayaan masyarakat seperti
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Kluster III (tiga), yaitu program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit
Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan komponen program
lainnya.
Sebagai realisasi pengurangan kemiskinan, program-program di atas
telah dan terus dilakukan oleh pemerintah, meski demikian kemiskinan
masihlah tetap menjadi penghambat dalam pembangunan.
Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung
kepada masyarakat adalah pemberian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
17
untuk masyarakat miskin. Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras
bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin ini dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara. Raskin merupakan
subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga
berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga
sasaran.
Penyaluran Raskin (Beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai
sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin
yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama
rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus
(OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin diperluas
fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan
sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah
kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi Nama program diharapkan akan
menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin1.
Untuk tahun 2012 dan 2013, Rumah tangga sasaran penerima manfaat
(RTS-PM) Raskin berhak untuk menebus beras Raskin sebanyak 15 kg per
RTS-PM per bulan. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh masyarakat
sebanyak Rp.1.600/kg pada tempat distribusi langsung pada masyarakat.
Dengan pelaksanaan seperti ini diharapkan masyarakat miskin dan rentan
miskin akan mendapat cukup pangan dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi
karbohidrat tanpa kendala.
1 Dikutiptanggal 21 Oktober 2013 dari http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php, pkl 19.26wita
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
18
Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal
(Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal
(lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait
bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin2.
Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada
umumnya, penyaluran Raskin pada masyarakat memiliki banyak masalah dan
tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan
terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai
pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-
masalah umum yang dihadapi diantaranya terhambatnya penyaluran, harga
yang tidak sesuai aturan, dan berbagai persoalan lainnya.
Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator
keberhasilan dalam pelaksanaannya. Pada Program Raskin, keberhasilan
pelaksanaannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat
(6T), yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat
kualitas,dan tepat administrasi.
Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, pemberian
Raskin kepada masyarakat miskin juga dilaksanakan di Kabupaten Mamasa.
Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten baru yang ada di
Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten ini adalah satu dari beberapa kabupaten
yang masuk sebagai kategori daerah tertinggal. Kabupaten ini berada di
daerah ujung Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan daerah pegunungan
dengan akses yang masih cukup terbatas dengan jalan dan transportasi yang
2Dikutip tanggal 21 Oktober 2013 dari http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin, pkl 20.05 wita.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
19
masih sangat sulit. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses pengetahuan dan
pelaksanaan terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah.
Pelaksanaan penyaluran Raskin di Kabupaten Mamasa juga mengalami
masalah-masalah umum dalam pelaksanaannya seperti penyaluran Raskin
yang sering tersendat-sendat seperti yang ditulis dalam sindonews.com pada
hari kamis 14 maret 2013. Secara khusus pada Kecamatan Sumarorong
Kabupaten Mamasa, salah satu masalah yang ditemui adalah tidak sesuainya
harga Raskin yang harus dibayar dengan harga yang ditetapkan dalam
pedoman pelaksanaan seperti yang dikeluhkan oleh seorang masyarakat dari
Desa Lambanan, Kecamatan Sumarorong dalam layanan aspirasi dan
pengaduan online rakyat (http://lapor.ukp.go.id) yang diunduh tanggal 21
Oktober 2013.
Sampai pada akhir tahun 2012 RTS-PM Raskin di Kecamatan
Sumarorong yang tercatat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Mamasa
401/KPTS-100.a/IV/2012 adalah sebanyak 696 orang. Data RTS-PM ini sesuai
dengan data RTS-PM yang dimiliki oleh kecamatan Sumarorong. RTS-PM
Raskin ini tersebar pada 2 kelurahan dan 8 desa yang ada di Kecamatan
Sumarorong. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk miskin yang
menjadi RTS-PM Raskin di kecamatan Sumarorong.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
20
Tabel I.1
Jumlah Penerima Raskin Alokasi Juni – Desember Tahun 2012
Sumber: Data di Kecamatan Sumarorong
Fenomena pelaksanaan penyaluran Raskin kepada rumah tangga
sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten
Mamasa inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian mengenai
pelaksanaan penyaluran program Raskin ini sehingga dapat diketahui seperti
apa hasil dari pelaksanaan program dan langkah-langkah yang harus dilakukan
kedepan. Bertitik tolak dari hal ini maka dilakukanlah penelitian dengan judul
“PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN DI KECAMATAN SUMARORONG
KABUPATEN MAMASA”.
I.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas mengenai fenomena
penyaluran Raskin di Kabupaten Mamasa khususnya pada kecamatan
Sumarorong, maka rumusan permasalahan penelitian yang kemudian menjadi
NO DESA/KELURAHAN RTS-PM
1 Sasakan 109
2 Sibanawa 66
3 Batanguru 63
4 Tabone 51
5 Tadisi 84
6 Sumarorong 11
7 Salubalo 84
8 Rantekamase 57
9 Banea 86
10 Batanguru Timur 85
TOTAL 696
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
21
acuan dalam melakukan penelitian adalah apakah indikator Enam Tepat (6T)
dalam pelaksanaan penyaluran Raskin kepada masyarakat di Kecamatan
Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat telah tercapai.
I.3. Tujuan Penelitian
Dengan berdasar pada rumusan masalah yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
menjelaskan keberhasilan indikator Enam Tepat (6T) pelaksanaan penyaluran
Raskin (Beras untuk keluarga miskin) pada rumah tangga sasaran penerima
manfaat (RTS-PM) di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa, Provinsi
Sulawesi Barat.
I.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan, menjadi salah satu
bahan acuan, dalam hal sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai suatu karya ilmiah
yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada
bidang administrasi negara mengenai studi kebijakan publik dan sebagai
bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang
tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan positif
dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksana program
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
22
Raskin untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan pelaksanaan dan
penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
23
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1. Tinjauan Teori
II.1.1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2011:2)
adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
(public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep ini
sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan
oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika
pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Subarsono juga menyebutkan
bahwa lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau
bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan,
pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Di samping
itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional,
maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupupaten/Kota dan
keputusan Bupati/walikota.
Winarno (2012:35) menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan
publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses
maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik
menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses
kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini
adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahapan-
tahapan dalam proses kebijakan publik mencakup penyusunan agenda,
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
24
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian
kebijakan.
Nurhaeni (2009:3) menuliskan bahwa kebijakan publik dibuat seorang
aktor atau sejumlah aktor pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik.
Sehubungan dengan hal itu maka kebijakan publik harus dirancang untuk
mengatasi masalah-masalah publik dan dilakukan berdasarkan nilai-nilai
sosial masyarakat.
Winarno (2012:73) menuliskan bahwa secara formal suatu masalah
dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dan situasi yang menimbulkan
kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan
pertolongan atau perbaikan. Suatu masalah akan menjadi masalah publik bila
ada orang atau kelompok yang menggerakkan kearah tindakan guna
mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, misalnya saja ada suatu
kelompok mempunyai pendapatan rendah, tetapi menerima kondisi ini dan
tidak ada sesuatupun yang dilakukan oleh pihak lain atas namanya, maka hal
ini tidak dapat dikatakan sebagai masalah publik berdasarkan batasan yang
telah diberikan diatas. Dengan kata lain, suatu masalah akan menjadi
masalah publik, jika masalah tersebut diartikulasikan.
Karakteristik masalah publik yang diuraikan Dunn dalam Subarsono
(2011:24) yaitu:
1) Saling ketergantungan (interdependence) antara berbagai masalah.
Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi saling
terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain. Sebagai contoh,
masalah pengangguran berkaitan dengan masalah kriminalitas, atau
masalah kemiskinan dan sebagainya.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
25
2) Subyektivitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah hasil
pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. Oleh karena itu, suatu
fenomena yang dianggap masalah dalam lingkungan tertentu, bisa jadi
bukan masalah untuk lingkungan lain.
3) Artificiality masalah, yakni suatu fenomena yang dianggap sebagai
masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi.
Pendapatan perkapita yang rendah menjadi masalah karena pemerintah
berkeinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4) Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap masalah selalu berubah.
Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan
yang sama kalau konteks lingkungannya berbeda. Demikian juga
masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan
yang sama kalau waktunya berbeda.
Thoha (2008:101) mengemukakan bahwa masalah-masalah yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara kalau diangkat ke
atas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk
dipecahkan oleh pemerintah. Masalah-masalah itu kadang kala pelik dan
fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula.
Masalah-masalah itu hidup, seperti hidupnya suatu masyarakat yang
dinamis.
Tipe masalah publik (public problem) menurut Charles O. Jones
dalam Winarno (2012:78) ada dua yakni: pertama, masalah-masalah tersebut
dikarakteristikkan oleh adanya perhatian kelompok dan warga Kota yang
terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (action). Kedua,
masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/ pribadi
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
26
(dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan
kurang mendapat dukungan. Pembedaan seperti ini menurut Jones
merupakan sesuatu yang kritis dalam memahami kompleksitas proses yang
berlangsung di mana beberapa masalah bisa sampai ke pemerintah,
sementara beberapa masalah yang lain tidak. Dengan demikian, jika kita
merujuk pada pendapat Jones diatas, maka suatu masalah bisa masuk ke
agenda pemerintah atau tidak tergantung pada sifat dukungan pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Jika suatu masalah publik
mendapat dukungan yang luas dikalangan masyarakat dan kelompok-
kelompok yang berkepentingan terhadap masalah tersebut
mengorganisasikan diri (seperti misalnya, melakukan demonstrasi), maka
besar kemungkinan masalah tersebut akan masuk ke dalam agenda
pemerintah.
Menurut Dunn (1999:216) sistem masalah (messes) bukan
merupakan suatu kesatuan mekanis; melainkan sistem yang bertujuan
(teleologis), di mana tidak ada dua anggotanya yang sama persis di dalam
semua atau bahkan setiap sifat-sifat atau perilaku mereka; sifat-sifat dan
perilaku setiap anggota mempunyai pegaruh pada sifat-sifat dan perilaku
sistem secara keseluruhan; sifat-sifat dan perilaku setiap anggota dan cara
setiap anggota mempengaruhi sistem secara keseluruhan, tergantung pada
sifat-sifat dan perilaku paling tidak dari salah satu anggota sistem; dan
dimungkinkan sub kelompok anggota mempunyai suatu pengaruh yang tidak
bebas atau tidak independen pada sistem secara keseluruhan.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
27
II.1.2. Implementasi Kebijakan
Winarno (2012:146) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program
kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan
sesuai dengan yang diinginkan. Dalam Nawawi (2009:131), Mazmanian dan
Paul Sabatier mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian. Agustino
(2006:139) menyimpulkan pengertian implementasi sebagai suatu proses
dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Abidin (2012:147) mengemukakan adanya dua faktor utama yang
berkaitan dengan proses implementasi yaitu faktor utama internal dan faktor
utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan
diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama
eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Pada tingkat
pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua
hal, yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi.
Menurut Abidin (2012:148) secara umum suatu kebijakan dianggap
berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen
sebagai berikut:
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
28
1) Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan
kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik
jika tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria berikut.
a) Rasional. Artinya, tujuan tersebut dapat pahami atau diterima oleh akal
sehat.
b) Diinginkan (desirable). Tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut
kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari
banyak pihak.
2) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis.
Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat
validitas suatu kebijakan.
3) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan
menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar
atau sudah kadaluarsa (out of date). Sementara itu, kebijakan yang
didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak
sempurna atau tidak tepat.
Pada dasarnya setiap kebijaksanaan negara mengandung resiko
untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:61) telah membagi
pengertian kegagalan kebijaksanaan (policy failure) dalam dua kategori, yaitu
non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful
implementation (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan
mengandung arti bahwa suatu kebijakaksanaan tidak dilaksanakan sesuai
dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat tidak mau
bekerjasama, tidak bekerja efisien dan berbagai hambatan yang
mengakibatkan implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Sedangkan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
29
implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu
kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun
mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba
terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya)
kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil
akhir yang dikehendaki.
Winarno (2012:166) mengemukakan bahwa Van Meter dan Van Horn
mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu
organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:
1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit
dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara
anggota legislatif dan eksekutif);
4) Vitalitas suatu organisasi;
5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai
jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta
tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan
individu-individu di luar organisasi;
6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat
keputusan” atau “pelaksana keputusan.”
Purwanto dan sulistyastuti (2012:85) mengemukakan setidaknya ada
enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses
implementasi yakni kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan
(terutama anggaran), ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
30
tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya), kapasitas
implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan
dan sebagainya), karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah
kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan,
terdidik atau tidak) dan terakhir kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi
dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan.
II.1.3. Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Siahaan (2004:81) menuliskan bahwa kemiskinan berarti sebuah
kondisi sosial yang kebutuhan dasarnya pun tidak mencukupi dari hari ke
hari. Pangan yang sulit dicapai; gizi yang tidak memadai; air yang tidak
sesuai dengan syarat kualitas kesehatan; sulitnya perumahan; rendahnya
tingkat pendidikan; pengangguran; pelayanan-pelayanan sosial yang jauh
tidak memadai; tansportasi yang tidak lancar; dan lain-lainnya, ciri
kemiskinan diantaranya:
1) Sebagian masyarakatnya hidup di pedesaan, terdiri dari buruh-buruh tani
(petani penyewa tanah).
2) Sebagai penganggur atau setengah penganggur. Meskipun bekerja,
tetapi sifatnya tidak teratur dan tidak mencukupi bagi kebutuhan hidup
yang wajar. Ini terdapat dipedesaan atau perkotaan.
3) Berusaha sendiri dan dengan menyewa peralatan orang lain; dengan
modal yang kecil dan serba terbatas, banyak didapati di Kota dan ada
juga di pedesaan.
Dalam Siahaan (2004:82) disebutkan pula tentang pembedaan
kemiskinan berdasarkan kriteria tingkat pendapatan yaitu:
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
31
1) Kemiskinan Absolut; yaitu kemiskinan yang terjadi bilamana tingkat
pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau dengan kata lain
pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut.
2) Kemiskinan relatif atau kemiskinan struktural; adalah jika pendapatan
seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun secara relatif
masih lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat disekitarnya.
Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang
bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum
menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan
pendapatan.
3) Kemiskinan kultural; yaitu jenis kemiskinan yang mengacu pada sikap
seseorang atau masyarakat yang karena budayanya tidak mau berusaha
untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, meskipun ada usaha dari pihak
luar untuk membantunya, karena mereka merasa sudah cukup dan tidak
kekurangan.
Dalam Sukirno (2010:113), seorang ahli ekonomi bernama Nurkse
mengemukakan teori lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious of
poverty). Menurut pandangannya terdapat dua jenis lingkaran perangkap
kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat
pembangunan yang pesat. Kedua hal itu adalah dari segi penawaran modal
dan dari segi permintaan modal.
Dari segi penawaran modal, lingkaran perangkap kemiskinan dapat
dinyatakan secara berikut yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang rendah,
yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
32
kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan
menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang
terakhir ini selanjutnya akan menyebabkan suatu negara menghadapi
kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan
tetap rendah.
Dari segi permintaan modal, corak lingkaran kemiskinan mempunyai
bentuk yang agak berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk
melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai
jenis barang terbatas dan hal yang belakangan disebutkan ini disebabkan
pendapatan masyarakat yang rendah.
Meier dan Baldwin (Sukirno, 2010:114) mengemukakan pula satu
lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran perangkap kemiskinan ini
timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang
masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum
dikembangkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menetapkan 14 (empat belas)
kriteria rumah tangga keluarga miskin. Rumah tangga yang memiliki ciri
rumah tangga miskin tersebut, yaitu:
1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu
murahan.
3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.
4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah
tangga lain.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
33
5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air
hujan.
7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
tanah.
8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas
lahan 0,5 Ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,
atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000/bulan.
13) Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak
tamat SD/hanya SD.
14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.
500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal
motor, atau barang modal lainnya.
Ada satu kriteria tambahan lagi, hanya tidak terdapat dalam bahan
sosialisasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumah
tangga miskin, yaitu rumah tangga yang tidak pernah menerima kredit usaha
UKM/KUKM setahun lalu.
Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia yang menyebabkan
kemiskinan adalah masalah pangan, hal ini terlihat dari setiap program
nasional baik dari pelita I sampai pelita VII yang selalu memprioritaskan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
34
pengadaan pangan dan pertanian. Tetapi bagaimana pun masalah yang
dihadapi, pertumbuhan pangan selalu diungguli oleh pertumbuhan penduduk.
Siagian (2009:90) menuliskan bahwa masih banyaknya warga miskin
yang hidup di bawah garis kemiskinan, tersirat bahwa suatu negara bangsa
bertekat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Mengentaskan
kemiskinan antara lain berarti bahwa tidak ada warga negara yang tidak
mampu memuaskan berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Akan tetapi
perlu pula diperhatikan bahwa tidak cukup untuk melihat pengentasan
kemiskinan semata-mata sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat materiil. Jika hanya terbatas pada
hal itu saja, berarti yang dibicarakan hanya peningkatan taraf hidup orang per
orang dengan kata lain, pengentasan kemiskinan harus pula berarti
peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi
lain yang bukan berupa segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan
untuk menunaikan kewajiban sosial, menyekolahkan anak, pengobatan
dalam hal seseorang dan anggota keluarganya diserang penyakit,
tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan untuk
menabung. Singkatnya menjadikan para warga negara menjadi insan yang
mandiri.
Berdasarkan BKKBN tingkat Kesejahteraan adalah keadaan
sejahteraan keluarga yang dinyatakan dengan:
a) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti
kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
35
b) Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat
memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio
psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani,
pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat,
mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
c) Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping
telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi
seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat
memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (developmental
needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung,
berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam
masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.
d) Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi
seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan
pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan
(kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur
(waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan
keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperanserta
secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau
yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan
dan sebagainya.
e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga keluarga yang telah
dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
36
psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula
memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam pengentasan kemiskinan Indonesia, upaya-upaya pemerintah
dalam merealisasikannya terlihat dari kebijakan dan produk hukum yang
dikeluarkannya.Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam alinea
yang ke-empat tertulis dengan jelas mengenai tujuan negara yaitu untuk
memajukan kesejahteraan umum. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber
dari kebijakan dan produk hukum pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan Indonesia.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang memuat tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional Indonesia merupakan produk hukum
yang memberikan dasar bagi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di
Indonesia. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 tertulis
bahwa salah satu yang menjadi prioritas pemerintah adalah mengenai
program aksi penanggulangan kemiskinan. Memiliki target penurunan tingkat
kemiskinan absolut dari 14,1% pada tahun 2009 menjadi 8-10% pada tahun
2014, serta perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang
berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan
ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
Selanjutnya produk perundang-undangan yang mengatur
pengentasan kemiskinan adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan
nasional tahun 2010 serta Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang
program pembangunan yang berkeadilan. Kemudian setiap departemen
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
37
memiliki program pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor
25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang pedoman umum Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), sebagai peraturan
teknis mengenai penaggulangan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 pada pasal pertama
memuat ketentuan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan
program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana,
dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat. Selanjutnya, pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi percepatan penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan pemerintah yaitu: pertama, mengurangi beban
pengeluaran masyarakat miskin; kedua meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan usaha mikro dan kecil; keempat, mensinergikan kebijakan dan
program penanggulangan kemiskinan.
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 menyebutkan
bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
1. Pertama, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan
untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan
perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat, bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
38
kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
3. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis
pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses
dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Keempat, program-program lain yang baik langsung maupun tidak
langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat miskin.
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan
pelaksanaan prioritas pembangunan rasional tahun 2010 tentang
memberikan parameter bagi sepuluh program prioritas pemerintah, yang
kemudian kesepuluh program tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam setiap
kementerian dan lembaga negara. Selanjutnya instruksi presiden nomor 3
tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, maka
pemerintah membuat program pro rakyat, program keadilan untuk semua
(justice for all), dan program pencapaian tujuan pembangunan millennium
(MDGs).
II.1.4. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)
Raskin adalah salah satu program pemerintah yang berada pada
kluster pertama (I) yang merupakan intervensi pengurangan kemiskinan
melalui langkah-langkah subsidi dan bantuan sosial yang menyentuh rakyat
kebanyakan secara langsung. Raskin merupakan subsidi pangan dalam
bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah
sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
39
memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Dalam situs
online TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan) yang
diakses 22 Oktober 2013 menyebutkan bahwa Raskin bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi
kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program raskin
bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat
cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Keberhasilan Program
Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 Tepat, yaitu: tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat
administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan
pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi
energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka
akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima
manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
Dalam situs online Bulog (bulog.co.id) yang diakses 22 Oktober 2013
disebutkan bahwa Penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin)
sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal
pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan
rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program
Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun
2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social
safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial
masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
40
program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan
program Raskin.
Penentuan kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi
persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya
kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini
menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama
rumah tangga miskin.
Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih
menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan
ekonomi dan keluarga sejahtera I. Belum seluruh Kepala keluarga Miskin
dapat dijangkau oleh Raskin. Hal inilah yang menjadikan Raskin sering
dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan
Kepala Keluarga Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran.
Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS
sebagai data dasar dalam pelaksaaan RASKIN. Dari jumlah RTM yang
tercatat sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS
pada tahun 2007, dan baru dapat diberikan kepada seluruh RTM pada tahun
2008. Dengan jumlah RTS 19,1 juta pada tahun 2008, berarti telah mencakup
semua rumah tangga miskin yag tercatat dalam Survei BPS tahun 2005.
Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama Raskin
disalurkan.Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan
Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS – 2008) dari BPS
diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program
pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
41
Realisasi Raskin selama 2005 - 2009 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2
juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan
Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, Raskin bukan hanya telah membantu rumah
tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga
sekaligus menjaga stabilitas harga. Raskin telah mengurangi permintaan
beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta orang pada tahun 2009. Selain itu,
perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga dengan
mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga
sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga masih lebih rendah dari harga
pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp.5.000 – 5.500/kg.
Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu,
beberapa penyempurnaan terus dilakukan.Salah satunya adalah dengan pola
distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung
disalurkan kepada RTS namun juga melalui Warung Desa (Wardes). Melalui
Wardes, penyaluran Raskin menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS
membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan
harga sesuai dengan ketetapan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari
pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun
2009.
Melalui Wardes, sistem administrasi distribusi Raskin juga yang
dituangkan dalam Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM 1), pembagian kartu
Raskin, dan realisasi penerimaan beras oleh RTS dapat diperbaiki mulai dari
awal. Juga dimungkinkan dapat diterapkan sistem pembayaran melalui
kerjasama dengan jaringan unit-unit perbankan di Desa/Kelurahan secara
langsung.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
42
Peningkatan ketepatan sasaran juga terus ditingkatkan melalui
pendampingan pola distribusi melalui kelompok masyarakat pada tahun
2009.Distribusi Raskin dilakukan oleh kelompok masyarakat yang umumnya
berbasis keagamaan maupun oleh kelompok masyarakat miskin penerima
manfaat Raskin.
Penyaluran Raskin berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada
Kadivre/ Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin
(tonase dan jumlah Rumah Tangga Sasaran - RTS) dan rincian di masing-
masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum
BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran
Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan
atau Desa/ Kelurahan kepada Satker (satuan kerja) Raskin. Satuan kerja
Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan
menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik
Distribusi.
Di Titik Distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM
(Penerima Manfaat) Raskin dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana
Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja), atau Warung Desa (Wardes)
atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di Titik Distribusi inilah terjadi
transaksi secara tunai dari RTS - PM RASKIN ke Pelaksana Distribusi
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
mengeluarkan lembar informasi dan sosialisasi Raskin pada tahun 2013
melalui TNP2K (http://tnp2k.go.id) sebagai berikut:
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
43
1) Merujuk anggaran subsidi pangan dalam Undang-Undang No.19 Tahun
2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2013, jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2013 adalah
sebanyak 15.530.897 rumah tangga, yakni mengalami penurunan sekitar
2 (dua) juta rumah tangga dari jumlah RTS-PM Program Raskin 2009-
2012 sebanyak17.488.007 rumah tangga.
2) Penurunan pagu Raskin nasional ini sejalan dengan penurunan angka
kemiskinan dari 15,42%pada 2008 menjadi 11,66% pada September
2012 berdasarkan data BPS.
3) Jumlah RTS-PM Program Raskin 2013, yaitu 15.530.897 rumah tangga,
meliputi sekitar 25% penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah
secara nasional, yang telah mencakup rumah tangga miskin dan hampir
miskin.
4) Alokasi jumlah RTS-PM Program Raskin untuk masing-masing provinsi
dan kabupaten/kota disusun dengan mempertimbangkan perubahan
tingkat kemiskinan masing-masing wilayah, serta ketertinggalan dan
kesulitan daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program
Raskin 2012.
5) Penetapan nama dan alamat RTS-PM Program Raskin mengacu pada
Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang dikelola
oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K).
6) Penetapan nama dan alamat RTS-PM Raskin 2013 telah
mengakomodasi laporan perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
Program Raskin hasil Mudes/Muskel dalam bentuk Formulir Rekapitulasi
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
44
Pengganti (FRP) Program Raskin Juni-Desember 2012 yang telah
diterima oleh Sekretariat TNP2K sampai dengan 31 Desember 2012
dengan rincian sebagai berikut:
a) RTS-PM yang di dalam FRP Program Raskin Juni-Desember 2012
dinyatakan sebagai rumah tangga yang meninggal (seluruh anggota
rumah tangganya) atau rumah tangga yang pindah ke luar
desa/kelurahan tidak dimasukkan lagi dalam DPM Raskin 2013.
b) RTS-PM pengganti (lembar kedua) tidak dimasukkan dalam DPM
Raskin 2013 karena peringkat kesejahteraan rumah tangga tersebut
belum dapat diukur secara obyektif melalui metode yang setara dengan
metode yang digunakan Basis Data Terpadu.
7) Data nama dan alamat RTS-PM Program Raskin 2013 masih mengacu
pada daftar wilayahdesa/kelurahan dan kecamatan hasil PPLS2011. Bagi
daerah yang mengalami pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan
setelah pelaksanaan PPLS 2011, masing-masing pemerintah
kabupaten/kota setempat dapat berkoordinasi dengan kecamatan dan
desa/kelurahan untuk melakukan penyesuaian alamat RTS-PM dalam
data dengan alamat aktual sesudah pemekaran wilayah.
8) Ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan Program Raskin tahun 2013
mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) 2013 yang diikeluarkan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
45
II.2. Kerangka Pikir
Kebijakan publik sebagai sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan
dan tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or
not to do) sebagai respon terhadap masalah-masalah publik. Salah satu
kebijakan pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 menyebutkan bahwa
program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu terdiri atas program
bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan program-
program yang lain yang baik langsung maupun tidak langsung dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Pada program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, di dalamnya
terdapat program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH),
Raskin (beras untuk keluarga miskin), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) serta langkah-langkah subsidi dan bantuan sosial lainnya yang
langsung menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung.
Raskin merupakan salah satu program turunan dari Pasal 5 Peraturan
Presiden Nomor 15 tahun 2010.Berada pada kluster pertama (I) yaitu program
bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program penyaluran Raskin
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam
memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program
raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin untuk
mendapatkan cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Tim
Nasional Percepapatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
46
bahwa keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian
indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepat administrasi.
Kerangka berpikir digunakan untuk menghubungkan teori dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam pelaksanaan
penelitian. Berdasarkan pada teori-teori yang dikemukakan diatas kerangka
pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar II.1. Kerangka Pikir
Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka akan dapat dilihat
bahwa dari penelitian ini akan dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan
penyaluran Raskin di kecamatan Sumarorong. Dari hasil penelitian ini dapat
dilihat dan dipelajari apa yang menjadi hambatan pelaksanaan program ini
dalam pelaksanaannya kepada masyarakat.
Penyaluran RASKIN (Berasuntuk Keluarga Miskin) diKec. Sumarorong dalamindikator 6 Tepat : tepat
sasaran, tepat jumlah, tepatharga, tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepatadministrasi
Pasal 5Peraturan
Presiden No. 15Thn 2010
Program percepatanpenanggulangan
kemiskinan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
47
BAB III
METODE PENELITIAN
III.1. Pendekatan dan Desain Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian
adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif dalam bentuk deskriptif yakni berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dengan
berdasarkan pada teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini karena
pada hakekatnya penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan atau
mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena atau kenyataan sosial yang
ditemui dimasyarakat. Kemudian selanjutnya melakukan analisa dan
penafsiran hubungan fakta-fakta tersebut dengan isi dan konteks kebijakan
serta melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam program Raskin
yang menjadi objek penelitian kemudian mengambil kesimpulan. Dengan
adanya pendekatan kualitaif deskriptif ini juga memudahkan peneliti untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah
yang telah dikemukakan pada pendahuluan yaitu pelaksanaan penyaluran
Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah
fenomenologi. Penelitian ini menelaah fenomena di masyarakat yang dilakukan
secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif dengan mengkaji
bagaimana pelaksanaan penyaluran Raskin di kecamatan Sumarorong,
kabupaten Mamasa, provinsi Sulawesi Barat.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
48
III.2. Pemilihan Informan
Adapun yang menjadi informan kunci (key Informan) dalam penelitian
ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan maupun yang
berperan sebagai penerima program penyaluran Raskin di kecamatan
Sumarorong. Informan yang digunakan dalam penelitian dibagi dalam tiga
kelompok besar (triangulation), yaitu:
a) Pemerintah, pelaksana penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong
dalam hal ini Kepala Camat Sumarorong, Lurah Kelurahan Sumarong,
Kepala Desa Sasakan, dan Kepala Desa Batanguru Timur,
b) Wiraswasta, sebagai mitra Bulog yang berperan sebagai penyalur Raskin.
Dalam hal ini Kepala penanggungjawab penyaluran Raskin untuk
Kabupaten Mamasa dan Penanggungjawab penyaluran Raskin untuk
Kecamatan Sumarorong
c) Kelompok masyarakat penerima Raskin yang ada di Kecamatan
Sumarorong.
III.3. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Kecamatan
Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dengan
pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data,
efisensi biaya serta dianggap perlu untuk melihat pelaksanaan dan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran Raskin pada daerah ini.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
49
III.4.Unit Analisis
Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian
maka yang menjadi unit analisis penelitian adalah program. Dalam hal ini
program penyaluran Raskin yang ada di Kecamatan Sumarorong Kabupaten
Mamasa. Unit analisis ini ditentukan dengan melihat bahwa penyaluran Raskin
merupakan salah satu dari program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
yang diberikan pemerintah sebagai bentuk upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan. Dan penelitian ini melihat indikator 6 Tepat dalam program Raskin.
III.5. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup
pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada
bidang yang sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian.
Penelitian dilakukan dengan memperhatikan isu kebijakan dan tujuan penelitian
yang ada. Berdasarkan ukuran keberhasilan penyaluran Raskin oleh TNP2K
(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) maka penelitian
difokuskan pada indikator Enam Tepat (6T), yaitu:
1. Tepat sasaran, dalam hal ini sasaran penyaluran program Raskin yang
dimaksud adalah keluarga miskin yang ada di kecamatan Sumarorong.
2. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang
diberikan pada keluaga miskin di Kecamatan Sumarorong.
3. Tepat harga, yaitu harga yang diberikan pada masyarakat miskin sesuai
dengan harga yang telah ditetapkan.
4. Tepat waktu, yaitu kesesuaian waktu pemberian seharusnya dengan
pelaksanaannya.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
50
5. Tepat kualitas, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras dari Bulog
yang diberikan kepada masyarakat.
6. Tepat administrasi, yaitu ketepatan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan
dengan pelaksanaannya.
III.6. Data dan Sumber Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan akurat maka
penggunaan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder. Sumber data awal penelitian adalah dari data sekunder yang
didapatkan melalui pengumpulan laporan yang berkaitan dengan program
Raskin di Kantor Kecamatan Sumarorong, Wiraswasta yang menjadi mitra
Bulog untuk mendistribusikan Raskin ke titik distribusi, Kantor Kelurahan
Sumarorong dan juga data yang dimiliki oleh Kepala Desa Sasakan dan Kepala
Desa Batanguru Timur.
Pengumpulan data sekunder dimulai dari kantor Kecamatan
Sumarorong. Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan program Raskin
adalah data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin
tahun 2011 dan data lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Mamasa tentang
jumlah pagu Raskin alokasi juni-desember tahun 2012. Data lainnya yang
diperoleh yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini adalah data
Kecamatan Sumarorong dalam Angka tahun 2012 yang diperoleh dalam
bentuk buku. Pengumpulan data di Kantor Kecamatan Sumarorong ini dimulai
sejak awal masuknya surat penelitian di Kantor Kecamatan Sumarorong pada
tanggal 7 desember 2013.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
51
Data sekunder berikutnya yang dikumpulkan adalah data dari
wiraswasta yang menjadi Mitra Bulog untuk menyalurkan Raskin ke titik
distribusi dalam hal ini data diperoleh di Kabupaten Mamasa tepatnya di rumah
yang sekaligus menjadi toko kepala penanggungjawab penyaluran Raskin
untuk Kabupaten Mamasa. Data diperoleh pada tanggal 15 desember 2013
langsung dari kepala penanggungjawab Raskin Kabupaten Mamasa. Data
tersebut adalah data rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras
Raskin khusus desa/kelurahan di Kecamatan Sumarorong untuk 15x
penerimaan mulai dari bulan januari-desember 2013.
Selanjutnya data sekunder lain diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Mamasa. Data ini diperoleh dalam bentuk soft file buku
Mamasa dalam Angka Tahun 2013. Data ini merupakan data pendukung yang
digunakan untuk mendapatkan data gambaran umum Kabupaten Mamasa
secara khusus gambaran umum Kecamatan Sumarorong.
Kemudian data sekunder berikutnya dari kantor Kelurahan Sumarorong.
Data yang diperoleh yang berkaitan langsung dengan program penyaluran
Raskin di Kelurahan Sumarorong adalah data nama penerima Raskin yang
nyata menerima beras Raskin bulan desember 2013. Data ini diperoleh di awal
januari 2014 sejak permintaan data yang dilakukan pada awal penelitian di
Kantor Kelurahan Sumarorong pada pertengahan desember tepatnya 17
Desember 2013. Sedangkan data pendukung lainnya yang diperoleh adalah
batas wilayah Kelurahan Sumarorong yang didapatkan dari papan informasi di
kantor Kelurahan Sumarorong
Selanjutnya data sekunder terakhir yang didapatkan di rumah Kepala
Desa Sasakan dan di rumah Kepala Desa Batanguru Timur pada tanggal 28
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
52
desember 2013. Di rumah Kepala desa Sasakan data yang diperoleh adalah
data Raskin periode mei-juli 2013 sedangkan di rumah Kepala Desa Batanguru
Timur, data yang diperoleh adalah data RTS-PM Raskin periode juni-desember
2012 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa.
Variasi data sekunder yang dikumpulkan kemudian dipelajari untuk
menjadi bahan acuan dalam pengumpulan data berikutnya. Data yang telah
dipelajari ini menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui ketepatan
prosedur pelaksanaan, Ketepatan rumah tangga sasaran penerima manfaat
yang seharusnya, dan jumlah beras Raskin yang seharusnya dengan yang
terjadi di masyarakat Kecamatan Sumarorong. Beberapa data yang
direncanakan sebelumnya untuk dikumpulkan tidak ditemukan selama
pengumpulan data penelitian, seperti rekapitulasi RTS-PM Raskin dari januari-
desember 2013. Hal ini karena data tersebut sudah tidak lagi tersedia.
Setelah pengumpulan data lewat data sekunder, pengumpulan data
penelitian ini dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yang dikumpulkan
langsung dari objek penelitian melalui observasi di lingkungan Kecamatan
Sumarorong, wawancara terhadap pelaksana dalam hal ini Bapak Camat
Sumarorong, Bapak Lurah Kelurahan Sumarorong, Kepala Desa Sasakan dan
Kepala Desa Batanguru Timur dan penerima Raskin di Kecamatan
Sumarorong dan Focus Group Discussion (FGD) pada masyarakat di Desa
Sasakan dan Desa Batanguru Timur.
1) Observasi atau pengamatan. Fokus observasi penelitian adalah kondisi
kehidupan masyarakat di Kecamatan Sumarorong. Dilakukan dengan
mengamati secara umum kegiatan sehari-hari di masyarakat, kondisi
lingkungan dan juga jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
53
Kecamatan Sumarorong dengan berjalan-jalan di Kecamatan Sumarorong
terkhusus pada dusun-dusun tempat tinggal RTS-PM Raskin sebanyak 3
kali selama proses penelitian berjalan. Selain itu pengamatan juga
dilakukan dengan mengikuti keseharian seorang ibu rumah tangga yang
sekaligus menjadi kepala keluarga dan penerima Raskin. Mengikuti
kegiatannya selama sehari menjadi buruh untuk membersihkan kebun dan
menanam sayur di kebun milik orang lain sampai Ia kembali kerumahnya.
Hasil observasi ini sangat membantu dalam proses penelitian karena
menggambarkan keadaan nyata masyarakat di Kecamatan Sumarorong
khususnya yang menjadi rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin.
Selain observasi pada lingkungan dan masyarakat di Kecamatan
Sumarorong, observasi lain juga dilakukan secara tidak langsung pada
kantor Kecamatan Sumarorong dan kantor Kelurahan Sumarorong, melalui
pengamatan selama proses penelitian berlangsung di masing-masing
kantor tersebut.
2) Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan
Sumarorong pada Kepala Camat kecamatan Sumarorong bersama
seorang staff kecamatan Sumarorong, di kantor Kelurahan Sumarorong
pada Bapak Lurah Kelurahan Sumarorong, di rumah sekaligus toko
wirausahawan yang menjadi mitra Bulog penanggungjawab Raskin untuk
Kabupaten Mamasa tepatnya di Kabupaten Mamasa, di rumah
penanggung jawab Raskin untuk Kecamatan Sumarorong, di rumah Kepala
desa Sasakan dan Kepala desa Batanguru Timur dan di rumah 2 ibu rumah
tangga penerima Raskin yang bersedia untuk diwawancara. Satu ibu rumah
Tangga bertempat tinggal di dusun Lekkong dan satu lagi di dusun Tondok
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
54
Tallu. Dalam wawancara ini yang menjadi bahan pertanyaan umum adalah
hal-hal umum apa yang diketahui tentang program Raskin baik tentang
sasaran, jumlah, waktu, harga, prosedur, administrasi. Hal-hal lain yang
diperoleh dari wawancara ini berupa pandangan-pandangan umum dan
pengetahuan mereka tentang program Raskin. Wawancara ini dilakukan
secara langsung (personal interview) dan secara tidak langsung (telephone.
Untuk wawancara secara tidak langsung dilakukan dengan pada mitra
bulog penyalur Raskin khusus untuk Kecamatan Sumarorong.
3) Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan data penelitian melalui
diskusi terarah atau yang lebih dikenal dengan Focus Group Discussion
(FGD), dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh informasi
keberagaman perspektif dan pengetahuan masyarakat terhadap program
Raskin yang menjadi objek penelitian. Diskusi terarah ini dilakukan di dua
tempat yaitu pada masyarakat di Desa Sasakan dan masyarakat di Desa
Batanguru Timur. Pada masyarakat Desa Batanguru Timur, FGD dilakukan
pada tanggal 29 Desember 2013 dan pada masyarakat Desa Sasakan,
FGD dilakukan pada tanggal 4 januari 20114. Peserta diskusi untuk desa
Batanguru Timur adalah 11 orang tua, bapak dan ibu yang menjadi RTS-
PM Raskin. FGD dilakukan di rumah salah satu warga RTS-PM Raskin.
Untuk Desa Sasakan FGD dilakukan di Dusun Kayumea, di rumah salah
satu warga RTS-PM Raskin dengan jumlah peserta 8 orang. Dalam
melakukan diskusi terarah bersama masyarakat ini tidak membutuhkan
biaya. Hal ini karena waktu proses penelitian bertepatan dengan masa
Natal dan Tahun Baru sehingga mengumpulkan masyarakat untuk diskusi
tidak terlalu sulit. Tema utama FGD dalam penelitian ini adalah
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
55
pelaksanaan Raskin dalam indikator enam tepat (tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi).
Adapun pertanyaan yang diajukan berfokus pada indikator ini namun
seperti diskusi pada umumnya masyarakat saling berdiskusi dan berbagi
hal-hal yang mereka ketahui tentang program Raskin selama ini, peneliti
hanya sebagai pendengar dan pengarah agar diskusi tidak lepas dari
Tema.
Data hasil yang diperoleh dari pengumpulan ini yang kemudian diolah
dan dijadikan sebagai hasil penelitian ini.
III.7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Selanjutnya akan dianalisis dengan model siklus interakatif
yang dikemukakan huberman dan Miles dalam Bungin (2003:69).
Gambar III.1.
Analisis Data Model Interaktif (Bungin 2003:69)
3. DataDisplay
4.ConclutionDrawing &Verifying
2. DataReduction
1. DataColection
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
56
Hasil pengumpulan data selama penelitian kemudian direduksi (data
reduction). Seperangkat hasil reduksi data juga diorganisasikan kedalam
suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih
utuh, sehingga memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan
(conclution drawing and verification). Sesuai dengan gambar siklus analisis
data diatas proses analisis data dalam penelitian tidaklah mudah “sekali
jadi”, melainkan berinteraktif secara bolak balik.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
57
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa
IV.1.1. Keadaan Geografis
Mamasa merupakan 1 dari 5 Kabupaten yang terdapat di Provinsi
Sulawesi Barat dan merupakan kabupaten yang berada di daerah
pegunungan. Letak astonomis Kabupaten Mamasa berada pada 2:39’216’’
LS dan 3:19’288’’ LS serta 119:0’216’’ BT dan 119:38’144’’ BT. Kabupaten
Mamasa yang beribukota di Mamasa, memiliki batas wilayah yaitu:
1) Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju,
2) Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene,
3) Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan,
4) Dan terakhir di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali
Mandar.
Pada tahun 2012, Kabupaten Mamasa tercatat memiliki luas
3.005,88 km², yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Tabulahan
adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah
sebesar 513,95 km² atau sekitar 17,10 persen dari seluruh wilayah
Kabupaten Mamasa. Sedangkan Rantebulahan Timur dengan luas 31,87
km² adalah kecamatan dengan wilayah terkecil di Kabupaten Mamasa.
Diantara 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa, kecamatan yang letaknya
terjauh dari ibukota kabupaten (Kecamatan Mamasa) adalah kecamatan
Pana yaitu sejauh 95 Km, sementara kecamatan yang terdekat dari ibukota
kabupaten adalah kecamatan Tawalian yang berjarak 3 Km.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
58
IV.1.2. Kondisi Demografis
Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2012, berjumlah
146.292 jiwa, meningkat sekitar 3.876 jiwa dari tahun sebelumnya dengan
laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,32 persen.
Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah
penduduk terbesar, yaitu sekitar 23.766 jiwa (16,25%). Sedangkan yang
terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 4.056 jiwa (2,77%).
Kepadatan penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2012 adalah 49
jiwa/Km2, atau terdapat sekitar 49 jiwa setiap 1 Km².
Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa pada tahun 2012
sebanyak 74.001 jiwa sedangkan Penduduk perempuan sebanyak 72.291
jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki ternyata 2,37
persen lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, dengan
perbandingan jenis kelamin (sex ratio) 102 yang berarti bahwa diantara 100
orang perempuan terdapat 102 laki- laki.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
59
Tabel IV.1.
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Mamasa Tahun 2012
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka
mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah
dengan mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Dengan
program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang siap
KECAMATANPENDUDUK
SEX RATIOLAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumarorong
Messawa
Pana
Nosu
Tabang
Mamasa
TandukKalua
Balla
Sesenapadang
Tawalian
Mambi
Bambang
Ran. Timur
Mehalaan
Aralle
BuntuMalangka
Tabulahan
5 007
3 721
4 555
2 291
3 136
11 860
5 303
3 197
3 991
3 240
4 884
5 388
3 025
2 118
3 496
3 510
5 279
4 956
3 575
4 314
2 181
3 004
11 906
5 241
3 140
4 005
3 229
4 782
5 359
2 936
1 938
3 347
3 482
4 896
9 963
7 296
8 869
4 472
6 140
23 766
10 544
6 337
7 996
6 469
9 666
10 747
5 961
4 056
6 843
6 992
10 175
101
104
106
105
104
100
101
102
100
100
102
101
103
109
104
101
108
Jumlah – Total 74 001 72 291 146 292 102
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
60
bersaing dalam era globalisasi. Demikian juga dengan Kabupaten Mamasa
yang berupaya menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan.
Indikator untuk melihat majunya kesehatan diantaranya lengkapnya
fasilitas kesehatan dan tercukupinya tenaga medis yang berkualitas.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa
Pada tahun 2012 tercatat bahwa di Kabupaten Mamasa terdapat satu
rumah sakit umum dan satu rumah sakit swasta. Selain rumah sakit, di tiap-
tiap kecamatan juga terdapat puskesmas dan puskesmas pembantu.
Jumlah dokter yang tercatat di Kabupaten Mamasa hingga pada tahun
2012 sebanyak 18 orang yang terdiri dari dokter umum 16 orang dan 2
dokter gigi, serta ada bidan sebanyak 63 orang.
Di Kabupaten Mamasa ada sebanyak 67.299 jiwa penduduk
berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2012, yang terdiri dari
37.183 laki-laki dan 30.116 perempuan. Jumlah penduduk yang bekerja
terbanyak ada di kelompok penduduk berusia 30 – 34 tahun. Di Kabupaten
Mamasa lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja
adalah lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
perburuan, dan perikanan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 48.085
jiwa, atau sebanyak 71,45 %.
IV.1.3. Agama dan Komunikasi
Agama mayoritas masyarakat di Kabupaten Mamasa adalah agama
Kristen. Jumlah tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Mamasa
sebanyak 678 yang terdiri dari 108 masjid, 2 musholla, 519 gereja dan 7
Pura. Di Kabupaten Mamasa Masjid terbanyak berada di Kecamatan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
61
Mambi sebanyak 38 buah, sedangkan gereja terbanyak berada di
Kecamatan Mamasa sebanyak 71 buah.
Terdapat dua kantor pos di Kabupaten Mamasa, masing-masing
berada di Kecamatan Mamasa dan Kecamatan Sumarorong Pada tahun
2012 kantor pos Mamasa dan Sumarorong keseluruhan mengirimkan surat
sebanyak 8.740 lembar, dengan 45 diantaranya dikirim ke luar negeri.
Sedangkan untuk paket pos, pada tahun 2012 kantor pos Mamasa dan
Sumarorong mengirimkan sebanyak 6.240 kg paket pos tujuan dalam
negeri dan 60 kg untuk tujuan luar negeri.
IV.1.4. Kemiskinan
Jumlah rumah tangga sasaran di Kabupaten Mamasa pada tahun
2011, adalah sebanyak 23.980 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan
data rumah tangga hasil estimasi BPS, yaitu sebanyak 33.451 rumah
tangga, maka di Kabupaten Mamasa pada tahun 2011 terdapat 71,69%
rumah tangga sasaran. Berikut tabel perbandingan jumlah rumah tangga
sasaran menurut kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2008 dan 2011
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
62
Tabel IV.2.
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Kecamatan di
Kabupaten Mamasa Tahun 2008 dan 2011
KECAMATANRUMAH TANGGA SASARAN2008 2011
SumarorongMessawa
PanaNosu
TabangMamasa
TandukKaluaBalla
SesenapadangTawalianMambi
BambangRan. TimurMehalaan
AralleBuntuMalangka
Tabulahan
115411131651607
12102470176812441285872
198722181062
*)2220
*)1669
144210671558708
118027461793120414551182125321901187571
127810992067
TOTAL 22530 23980 Keterangan: *) Masih Gabung dengan Kecamatan Induk
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa
IV.2. Gambaran Umum Kecamatan Sumarorong
IV.2.1. Geografis dan Kependudukan
Sumarorong merupakan 1 dari 17 kecamatan yang ada di
Kabupaten Mamasa. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 254,00
km². Tinggi dari permukaan laut sebesar 325 – 2.100 meter. Kecamatan ini
memiliki 2 kelurahan dan 8 desa yaitu Kelurahan Sumarorong, Kelurahan
Tabone, Desa Sasakan, Desa Tadisi, Desa Sibanawa, Desa Batanguru,
Desa Banea, Desa Salubalo, Desa Batanguru Timur, dan Desa
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
63
Rantekamase. Sampai pada akhir tahun 2012 jumlah penduduk di
Kecamatan Sumarorong berdasarkan data dari BPS berjumlah 9.963 jiwa.
Batas wilayah Kecamatan Sumarorong adalah:
1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanduk Kalua,
Kabupaten Mamasa.
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Messawa, Kabupaten
Mamasa.
3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.
4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nosu, Kabupaten
Mamasa.
Adapun tanaman perkebunan rakyat yang menjadi komoditi potensi
di Kecamatan Sumarorong yakni Padi, Sawah, Kopi, Cacao dan Alpokat.
Sampai pada tahun 2012 keberadaan pasar di Kecamatan Sumarorong
hanya terdapat 2 yaitu di Desa Batanguru dan Kelurahan sumarorong yang
dimana beroperasi sekali seminggu.
Diantara 10 desa/kelurahan di Kecamatan Sumarorong, desa yang
letaknya terjauh dari ibukota kecamatan (Kelurahan Sumarorong) adalah
Desa Banea yaitu sejauh 17 Km, sementara desa yang terdekat dari
ibukota kecamatan adalah Desa Rantekamase yaitu berjarak 1 km. Berikut
adalah luas wilayah desa/kelurahan dan jarak ke kecamatan.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
64
Tabel IV.3.
Luas dan Jarak Desa/Kelurahan di Kecamatan Sumarorong
Desa/Kelurahan Luas Wilayah (km²)Jarak Ibukota
Kecamatan
Sibanawa 29,43 9
Batanguru 30,90 14
Tabone 15,79 6
Tadisi 29,32 2
Sasakan 37,72 2
Sumarorong 14,06 0
Batanguru Timur 39,83 15
Salubalo 17,83 3
Banea’ 23,90 17
Rante kamase 15,20 1
Sumber: Data di Kecamatan Sumarorong
IV.2.2. Administrasi dan Sosial
Kecamatan Sumarorong terbentuk berdasarkan Peraturan daerah
No. 8 Tahun 2000 yang dulunya adalah salah satu kecamatan dari
Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) yang dimana terdiri dari 5 desa
yaitu Desa Tadisi, Kelurahan Tabone, Desa Sasakan, Desa Messawa dan
Desa Matangnga. Tahun 2011 pemerintah Kecamatan Sumarorong
menaungi 10 desa/kelurahan dengan 43 dusun lingkungan dan 1 desa
adalah desa persiapan yaitu Desa Rantekamase. Berikut adalah hasil
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
65
pentahapan keluarga sejahtera tahun 2011 berdasarkan desa/kelurahan di
Kecamatan Sumarorong.
Tabel IV.4.
Pentahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2011 di Kecamatan Sumarorong
Desa/Kelurahan
Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera
Keluarga
Pra
Sejahtera
Keluarga
Sejahtera
I
Keluarga
Sejahtera
II
Keluarga
Sejahtera
III
Keluarga
Sejahtera
III Plus
Jumlah
Sibanawa 5 170 24 1 - 200
Batanguru 9 166 8 27 - 210
Tabone 11 118 64 27 5 225
Tadisi 3 226 9 5 7 250
Sasakan 2 214 30 4 - 250
Sumarorong 7 153 86 17 37 300
Batanguru Timur 4 149 36 21 - 210
Salubalo 8 128 34 - - 170
Banea’ 9 118 70 28 - 225
Rante Kamase 6 186 35 43 20 290
Jumlah-Total 64 1628 396 173 69 2230
Sumber : Data di Kecamatan Sumarorong
IV.3. Gambaran Umum Kelurahan Sumarorong
Kelurahan Sumarorong Merupakan kelurahan/desa yang memiliki
luas wilayah terkecil di kecamatan Sumarorong dengan luas 14,07 km².
Kelurahan ini berada 700 m dari permukaan laut. Pekerjaan masyarakat di
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
66
kelurahan ini bervariasi mulai dari petani, pegawai negeri sipil dan swasta.
Kehidupan masyarakat di kelurahan ini dianggap meningkat, terlihat dari
angka masyarakat miskin yang mengalami penurunan setiap tahun
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kelurahan Sumarorong merupakan ibukota Kecamatan Sumarorong.
Memiliki 4 lingkungan, 7 rukun warga/rukun kampung, dan 14 rukun
tetangga. Tahun 2011 masyarakat di Kelurahan Sumarorong merupakan
pengguna listrik terbanyak di Kecamatan Sumarorong dengan jumlah 229
rumah tangga. Pada tahun 2011 jumlah penduduk 1.192 jiwa. Di Kelurahan
Sumarorong rumah tangga sasaran penerima Raskin tahun 2011 sebanyak
35 kepala keluarga. Dan Mengalami penurunan tahun pada 2012 dan 2013
menjadi 11 kepala keluarga.
Kelurahan Sumarorong memiliki batas wilayah di sebelah utara
berbatasan dengan Desa Rantekamase, sebelah selatan berbatasan dengan
Desa Tadisi, Desa banea di sebelah timur dan disebelah barat Desa
Sasakan.
IV.4. Gambaran Umum Desa Sasakan
Desa Sasakan merupakan desa terdekat ke 2 di Kecamatan
Sumarorong, setelah desa persiapan Rantekamase dengan jarak 2 km dari
kecamatan dan memiliki luas wilayah 37,72 km² dan ketinggian dari
permukaan laut sebesar 700m. Merupakan desa terluas ke 2 setelah Desa
Batanguru Timur. Pekerjaan masyarakatnya pada umumnya bertani dan
berkebun. Desa Sasakan memiliki 5 dusun dan 10 rukun warga/rukun
kampung. Hingga pada tahun 2011 jumlah penduduk di Desa Sasakan 1.216
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
67
jiwa. Pada tahun 2011 pengguna listrik di Desa Sasakan berjymlah 15 kepala
keluarga dan 253 kepala keluarga lainnya belum menggunakan listrik.
Tahun 2011 penerima Raskin di Desa Sasakan berjumlah 172 kepala
keluarga dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 109 kepala
keluarga. Tahun 2013 penerima Raskin di Desa Sasakan semakin berkurang
menjadi 105 kepala keluarga.
IV.5. Gambaran Umum Desa Batanguru Timur
Desa Batanguru Timur merupakan desa terjauh kedua setelah Desa
Banea. Merupakan desa terakhir yang dapat dijangkau dengan kendaraan.
Desa ini memiliki ketinggian dari permukaan laut sebesar 1.000 m. Desa ini
merupakan desa terluas di Kecamatan Sumarorong, dengan luas 39,83 km²
dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 259 kepala keluarga pada tahun
2013.
Desa Batanguru Timur memiliki batas wilayah di sebelah utara
berbatasan dengan Desa Banea, sebelah timur berbatasan dengan
Kecamatan Nosu, sebelah barat berbatasan dengan Batanguru dan Tana
Toraja di sebelah selatan. Mayoritas masyarakat beragama Kristen dan
pekerjaan masyarakat pada umumnya adalah sebagai petani. Dan hanya 2
warga di desa ini yang adalah PNS.
Penerima Raskin di Desa Batanguru Timur pada tahun 2011
sebanyak 135 kepala keluarga dan mengalami penurunan pada tahun 2012
menjadi 85 kepala keluarga. Sampai pada tahun 2013 penerima Raskin di
Desa Batanguru Timur berjumlah 81 kepala keluarga.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
68
BAB V
HASIL PENELITIAN
Penelitian pelaksanaan penyaluran program Raskin yang dilakukan di
Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa ini berfokus pada beberapa
wilayah yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berdasarkan
kelebihan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Wilayah-wilayah yang menjadi
sampel penelitian adalah:
1) Kelurahan Sumarorong, merupakan kelurahan/desa terkecil di Kecamatan
Sumarorong yang menjadi ibukota kecamatan dan sekaligus penerima
Raskin paling sedikit berdasarkan data masyarakat miskin dari BPS yang
digunakan mitra bulog dalam menyalurkan Raskin.
2) Desa Sasakan, merupakan desa terdekat kedua setelah desa persiapan
Rantekamase. Desa ini memiliki jumlah penerima manfaat Raskin yang
terbanyak berdasarkan data dari penyalur Raskin di Kecamatan Sumarorong.
3) Desa Batanguru Timur, merupakan desa terakhir yang bisa dijangkau oleh
kendaraan dan merupakan kelurahan/desa terluas yang ada di Kecamatan
Sumarorong.
V.1 Raskin Di Kecamatan Sumarorong
Pedoman umum Raskin menyebutkan bahwa penyaluran Raskin
berawal dari Surat perintah Alokasi (SPA) dari pemerintah Kabupaten/Kota
kepada Perum Bulog, dalam hal ini kepada Kadivre/ Kasubdivre/ Kakansilog
Perum Bulog berdasarkan pagu Raskin (tonase dan jumlah Rumah Tangga
Sasaran-RTS) dan rincian di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
69
Pada waktu beras akan didistribusikan ke titik distribusi, perum Bulog
berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Delivery
Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan
kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin. Satker Raskin mengambil beras di
gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada
pelaksana distribusi Raskin di titik distribusi. Di titik distribusi,
penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin dilakukan oleh salah satu
dari tiga (3) pelaksana distribusi Raskin yaitu kelompok kerja (Pokja), atau
warung desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di titik distribusi
inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS-PM Raskin ke pelaksana
distribusi.
Proses pelaksanaan penyaluran Raskin di Kabupaten Mamasa sedikit
berbeda dari pedoman umum Raskin dari Bulog. Hasil penelitian menunjukkan
alur penyaluran Raskin adalah sebagai berikut :
1. Diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) dari kementrian
koordinator bidang kesejahteraan rakyat (MENKOKESRA) kepada
Gubernur Sulawesi Barat.
2. Gubernur Sulawesi Barat kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK)
kepada Bupati di kabupaten Mamasa.
3. Dari Bupati diteruskan ke kecamatan lalu ke desa melalui surat keputusan
(SK) Bupati.
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KABAG KESRA) kemudian
menyelesaikan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran
Raskin, sehingga muncul Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin untuk
tiap kecamatan yang dikirim ke BULOG.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
70
5. BULOG kemudian diperintahkan dan bertanggungjawab untuk menyalurkan
Raskin kesetiap titik distribusi Raskin. Dengan adanya perintah dan
tanggungjawab inilah lahir Mitra Bulog yang berasal dari pedagang-
pedagang/swasta untuk membantu menyalurkan Raskin Ke titik distribusi
yang telah ditentukan.
6. Titik distribusi untuk satu tahun terakhir ini bukan lagi melalui kecamatan-
kecamatan melainkan langsung ke kelurahan dan desa-desa. Hal ini
dimaksudkan agar lebih mudah lagi dijangkau oleh masyarakat.
Proses penyaluran Raskin di Kabupaten Mamasa mungkin sedikit
berbeda dari kabupaten lain. Hal ini dipaparkan oleh bapak UN selaku
penanggungjawab penyaluran Raskin khusus untuk Kecamatan Sumarorong:
“Raskin di sini sedikit berbeda dari tempat lain karena di sini kami swastayang membeli beras di Bulog kemudian menyalurkan ke titik distribusi.Padahal yang semestinya pihak pemerintah daerah (PEMDA) yangmembeli pasokan beras di Bulog tapi selama ini sejak kabupatenMamasa terbentuk yang saya tahu belum pernah PEMDA mengirim uangke Bulog untuk membeli beras.”(wawancara tanggal 15 Desember 2013 pkl 11.20 wita)
Hal ini juga dibenarkan oleh penanggungjawab penyaluran Raskin
untuk Kabupaten Mamasa:
“kami selaku mitra bulog dalam penyaluran Raskin ini membeli beras daribulog untuk disalurkan ke titik distribusi dalam hal ini kelurahan/desa.Kelurahan/desa akan memiliki waktu untuk melunasi beras tersebut danlebih sering dibayar lebih dulu oleh penanggungjawab di titik distribusi.Hal ini karena tidak ada Dana talangan dari pemerintah daerah dalampendistribusian Raskin dan sebagai pengusaha kami juga tidak inginuntuk dirugikan.”(wawancara16 Desember 2013 pkl 11.20 wita).
Pembelian Raskin oleh para mitra Bulog ini dimaksudkan untuk
menghindari penunggakan biaya pada Bulog yang dapat menghambat laju
penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin seperti yang biasa terjadi di
tempat-tempat lain.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
71
Hasil penelitian di Kecamatan Sumarorong menunjukkan adanya
penyaluran Raskin kepada masyarakat tanpa melalui kecamatan. Hal ini
merupakan kesepakatan tiap-tiap desa/kelurahan dan penyalur Raskin. Ini
dilakukan agar lebih memudahkan untuk dijangkau oleh masyarakat.
Pernyataan kepala penanggungjawab Raskin untuk Kabupaten Mamasa juga
menyebutkan bahwa:
“titik distribusi untuk kabupaten Mamasa telah tidak difungsikan. Hal l inikarena beberapa tahun yang lalu ditemukan banyak ketimpangan dalampelaksanaan penyaluran Raskin, Masyarakat tidak cukup tau tentangprogram dan apabila masyarakat terlambat datang mengambil berasRaskin, beras dinyatakan terbakar”Wawancara 16 Desember 2013)
Pernyataan ini menunjukkan adanya penyebab tidak dimanfaatkannya
kecamatan sebagai titik distribusi. Titik distribusi beralih langsung ke titik bagi.
Hal ini juga didukung oleh adanya jarak tiap-tiap desa yang cukup jauh dari
ibukota kecamatan dan juga untuk mencegah mata rantai yang terlalu panjang
dalam pelaksanaan yang dapat membuat terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Kepala Camat Sumarorong
yang menyebutkan Bahwa:
“Adanya penyaluran Raskin yang tidak lagi menjadikan kecamatansebagai titik distribusi dimungkinkan untuk mencegah mata rantaipenyaluran Raskin yang terlalu panjang. Kecamatan hanya akanmenerima hasil rekapitulasi oleh masing-masing desa. Dan sebagaiKepala Camat yang baru dilantik pada 9 Oktober 2013 lalu, pihaknyabaru akan meminta hasil rekapitulasi dari tiap-tiap desa.”(Wawancara 27 Desember 2013)
Untuk tahun 2013 data penerima Raskin tidak dimiliki oleh kecamatan.
Sejak Raskin disalurkan langsung ke desa/kelurahan tanpa melalui kecamatan,
kecamatan belum pernah menerima data penerima Raskin hal ini juga
dimungkinkan untuk terjadi karena sejak pembagian di awal tahun 2013
permintaan rekapitulasi penerima Raskin tidak pernah dilakukan oleh
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
72
kecamatan. Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di
Kecamatan Sumarorong dipengaruhi oleh ketdakakuratan data yang turun dari
BPS dan adanya masyarakat yang cenderung bergantung kepada program.
Sementara program bersifat sementara, pemberian dimaksudkan untuk
membantu masyarakat dalam 1 atau 2 tahun dan diharapkan untuk tahun
berikut akan mengalami kemandirian sehingga tidak lagi memperoleh Raskin.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Camat Sumarorong bahwa:
“Kendala pelaksanaan Raskin ini disebabkan data yang tidak akurat dariBPS sementara data yang dijadikan pedoman adalah data dari BPS danjuga ketergantungan masyarakat yang ketika pertama menerima untukseterusnya mereka merasa harus tetap menjadi penerima.”(Wawancara 27 Desember 2013)
Pada tahun 2013, RTS-PM Raskin berdasarkan data mengalami
penurunan. Namun di satu sisi pembagian Raskin mengalami kenaikan dari
yang sebelumnya. Pembagian dari 12x menjadi 15x. Hal ini terjadi dipengaruhi
oleh adanya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terjadi di masyarakat.
Kenaikan pembagian Raskin dimaksudkan oleh pemerintah agar masyarakat
miskin tidak semakin terpuruk oleh adanya kenaikan BBM. Ini terjadi di seluruh
Indonesia termasuk di Kecamatan Sumarorong. Berikut adalah data penerima
Raskin tahun 2013.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
73
Tabel V.1.
Penerima Raskin di Kecamatan Sumarorong Tahun 2013
NO KELURAHAN/DESA JUMLAH RTS-PM KUANTUM (KG)
1 Sasakan 105 1.575
2 Sibanawa 63 945
3 Batanguru 60 900
4 Tabone 49 735
5 Tadisi 80 1.200
6 Sumarorong 11 165
7 Salubalo 80 1.200
8 Rante Kamase 54 810
9 Banea 82 1.230
10 Batanguru Timur 81 1.215
JUMLAH 665 9.975
Sumber : Data penyalur Raskin Kabupaten Mamasa
Dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong
terdapat banyak kebijakan-kebijakan kearifan lokal yang terjadi. Hal ini
dipengaruhi oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam penyaluran seperti
data masyarakat miskin yang tidak cukup akurat. Sebagaimana hal ini menurut
pelaksana di titik distribusi dan titik bagi bahwa penyaluran Raskin merupakan
program yang ditenderkan oleh pemerintah kepada penyalur. Hal ini juga
sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sasakan dan Desa Batanguru Timur
bahwa program ini merupakan program tender dan mereka hanya sebagai
penerima yang nantinya akan menyalurkan beras ke masyarakat di desa
mereka.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
74
V.2. Enam Tepat dalam Pelaksanaan Raskin
Dalam melihat keberhasilan pelaksanaan penyaluran Raskin (beras
untuk keluarga miskin) di Kecamatan Sumarong, dilakukan dengan mengikuti
kriteria berhasilnya program Raskin menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan
penanggulangan kemiskinan), yaitu memenuhi indikator Enam Tepat (6T) yakni
tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat
administrasi.
V.2.1.Tepat Sasaran
Sasaran program penyaluran beras Raskin adalah masyarakat miskin
dan rentan miskin. Sasaran ini sesuai dengan pedoman kriteria RTS-PM
Raskin. Sasaran Raskin merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan
(musdes/muskel) yang telah sampai pada TNP2K (Tim Nasional Percepatan
penanggulangan Kemiskinan) dan BPS
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan
Sumarorong, tidak ada desa/kelurahan yang melakukan musdes/muskel
untuk menetapkan RTS-PM Raskin. Kalaupun ada musyawarah sebatas
hanya pembicaraan lepas yang tidak efektif karena kurang melibatkan
masyarakat. Pembicaraan yang dilakukan juga bukan pembicaraan untuk
menentukan RTS-PM melainkan untuk memberikan pemahaman akan
penyebab banyak sedikit beras yang harus diterima oleh masyarakat yang
namanya tertulis sebagai anggota penerima. Hal ini akhirnya mengakibatkan
terjadinya dua hal. Pertama, birokrat tingkat bawah (kepala desa/lurah dan
aparatnya) yang memegang peranan penting dalam penyaluran, berperan
besar dalam menentukan RTS-PM Raskin. Kedua, jumlah RTS-PM yang
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
75
ditetapkan umumnya jauh lebih besar daripada pagu beras jumlah RTS-PM
yang tersedia. Pernyataan bapak lurah, kelurahan Sumarorong menyebutkan
bahwa:
“Beras yang datang kami bagi rata sesuai data jumlah masyarakatmiskin yang kami miliki selama ini agar tidak ada masyarakat yangmengeluh. Karena biasanya yang pernah dapat terus tidak dapat lagiakan datang protes sekalipun kondisi ekonominya sebenarnya sudahcukup baik. Jadi selama warga menerima, pembagian beras Raskinkami lakukan seprti biasanya. ”(Wawancara 27 desember 2013, pkl 11.05).
Pernyataan bapak lurah di kelurahan Sumarorong ini hampir sama
dengan pernyataan kepala Desa Batanguru Timur yang menyatakan bahwa:
“Sekalipun data masyarakat miskin dari kabupaten selalu berubah-ubah atau mengalami penurunan, di sini data masyarakat miskinjarang berubah. Di desa ini, semua kepala keluarga mendapat berasRaskin karena pada umumnya pendapatan masyarakat hampir samadan merasa miskin. RTS-PM berdasarkan data yang datang darikabupaten juga menerima hal ini.”(Wawancara 29 desember 2013.)
Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa para birokrat
tingkat bawah penyalur Raskin menyalurkan Raskin dengan cara aman
melalui pembagian tanpa adanya transparansi RTS-PM yang sesungguhnya
kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik,
tuntutan dari dari RTS-PM yang tidak terdaftar dan protes dari RTS-PM yang
terdaftar. Data yang ada juga menunjukkan tingginya penerima Raskin dari
yang seharusnya. Seperti pada kelurahan Sumarorong dari 11 RTS-PM
menjadi 70 RTS-PM. Data penerima ini sangat jauh dari data sebenarnya
dari pusat. Adanya sikap para birokrat tingkat bawah ini juga didukung oleh
tingginya warga yang ingin memperoleh Raskin. Namun kebijakan sepihak
seperti ini menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
76
Adanya Musyawarah desa/kelurahan yang tidak dilakukan
disebabkan kurangnya pengetahuan baik oleh pelaksana maupun penerima
akan pentingnya musyawarah desa/kelurahan. Hasil penelitian juga
menunjukkan terdapat kartu keluarga miskin yang dimiliki oleh sebagian
masyarakat penerima Raskin yang tidak dimanfaatkan. Kartu tersebut hanya
diperlukan ketika ada pendataan-pendataan dan dinilai sebagai formalitas
oleh masyarak di Kecamatan Sumarorong sebab ada atau tidak ada kartu
tanda penerima Raskin tersebut mereka tetap dapat memperoleh Beras
Raskin. Hal ini menunjukkan tidak adanya pemanfaatan terhadap kartu
penerima Raskin tersebut. Sementara pemerintah melakukan pembuatan
kartu penerima Raskin agar ada kejelasan penerima Raskin dan
memudahkan pembagian Raskin kepada masyarakat.
Hasil pengamatan lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa
penerima program Raskin adalah masyarakat yang berada pada standar
hidup yang cukup baik. Sebut saja si S yang merupakan mantan Kepala
Desa Sasakan yang memiliki rumah, penerangan, alat elektronik, dan
kendaraan yang berada dalam ketegori yang cukup baik di bandingkan
masyarakat di sekitarnya namun masih memperoleh beras Raskin. Hal ini
disebabkan kentalnya rasa kekeluargaan dalam masyarakat di pedesaan dan
rasa tidak enak hati. Sasaran Raskin yang kurang tepat sasaran ini juga
dibenarkan oleh salah satu warga yang dibenarkan oleh warga lainnya dalam
sebuah Focus Group Discusion (FGD) yang diadakan di desa Sasakan:
“Kami tidak pernah tahu siapa saja yang seharusnya mendapatkanberas karena menurut kami sebenarnya ada beberapa orang yangseharusnya tidak dapat beras tetapi juga dapat beras Raskin sepertikami.”(Focus Group Discussion (FGD) di desa Sasakan, dusun Kayumea, 4Januari 2014).
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
77
Pernyataan masyarakat ini menunjukkan tidak semua masyarakat
sebagai penerima program mengetahui bagaimana program ini sebenarnya.
Musyawarah desa/kelurahan yang kurang dimanfaatkan menyebabkan data
RTS-PM Raskin yang datang ke desa/kelurahan tidak cukup dimanfaatkan
menyebabkan sasaran program menjadi tidak benar-benar tepat karena
beberapa penerimanya tidak berada sesuai data dan kategori miskin. Hasil
pengamatan juga menunjukkan kurangnya pemahaman baik oleh kepala
desa/lurah bersama aparatnya maupun masyarakat akan pentingnya
musyawarah desa/kelurahan baik sebagai forum penyampaian aspirasi
maupun lain-lain terbukti dari sangat kurangnya atau bahkan hampir tidak
adanya musyawarah yang dilakukan oleh desa/kelurahan. Sebagai contoh
Desa Batangguru Timur, musyawarah terakhir yang dilakukan adalah pada
tahun 2012. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan kesalapahaman
yang terjadi antar anggota masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh kepala desa
Batanguru Timur.
Perubahan Nama program Raskin dari yang pertama bernama
Operasi Pasar khusus (OPK) menjadi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)
dengan tujuan untuk lebih tepat sasaran, tidak cukup berpengaruh dalam
pelaksanaannya.
V.2.2. Tepat Jumlah
Pelaksanaan penyaluran Raskin dianggap mencapai indikator tepat
jumlah jika telah sesuai dengan pedoman Raskin yang ada. Alokasi jumlah
beras yang ditetapkan pemerintah yang harus ditebus sebanyak 15 kg per
RTS-PM per bulan. Hasil penelitian di Kecamatan Sumarorong menunjukkan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
78
tidak ada jumlah beras yang pasti yang harus diterima oleh RTS-PM di
kecamatan ini. Dalam arti jumlah beras yang diterima RTS-PM di
desa/kelurahan adalah bervariasi di setiap desa/kelurahan dan disetiap
pembagian Raskin. Umumnya jumlah beras yang diperoleh lebih kecil dari
yang seharusnya diterima hal ini di sebabkan oleh tingginya jumlah penerima
di desa kelurahan daripada jumlah pagu beras yang datang yang sesuai
dengan data sebenarnya. Dalam sebuah wawancara, lurah kelurahan
Sumarorong menyebutkan bahwa:
“Masyarakat miskin di kelurahan ini yang menerima beras selalumengalami penurunan dalam data yang dimiliki oleh penyalur raskinsementara masyarakat miskin di sini hampir masih sama dengantahun-tahun kemarin. Tahun ini penerima beras raskin berdasarkandata berjumlah 11 kepala keluarga maka beras yang di terima adalah165 kg (beras dikali 15 kg) sementara setelah beras tiba di sini, berasharus dibagi pada 70 kepala keluarga (kk) miskin.”(Wawancara tanggal 27 desember 2013)
Hal yang sama juga terjadi di desa Sasakan dan desa Batanguru
Timur. Desa sasakan yang penerima manfaatnya berdasarkan data penyalur
raskin berjumlah 105 orang dan dalam kenyataannya beras akan dibagi pada
276 RTS-PM di desa ini. Sementara di desa Batanguru Timur tercatat 81
RTS-PM Raskin dan beras akan dibagi dengan 259 kepala keluarga yang
ada di desa tersebut. Jumlah ini merupakan jumlah seluruh kepala keluarga
yang tinggal di Desa Batanguru Timur. Dengan adanya pengaturan seperti ini
beras yang harus diterima RTS-PM menjadi semakin sedikit karena jumlah
pagu beras yang tersedia terbatas dan RTS-PM cukup banyak.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya variasi jumlah beras
yang diterima disebabkan karena penyaluran raskin yang biasanya 12x
mengikuti bulan yang ada, dengan adanya kenaikan BBM di tahun 2013
maka jumlah penyaluran Raskin menjadi 15x. Sementara penyaluran Raskin
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
79
di kecamatan Sumarorong di lakukan pertigabulan sehingga dalam tabel
dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel V.2
Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong
RASKIN PENYALURAN JUMLAHI II III IVRaskin Januari üRaskin Februari üRaskin Maret üRaskin April üRaskin Mei üRaskin Juni üRaskin 13 üRaskin Juli üRaskin 14 üRaskin Agustus üRaskin September üRaskin 15 üRaskin Oktober üRaskin November üRaskin Desember üJumlah 3 4 5 3 15
Sumber: Data Tim Penyalur Raskin Kabupaten Mamasa
Dengan melihat tabel di atas maka dapat diketahui penyebab lain
adanya variasi jumlah beras yang diterima masyarakat juga diakibatkan
jumlah penyaluran yang ada. Tidak semua masyarakat tahu akan kenaikan
jumlah pemberian beras Raskin kepada masyarakat disebabkan kurangnya
keterbukaan pelaksana penyaluran Raskin. Hal ini sesuai dengan pernyataan
kepala penanggungjawab penyaluran Raskin sekabupaten Mamasa yang
menyebutkan bahwa:
“Tidak semua kepala desa/ lurah menyebutkan adanya jumlahpenyaluran Raskin sebanyak 15x kepada masyarakatnya dan faktorpennyebabnya”(Wawancara 16 Desember 2013).
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
80
Dalam sebuah focus group discussion (FGD) dengan beberapa
masyarakat desa Sasakan menyebutkan bahwa mereka tidak tahu berapa
jumlah pasti yang harus mereka terima. Kadang bisa dapat sampai 12 liter
dan yang terakhir ini 9 liter. Mereka tidak pernah bertanya atau mengeluh
karena memang mereka tidak tahu jumlah sebenarnya. Hal yang serupa juga
dikatakan oleh masyarakakat di kelurahan Sumarorong dan di desa
Batangguru Timur.
“Kami itu tidak pernah tahu jumlah beras seharusnya yang kamiterima dan berapa keluarga yang sebenarnya mendapatkan beras.Kami juga tidak pernah bertanya karena masih bisa dapat saja sudahsyukur. Dimana bisa dapat beras yang dibeli murah seperti ini.”(FGD kelompok di Desa Batanguru Timur 29 Desember)
Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
hal tepat jumlah, tidak cukup tercapai oleh karena RTS-PM Raskin di
desa/kelurahan jauh lebih besar dari pagu beras yang tersedia. Sementara
alokasi pagu beras yang diterima selalu sesuai dengan jumlah RTS-PM
berdasarkan data yang ada. Jumlah beras yang diterima oleh RTS-PM
adalah bervariasi pada tiap desa/kelurahan mengikuti jumlah penerima,
karenanya tidak ada ukuran pasti untuk jumlah beras yang diterima dalam
pembagian Raskin di Kecamatan Sumarorong.
V.2.3. Tepat Harga
Sejak tahun 2008 harga beras Raskin yang harus ditebus RTS-PM di
titik distribusi yaitu Rp. 1600/kg. Di kecamatan Sumarorong beras Raskin
dijual seharga Rp. 2.000/liter. Kepala penanggungjawab penyaluran Raskin
sekabupaten Mamasa menyebutkan bahwa:
“Kami membayar harga beras di bulog Rp.1.600/kg kemudiandiangkut ke titik distribusi (kelurahan/desa). Khusus untuk kecamatan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
81
Sumarorong harga beras yang harus dibayar oleh masyarakat Rp.2.000/liter. Harga ini mengalami kenaikan karena terhitung denganbiaya pengangkutan dan lain-lain. Selisih harga ini juga disebabkankarena tidak adanya dana talangan dari pihak Pemerintah Daerah(Pemda) untuk membantu pelayanan dari Titik Distribusi (TD) ke TitikBagi (TB) di setiap desa”(Wawancara tanggal 16 Desember 2013)
Pernyataan diatas ditambah dengan hasil pengamatan yang
menunjukkan kenaikan harga terjadi karena dalam penyaluran beras untuk
tahun 2013 sudah tidak lagi menjadikan kecamatan sebagai Titik Distribusi
(TD). Titik Distribusi (TD) beralih ke ke desa/kelurahan yang sekaligus
menjadi Titik Bagi (TB). Hal ini merupakan kesepakatan bersama oleh
desa/kelurahan dan penyalur Raskin karena melihat letak geografis setiap
desa/kelurahan yang memiliki jarak yang cukup jauh dengan medan
perjalanan yang sulit. Dengan adanya pengaturan ini, maka RTS-PM Raskin
di desa/kelurahan menjadi semakin terbantu. Kepala lurah di kelurahan
Sumarorong juga mengatakan bahwa:
“yang saya tahu beras dibeli di Bulog oleh pengangkut beras itu Rp.1.600/kg dan sampai di sini di jual Rp.1.900/kg. Kemudian di sini,kami menjual Rp. 2.000/liter. Disebut keuntungan juga bukan karenadigunakan untuk biaya lain-lain selama pembagian.”(Wawancara 27 Desember 2013)
Berdasarkan pengamatan lapangan tidak ada keluhan dari
masyarakat terhadap harga beras yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan
karena tidak semua masyarakat tahu berapa harga beras Raskin sebenarnya
yang harus mereka tebus. Ketidaktahuan ini disebabkan kurangnya
sosialisasi dan kurangnya masyarakat yang ingin bertanya. Hasil penelitian
ini sesuai dengan pernyataan Ibu M bahwa:
“saya tidak tahu berapa harga beras sebenarnya, selama ini hargaberas yang saya bayar adalah Rp. 2.000/liter.”(Wawancara 30 Desember 2013)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
82
Hasil temuan lain di masyarakat juga menunjukkan adanya sedikit
harga lain yang jumlahnya lebih besar. Harga ini disebutkan oleh salah satu
warga yang dibenarkan oleh masyarakat lainnya dalam Focus Group
Discussion (FGD).
“Di sini, beras kami memang beli Rp. 2.000/liter setiap pembagian.Tetapi setelah pembagian biasanya masih ada beras yang sama yangkualitasnya persis sama yang dijual kepala desa itu harganyaRp.5.500-Rp.6.500/liter.(Pernyataan salah satu warga dalam Focus Group Discussion (FGD)di desa Batanguru Timur tanggal 29 Desember 2013)
Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Kepala Desa Batanguru
Timur yang menyebutkan bahwa beras Raskin selalu dibagi habis setiap
pembagian kepada semua masyarakat yang ada di Desa Batanguru Timur.
Dari hasil penelitan tentang harga beras Raskin di Kecamatan
Sumarorong diketahui bahwa tepat harga masih tidak terpenuhi sepenuhnya,
disebabkan oleh tidak adanya bantuan Dana dari pemerintah dalam
membantu menyukseskan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada
masyarakat di kecamatan Sumarorong. Sehingga uang transport ke titik
distribusi dan titik bagi menjadi tanggungan RTS-PM Raskin.
Selisih harga Rp.400 dari harga normal beras Raskin yaitu Rp.1.600
tidak menjadi beban bagi masyarakat di Kecamatan Sumarorong harga ini
masih dinilai cukup murah dari harga beras pada umumnya yaitu Rp. 5.000-
Rp 6.000/liter. Masyarakat menilai itu sebagai hal yang masih wajar, ini
sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sasakan:
“Masyarakat di sini tidak pernah mengeluh dengan harga yang harusdibayar untuk menebus beras Raskin, mereka cukup mengerti denganadanya biaya transport dan lain-lain yang menyebabkan harga berasmenjadi Rp. 2.000.”(Wawancara 30 desember 2013).
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
83
V.2.4. Tepat Waktu
Pada dasarnya sesuai pedoman beras Raskin harus dibagi setiap
bulan kepada masyarakat. Namun di Kecamatan Sumarorong beras dibagi
pertigabulan. Pembagian beras yang dilakukan sekali dalam tiga bulan ini
merupakan hasil kesepakatan desa/kelurahan bersama Tim penyalur Raskin.
Hasil obsevasi menunjukkan bahwa penyebab waktu pelaksanaan
penyaluran Raskin yang berbeda dipengaruhi oleh jumlah penerima Raskin
yang jauh lebih besar dari data yang seharusnya. Sebagai contoh Kelurahan
Sumarorong yang jumlah penerimanya sesuai data yang seharusnya adalah
11 RTS-PM berarti setiap bulan mendapat pagu beras 165 kg (dikali 15 kg).
165 kg beras yang diterima harus dibagi dengan 70 RTS-PM yang nyata
dilapangan, maka beras yang diperoleh per RTS-PM adalah 2,4 kg. Agar
pembagian beras dapat lebih efisien maka dilakukan pertiga bulan sehingga
yang diperoleh masyarakat juga jauh lebih besar. Hal lain yang juga menjadi
penyebab penyaluran Raskin yang seperti ini adalah kondisi jalan yang harus
ditempuh untuk menyalurkan beras ke tiap-tiap desa/kelurahan di kecamatan
Sumarorong dari gudang Bulog yang tidak cukup baik. Jalanan antar desa di
kecamatan ini melewati gunung dan jurang belum lagi ada desa yang
tempatnya tidak dijangkau oleh kendaraan. Hasil pengamatan ini juga
dibenarkan oleh kepala penggungjawab penyaluran Raskin sekabupaten
Mamasa yang menyebutkan bahwa:
“Kami mengantarkan beras ke kecamatan Sumarorong satu kalidalam tiga bulan. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersamadengan orang-orang di titik distribusi. Mengingat medan perjalananyang harus dilalui ke titik distribusi tidak cukup baik karena kondisijalanan yang buruk. Juga jika beras didatangkan pertiga bulan jumlahyang diterima masyarakat akan lebih banyak mengingat RTS-PM didesa/kelurahan lebih besar dari data yang ada.”(Wawancara tanggal 16 Desember 2013)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
84
Pernyataan ini menunjukkan adanya pembagian rutin beras ke
masyarakat sebanyak 1x dalam 3 bulan. Biasanya di peroleh masyarakat
pada tangga 10 pada bulan yang telah ditetapkan. Pembagian ini juga
dibenarkan oleh Lurah di Kelurahan Sumarorong, Kepala Desa Sasakan dan
Kepala Desa Batanguru Timur. Bersama masyarakat yang ada di kecamatan
Sumarorong.
Berdasarkan hasil pengamatan ini diketahui bahwa berkaitan dengan
ketepatan waktu, waktu penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong
memang kurang tepat karena tidak dilakukan satu kali dalam satu bulan
sesuai pedoman namun pelaksanaan penyalurannya telah memiliki waktu
penyaluran yang rutin yang dalam pelaksanaannya selalu sesuai dengan
jadwal bulan yang telah ditetapkan bersama, baik oleh pelaksana penyalur di
titik distribusi maupun oleh mitra bulog yang bertugas menyalurkan Beras
Raskin.
Waktu penyaluran beras Raskin ke titik distribusi atau titik bagi
memang memiliki waktu yang rutin namun beras Raskin untuk sampai ke
masyarakat tidak memiliki tanggal yang rutin. Hal ini karena untuk waktu
pembelian beras oleh RTS-PM Raskin memiliki keringanan waktu. Mereka
boleh datang membeli beras sejak beras didatangkan dalam batas waktu 1-2
minggu atau bahkan dalam waktu 1 bulan. Hal ini dilakukan mengingat
bahwa masyarakat harus menempuh jarak yang jauh dari rumah mereka ke
titik bagi tersebut. Belum lagi dengan kondisi jalan yan tidak cukup baik
apalagi saat musim hujan. Ditambah lagi beberapa RTS-PM Raskin
terkadang tidak tinggal di rumah mereka, mereka tinggal di kebun-kebun
mereka yang ada dipinggir-pingir Hutan.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
85
Hasil mengamatan juga menunjukkan tidak adanya keberatan dari
masyarakat dengan adanya pembagian Raskin 1x dalam 3 bulan ini. Karena
secara pribadi masyarakat mengetahui adanya pemberian Raskin yang
mengikuti kebijakan pelaksana penyaluran di titk distribusi, dalam hal ini
desa/kelurahan. Hal itu terlihat dari bukan hanya pemakai kartu penerima
Raskin yang memperoleh Raskin tetapi juga diperoleh oleh masyarakat yang
tidak menggunakan kartu.
V.2.5. Tepat Kualitas
Beras Raskin adalah beras yang berkualitas dengan medium kondisi
baik, tidak berhama, dan sesuai dengan standar kualitas pembelian
pemerintah yang diatur di dalam undang-undang. Ketepatan kualitas beras
Raskin yang diberikan kepada RTS-PM terpenuhi apabila kualitas beras
pembagian memenuhi standar kualitas beras.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa beras Raskin yang diberikan
kepada masyarakat di Kecamatan Sumarorong tidak cukup berkualitas. Ini
ditandai dengan adanya beras yang berwarna kekuning-kuningan dan berbau
apek sekalipun telah dimasak. Hasil pengamatan ini juga serupa dengan
pernyataan kepala desa Batanguru Timur bahwa:
“Namanya juga beras pemberian yang harganya murah, tentunyatidak akan sama kualitasnya dengan beras pada umumnya yang kitakonsumsi dan beli dengan harga yang lebih mahal.”(Wawancara tanggal 29 Desember 2013)
Hasil penelitian yang lain juga menunjukkan adanya
ketidakkosistenan beras Raskin yang diberikan kepada masyarakat. Ini
ditemukan dalam pernyataan masyarakat Desa Batanguru Timur dan Desa
Sasakan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang menyebutkan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
86
bahwa Beras yang mereka terima dari bulog berbeda dengan beras yang
Mereka makan sehari-hari. Beras dari Bulog berbau, berwarna kekuning-
kuningan dan pernah juga ada yang berkutu. Sempat di awal-awal tahun
2013, kualitas beras dari bulog cukup bagus, itu karena pernah ada yang
mengeluh ke Kabupaten. Tetapi itu hanya satu sampai dua kali. Seterusnya
sudah kembali seperti semula kekuning-kuningan dan berbau apek walaupun
sudah dimasak. Seolah-olah karena beras Raskin adalah beras murah maka
kualitasnya juga murah dan sebenarnya dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.
Kualitas beras yang lebih rendah dari yang seharusnya ini disebabkan
oleh rendahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran Raskin
kepada masyarakat. Hal ini sudah terjadi sejak lama bukan hanya pada tahun
ini saja. dengan adanya kualitas beras Raskin yang telah seperti ini dalam
waktu lama menunjukkan kurang perdulinya aparat pelaksana terhadap
penyaluran Raskin yang ada. Masyarakat penerima Raskin juga tidak
memberikan keluhan karena dinilai bahwa beras Raskin sejak dulu memang
sudah seperti ini.
Dengan adanya kualitas beras Raskin yang kurang terpenuhi ini
menyebabkan tujuan program Raskin untuk memenuhi kecukupan pangan
dan karbohidrat masyarakat miskin dan rentan miskin dalam hal ini beras
menjadi kurang terpenuhi. Program Raskin menjadi program pemberian
beras rutin tanpa aturan pemberian yang jelas.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
87
V.2.6. Tepat administrasi
Dalam penyaluran program Raskin ketepatan administrasi meliputi
kesesuaian prosedur penyaluran dan terpenuhinya persyaratan administrasi
secara benar, lengkap dan tepat waktu.
Berkaitan dengan ketepatan administrasi, penyaluran Raskin di
kecamatan Sumarorong masih belum cukup tepat dan kurang tertib. Ini
dibuktikan dengan kurangnya arsip data yang dimiliki oleh desa/kelurahan.
Sebagai contoh, pada Desa Batanguru Timur untuk data penerima Raskin
yang sesungguhnya sudah tidak lagi dimiliki karena setelah pembagian data
tersebut telah kurang diperhatikan. Data yang dimiliki adalah hanya data dari
BPS hal ini karena tidak adanya kejelasan pelaporan penyaluran. Kepala
Desa Batanguru Timur mengungkapkan Bahwa:
“Orang-orang yang datang membawakan beras Raskin sejak dariawal tahun 2013 hanya menyebutkan bahwa penerima Raskin untukDesa Batanguru Timur adalah 81 orang. Sementara nama penerimaRaskin dari kabupaten tidak ada. Data penerima Raskin terakhir dariBPS pada tahun 2012 berjumlah 84 orang.”(Wawancara 29 Desember 2013)
Ketiadaan data penerima Raskin yang sebenarnya juga dialami oleh
Desa Sasakan. Karena faktor ini juga maka desa/kelurahan menetapkan
RTS-PM Raskin sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan masing-masing.
Gambaran administrasi program Raskin di Kecamatan Sumarorong
memberikan gambaran akan pelaksanaan penyaluran Raskin oleh
pemerintah yang terkesan buru-buru mengejar jadwal penyaluran yang ada.
Pelaksanaan dilakukan tanpa prosedur yang sesuai. Penetapan RTS-PM
Raskin tidak jelas sampai ke tingkat bawah bagaimana prosedur penentuan
dan perubahan RTS-PM yang ada. Program penyaluran Raskin terkesan
sebagai program yang cukup sampai kemasyarakat. Tepat atau tidak selama
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
88
program telah berhasil sampai ke Masyarakat maka program dinilai telah
dilaksanakan dengan baik.
Kurang tepatnya prosedur juga terlihat dari ketidaktahuan aparat
kecamatan akan hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran Raskin di Tahun
2013. Staf pegawai di kecamatan Sumarorong menuturkan bahwa:
“Masuk di tahun 2013. Penyaluran Raskin Sudah tidak diketahui olehpihak kecamatan. Hal ini karena penyaluran langsung dilakukan kedesa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sumarorong.”(Wawancara 27 Desember 2013)
Pernyataan ini menunjukkan adanya penyebab ketidaktahuan aparat
kecamatan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin. Sementara sekalipun
beras langsung diantarkan dan dibagi pada titik bagi atau desa/kelurahan,
harus ada pemberitahuan kepada kecamatan. Model pelaksanaan ini menjadi
tidak sesuai dengan pedoman Raskin yang ada.
Pembayaran beras Raskin ke pihak penyalur biasanya dibebankan
kepada desa/kelurahan sebelum diberikan/dijual kepada Masyarakat di
desa/kelurahan. Hal ini agar tidak ada beban atau batas waktu yang
mendesak dalam pembagian beras Raskin kepada masyarakat
Pelaksanaan penyaluran Raskin yang tidak sesuai dengan pedoman
pelaksanaan penyaluran juga terlihat dengan pembagian beras yang
dilakukan langsung di Kantor desa/kelurahan dan rumah Kepala Desa.
Sementara pedoman umum Raskin menuliskan bahwa penyerahan/
penjualan beras Raskin kepada RTS-PM Raskin dilakukan oleh salah satu
dari 3 (tiga) pelaksana distribusi Raskin yaitu Warung Desa (Wardes) atau
Kelompok Kerja (Pokja), atau Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Hasil observasi juga menunjukkan bahwa para aparat pelaksana
penyaluran Raskin yang ada di Kecamatan Sumarorong tidak mengetahui
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
89
secara jelas pedoman umum pelaksanaan Raskin. Hal ini dikarenakan dari
Kabupaten tidak ada buku pedoman yang diturunkan di kecamatan. Hal ini
dibuktikan kurangnya pemahaman pelaksana dan penerima program Raskin
akan prosedur, sasaran, jumlah, waktu, harga, dan kualitas beras Raskin
serta pentingnya musyawarah desa/kelurahan.
Melihat hasil pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan
Sumarorong melalui indikator enam tepat (6T) di atas, terlihat bahwa
pelaksanaannya masih kurang efektif. Tujuan penyaluran untuk mengurangi
beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan
meningkatkan askes masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan
pokok sedikit kurang masih belum terpenuhi.
Sekalipun indikator 6T dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tidak
terlaksana secara maksimal, kenyataan bahwa adanya program Raskin ini
sangat membantu masyarakat di Kecamatan Sumarorong tidak dapat
dipungkiri. Keberadaan program Raskin meringankan beban masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hal ini beras. Dalam Focus Group
Discussion (FGD) yang dilakukan bersama masyarakat Desa Sasakan dan
Desa Batanguru Timur, mereka menyebutkan bahwa seberapa pun beras
Raskin yang mereka terima itu sangat bermanfaat bagi mereka. Beras Raskin
bisa mereka makan selama 1-2 hari dan itu membantu bagi mereka yang
memang sangat membutuhkan. Dengan kehidupan masyarakat yang
umumnya hidup dari bertani sehingga sehingga tidak ada penghasilan yang
pasti, dengan adanya beras Raskin Masyarakat sangat terbantu. Jika dengan
uang Rp.6.000 pada pembelian beras normal mereka hanya akan memperoleh
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
90
1 liter beras namun dengan adanya beras Raskin, dengan uang Rp. 6.000
mereka dapat memperoleh beras sebanyak 3 liter.
Dalam pelaksanaan penyaluran Raskin memang terdepat
ketidakpuasan oleh beberapa RTS-PM Raskin terhadap jumlah beras yang
mereka harus terima. Sebagai contoh, Ibu L dari Desa Sasakan yang sudah
tidak bersuami tetapi harus menghidupi 7 anaknya dengan pemberian beras
antara 9-12 liter/3 bulan dinilai masih sangat kurang. Namun Ia bersyukur
karena masih bisa mendapatkan sekalipun dalam jumlah yang sedikit. Ibu L
menyebutkan bahwa:
“Beras Raskin yang saya peroleh memang tidak banyak bahkan sedikitnamun saya bersyukur karena masih bisa dapat.”(wawancara tanggal 2 januari 2013)
Dari pernyataan masyarakat dan hasil observasi yang ada di
Kecamatan Sumarong menunjukkan betapa berartinya beras Raskin bagi
masyarakat yang ada di Kecamatan Sumarorong.
V.3. Kendala Penyaluran Raskin
Beberapa hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan yang
menyebabkan tidak tercapainya indikator 6T dalam pelaksanaan penyaluran
Raskin adalah:
Yang pertama dukungan dari daerah, dalam hal ini kabupaten Mamasa
untuk memfasilitasi penyaluran Raskin ke titik distribusi dan titik bagi di
desa/kelurahan yang ada di kecamatan Sumarorong sehingga menyebabkan
harga yang lebih dari yang seharusnya. Harga beras Raskin menjadi tidak
sesuai dengan pedoman umum beras Raskin dari TNP2K.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
91
Ke-dua, pendataan RTS-PM dari BPS yang masih kurang akurat.
Ketidakakuratan data ini dimanfaatkan oleh para pelaksana penyaluran Raskin
untuk memenuhi harapan masyarakat. Sebagai contoh ada yang membagi
Raskin kepada seluruh keluarga yang ada di desanya, dan ada juga kepada
keluarga yang dianggap miskin dan meminta Raskin.
Ke-tiga, kurang dimanfaatkannya musyawarah desa/kelurahan di
Kecamatan Sumarorong. Kurang dimanfaatkannya musdes/muskel ini tidak
hanya terjadi dalam menentukan RTS-PM Raskin melainkan juga dalam hal
lain. Akibat dari hal ini data penerima Raskin yang ditetapkan dari pusat atau
BPS kurang dapat diterima untuk dipakai dalam proses penyaluran Raskin.
Ke-empat, kualitas pengetahuan pelaksana penyaluran Raskin di
Kecamatan Sumarorong. Dari berbagai wawancara bersama para pelaksana
penyaluran, terlihat bahwa pemahaman akan prosedur pelaksanaan Raskin
yang sebenarnya sangat rendah. Contohnya saja umumnya mereka berpikir
bahwa Musyawarah desa/kelurahan dilakukan setelah jumlah penerima dan
pagu beras tiba di titik distribusi. Hal itu dilakukan untuk memutuskan siapa
saja yang akan mendapatkan Raskin. Sementara dalam pedoman umum
Raskin disebutkan bahwa tujuan dari dilakukannya musyawarah
desa/kelurahan di setiap pertengahan tahun maupun akhir tahun dimaksudkan
untuk menjadi pedoman yang nantinya diserahkan ke kecamatan dan
diteruskan ke TNP2K untuk menjadi pedoman dalam menentukan RTS-PM
penerima di bulan/tahun berikutnya. Dengan pemahaman para pelaksana di
desa/kelurahan yang seperti ini akan selalu membuat jumlah beras yang
diterima tidak sampai pada jumlah yang seharusnya yang telah ditentukan
dalam pedoman umum Raskin.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
92
Ke-lima, tingginya masyarakat yang ingin terus dan dapat memperoleh
Raskin. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan tujuan program
pemerintah yang sesungguhnya pada program penyaluran Raskin. Kurangnya
kesadaran ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi pelaksanaan program
kepada masyarakat. Program Raskin akhirnya terlihat sebagai program
pemberian beras rutin dari pemerintah kepada masyarakat yang akan selalu
ada dan diperoleh oleh masyarakat sejak mereka mulai menerima.
Pemahaman ini akhirnya melahirkan ketergantungan yang panjang pada
program pemerintah dan akhirnya selalu menginginkan dirinya dianggap miskin
oleh pemerintah.
Ke-enam kurangnya transparansi program oleh pihak pelaksana baik
dari daerah sampai pada titik distribusi kepada masyarakat penerima.
Kurangnya transparansi juga didukung oleh sikap masyarakat yang kurang
perduli dengan program yang ada selama mereka tetap menjadi sasaran
program Hal ini disebabkan oleh zona nyaman yang terbentuk oleh sikap
tenggangrasa dan kekeluargaan dalam bermasyarakat yang juga di bawa
dalam pelaksanaan penyaluran Raskin.
Ke-tujuh mentalitas dan moralitas sumberdaya pelaksana dan penerima
program Raskin yang masih kurang dalam melihat program pemerintah
khususnya dalam program Raskin. Hal ini mengakibatkan tujuan-tujuan
penyaluran Raskin tidak terpenuhi dengan maksima. Adanya kepala desa yang
masih menjual beras Raskin dengan harga beras pada umumnya di
masyarakat, adanya masyarakat dengan kehidupan yang cukup baik namun
menginginkan dan menerima Raskin merupakan ciri kurangnya mentalitas dan
moralitas sumberdaya manusia.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
93
Ke-delapan, rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program
penyaluran Raskin yang menyebabkan kualitas beras kurang terpenuhi dan
prosedur pelaksanaan kurang diperhatikan karena dianggap sebagai
formalitas. Sebagai contoh kualitas beras Raskin yang sempat baik setelah ada
yang mengeluh namun setelah itu kembali buruk. Dalam pelaksanaan sebuah
kebijakan, pengawasan merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya
pengawasan yang baik hal-hal yang kurang akan mudah terlihat dan diperbaiki
sehingga tidak menjadi masalah dalam waktu yang lama.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
94
BAB VI
PENUTUP
VI.1. Kesimpulan
Program Raskin muncul sebagai bentuk upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pemenuhan pangan dan
karbohidrat untuk masyarakat miskin serta mengurangi beban pengeluaran
rumah tangga sasaran. Pemerintah telah menetapkan indikator 6T dalam
mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan penyaluran Raskin
di kecamatan Sumarorong tampak bahwa masih terdapat kekurangan-kekurang
dan kelemahan kelemahan dalam proses pelaksanaannya. Hal ini yang akhirnya
menyebabkan indikator enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi kurang tercapai pada
RTS-PM Raskin di kecamatan Sumarorong.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa
kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator 6
Tepat dalam pelaksanaan penyaluran Raskin adalah kurangnya dukungan
pemerintah Kabupaten, adanya ketidakakuratan data RTS-PM Raskin, tidak
dimanfaatkannya musyawarah desa/kelurahan, rendahnya kualitas pengetahuan
program oleh para pelaksana, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam
pelaksanaan, serta rendahnya mentalitas dan moralitas pelaksana dan penerima
program. Proses administrasi yang buruk juga menambah kegagalan
pelaksanaan program. Hal ini desebabkan juga oleh ketiadaan data yang jelas
dari daerah ke titik distribusi Raskin.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
95
VI.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada agar pelaksanaan penyaluran Raskin
mampu mencapai tujuannya yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-
PM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan akses masyarakat
miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, maka upaya untuk
mencapai indikator 6T harus terus ditingkatkan. Hal-hal yang harus ditingkatkan
adalah:
1. Setiap stake holder atau pemerintah perlu mendukung pelaksanaan
program pemerintah sesuai dengan yang seharusnya. Sangat penting
untuk mentaati pedoman pelaksanaan program sesuai aturan yang telah
ditetapkan.
2. Pengawasan dan proses administrasi khususnya sistem pelaporan atau
pertanggungjawaban program Raskin perlu untuk ditingkatkan dan harus
diperbaiki.
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti program Raskin di
Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa hal menarik dan sangat penting
untuk diteliti lebih dalam adalah sistem pengawasan dan administrasi dalam
pelaksanaan program Raskin
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
96
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Wanggai, Velix V. 2012. Pembangunan untuk Semua: Mengelola PembangunanRegional a la SBY. Jakarta: Bina Graha.
Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS.
Nawawi, H Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi, Teori danPraktek. Surabaya: PMN
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alvabeta
Abidin, Said Sainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. ImplementasiKebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: GavaMedia.
Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.Jakarta:Erlangga.
Sukirno, Sudano. 2010.Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan DasarKebijakan. Jakarta: Prenada Media Group
Siagian, Sondang. 2009. Administrasi Pembangunan: Konsep, dimensi, danStrateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara
Abdullah, Irwan. 2010. Berpihak pada Manusia: Paradigma NasionalPembangunan Indonesia Baru. Yogyakarta: TICI Pulications
Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2009. Kebijakan Publik Pro Gender. Surakarta: UNSPress.
Thoha, Miftah. 2011. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: PrenadaMedia Group.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
97
Tumanggor, Rusmin. 2012. Ilmu Sosial dan Budaya Sosial. Jakarta: PrenadaMedia Group.
Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta.
Bungin, Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Tim Penyusun. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi.FISIP UNHAS. Makassar
Triton, P.B. dan Hariwijaya. 2011. Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis.Jakarta Selatan: PT Suka Buku.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. 2013. Mamasa 2013 dalam Angka.BPS Kabupaten Mamasa.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. 2012. Kecamatan Sumarorong dalamAngka 2012. BPS Kabupaten Mamasa.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaanprioritas pembangunan nasional tahun 2010
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yangberkeadilan
Lainnya:
http://daerah.sindonews.com/read/2013/03/14/25/727262/raskin-mamasa-tersendat-warga-terpaksa-puasa di unduh 21 Oktober 2013, pkl 20.10wita.
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CIIBEBYwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F166272%2Fjatah-raskin-di-mamasa-disunat-oknum-kades&ei=R-pkUpr9J8X9rAfitIHIDg&usg=AFQjCNHn_Dd2mhRlD7suFLmKC696OGK5ew&sig2=UkbHJ4M861ojEn1PfLiy2w&bvm=bv.54934254,d.bmk diunduh 21Oktober 2013, pkl 20.12 wita.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
98
http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php diunduh 21 Oktober 2013 pkl 19.26wita.
Http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin. Diunduh 21 Oktober 2013 pkl 20.05 wita.
http://tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Lembar_Sosialisasi_1_Program_2013_clean.pdf di unduh 22 oktober 2013, pkl 20.08 wita.
http://www.tnp2k.go.id/artikel/bahan-sosialisasi-informasi-program-raskin-tahun-2013/ diunduh 22 oktober 2013, pkl 20.09 wita.
http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/dokumen/JDHSeptember2011/3.pdf diunduh 28 oktober 2013, pkl 21.04 wita
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
99
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com