silakan kunjungi my website belajar pengantar ilmu hukum (pih), yaitu: 1) dapat mengetahui dan...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2015/2016

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 1

Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER I

TAHUN 2015/2016

MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin

http://www.mnj.my/




Halaman 2

Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin




Halaman 3

Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat




Halaman 4

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016

MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM

HARI, TANGGAL : RABU, 4 NOVEMBER 2015

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / I

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal

1. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan manfaat belajar Pengantar Ilmu Hukum, bagi Saudara calon Sarjana Hukum!

Jawaban:

Manfaat belajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH), yaitu:

1) Dapat mengetahui dan memahami sesuatu yang dimaksud dengan hukum dalam

sistematika ilmu hukum secara keseluruhan serta proses hubungan antara mata kuliah ini

dengan mata kuliah dasar ilmu hukum lainnya.

2) Dapat mengetahui tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara

berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.

3) Dapat mengatahui pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun mendalam

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

4) Dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

5) Dapat memahami dan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum,

karena mata kuliah ini merupakan dasar untuk mempelajari hukum secara lebih

mendalam.

6) Dapat menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat dengan penuh kesungguhan

mempelajari hukum.




Halaman 5

b. Jelaskan hubungan antara Pengantar Hukum Indonesia dengan Pengantar Ilmu Hukum dan

berikan contohnya!

Jawaban:

Hubungan antara Pengantar Hukum Indonesia dengan Pengantar Ilmu Hukum bahwa PIH

(Pengantar Hukum Indonesia) mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan

mempelajari hukum positif Indonesia (Pengantar Hukum Indonesia). PIH menjadi dasar dari

PHI, yang berarti bahwa untuk mempelajari PHI (Pengantar Hukum Indonesia) harus belajar

PIH dahulu karena pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan

di dalam PIH. Sebaliknya pokok-pokok bahasan PHI merupakan contoh kongkret yang

dibahas di dalam PIH. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum

dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar

(introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa

PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari

pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Contohnya yaitu ketika akan menentukan sistem hukum pada PHI, kita harus tahu dulu

tentang hukum yang dipelajari di PIH begitupun akan ditegaskan kembali di PHI.

c. Jelaskan pengertian hukum berdasarkan padangan sarjana Indonesia dan sarjana Asing!

Jawaban:

1) Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H.

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup

dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai

lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam

masyarakat.

2) Menurut Plato

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan

bersifat mengikat hakim dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah salah satu

kaidah dalam hidup manusia. Kaidah hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang

(pemerintah atau negara) dengan tujuan mengatur kehidupan bersama bukan individual.

Hukum berisi sejumlah perintah dan larangan yang harus ditaati dan dipatuhi. Pelanggaran

atas kaidah hukum diberi sanksi yang bersifat memaksa.




Halaman 6

2. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan hubungan antara masyarakat dengan hukum disertai contohnya!

Jawaban:

Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum

itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan

oleh Marcus Tullius Cicero “Ubi Societas Ibi Ius” yang artinya “Dimana ada masyarakat

disitu pasti ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan

bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari

masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan

dan dapat berfungsi dengan efektif. Contohnya yaitu apabila ada seorang manusia yang hidup

di suatu tempat yang tidak berpenduduk, dan dia hidup sendiri di tempat itu, maka dapat

dipastikan tidak ada hukum di wilayah tersebut. Karena seseorang tadi bebas melakukan

apapun yang ia kehendaki. Berbeda lagi ceritanya apabila ada seseorang lagi yang datang ke

tempat tersebut dan hidup bersama penghuni pertama. Masing-masing orang tersebut jelas

mempunyai kepentingan dan kehendak sendiri, dan tidak menutup kemungkinan pula akan

terjadi konflik antara kedua orang itu. Disinilah peran hukum muncul, hukum akan mengatur

proses tata cara kehidupan mereka agar terjadi keadilan dan kedamaian diantara masing-

masing individu.

b. Jelaskan pandangan Aristoteles bahwa manusia pada intinya adalah makhuluk sosial (zoon

politicon) berikan contohnya!

Jawaban:

Menurut Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani menyatakan dalam ajaranya,

bahwa manusia adalah zoon politicon, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang

ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia menjadi makhluk yang bermasyarakat.

Manusia yang sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial

atau makhluk yang saling membutuhkan dan saling berhubungan, serta saling

kebergantungan, saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Makhluk sosial itu

adalah manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain dan tidak akan

pernah bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Tanpa bantuan manusia lainnya,

manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak.




Halaman 7

Adanya bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau

bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Selain itu juga diberikan

yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia sebagai

individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak

dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di

dalam masyarakat. Manusia sebagai individu tidak dapat mencapai segala sesuatu yang

diinginkannya dengan mudah. Adapun contoh dari zooon politicon adalah sebagai berikut:

Seorang petani dapat mengerjakan tugasnya di sawah setelah ia memperoleh alat-alat

pertanian seperti halnya cangkul yang telah dibuat oleh pandai besi. Pakaian Pak tani pun

merupakan hasil karya tukang jahit. Tukang jahit tidak dapat menghasilkan pakaian kalau

tidak ahli tenun atau pekerja pabrik yang mengusahakan bahannya terlebih dahulu, dan

demikianlah seterusnya.

c. Jelaskan tentang keadilan berdasarkan pandangan Aristoteles, dalam kehidupan sehari-hari

kita!

Jawaban:

Menurut Aristoteles bahwa keadilan itu ada dua macam, yaitu keadilan komutatif dan keadilan

distributif. Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa

melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak

melihat dari segi manapun. Contohnya keadilan komutatif adalah seseorang yang diberikan

sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya, dan atau

memperoleh hak dan tugasnya sebagai pelajar sama seperti pelajar lain, tanpa membeda-

bedakan kepintaran, baik buruknya maupun kaya atau miskin. Kemudian keadilan distributif

adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan

jasa yang telah diberikan. Contohnya keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan

yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan, dan atau pemberian nilai pada

Mahasiswa sesuai prestasi yang telah dicapai/diraihnya selama satu semester.




Halaman 8

3. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan tujuan hukum yang Saudara pelajari berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari,

dan tokoh yang termasyur saat itu!

Jawaban:

1) Teori Etis (Ethische Theori)

Teori tujuan hukum yang pertama yang disampaikan oleh Aristotles adalah teori etis.

Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang

semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, tujuan hukum semata-

mata untuk keadilan.

2) Teori Utilitis (Utiliteis Theori)

Teori tujuan hukum yang kedua ialah teori utilitis. Teori utilitis dari Jeremy

Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang

sebesar-besarnya kepada manusia yang sebanyak-banyaknya. Dalam arti kata, tujuan

hukum semata-mata untuk mencapai kefaedahan kemanfaatan.

3) Teori Yuridis

Teori tujuan hukum yang kedua ialah teori yuridis. Menurut Hans Kelsen bahwa tujuan

hukum itu dogmatis dan mesti adanya kepastian dari hukum itu sendiri.

4) Teori Gabungan atau Campuran

Teori tujuan hukum yang ketiga merupakan teori yang menggabungkan teori etis, teori

utilitis dan teori yuridis bahwa tujuan hukum itu harus mengayomi, memiliki

kemanfaatan, memiliki kepastian hukum, dan harus mencapai keadilan.

b. Jelaskan tujuan pokok dan utama dari hukum sebagaimana dijelaskan di atas!

Jawaban:

Tujuan pokok dan utama dari hukum sebagaimana dijelaskan di atas yaitu untuk menciptakan

keseimbangan dan ketertiban. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan

keputusan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi

hak dan kewajiban membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat membagi

wewenang dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memberikan solusi terhadap

masalah hukum.




Halaman 9

c. Jelaskan fungsi hukum yang pokok dan utama dari beberapa perkembangan fungsi hukum

yang Saudara pelajari!

Jawaban:

1) Fungsi hukum untuk memberikan pedoman atau pengarahan pada warga negara untuk

berperilaku yang harus dilaksanakan (perintah) dan dilarang untuk dilaksanakan

(larangan).

2) Fungsi hukum sebagai pengawas atau pengendali sosial (social control), yaitu mengatur

tata kehidupan bermasyarakat agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum,

kemanfaatan, keadilan, ketertiban, dan kedamaian.

3) Fungsi hukum yaitu sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement), yaitu mengatur

dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi

terbenturnya kepentingan yang berbeda.

4) Fungsi hukum ialah sebagai rekayasa sosial (social engineering), yaitu melindungi segala

kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

rangka kepentingannya itu, misal kepentingan seseorang terhadap jiwanya,

kehormatannya, harta bendanya, dan sebagainya.

4. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah, dan bagaimana macam-macam kaidah yang ada

di masyarakat!

Jawaban:

Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup/pedoman yang seharusnya kita berbuat, bertingkah

laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan demikian norma

dan kaidah tersebut berisi perintah atau larangan, setiap orang hendaknya mentaati norma agar

kehidupan dapat tenteram dan damai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat kaidah-kaidah

hukum sebagai berikut:

1) Kaidah agama adalah kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan yang

disampaikan melalui utusanNya. Kaidah agama berisi perintah, anjuran berbuat baik dan

larangan bagi yang berbuat jahat agar manusia sebagai umat beragama menaatinya dan

tidak melanggar. Sanksi bagi pelanggar kaidah agama adalah dosa. Pelangar kaidah agama

mendapat ancaman hukuman di akhirat. Contohnya seorang tidak melaksanakan

kewajiban agamanya akan merima hukuman di akhirat.




Halaman 10

2) Kaidah moral/kesusilaan adalah kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari

hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia tentang baik buruknya

tindakan. Kaidah moral mengajak manusia untuk berbuat yang sesuai dengan hati nurani

dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Pelanggar kaidah moral

akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya.

Contohnya berbohong, menyontek, ingkar janji, tidak amanah, dan lain-lain.

3) Kaidah kesopanan adalah kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari

pergaulan hidup antar manusia. Dengan adanya kaidah kesopanan maka ada hal-hal yang

dianggap sopan, dan pantas oleh masyarakat dan ada hal-hal yang dianggap tidak sopan

atau tidak pantas oleh masyarakat. Orang-orang yang melanggar kaidah kesopanan akan

mendapat sanksi dari masyarakatnya berupa pengucilan, pengasingan, dan sebagainya.

Contohnya orang sunda yang berjalan melawati orang lain di depan tanpa permisi atau

dalam bahasa sundanya “punteun”, akan merima sanksi berupa pengucilan, pengasingan,

dan sebagainya.

4) Kaidah hukum merupakan kaidah atau aturan hidup yang diciptakan oleh kekuasaan

masyarakat yang resmi atau negara, yang bersifat mengikat dan memaksa. Pelanggar

hukum akan mendapat sanksi dari negara. Sanksi yang diberikan oleh negara berupa

sanksi pidana atau jenis sanksi yang lain. Negara juga memiliki alat penegak hukum

seperti polisi, jaksa, dan lembaga peradilan. Contohnya orang yang membunuh terancan

pidana sebagaimana tercatum dalam Pasal 338 dan atau Pasal 340 KUHPidana.

b. Jelaskan hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya disertai contohnya!

Jawaban:

a) Pertama, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Di dalam hal ini akan

terlihat adanya hubungan yang erat diantara keduanya. Contoh kaidah agama yang

menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Jika manusia mematuhi kaidah agama,

maka tidak akan ada manusia yang mempunyai sikap batin yang buruk hingga

merencanakan perbuatan yang jahat. Dampak positifnya hubungan antara anggota

masyarakat menjadi aman, tertib dan adil. Dengan demikian tujuan kaidah hukum akan

tercapai. Sebaliknya jika sejak awal manusia itu jahat, maka manusia akan gampang

melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum, dan apabila diketahui aparat penegak

hukum maka kemungkinan besar ia akan menerima sanksi hukum.




Halaman 11

Lalu kemungkinan ia akan taubat dan apabila orang itu telah bertaubat maka sikap batinnya

akan berubah menjadi baik yang pada akhirnya ia akan patuh terhadap perintah Tuhan.

Demikian bahwa kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama.

b) Kedua, hubungan antara kaidah hukum dan kaidah kesusilaan. Kedua kaidah ini mempunyai

hubungan yang erat, sebab keduanya saling melengkapi. Contohnya apabila suara hati setiap

pribadi manusia menghendaki agar manusia itu selalu berbuat yang baik, maka pribadi

manusia sebagai anggota masyarakat cenderung akan baik pula sehingga akan terjalin

kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Tujuan hukum demi mewujudkan masyarakat

yang tertib dan damai akan tercapai, sebaliknya apabila seseorang pribadinya cenderung tidak

baik, maka ia akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik. Apabila pribadi yang

tidak baik itu terwujud melalui perbuatan melanggar hukum, seharusnya ia mendapat sanksi

yang tegas berupa hukuman. Disinilah letak hubungan yang saling melengkapi dan saling

menunjang demi tercapainya tujuan masing-masing kaidah hukum dan kaidah kesusilaan.

c) Ketiga, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini

mempunyai hubungan yang saling mengisi dan saling melengkapi. Contohnya apabila

anggota masyarakat dapat menerapkan kaidah kesopanan, maka ia akan berlaku dan bersikap

sopan terhadap siapapun. Dampak positifnya setiap orang akan saling menghargai dan tidak

saling mengganggu sehingga kehidupan masyarakat akan tertib dan damai pada akhirnya

tujuan kaidah hukum akan tercapai. Sebaliknya apabila seseorang selalu melanggar

kesopanan, kemungkinan besar dirnya akan dikucilkan. Keterasingannya dapat saja

mengiring dia ke arah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar

hukum dan dia dapat dihukum. Demikianlah bahwa kaidah hukum juga dapat mendukung

tercapainya kaidah kesopanan.




Halaman 12

5. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan bagaimana sejarah perbuatan melawan hukum sebelum 31 Januari 1919 disertai

kasus-kasusnya! Putusan Hoge Raadnya serta pemahamannya!

Jawaban:

1) Sebelum 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum terjadi, apabila perbuatan itu

bertentangan dengan hukum tertulis (undang-undang) hanya dalam hal:

a) melanggar hak orang lain yang diakui undang-undang, atau melanggar ketentuan

hukum tertulis saja;

b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak memberi pertolongan

terhadap seseorang korban kecelakaan, padahal mengetahui kejadian kecelakaan.

Contohnya, yaitu Kasus Lindenbaum VS Cohen dan Kasus Cerobong Asap.

Berikut adalah kasus Lindenbaum VS Cohen:

Suatu hari, pegawai yang bekerja di kantor Lindenbaum dibujuk oleh Cohen agar

memberitahukan nama-nama pelanggannya berikut penawaran yang diberikan kepada

mereka. Dengan data itu, Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat

suatu penawaran baru yang akan membuat orang-orang akan memilih kantor

percetakannya daripada kantor Lindenbaum. Untungnya, perbuatan Cohen cepat diketahui

oleh Lindenbaum. Akibatnya, Lindenbaum langsung mengajukan gugatan terhadap

Cohen di muka pengadilan Amsterdam. Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan

hukum terhadap Cohen, Lindenbaum juga meminta ganti rugi atas perbuatan Cohen

tersebut. Di tingkat pertama Cohen kalah, tetapi sebaliknya di tingkat banding justru

Lindenbaum yang kalah. Di tingkat banding, dikatakan bahwa tindakan Cohen tidak

dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena tidak dapat ditunjukkan suatu

pasal dari undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen. Akhirnya melalui putusan

Hoge Raad (Mahkamah Agung-nya Belanda) tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum lah

yang dinyatakan sebagai pemenang. Hoge Raad menyatakan bahwa pengertian perbuatan

melawan hukum di pasal 1401 BW, termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-

hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan

dengan kesusilaan. Sebelum adanya Arrest tersebut, pengertian perbuatan melawan

hukum, yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata (Pasal 1401 BW Belanda) hanya

ditafsirkan secara sempit. Yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap

perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang

(onwetmatig).




Halaman 13

Dalam hal ini bahwa orang tidak bisa mengajukan perbuatan melawan hukum dan

meminta ganti kerugian apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-

undang mana yang telah dilanggar.

b. Jelaskan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum!

Jawaban:

1) Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan

dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini

dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam

arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum

untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga

kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan

hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa

yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan

dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi:

a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);

e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk

memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het

maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata

tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar

pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan

perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak

termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdata. Jikalau pun dalam

hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal

tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan pada undang-

undang lain. Oleh karena pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur

kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui proses

cakupan dari unsur kesalahan tersebut.




Halaman 14

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat

dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) adanya unsur kesengajaan:

b) adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;

c) tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti

keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4) Adanya kerugian bagi korban. Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan

syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda

dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka

kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immateril, yurisprudensi

juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hubungan kausal antara

perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu

perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu

teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara

faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau sesuatu yang secara

faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat

merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah

terdapat tanpa penyebabnya. Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen

kepastian hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira (proximate

cause)”. Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling

banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-

kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal causea tau dengan

berbagai penyebutan lainnya.

silakan kunjungi my website belajar pengantar ilmu hukum (pih), yaitu: 1) dapat mengetahui dan...

Documents