1

BUKU PINTAR PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. PEMBINAAN HAJI

1. Apa yang dimaksud dengan pembinaan haji dan umrah? Pembinaan haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan bagi jemaah haji, Petugas, PIHK, PPIU dan Lembaga/Ormas Islam yang terkait dengan haji dan umrah.

2. Siapa yang dapat memberikan pembinaan haji ? Pembinaan haji dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

3. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji ? Pembinaan yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji adalah dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan.

4. Siapa yang dimaksud dengan pembimbing ibadah haji ? Pembimbing ibadah haji adalah orang yang menguasai pengetahuan manasik haji dan/atau yang telah mengikuti orientasi pembimbing haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan ditugaskan untuk membimbing jemaah haji.

5. Berapa kali bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat KUA kecamatan dan kabupaten/kota ? Bimbingan manasik haji di tingkat KUA kecamatan dilakukan sebanyak 7 kali, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dilakukan sebanyak 3 kali. - di tingkat KUA kecamatan dilakukan dalam bentuk Bimbingan kelompok. - di tingkat kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk Bimbingan massal.

6. Apa yang dilakukan pemerintah selain bimbingan di Kecamatan/KUA dan Kabupaten/Kota ? Pemerintah juga melakukan penyuluhan dan Bimbingan manasik haji melalui media elektronik (Televisi, Radio), buku-buku, CD, dan DVD.

7. Apa yang dimaksud ketua regu dan ketua rombongan ? Ketua regu adalah petugas yang dipilih dari jemaah haji untuk memimpin sepuluh orang anggota, sedangkan ketua rombongan adalah petugas yang dipilih dari jemaah haji untuk memimpin 4 (empat) regu dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

8. Apa tugas pokok ketua regu dan ketua rombongan? Tugas pokok ketua regu adalah membantu pelaksanaan tugas ketua rombongan jemaah haji, petugas yang menyertai jemaah (petugas kloter) yang bertugas di bidang pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan, sedangkan tugas pokok ketua

2

rombongan jemaah haji adalah membantu pelaksanaan tugas ketua kloter/TPHI yang menyertai jemaah haji di bidang pelayanan umum dan ibadah.

9. Apakah ketua regu dan ketua rombongan mendapatkan pembinaan ? Ketua regu dan ketua rombongan mendapatkan pembinaan di kabupaten/kota dan pemantapan di embarkasi dengan materi tugas pokok, fungsi dan pelaksanaan tugas ketua regu dan ketua rombongan.

10. Apa yang dimaksud dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) ? KBIH adalah lembaga Sosial Keagamaan yang telah mendapat izin Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan terhadap jemaah haji.

11. Apa Tugas dan Fungsi KBIH? - Tugasnya : melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai

penyelenggara ibadah haji. - Fungsinya : sebagai mitra Pemerintah

12. Apa persyaratan pendirian dan perpanjangan izin KBIH ? Persyaratan pendirian dan perpanjangan izin KBIH:

a. Mengajukan surat permohonan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi;

b. berbadan hukum/yayasan; c. memiliki susunan pengurus dan program operasional; d. melampirkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota; e. memiliki kantor sekretariat yang tetap; f. memiliki pembimbing ibadah haji yang memenuhi persyaratan. g. melampirkan daftar nama jemaah yang telah dibimbing minimal 2 (dua)

tahun terakhir (bagi perpanjangan izin) h. lulus verifikasi (izin baru), akreditasi (perpanjangan izin)

13. Berapa lama masa berlaku izin KBIH ? Izin KBIH berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

14. Apa saja kewajiban dari KBIH ? KBIH berkewajiban:

a. memberikan bimbingan kepada jemaah haji; b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan

penyelenggaraan ibadah haji; c. mengkoordinasikan dan membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah

haji dengan petugas terkait; d. menandatangani surat perjanjian dengan jemaah haji yang berisi hak dan

kewajiban kedua belah pihak; e. menyampaikan daftar jemaah haji yang dibimbing kepada Kepala Kantor

Kementerian Agama setempat; f. melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Kementerian

Agama setempat. g. Menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok

3

15. Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada KBIH apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan ?

KBIH dapat dikenakan sanksi berupa : a. peringatan lisan/tertulis; b. pembekuan izin selama-lamanya 2 (dua) tahun operasional; c. pencabutan izin.

16. Apa tujuan pembinaan jemaah haji?

Tujuan pembinaan haji adalah mewujudkan jemaah haji yang mandiri.

17. Apa yang dimaksud jamaah haji mandiri? Jemaah haji mandiri adalah jemaah haji yang dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya secara mandiri tanpa ketergantungan kepada perorangan maupun kelompok, setelah mendapatkan bimbingan paket di Kecamatan dan Kabupaten/Kota, dan atau KBIH.

18. Apa yang dimaksud dengan petugas haji Indonesia? Petugas Haji Indonesia adalah Petugas yang diangkat oleh Menteri Agama yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada jamaah haji, baik Petugas yang Menyertai Jemaah Haji (Kloter) maupun Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

19. Ada berapa jenis petugas haji Indonesia? Jenis Petugas haji meliputi Petugas yang menyertai jemaah (TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD dan TKHD) serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi)

20. Apa yang dimaksud petugas yang menyertai jemaah? Petugas yang menyertai jemaah adalah petugas yang ditugaskan melayani dan membimbing jemaah dalam satu kelompok terbang (Kloter) sejak dari embarkasi sampai ke debarkasi tanah air.

21. Apa yang dimaksud dengan TPHI? TPHI adalah Petugas yang menyertai jemaah dalam bidang administrasi dan manajerial (Ketua Kloter).

22. Apa yang dimaksud dengan TPIHI? TPIHI adalah Petugas yang menyertai jemaah dalam bidang bimbingan ibadah (Pembimbing Ibadah).

23. Apa yang dimaksud denga TKHI? TKHI adalah Petugas yang menyertai jemaah dalam bidang pelayanan kesehatan baik dokter maupun perawat.

24. Apa yang dimaksud petugas PPIH? Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perhajian baik di Pusat, Arab Saudi maupun Embarkasi.

25. Apa yang dimaksud dengan PPIH Pusat? Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perhajian yang ditempatkan di Kementerian Agama Pusat.

4

26. Apa yang dimaksud dengan PPIH Arab Saudi? Petugas Haji yang bertanggungjawab dalam pembinaan, pelayanan umum, bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan serta perlindungan jemaah haji di Arab Saudi yang ditugaskan di tiga daerah kerja yaitu; Jeddah, Madinah dan Makkah serta Kantor Misi Haji di Jeddah.

27. Apa yang dimaksud dengan PPIH Embarkasi? Petugas Haji yang bertanggung jawab pada pembinaan, pelayanan umum, bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan serta perlindungan jemaah haji pada setiap embarkasi.

28. Apa yang dimaksud dengan petugas TPHD dan TKHD? TPHD dan TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melayani jemaah daerah masing-masing, TPHD dalam bidang pelayanan umum dan ibadah, sedangkan TKHD untuk melayani bidang kesehatan.

29. Bagaimana rekrutmen petugas haji? Petugas haji direktrut dari unsur Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, Instansi terkait, Ormas Islam Pondok Pesantren, dan Perguruan tinggi Islam melalui tahapan antara lain; seleksi umum, test kompetensi dan pembekalan/pelatihan serta penempatan.

30. Dimana rekrutmen petugas dilaksanakan? Seleksi awal dilaksanakan di Kabupaten/Kota, kemudian dilanjutkan tes kompetensi di Kanwil dan pada tingkat pusat.

31. Materi tes apa saja yang diujikan? Materi test petugas terdiri dari; materi kebijakan haji, pengetahuan agama, manasik, pelayanan umum dan kepemimpinan.

32. Apa yang dimaksud dengan pembekalan atau pelatihan petugas? Pelatihan/pembekalan petugas adalah suatu proses pembentukan dan pemahaman tugas dan fungsi sebagai petugas secara menyeluruh di setiap jenis pelayanan dilapangan.

33. Di mana pelatihan petugas dilaksanakan? Pelatihan di laksanakan di setiap embarkasi bagi petugas yang menyertai jemaah (petugas kloter) dan pada tingkat pusat di Jakarta untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi (petugas non kloter).

34. Berapa lama petugas haji bertugas? Petugas yang menyertai jemaah (petugas kloter) ditugaskan selama 41 hari, sedangkan PPIH Arab Saudi Daker Jeddah dan Madinah 76 hari, Daker Makkah 66 hari. Petugas Embarkasi ditempatkan pada embarkasi masing yaitu sebanyak 13 Embarkasi, dan lamanya operasional penerbangan haji adalah 30 hari pada masa pemberangkatan dan 30 hari pada masa pemulangan.

35. Dari manakah biaya petugas haji? Petugas haji dibiayai dari dana APBN

5

36. Apakah seluruh petugas sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Perbandingan antara petugas yang sudah haji dengan yang belum adalah 60:40. Untuk petugas pembimbing ibadah, wajib sudah pernah berhaji, karena bertanggungjawab terhadap bimbingan ibadah. Sedangkan petugas pelayanan umum dan kesehatan sebagian belum pernah berhaji.

37. Apa yang dimaksud dengan Jemaah haji khusus? Jemaah Haji Khusus adalah jemaah haji yang menghendaki pelayanan khusus, dalam hal pendaftaran, bimbingan ibadah, kesehatan, transportasi, akomodasi, catering dan pelayanan lainnya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

38. Apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus? Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, disingkat PIHK, adalah penyelenggara yang telah memperoleh izin operasional dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

39. Bagaimana proses perizinanan PIHK? Untuk mendapatkan izin sebagai PIHK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

b. Surat Keputusan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; c. Akte Notaris Pendirian Perusahaan, perubahan, dan RUPS tahun terakhir; d. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah terdaftar di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat; f. Bukti daftar ulang izin tetap usaha Pariwisata yang masih berlaku; g. Surat keterangan domisili; h. Susunan dan struktur pengurus perusahaan; i. Surat izin usaha dari Pemerintah daerah provinsi setempat; j. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan; k. Nomor Pokok Wajib Pajak; l. Lulus verifikasi (pemeriksaan lapangan oleh Kementerian Agama); m. Bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3

(tiga) tahun musim umrah; n. Menyerahkan uang jaminan dalam bentuk Bank Garansi sebesar

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Pemerintah / BPS BPIH yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun.

40. Bagaimana proses perpanjangan izin PIHK? Untuk memperpanjang izin PIHK, sebagai berikut:

a. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

b. Surat Keputusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; c. Surat Keputusan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

6

d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan, perubahan, dan RUPS tahun terakhir; e. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah terdaftar di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat; g. Bukti daftar ulang izin tetap usaha Pariwisata yang masih berlaku; h. Surat keterangan domisili; i. Susunan dan struktur pengurus perusahaan; j. Surat izin usaha dari Pemerintah daerah provinsi setempat; k. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan; l. Nomor Pokok Wajib Pajak; m. Terakreditasi (penilaian oleh Kementerian Agama); n. Bukti telah memberangkatkan jemaah Ibadah Haji Khusus minimal 150

orang selama 3 (tiga) tahun musim haji; o. Menyerahkan uang jaminan dalam bentuk Bank Garansi sebesar

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Pemerintah / BPS BPIH yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun.

41. Apakah dalam pengurusan perizinan PIHK dikenakan biaya? Untuk pengurusan perizinan PIHK tidak dipungut biaya.

42. Berapakah besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus? Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus minimal USD 7.000 (tujuh ribu dollar Amerika), selebihnya sesuai dengan paket program yang ditawarkan oleh PIHK dan disepakati oleh calon jemaah.

43. Apa kewajiban PIHK terhadap jemaah haji khusus? PIHK wajib memberikan layanan:

a. Pendaftaran; b. Bimbingan ibadah; c. Transportasi; d. Akomodasi dan konsumsi; e. Kesehatan; f. Perlindungan jemaah dan petugas; g. Administrasi dan dokumen haji. h. Kewajiban lain yang disepakati dengan jemaah

44. Apa kewajiban PIHK terhadap pemerintah? PIHK berkewajiban:

a. Menaati peraturan dan perundangan yang berlaku; b. Melaporkan paket program c. Melaporkan keberangkatan dan kepulangan jemaah d. Melaporkan pelaksanaan paket program

45. Bagaimana bentuk pembinaan pemerintah terhadap PIHK? Bentuk pembinaan pemerintah terhadap PIHK:

a. Pembinaan administrasi;

7

b. Pembinaan kelembagaan; c. Pembinaan ketenagaan; d. Pembinaan program

46. Apa sanksi administratif bagi PIHK yang melanggar peraturan? PIHK yang melanggar peraturan dapat diberikan sanksi sebagai berikut:

1) peringatan 2) pembekuan izin operasional 3) pencabutan izin operasional

47. Bagaimana pengendalian dan pengawasan terhadap PIHK? Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Asosiasi PIHK (AMPHURI, HIMPUH dan ASPHURINDO), baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

48. Bagaimana cara mengetahui PIHK yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama? Daftar PIHK yang memiliki izin dapat dilihat pada website resmi Kemenag www.haji.kemenag.go.id atau call centre 500425.

49. Apa yang dimaksud Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)?

PPIU adalah penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

50. Bagaimana proses perizinanan PPIU? Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) surat permohonan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ditujukan kepada direktur jenderal penyelenggara haji dan umrah.

2) copy izin sebagai biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun..

3) akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya. 4) akte pendirian perusahaan yang telah terdaftar di kementerian hukum dan

HAM. 5) rekomendasi dari kanwil kementerian agama provinsi setempat yang masih

berlaku. 6) rekomendasi dari dinas pariwisata provinsi atau pemerintah daerah

setempat. 7) surat keterangan domisili. 8) susunan dan struktur pengurus perusahaan. 9) ktp pemimpin perusahaan (biodata). 10) nomor pokok wajib pajak (NPWP) 11) lulus verifikasi (pemeriksaan lapangan oleh Kementerian Agama)

8

12) menyerahkan uang jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bank pemerintah/BPS BPIH yang masa berlakuknya 3 (tiga) tahun

51. Bagaimana cara mengajukan perpanjangan izin PPIU? Untuk mendapatkan perpanjangan izin, penyelenggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) surat permohonan perpanjangan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

2) copy SK penyelenggara perjalanan ibadah umrah terakhir 3) akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya 4) akte pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum

dan HAM 5) rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat yang

masih berlaku 6) rekomendasi dari dinas pariwisata provinsi atau pemerintah daerah

setempat yang masih berlaku 7) surat keterangan domisili 8) surat izin usaha undang-undang gangguan dari pemda provinsi setempat 9) susunan dan struktur pengurus perusahaan 10) copy KTP pemimpin perusahaan (biodata) 11) nomor pokok wajib pajak (NPWP) 12) hasil verifikasi (tinjauan lapangan oleh kementerian agama) 13) menyerahkan uang jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bank pemerintah/BPS BPIH yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun

14) bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 (tiga) tahun musim umrah

52. Apakah ada biaya dalam pengurusan perizinan PPIU? untuk pengurusan perizinan tidak dipungut biaya.

53. Berapa biaya perjalanan ibadah umrah ? untuk biaya perjalanan ibadah umrah tidak diatur oleh Kementerian Agama, sepenuhnya diserahkan kepada PPIU sesuai dengan paket perjalanan umrah yang ditawarkan.

54. Bagaimana cara mengetahui biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama? Daftar biro perjalanan wisata yang memiliki izin dapat dilihat pada website resmi Kemenag www.haji.kemenag.go.id atau call centre 500425

55. Bagaimana bentuk pembinaan pemerintah terhadap PPIU? Bentuk pembinaan pemerintah terhadap PPIU:

a. Pembinaan administrasi;

9

b. Pembinaan kelembagaan; c. Pembinaan ketenagaan; d. Pembinaan program

56. Apa kewajiban PPIU terhadap pemerintah? PPIU berkewajiban:

a. Menaati peraturan dan perundangan yang berlaku; b. Melaporkan paket program c. Melaporkan keberangkatan dan kepulangan jemaah d. Melaporkan pelaksanaan paket program

57. Apa sanksi administratif bagi PPIU yang melanggar peraturan? PPIU yang melanggar peraturan dapat diberikan sanksi sebagai berikut:

1) peringatan 2) pembekuan izin operasional 3) pencabutan izin operasional

58. Kepada siapa jemaah umrah harus melapor apabila merasa dirugikan?

Apabila merasa dirugikan, jemaah umrah dapat melapor kepada pihak berwajib, dengan tembusan Kementerian Agama up. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

II. PEMONDOKAN DAN KATERING A. Pemondokan

1. Siapa yang melaksanakan penyewaan rumah di Arab Saudi?

Penyewaan perumahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Personil tim berasal dari pegawai pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Konsulat Jenderal RI Jeddah, dan Teknis Haji KJRI Jeddah.

2. Perolehan penyewaan tahun 2012 pada jarak 2.000 meter dari perluasan Masjidil Haram lebih sedikit dari tahun sebelumnya?

Perolehan sewa pada jarak sampai dengan 2000 meter menurun karena adanya Pembongkaran gedung-gedung jemaah haji di sekitar Masjidil Haram dilakukan pada beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Ghazzah & Syamiyah sebanyak ± 200 gedung/rumah; b. Jabal Ka’bah sebanyak ± 2.000 gedung/rumah (180 sudah dibongkar); c. Hafair, Sy. Mansur, Sy. Ummul Quro, Sy. Sittin, Rusyaifah sebanyak lebih

kurang 3.665 gedung/rumah secara bertahap; d. Misfalah sebanyak ± 1.750 gedung/rumah secara bertahap.

10

Kondisi ini memunculkan persaingan yang ketat antar negara dan hal tersebut ditangkap oleh pemilik rumah sebagai peluang untuk menjadikan harga sewa pemondokan di pasar bergerak naik secara dinamis dan bahkan terkadang tidak terkendali.

Secara teori, jumlah jemaah yang besar bisa memiliki “bargaining position” yang dapat dimanfaatkan untuk menekan harga sewa, akan tetapi penyedia rumah pemondokan juga melihat bahwa Indonesia pasti akan menyediakan pemondokan untuk jemaahnya meskipun harganya harus menyesuaikan dengan kondisi harga pasar yang dinamis, dan mereka memanfaatkan situasi tersebut.

3. Dapatkah penyewaan perumahan di Makkah dilakukan dalam jangka panjang?

Sesuai ketetntuan pemerintah Arab Saudi bahwa penyewaan perumahan dapat dilakukan untuk masa dua tahun, dan dapat diperpanjang sekali atau beberapa kali untuk masa yang sama.

4. Apakah pemilik rumah setuju untuk disewa lebih dari satu tahun?

Beberapa pemilik rumah setuju untuk disewa dua tahun, namun harga tetap minta dinaikkan lebih kurang 10 s.d. 15%. Beberapa pemilik tidak mau karena menginginkan kenaikan yang lebih besar pada saat pelaksanaan penyewaan.

5. Bagaimana sistem harga sewa rumah di Arab Saudi, apakah ada aturan tentang ketentuan harga sewa rumah oleh pemerintah Arab Saudi?

Pemerintah Arab Saudi memberikan kebebasan harga sewa rumah sesuai dengan harga pasar, tidak ada satu regulasi pun yang mengatur tentang harga sewa rumah.

6. Apakah harga sewa rumah tiap tahun mengalami kenaikan?

Ya, karena adanya pembongkaran gedung-gedung sementara gedung pengganti belum ada hal ini memicu naiknya harga sewa rumah tiap tahun.

7. Apakah resikonya jika dilakukan sewa rumah dalam jangka panjang?

Resiko sewa jangka panjang jika dilakukan maka bila terjadi pelanggaran maka kita pada pihak yang lemah dari sisi hukum.

8. Bagaimana sistim penempatan jemaah di Arab Saudi?

Penempatan jemaah di Makkah dilakukan dengan sistem qurah karena bervariasinya rumah yang tersedia baik dari segi kualitas, wilayah, jarak,

11

kapasitas dan harga sewa. Sehingga untuk memberikan rasa keadilan kepada jemaah secara nasional maka dilakukan undian penempatan jemaah.

Penempatan jemaah di Madinah dilakukan oleh majmuah berdasarka jadwal kedatangan jemaah. Sistem sewa di madinah adalah sewa pelayanan bukan sewa gedung sehingga penempatan dilalukan oleh majmuah. Sedangkan jemaah yang kembali keyanah air melalui KAAIA Jeddah disediakan hotel transito jeddah selama satu hari.

9. Dapatkan jemaah meminta pindah rumah ?

Jemaah tidak diijinkan untuk pindah rumah karena sudah ditetapkan melalui qur’ah atau undian yang dilakukan di Jakarta. Jika terjadi perpindahan rumah maka jemaah lain akan menggangu jemaah lain.

10. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh pemilik rumah?

Pelayanan yang diberikan kepada jemaah sarana untuk istirahat (tidur) seperti ranjang, kasur, bantal seprei, sarana air minum dan mandi/cuci. Mengingat sulitnya persediaan air pada waktu musim haji maka dihimbau agar jemaah meminimalisir penggunaan air agar tidak terjadi kekurangan persediaan air.

11. Jika jemaah membawa uang atau perhiasan apakah boleh disimpan di pemondokan, jika tidak boleh kemana harus menyimpan?

Jemaah tidak boleh menyimpan uang dan perhiasan dalam jumlah banyak di pemondokan. Jemaah diberikan fasilitas penyimpanan di kantor-kantor maktab pelayanan jemaah haji.

12. Apakah jemaah boleh mengadukan jika terjadi kekurangan fasilitas rumah?

Jika terdapat kekurangan fasilitas rumah jemaah dapat mengadu langsung pada hari atau penjaga rumah, jika tidak ada perbaikan atau penambahan fasilitas maka dapat diadukan kepada kantor sektor.

13. Bagaimana untuk mengetahui nama dan nomor telpon penjaga rumah (haris)?

Nama dan nomor telpon penjaga rumah atau haris dapat ditanyakan kepada petugas sektor pada waktu pembagian kunci kamar ketika tiba di pemondokan.

B. Katering

1. Bagaimanakah pelayanan katering di Jeddah dan Madinah ? a. Airport King Abdul Aziz Jeddah

12

1. Fase kedatangan

Pelayanan katering diberikan 1 boks sesuai dengan menu yang ditentukan dan didistribusikan diatas bis ketika jemaah haji akan berangkat menuju Madinah (gelombang I) danMakkah (gelombang II).

2. Fase pemulangan

Pelayanan katering diberikan 1 boks sesuai dengan menu yang ditentukan, dan didistribusikan diareaperistirahatan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

b. Madinah

1. Pelayanan katering di Madinah pada saat kedatangan dan pada saat meninggalkan Madinah, masing-masing diberikan 1 boks makanan;

2. Pelayanan catering selama jemaah tinggal di pemondokan Madinah diberikan sebanyak-banyaknya 19 kali dengan menggunakan kemasan boks. Pendistribusiannya dilakukan setiap hari di pemondokan sebanyak dua kali (makan siang dan malam) sesuai dengan menu dan jadwal yang telah ditetapkan dan diberikan minuman kemasan.

2. Bagaimanakah system penyajian katering pada saat operasional haji di

Armina ? Katering diberikan sebanyak 16 kali dalam bentuk prasmanan dan boks, dengan rincian sebagai berikut:

a. Arafah

Pelayanan catering di Arafah diberikan sebanyak 4 kali dalam bentuk prasmanan dan boks.Layanan katering dimulai pada makan malam tanggal 8 Dzulhijjah, disediakan layanan coffee shop untuk setiap kali makan.

b. Muzdalifah

Pelayanan katering di Muzdalifah diberikan 1 boks snack berat yang didistribusikan di Arafah, menjelang keberangkatan ke Muzdalifah.

c. Mina

Pelayanan katering di Mina diberikan dalam bentuk prasmanan danboks sebanyak 11 kali dan dilengkapi dengan pelayanan coffee shop untuk makan siang dan malam.

13

3. Kapankah jadwal penyajian katering di Armina? a. Jadwal Penyajian katering dalam kemasan box diberikan pada:

- Makan malam tanggal 8 Zulhijjah di Arafah - Makan malam tanggal 9 Zulhijjah di Arafah (persiapan keberangkatan ke Muzdalifah) + snack berat

- Makan pagi tanggal 10 Zulhijjah di Mina b.Jadwal Penyajian katering dalam dalam bentuk prasmanan diberikan

pada: - Makan pagi dan makan siang tanggal 9 Zulhijjah di Arafa - Makan siang dan makan malam tanggal 10 Zulhijjah di Mina - Makan pagi, makan siang dan makan malam tanggal 11 dan 12 Zulhijjah di Mina

- Makan pagi dan makan siang tanggal 13 Zulhijjah di Mina.

III. DOKUMEN DAN IDENTITAS JEMAAH HAJI Jemaah haji diberikan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, DAPIH merupakan lembaran identitas jemaah haji diperuntukan bagi instansi terkait di tanah air dan di Arab Saudi. DAPIH digunakan untuk exit/entry imigrasi, pendataan pembayaran maktab wukala, naqabah, pendataan Kementerian Haji Arab Saudi, pendataan konsultan jenderal RI dan lembar identitas jemaah haji. Untuk kemudahan pengenalan identitas, jemaah haji diberikan gelang identitas yang bertuliskan nama jemaah, nomor paspor, nomor kloter dan nama embarkasi.

IV. INFORMASI HAJI 1. Sistem Informasi dan Komputerisasi haji Terpadu (SISKOHAT) adalah suatu

system informasi yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan haji dari kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, Embarkasi, Pusat dan Arab Saudi serta seluruh aspek pelayanan haji. Jaringan SISKOHAT yang sudah online meliputi: • 33 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi • 420 kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota • 27 bank Penerima Setoran BPIH • 13 Embarkasi • 1 Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah Arab Saudi

2. Website resmi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(http://haji.kemenag.go.id), adalah layanan informasi perhajian yang dapat diakses secara luas melalui jaringan internet, berupa berita perhajian, audio

14

visual (multimedia), estimasi tahun keberangkatan calon jemaah haji, curhat haji, dan lain-lain.

V. PENGELOLAAN DANA HAJI A. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1. Apa itu BPIH?

Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

2. BPIH untuk keperluan apa? BPIH digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji.

3. Besaran BPIH dihitung ditetapkan oleh siapa ? Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

4. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola BPIH? Setelah besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden, maka jemaah haji akan membayar setoran lunas ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH yang ada dan digunakan untuk keperluan pembayaran penyelenggaraan ibadah haji yang dicatat dalam suatu laporan keuangan BPIH. Laporan ini diterbitkan secara transparan ke media cetak dan diaudit oleh BPK setiap tahun.

B. Setoran awal dan setoran lunas BPIH 1. Apa yang dimaksud dengan setoran awal BPIH?

Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk memperoleh nomor porsi (nomor antrian keberangkatan).

2. Kapan Setoran awal BPIH biasa dilakukan? Setoran awal BPIH dapat dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja.

3. Apa yang dimaksud dengan setoran pelunasan ? Sejumlah dana yang harus disetorankan ke BPS BPIH untuk melengkapi atau menggenapkan setoran awal BPIH sehingga jumlahnya sesuai dengan BPIH tahun berjalan yang ditetapkan oleh Presiden.

4. Kapan setoran lunas dilakukan? Setoran lunas dilakukan pada waktu tertentu setelah BPIH tahun berjalan ditetapkan oleh presiden atas persetujuan DPR RI.

5. Berapa besaran setoran lunas BPIH? Besaran setoran lunas adalah jumlah selisih dari setoran awal dengan BPIH tahun berjalan yang ditetapkan oleh Presiden.

6. Disimpan dimana setoran awal BPIH? Setoran awal BPIH disimpan di 27 Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH dalam bentuk giro dan deposito dan di Bank Indonesia dalam bentuk SBSN/SUKUK.

15

7. Apakah setoran awal BPIH memperoleh imbal hasil / nilai manfaat? Memperoleh imbal hasil / nilai manfaat.

8. Berapa imbal hasil / nilai manfaat yang dari setoran awal BPIH? Imbal hasil / nilai manfaat yang dari setoran awal BPIH sangat tergantung dari penempatan dana tersebut yang terendah giro antara (2-3%), Deposito (5-7,5%), SBSN/ SUKUK (5-8%) dan tergantung juga pada lamanya penempatan dana tersebut.

9. Digunakan untuk apa imbal hasil / nilai manfaat dari setoran awal BPIH? Antara lain digunakan untuk : 1) Biaya selisih harga sewa pemondokan jemaah di Makkah.

2) Biaya selisih harga sewa pemondokan jemaah di Madinah.

3) General service fee jemaah haji: - Pelayanan Muasasah Thawwafah Aladilla di Madinah dan Maktab

Wukala Al Muwahad di Makkah; - Perkemahan di Armina; dan - Naqobah (Angkutan Antar Perkotaan Haji), Jeddah, Makkah, Madinah

dan Armina.

4) Pelayanan Jemaah di Arab Saudi: - Sewa hotel transito Jeddah, makan, dan city tour; - Biaya selisih distribusi pemondokan di Makkah; - Sewa rumah cadangan di Makkah; - Konsumsi masa kedatangan dan kepulangan di Bandara Jeddah; - Konsumsi selama di Arafah dan Mina; - Konsumsi selama di Madinah; - Konsumsi jamaah tersesat dan sakit; - Transportasi dari pemondokan ke bandara; - Transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram; dan - Pelayanan bongkar muat barang.

5) Pelayanan Jemaah di dalam negeri: - Biaya penerbitan paspor jemaah haji; - Penyelesaian paspor dan pemvisaan; - Penyelenggaraan bimbingan manasik haji; - Pasanger service charge; - Asuransi haji; - Pencetakan buku paket manasik haji; - Penyediaan gelang identitas; - Akomodasi;dan - Konsumsi di asrama haji embarkasi.

16

10. Bagaimana caranya untuk meminta kembali dananya bagi calon jamaah yang sudah melakukan setoran awal BPIH tetapi tidak jadi/ batal? Bagi calon jamaah yang karena sesuatu dan lain hal batal melakukan ibadah haji dapat meminta kembali dananya dengan cara mengajukan surat pembatalan ke Kankemenag tempat melakukan pendaftaran dengan melampirkan surat pernyataan batal dan bukti setor asli dari BPS BPIH.

11. Apakah dana jamaah yang batal dikenakan potongan ? Seluruh dana jamaah haji batal tidak dikenakan potongan apapun dan dikembalikan 100%.

12. Biaya langsung jemaah apa dibayar seluruhnya oleh jemaah haji? Jawabannya tidak, yang dibayar oleh jemaah haji hanya 4 item, yaitu : Tiket Penerbangan, Pemondokan Makkah, Pemondokan Madinah, dan Living Cost. Itupun untuk Living Cost dikembalikan lagi kepada jemaah haji yang bersangkutan di embarkasi. Untuk komponen selebihnya dibebankan kepada hasil optimalisasi atau nilai manfaat setoran awal BPIH

13. Besaran BPIH tiap tahun berapa? Besaran BPIH untuk tiap tahunnya berbeda, dipengaruhi dengan besarnya biaya yang menjadi komponen BPIH tahun bersangkutan seperti biaya tiket penerbangan, sewa pemondokan di Makkah dan Madinah.

14. Berapa besaran BPIH tahun 2012 dan komponenya apa saja? Besaran rata-rata BPIH adalah USD3.617, terdiri dari biaya tiket penerbangan USD2.204,sewapemondokan di Makkah USD847, MadinahUSD161, dan Living cost USD405..

Jika dirupiahkan dengankurs USD1=Rp9.300,- besaran BPIH rata-rata adalah Rp. 33,6 Juta

C. Pengembangan Dana Haji 1. Apa Kepanjangan dariSBSN ?

SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara.

2. Apa kepanjangan dari SDHI ? SDHI adalahSukuk Dana Haji Indonesia.

3. Ditempatkan dimana Dana Haji yang di SUKUK kan sekarang ? Dana Haji ditempatkan di rekening Menteri Keuangan.

4. Berapa Dana Haji yang ditempatkan melalui SUKUK sampai saat ini ? Dana Haji yang di SUKUK kan sampai saat ini 35 Triliun.

5. Diambil darimana sumber dana untuk SUKUK ? Dana SUKUK diambil dari giro setoran Awal dan Deposito dari BPS-BPIH.

6. Berapa Tahun masa untuk perpanjangan SUKUK ? Masa perpanjangan (tenor) SUKUK bervariasi antara 5 s.d 10 Tahun.

7. Apakah SUKUK ada imbalannya ? SUKUK ada imbalannya.

17

8. Apakah Dana SUKUK dijamin keamanannya ? Ya, dana yang ada di Sukuk Dana Haji Indonesia dijamin 100% oleh APBN.

9. Apa dasar hukum penempatan SDHI ? MOU antara Menteri Agama dan Menteri Keuangan tanggal 22 April 2009, tentang tata cara penempatan dana haji dalam surat berharga syariah Negara (SBSN).

10. Apa prinsip-prinsip penempatan dana haji dalam SBSN ? Memberikan nilai manfaat melalui penyedian instrument investasi yang aman dengan bagi hasil yang kompetitif serta proses penempatan yang hati-hati, transparan, akuntabel dan nirlaba.

11. Apa resiko yang akan timbul ? Mengurangi resiko dalam pengelolaan dana calon jemaah haji, melalui penempatan instrument yang bebas resiko default.

12. Apa karakteristik SDHI ? Metode penerbitan private placement, sifat instrument nontradable, pembayaran bulanan dan tahunan, mekanisme pembentukan imbalan, negosiasi pelateral kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.

VI. TRANSPORTASI DAN PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI 1. Berapa lama rencana operasional penerbangan haji?

Rencana Operasional Penerbangan Haji akan berlangsung selama 30 hari: a. Fase I (Pemberangkatan)

- Kloter Pertama tanggal 21 September 2012 - Kloter terakhir tanggal 20 Oktober 2012

b. Fase II (Pemulangan) - Kloter pertama tanggal 31 Oktober 2012 - Kloter terakhir tanggal 29 Nopember 2012

2. Berapa banyak embarkasi dan debarkasi haji yang ada di Inndonesia?

Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi di Indonesia

NO EMBARKASI BANDAR UDARA ASRAMA HAJI

1 Banda Aceh (BTJ) Iskandar Muda Banda Aceh

2 Medan (MES) Polonia Pangkalan Mansur

3 Batam (BTH) Hang Nadim

4 Padang (PDG) Minangkabau Padang

5 Palembang (PLM) Sultan Mahmud Badarudin II

Palembang

6 Jakarta (JKT) Soekarno Hatta Pondok Gede Bekasi

18

3. Mengapa hanya dan Garuda dan Saudi saja yang selalu ditunjuk untuk

mengangkut jemaah haji Indonesia? - Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 2012 tentang

Penetapan Pelaksana Angkutan Udara Jemaah Haji Tahun 1433H/2012M telah menetapkan bahwa PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia dari 12 embarkasi dan debarkasi haji.

- Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Agama telah memberikan kesempatan kepada beberapa airlines nasional untuk berpartisipasi dengan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi. Namun sampai batas akhir waktu, hanya Garuda dan Saudia yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta memiliki kepastian armada pesawat. Harga terendah bukan jaminan untuk dapat ditunjuk mengangkut jemaah haji Indonesia.

4. Garuda mengangkut jemaah haji dari embarkasi mana saja? PT. Garuda Indonesia mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta (khusus Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Lampung), Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Lombok.

5. Saudia mengangkut jemaah haji dari embarkasi mana saja? Saudi Arabian Airlines mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Batam, Jakarta (khusus Provinsi Jawa Barat) dan Surabaya.

6. Apa jenis dan kapasitas seat pesawat yang akan mengakut jemaah haji Indonesia? Pesawat haji yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji adalah pesawat berbadan lebar dengan kapasitas seat terbesar 455 untuk B.747 tahun pembuatan maksimal 1992 dan terkecil yaitu 325 seat untuk B.767/Airbus 330 tahun pembuatan maksimal 1995. Jenis dan kapasitas seat untuk masing-masing embarkasi :

NO EMBARKASI JENIS PESAWAT KAPASITAS SEAT

1 Aceh (BTJ) Airbus 330/Boeing767 325

2 Medan (MES) Boeing 747-400 455

7 Solo (SOC) Adi Sumarmo Donoyudan

8 Surabaya (SUB) Juanda Sukolilo

9 Banjarmasin (BDJ) Samsudin Noor Banjarmasin

10 Balikpapan (BPN) Sepinggan Batakan

11 Makassar (UPG) Sultan Hasanudin Sudiang

12 Lombok (LOP) Lombok

19

3 Batam (BTH) Boeing 747-400 450

4 Padang (PDG) Airbus 330/Boeing767 374

5 Palembang Airbus 330 360

6 Jakarta (GA) B747-400 455

Jakarta (SV) B747-400 450

7 Solo (SOC) Aibus 330 375

8 Surabaya (SV) Boeing 747-400 450

9 Banjarmasin Airbus 330/Boeing767 325

10 Balikpapan Airbus 330/Boeing767 375

11 Makassar (UPG) Airbus 330 375

12 Lombok (LOP) Airbus 330/Boeing767 325

7. Apa saja yang diperkenankan dibawa oleh jemaah dan apa dasarnya? Untuk jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan haji, Jemaah haji hanya diperkenankan membawa barang bawaan yang diberikan Perusahaan Penerbangan yang terdiri atas : 1 buah koper yang dapat diisi dengan berat maksimal 32 kg, 1 tas troley yang dapat diisi 7 kg dan tas paspor (dokumen). Perusahaan penerbangan tidak akan mengangkut barang bawaan jemaah diluar ketentuan tersebut diatas.

20

8. Apa saja bentuk perlindungan Pemerintah kepada jemaah selama dalam penerbangan haji? a. Jemaah haji mendapatkan ekstra cover dari Perusahaan Penerbangan

sebesar Rp. 10.000.000,- bagi yang wafat selama masih dalam tanggung jawab perusahaan penerbangan;

b. Jemaah haji mendapat santunan bagi Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara Garuda Indonesia atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara oleh penerbangan Garuda Indonesia diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

c. Jemaah haji mendapat santunan bagi Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan pesawat udara Garuda Indonesia diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per penumpang;

d. Jemaah haji mendapat ganti kerugian bagi Penumpang yang mengalami luka-Iuka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/ atau rawat jalan, sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per penumpang;

9. Barang-barang apa saja yang dilarang dibawa selama dalam penerbangan? Dengan pertimbangan keselamatan, keamanan dan kenyamanan selama dalam penerbangan haji, jemaah haji dilarang membawa :

a. Benda-benda tajam seperti gunting, pisau, gunting kuku, golok, parang, cutter, dan sejenisnya

b. Cairan diatas 100 ml/g kecuali obat-obatan

c. Bahan gas yang bertekanan seperti kompor gas, tabung, gas, korek gas.

d. Bahan-bahan peledak seperti amunisi, petasan, senjata api, dll

e. Cairan yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah, dll

f. Benda padat yang mudah terbakar seperti korek api

g. Bahan yang mengandung radio aktif

h. Bahan yang mengandung magnit

i. Bahan yang menyebabkan karat

j. Bahan yang mengandung racun

k. Bahan campuran oksid

l. Bahan-bahan kimia

m. Bahan cairan, aerosol dan gel (LAG)

21

10. Pelayanan transportasi darat di Makkah diperuntukkan kepada siapa? Pelayanan transportasi darat di Makkah diperuntukkan bagi jemaah haji yang menempati pemondokan di atas 2 km dari Masjidil Harram dan Mahbas Jin yang beroperasi secara shuttle

11. Apa kegunaan pelayanan transportasi darat bagi jemaah haji di Makkah? Pelayanan transportasi darat ini digunakan untuk umrah perdana bagi jemaah haji yang mau umrah, shalat lima waktu dan thawaf wada’.

12. Apa nama perusahaan bus yang melayani jemaah haji? Perusahaan angkutan bus adalah perusahaan bus SAPTCO;

13. Bagaimana dengan rencana jadwal pengoperasian pelayanan transportasi darat? a. Masa kedatangan jemaah haji : bus beroperasi tanggal 30 September sd 21

Oktober 2012.

b. Masa ARMINA, bus tidak beroperasi dari tanggal 22 sd 29 Oktober 2012

c. Masa kepulangan jemaah: bus beroperasi tanggal 30 Oktober sd 20 Nopember 2012

14. Apa saja yang harus menjadi perhatian jemaah haji dalam pemanfaatan pelayanan transportasi darat? a. Jemaah haji yang menempati pemondokan di wilayah Mahbas Jin

disediakan transportasi dari terminal Mahbas Jin ke Bab Ali pergi pulang.

b. Jemaah haji yang menempati pemondokan di wilayah Bakhutmah, pelayanan transportasi dikonsentrasikan pada lima halte yaitu:

- Halte didepan rumah nomor 913, akan melayani rumah nomor 1101, 916, 913, 910, 1103, 915, 1102, dan 911, menggunakan bus nomor 913 dengan stiker warna ungu.

- Halte didepan rumah nomor 1121, akan melayani rumah nomor 1119, 1112, 1129, 1128, 1113, 1127, 1126, 1022, 1121, 1025, 1023, 1124, 1125, 1026, dan 1120, menggunakan bus nomor 1121 dengan stiker warna hijau.

- Halte didepan rumah nomor 1115, akan melayani rumah nomor 1114, 1105, 1109, 1108, 1110, 1111, 1116, 1115, 1118, 1117, 1106, 1104, dan 1107, menggunakan bus nomor 1115 engan stiker warna biru tua.

- Halte didepan rumah nomor 1009, akan melayani rumah nomor 1015, 1006, 1012, 1007, 1011, 1014, 1005, 914, 1024, 1013, 1004, 1003, 912, 1009, 1010, 1008, 1122, dan 1123, menggunakan bus nomor 1009 dengan stiker warna pink.

- Halte didepan rumah nomor 1020, akan melayani rumah nomor 1017, 1020, 1015, 1016, 1021, 1001, 1018, 1019, 1002, 1029, 1027, 1030, 1028, menggunakan bus nomor 1020 dengan stiker warna biru langit.

22

c. Apabila terjadi penutupan ruas jalan menuju Bab Umrah, pelayanan dialihkan ke rute alternatif dari bakhutmah menuju terminal transit kudai, dan selanjutnya menggunakan angkutan lanjutan melalui terowongan Bab Malik.

d. Untuk menghindari kepadatan antrian bus yang akan melayani angkutan shalawat ke Masjidil Haram, dimohon jemaah haji dapat menyesuaikan waktu keberangkatan dari pemondokan lebih awal (1 sd 2 jam sebelum waktu sholat) dan kembali kepemondokan lebih lambat (1 sd 2 jam setelah sholat).

e. Bagi jemaah haji yang baru tiba di pemondokan dan akan melaksanakan umrah perdana (umrah qudum), untuk menghindari kepadatan didalam bus, dimohon pelaksanaannya tidak bersama-sama dalam satu kloter.

f. Untuk menjaga keselamatan dan kelancaran agar menaiki bus secara tertib dan teratur serta antri pada tempat2 yang telah ditentukan.

15. Bagaimana bentuk perlindungan Pemerintah kepada jemaah haji dan

petugas haji? Jemaah haji dan petugas haji diberikan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dengan pertanggungan sesuai ketentuan.

16. Apa saja jenis pertanggungannya? a. Meninggal dunia biasa/bukan karena kecelakaan

b. Meninggal dunia karena kecelakaan

c. Cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian karena kecelakaan

17. Bagaimana masa pertanggungannya? a. Sejak jemaah haji dan petugas haji berangkat dari rumah masing-masing

sampai kembali lagi kerumah.

b. Bagi jemaah haji dan petugas haji yang masih dirawat di RS. Arab Saudi maupun di tanah air yang belum tiba di rumah masing-masing, maka periode asuransi/masa pertanggungannya disesuaikan sampai dengan jemaah tersebut tiba dirumah.

c. Bagi jemaah haji dan petugas haji yang transit di Debarkasi setelah pulang dari Arab Saudi dan untuk kembali kerumah memerlukan waktu yang lama, maka periode pertanggungannya diperpanjang maksimal 15 hari kalender dari waktu yang telah ditetapkan.