Eksekutabilitas Ketentuan Peralihan

Undang-Undang Yayasan

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh :

Yosafati Gulö 32 2011 001

Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2014

iii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Eksekutabilitas

Ketentuan Peralihan Undang-Undang

Yayasan

Nama : Yosafati Gulö

NIM : 32 2011 001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui :

DR. Tri Budiyono, SH., M.Hum Pembimbing I

Kustadi, SH., M.Hum Pembimbing II

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

DR. Tri Budiyono, SH., M.Hum

Dinyatakan Lulus Ujian tanggal : 26 September 2014

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosafati Gulö

NIM : 32 2011 001

Progdi : Magister Ilmu Hukum

Program Pasacasarjana UKSW

Alamat : Perumsat Kemiri unit 18, Salatiga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya

dan dengan penuh kesadaran bahwa dalam penulisan

tesis dengan judul: ”Aksekutabilitas Ketentuan

Peralihan Undang-Undang Yayasan”, saya tidak

melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau

sebagian besar karya tulis orang lain tanpa

menyebutkan sumber. Jika saya terbukti melakukan

tindakan plagiasi, saya bersedia dicabut hak saya

sebagai mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang

sudah diberikan dan akibat hukum lainnya.

Salatiga, 21 Agustus 2014 Yang membuat pernyataan,

Yosafati Gulö

v

MOTTO

keadilan dalam teori hukum bukanlah keadilan sejati. Ia hanya keadilan anggapan atau asumsi.

Keadilan sejati adalah keadilan yang secara nyata mendatangkan kedamaian hidup bersama dalam

bermasyarakat.

Keadilan sejati bersifat lokal dan kontekstual.

KATA PENGANTAR

vi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-

undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan su-

dah diberlakukan sejak tanggal 6 Agustus 2002. Bagi

yayasan yang telah berdiri sebelumnya, diberikan

kesempatan selama enam tahun dua bulan untuk

melakukan penyesuaian Anggaran Dasar (AD)-nya

dengan Undang-undang (UU) tersebut. Persyaratan dan

prosedur penyesuaian AD telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 63 Tahun 2008 yang diubah dengan PP

No. 2 Tahun 2013 tentang Pelakasa-naan UU Tentang

Yayasan.

Menurut ketentuan peralihan, yayasan yang tidak

melakukan penyesuaian AD sampai paling lambat

tanggal 6 Oktober 2008, dapat diberikan sanksi berupa

larangan menggunakan kata “yayasan” di depan

namanya, bahkan dapat dibubarkan berdasarkan

putusan pengadilan atas permohonan kejaksanaan

atau pihak lain yang berkepentingan.

Mengingat peran besar yayasan dalam pembangun-

an bangsa, pertanyaan yang mengganjal ialah apakah

eksekusi sanksi tersebut memiliki urgensi bila ada di

antara yayasan tidak melakukan penyesuaian AD

sampai berakhirnya batas waktu tersebut? Persoalan

berikutnya ialah apakah akibat hukum bagi yayasan

yang demikian?

Dua pertanyaan di atas merupakan fokus bahasan

dalam penelitian ini. Penulis hendak menjelaskannya

vii

dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada

dalam UUY terkait dengan ketentuan peralihan. Tuju-

annya ialah memberikan masukan bagi pembuat UUY

untuk memikirkan perbaikan UUY di kemudian hari

serta memberikan masukan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan hukum.

Bagi penulis, selesainya penulisan tesis ini meru-

pakan keajaiban. Mengapa? Karena sejak proposal

dinyatakan diterima pada Juli 2012, tesis ini sempat

terpinggirkan dari perhatian penulis karena adanya

masalah yang terkait dengan pekerjaan penulis sebagai

Sekretaris Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen

Satya Wacana. Tepatnya, sejak November 2012 sampai

November 2013, setiap kali hendak membuka buku

atau berhadapan dengan lap top, pemikiran penulis

ternyata bukan di tesis, melainkan pada masalah yang

sedang dihadapi.

Syukur bahwa orang-orang di sekitar penulis,

terutama Istri penulis, Desyani Betty Wibowo dan tiga

Putra kami yang hebat-hebat, yakni Efod Galang

Yudhistira Gulö (Mahasiswa Semester VII pada Program

Studi Arsitektur ITS Surabaya), Amos Fangaro Nifati

Gulö (Siswa kelas IX SMP Kristen Satya Wacana), dan

Soli Deo Glorius Gulö (kelas IV SD Banjaran IV Kota

Kediri, Jawa Timur) tak henti-hentinya memotivasi

penulis menyelesaikan tesis dengan gayanya masing-

masing. Berkat dorongan mereka ditambah rasa malu

dari ancaman gagal studi memberi energi tambahan

bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini sampai ben-

tuknya yang sekarang.

viii

Dorongan lain yang tak kalah penting adalah perta-

nyaan: “bagaimana kemajuan tesisnya?” dari teman-

teman Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen

Satya Wacana di kantor dan teman-teman lain di

jejaring sosial turut memacu semangat penulis.

Selesainya tesis ini, tak lepas dari adanya kesem-

patan yang diberikan oleh FH UKSW bagi penulis untuk

belajar pada prgoram studi MIH. Yang langsung berhu-

bungan dengan penulisan adalah bantuan pemikiran

berupa saran-saran dan masukan dari Bapak Tri

Budiyono dan Bapak Kustadi selaku pembimbing I dan

II penulis, yang selalu bersemangat memberikan

masukan kepada penulis setiap kali berkonsultasi, baik

menyangkut substansi maupun teknis penulisan. Atas

dorongan, kesempatan, dan bantuan tersebut, penulis

menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya

kepada semuanya. Beberapa di antaranya ialah:

1. Bapak Khrishna D. Darumurti, SH, MH selaku

Dekan Fakultas Hukum UKSW atas kesempatan

yang diberikan kepada penulis menempuh pendi-

dikan di Program Studi MIH-FH UKSW.

2. Bapak Dr. Tri Budiyono, SH, Hum selaku Ketua

Program Studi MIH-UKSW sekaligus sebagai Pem-

bimbing I, yang entah mengapa begitu tampak

yakin menerima penulis menjadi mahasiswa pada

program studi MIH dan bahkan bersedia menjadi

pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini

walaupun latar belakang pendidikan penulis non

hukum.

ix

3. Bapak Kustadi, SH, M.Hum selaku pembimbing II

yang selalu bersedia menyesuaikan waktu berkon-

sultasi secara sekaligus bersama pembimbing I.

Kesediaan beliau tersebut sangat menolong proses

konsultasi.

4. Mbak Widia, sebagai sekretaris Program Studi MIH

yang selalu cekatan mengelola berbagai informasi,

waktu kegiatan kuliah, dan berbagai urusan admi-

nistrasi di MIH.

5. Perpustakaan UKSW yang memberikan perlakuan

khusus kepada penulis dalam hal meminjam buku.

Ketentuan yang diberlakukan kepada penulis

disamakan dengan dosen karena memosisikan

penulis sebagai tidak semata-mata mahasiswa,

sehingga penulis diberi kesempatan meminjam

buku dengan jumlah pinjaman dan kurun waktu

yang sama dengan ketentuan untuk dosen.

6. Sahabat baik penulis, Nimerodi Gulö, SH., MH.,

yang terus mendorong penulis untuk belajar hu-

kum sebaik-baiknya dan segera menyelesaikan stu-

di. Wujud kesungguhan dorongannya benar-benar

memotivasi dan tak mungkin dilupakan. Beliau

membelikan dan menghadiahkan cukup banyak

buku hukum yang penulis suka atau perlukan.

7. Istri penulis dan tiga putra kami tersebut di depan

yang penuh pengertian dan dengan suka cita

mengijinkan penulis pulang ke Kediri terkadang

satu kali dalam dua atau tiga minggu selama studi.

Tanpa pengertian dan dukungan mereka, sulit bagi

x

untuk belajar secara maksimal dan menyelesaikan

penulisan tesis ini.

Penulis berharap kiranya dukungan dan bantuan

yang diberikan kepada penulis dapat menjadi bagian

dari pelajaran untuk terus memaknai kehidupan.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna.

Penulis sendiri belum puas. Namun, inilah yang dapat

penulis capai saat ini. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati penulis membuka diri untuk

menerima masukan dan saran demi kebaikan penulis

sendiri dan penyempurnaan isi tesis ini agar dapat

mencapai tujuan penulisannya.

Salatiga, Agustus 2014

Penulis

xi

DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................ i

Lembar Pengesahan .................................................... ii

Pernyataan Keaslian ................................................... iii

Motto ......................................................................... iv

Kata Pengantar ............................................................ v

Daftar Isi ..................................................................... x

Daftar Singkatan ...................................................... xiii

Abstrak .................................................................... xiv

Bab I Pendahuluan ..................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................... 19

C. Tujuan Penelitian ............................................ 20

D. Manfaat Penelitian ........................................... 20

E. Keaslian Penelitian .......................................... 21

F. Kerangka Teori ................................................. 22

G. Metode Penelitian ............................................ 23

H. Langkah-Langkah Penelitian ........................... 26

Bab II Kerangka Teori .............................................. 28

A. Konsep Yayasan .............................................. 29

1. Yayasan Menurut Ahli Hukum .................... 29

2. Yayasan Menurut Pemahaman Masyarakat .. 46

3. Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan 50

B. Keragaman Yayasan dan Pengaturannya .......... 58

1. Pemilahan Yayasan ..................................... 58

xii

2. Materi Pengaturan Undang-Undang Yayasan 62

C. Udang-Undang Yayasan Dalam Sistem

Hukum Nasional ............................................... 67

1. Posisi Undang-Undang Yayasan Dalam

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan ..... 72

2. Tujuan Undang-Undang Yayasan ................ 81

3. Konsistensi Tujuan Hukum Dalam

Undang-Undang Yayasan ............................. 90

Bab III. Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang

dan Akibat Hukum Terhadap Yayasan ...... 96

A. Ketentuan Peralihan Undang-Undang .............. 97

1. Pengertian Ketentuan Peralihan ................. 97

2. Materi Ketentuan Peralihan ...................... 100

B. Ketentuan Peralihan Undang-Undang

Yayasan ......................................................... 104

1. Penundaan Undang-Undang Yayasan ....... 107

2. Dasar Hukum Penundaan Pember-

lakuan Undang-Undang Yayasan ............. 110

3. Kewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar 113

a. Standar Isi Anggaran Dasar ................. 114

b. Kekayaan Yayasan ............................... 117

c. Organ Yayasan dan Kewenangannya .... 128

C. Akibat-Akibat Hukum Ketentuan Peralihan .... 135

1. Akibat Hukum .......................................... 136

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran

Ketentuan Peralihan .................................. 140

xiii

3. Tindak Lanjut Ketentuan Peralihan ........... 156

Bab IV Penutup....................................................... 163

A. Kesimpulan .................................................... 163

B. Saran-Saran .................................................. 167

Daftar Pustaka ....................................................... 169

xiv

Daftar Singkatan

Dalam tesis ini ada beberapa singkatan atau akronim

yang dipakai. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir

atas singkatan atau akronim tersebut, berikut ini

dikemukakan istilah lengkapnya, yakni:

UU

UUY

PP

AD

Kemenkumham

PT

Kemenkeu

Keppres

BUMN

BUMD

Kepmenkeu

Keppres

Kemendikbud

Dirjend Dikti

LNRI

TLNRI

= Undang – undang

= Undang-undang Yayasan

= Peraturan Pemerintah

= Anggaran Dasar

= Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

= Perseroan Terbatas

= Kementerian Keuangan

= Keputusan Preisden

= Badan Usaha Milik Negara

= Badan Usaha Milik Daerah

= Kementerian Keuangan

= Keputusan Presiden

= Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan

= Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi

= Lembaran Negara Republik

Indonesia

= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

xv

Abstract

This thesis discusses the executability of transitional

provisions stipulated in the Law on Foundations. The

concept of executability in this context is interpreted as

compliance to the transitional provisions by both the

foundations and law officials. For the foundations,

particularly those established prior to the issuance of

Law on Foundations, compliance is indicated by the

adjustment made to their statutes according to what is

required by the transition provisions within a certain

time. Compliance on the side of law officials is

characterized by their proactive stance to implement

sanctions for those violating the transitional provisions

required by the Law on Foundations. The criterion of

sanctioning is based on the goal of the national law by

adopting Radbruch’s approach in law enforcement.

The method applied in this research is basically

statutory approach supported by conceptual approach,

combined with the study of the legal text books, research

reports, articles, and news related to foundations.

The result of this research shows that the transitional

provisions stipulated in the Law on Foundation have not

been performed as it should be. This is due to some

defects that exist in the Law on Foundations itself, such

as the existence of conflict between the goals of the Law

on Foundations and its own rules, conflict between

articles or conflict between government regulations and

the Law on Foundations, as well as conflict between the

obligation to enforce law on one side and its benefits for

xvi

the foundation and its effects on society on the other

side.

Based on this discussion it can be concluded that the

implementation of sanctions for violations of the

transitional provisions of the Law on Foundations does

not have much urgency for the foundations in terms of

achieving the main goals of the national law.