KESENIAN HUKUM1) Kesenian Hukum adalah: suatu kajian tentang kehendak-kehendak di mana orang harus bertindak atau tidak boleh bertindak dalam masyarakat. Kehendak untuk boleh bertindak atau tidak boleh bertindak dijelmakan dalam pepatah-pepatah hukum, lambang-lambang hukum, barang simbolis, seni rupa, seni miniatur yang mengabdi pada kepentingan.2) Contoh contoh kesenian hukum: sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi pati; ngundhuh wohing pakarti; sapa nandur bakal ngunduh; lambang dewi keadilan; 1) Kesenian dalam Perundang-Undangana. Politik perundang-undangan: yaitu menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan;b. Teknik perundang-undangan, yaitu cara merumuskan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga maksud yang dikehendaki pembentuk undang-undang dengan jelas ternyata di dalamnya.Peraturan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, pandangan masyarakat:1. Kepentingan ekonomi;2. Pandangan agama;3. Pandangan-pandangan kesusilaan;4. Pandangan pandangan politik, sosial yang hidup dalam masyarakat.Pembentuk undang-undang harus mempunyai:1. Perasaan (perasaan hukum) dan kekuatan fantasi (membayangkan pelabagai peraturan yang mungkin);2. Menentukan kehendak (willekeuren), yaitu memilih salah satu dari padanya yang menurut pandangannya adalah terbaik;3. Kepekaan sosial, yaitu memahami kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat2) Kesenian Hukum di PeradilanVan Apeldoorn:1. Tugas hakim menurut pandangan abad ke 19;2. Ajaran Hukum Bebas;3. Tugas hakim menurut pandangan masa kini.

Penemuan Hukum1. Pengertian: proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaedah-kaedah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum;2. Tujuan penemuan hukum: agar penerapan aturan hukum thd suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat, relevan hukum hukum , sehingga hasil yang diperoleh juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hokumSebab-sebab perlu ada penemuan hukum1. Hakim tidak sekedar corong undang-undang saja.2. Ada Perkembangan masyarakat, sehingga uu sudah tidak relevan lagi.3. Hakim bertugas memutus agar tercapai rasa keadilan;4. Untuk menghindari adanya rechts vacuum (kekosongan hukum) dan wet vacuum.(kekosongan undang-undang).Dasar hukum penemuan hukum1. UU No. 4 tahun 2004 Pasal 1, 2 (1); 5;14; 23 (1); 28.2. Pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB).(tugas mahasiswa: pelajari isi pasal Pasal 1, 2 (1); 5;14; 23 (1); 28. UU No.4 tahun 2004)Sumber-sumber penemuan hokum (Bambang Sutiyoso, 2007:42)1. Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);2. Hukum tidak tertulis;3. Yurisprudensi;4. Perjanjian internasional;5. Doktrin;6. Putusan desa;7. Perilaku manusia secara nyata.Subjek penemuan hokum1. Hakim Sifatnya Konfliktif. Hasilnya hukum dan Sumber hukum2. Pembuat UU Sifatnya Preskriptif Hasilnya: Hukum dan Sumber hukum3. Peneliti hokum Bersifat TEORITIS Hasilnya Sumber hukum.Aliran-aliran / model-model penemuan hokum1. Aliran Legistis (Legisme) Legisme timbul karena:a. Timbul aliran ini sbg reakasi terhadap hukum kebiasaan;b. Munculnya gerakan Kodifikasi;c. UU satu-satunya sumber hukum;d. La Baoche de la loi;e. Hakim hanya sebagai subsumtie automat;Tokohnya: Montesqueu, Robbespierre; J. Rousseau2. Aliran Freirechtsschule; a. Kodifikasi tidak mungkin lengkap, maka disamping uu ada sumber lain untuk menemukan hukum;b. Hukum hanya sebagai sarana, dan hakim boleh mengambil sumber lain; c. Kodifikasi tidak mungkin lengkap;d. Hakim sebagai pencipta hukum;Tokoh: Kantorowicz Aliran Hukum Bebas yang sosiologis (Soziologische rechtsschule)a. Hakim untuk menemukan hukum harus mencari pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat;b. Uu tetap dihormati, c. Hakim mempunyai kebebasan yang mendasarkan per UU an;d. Putusan hakim melihat asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.e. Hakim tidak sekedar ilmu hukum dogmatik tetapi memperhatikan pengetahuan, ekonomi, sosiologi dll.f. Tokoh : Hamaker dan HymansAliran Hukum Bebas yang rasional (rationale rechtsschule)a. Hakim mempunyai kebebasan yang mendasarkan akal hasil pemikiran / logika atau nalar hakim;3. Aliran Rechtsvinding (sistem hukum terbuka)1. Pendapat dari pada ajaran ini:a. Hukum terbetuk dengan beberapa cara: Karena proses wetgeving; Karena hasil peradilan (rechspraak); Karena kebiasaan masyarakat; Karena ilmu (wetenschap).2. Pandangan ajaran Rechsvinding:Jelaskan titik pandang masing-masing dari segi fungsi hakim di dalam mengadili?Menurut Saudara mana yang paling tepat, jika saudara menjadi Hakim?Jika kita memotret peran hakim saat ini (dalam praktik) di Indonesia, masih cenderung menggunakan titik pandang mana?2. Pandangan ajaran Rechtsvindinga. Berpegang pada uu, tetapi tidak seketat legisme dan tidak sebebas freirechtschule;b. Tugas hakim menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata dan bila perlu menambah uu disesuaikan dengan asas-asas keadaan masyarakat;c. Kebebasan yang terikat dan terkait,d. Keterikatan yang bebas tercermin dalam penafsiran hukum, pengisian kekosongan hukum dengan konstruksi hukum;e. Yurisprudensi mempunyai arti penting disamping uu, karena dalam yurisprudensi terdapat makna penting konkret yang tidak terdapat pada uu.f.kesimpulan: 1) mula-mula hakim berpegang pada uu; 2) apabila hakim tidak menemukan hukumnya maka ia harus menciptakan hukum sendiri, dengan cara interpretasi, konstruksi hkm.Penemuan Hukum (B. Arief Sidharta, 1995)1. Penemuan hukum oleh hakim, sehubungan dengan tugas hakim untuk menyelesaikan masalah menyelesaikan konflik hukum;2. Masalah hukum adalah masalah yang penyelesaiannya memerlukan penerapan hukum positif.3. Secara teknikal ada dua jenis metode penemuan hukum, yi. Interpretasi dan konstruksi hukum.Penemuan Hukum oleh Hakim1. Penemuan hukum oleh hakim dengan cara : interpretasi Hkm dan Konstruksi hukum.2. Mengapa perlu interpretasi:a. dalam uu mempunyai 2 makna: makna yang secara tegas tercantum dalam bunyi undang-undang itu (Litera Legis); makna b. tersirat/tersembunyi yang merupakan maksud sesungguhnya dari pembuat uu yang masih harus ditemukan (Sententia Legis).Bentuk penemuan hokumPenerapan Hukum : apabila ketentuan uu sudah jelas maka tinggal menerapkan saja dengan sillogisme.Penafsiran hukum:Apabila ketentuan uu perlu dicari penjabarannyaKonstruksi hukum/argumentasi:Apabila ada kekosongan hukum, atau tidak lengkap, Calon soal1. Jelaskan perbedaan metode penemuan hukum antara: silogisme, penafsiran hukum dan konstruksi hukum?2. Penemuan hukum dalam peradilan pidana cenderung menggunakan penafsiran apa? Jelaskan alasannya?Metode Penemuan HukumINTERPRETASI Gramatikal; Sistematis/logis; Teleologis/sosiologi; Komparatif; Futuristik/ antisipatif ; Restriktif; Ektensif; Otentik; Historis; Interdisipliner; Multidisipliner Perjanjian/kontrakKONSTRUKSI/ARGUMENTASI Argumentum per analogiam Argumentum a contrario Rechtsvervijning Fiksi hukum

Interpretasi Hukum1.Interpretasi Hukum Dilakukan Apabila:a. Ada peraturan tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada kasus konkret.b. Hakim perlu mendapat kepastian.2. Interpretasi ada dua sifat:a. Penafsiran harafiah;b. Penafsiran fungsional.Metode Interpretasi1. Sillogisme: penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus in concreto dengan cara mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) dengan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor). Contoh Premis mayor: Semua orang akan mati Premis minor: Suto adalah orang Konklusi: Suto akan mati2. Gramatikal Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) Contoh: kata mayat= mayat tanpa tanganpun dianggap mayat, tidak harus utuh, Kata menggelapkan = menghilangkan; meninggalkan = menelantarkan 3. Sistematis Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan / uu lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Contoh: arti belum dewasa, harus mencari dalam hukum perdata.3. Historis Menafsirkan undang-undang dengan melihat sejarah pembuatan undang-undang . Contoh: ketentuan Indonesia Asli, ditafsirkan menurut pemikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI/ PPKI tahun 1945.4. Otentik penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam perundang-undangan itu sendiri. Biasanya dalam ketentuan umum atau penjelasan. Contoh: kata penyidik, kata anak, kata malam hari.4. Teleologis (Sosiologis)Penafsiran berdasarkan tujuan Kemasyarakatan secara aktual(nyata). Contoh: Pasal 534 KUHP adanya larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi.6. komparatifPenafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain.7. Futuristik: penafsiran berdasar RUU, karena UU lama perlu diaktualkan pengertiannya.8. RestriktifPenafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan.Contoh: kata tetangga dibatasi tetangga sebagai pemilik rumahkata dilarang menggunakan secara melawan hukum kendaraan bermotor milik orang lain, yang sedang diparkir, terbatas jika dengan cara ugal-ugalan9. EktensifPenafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: kata tetangga diperluas juga mereka yang menyewa, yang tinggal dibelah rumah. Mengikuti secara mengganggu kendaraan orang lain, tidak dibatasi dari belakang, bisa dari samping dan dari depan.10.InterdisiplinerPenafsiran atas dasar dengan berbagai sudut pandang.Contoh : istilah korupsi dilihat dari berbagai sudut pandang hukum pidana, perdata, administrasi negara.11. Multi disiplinerPenafsiran dengan melihat disiplin-disiplin ilmu lain, selain ilmu hukum. Ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, psikologi;Contoh: cyber crime, terorism , dll.12. Perjanjian / Kontrak Penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair dan patut. Penafsirfan ini memberi kesempatan para pihak kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud. Metode Argumentasi/ Konstruksi1. Argumentum per analogiam (Analogi);2. Argumentum a contrario (A contrario);3. Rechtvervijning (penyempitan hukum);4. Fiksi Hukum.Metode Konstruksi:Analogia. Mengabtraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannyab. Contoh:Pasal 1576 KUHPerdata yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Hal ini dianalogkan hibah/ wasiat, sehingga Pasal 1576 KUHPerdata berlaku bagi hibah, wasiat. Contoh: kantor telepon = kantor telegraf; kapal laut= kapal udara; pasangan suami istri=pasangan kumpul kebo;Pendapat tentang analogidalam hukum pidana:1. Yang tidak setuju (menolak) analogi dalam hk pidana: van Bemmelen, van Hatum, Moeljatno, Remmelink;2. Yang tidak secara tegas menolak atau menerima analogi dalam hk. Pidana: Hazewinkel Suringa, dan Vos3. Yang menerima analogi dalam hukum pidana: Rolling, Pompe, Jonkers.(Eddy O.S. Hiariej, 2009:73-77). Metode argumentum a contrarioa. Mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.b. Contoh: menurut PP No. 9 /1975, seorang janda harus melewati masa iddah minimal 100 hari sebelum dapat menikah kembali. Ketentuan ini tidak berlaku bagi duda, duda tidak berlaku masa iddah.Metode penemuan hukum:Rechtvervijninga. Mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untu kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. b. Contoh: pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang wajib memberi ganti kerugian kepada korban atas kesalahannya. Namun jika korban ikut bersalah, maka korban berhak mendapat ganti rugi tetapi tidak penuh.c. Contoh: seorang janda yang belum pernah hubungan seksual dengan dudanya; atau tidak mungkin hamil krn masih anak2 maka tidak berlaku ketentuan 300 hari untuk dapat menikah lagi.Fiksi Hukuma. Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum;b. Contoh: Anak yang berada dalam kandungan, dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya, tetapi jika anak kemudian mati sewaktu dilahirkan maka anak itu dianggap tidak pernah ada.Aliran / Mazhab HukumAliran/mazhab hukum membahas tentang penggolongan-penggolongan dalam cara melihat apa itu hukum, dilihat dari sumber-sumbernya.Jenis-jenis aliran/mazhab hukum:(Lili Rasjidi,2001: 46-47)1. Aliran hukum alam / Kodrat;2. Aliran Hukum Positif/Positivisme Hukum;3. Aliran Utilitarianisme;4. Mazhab Sejarah;5. Sociological Jurisprudence6. Pragmatic legal Realism. 1. Aliran Hukum alam/Kodrat2. Hukum menurut aliran hukum kodrat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi.3. Menurut sumbernya hukum alam dibagi 2: 1) hukum alam yang bersumber dari Tuhan (Irrasional);2) hukum alam bersumber dari rasio manusia.1) Hukum Alam dari Tuhana. Tokohnya: Thomas Aquinas;b. Ada 4 Golongan Hukum dari Tuhan:1) Lex Aeterna: yaitu merupakan rasio tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.2) Lex Divina:Yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. 3) Lex Naturalis:Yaitu merupakan hukum alam, yaitu yang merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia. 4) Lex Positivis : Yaitu hukum positif yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum positif ini terdiri hukum positif yang dibuat oleh Tuhan seperti dalam Kitab-kitab suci. Dan hukum positif yang buatan manusia c. Asas Hukum Alam: terdiri: 1) Principia Prima yaitu asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak bisa diasingkan darinya.Misalnya 10 perintah tuhan. 2) Principia sekundaria, merupakan bisa berubah menurut tempat dan waktu sesuai dengan penafsiran rasio manusia. Principia sekundaria merupakan asas yang belum mengikat, untuk bisa mengikat bila dalam bentuk UU.Menurut T. Aquinas, manusia yang bersusila diatur dalam hidupnya oleh ketentuan yang akal dapat membedakan adil dan tidak adil, buruk dan jahat jujur tidak jujur. Hukum merupakan kehendak Tuhan dan akal manusia.2) Hukum Alam Rasionala. Tokoh: Hugo de Groot ( Grotius), yang menyatakan: Hukum alam rasional bahwa hukum merupakan pencetusan dari pikiran manusia, apakah sesuatu itu buruk atau dipandang baik atas dasar kesusilaan alam.c. Tokoh: Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum bersumber pada Kategorishe Imperativ, yaitu sifat hukum alam rasionalistis dan idealistisd. Dalam zaman modern hukum alam sebagai asas-asas Hukum Umum, yang memiliki daya berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.2. Aliran Hukum Positif/ Positivisme Hukuma. Tokoh : H.L.A. Hart Ciri-ciri positivisme hukum:1) Hukum adalah perintah dari manusia;2) Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum dan moral;3) Sistem hukum adalah sistem logis yang terttutup atas dasar logika berdasar peraturan-peraturan yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa melihat tujuan sosial, moral, politik.Positivisme Hukum yang analitis dari John Austina. Hukum merupakakan perintah dari penguasa;b. Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak atas dasar nilai yang baik dan buruk;c. Keadilan terwujud dalam perintah yang berdaulat yaitu negara;d. Hukum berunsur: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan;e. Ajaran Austin tidak memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.f. f. Dalam sistem positivisme John Austin, tidak ada hubungan antara apa yang baik atau denganapa yang buruk. Hukum hanya sebagai wadah yang sebagai pedoman.g. g. Hukum positif mempunyai 4 unsur:1) command;2) sanction;3) duty;4) sovereignty.Positivisme hukum dalam Ajaran Hukum Murni dari Hans Kelsena. Ada dua teori dari Hans Kelsen:1) ajaran tentang hukum yang bersifat murni;2) tentang teori Stufenbau des Recht (hirarkis dari per-uu-an).b. Inti ajaran hukum murni: Hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak juridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya.c. Hukum sebagai sollenskatagori bukan seinskatagori. (yaitu apa yang seharusnya bukan apa yang senyatanya).Garis-garis dasar ajaran hukum murni (Reine Rechtslehre)-(Sutiksno, 2004:62)1. Tujuan teori hukum untuk mengatur sec. sistematis dan menyederhanakan sebagai suatu kesatuan;2. Teori hukum adalah pengetahuan hukum yang berlaku.3. Teori hukum sebagai ilmu normatif;4. Teori hukum tidak memperhatikan tentang hasilnya norma-norma hukum;Teori Stufenbaua. Ajaran stufenbau theorie berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hirarkhis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi.b. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah Grundnorm / norma dasar4. Utilitarianismea.Tokoh : Jeremy Benthamb.Baik dan buruknya hukum atau suatu peraturan diukur dengan apakah peraturan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. c. Hukum yang banyak memberikan kebahagian manusia adalah sebagai uu yang baikTeori Hukum Utilitariana. Pelopor : Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Rudolf von Jhering.b. Prinsip Utilitarian manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.c. Ajaran Baentham: (penganut Utilitarian individual), bahwa baik buruknya perundang-undangan ditentukan oleh ukuran apakah uu itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Jadi UU yang baik yaitu yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat.Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar atau bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. berdasarkan orientasi ini maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.e. Rudolf von Jhering (social utilitarian), studinya bahwa kebijakan hukum itu tidak terletak ada permainan teknik-teknik penghalusan dan penyempurnaan konsep-konsep, melainkan kepada penggunaan-penggunaan konsep itu untuk melayani tujuan-tujuan yang praktis ( Satjipto Rahardjo)f. Menurut Jhering hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Hukum dibuat terutama dengan penuh kesadaran oleh negara dan untuk ditujukan kepada tujuan tertentu. g. John Stuart Mill, suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kehabagiaan, sebaliknya suatu tindakan adala salah bila menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.h. Keadilan menurut JS Mill bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun siapa saja yang mendapat simpati dari kita.5. Mazhab Sejaraha. Tokoh: Friedrich Carl von Savigny.b. Pendapatnya: Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.c. Tiap-tiap bangsa mempunyai volkgiest (jiwa rakyat), dan jiwa ini berbeda-beda menurut tempat dan waktu.d. Maka hukum sangat tergantung pada jiwa rakyat, maka ajaran ini sangat menempatan (kedudukan) hukum kebiasaan sama dengan undang-undang yang tertulis.e. Tokoh teori hukum sejarah : Freidrich Karl von Savigny.f. Pemikiran teori hukum sejarah, merupakan reaksi kerasnya terhadap UU perancis dan tata peemrintahan Perancis yang hendak dipaksakan di Jerman Barat Daya.g. Savigny tidak menerima kebenaran anggapan tentang berlakunya hukum positif yang sekali diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. d. Menurut Savigny ada dua macam hukum: hukum yang wajar, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu hukum kebiasaan hukum adat; hukum sarjana yang bersifat teknis. e.Hukum asli adalah hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat,yang harus diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur, bukan menciptakan hukum dari pikiran sendiri untuk diberlakukan secara umum, tetapi hukum yang berkembang di masyarakat itu yang harus dipelajari perkembangannya dan dipelajari daya lakunya.f. Kekuatan membentuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Hukum merupakan bagian dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku mereka.g. Pembentuk undang-undang harus mendapatkan bahannya dari rakyat dan perasaan keadilan masyarakat.5. Sociological jurisprudencea. tokoh: Roscou Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo.b. Pemikiran SJ: Hukum yang baik adalah hukum sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.c. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan pembuat uu dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.d. Merupakan perpaduan antara positivisme dengan mazhab sejarah.Teori Hukum Sosiologisa. Yang termasuk teori sosiologis asal American Sosiological Jurisprudence, yang isinya memberi perhatian yang sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum sebagai dua unsur utama hukum dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum.b. Dasar prinsip pandangan aliran ini: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat , perlu ada kompromi antara hukum tertulis (untuk kepastian hukum) dengan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat.c. Sociological jurisprudence melihat peranan hukum tertulis, dengan sisi lain melihat praktik nyata penerapan hukum tertulis itu dengan posisi sama kuatnya.d. Roscou Pound menyatakan tugas utama hukum adalah Rekayasa Sosial (Social Enginerring). Fungsi utama hukum untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. e. Eugen Ehrlich menyatakan hukum yang baik keseimbangan antara kekuasaan formal dengan kekuasaan non formal ( hukum formal dengan living law).f. Cardozo menyatakan hukum sebagai kaidah yang perkembangannya sangat tergantung kepada komponen-komponen di luar (logika, sejarah, adat) yang merupakan kekuatan berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum.Dengan demikian Sosiological Jurisprudence menekankan pada masalah : masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum baik) yaitu keseimbangan formal dan non formal kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis seimbang; fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Dengan demikian Sosiological Jurisprudence menekankan pada masalah : masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum baik) yaitu keseimbangan formal dan non formal kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis seimbang; fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Karakteristik kepribadian Sociological jurisprudence, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut: ( Muladi , 2006:219) tradisi kepribadian ilmu hukum sebagai jurisprudence atau rechtslehre tidak ditinggalkan, tetapi dengan meninggalkan komitmen semata-mata sebagai ajaran hukum murni. Tata hukum tidak lagi berwatak positif yang sempit, tertutup tetapi sebagai sistem yang terbuka, yang ramah terhadap lingkungan sosial; Socio-legal judgement mempengaruhi mulai dari pendidikan hukum, pembuatan hukaum, penegakan hukum (aspek sociological jurisprudence dalam penegakan hukum), dan kesadaran hukum; Premis-premis hukum harus merupakan hasil amatan yang cermat dan terukur (ipso facto); Kritis terhadap masalah masalah keadilan dan demokrasi serta kontemporer; Hukum harus dilihat sebagai hukum yang ada dan berfungsi dalam masyarakat. Hukum harus dikembangkan sebagai alat untuk membela hak-hak sipil masyarakat secara luas (litigasi dan non-litigasi); Pengembangan studi hukum yang non doktrinal di samping yang bersifat doktrinal.6. Pragmatic Legal RealismTokoh:a. John Chipman, Oliver Wendell Holmes, Karl Lewellyn.b. Titik tolak pandangan PLR: hukum bukan yang tercantum secara abstrak dalam UU, tetapi apa yang secara nyata didasarkan pada pengalaman dan tujuan-tujuan sosial yang nyata sesuai dengan tiap-tiap kasus yang bersangkutan.c. PLR menghindari sifat hukum yang tertutup,menghindari sesuatu yang abstrak, dan lebih menekankan pada tujuan yang nyata yang dikehendaki para pihak, dari pada tujuan muluk-muluk dalam hukum.Teori Hukum Realisa. Timbul pada akhir abad 19 dan awal abad 20, atas pengaruh filsafat pragmatis, yaitu filsafat yang menekankan orientasi perhatian terhadap kenyataan, maka disebut teori Hukum Realis Pragmatis ( Pragmatic Legal Realism).b. Teori hukum realis menyatakan tentang pemikiran yang memberatkan perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (bangsa), yang terpenting adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan, dan mereka berkata bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan itu. c. Hukum bukan yang ditulis indah-indah dalam UU, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum.Tokohnya: Oliver Wendell Holmes ( 1841-1935), menyatakan : nasib pelaku kejahatan bukan tergantung pada rumusan sanksi dalam UU, melainkan tergantung pada pertanyaan-pertanyaan dan keputusan hakim; ahli hukum harus menghadapi gejala kehidupan sebagai suatu kenyataan realistis. Kehidupan hukum tidak pernah menurut logika melainkan merupakan pengalaman.Tokoh lain : John Chipman Gray, dengan pandangan: hukum bukanlah dalam kitab uu, melainkan apa yang ternyata berlaku dalam praktek berdasarkan penelitian, terdapat pengaruh politik, ekonomi, dan kualitas individu hakim yang memutus perkara. Tokoh lain : John Dewey yang menyatakan bahwa logika hukum bukan unsur tunggal dalam penciptaan hukum, melainkan sekedar penunjuk arah belaka. Jerome Frank yang menyatakan bahwa ada alasan psikologis yang mempengaruhi setiap perkara sendiri-sendiri.e. Kesimpulan pendapat teori hukum Realis: esensi praktik hukum sebagai esensi senyatanya hukum; uu bukanlah keharusan yang serta merta mampu mewujudkan tujuan hukum, melainkan mendapat pengaruh besar dari luar UU; penegak hukum dan masyarakat, merupakan komponen-komponen kehidupan yang memiliki kemampuan untuk menyimpanginya.1. Bidang-bidang studi hukumSosiologi hukum2. Antropologi hukum3. Perbandingan hukum4. Sejarah hukum5. Psikologi hukum6. Politik hukum7. Filsafat hukum1. Sosiologi Hukum2. definisi: ilmu yang secara empiris dan teoritis mempelajari / menjelaskan pengaruh proses sosial dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi, dan dampak kemasyarakatan kepada aturan hukum, dan sebaliknya pengaruh hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.3. Studi pengaruh sosial kepada hukum disebut studi sosiologi hukum, studi pengaruh hukum terhadap masyarakat disebut studi hukum- dan masyarakat. 4. Hukum sebagai variable terpengaruh dan variable pengaruh.5. Sosiologi hukum -- hukum sbg variabel terpengaruh6. Hukum & masy. -- hukum sbg variable pengaruh.2. Tujuan Sos-Huk. : memberikan penjelasan terhadap praktek hukum dengan menjelaskan mengapa praktek hukum demikian, apa sebabnya, faktor-faktornya, apa latar belakangnya dsb.a. .- Sos-Huk. Selalu menguji menguji kesahihan empiris aturan atau pernyataan hukum. b. - Sos-huk. Tidak melakukan penilaian thd hukum, hanya memberikan penjelasan adanya dalam kenyataan.3. Kegunaan Sos-Huk. : Memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial; Penguasaan konsep SH.dapat memberikan kemampuan masy. Untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dlm masy. Hk. Sbg sarana pengendalian sosial dan sarana merubah masy. Mencapai tujuan sosial tertentu (social enginerring) Kemampuan mengadakan evaluasi efektivitas hk. Di masy.4. Sos.Huk. Makro dan Mikro Sosiologi hukum makro yaitu: yang mempelajari /melihat hubungan hukum sebagai sistem dengan bidang-bidang di luar hukum (ekonomi, politk, budaya) Sosiologi hukum mikro, yaitu: yang mempelajari/ membahas bekerjanya hukum di lingkungan terbatas: pengadilan, kepolisian, legislatif dll.5. Tokoh2 Sosiologi Hukum dan pendapatnya6. 1. Emile Durkheim (Eropa): dia mempertanyakan mengapa ada keteraturan dalam masyarakat ? Yaitu karena ketertiban sosial (social order), dan ada solidaritas sosial. Hukum itu sebagai salah satu social order. Hukum sebagai simbul ketertiban sosial. ada 2 Masyarakat, yaitu masy.dengan solidaritas mekanik (masy. sederhana) dan masy. Solidaritas organik (masy. kompleks). Hukum di masy mekanik bersifat represif, dan masy.organik hukum bersifat restitutif.2. Max Weber (eropa): dengan mempertanyakan hal apa yang menjadi penyebab terjadinya masy. Mengapa masy menjadi terikat satu kesatuan? Karena ada hubungan ekonomi umumnya, dan kapitalisme khususnya. Weber juga berpendapat hukum identik dengan eksistensi birokrasi, birokrasi sebagai landasan untuk melaksanakan administrasi hukum.3. Von Jehring. Doktrinnya hukum sebagai sosial utilitarianism (kemanfaatan sosial). Kepentingan masyarakat diutamakan drpad kepentingan individu. Hukum menurut Jehring adalah seperangkat kondisi-kondisi sosial, yang ditegakkan oleh kekuasaan negara melalui upaya paksaan dari luar (external compulsion). Jadi Jehring menitik beratkan hakikat hukum pada jenis paksaan.- Hukum menekankan unsur paksaan dan untuk mempertahankan the fundamental of sosial life. Hukum timbul karena ada tujuan tertentu di dalam hidup bersama dan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum mengatur keseimbangan dalam tujuan individu dalam masyarakat.2. Antropologi hokum1. definisi: adalah cabang antropologi budaya, yg memusatkan perhatian hukum sebagai aspek kebudayaan dg. Mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan dab isnstitusi-institusi hukum pada masyarakat yang masih sederhana.2. Hukum tidak pernah dilihat/ dicerna sbg. Hukum negaa (state law), hukum bermakna plural, yaitu hukum sebagaimana tercermin dari persepsi yg hidup di masyarakat. Pengkaji antrologi hukum banyak dilakukan ahli hk. Adat.3. 3. Guna antropologi hukum: menyumbang dalam pembentukan hukum yang akan menyusun uu bermaterikan yg menjangkau ranah nonnetral. Karya penelitian antro-hk. Membantu pembentukan hk. Menyelami kebutuhan masyarakat dari perspektif kedaerahan. Membantu penalaran hakim yg sedang menangani perkara adat.4. Pola penalaran antro.hk. Memaknai hukum sbg manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dlm interaksi antara mereka. (law as it is in human actions)3.Psikologi Hukuma. definisi: psikologi adalah yang mempelajari proses perilaku dan mental. Psikologi hukum ilmu yg menjelaskan untuk memahami hukum positif dari sudut pandangan psikologi para pelakunya. Orang yang sehat bernalar untuk sadar mematuhi patokan/hukum negara. Orang yang sehat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. b. Psikologi hukum mempelajari perilaku penegak hukum maupun perilaku pelaku ataupun korban c. Perilaku penegak hukum tentunya perilaku yang bernalar jiwa yang sehat, untuk membuat putusan yang adil (Ego, super ego). Perilaku para pelaku/ pelanggar hukum karena kurangnya kesadaran hukum dan perasaan hukum. Sebab-sebab orang berbuat karena pengaruh kejiwaan (anak2, dewasa). Perlilaku korban hukum yaitu sering terjadi kejahatan justru karena disebabkan perilaku / ulah korban sendiri, atau kondisi kejiwaan korban.4. Sejarah Hukum1. Definisi: mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangan untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau.2. Guna sejarah hukum: penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum yg berlaku pada masa kini dan akan dibutuhkan masa datang. Kesalahan masa lampau dapat dicegah.3. 3. Hukum sbg jiwa suatu bangsa dan suatu waktu, yang terus berkembang sampai kini. Masa lampu, kini dan akan datang sebagai saling berhubungan.4. 4. Studi Sejarah hukum dengan pendekatan interdisipliner: sosiologis, antropologis, positivistis.ataupun perbandingan. 5. Perbandingan Hukum1.definisi: ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang berlaku. 2. perbandingan= memaparkan persamaan dan perbedaan serta menjelaskan faktor-faktor penyebab dan kemungkinan arah perkembangannya.3. Perbandingan hukum bisa perbandingan makro (sistem hukum) ataupun mikro (bidang-bidang hukum).4. Guna perbandingan hukum: dalam rangka perhubungan dengan negara lain, arus global yang tidak bisa menghindar berhubungan dengan hukum negara lain.5. Bahasan Perbandingan Hukum: mencari persamaan/perbedaan; faktor2 persamaan dan perbedaan; penilaian thd sistem lain; kemungkinan akan saling memperkaya dengan sistem lain. Kemungkinan dapat diambil sistem lain (adaptasi).6. Politik Hukum1. Definisi: hukum diarahkan pada suatu alat mencapai tujuan masyarakat. 2. Studi politik hukum adalah: - tujuan apa yang hendak dicapai dengan hukum;- cara-cara yang paling baik untuk dipakai mencapai tujuan;-kapan waktu hukum diubah;-bagaimana dirumuskan suatu pola yang bisa mencapai tujuan;- model pembaharuan hukum (total atau bagian demi bagian).3. Studi politik hukum membutuhkan penguasaan di bidang hukum lain dan menguasai teknik perundang-undangan.