UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DAN RUJUKAN

OLEH :dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, FACP, M. Kes

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Jakarta, 18 Desember 2012

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG (2005-2025)

NO INDIKATOR 2009 2025

1 UHH 69 73,7

2 IMR 32,3 15,5

3 MMR 262 74

4 KR GIZI 26 9,5

TujuanPembangun

an Kesehatan

SASARAN

UPA

YA

POK

OK

1.Pembangunan nasional berwawasan kesehatan

2.Pemberdayaan Masyarakat & daerah

3.Pengem-bangan upaya & pembiaya-an kesehatan

4.Pengem-bangan & pember-dayaan SDM Kesehatan

STRATEGI

Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014

Prioritas pada peningkatan

AKSES & KUALITAS pelayanan kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

9 Program Kementerian Kesehatan RI

Prioritas Kemkes melalui Reformasi

Kesehatan

8 Fokus Prioritas Pembangunan

Kesehatan1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi,

balita dan KB2. Perbaikan status gizi masyarakat3. Pengendalian penyakit menular,

penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan

4. Pemenuhan pengembangan SDM Kesehatan

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan

6. Jamkesmas7. Pemberdayaan masyarakat,

penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2. Penangananan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)

3. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

4. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

5. Ketersediaan Obat6. Reformasi Birokrasi7. World Class Hospital

RPJMN & RENSTRA 2010-2014

DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN

• Perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan• Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan• Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pembinaan upaya kesehatan pembinaan upaya kesehatan• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pembinaan upaya kesehatan• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan

sebagai Regulator, Fasilitator dan Advokator

4

FUNGSI

Tujuan Pembangunan Millenium/ MDGs

Tantangan target pencapaian MDG’s di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2015 mencakup penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penurunan angka penyakit menular seperti HIV&AIDS.

Diharapkan AKI dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sementara AKB dari 34/1000 kelahiran hidup menjadi menjadi 23/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan rujukan.

Sistem Rujukan Upaya Kesehatan

Masyarakat

Yankes Tk.1

Yankes Tk.2

Yankes Tk. 3

UK Masyarakat UK Perorangan

Perawatan mandiri

PuskesmasPustu, Poskesdes

Praktik swastaDokter, Bidan

RS Kab/ KotaBKPM, BKMM, BKOM

Praktik SpesialisKlinik

RSUP/ RS PropinsiPraktik Spesialis Konsultan

UK Bersumberdaya Masyarakat

PuskesmasPustu, Poskesdes

Dinkes Kab/ KotaBKPM, BKMM, BKOM, Labkesda

Kemkes/ Dinkes Propinsi

Posyandu, Dasawisma

PONED

PONEK

PONEK

7

Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri & Neonatal Emergensi

Dasar

8

Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasarPuskesmas PONED merupakan Puskesmas yang siap 24 jamSebagai tempat rujukan atau rujukan antara kasus kegawat daruratan obstetri & neonatal dari Polindes dan PuskesmasMemiliki tenaga kesehatan / tim PONED yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat terlatih.

Pengertian Puskesmas PONED

99

Kebijakan PONED1. Kriteria Pengembangan Puskesmas PONED

Puskesmas sudah berfungsi baik

1/4

Gedung Baik Ada Dokter

Melaksanakan Minilokakarya

Diutamakan Puskesmas PerawatanMelayani 50.000 – 100.000 penduduk (kecuali Puskesmas di kepulauan)Dapat dijangkau dengan waktu tempuh paling lama 2 jam dengan transportasi umum setempatTenaga sekurang-kurangnya: 1 orang dokter dan 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat yang tinggal disekitar lokasi Puskesmas PONEDTenaga minimal Tim PONED: 1 orang dokter, 1 orang bidan terlatih PPGDON, 1 perawat wanita yang tinggal disekitar lokasi Puskesmas PONED

Puskesmas sudah berfungsi menolong persalinanSudah dipercaya oleh masyarakat Kesinambungan pelayanan

1010

Kebijakan PONED2. Distribusi Puskesmas PONED

Minimal 4 Puskesmas PONED untuk setiap Kabupaten/ Kota (didahului dengan pemetaan sesuai kebutuhan)Puskesmas PONED yang berada diperbatasan dengan Kabupaten/ Kota tetangga, perlu melakukan koordinasi dengan RS di kedua Kabupaten/Kota

2/4

3. PrasaranaRuangan tempat persalinan minimal berukuran 3x3 m, tempat tidur minimal 2 buah, ventilasi baik, suasana aseptikTersedia WC & Kamar mandiTersedia air bersih

11

Kebijakan PONED 3/4

4. Sarana

5. Jenis PelayananDisesuaikan dengan penyebab langsung Kematian Ibu dan Neonatal setempat

Kit Puskesmas PONEDObat Emergensi Obstetri & Neonatal

11

6. TenagaPenanggung jawab: DokterPemberi pelayanan: Dokter, Bidan, Perawat

12

Kebijakan PONED 4/4

7. Waktu pelayanan

8. Dukungan pihak terkaitDinas Kesehatan Kabupaten/ KotaRS Kabupaten/ KotaOrganisasi Profesi: IDI, POGI, IDAI, IBI, PPNILembaga swadaya masyarakat

24 jam sehari, 7 hari seminggu

12

13

Strategi pengembangan PONEDPedoman Standar Peraturan

Tim PONED

Pelayanan PONED Rujukan

PWS KIA Evaluasi AMP

DTPS KIBBLA Advokasi Penganggaran

Alat Obat Biaya operasionalSDM

Pengembangan Norma, Standar, Prosedur & Kriteria

Penyiapan prasarana dan sarana

Pelayanan sesuai standar

Pengendalian mutu pelayanan

Penguatan manajemen perencanaan & penganggaran

14

Strategi pengembangan PONEDPuskesmas PONED dapat AKTIF apabila memenuhi syarat:

Mempunyai TIM PONED, atau minimal 1 orang Dokter dan 1 orang Bidan/Perawat yang tinggal disekitar lokasi Puskesmas PONED

Mempunyai Kit PONED yang siap pakai, suasana aseptik dan tersedia air bersih mengalir

Mempunyai Obat & Bahan Habis Pakai dalam jumlah cukup (sesuai keadaan kasus setempat)

Mempunyai biaya operasional (jasa medik, biaya rujukan, pengadaan obat & BHP)

Alat Obat Biaya operasionalSDM

15

Langkah pengembangan PONED

Pelatihan Pelatih (ToT)

Alat Obat Biaya operasionalSDM

Pelatihan Tim Puskesmas PONED

Pembentukan jejaring sistim rujukan PONED - PONEK

Evaluasi pasca latih (3 bulan pasca latih)

Pembinaan berkala PKM PONED oleh RS PONEK

Pemantauan

Evaluasi

16

Langkah pengembangan PONED

Inventarisasi peralatan yang ada

Alat Obat Biaya operasionalSDM

Pengadaan dan distribusi alat kesehatan

Penyimpanan

Pengelolaan alkes pasca penggunaan

Inventarisasi obat & bahan habis pakai yang ada

Pengadaan dan distribusi obat & bahan habis pakai

Penyimpanan

Alokasi anggaran untuk operasional (Perda)

Biaya jasa medik (giliran jaga petugas, tindakan)

Biaya rujukan (transportasi, akomodasi)

17

Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri & Neonatal Emergensi

Komprehensif

1.Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal.

2.RS siap PONEK 24 jam di masing –masing kab / kota.

3.Pembinaan Puskesmas PONED oleh RS kab / kota yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kab / kota setempat.

KEBIJAKAN PONEK DI RS

Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan

neonatal secara komprehensif dan terintegrasi.

PROGRAM PONEK DI RSPeningkatan

kemampuan layanan kesehatan PONEK di

RS Kab/Kota

Sesuai RENSTRA UKP Tahun 2014 yaitu 100% RS

telah menyelenggaraka

n PONEK

AKB menjadi 24/1000 KH dan

AKI menjadi 118/100.000 kh

TUJUAN

KEBIJAKAN

KHUSUS /

TEKNIS

TARGET/

SASARAN 2014

18

Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB melalui Pelayanan Obstetri dan Neonatal

Emergensi

Jangka Pendek• Peningkatan jejaring rujukan

mulai dari Pra-Puskesmas, Puskesmas PONED dan RS PONEK

• Gerakan Nasional Sayang Ibu untuk lebih menggalang komitmen Pemda

19

2

1

Jangka Panjang• Peningkatan mutu SDM

(preservice training) perbaikan mutu pendidikan kesehatan

• Standarisasi alat• Standarisasi obat• Standarisasi prosedur operasional

20

Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB melalui Pelayanan Obstetri dan Neonatal

Emergensi

1

234

2121

Kebijakan PONEK (1)1. Regionalisasi

Minimal 1 Rumah Sakit PONEK untuk setiap Kabupaten/ Kota (didahului dengan pemetaan sesuai kebutuhan)Siap 24 jam sehari, 7 hari semingguKerjasama Dinkes dengan Rumah Sakit untuk pembinaan Puskesmas PONED, Puskesmas, RS/ Klinik, Dokter Praktik Swasta/ Bidan Praktik Swasta di sekitarnya

2. PelayananKomprehensif (multi disiplin)Paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)

2222

Kebijakan PONEK (2)3. Pengembangan SDM

Kegiatan magang (On the Job Training/ OJT)Lokakarya PONEKEvaluasi pasca lokakarya PONEK

4. Pengembangan Peralatan & ObatStandarisasi dan pengadaan peralatan & obatPenyediaan Bank Darah RS (BDRS)Penyediaan peralatan penunjang diagnostik (laboratorium & radiologik)

INPUT :Sarana, Prasarana, Alat

SDM

PROCESS : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan• POKJANAS PONEK dan PONED

• Provincial Trainer• Tim PONEK di RS dan Kab/Kota

• Peningkatan Kompetensi RS PONEK• MONEV dan BIMTEK terhadap RS yang telah dilatih PONEK

• Pembentukan sistem rujukan PONEK - PONED Improvement Collaborative

STRATEGI BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

OUTCOME:Peningkatan Pelayanan Program Ponek di RS Kab / Kota

IMPACT :Menurunnya AKB dan AKI

OUTPUT : Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 100%

• Penyusunan buku Pedoman Manajemen Penyelenggaraan PONEK 24 Jam di RS Kab/Kota

• Bimbingan teknis terhadap RS yang sudah dilatih Ponek

• Lokakarya Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui strategi Making Pregnancy Safer (MPS)

• Pedoman Penyelenggaraan PONEK 24 Jam di RS Kab/Kota

Kegiatan yang Sudah Dilakukan

24

Lanjutan......

• Regional Trainer dan Provincial Trainer tingkat propinsi

• Workshop Upaya Peningkatan Program PONEK• Improvement Collaborative• Monitoring dan Evaluasi

25

HASIL CAPAIAN RUMAH SAKIT PONEK PADA INDIKATOR RENSTRA TAHUN 2010 - 2014

NO NAMA INDIKATOR

RENCANA CAPAIAN TARGET TAHUNAN (KUMULATIF)

2010 2011 2012 2013 2014

% Rumah Sakit Kabupaten/Kota

yang melaksanakan

Ponek

80% 85% 90% 95% 100%

Capaian

 378 atau 80,63 % Rumah Sakit

Kabupaten Kota

389 atau 87,6% Rumah Sakit

Kabupaten Kota

 410 atau 92,34 %

Rumah Sakit Kabupaten

Kota

   

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

KEPMENKES 922/2008tentang

Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI SECARA ADIL DAN MERATA, SERTA BERKUALITAS

UU 32/2004

PP 38/2007

PERAN AKTIF GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DINKES Provinsi sebagai wakil Pemerintah memiliki peran strategis

Surat Edaran Bersama 3 MENTERI (BAPPENAS, KEMENKEU, KEMENDAGRI)

Tanggal 18 November 2010tentang :

28

PERAN DAERAH

Kolaborasi dalam Strategi MPS

Hak Azazi Manusia

Pemberdayaan Perempuan

SektorKesehatan Pendidikan Status

Sosio-ekonomi

Safe Motherhood

Strategi

Kemitraan Lintas Program/Sektor/Swasta

Mobilisasi Masyarakat

PemberdayaanKeluarga

Cakupan & kualitas pelayanan kesehatan

Tiga Pesan Kunci:1. Persalinan bersih dan aman oleh tenaga terampil

2.Penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan secara adekuat3. Setiap kehamilan harus diinginkan dan tersedianya akses bagi

penanganan komplikasi abortus tidak aman

MPS

29

PEMANTAUAN ALUR PELAYANAN RUJUKAN

KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL

Direktorat Bina Upaya Kesehatan

dasar

Direktorat Bina Upaya Kesehatan

Rujukan

Kolaborasi untuk Perbaikan

(Improvement Collaborative)

Workshop PONEKOn The Job Training

SINERGISME dengan PROFESI

POKJANAS PONEK dan PONED

PROVINCIAL TRAINER

Team PONEK Kabupaten/Kota

Pembentukan sistem Rujukan antara PONED dan PONEKmelalui pengembangan Kolaborasi Perbaikan (Improvement Collaborative)

30

31

Pelayanan Obstetri Emergensi

Persalinan oleh Nakes

Asuhan Antenatal

Kontrasepsi

Jalan menuju kematian ibu

PROGRAM PONEKDi RS

PEMDAProp / Kab Termasuk

Regulasi dana

RS Swasta, RBDr / Bidan prakarsa swasta termasuk Hospital By Law

POKJASatgas GSI

KEMENTERIAN KESEHATAN

Profesi terkait (JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI, lain-

lain)

PUSKESMAS PONED

DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI

32

•Solusi masalah kesehatan

•Kerjasama perbaikan kinerja dan kualitas

•Intervensi berdasarkan bukti atau praktik terbaik

•Pemberdayaan mitra kerja

•Perbaikan kinerja dan kualitas secara mandiri (self-assessment) dan on the job training

1.Menentukan pengampu program2.Temu kordinasi Tim Kolaborasi Perbaikan3.Menentukan institusi medik/fasilitas

kesehatan untuk penerapan kolaborasi perbaikan

4.Temu kordinasi Tim Kolaborasi Perbaikan provinsi-kabupaten/kota-fasilitas kesehatan

5.Menerapkan evidence-based intervention and best practices di fasilitas kesehatan

6.Membina/membangun jejaring7.Melakukan bimbingan teknis8.Melakukan temu kerja dan penilaian

berkala9.Membantu diseminasi atau replikasi hasil

perbaikan kinerja dan kualitas

Target Kolaborasi Perbaikan Mekanisme Kolaborasi Perbaikan

33

Hasil Penilaian Improvement Collaboratiove (IC) PONEK

Hasil IC PONEK (Input,Proses dan Output) di RS Tangerang (2010)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10

input

proses

output

Hasil IC PONEK (Input, Proses, dan Output) di RS Serang (2010)

Hasil IC PONEK (Input, Proses, dan Output) di RS Cilegon (2010)

Hasil IC PONEK (Input, Proses, dan Output) di RS Fatmawati (2010)34

Percepatan pencapaian MDG (AKI,AKB) melalui pelaksanaan PONED dan PONEK secara terpadu di fasyankes dasar dan rujukan.

Pelayanan tidak dapat optimal tanpa adanya sarasa-prasarana yang bermutu dan akses pelayanan terjangkau.

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah adalah: Pelatihan, sarana prasarana dan peralatan, supervisi fasilitatif.

KESIMPULAN

Lanjutan......

Membutuhkan partisipasi dari Pemerintah Daerah.

Kondisi RS PONEK tidak banyak berubah jika pemerintah daerah tidak meningkatkan sense of belonging terhadap program ini.

Pendekatan kolaborasi (Improvement Collaborative) untuk perbaikan PONEK telah memberikan pembelajaran dan gambaran tentang bagaimana seharusnya PONEK dilaksanakan dan menyusun strategi perbaikan.

36

Terima kasih

© 2012, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan - Kemeneterian Kesehatan