selayang pandang penyelenggaraan pendidikan nasional tahun

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2016

245 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • SELAYANG PANDANG

    PENYELENGGARAAN

    PENDIDIKAN NASIONAL

    TAHUN 2011/2012

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 2013

  • ii

    KATALOG DALAM TERBITAN Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Tahun 2011/2012. Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2013

    xiv, 153 hal ISSN 1829-7307

    TIM PENYUSUN: Ketua: Siti Sofiah Penulis: 1. Abdul Hakim 2. Bambang S.J. 3. Wahono Penyunting: Edison Panjaitan

    Desain Sampul: Abdul Hakim

    Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013

  • iii

    KATA PENGANTAR

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menerbitkan buku yang berisi data dan informasi pendidikan dalam bentuk buku Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Tahun 2011/2012. Buku ini disebut tahun 2011/2012 dengan tujuan memberikan data dan informasi tentang pendidikan pada tahun tersebut. Buku ini telah diterbitkan sejak tahun 2002 dan telah mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan keadaan pendidikan.

    Materi di dalam buku ini meliputi lima bab, yaitu 1) keadaan umum Indonesia, 2) pendidikan nasional, 3) pendidikan formal dan nonformal, 4) pencapaian pendidikan formal dan nonformal, dan 5) pengelolaan pendidikan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah Undang-undang RI, Undang-undang tentang Pendidikan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Kurikulum Pendidikan, Buku Statistik Pendidikan, Buku Statistik Indonesia, Buku Angkatan Kerja, Laporan UNDP, Buku Analysis of the World Education Indicators, dan buku lainnya yang relevan dengan pendidikan baik yang diterbitan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau terbitan lainnya serta situs tentang pendidikan.

    Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang yang telah membantu menyusun materi buku ini sampai diterbitkannya buku ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan penerbitan buku ini di waktu mendatang.

    Jakarta, Desember 2013 Plt. Kepala, Dr.-Ing.Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin NIP 195707151987031001

  • iv

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Wilayah Indonesia terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km. Secara astronomis, terletak antara garis-garis 6008' lintang utara, 11015' lintang selatan, dan antara 94045'-141005' Bujur Timur. Sebagai negara kepulauan, luas wilayah mencapai 5.193,3 ribu km2. Dari luas tersebut, sebesar 1.904,6 ribu km2 merupakan daratan yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang katulistiwa (ekuator) dengan tiga perempat bagiannya merupakan lautan. Rangkaian gugusan pulau ini sering disebut sebagai Untaian Zamrud Katulistiwa.

    Pada UU No. 20/2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

    Dalam sistem pendidikan nasional telah ditegaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan secara demokratis dan berkeadilan, pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, pendidikan memberi keteladanan, pendidikan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung, dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat.

    Pendidikan dilaksanakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di sisi lain penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan jenis-jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Adapun jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

    Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kementerian

  • v

    Pendidikan Nasional (Kemdiknas), serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development.

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan, seperti yang telah disebutkan, dengan bantuan unit-unit yang berada di lingkup Kementerian tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kedudukan, tugas, dan fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi dari unit utama yang berada dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 14 unit kerja, terdiri dari 10 unit utama dan 4 pusat tersebut adalah: 1) Sekretariat Jenderal,

    2) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

    3) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,

    4) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,

    5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

    6) Inspektorat Jenderal,

    7) Badan Penelitian dan Pengembangan,

    8) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

    9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan

    dan Penjaminan Mutu Pendidikan,

    10) Direktorat Jenderal Kebudayaan,

    11) Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi,

    12) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, dan

    13) Pusat Data dan Statistik Pendidikan,

    14) Pusat Arkeologi Nasional

    Terkait dengan anggaran pendidikan, anggaran pendidikan terdiri dari anggaran yang berupa rupiah murni dan pinjaman luar negeri. Semua anggaran berupa rupiah murni berasal dari dana pemerintah sedangkan pinjaman luar negeri bersumber dari dana bantuan internasional (World Bank/WB, Asian Development Bank/ADB, OECF, IDB, donor-donor bilateral/ multilateral). Anggaran yang bersumber dari pemerintah dan bantuan internasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Selanjutnya, oleh Kemkeu menyalurkan ke kementerian yang selama ini menangani pendidikan,

  • vi

    yaitu Kemdikbud dan Kemenag. Selain itu, Kemkeu juga langsung menyalurkan anggaran pendidikan ke pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melalui kantor-kantor wilayah anggaran (kanwil anggaran) di provinsi dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Mengenai dana masyarakat, pada umumnya disalurkan langsung oleh masyarakat ke satuan-satuan pendidikan.

  • vii

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR iii RINGKASAN EKSEKUTIF iv DAFTAR ISI vii DAFTAR TABEL viii DAFTAR GAMBAR/GRAFIK/DIAGRAM xii BAB I: KEADAAN UMUM 1

    A. Topografi dan Geografi 1 B. Kependudukan 2 C. Ketenagakerjaan 7 D. Perekonomian 9 E. Pemerintahan 14

    BAB II: PENDIDIKAN NASIONAL 16 A. Sistem Pendidikan 16 B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan

    NasionalTahun 2010--2014 22 C. Rencana Strategis Kemdikbud 24

    BAB III: PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL 28

    A. Formal 28 B. Nonformal 67

    BAB IV: PENCAPAIAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL 77 A. Formal 77 B. Nonformal 105

    BAB V: PENGELOLAAN PENDIDIKAN 123 A. Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional 123 B. Badan Akreditasi Nasional (BAN) 135 C. Anggaran Pendidikan 140

  • viii

    DAFTAR TABEL

    Halaman BAB I Tabel 1.1: Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 3 Tabel 1.2: Perkembangan Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 4 Tabel 1.3: Perkembangan Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 5 Tabel 1.4: Tingkat Pendidikan Penduduk 15 tahun ke atas per Kelompok

    Usia 6 Tabel 1.5: Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan 8 Tabel 1.6: Perkembangan Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan Per Kapita 9 Tabel 1.7: Nilai Ekspor dan Impor menurut Jenis Komoditi 11 Tabel 1.8: Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan 12 Tabel 1.9: Nilai Impor Indonesia berdasarkan Negara Asal Utama 13 BAB III Tabel 3.1: Ketentuan Besarnya SKS dan Banyaknya Semester Per Program Pendidikan 31 Tabel 3.2: Jenis Gelar Akademik Sarjana (S1) 32 Tabel 3.3: Jenis Gelar Akademik Magister (S2) 32 Tabel 3.4: Daftar Jenis Sebutan Profesi 33 Tabel 3.5: Skema Karakteristik Sekolah 33 Tabel 3