selayang pandang bpa-2010

SELAYANG PANDANG BALAI PERSUTERAAN ALAM

DEPARTEMEN KEHUTANANDIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

BALAI PERSUTERAAN ALAMBILI-BILI KEC. BONTOMARANNU KAB. GOWA SULAWESI SELATAN TEL. 0411-5069240, 8212509 FAX.

0411-875027

e-mail : [email protected]


BILI-BILI, MARET 2010

0


KATA PENGANTAR

Balai Persuteraan Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.664 Tahun 2002. Salah satu tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari Balai Persuteraan Alam adalah pengelolaan sistem informasi persuteraan alam. Salah satu bentuknya adalah penyediaan informasi tentang bagaimana sejarah pembentukan Balai Persuteraan Alam dan gambaran kegiatan-kegiatan di bidang persuteraan alam. Oleh karena itu disusunlah booklet tentang Selayang Pandang Balai Persuteraan Alam ini.

Booklet ini diharapkan dapat berguna menambah wawasan bagi semua pihak yang ingin lebih mengenal tentang keberadaan Balai Persuteraan Alam.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan booklet ini diucapkan terima kasih.

Bili-Bili, Maret 2010

Kepala Balai,

Ir. Antonius T. Patandianan, MPNIP 19620428 199003 1 01

1


DAFTAR ISIHal.

KATA PENGANTAR .........................................................................................................DAFTAR ISI .....................................................................................................................PENDAHULUAN...............................................................................................................SEJARAH PEMBENTUKAN BALAI PERSUTERAAN ALAM.............................................GAMBARAN UMUM BALAI PERSUTERAAN ALAM.......................................................PERKEMBANGAN KEGIATAN PERSUTERAAN ALAM Di DALAM dan Di LUAR PROP. SULAWESI SELATAN.....................................................................RENCANA PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM DI PROP SULAWESI SELATAN.......................................................................................................

iii147

13

19

2


PENDAHULUAN

LATAR BELAKANGPembangunan Kehutanan pada dasarnya diarahkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dan kelestarian fungsi hutan, dengan visi Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Sejalan dengan visi diatas,maka pembangunan kehutanan tidak hanya berorientasi pada produksi kayu namun juga pada sumber daya hutan yang lain dan diikuti dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan upaya tersebut disamping dipilih 8 kebijakan prioritas, juga dipertajam dalam fokus kegiatan yang salah satu diantaranya pengembangan hasil hutan bukan kayu, dengan salah satu komoditi yang menjadi sasaran adalah sutera alam.

Pengembangan kegiatan persuteraan alam merupakan bagian dari pembangunan bidang RLPS. Hal ini sesuai dengan visi, misi dan tujuan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial untuk menjadikan hutan dan lahan dapat berfungsi optimal untuk kesejahteraan masyarakat, dengan jalan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, baik sebagai faktor produksi maupun sebagai penyangga sistem kehidupan.

Balai Persuteraan Alam sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan pembinaan persuteraan alam yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

3


Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi dan sekitarnya.

SEJARAH PEMBENTUKAN BALAI PERSUTERAAN ALAM

Tahun 1970-anBalai Persuteraan alam masih berada di bawah Departeman Pertanian (Dirjen Kehutanan) dengan nama Proyek Pembinaan Persuteraan Alam Prop. Sulawesi Selatan. Proyek ini merupakan hasil kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Sebelum 1984Balai persuteraan Alam masih bernama Pusat Teknologi Persuteraan Alam (diresmikan oleh Presiden Suharto) yang melakukan kerjasama dengan JICA Tugas yang diemban adalah :

- Pembukaan lahan untuk penanaman murbei- Pengembangan petani sutera- Pemberdayaan masyarakat- Memiliki induk- Pembangunan bangunan pemeliharaan ulat- Produksi F1 secara massal - Produksi benang sutera- Penyiapan tenaga pendamping/penyuluh di masyarakat

Tahun 1984 Pada tahun ini terbit Kepmenhut No. 097/Kpts-II/1984, yang menyebutkan bahwa Tupoksi Balai adalah sbb.:

a. Melakukan produksi dan penyaluran ulat suterab. Memberikan bimbingan teknis persuteraan alamc. Melakukan perakitan uji coba teknis persuteraan alam

4


Tahun 1986Dikeluarkan Instruksi Menhut No. 02/Menhut-II/86 tanggal 3 Januari 1986 tentang Crash Program Penanganan Persuteraan Alam di Prop. Sulawesi Selatan. Crash Program ini meliputi Direktorat RRL, Badan Litbang dan Perum Perhutani. Adapun tugas masing – masing adalah sbb.:Direktur RRL:

- Penyuluhan persuteraan alam dan paket teknologi tepat guna

- Sertifikasi bibit/telur ulat sutera- Monitoring dan evaluasi

Badan Litbang:- Pemuliaan ulat dan pohon murbei- Pengendalian hama dan penyakit- Pengadaan dan pemeliharaan parent stock- Penciptaan teknologi baru persuteraan alam

Perum Perhutani :- Pengusahaan sutera, yang meliputi produksi telur,

peredaran telur , pemintalan dan pemasaran

Konsekuensi dari Instruksi Menhut ini adalah :1. Bili – Bili Centre dengan seluruh asetnya diserahkan

kepada Badan Litbang2. Sub Centre Soppeng, Wajo, dan Enrekang diserahkan

pengelolaannya ke Perum Perhutani.

Pada Tahun 1986 ini juga kemudian diterbitkan Keputusan Menhut No. 122/KPts-I/86 tanggal 8 April 1986 tentang Pengaturan Pelaksanaan Crash Program Penanganan Persuteraan Alam di Prop. Sulawesi Selatan

Tahun 2002Departemen Kehutanan mengeluarkan Kepmenhut No. 664/Kpts-II/2002 tanggal 2 Maret 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam. Pada Kepmenhut ini kemudian

5


disebutkan Tupoksi Balai persuteraan Alam yang berlaku hingga sekarang.Tupoksi Balai :

- Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam- Pemeliharaan bibit induk ulat sutera- Pengujian mutu dan penerapan teknologi persuteraan alam- Pemantauan produksi, peredaran dan distribusi bibit telur

ulat sutera- Pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi

ulat sutera- Pengelolaan sistem informasi persuteraan alam

Pada masa tahun 70-an, Balai Persuteraan Alam yang saat itu masih bernama Pusat Teknologi Persuteraan Alam, telah berhasil mengirimkan beberapa pegawai/stafnya untuk mengikuti pelatihan di bidang persuteraan alam (sebagai counterpart) di Negara Jepang dan India dalam beberapa tahap. Nama—nama pegawai yang pernah dikirim antara lain.:

1. Tahun 1976 (Jepang)a. Yus Ramelan Akubb. Baharuddin Alam

2. Tahun 1977 (Jepang)a. Muh. Noer Rasyidb. Lukman Amri K

3. Tahun 1978 (Jepang)a. Ir. Bambang Hartokob. Zito Sumardjitoc. Ir. Bertha Sampe d. Kusnane. Ir. Akhmad Anwar h.

Warisof. Ir. Enjang Kuswiar

6


g. Hatta Majidh. Amirullah Makkai. Ahmad Primonj. Hamdani k. Munassar Simbungl. Harmaeni S. Gellum. Kamaruddin AM

4. Tahun 1980 (India)a. Ir. Bertha Sampe b. Munassar Simbungc. Nurdin Raja

GAMBARAN UMUM BALAI PERSUTERAAN ALAM

KEDUDUKANBalai Persuteraan Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pembinaan persuteraan alam yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi dan sekitarnya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 664/Kpts-II/2002, Balai Persuteraan Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam, pemeliharaan bibit induk ulat sutera, pengujian mutu, sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutera, serta pengelolaan sistem informasi persuteraan alam.

7


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Persuteraan alam menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam2. pemeliharaan bibit induk ulat sutera3. pengujian mutu dan penerapan teknologi persuteraan alam4. pemantauan produksi, peredaran dan distribusi bibit telur

ulat sutera5. pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi

ulat sutera6. pengelolaan sistem informasi persuteraan alam7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai

ORGANISASI1. Struktur Organisasi

8

KEPALA BALAI SELAKU KASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA BALAI SELAKUKUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

Staf Sekretariat :Urusan Pencatat Pembukuan dan Pembukuan Dokumen Pengeluaran/PenerimaanUrusan Pembuatan Daftar Gaji dan Pemegang Kas Gaji Pegawai ? PPABPUrusan Administrasi Keuangan Urusan Penelaah dan Pemverifikasi Dokumen KeuanganUrusan Pembuatan Dokumen Pengeluaran/PenerimaanKoordinator SAPPOperator/petugas SAPP

Kepala Sub Bagian TU selakuPejabat Penerbit SPM

Penanggung jawab Kegiatan TU

KASIE Pengujian Persuteraan AlamSelaku

Penanggung jawab Kegiatan Pengujian PA

Pelaksana Teknis Kegiatan

Staf Penerbit SPM :Urusan Perekaman Data dan Laporan SPMUrusan Administrasi SPM

KASIE Peredaran Persuteraan AlamSelaku

Penanggung jawab Kegiatan Peredaran PA

KASIE Infromasi Persuteraan AlamSelaku

Penanggung jawab Kegiatan Informasi PA

PEJABAT PENERBIT SPM

PEJABAT PENGUJI KEUANGAN

Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Teknis Kegiatan


Gambar 1. Stuktur Organsisasi Balai Persuteraan Alam

2. Sumber Daya ManusiaDalam pelaksanaan tugasnya, Balai Persuteraan Alam hingga bulan Mei 2009 mempunyai dengan pegawai sebanyak 105 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 100 orang dan tenaga honorer sebanyak 5 orang.

3. Sarana Prasarana1. Bangunan kantor di Bili-Bili, Malino dan Pakatto (Kab.

Gowa), Tajuncu (Kab. Soppeng), Sabbangparu (Kab. Wajo), Datae (Kab. Sidrap) dan Sudu (Kab. Enrekang)

2. Sarana pemeliharaan ulat sutera di Bili-Bili dan Malino (Kab. Gowa)

3. Kebun murbei untuk produksi daun dan penyediaan stek, di Bili-Bili, Malino dan Pakatto (Kab. Gowa), Panjojo (Kab. Takalar), Tajuncu (Kab. Soppeng), Sabbangparu (Kab. Wajo), Datae (Kab. Sidrap) dan Tamangalle (Kab. Polman). Luas total kebun Murbei 48 Ha

4. Fasilitas refrigerator untuk penyimpanan telur ulat sutera dan kupu-kupu

9

FUNGSIONAL PEH


5. Laboratorium hama penyakit, tanah dan pengawasan penyakit Pebrine

6. Fasilitas pengujian mutu kokon dan benang sutera

4. Wilayah Kerja Balai Persuteraan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :664/Kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 wilayah kerjanya meliputi Sulawesi dan sekitarnya.Beberapa wilayah yang telah dilaksanakan pengembangan persuteraan alam adalah sbb.:

1. Propinsi Sumatera Utara2. Propinsi Sumatera Selatan3. Propinsi Sumatera BaraT4. Propinsi Lampung5. Propinsi Jawa Barat (Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab.

Majalengka, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Bogor,Kab. Cianjur)

6. Propinsi Jawa Tengah (Kab. Pati, Kab. Pemalang, Kab. Wonosobo, Kab. Pekalongan)

7. Propinsi DI Yogyakarta8. Propinsi Bali (Kab. Tabanan, Kab. Bangli, Kota Denpasar,

Kab. Karangasem)9. Propinsi NTB (Kab. Lombok Barat)10. Propinsi NTT11. Propinsi Kalimantan Timur 12. Propinsi Sulawesi Selatan13. Propinsi Sulawesi Barat14. Propinsi Sulawesi Utara

10


15. Propinsi Sulawesi Tengah16. Propinsi Sulawesi Tenggara17. Propinsi Papua

Wilayah pengembangan persuteraan alam yang menjadi wilayah kerja Balai Persuteraan Alam dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 2. Wilayah Pengembangan Persuteraan Alam di Indonesia

11


Gambar 3. Wilayah Pengembangan Persuteraan Alam di Propinsi Sulawesi Selatan

PERKEMBANGAN KEGIATAN PERSUTERAAN ALAMDi DALAM dan Di LUAR PROP. SULAWESI SELATAN

TANAMAN MURBEISecara kumulatif luas tanaman murbei di Prop. Sulawesi Selatan s/d Bulan Desember 2009 mencapai 2.386,80 Ha yang tersebar

12


pada 11 kabupaten. Sementara itu jumlah tanaman di luar Prop. Sulawesi SelatanMencapai 1.397,3 Ha yang tersebar di 13 propinsi pengembangan. Jenis tanaman murbei yang ditanam antara lain Morus nigra, Morus cathayana, Morus alba, Morus multicaulis, Kanva, BNK 3 dan S.54. Sistem penanaman masih dilakukan secara tradisional baik sebagai tanaman pekarangan, tumpang sari maupun tanaman murni dan belum seluruhnya dikelola dengan pola intensif.

Tabel 1. Data Luas Tanaman Murbei Per Kabupaten di Prop. Sulawesi Selatan

No KabupatenLuas Tanaman Murbei (Ha)

2005 2006 2007 2008 2009

1 SOPPENG 405,00 426,00 520 610,75 610,75

2 WAJO 209,00 209,00 239,5 312,50 312,50

3 SIDRAP 35,00 35,00 18,5 21,25 21,25

4 BARRU 23,00 23,00 4,95 5,75 5,75

5 BONE 5,00 5,00

6 ENREKANG 576,00 576,00 617,5 937,25 937,25

7 TATOR 69,00 69,00 124,15 215,55 215,55

8 POLMAN 53,00 53,00 52 52 52

9 LUWU 0,00 0,00 2 27 27

10 GOWA 27,00 27,00 35,8 46,75 46,75

11 SINJAI 46,00 46,00 145 152 152

12 BULUKUMBA 0,00 0,00 4 4 4

13 MAROS 13,00 13,00 2 2 2

JUMLAH 1.461,00 1.482,00 1.765,4 2.386,80 2.386,80

Tabel 2. Data Luas Tanaman Murbei Per Propinsi di Luar Prop. Sulawesi Selatan

13


No Propinsi Luas Tanaman Murbei (Ha)

2005 2006 2007 2008 2009

14


1 Sulawesi Barat 522 Sulawesi Tenggara 4,75

3 Sulawesi Utara 246 4 Sulawesi Tengah 44,5 5 Jawa Barat 121 145 245 320,1 608,1 6 Jawa Tengah 273 7 DI Yogyakarta 19 8 NTT 95,5 9 Bali 10,4 10,4 32,45

10 NTB 8 8 8 12 11 Sumatera Barat 12 Sumatera Utara 10 13 Jawa Timur

Jumlah 121 153 255 320,1 1.397,3

PETANI BUDIDAYA ULAT SUTERAJumlah petani yang terlibat dalam budidaya ulat sutera di Prop. Sulawesi Selatan hingga bulan Desember 2009 sebanyak 3,558 KK yang tersebar di 11 kabupaten. Sementara di luar Prop. Sulawesi Selatan, jumlah petani mencapai 2.165 KK yang tersebar di 12 propinsi pengembangan. Sistem pemeliharaan ulat sutera pada umumnya masih tradisional, kecuali pada lokasi yang mendapat bantuan pemerintah. Pemeliharaan dilakukan secara tradisional yaitu dengan memanfaatkan kolong rumah untuk ulat kecil, bahkan tidak jarang dijumpai sistem pemeliharaan ulat kecil dan ulat besar berdekatan, sehingga peluang terjadinya kontaminasi penyakit cukup besar.

Tabel 3. Data Perkembangan Jumlah Petani di Prop. Sulawesi Selatan

No Kabupaten Jumlah Petani (KK)

15


2005 2006 2007 2008 2009

1 SOPPENG 625 625 758 758 758

2 WAJO 373 373 442 696 696

3 SIDRAP 51 76 26 10 10

4 BARRU 42 42 17 21 21

5 BONE 14 14 0

6 ENREKANG 1.372 1.372 1.441 1.543 1.543

7 TATOR 192 192 265 356 356

8 POLMAN 119 119 95

9 LUWU 0 0 2 32 32

10 GOWA 35 35 71 93 93

11 SINJAI 62 62 165 166 166

12 BULUKUMBA 0 0 25 25 25

13 MAROS 26 26 2

JUMLAH 2.911 2.936 3.309 3.795 3.556

Tabel 4. Data Perkembangan Jumlah Petani di Luar Prop. Sulawesi Selatan

No Propinsi Jumlah Petani (KK)

2005 2006 2007 2008 2009

1 Sulawesi Barat 119 119 95 120 1202 Sulawesi Tenggara 12 103 Sulawesi Utara 22 22 22 224 Sulawesi Tengah 25 25 5 Jawa Barat 439 439 945 945 6 Jawa Tengah 390 390 588 5887 DI Yogyakarta 60 60 134 1348 NTT 129 129 170 1709 Bali 0 77 98

10 NTB 0 0 15 1511 Sumatera Barat 3112 Sumatera Utara 22

Jumlah 119 1.159 1.135 2.108 2.165PENYERAPAN TELUR Dalam mendukung budidaya ulat sutera petani di propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya telur ulat sutera disuplai dari

16


KPSA Perum Perhutani Soppeng, namun ada juga yang memesan ke PSA Candiroto. Sementara untuk kebutuhan telur bagi petanidi luar Prop. Sulawesi Selatan sebagian besar diambil dari PSA Candiroto. Dalam rangka mencegah serangan hama dan penyakit, maka terhadap telur sebelum disalurkan ke masyarakat terlebih dahulu dilakukan test Pebrine oleh Balai Persuteraan Alam. Berdasarkan kapasitasnya, kedua produsen telur F1 belum dapat mencapainya karena permintaan yang masih terbatas. Sebagai contoh, KPSA Perum Perhutani Soppeng mampu menyiapkan telur sebanyak 60.000 boks per tahun, namun kapasitas ini belum pernah dicapai karena terbatasnya permintaan petani. Hingga bulan Desember 2009 penyerapan telur ke petani kurang lebih 4.075 boks di 11 kabupaten di Prop. Sulawesi Selatan.

Tabel 5. Data Perkembangan jumlah penyerapan telur di Prop. Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir

17


No KabupatenPenyerapan Telur (Box)

2005 2006 2007 2008 2009

1 SOPPENG 3.146 2.244 2.011,75 2.190 698

2 WAJO 2.446 2.044,75 1.196,25 1.321 502,25

3 SIDRAP 77 34 19,5 1 8

4 BARRU 48,5 13 12 2 3,5

5 BONE 5,5 0

6 ENREKANG 8.098 6.741 9.125 4.546 2.641

7 TATOR 481 254 378 217,5 148,5

8 POLMAN 72,5 82,50

9 LUWU 13 19 2

10 GOWA 86 70 1 2 0,75

11 SINJAI 19 18 20 20 9

12 BULUKUMBA 0 2

13 MAROS 36,5 6 2

JUMLAH 14.442,5 11.424,75 12.849 8.401 4.075

Sementara data penyerapan telur untuk beberapa daerah/propinsi lain di luar Prop. Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 5. Selama tahun 2009 hingga bulan Desember 2009 penyerapan telur kurang lebih 2.260 boks untuk 12 propinsi pengembangan di luar Prop. Sulawesi Selatan.

18


Tabel 6. Data Perkembangan jumlah penyerapan telur di luar Prop. Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir

No Propinsi Jumlah Petani (KK)

2005 2006 2007 2008 2009

1 Sulawesi Barat 51,5 85,5 72,5 82,5 28,52 Sulawesi Tenggara 103 Sulawesi Utara 82 290 3574 Sulawesi Tengah 16 45 Jawa Barat 412 833 431 8186 Jawa Tengah 1.142 2.055 330 1.0217 DI Yogyakarta 74 74 95 18 NTT 6 14 109 Bali 3 6 11,5

10 NTB 18 1811 Sumatera Barat 1312 Sumatera Utara 313 Jawa Timur 3

Jumlah 51,5 1.801,5 3.079,5 1.282,5 2.260

Selain bibit/telur ulat yang disiapkan oleh Perum Perhutani, saat ini ada pula bibit yang disalurkan dari China yang belum mendapatkan legalitas dari Pemerintah, sehingga untuk bibit ini tidak dilakukan uji sertifikasi oleh Balai Persuteraan Alam.

PRODUKSI KOKON DAN BENANG SUTERA1. Produksi Kokon

a. Tingkat produksi kokon hasil pemeliharaan petani sutera dengan telur F1 produksi Perum Perhutani masih sangat beragam, berkisar 25 – 33 kg per boks.

b. Produksi kokon sampai bulan Desember 2009 di Prop. Sulawesi Selatan sebanyak 99.318,53 kg. Sementara

19


di propinsi pengembangan yang lain kurang lebih 67.800 boks.

2. Produksi Benang SuteraBenang sutera (raw silk) yang dihasilkan terdiri dari hasil pintalan rakyat/tradisional dan pintalan mesin/pabrik.a. Kualitas benang sutera yang dihasilkan, khususnya

pintalan rakyat, masih relatif rendah dan harganya lebih rendah dibandingkan hasil pintalan mesin.

c. Di Sulawesi Selatan belum tersedia pabrik pemintalan benang sutera modern yang dapat menghasilkan benang sutera berkualitas tinggi.

d. Produksi benang sutera di Sulawesi Selatan sampai bulan Desember 2009 sebanyak 15.797,69 kg. Sementara di propinsi pengembangan yang lain kurang lebih 8.271,94 kg.

Tabel 6. Data Produksi Kokon dan Produksi Benang Sulawesi Selatan tahun 2005 – 2009

No. TahunProduksi Kokon

(kg)Produksi Benang

(kg)1. 2005 418.276 58.9492. 2006 305.657 43.5073. 2007 372.063,37 54.9234. 2008 241.007,54 31.969,995. 2009 99.318,53 15.797,69

20


Tabel 7. Data Produksi Kokon dan Produksi Benang di Propinsi luar Sulawesi Selatan tahun 2005 – 2009

No. TahunProduksi Kokon

(kg)Produksi Benang

(kg)1. 2005 1.505 2002. 2006 34.970,3 3.408,683. 2007 87.375 10.660,24. 2008 34.647,56 4.076,26

5. 2009 67.800 8.271,94

3. Perkembangan Harga a. Harga telur ulat sutera F1 produksi KPSA Perum

Perhutani Soppeng saat ini adalah Rp. 80.000,- per boks (belum termasuk PPn 10 %), sementara produksi PSA CandirotoRp. 40.000 dengan jumlah telur + 25.000 butir per boks.

b. Harga kokon masih berfluktuasi, saat ini berkisar Rp 20.000,- s/d Rp 27.000,- per kilogram.

c. Harga benang sutera saat ini berkisar antara Rp 225.000,- s/d Rp 250.000,- per kilogram.

21


RENCANA PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM DI PROP SULAWESI SELATAN

Pada tahun 2008, Balai Persuteraan Alam telah menyusun Rencana Pengembangan Persuteraan Alam di Prop. Sulawesi Selatan. Dalam Rencana Pengembangan ini tercantum antara lain target sasaran pengembangan persuteraan alam baik di sektor hulu maupun hilir pada tahun 2010. Target pengembangan produk sutera hulu dan hilir dalam skala nasional ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Target Sasaran Pengembangan Produk Sutera Hulu

(Nasional )No Uraian Tahun 2005 Tahun 2010

1 Petani (KK) 6.342 13.235

2 Tanaman Murbei (Ha) 4.695 12.250

3 Produksi Kokon (Ton) 491 5.000

4 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 18.780 49.000

Tabel 9. Target Sasaran Pengembangan Produk Sutera Hilir ( Nasional )

No Uraian Tahun 2005 Tahun 2010

1Produksi Benang Sutera DN (Ton)

81,2 625

2 Kebutuhan Benang sutera 700 900

22


(Ton)

3 Import Benang sutera (Ton) 618,8 275

4 Kain sutera (juta meter) 6,18 44

5 Tenaga Kerja (orang) 207.120 235.868

6 Eksport (US $.000) 8.555 15.087

Pencapaian target pengembangan baik di sektor hulu maupun hilir dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi yang ada. Beberapa peluang pengembangan persuteraan alam antara lain adalah:

1. Kebutuhan benang sutera secara Nasional masih banyak bergantung dari produk benang sutera dari luar

2. Saat ini banyak negara maju yang mengalihkan usahanya ke Industri termasuk China sehingga produsen kokon dan benang dari masyarakat cenderung menurun

3. Padat karya dan membuka lapangan kerja, utamanya tenaga keluarga dan kaum ibu

Sementara itu potensi pengembangan persuteraan alam di Indonesia antara lain:

1. Kegiatan persuteraan alam telah membudaya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan beberapa tempat di Jawa Barat.

2. Pada saat ini berkembang kegiatan persuteraan alam di Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulut, Sultra, Sulteng, Sumbar, Sumut dan Lampung.

3. Tersedia 39 jenis induk sebagai induk inti dan yang layak dikembangkan Ras Jepang (BN 18; BN 16) dan Ras China (BC 117; BC 107) yang dicirikan berat kokon >1,6 gr,

23


jumlah telur 450 – 500 butir, umur 21 – 23 hari dan persentase kulit 23 %

4. Terdapat jenis spesifik dengan warna kokon kuning yaitu lokal kuning dan kuning muda jenis Daizo

5. Pada saat ini telah dilaunching jenis BS 07, 09 dan 10, namun hanya BS 09 yang segera dikembangkan

6. Permintaan bahan baku benang sutera cenderung meningkat baik di Sulawesi Selatan maupun di Jawa dan Bali

24

selayang pandang bpa-2010

Documents