sekretariat jenderal 2014 - kemenparekraf

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

LaporanKinerjaLaporanKinerjaLaporanKinerjaSekretariatJenderal2014SekretariatJenderal2014SekretariatJenderal2014

i |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

KATA PENGANTAR Kata Pengantar

engan Rahmat Tuhan Yang Maha

Esa, Laporan Kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Pariwisata

Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Dengan telah ditetapkannya Surat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 pada

tanggal 27 Oktober 2014, Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah fungsi

menjadi Kementerian Pariwisata sedangkan

untuk bidang Ekonomi Kreatif menjadi Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan

Lembaga Non Struktural (LNS).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/5278/D.I.PAN-RB/12/2014 yang menyebutkan bahwa

Laporan Kinerja Tahun 2014 tetap mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja

tahun 2014. Dengan demikian maka Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun

2014 secara substansi masih berisi capaian kinerja bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif pada tahun 2014.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Sekretariat Jenderal

Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Jenderal Tahun

2012 – 2014, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal

baik keberhasilan maupun kegagalannya.

D

ii |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berisi capaian kinerja

sepanjang tahun 2014 dan merupakan laporan kinerja tahun ketiga atau tahun

terakhir dari periode Renstra Sekretariat Jenderal 2012 – 2014.

Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun 2014 ini dapat memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan

Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu

dengan memperoleh informasi yang akurat, relevan, akuntabel, dan transparan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ini

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai

informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Februari 2015

Sekretaris Jenderal,

Drs. Ukus Kuswara, M.M.

iii |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Daftar Isi Kata Pengantar

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 4

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4

1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal .................................................................... 4

1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal ......................................................... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 7

2.1 Rencana Strategis ........................................................................................ 7

Misi ..................................................................................................................... 8

Tujuan ................................................................................................................. 9

Sasaran .............................................................................................................. 9

2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja ..................................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 15

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 15

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014 ............................................................. 16

3.3 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 81

BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 84

1 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun

2012 – 2014, maka Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berisi

informasi kinerja selama Tahun 2014 dan merupakan Laporan Kinerja yang ketiga

atau terakhir yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance

results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan).

Rencana Kinerja (Performance Plan) 2014 dan Penetapan Kinerja 2014

merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang sepenuhnya

mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014.

Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi

seluruh kegiatan selama tahun 2014 yang memang diarahkan bagi pemenuhan

target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2014.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa

Sekretariat Jenderal memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi

pencapaian sasaran Sekretariat Jenderal yang diukur dengan menggunakan

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pencapaian Sasaran dan Indikator Tahun 2014

Sekretariat Jenderal

No Sasaran

Indikator Kinerja

2014

Target Realisasi %

1. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas Sumber Daya

Manusia

1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

78,92 74,38 94,24

2. Rasio kecukupan pegawai (Orang)

132 126 95.45

2. Terciptanya peraturan

perundang-undangan yang

harmonis

Persentase Peraturan

Perundang-undangan di

bidang Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

10 37 370


Jumlah Anggaran : Rp 151.158.121.000,00.

Jumlah Realisasi Anggaran : Rp 138.576.803.545,00.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, Sekretariat Jenderal

menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja.

Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 151.158.121.000,00. Secara keseluruhan

dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun

2014 telah memenuhi 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan

3. Terwujudnya rencana program

dan penganggaran serta

evaluasi dan pelaporan

Nilai Akuntabilitas Kinerja

(Nilai) A B -

4. Terwujudnya organisasi dan

tatalaksana yang sesuai

dengan kebutuhan, tugas dan

fungsi

Nilai Quality Assurance

(QA) Reformasi Birokrasi

(Nilai)

85

60,23

70,86

5. Meningkatnya kualitas

pengelolaan kinerja Keuangan

sesuai dengan kebutuhan,

tugas dan fungsi

Nilai Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

(Nilai) WTP

Masih dalam

proses audit

BPK

-

6. Terselenggaranya layanan

umum yang memenuhi standar

pelayanan

Indeks Pelayanan (%)

85 84 98,82

7. Tersebarnya Pemberitaan dan

Publikasi Informasi kepada

publik

Angka pertumbuhan

pengunjung informasi

Parekraf di media sosial,

elektronik, cetak dan

online (%)

90 84 93,33

8. Tersedianya data dan

informasi yang akurat dan

valid

Angka pertumbuhan

pengunjung data dan

informasi pada website

pariwisata dan ekonomi

kreatif (Orang)

115.000 292.709 254,52

9. Meningkatnya Peran

Hubungan dan Partisipasi

Indonesia dalam forum

kerjasama internasional

Partisipasi dan

implementasi kegiatan

forum kerjasama

multiralteral, regional dan

bilateral bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif

(Laporan)

37 31 83,78


demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat

Jenderal yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan.

Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal,

untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat

Jenderal Tahun 2012 – 2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, menjadi

salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.


Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan

struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi

organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur

anggaran).

Sekretariat Jenderal termasuk ke dalam program generik yaitu organisasi

eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur

dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sekretariat Jenderal

mengampu dua program yaitu Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor

PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang

Sekretaris Jenderal yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 biro yaitu: 1) Biro Perencanaan dan

Organisasi; 2) Biro Hukum dan Kepegawaian; 3) Biro Keuangan; 4) Biro Kerja Sama

Luar Negeri; dan 5) Biro Umum. Sedangkan Pusat Data dan Informasi, Pusat


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pusat Komunikasi Publik merupakan unsur

penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretariat Jenderal

sebagaimana bagan dibawah ini :

1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam

melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrsi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama,

dan hubungan masyarakat;


5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan

hukum;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.


Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 mengacu kepada

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014

yang telah lebih dulu ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 di dalamnya termuat 2 (dua)

arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan ekternal pada tataran

kebijakan program dan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sekretariat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan

sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di

lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik pada tataran

kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata

dan ekonomi kreatif.

2. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan

pendukungan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Sekretariat Jenderal diharapkan mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi

serta kapasitas organisasi dan tatalaksana;

2. Peningkatan pelayanan administrasi hukum dan kepegawaian;


3. Penyusunan peraturan perundang-undangan;

4. Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan;

5. Peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri;

6. Peningkatan layanan administrasi umum;

7. Peningkatan kualitas program dan diklat yang berbasis kompetensi;

8. Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informasi, dan hubungan

antar lembaga;

9. Penyediaan data dan sistem informasi bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2014

merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010 – 2014 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 sebagai berikut:

Misi

1. Meningkatkan kualitas aparatur, organisasi dan tatalaksana serta Layanan

Hukum.

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan dan

penganggaran, serta pengelolaan aset negara.

VISI

• “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Transparan dan Akuntabel Melalui Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya serta Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Efektif”


3. Meningkatkan layanan informasi dan kualitas informasi kepada pihak

internal dan eksternal.

4. Meningkatkan peran Indonesia dalam forum kerja sama luar negeri bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan

layanan hukum.

3. Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi.

4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

6. Peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN).

7. Peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan

eksternal.

8. Peningkatan kualitas layanan informasi kepada pihak internal dan eksternal.

9. Peningkatan hubungan peran dan partisipasi dalam forum internasional di

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas SDM Kemenparekraf.

2. Meningkatnya Kuantitas SDM Kemenparekraf.

3. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian.

4. Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang harmonis.

5. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan

Kebutuhan, Tugas dan Fungsi.

6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan.

7. Meningkatnya Prioritas dan Pengeluaran Pemerintah untuk

Kepariwisataan.

8. Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan


Pelaporan yang Berkualitas.

9. Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan.

10. Terselenggaranya Pengelolaan Aset BMN yang Akuntabel dan

Transparan.

11. Tersedianya Dokumen Publikasi bagi Pihak Internal dan Eksternal.

12. Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat, Valid, Reliabel.

13. Tersedianya Data Kepariwisataan.

14. Tersedinya Jaringan Sistem Informasi yang Reliabel.

15. Meningkatnya Kualitas Aplikasi untuk Mengakses Informasi.

16. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama

Bilateral.


Regional.


Multilateral.

Penetapan tujuan Sekretariat Jenderal pada umumnya didasarkan pada isu-isu

strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5

(lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Jenderal dalam kurun

waktu satu tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spresifik, terukur,

berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam

sasaran dirancang pula Indikator pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada

tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.


Tabel 2.1

Sasaran strategis, Indikator, dan Program Sekretariat Jenderal

Tahun 2012 – 2014

No Sasaran Indikator Kinerja Program

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas

Sumber Daya Manusia

1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia

Program

Dukungan

Manajemen

dan Tugas

Teknis

Lainnya

Kementerian

Parekraf

2. Rasio kecukupan pegawai

2. Terciptanya peraturan perundang-

undangan yang harmonis

Persentase Peraturan Perundang-

undangan di bidang Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

3. Terwujudnya rencana program dan

penganggaran serta evaluasi dan

pelaporan

Nilai Akuntabilitas Kinerja


tatalaksana yang sesuai dengan

kebutuhan, tugas dan fungsi

Nilai Quality Assurance (QA)

Reformasi Birokrasi (nilai)

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan

kinerja Keuangan sesuai dengan


Nilai Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan (nilai)

6. Terselenggaranya layanan umum

yang memenuhi standar pelayanan

Indeks Pelayanan

7. Tersebarnya Pemberitaan dan

Publikasi Informasi kepada publik

Angka pertumbuhan pengunjung

informasi Parekraf di media sosial,

elektronik, cetak dan online

8. Tersedianya data dan informasi yang

akurat dan valid


data dan informasi pada website

pariwisata dan ekonomi kreatif

9. Meningkatnya Peran Hubungan dan

Partisipasi Indonesia dalam forum


Partisipasi dan implementasi

kegiatan forum kerjasama

multiralteral, regional dan bilateral

bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif

2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja

Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara terencana dan berkesinambungan


melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya

adalah Perencanaan Kinerja 2014 yang merupakan proses perencanaan kinerja

yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance

Plan).

Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2014 ditetapkan maka disusunlah

Penetapan Kinerja 2014 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan

pihak yang memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang

ada.

Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014, antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan


2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang

diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.

3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi

amanah.

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di

lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian

penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan

dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus

perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dalam upaya

memperjelas dan menyelaraskan antara Indikator Kinerja Utama dengan Penetapan

Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka telah

ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014

tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian pariwisata dan Ekonomi


Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2014

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program

1. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas Sumber Daya

Manusia

1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

78,92 Program

Dukungan

Manajemen

dan Tugas

Teknis

Lainnya

Kementerian

Parekraf

2. Rasio kecukupan pegawai (Orang)

132

2. Terciptanya peraturan

perundang-undangan yang

harmonis

Persentase Peraturan Perundang-

undangan di bidang Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif (%) 10

3. Terwujudnya rencana

program dan penganggaran

serta evaluasi dan pelaporan

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai) A


tatalaksana yang sesuai

dengan kebutuhan, tugas

dan fungsi

Nilai Quality Assurance (QA)

Reformasi Birokrasi (Nilai) 85

5. Meningkatnya kualitas

pengelolaan kinerja

Keuangan sesuai dengan


Nilai Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan (Nilai) WTP

6. Terselenggaranya layanan

umum yang memenuhi

standar pelayanan

Indeks Pelayanan (%)

85

7. Tersebarnya Pemberitaan

dan Publikasi Informasi

kepada publik


informasi Parekraf di media sosial,

elektronik, cetak dan online (%) 90

8. Tersedianya data dan

informasi yang akurat dan

valid


data dan informasi pada website

pariwisata dan ekonomi kreatif

(Orang)

115.000


No Sasaran Indikator Kinerja Target Program

9. Meningkatnya Peran

Hubungan dan Partisipasi

Indonesia dalam forum


Partisipasi dan implementasi

kegiatan forum kerjasama

multiralteral, regional dan bilateral

bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif (Laporan)

37


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014,

tanggal 17 Oktober 2014, tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja,

pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.

Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja

Sekretariat Jenderal tahun 2014, yang diukur dengan menggunakan Indikator

Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja 2014

Target Realisasi %

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

78,92 74,38 94,24

2. Rasio Kecukupan Pegawai (Orang)

132 126 95.45

2. Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis

Persentase Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

10 37 370

3. Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)

A B -

4. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (Nilai)

85 60,23 70,86



Target Realisasi %

5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Nilai)

WTP

Masih dalam proses audit

BPK -

6. Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standar Pelayanan

Indeks Pelayanan (%) 85 84 98,82

7. Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada Publik

Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)

90 84 93,33

8. Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid

Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)

115.000 292.709 254,52

9. Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional

Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)

37 31 83,78

Jumlah Anggaran : Rp. 151.158.121.000,00.

Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 138.576.803.545,00.

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2014,

Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini

akan diuraikan target dan capaian kinerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang

telah ditetapkan.

Meningkatnya kualitas SDM Keme


1.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

inerja Kementerian Pariwisata yang optimal akan terwujud apabila

didukung oleh kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik

dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kualitas SDM Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dari jumlah SDM yang memiliki

pendidikan lanjut dan mendalami sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendidikan

lanjut yang dimaksud adalah pendidikan pascasarjana, untuk Strata 2 dan Strata 3.

Sedangkan kuantitas dapat dilihat dari jumlah pegawai secara keseluruhan di

masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

kreatif adalah sebesar 2.045 (dua ribu empat puluh lima) orang pegawai. Sedangkan

untuk pegawai dengan pendidikan akhir SMA sederajat berjumlah 516, S1 berjumlah

892, S2 berjumlah 455 dan S3 berjumlah 18 pegawai yang mendalami sektor

pariwisata serta fokus untuk mendalami tata kelola dan kebijakan di sektor

pariwisata. Namun secara khusus pegawai yang ada dilingkungan Sekretariat

Jenderal berjumlah 427 orang, untuk pegawai dengan pendidikan akhir SMA

sederajat berjumlah 155 orang, S1 berjumlah 183 orang, S2 berjumlah 63 orang, dan

tidak ada yang berpendidikan S3. Pegawai tersebut dialokasikan di biro-biro dan

pusat. Selain memfasilitasi SDM melalui peningkatan pendidikan formal,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memperkuat SDM dengan diklat

struktural dan teknis di bidang kepariwisataan dan subsektor ekonomi kreatif,

sejumlah 413 (empat ratus tiga belas) pegawai selama periode 2012 – 2014.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dapat diukur dengan indikator: Rasio Kompetensi Sumber Daya

Manusia; dan Rasio Kecukupan Pegawai.

K

1

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia


a. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kemampuan seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam suatu

pekerjaan merupakan hal yang sangat diperlukan. Kemampuan ini lebih dikenal

dengan sebutan kompetensi, yang menjadi satu karakteristik untuk mendasari

individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik

itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku

(attitude) untuk menciptakan SDM/aparatur yang memiliki semangat pengabdian

yang tinggi dalam melayani masyarakat, selalu bertindak efisien, rasional,

transparan, dan akuntabel. Sehingga diperlukan strategi peningkatan kompetensi

Sumber Daya Manusia melalui peran Pusdiklat Pegawai yaitu menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini

terlihat dari jumlah aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif yang diberikan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan

pelatihan manajemen dan teknis yang relevan di bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif serta jumlah kurikulum dan modul yang dijadikan sebagai bahan

pedoman/acuan dasar dalam pengembangan materi. Saat ini pengukuran kinerja

secara kuantitatif melalui rasio kompetensi SDM dapat diukur berdasarkan

perbandingan antara jumlah pejabat (eselon II, III dan IV) yang telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan jumlah kotak jabatan yang tersedia di


Indikator keberhasilan yang pertama dari sasaran meningkatnya kualitas dan

kuantitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%) 78,92 74,38 94,24

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Rasio Kompetensi Sumber Daya

Manusia sebesar 74,38 % dari target 78,92%, dengan persentase capaian sebesar

94,24 %. Formulasi perhitungan realisasi Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3. 3 Formulasi Perhitungan Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kotak

Jabatan

Yang Sudah

Mengikuti PIM

Yang Belum

Mengikuti PIM

Alokasi Peserta Tahun 2014

Target Rasio Tahun 2014

Realisasi Peserta Tahun 2014

Yang Sudah

Mengikuti PIM s.d Th. 2014

Realisasi Rasio Tahun 2014

Capaian (%)

(a) (b) (c) (d) (e) (c)+(e)/(b) (f) (c)+(f) (c)+(f)/(b)

Es II 41 22 19 5 65,85% 5 27 65,85%

Es III 132 124 8 20 100,00% 0 124 93,94%

Es IV 330 209 63 25 70,91% 0 209 63,33%

Target Rasio Keseluruhan 78,92% 5 360 74,38% 94,24%

Dilihat dari perhitungan target dan realisasi rasio kompetensi SDM pada tabel

di atas capaian kinerja terukur dari jumlah peserta diklat yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tingkat II sejumlah 5 orang sedangkan Diklat Kepemimpinan Tingkat

III dan IV tidak dapat diselenggarakan karena harus dialihkan/direvisi menjadi Diklat

Prajabatan Golongan III atas dasar kebutuhan yang mendesak. Sehingga dari target

223 orang peserta diklat manajemen dan teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

tahun 2014 dapat terealisasi 284 orang peserta yang terdiri dari 5 orang peserta

Diklat Kepemimpinan/manajemen, 124 orang peserta Diklat Teknis dan 155 orang

peserta Diklat Prajabatan.

Untuk melihat perkembangan indikator Rasio Kompetensi Sumber Daya

Manusia apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan

capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014.

Perbandingannya terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014

No Indikator

Kinerja

2014 2013* 2012*

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%)

74,38 94,24 70,31 91,43 60,66 83,96

*) dengan asumsi dasar pengukuran rasio (jumlah kotak jabatan dan orangnya) tidak berubah


Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian rasio kompetensi SDM tahun 2014

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012 dan 2013) mengalami

penurunan namun demikian kalau dilihat dari realisasinya mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Penyebab penurunan capaian dikarenakan oleh rendahnya

capaian peserta pada kegiatan Diklat Kepemimpinan yang dijadikan dasar

perhitungan rasio kompetensi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain

adanya pengalihan kegiatan diklat dan alokasi anggaran tahun 2014 yang

mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta adanya

kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran.

Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,

Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis

No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia

74,38 - 70,31 - 60,66 -

Realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel diatas tidak dapat

dibandingkan, karena terjadi perubahan indikator kinerja. Indikator kinerja Rasio

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan indikator baru dan tidak ada dalam

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, sehingga target Renstra nya tidak

ada.

Dalam upaya pencapaian indikator Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia,

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Service of Excellence

Peningkatan kemampuan dan

pengetahuan PNS di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

terutama untuk pengembangan potensi diri,

kemampuan berkomunikasi dan pelayanan


prima pegawai. Pelatihan Service of Excellent (SOE) diselenggarakan di Hotel Park,

Bandung Jawa Barat selama 3 hari pada tanggal 23 s.d. 25 Maret 2014 dan diikuti

oleh 20 orang peserta.

2. Diklat TOEFL Preparation

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan PNS di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terutama untuk pengembangan kapasitas pegawai

khususnya bagi Eselon IV pada bidang bahasa Inggris.

Diklat TOEFL Preparation diselenggarakan di Hotel Cipta 2, Jakarta selama 4

hari yang terbagi menjadi 2 (dua) angkatan pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2014

(angkatan I) diikuti oleh 11 orang peserta dan tanggal 2 s.d. 5 Juni 2014 (angkatan

II) diikuti oleh 12 orang peserta.

3. Diklat Prajabatan Golongan III

Peningkatan pengetahuan dan keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS

Golongan III seusai dengan kebutuhan instansi.

Diklat prajabatan Golongan III dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, gelombang

pertama diselenggarakan di Hotel Bayak, Puncak-Bogor selama 18 hari pada

tanggal 9 s.d. 26 Juni 2014. Diikuti oleh 80 orang peserta dan seluruhnya dinyatakan

lulus. Gelombang kedua diselenggarakan di Wisma Jasindo, Puncak-Bogor selama

18 hari pada tanggal 11 s.d. 28 Juni 2014. Diikuti oleh 75 orang peserta dan

seluruhnya dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TOEFL Preparation


Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja

dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum

maksimal antara lain:

1. Perubahan pedoman penyelenggaraan Diklat Struktural/Kepemimpinan (Diklat

Pola Baru) yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) pada

tahun 2014 yang harus diimplementasikan pada tahun yang sama, sedangkan

Pusdiklat Pegawai masih mengalokasikan anggaran dengan sistem diklat yang

lama.

2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.02/2014 pasal 9 tentang Tata Cara

Revisi Anggaran Tahun 2014 disebutkan bahwa revisi anggaran dapat

dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang ditetapkan dalam

DIPA, sehingga apabila terjadi penghematan anggaran akan kesulitan

melakukan pengurangan yang berpengaruh pada volume keluaran.

3. Pemanggilan peserta Diklat Bahasa Asing (TOEFL Preparation) menghadapi

kendala berupa penolakan atau penundaan terhadap calon peserta di

beberapa unit kerja dengan berbagai alasan, baik yang disampaikan secara

lisan maupun tertulis.

4. Belum akuratnya data awal jumlah CPNS yang diterima melalui jalur umum dan

adanya kebijakan pimpinan yang mengharuskan CPNS untuk sesegera

mungkin mengikuti Diklat Prajabatan sehingga Pusdiklat Pegawai harus

menambah alokasi jumlah peserta diklat.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III


5. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah

Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2014.

Pemecahan Permasalahan

Langkah-langkah yang diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas

adalah:

1. Pusdiklat Pegawai melakukan revisi kegiatan dalam rangka mensosialisasikan

dan mengimplementasikan diklat kepemimpinan pola baru.

2. Berupaya menyiasati dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya dengan

mengalokasikan biaya yang lebih besar pada komponen penunjang

pelaksanaan diklat. Sehingga apabila terjadi penghematan/revisi anggaran,

komponen biaya inti tidak berpengaruh atau mengalami penurunan volume

keluaran (output).

3. Mendorong seluruh pimpinan satuan kerja agar memberikan dukungan kepada

pejabat/staf yang ditugaskan/ditunjuk untuk mengikuti diklat.

4. Mengalihkan/merevisi kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk menjadi

Diklat Prajabatan Golongan III (Angkatan II) agar dapat memenuhi keseluruhan

CPNS yang diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan.

a. Rasio kecukupan pegawai

Kuantitas SDM Kemenparekraf pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.045

pegawai, dimana saat ini, SDM tersebut memiliki detail penugasan pada masing-

Masing Unit Eselon 1 sebagai Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

1. 184 orang di Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2. 249 orang di Ditjen Pemasaran Pariwisata;

3. 153 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

4. 126 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK;

5. 127 orang di Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf;

6. 427 orang di Sekretariat Jenderal;

7. 72 orang di Inspektorat Jenderal; dan

8. 707 orang pada UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf (STP

Bandung sejumlah 269 orang, STP Bali sejumlah 243 orang, Akpar Medan

sejumlah 91 orang, dan Akpar Makassar sejumlah 104 orang).


Penambahan SDM ekonomi kreatif sangat dibutuhkan pada Kemenparekraf

khususnya pada sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, karena

saat ini Kemenparekraf tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

dengan kebutuhan sektor ini. Penambahan SDM Kemenparekraf juga dirasakan

perlu dilakukan tekait adanya SDM yang pensiun dan rotasi pada tahun berjalan.

Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf diharapkan akan berperan dalam

mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan utama mencapai

arahan strategis Kementerian.

Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut diatas, target dan

realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Rasio kecukupan pegawai


(%)

1. Rasio Kecukupan Pegawai (Orang)

132

126

95,45

Dari tabel di atas, terlihat realisasi Rasio Kecukupan Pegawai sebesar 126

orang dari target 132 orang, artinya persentase capaian sebesar 95,45 %. Target

rasio kecukupan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan formasi pegawai di

Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diajukan dalam

penerimaan CPNS, sedangkan realiasasinya adalah jumlah CPNS yang diterima

bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah melalui rangkaian

proses rekruitmen CPNS.

Rasio Kecukupan pegawai berdasarkan perhitungan dari analisis beban kerja

dan analisis jabatan. Hal tersebut bertujuan mengestimasikan berapa jumlah

kebutuhan pegawai di tahun berjalan yang terdiri dari kantor pusat dan Unit

Pelaksana Teknis (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Bali dan Akademi

Pariwisata Medan dan Makassar). Penempatan pegawai sesuai dengan surat

keputusan Menpan dan RB nomor 412 Tahun 2014 Tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014.

Untuk melihat perkembangan indikator Rasio Kecukupan Pegawai apakah

mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator

selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya

terlihat pada tabel dibawah ini :



No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1. Rasio Kecukupan Pegawai

126 95,45 162 77,14 Moratorium -

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan pada persentase capaian, tahun

2013 capaian sebesar 77,14 % dan di tahun 2014 capaian meningkat menjadi

95,45%, namun jika dilihat dari jumlah kuantitas kebutuhan pegawai, tahun 2013

lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 hal tersebut dikarenakan adanya

moratorium di tahun sebelumnya sehingga kebutuhan pegawai meningkat di tahun

2013. Untuk tahun 2012 tidak dapat dibandingkan karena moratorium.




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1. Rasio Kecukupan Pegawai

126 136 162 259 Moratorium -

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan pada target Renstra di tahun

2013 sejumlah 259 orang menjadi 136 orang ditahun 2014, namun jika dibandingkan

dengan capaian realisasinya maka terjadi peningkatan capaian dari 62,54 di tahun

2013 menjadi 92,64 di tahun 2014. Untuk tahun 2012 tidak dapat dibandingkan

karena moratorium.

Dalam upaya pencapaian indikator Rasio Kecukupan Pegawai, kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Beban Kerja

Kegiatan ini bertujuan menganalisis beban kerja dan output yang di hasilkan di

masing-masing satuan kerja, salah satu unit kerja yang telah dianalisis beban


kerjanya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan


Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan hasil kebutuhan formasi pegawai

dalam menunjang pengadaan pegawai kementerian berkoordinasi dengan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

3. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan instansi

terkait seperti BKN dan KEMENPAN-RB. Selain itu juga melibatkan pihak luar

seperti konsultan IT dan Psikolog, guna menghasilkan sumber daya manusia

yang kompeten di bidangnya dan mampu membawa sejumlah perubahan

kearah yang lebih baik. Seluruh rangkaian proses rekruitmen CPNS di

umumkan secara transparan mulai dari pendaftaran, pengumuman hasil

verifikasi seleksi administrasi, jadwal, dan hasil kelulusan dalam website

www.parekraf.go.id. Pelaksanaan Sedang berlangsung dengan formasi

Pegawai sebanyak 136 org baik pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Proses Rekruitment CPNS Kementerian Pariwisata dan Ekonoi Kreatif Tahun

Anggaran 2014

http://www.parekraf.go.id/


Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum

maksimal adalah:

1. Tidak adanya pelamar pada kualifikasi pendidikan tertentu sehingga terdapat

formasi yang mengalami kekosongan.

2. Pada satu kualifikasi pendidikan tidak adanya peserta yang memenuhi passing

grade yang telah ditentukan.

Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas

adalah :

1. Memperhatikan lagi kesesuaian antara kualifikasi kebutuhan pegawai dengan

kondisi jumlah lulusan pada kualifikasi pendidikan tertentu agar tidak terjadi lagi

adanya formasi yang mengalami kekosongan pelamar.

2. Koordinasi dan melakukan kerjasama secara intensif dengan lembaga

pendidikan negeri atau swasta untuk menjaring para pelamar (khususnya untuk

lembaga yang mempunya kualifikasi pada pendidikan spesifik).


2.Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis

enyiapan, perencanaan, perumusan, dan penyusunan peraturan

perundang-undangan ditujukan untuk melahirkan harmonisasi dan

sinkronisasi produk-produk hukum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif diharapkan dapat

menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terciptanya

Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis adalah persentase peraturan

perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk tahun 2014,

ditargetkan tercapai 10 Dokumen/Naskah Peraturan Perundang-undangan di


Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah terlihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 9 Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


(%)

1. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

10 37 370

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Persentase

Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar

37% atau 370% dari target 10% atau 100%. Capaian melebihi dari target yang telah

ditetapkan, karena adanya permintaan pelaku usaha terkait dengan penetapan

standar usaha bidang pariwisata yang harus segera diterapkan sesuai amanat

P

2

Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis


peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan

sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Realisasi ini dilihat berdasarkan jumlah

dokumen/naskah peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif yang dihasilkan, yaitu terdiri dari 2 (dua) Peraturan Presiden dan 35 (tiga

puluh lima) Peraturan Menparekraf dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Kepariwisataan.

2. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas

Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.


tentang Pedoman Usaha Hotel Syariah.


tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian



tentang Standar Usaha Perjalanan Pariwisata.


tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan.


tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013

tentang Standar Usaha Hotel.


tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.


tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Standar Usaha Perjalanan Wisata.


tentang Standar Usaha Pondok Wisata.


tentang Standar Usaha Kafe.



tentang Standar Usaha Restoran.


tentang Standar Usaha Rumah Makan.


tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram.


tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata.


tentang Standar Usaha Wisata Selam.


tentang Standar Usaha Karaoke.


tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata.


tentang Standar Usaha Jasa Boga.


tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.


tentang Standar Usaha Diskotik.


tentang Standar Usaha Kelab Malam.


tentang Standar Usaha Pub.


tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum.


tentang Standar Usaha Spa.


tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.


tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.



tentang Standar Usaha Taman Rekreasi.


tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

Konferensi, dan Pameran.


tentang Standar Usaha Vila.


tentang Standar Usaha Arena Permainan.


tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

34. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian

Pariwisata.

35. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di

Badan Koordinasi Penanaman Modal.

36. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelengaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata.

37. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.55/PW.204/ MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam

Negeri dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta

Penggandaan Film Impor

Upaya-upaya koordinasi dan harmonisasi dalam persiapan, perencanaan dan

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

akan terus ditingkatkan dalam upaya melahirkan produk-produk hukum serta

kebijakan yang antisipatif dan responsif terhadap dinamika permasalahan dan

reformasi hukum terkait dengan pembangunan bidang pariwisata & ekonomi kreatif.

Untuk melihat perkembangan indikator Persentase Peraturan Perundang-

undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apakah mengalami peningkatan

atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian

indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :



No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)


37 370 8 80 14 120

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi pada tahun 2014 sebesar 37%

melampaui realisasi pada tahun 2013 sebesar 8% dan tahun 2012 sebesar 14%,

dan pada tahun 2013 capaiannya hanya 80%, karena kurangnya inisiatif dari satuan

kerja di lingkungan kementerian pariwisata dalam mengusulkan penyusunan

peraturan perundang-undangan.




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra


37 10 8 10 14 12

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi apabila dibandingkan dengan

target Renstra 2012 – 2014, maka pada tahun 2014 realisasi sebesar 37%

merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya

sebesar 8% pada tahun 2013 dan sebesar 14% pada tahun 2012.


Dalam upaya pencapaian indikator Persentase Peraturan Perundang-

undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif dimaksudkan untuk mewujudkan peraturan perundang-

undangan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akuntabel, transparan, tidak

tumpang tindih, serta dapat dilaksanakan oleh pemerintah terutama unit kerja di

lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat.

Secara garis besar kegiatan ini dilaksanakan melalui Pembentukan Tim/Kelompok

Kerja/Panitia Antar Kementerian (khusus Rancangan Peraturan Presiden); Rapat-

rapat intern/konsinyering; Penyiapan rancangan (khusus untuk pengoordinasian

Peraturan Menteri); Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah guna mencari data/masukan untuk penyempurnaan materi; Rapat

Pembahasan Rancangan/Rapat Inter Kementerian dengan instansi terkait (khusus

untuk Rancangan Peraturan Presiden); Perbaikan Rancangan; Rapat Harmonisasi

(khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden); Penyempurnaan Rancangan untuk

disampaikan kepada Presiden (khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden) dan

penetapan rancangan untuk Peraturan Menteri; dan Pelaporan.

Rapat Pengoordinasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis

Lintas Sektor Kepariwisataan.

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Kepariwisataan telah dilakukan sejak Tahun 2012 yang dimulai

dengan rapat intern, rapat konsinyering, rapat inter kementerian sampai dengan

rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Hukum dan

HAM.

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yaitu telah ditetapkan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Kepariwisataan pada tanggal 3 Juli 2014.

3. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan


Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat perlu dilakukan bagi satuan kerja di

lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, guna memenuhi Sumber

Daya Manusia yang kompeten di bidang penyusunan peraturan perundang-

undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan

dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2014 di Hotel Permata, Bogor.

Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis

Lintas Sektor Kepariwisataan.


Permasalahan



maksimal adalah:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam rangka penyusunan


2. Ketidaksiapan unit kerja pengusul rancangan peraturan perundang-undangan

khususnya terhadap materi muatan yang akan diatur.

Pemecahan Masalah


adalah:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja yang menangani peraturan

perundang-undangan guna membahas perencanaan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi

satuan kerja tersebut.

2. Memberikan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada satuan

kerja agar rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan unit

kerja diharapkan sudah memenuhi sesuai dengan teknik penyusunan


3.Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan

Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian



erencanaan dan penganggaran merupakan proses sistematis yang

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis dalam melaksanakan keputusan tersebut dan

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terwujudnya

rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan adalah Nilai

Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan

ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun

secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang

dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas

kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek

pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal,

serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja


(%)

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja A B -

P

3

Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan


Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Nilai

Akuntabilitas Kinerja mendapatkan nilai B dari target nilai A. Nilai Akuntabilitas

Kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh

Kementerian PAN dan RB dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/2937/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014

perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun

2014, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah

sebesar 73,97 dan berada pada predikat B.

Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja apakah

mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator

selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya

terlihat pada tabel dibawah ini :


No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

B - B - B -

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2014 mendapat predikat “B”

sama dengan realisasi tahun 2013 dan 2012, namun demikian terdapat peningkatan

capaian nilai hasil evaluasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 meningkat sebesar

1,83% dari 72,14% pada tahun 2013 menjadi 73,97% dan realisasi tahun 2013

mengalami peningkatan sebesar 1,73% dari 70,41% pada tahun 2012. Capaian

tahun 2012 – 2014, karena satuannya adalah “predikat” bukan “nilai”, sehingga tidak

nampak capaiannya, padahal capaian tersebut apabila bila dilihat dari “nilai” yang

dicapai setiap tahunnya, trennya selalu meningkat.

Sedangkan untuk mencapai predikat penilaian “A” yang terpaut 2,03% lagi,

perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja. Rincian peningkatan nilai hasil

evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :


Tabel 3. 14 Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Keterangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

2010 2011 2012 2013 2014

Nilai 69,00 69,90 70,41 72,14 73,97

Peningkatan Nilai - 0,90 0,51 1,73 1,83

Predikat B B B B B

Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu:

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan

Capaian Kinerja. Perbandingan nilai capaian kinerja selama 5 tahun, dapat dilihat

dalam matriks di bawah ini:

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Berdasarkan Bobot Penilaian

No. Komponen

Sakip

Bobot

Penilaian

Nilai Hasil Evaluasi Sakip

2010 2011 2012 2013 2014

1. Perencanaan Kinerja

35 23,91 24,72 25,11 27,20 26,13

2. Pengukuran Kinerja

20 12,92 14,44 13,32 14,07 14,08

3. Pelaporan Kinerja

15 10,25 11,13 12,04 11,47 12,04

4. Evaluasi Kinerja 10 6,33 6,48 6,97 7,05 7,05

5. Capaian Kinerja 20 15,59 13,14 12,97 12,35 14,67

Nilai Hasil Evaluasi 100 69,00 69,90 70,41 72,14 73,97

Peringkat 11

dari 79

11

dari 82

- - -

Predikat Penilaian B B B B B





No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

B A B A B B

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam hal pencapaian selama tahun 2012-

2014, predikat SAKIP yang diperoleh tidak mengalami peningkatan dan berada pada

predikat B dan belum mencapai Target Renstra yang telah ditetapkan di Tahun 2012

yaitu B menjadi A di tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/2937/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014

perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi

Tahun 2014 menunjukan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

mendapat nilai 73,97, atau predikat penilaian “B”, ada peningkatan sebesar 1,83 dari

72,14 pada tahun 2013. Dalam tabel di atas terlihat bahwa tren nilai hasil evaluasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2012 s.d. 2014 adalah

meningkat terus, namun demikian capaian hasil evaluasi masih dalam kisaran

predikat “B” dan terpaut 2,03 lagi untuk mendapatkan predikat “A”.

Pada tahun 2014 kondisi akuntabilitas kinerja Kementerian Lembaga (K/L)

dari 83 K/L dengan kategori “AA” (memuaskan) masih belum ada, kategori “A”

(sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori “B” (baik) sebesar 42 K/L (termasuk

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), kategori “CC” (cukup baik) sebanyak

31 K/L, kategori “C” (agak kurang) sebanyak 3 K/L dan kategori “D” (kurang), sudah

tidak ada.


Wakil Presiden Boediono saat memberikan penghargaan kepada K/L dan

pemerintah daerah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat

dan provinsi (AKIP) 2014 mengatakan inti dari penilaian ini adalah kualitas kerja

birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta seluruh

jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas rencana strategis di lingkungan Kementerian pariwisata

dan Ekonomi Kreatif antara lain merumuskan tujuan/sasaran strategis yang

berorentasi kepada outcome dan dilengkapi indikator kinerja tujuan/sasaran yang

relevan dan terukur.

b. Rencana Aksi atas Kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan

pengorganisasian kegiatan.

c. Mereviu indikator kinerja terutama di tingkat unit kerja agar lebih berorientasi

pada hasil, termasuk menetapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada

IKU organisasi.

d. Meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam LAKIP dengan menjelaskan

capaian tentang hasil/outcome yang didukung hasil evaluasi/analisis yang

memadai.

e. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja agar dapat menjadi dasar perbaikan/

peningkatkan kinerja.

Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diterima oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kratif (Istana Wakil Presiden, 24 September 2014)


f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja

di seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk

mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Tahun 2015

Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi organisasi,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah bermaksud menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015. RKT Tahun 2015 merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan adanya RKT ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan

kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi

dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Tahun 2015 yang bersifat indikatif.

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2013

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan tugas utama karena memiliki

dua fungsi utama sekaligus. Pertama,

laporan akuntabilitas kinerja merupakan

sarana bagi Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh para stakeholders (Presiden,

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata dan ekonomi kreatif).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi Kementerian


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi

yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013

harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013,

perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014, Biro Perencanaan dan Organisasi

pada Tahun Anggaran 2014 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun

2013 yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu: Penyusunan LAKIP, yaitu LAKIP Biro

Perencanaan dan Organisasi, LAKIP Sekretariat Jenderal, dan LAKIP Kementerian


Permasalahan



maksimal adalah:

1. Adanya Penghematan dan Pemotongan Anggaran ditengah-tengah tahun

anggaran berjalan;

2. Masih seringnya terjadi revisi DIPA maupun POK;

3. Adanya ketidak singkronan data hasil revisi antara KPPN dengan RKA,

sehingga pengajuan tagihan ke KPPN perlu disesuaikan kembali.

4. Belum adanya keterpaduan antara hasil evaluasi kinerja dengan hasil opini

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan.


5. Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja satuan ukurannya adalah predikat

bukan nilai, sehingga penghitungan capaiannya sulit ditentukan.

Pemecahan Masalah


adalah:

1. Perlu adanya perencanaan yang matang, untuk menghindari terjadinya revisi

DIPA maupun POK.;

2. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak/instansi yang terkait agar

perbagai kendala dan hambatan yang dijumpai dapat diselesaikan secara baik;

3. Perlu peningkatan kemampuan SDM Biro Perencanaan dan Organisasi, telah

direncanakan adanya bimbingan teknis bidang perencanaan, pemantauan dan

evaluasi, serta organisasi atau bidang lainnya yang menunjang secara berkala

dan berkesinambungan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan

Organisasi.

4. Perlu dilakukan review Indikator Kinerja, dengan memperhatikan konsistensi

indikator berserta targetnya.


4.Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi

erwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan,

tugas dan fungsi dapat diindikasikan dari perbaikan nilai Quality Assurance

pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semakin tinggi nilai Quality Assurance, maka dapat

dinyatakan bahwa semakin baik pula kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di


Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan

oleh Kementerian PAN & RB kepada Kemenparekraf yang menjadi tolak ukur

efektivitas atau kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Kemenparekraf. Sesuai Permen Menpan dan RB No.53 Tahun 2011, nilai yang

diberikan kepada Kemenparekraf terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi

berdasarkan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan oleh

komite pengarah RB Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan

Quality Assurance RB ini menggunakan 8 (delapan) area perubahan grand design

RB dengan mengaitkan program, kegiatan, agenda dan hasil yang diharapkan dari

proses RB pada tingkat mikro dalam periode tahun 2010-2014;

Indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran, berikut target dan realisasinya

adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi


(%)

1. Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi

85 60,23 70,86

T

4

Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi


Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran

Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang sesuai dengan Kebutuhan Tugas

dan Fungsi, berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun

2014 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disampaikan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui

surat Nomor B/3801/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014, Indeks

Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Eknomi Kreatif mendapat nilai

60,23 dengan kategori “B”.

Adapun rincian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sebesar 60,23 dengan kategori “B”, sebagai berikut:

No. Komponen Penilaian Nilai Maksimal

Nilai Capaian

% Capaian

A. Pengungkit

1. Manajemen Perubahan 5,00 3,68 73,60 %

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00 2,71 54,20 %

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00 2,82 47,00 %

4. Penataan Tatalaksana 5,00 3,34 66,80 %

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,74 44,93 %

6. Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 72,50 %

7. Penguatan Pengawasan 12,00 5,52 46,00 %

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00 4,30 71,67 %

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00 33,46 55,76 %

B. Hasil

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00 13,97 69,85 %

2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

10,00 6,32 63,20 %

3. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 6,48 64,80 %

Sub Total Komponen Hasil 40,00 26,77 66,93 %

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 60,23 60,23 %

Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi

Birokrasi apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan





No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1. Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai)

60,23 70,86 74,53 106,47 45 112,5




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1. Nilai Quality

Assurance

(QA) Reformasi

Birokrasi (nilai)

60,23 100 74,53 85 45 40

Berdasarkan pencapaian selama tahun 2012-2014, terlihat bahwa Nilai Quality

Assurance (QA) Reformasi Birokrasi mengalami penurunan pada tahun 2013-2014.

Namun penurunan ini terjadi dikarenakan nilai 74,53 yang diperoleh pada tahun

2013 merupakan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sementara nilai 60,23 yang diperoleh pada tahun 2014 merupakan hasil evaluasi

yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif telah dipersiapkan sejak Tahun 2010 dengan dibentuknya Tim Reformasi

Birokrasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan adanya perubahan

organisasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka telah dilakukan penyesuian kembali Road

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 –

2014 dan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi


Kreatif dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor

KM.23/OT.001/MPEK/2013 tanggal 01 Mei 2013.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada prinsipnya perlu dititik beratkan pada

penguatan di bidang Organisasi telah dilakukan melalui assessment organisasi,

redefinisi visi, misi strategis dan sasaran organisasi, perbaikan kewenangan dan

fungsi, restrukturisasi organisasi, Analisa Beban Kerja (ABK), penguatan unit kerja

organisasi, dan penguatan unit kerja pelayanan. Penguatan Pengawasan telah

dilakukan dengan sistem pengendalian intern serta peran pengawasan intern serta

Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui sistem manajemen kinerja organisasi dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Penguatan SDM karena Reformasi birokrasi

tidak akan berhasil jika tidak ada kompetensi sumberdaya manusia dalam

implementasinya. Semakin tepat dan kompeten pelaksanannya semakin tinggi

tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi di suatu Kementerian/Lembaga

Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Quality Assurance Reformasi

Birokrasi, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penataan Organisasi

Tersusunnya peta jabatan yang mengambarkan secara vertikal maupun

horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan

serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang

ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Dan tersusunnya Rancangan

Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas organisasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara profesional sesuai dengan

pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

2. Analisa Beban Kerja

Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi seperti yang disyaratkan

dalam Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi melaksanakan

kegiatan Analisasi Beban Kerja dalam upaya untuk mendapatkan informasi dan


gambaran tentang beban kerja masing-masing bagian sehingga organisasi

dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil Analisa Beban

Kerja dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta

langkah-langkah dalam meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan

pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan

maupun kepegawaian.

Permasalahan



maksimal adalah:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif ada beberapa kendala yang menghambat tercapainya

target yang diinginkan. Kendala tersebut antara lain:

a. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan adanya perubahan pola

pikir dan budaya kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam

hal ini belum seluruh pejabat dan staf terlibat secara aktif serta belum

didukung komitmen yang kuat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Sebagai contoh, dalam penyelesaian suatu pekerjaan masih berorientasi

pada “hasil” dan kurangnya pemahaman akan pertanggungjawaban suatu

“proses” pekerjaan yang dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen

yang memadai;

b. Banyaknya sistem-sistem dan ketentuan yang harus dibuat serta norma-

norma administratif yang harus disusun, seperti SOP, SKP, sistem Presensi,

sedangkan SDM yang ada belum sepenuhnya memahami substansinya;

c. Dari segi pendanaan, belum semua kegiatan pada unit kerja Eselon I

mensinkronkan program Reformasi Birokrasi dengan program/kegiatan

dalam RKAKL. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif belum didukung alokasi dana yang memadai, sehingga

ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter dan dilakukan

secara bertahap, yang berakibat target yang telah dituangkan dalam

Roadmap belum dapat terpenuhi dalam 1 tahun anggaran, serta belum

semua unit kerja konsisten mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai


sasaran pencapaian sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi

Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 – 2014.

2. Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program dan Kegiatan

Dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat

kendala yang menghambat tercapainya target yang telah ditentukan kendala

tersebut antara lain:

a. Evaluasi penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk menilai

ketetapan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi baru dilakukan oleh

sebagian unit organisasi, belum seluruh unit organisasi dilakukan evaluasi.

b. Belum dilakuan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi

dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja, serta evaluasi yang

menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap

perubahan lingkungan strategis.

c. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan

organisasi.

d. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan pemantauan pencapaian

kinerja secara berkala baru sebagian besar pimpinan yang terlibat dalam

pengerjaannya, padahal diperlukan keterlibatan seluruh pimpinan dalam

penyusunan dan pemantauan dokumen tersebut.

e. Belum terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan

serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standard.

3. Minimnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Berbasis Teknologi

Pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi dapat membantu

terlaksananya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, namun permasalahan yang ada saat ini, antara lain:

a. Media komunikasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dan

belum dilakukan secara berkala, agar cakupannya dapat menjangkau

seluruh pegawai dan pemangku kepentingan.

b. Belum terintegrasinya pengembangan e-government untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan

informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan).


Pemecahan Masalah


adalah:

1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada tahun 2014, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif adalah sebesar 73,97 dan berada pada kategori B.

Berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB, sistem akuntabilitas kinerja

telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, telah memiliki Indikator Kinerja

Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan organisasi.

2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh

Opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menyebabkan

sasaran ”Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN” belum dapat tercapai.

Dalam upaya peningkatan opini yang diperoleh, perlu dilakukan pembenahan

terhadap pengelolaan dan peningkatan pengawasan keuangan di lingkungan

internal.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB,

kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif telah berjalan dengan baik.

Hal ini terlihat dari hasil survey kualitas pelayanan dengan indeks kepuasan

memperoleh nilai 2,59 dari nilai maksimal 4.

5.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi


ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan sesuai dengan

Kebutuhan, Tugas dan Fungsi adalah Nilai Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan (nilai) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk

mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara

wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, Kemenparekraf selaku instansi pemerintah

yang menggunakan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan

dalam mengelola keuangan negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan adalah opini laporan keuangan Kemenparekraf yang diberikan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling

rendah, yaitu: (1) Disclaimer; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (3) Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf.

Di tahun 2014 ini sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan,

ditandai oleh tertibnya administrasi keuangan.

Tabel 3. 20 Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan


(%)

1. Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan WTP Masih dalam proses audit

BPK -

I

5

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi


Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja sasaran Nilai

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini

masih dalam proses audit BPK.

Indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keungan di ukur melalui kriteria

pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian

dengan sistem akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang berkualitas telah ditempuh

beberapa strategi antara lain:

1. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang

kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai.

2. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam pelaksanana tugas.

3. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas

laporan keuangan yang baik.

4. Memahami pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan

akuntabel.

6. Memberikan reward and punishment bagi pengelola akuntansi dan

pelaporan keuangan.

Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan


Perbandingannya terlihat pada tabel di bawah ini :


No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1.

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Masih dalam proses

audit BPK

- Disclaimer - WDP -


Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari tahun 2012 s.d. 2013 mengalami

penurunan sedangkan realisasi di tahun 2014 untuk Nilai Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Kemenparekraf ketika pada posisi penyampaian Laporan Kinerja

Kemenparekraf 2014 ini, masih dalam proses pemeriksaan BPK. Pada tahun 2013

opini keuangan Kemenparekraf adalah disclaimer. Adapun penyebab disclaimer

tersebut adalah belum tuntasnya perpindahan asset dari Kemenparekraf ke

Kemendikbud sehingga harus dilakukan percepatan pembenahan dalam

pengelolaan keuangan.




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1.

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Masih dalam proses

audit BPK

WTP Disclaimer WTP WDP WTP

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi nilai akuntabilitas

pengelolaan Keuangan Kemenparekraf dari tahun 2012 WDP menjadi disclaimer di

tahun 2013, sementara untuk tahun 2013 masih dalam proses pemeriksaan BPK.

Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan,

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan (SAI)

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM pengelola

keuangan antara lain :

a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan mulai di laksanakan dengan

mengadakan pemantauan ke daerah-daerah untuk menindak lanjuti proses

penyelesaian tuntutan ganti rugi.

b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pertangungjawaban Perbendaharaan

sudah di laksanakan dengan melakukan pemantauan di UPT Daerah.

c. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Daya Serap Kementerian Parekraf telah

dilaksanakan kegiatan ini dengan membuat laporan daya serap setiap


bulannya di lingkungan Kemparekraf, adapun realisasi sampai dengan bulan

Desember dengan posisi tanggal 12 Januari 2015 khususnya realisasi

anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar Rp 151.158.121.000.

atau 91,68 % sedangkan untuk realisasi di lingkungan Kemparekraf sebesar

Rp 1.272.158.475.227 atau 84,38 % dari pagu setelah revisi sebesar Rp

1.507.692.753.000.

d. Pemantauan Anggaran dan PNBP di lingkungan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif telah dibuat laporan bulanan selama 11 bulan atau bulan

Nopember,dan triwulan 3 Laporan, Tahunan 1 laporan.

e. Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifitas telah dilaksanakan dan

telah dibuat laporan sebanyak 3 macam buku laporan yaitu : buku realisasi

belanja modal, buku realisasi berdasarkan aktifitas, buku realisasi berdasarkan

SPM dan SP2D, buku laporan tersebut dibuat perbulan sehingga laporan yang

telah diselesaikan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember .

f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan SAI Tahun 2013

dan Monitoring Pelaksanaan SAI Tahun 2014 telah dilaksanakan pembuatan

laporan dengan melakukan monitoring ke daerah-daerah serta telah selesainya

laporan SAI semester I dan II.

g. Kegiatan Pengelolaan SAI UAPPA Es I dan UAKPA Pada Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kemenparekraf telah dilaksanakan kegiatan ini dengan

menunjuk pegawai dilingkungan Kemparekraf untuk duduk sebagai pengelola

SAI.

h. Penyusunan Laporan SAI UAPPA/UAPPB Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun

2014 telah dilaksanakan dan laporan Semester I dan II Tahun 2014 sudah

selesai dibuat.

i. Sosialisasi SPAN, Evaluasi Pengelola SPP/SPM dan Sosialisasi PMK Nomor

162/PMK.05/2013tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada

Satuan Kerja Pengelola APBN di lingkungan Kemparekraf telah dilaksanakan

di Merlynd Park Hotel Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah

peserta 70 orang dari Kantor Pusat Jakarta.

j. Kegiatan Penyusunan dan Penelaahan RKA Biro Keuangan sudah

dilaksanakan dengan mengadakan rapat pembahasan penyusunan RKA K/L

Tahun 2015 di Hotel Mercure Jakarta pada bulan Oktober.


2. Kegiatan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah

Bimbingan Teknis dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah telah dilaksanakan angkatan pertama di laksanakan di Hotel

Mercure Ancol mulai tanggal 19 s.d. 22 Mei 2014 dengan jumlah peserta 50 orang

dari Kantor Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah peserta

lulus 7 orang, pada angkatan ke 2 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang di

laksanakan di Hotel Grand Cemara pada bulan Oktober 2014 dengan peserta yang

lulus sebanyak 19 orang.

3. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Keuangan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM pengelola

keuangan antara lain :

Kegiatan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

Kegiatan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014


a. Bimbingan Teknis Sertifikasi SAI telah dilaksanakan di Hotel Cemara Jakarta

dari tanggal 28 April sampai dengan 5 Mei 2014 dengan jumlah peserta 33

orang dari Kantor Pusat dan Daerah.

b. Bimbingan Teknis Penguji Tagihan telah dilaksanakan di Hotel New Ayuda,

Puncak Bogor mulai tanggal 2 s.d. 16 Juni 2014 dengan jumlah peserta 25

orang dari Kantor Pusat, UPT dan Dinas Budpar.

c. Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharan telah dilaksanakan pada tanggal

2 sampai dengan 3 September 2014 di Hotel Acasia Jakarta dengan peserta

berjumlah 50 orang dari kantor pusat.

d. Bimbingan Teknis Perpajakan telah dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 29

April 2014, dengan jumlah peserta 51orang dari Kantor Pusat.

Permasalahan



maksimal adalah:

1. Adanya penghematan dan Surat Edaran dari Menpan Nomor 11 tentang

pembatasan rapat-rapat di luar kantor, menyebabkan beberapa kegiatan tidak

dapat dilaksanakan antara lain Kegiatan Penyusunan SOP Pertanggung-

jawaban Bendahara, Kegiatan Pemutakhiran Data SPM/SP2D dan Kegiatan

Kegiatan

Peningkatan

SDM

Pengelola

Keuangan

Tahun

2014


Bimbingan Teknis Akuntansi Persediaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Dana

Dekon/TP Di lingkungan Kemenparekraf.

2. Pembekalan Teknis dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan dari peserta yang lulus hanya 7

orang atau 14 % untuk angkatan I dan 19 orang atau 38 % untuk angkatan II,

penyebab turunnya tingkat kelulusan dikarenakan adanya perubahan dari

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dimana setiap kelulusan yang semula dengan

nilai 141 sudah lulus berubah menjadi 167 baru lulus disamping itu juga banyak

pegawai yang tidak mau lulus karena apabila lulus akan di jadikan PPK atau

Panitia Pengadaan.

3. Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan/revisi DIPA/POK juga

menjadi penyebab realisasi menjadi rendah.

4. Adanya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penghematan

Belanja Kementerian/Lembaga.

Pemecahan Masalah


adalah :

1. Harus sering melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengelolaan

keuangan sehingga SDM cepat mengerti apabila terjadi aturan-aturan baru.

2. Tingkatkan jumlah kelulusan peserta pengadaan barang dan jasa, yang harus

di pacu dengan mengirimkan peserta yang benar-benar berkualitas.

3. Perlu disusun jadwal penarikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan

mempertimbangkan pemerataan penarikan anggaran dan jadwal kegiatan

sejak awal penarikan pertama.

4. Perlu adanya perencanaan program, kegiatan dan anggaran secara cermat

agar tidak terlalu sering mengalami revisi baik DIPA maupun POK.


6.Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan


Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan

adalah indeks pelayanan. Pelayanan harus diberikan berdasarkan standar

tertentu. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai

patokan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian, standar pelayanan adalah

spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan

pelayanan. Standar pelayanan tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku

yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan dan wajib ditaati oleh

pemberi pelayanan dan atau pengguna pelayanan. Setiap penyelenggaraan

pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan

adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

(1998) dan Keputusan MenPan No. 81 Tahun 1995 membuat beberapa kriteria

pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain meliputi:

prosedur, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis,

keadilan yang merata, ketepatan waktu dan kriteria kuantitatif.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah terlihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 23 Indeks Pelayanan


(%)

1. Indeks Pelayanan (%) 85 84 98,82

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Indeks

Pelayanan sebesar 84% atau sebesar 98,82% dari target 85%. Realisasi ini dilihat

berdasarkan dari berkurangnya keluhan baik secara lisan maupun tulisan dibidang

pelayanan umum, pimpinan, pengadaan kebutuhan sarana prasarana,

pemeliharaan, kebersihan gedung, pencatatan aset, urusan dalam,pengamanan,

I

6

Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan


kearsipan, pengadaan barang/jasa untuk masing-masing komponen sasaran

sehingga diperoleh capaian kinerja yang semakin membaik.

Untuk melihat perkembangan indikator Indeks Pelayanan apakah mengalami

peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun

yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel

dibawah ini :


No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1. Indeks Pelayanan (%)

84 98,82 - - - -

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indeks pelayanan 2014 tidak dapat

dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dan 2013 karena Indeks pelayanan

merupakan indikator kinerja Biro Umum yang baru di Tahun 2014. Di Tahun 2012 –

2013 di Biro Umum terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Dokumen

Layanan Administrasi Umum dan Jumlah Dokumen Laporan Aset BMN.




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1. Indeks Pelayanan (%)

84 85 - - - -

Perbandingan realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel di atas

tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena terjadi

perubahan indikator kinerja baru dan tidak ada dalam Renstra Sekretariat Jenderal

Tahun 2012-2014.

Dalam upaya pencapaian indikator Indeks Pelayanan, kegiatan-kegiatan yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut:


1. Evaluasi Hasil Kerja Perawatan Gedung Kantor

Evaluasi Perawatan Gedung Kantor merupakan evaluasi terhadap kinerja

penyedia jasa perawatan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Pariwisata

yaitu Gedung Sapta Pesona, Gedung Film MT Haryono, Gedung Kesenian Jl. Kimia

dan Wisma Pegawai Tebet. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan

Internal dan Eksternal Kementerian. Di Gedung Sapta Pesona Evaluasi terhadap

kinerja penyedia sebagai rekan/partner Biro Umum dalam Total Building

Management dalam hal Cleaning Service, Resepsionis, Teknisi dan Lainnya agar

lebih meningkatkan lagi pelayanannya.

2. Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengamanan

Pelatihan Diksar Gada Pratama Satpam yaitu pelatihan kemampuan dasar Satpam

bagi angota /calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan dibidang

Satpam, pelatihan tersebut bertujuan menghasilkan Satpam yang memiliki sikap

mental kepribadian, kesamaptaan fisik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan

dasar sebagai pelaksana tugas Keamanan.

Peningkatan SDM Pengamanan Tahun Anggaran 2014

Kegiatan Evaluasi Perawatan Gedung Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 28 Februari 2014 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona


Tahun 2014 telah dididik sebanyak 6 (enam) anggota Satpam Kementerian

Parekraf. yang belum mempunyai pendidikan dasar, selama + 2 (dua) minggu

dengan menggunakan pola 232 jam pelajaran, yang dilaksanakan di Pusdiklat

Sekuriti Lido Pandu Tata Tentram, Bogor.

Pendidikan Diksar, Diklan dan Diksus resintel serta Lokakarya dilatih dan

dibimbing oleh para Instruktur yang ahli di bidangnya yang sudah berpengalaman

dari jajaran Kepolisian Mabes Polri dan Instruktur Lido Bogor.

3. Sosialisasi Keprotokolan

Dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang

dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu

pengaturan keprotokolan secara menyeluruh. Maka diperlukannya pembinaan

keprotokolan untuk memahami tata cara keprotokolan yang berlandaskan terhadap

Undang-undang No. 9 tahun 2010, tentang Keprotokolan Negara.

Dengan pelaksanaan Seminar Sosialisai Keprotokolan diharapkan pejabat dan

staf di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki

pemahaman yang sama tentang :

a. Terbentuknya pemahaman bagaimana menjalankan tata cara dan aturan

keprotokolan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik di Pusat

maupun Daerah.

b. Terbitnya Buku Pedoman ataupun Pedoman Umum Keprotokolan Kementerian


Kegiatan Sosialisasi Keprotokolan Tanggal 19 - 22 Juni 2014 di Hotel The Mirah Bogor


Permasalahan



maksimal adalah:

1. Terbatasnya personel protokol untuk memberikan pelayanan keprotokolan

kepada Menteri Parekraf, Wakil Menteri dan para eselon 1 lainnya.

2. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai;

3. Sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan tidak memadai;

4. Pengelolaan Aset Tetap di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum

Tertib.

5. Proses penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum maksimal.

6. Pencatatan dan penjelasan barang hasil rekondisi dan pemeliharaan kurang

memadai.

7. Belum adanya seorang Arsiparis yang menangani langsung kegiatan penataan

arsip aktif dan arsip inaktif.

8. Kurangnya kemampuan SDM keamanan sesuai dengan tugas bidangnya

terutama dalam pelayanan umum sesuai dengan standar operasional

prosedur yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Parekraf,

9. Masing-masing personil dari kelompok kerja (unit kerja) belum memahami

tentang kearsipan dan tata naskah dinas.

10. Sarana inventaris perkantoran baru sebagian diperbaharui sehingga dengan

bertamba umur pemakainnya sudah tentu banyak mengalami kerusakan dan

harus mengalami pembaharuan/diganti jika menilik aspek keekonomisannya.

11. Kurangnya kualitas SDM ULP dalam melaksanakan lelang.

Pemecahan Masalah


adalah:

1. Membagi tugas secara bergilir dan terjadwal untuk masing-masing staf

protokol.

2. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang persediaan ke seluruh

satker dan menghimbau satker untuk menyelenggarakan pencatatan dan

melaporkan persediaan secara tertib dan benar dan melakukan stock opname


persediaan di akhir tahun dengan cara membandingkan fisik persediaan

dengan catatan persediaan.

3. Melakukan upaya maksimal untuk mengamankan aset-aset tersebut

(melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan

Nasional terkait aset-aset yang bersengketa dengan pihak lain dan aset-aset

yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah).

4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Laporan

Barang Milik Negara di seluruh jajaran Kemenparekraf.

5. Melakukan sosialisasi/pembinaan terhadap pengelolaan BMN tentang

peraturan perundangan yang berlaku dan mekanisme pencatatan aset pada

aplikasi SIMAK-BMN.

6. Peningkatan kemampuan SDM petugas keamanan (SATPAM) secara

berjenjang bekerjasama dengan kepolisian dan pihak terkait salah satunya

pendidikan dasar petugas keamanan, resintel, Latsus ancaman Bom, dan

latihan pemadam kebakaran dll.

7. Sosialisasi Pelaksanaan Buku Tata Naskah Dinas ke UPT-UPT di daerah.

8. Pembenahan dan penataan ruang kerja serta ruang gedung penyimpanan

arsip.

9. Melakukan pelatihan pelaksanaan pelelangan.

10. Mengajukan formasi Arsiparis pada Penerimaan CPNS Tahun 2014.

11. Melakukan koordinasi/pembinaan terhadap unit kerja tentang kearsipan dan

tata naskah dinas.

12. Melakukan pemeliharaan rutin untuk semua peralatan inventaris kantor dan

mengajak semua pihak untuk ikut menjaga dan memeliharanya.


ersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Tersebarnya

Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada publik adalah Angka

pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik,

cetak dan online. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan pengunjung informasi

Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online merupakan indikator kuantitatif.

Semakin tinggi jumlah pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik,

cetak dan online menunjukkan bahwa informasi yang tersebar kepada publik

mengalami peningkatan.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya terlihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 3. 26 Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online


(%)

1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)

90 84 93,33

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Angka

Pertumbuhan Pengunjung Informasi Sosial, Elektronik, Cetak dan Online sebesar

84% atau 93,33% dari target 90%. Data di atas menunjukan bahwa target

tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik tidak tercapai 100%.

Tidak tercapainya target antara lain disebabkan adanya penghematan anggaran

yang semula dianggarkan sebesar Rp 9.000.000.000 menjadi Rp 7.802.443.000, hal

ini berdampak pada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga sangat

mempengaruhi penyebaran dan publikasi informasi kepada publik walaupun jika

dihitung secara akumulasi tetap mengalami pertumbuhan.

I

7

Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik


Untuk melihat perkembangan indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung

Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online apakah mengalami


yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel

dibawah ini :


No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)


84 93,33 - - - -

Dari tabel di atas, angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di Media

Sosial, Elektronik, Cetak dan Online tidak bisa dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, dikarenakan baru pada tahun 2014 ini angka pertumbuhan pengunjung

informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online menjadi indikator

untuk mengukur Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik.

Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap

tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :


No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra


84 - - - - -


Realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel di atas tidak dapat

dibandingkan, karena terjadi perubahan indikator kinerja baru dan tidak ada dalam

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, sehingga tidak ada target dalam

Rencana Strategis-nya.

Dalam upaya pencapaian indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi

Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online, kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan antara lain:

1. Penerbitan Media Internal Kemenparekraf

Majalah Ragam Pesona memuat berita-berita terkini

seputar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dengan informasi terbaru setiap bulannya. Majalah ini

memiliki maksud dan tujuan antara lain :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi

internal dan eksternal bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif;

b. Memberikan gambaran positif dan efektif tentang

organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

c. Meningkatkan kegiatan kehumasan khususnya dalam upaya meningkatkan

kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan;

e. Terdokumentasinya kegiatan Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan


Capaian : Dalam setiap tahun diterbitkan 12 edisi majalah yang waktu terbitnya

ditetapkan setiap bulan.

2. Peningkatan PR-ing Kinerja Kemenparekraf

a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pembangunan bidang

kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang telah, sedang dan akan

dilaksanakan

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk

bersama-sama membangun bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif

dalam upaya mensejahterakan kehidupan rakyat


c. Menumbuhkembangkan sikap kritis masyarakat terhadap program dan

kegiatan Kemenperekraf, demi terciptanya kemajuan setelah memperoleh

informasi yang obyektif, akurat dan faktual.

Capaian dari PR-ing Kinerja Kemenparekraf adalah kerjasama dengan beberapa

media massa, antara lain :

1. Media Televisi :

Jumlah Tayang :1 (Satu) Episode

Durasi Tayang : 24 (Dua puluh empat) Menit

Program Tayang : Talkshow Pagi

2. Media Televisi :

Jumlah Tayang :1 (Satu) Episode

Durasi Tayang : 24 (dua puluh empat) Menit

Program Tayang : Talkshow Pagi

3. Surat Kabar :

Halaman Tayang : Halaman Regular

Ukuran : ¼ Halaman (BW)

4. Majalah :

Halaman Tayang : Halaman Regular

Ukuran : 1 Halaman (FC)

3. Jumpa Pers Akhir Tahun

Pada jumpa pers akhir tahun, maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Memaparkan dan mengkomunikasikan kinerja Kemenparekraf selama 1

(satu) tahun;

b. Meningkatkan pemahaman terhadap pemangku kepentingan akan peran

strategis pembangunan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

c. Mensosialisasikan program dan kegiatan Kemenparekraf tahun 2014,

guna diperoleh dukungan dan meminimalisir hambatan.

Capaian :

a. Kegiatan ini terdiri dari Jumpa Pers Akhir Tahun yang dipimpin oleh Menpar,


didampingi oleh Pejabat Eselon I dan Perwakilan dari Asosiasi Parekraf,

kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Desember 2014 Pukul 15.00 –

17.30 di Lobby Lantai.2 Gd. Sapta Pesona Kemenpar;

b. Acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2014 dihadiri oleh 33 media cetak harian, 9

majalah, dan 13 media online, 15 media elektronik, dan 2 media asing;

c. Pada tahun 2014, penyelenggaraan Pameran hasil kinerja yang telah

dihasilkan oleh Satuan Kerja Kemenparekraf tidak dilaksanakan dikarenakan

keterbatasan anggaran.

Permasalahan



maksimal adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia;

2. Beban kerja lebih banyak tersita untuk pelayanan eksternal unit;

3. Keterbatasan Anggaran karena adanya penghematan anggaran;

4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia;

5. Banyak kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Pemecahan Masalah


adalah:

1. Merekrut pegawai baru dan merekrut tenaga outsource;

2. Membuat pembagian tugas dan waktu secara efisien, serta berkoordinasi

dengan lebih baik dengan unit kerja terkait;

3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan; dan

4. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Jumpa Pers

Akhir Tahun 2014,

Selasa 23 Desember 2014 di

Lobby lantai 2


8.8.Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Tersedianya

Data dan Informasi yang Akurat dan Valid adalah Angka Pertumbuhan

Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Hal ini dikarenakan pengunjung website merupakan indikator valid untuk

mengukur kinerja kualitas website baik dari sisi teknologi maupun konten yang

tersedia di dalamnya.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3. 29 Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


(%)

1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

115.000 292.709 254,52

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Angka

Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sebanyak 292.709 pengunjung dari target 115.000 pengunjung,

artinya persentase capaian sebesar 254,52%. Persentase ini merupakan

pencapaian yang cukup tinggi untuk selanjutnya website akan tetap jadi prioritas

utama yang dikembangkan agar bisa mencapai persentase/jumlah realisasi

pengunjung yang lebih tinggi. Terdapat perubahan target pengunjung dari 90.000

orang menjadi 115.000 orang, dikarenakan adanya kesalahan dalam pencantuman

target penetapan kinerja tahun 2014, dimana target yang tercantum dalam

penetapan kinerja seharusnya sesuai dengan rencana strategis yaitu sebesar

115.000 orang.

I

8

Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid


Untuk melihat perkembangan indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Data

dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apakah mengalami


yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel

dibawah ini :


No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)


292.709 254,52 256.262 233 149.592 157

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan persentase pengunjung website

pada tahun 2014 cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012,

dikarenakan tahun 2014 website mangalami peningkatan kualitas yang cukup

banyak sehingga persentase jumlah pengunjung ikut terus meningkat.




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra


292.709 115.000 256.262 110.000 149.592 95.000


Dari tabel di atas terlihat pencapaian realisasi mengalami peningkatan setiap

tahunnya hal ini dikarenakan kualitas infrastruktur website dan kontennya yang terus

mengalami perbaikan.

Dalam upaya pencapaian indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan

Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan-kegiatan yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Website;

Kegiatan Pengelolaan website merupakan kegiatan monitoring website yang

mencakup monitoring traffic akses pengguna sampai dengan pencatatan log sistem.

Pada tahun 2014, kegiatan Pengelolaan Website berjalan dengan baik.

2. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi agar pelayanan publik dalam penyampaian data dan informasi parekraf

dapat diakses secara cepat dan mudah dari dalam dan luar negeri.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah :

a. Pemeliharaan perangkat keras seperti web server, database server,

Uninterruptible Power Supply (UPS). Kemudian dilanjutkan dengan

pemeliharaan perangkat lunak seperti aplikasi website, aplikasi database,

email serta pemeliharaan AC Up Floor.

b. Pemeliharaan infrastruktur jaringan, seperti penggunaan Internet Service

Provider (ISP) dengan bandwidth domestik 50 Mbps dan global 30 Mbps,

pemeliharaan core switch, Fiber Optik, Switch, backbone disetiap lantai,

serta pemeliharaan koneksi jaringan di 18 (delapan belas) lantai dengan

jumlah pamakai sebanyak 1100 pemakai, dilengkapi pemasangan 2(dua)

access point setiap lantai serta adanya pemeliharaan troubleshooting

jaringan.

3. Pengembangan Co-location;

Kegiatan ini bertujuan untuk fungsi backup sistem serta data penting pada server-

server yang memiliki prioritas utama seperti Website, Webmail, LPSE, GIS. Backup

tersebut merupakan kategori pasif backup yang jika terjadi downtime pada sisi

server utama maka akan dilakukan prosedur aktifasi di sisi co-location.


4. Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES);

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data mengenai profil wisatawan mancanegara yang meliputi; profil

demografi, pola perjalanan dan pola pengeluaran wisman selama di Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan penyusunan statistik profil wisatawan mancanegara ini

adalah seluruh pengunjung asing yang telah melakukan aktivitas perjalanan di

Indonesia sesuai dengan kriteria UNWTO dalam IRTS 2008.

Pendataan dilakukan dengan metode wawancara terhadap wisman yang akan

meninggalkan Indonesia di 10 (sepuluh) pintu internasional, yaitu : Bandara

Kualanamu, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Adi Sucipto, Juanda, Ngurah Rai,

Pelabuhan Laut di Batam, Sepinggan, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang dan Lintas

Pendataan Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES)


Batas Entikong. Kegiatan ini sudah terlaksana 100%. Data yang sudah terkumpul

selanjutnya akan diolah dan ditabulasikan sehingga diperoleh data yang sesuai

dengan maksud dan tujuan survey.

Permasalahan



maksimal adalah:

1. Belum adanya roadmap pengembangan website;

2. Belum maksimalnya desain website;

3. Kecepatan akses website perlu ditingkatkan;

4. Kualitas konten website perlu dioptimalkan;

5. Jumlah ketersediaan konten website perlu dimaksimalkan;

6. Kurangnya program pelatihan peningkatan kualitas SDM.

Pemecahan Masalah


adalah:

1. Pembuatan roadmap pengambangan website;

2. Pengembangan desain website;

3. Peningkatan infrastruktur;

4. Peningkatan metode pengumpulan konten website;

5. Penambahan jenis konten;

6. Peningkatan pengelolaan SDM.


9.Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional


Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum

kerjasama internasional adalah Partisipasi dan Implementasi Kegiatan

Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3. 32 Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


(%)

1. Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)

37 31 83,78

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Partisipasi dan

Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 31 Laporan dari target 37 Laporan, artinya

persentase capaian sebesar 83,78%. Tidak tercapainya sasaran Biro Kerjasama

Luar Negeri pada tahun 2014 seperti yang rencanakan disebabkan adanya Inpres RI

No. 4 Tahun 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja

Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara tahun anggaran 2014 pada tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Edaran

Menteri PAN dan RB nomor 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan

pertemuan/rapat di luar kantor yang diterbitkan pada bulan November 2014

mengakibatkan beberapa jadwal pertemuan atau sidang Biro Kerjasama Luar Negeri

di luar negeri dan pelaksanaan kegiatan implementasi Biro Kerjasama Luar Negeri di

I

9

Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional


dalam negeri tidak dapat diselenggarakan sesuai rencana, antara lain:

penyelenggaraan Joint Working Group RI – RRT, pelaksanaan Workshop

Optimalisasi Kesepakatan Kerjasama bidang Ekonomi Kreatif, partisipasi pada

sidang The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),

partisipasi pada pertemuan organisasi Kerjasama Ekonomi Negara Berkembang

yang dikenal Developing-8 (D-8) dan organisasi kerjasama negara bidang pariwisata

yang dikenal Tourism-20 (T-20), partisipasi pada sidang Forum East and Latin

America Cooperation (FEALAC) bidang pariwisata, dan partisipasi pada pertemuan

the 11th Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippine East Asia Growth

Area (BIMP-EAGA).

Biro Kerjasama Luar Negeri menerima DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp 9.000.000.000,-. Setelah ada kebijakan penghematan, Biro Kerjasama Luar

Negeri menerima pagu anggaran sebesar Rp 7.655.892.000,-. Dari pagu anggaran

tersebut, anggaran yang bisa diserap oleh Biro Kerjasama Luar Negeri adalah

sebesar Rp 7.000.030.075,- atau sebesar 91,43 % dengan capaian sasaran output

sebesar 83,78 %.

Untuk melihat perkembangan indikator Partisipasi dan implementasi kegiatan

forum kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian

indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014.



No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%) Realisasi

Capaian

(%)

1. Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)

31 83,78 40 100 41 89,13


Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya kecenderungan penurunan realisasi

capaian Biro Kerjasama Luar Negeri dari tahun 2012 s.d. 2014. Penurunan tersebut

disebabkan adanya pengurangan anggaran yang diterima oleh Biro Kerjasama Luar

Negeri. Dampak dari pengurangan ini mengakibatkan Biro Kerjasama Luar Negeri

mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dan mengimplementasikan secara penuh

kegiatan yang telah ditargetkan.




No Indikator

Kinerja

2014 2013 2012

Realisasi Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra Realisasi

Target

Renstra

1. Partisipasi dan

Implementasi

Kegiatan

Forum

Kerjasama

Multiralteral,

Regional dan

Bilateral Bidang

Pariwisata dan

Ekonomi

Kreatif

(Laporan)

31 37 40 40 41 46

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi Biro Kerjasama Luar Negeri

pada tahun 2014 menurun apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun

2013 dan 2012. Hal ini disebabkan pengurangan anggaran yang diterima oleh Biro

Kerjasama Luar Negeri, akibat dari kebijakan pemerintah berupa penghematan

anggaran. Kebijakan tersebut mengakibatkan Biro Kerjasama Luar Negeri,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak dapat berpartisipasi dan

mengimplementasikan semua kegiatan yang telah ditentukan.

Dalam upaya pencapaian indikator Partisipasi dan implementasi kegiatan

forum kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:


1. Berpartisipasi pada kegiatan 27th Joint Meeting the UNWTO Commission

for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia,

yang diselenggarakan di Legaspi, Philippines, pada tanggal 17 – 21 Mei,

2014. Adapun hasil-hasil pertemuan yang dapat dilaporkan adalah :

a) Pertemuan Bersama ke-27 Komisi Regional Asia Timur & Pasifik dan Komisi

Regional Asia Selatan

b) UNWTO-ASEAN International Conference on Tourism and Climate Change.

Konferensi Pariwisata dan Perubahan Iklim dilaksanakan selama dua hari

dengan membahas topik-topik: (1) Kebijakan dan strategi nasional dalam

menangani pariwisata dan perubahan iklim; (2) Pariwista berkelanjutan dan

inisiatif dalam penanganan perubahan iklim; (3) Perilaku Konsumen dalam

pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta (4) perspective

industry tentang destinasi rendah karbon dan contoh-contoh best practices.

2. Berpartisipasi pada kegiatan sidang WIPO Intergovernmental Committee

on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge

and Folklore ke-25 diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 15 s.d.

24 Juli 2013. Adapun hasil-hasil pertemuan yang dapat dilaporkan antara lain:,

a) Dalam pertemuan hadir sebagai Ketua Delegasi RI, Duta Besar/Perwakilan

Tetap RI, H.E. Bpk. Triyono Sumarsono didampingi Bapak Bebeb A.K.N

Djunjunan, Deputy Chief of Mission, KBRI Bangkok hadir sebagai Vice Chair

IGC-GRTKF dan Chair of Like Minded Countries Group, Ibu Bianca PC. S.

dari PTRI Jenewa. Adapun Delegasi RI Kemparekraf diwakili oleh Plt.

Kepala Sub Bagian Kerjasama Ekonomi Kreatif, Sdr. Muhammad Suradin

dan Sdr. Berti Deliani dan Berti Deliani, Biro Kerja Sama Luar Negeri.

b) Sidang WIPO IGC-GRTKF ke-25 tahun ini sangat berbeda dibandingkan

pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan dilakukannya pembahasan

Agenda Item 7 (WIPO/GRTKF/IC/25/5, WIPO/GRTKF/IC/25/6

&WIPO/GRTKF/IC/25/5- 7): Review and Taking Stock of the Text(s) of the

International Legal Instrument(s) Ensuring the Effective Protection of

Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge and Genetic

Resources and Recommendation to the General Assembly pada tanggal 22

Juli 2013 dan Agenda Item 8:Contribution of the Intergovernmental

Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional


Knowledge and Folklore (IGC) to the Implementation of the respective

Development Agenda Recommendations pada tanggal 24 Juli 2013.

c) Sidang dipimpin oleh Duta Besar Jamaica, H.E. Mr. Wayne Mc.Cook yang

dibantu oleh fasilitator dari Afrika Selatan dan Selandia Baru dengan tujuan

agar dapat segera dicapai kesepakatan bersama mengenai teks atau teks

instrumen hukum internasional yang diharapakan akan menjamin

perlindungan yang efektif bagi ekspresi budaya tradisional (TCEs). Isu

Traditional Cultural Expressions (WIPO/GRTKF/IC/25/4), merupakan

agenda yang paling krusial sekaligus mendasar bagi kepentingan nasional

setiap negara anggota WIPO. Begitu alot dan berlarut-larutnya perundingan

agenda ini pada tahun 2013 yang artinya tahun ke-12 sejak dibentuknya IGC

GRTKF pada September 2000, belum juga berhasil dicapai kata sepakat

terhadap draft text.

d) Perundingan dilakukan dengan sesi plenary dan expert working group

dimana pada sesi plenary ke-1 chair membuka perundingan untuk mencatat

intervensi pada isu-isu yang diangkat dalam draft article secara keseluruhan

dan bukan pasal per-pasal. Dalam sesi ini berhasil dicapai kompromi berupa

dokumen IGC-The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 yang

selanjutnya dibahas dalam beberapa sesi expert working group yang

berakhir dengan dead lock, diawali dengan mundurnya African Group dari

expert working group ke-1 karena merasa tidak adanya keinginan dari

negara-negara maju (Group B, Uni Eropa, Juskanz, Central & Baltic States)

untuk terus bergerak maju dalam upaya mencapai konsensus bersama di

dalam upaya melindungi GRTKF. Dalam situasi tersebut Indonesia sebagai

Chair of Like Minded Countries (LMCs)Group, anggota Developing Agenda

Group dan Asian Groupmenyampaikan proposal untuk tetap berada di

dalam ruangan expert working group ke-1 untuk terus menjaga agar

dokumen IGC-The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 tetap

berjalan dengan semestinya.

e) Selain itu Indonesia sebagai Chair of Like Minded Countries (LMCs) Group

juga menginisiasikan the informal informal meeting antara LMCs Member

States, African Group, Grulac dan Development Agenda Group pada tanggal

19 Juli 2013 dengan tujuan untuk mendiskusikan Counter Draft terhadap


masukkan negara-negara maju pada saat artikel 1, 2, 3 dan 5 untuk

disampaikan pada expert working group meeting berikutnya yang

berlangsung pada hari yang sama. Dalam sesi expert working group

meeting dimaksud, delegasi Afrika Selatan on behalf of African Group dipilih

untuk menyampaikan Counter Draft yang kemudian mendapat dukungan

dari India, Brasil, Thailand dan Indigenous Caucus.

f) Pada expert working group meeting ini, Delri Kemparekraf on behalf of

LMCs dan Development Agenda Group menyampaikan intervensi berupa

dukungan terhadap Counter Draft dimaksud dan menjelaskan bahwa

masukkan dari Afrika Selatan tersebut merupakan Joint Statement dari

kesatuan suara kelompok-kelompok regional (African Group & Asian Group

Minus 3), Like Minded Countries (LMCs) dan Development Agenda Group.

g) Perundingan kemudian dilanjutkan dengan sesi plenary dengan catatan dan

masukkan pada dokumen agenda items 6: The Protection of Traditional

Cultural Expressions Rev.1 dari hasil pembahasan dalam expert working

group meeting. Dalam sesi plenary ini disepakati bahwa karena tidak

tercapainya kompromi terhadap agenda items 6 The Protection of Traditional

Cultural Expressions maka chair memutuskan untuk membawa pembahasan

agenda dimaksud dalam WIPO General Assembly yang dijadwalkan

berlangsung pada tanggal 23 September s.d. 2 Oktober 2013 di WIPO

Headquaters Jenewa, Swiss. Mengantisipasi hal tersebut dan

mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam pembahasan

Agenda item 7 dan 8 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 s.d. 24

Juli 2013. Pada Senin, tanggal 22 Juli 2013 bertempat di WIPO

Headquaters, Indonesia mengundang para Duta Besar / Permanent Mission

dari 106 negara yang terlibat di dalam penyusunan Counter Draft (54 negara

African Group, 33 negara LMCs Group, dan 19 negara Development

Agenda Group). Dengan harapan melalui pertemuan tingkat Duta Besar

dimaksud dapat memberikan tekanan secara politis terhadap proses sidang

IGC-GRTKF ke-25 sekaligus mendorong kembali dimasukkanya isu

perlindungan bagi GRTKF ke dalam pertemuan puncak WIPO Diplomatic

Conference tahun 2014 atau awal tahun 2015 di WIPO Headquaters

Jenewa, Swiss.


Permasalahan



maksimal adalah:

1. Adanya perubahan kebijakan anggaran Pemerintah mengakibatkan beberapa

aktivitas rencana output yang tidak bisa dilaksanakan. Anggaran yang sudah

dialokasikan pada DIPA Biro Kerjasama Luar Negeri tidak dapat direalisasikan

(drop).

2. Hasil kesepakatan kerjasama multilateral, dan regional, belum sepenuhnya

dapat dilaksakan oleh Unit Teknis, sehingga beberapa komitmen yang

seharusnya dilaksanakan dan disampaikan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri

pada pertemuan-pertemuan Organisasi internasional tahun berikutnya

mengalami hambatan.

3. Penandatangan dan implementasi kesepakatan kerjasama bilateral belum

sepenuhnya dapat dilaksakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri karena

beberapa hal di luar kendali Biro Kerjasama Luar Negeri.

4. Pengumpulan bahan dan penyusunan materi posisi Indonesia dalam

pertemuan-pertemuan internasional belum optimal, karena peran dan

partisipasi unit teknis dalam memberikan kontribusinya ke Biro Kerjasama Luar

Negeri sangat kurang. Hal ini menyebabkan misi yang dibawa dalam

pertemuan-pertemuan internasional sangat kurang.

5. Kerjasama Internasional di bidang pengembangan ekonomi kreatif belum

berjalan optimal, karena belum banyak Negara yang secara spesifik

menangani pengembangan ekonomi kreatif di bawah suatu lembaga tersendiri

seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemecahan Masalah


adalah:

1. Perlunya koordinasi dengan unit lain dalam perencanaan dan pemantauan

kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri sehingga rencana kegiatan Biro

Kerjasama Luar Negeri dapat dikawal terus menerus.

2. Perlu adanya terobosan baru untuk mengoptimalkan hasil-hasil kerjasama

multilateral dan regional dapat terlaksana di dalam negeri.


3. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dan Negara

mitra sehingga pelaksanaan kerjasama bilateral dapat dilaksanakan dengan

lancar.

4. Perlu mendorong peran unit-unit teknis dalam memberikan kontribusinya untuk

penyiapan posisi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.

5. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah dukungan pelaksanaan Forum

Koordinasi Optimalisasi Kerjasama Luar Negeri yang antara lain bertujuan

untuk meningkatkan peran unit teknis dalam memberikan masukan kepada

Biro KSLN dan dengan cepat mengimplementasikan hasil-hasil kerjasama

multilateral, regional dan bilateral.

3.3 Realisasi Anggaran

Sekretariat Jenderal pada Tahun 2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp 151.158.121.000 dan terbagi dalam jenis belanja, sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp 37.728.030.000

2. Belanja Barang : Rp 103.991.958.000

3. Belanja Modal : Rp 1.438.093.000

4. Belanja Bansos : Rp -

Catatan : Dalam PK Setjen 2014 hanya terdapat satu program yaitu Program Dukungan Manajemen

dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Parekraf

Matriks Perbandingan Anggaran 2014 dan 2013 Sekretariat Jenderal

No Satuan Kerja &

Kegiatan

2014 2013

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

1. Biro Hukum dan Kepegawaian

(Pelayanan Hukum dan Administrasi Kepegawaian)

7.579.083.000 6.875.036.900 90,71 12.416.135.000 11.923.986.718 96,04

2. Biro Kerjasama Luar Negeri

(Peningkatan Kerja Sama Internasional)

7.655.892.000 7.000.030.075 91,43 17.878.505.000 15.301.009.574 85,58

3. Biro Keuangan

(Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan)

6.855.349.000 6.081.355.930 88,71 8.648.890.000 7.558.571.430 87,39


No Satuan Kerja &

Kegiatan

2014 2013

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

4. Biro Perencanaan dan Organisasi

(Pengembangan Perencanaan dan Organisasi)

14.599.094.000 12.895.523.739 88,33 21.545.562.000 17.621.847.108 81,79

5. Biro Umum

(Peningkatan Layanan Administrasi Umum)

84.728.146.000 77.679.410.145 91,68 79.710.265.000 71.496.024.191 89,69

6. Pusat Komunikasi Publik

(Peningkatan Layanan Komunikasi Publik)

7.802.443.000 7.609.133.610 97,52 79.710.265.000 71.496.024.191 89,69

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur)

5.938.074.000 5.768.140.700 97,14 9.750.173.000 8.853.353.860 90,80

8. Pusat Data dan Informasi

(Peningkatan Layanan Data dan Informasi)

8.000.000.000 7.417.485.470 92,72 13.548.422.000 11.545.120.777 85,21

Jumlah 143.158.081.000 131.326.116.569 91,74

* 176.490.252.000 156.128.271.806

88,46

*

Kementerian Pariwisata 84,83

** 83,92

**

*) Realisasi anggaran TA 2014, posisi tanggal 6 Februari 2015 **) Sumber: http://monev.anggaran.depkeu.go.id

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN & RB nomor 10 tahun 2014 Tentang

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran

Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, langkah-langkah penghematan penggunaan

anggaran negara yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, antara lain sebagai

berikut:

1. Terkait pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana Surat

Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1001/M.Sesneg/Setmen/KL.00/11/2014

tanggal 4 November 2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan hal-hal

sebagai berikut:


a. Melaksanakan pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dengan

membatasi delegasi yang berangkat. Salah satunya adalah melakukan

seleksi yang sangat ketat untuk calon delegasi pada saat membuat surat

permohonan izin keluar negeri kepada Sekretaris Kabinet. Seleksi

tersebut dilaksanakan pada tingkat eselon II dan I dengan

mempertimbangkan peran calon delegasi dalam pertemuan/sidang di luar

negeri yang akan diikuti. Calon delegasi yang tidak memiliki peran cukup

penting akan tidak diikutsertakan.

b. Dengan adanya pembatasan pelaksanaan pertemuan/rapat di luar kantor,

dengan adanya surat edaran tersebut Sekretariat Jenderal telah

menindaklanjuti dengan mengadakan rapat/pertemuan yang dilaksanakan

dikantor, maka yang semula angaran yang diperuntukkan untuk biaya

Fullboard Meeting, yang dapat direalisasikan yaitu hanya untuk

penyediaan konsumsi sehingga terjadi penghematan anggaran.

2. Sebagai implementasi atas surat edaran Menteri PAN & RB Nomor 10 dan 11

Tahun 2014, setelah terbitnya Surat Edaran tersebut rapat-rapat dilaksanakan

di ruang rapat kantor, sehingga terjadi penghematan anggaran dan beberapa

kegiatan rapat tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya anggarannya disetor ke

kas negara.


BAB IV

PENUTUP

Dalam mencapai tujuan Sekretariat Jenderal mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu

kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Perumusan tujuan ini akan memungkinkan Sekretariat Jenderal dapat

mengukur sejauh mana pemenuhan visi dan misi organisasi, untuk itu, agar dapat

diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuannya, harus memiliki indikator

kinerja (performance indicator) yang terukur.

Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya peningkatan koordinasi

antar Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal pada tataran pelaksanaan kegiatan

dan aktivitas, sehingga target-target yang telah direncanakan sebelumnya dapat

dicapai dengan menggunakan alat ukur Indikator Kinerja .bahkan terdapat target

yang melampoi batas yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat

Jenderal pada tahun 2014 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.

151.158.121.000,00 (Seratus lima puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta

seratus dua puluh satu ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun anggaran daya serap

mencapai Rp. 138.576.803.545.00 ( Seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus

tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

atau sebesar 91,67%

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja

Sekretariat Jenderal selama tahun 2014 dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 10

(sepuluh) Indikator Kinerja telah dapat dicapai. Dengan demikian tugas dan fungsi

Sekratariat Jenderal yaitru melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan.

LAMPIRAN

LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2014 | 1

PENGUKURAN KINERJA Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran : 2014


Penanggungjawab

Target Realisasi %

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber

Daya Manusia

1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (persentase) 78,92 74,38 94,24 Pusdiklat Pegawai

2. Rasio kecukupan pegawai (orang (CPNS)) 132 126 95,45

Rokumpeg 2. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang

harmonis

Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif (persentase) 10 37 370

3. Terwujudnya rencana program dan

penganggaran serta evaluasi dan pelaporan

Nilai Akuntabilitas Kinerja (nilai) A B -

Rorensi

4. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang

sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai) 85 60,23 70,86

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja

Keuangan sesuai dengan kebutuhan, tugas dan

fungsi

Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (predikat)

WTP

Masih

dalam

proses

audit BPK

- Rokeu

6. Terselenggaranya layanan umum yang

memenuhi standar pelayanan

Indeks Pelayanan (persentase) 85 84 98,82 Roum

7. Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi

kepada publik

Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial,

elektronik, cetak dan online (persentase) 90 84 93,33 Puskomlik

LAMPIRAN

LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2014 | 2


Penanggungjawab

Target Realisasi %

8. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan

valid

Angka pertumbuhan pengunjung data dan informasi pada website

pariwisata dan ekonomi kreatif (pengunjung) 115.000 292.709 254,52 Pusdatin

9. Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi

Indonesia dalam forum kerjasama internasional

Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multiralteral,

regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

(laporan)

37 31 83,78 Ro KSLN

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 151.158.121.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 138.576.803.545

Jakarta, Januari 2015

Sekretaris Jenderal,

UKUS KUSWARA

www.parekraf.go.id

sekretariat jenderal 2014 - kemenparekraf

Documents