kementerian k lautan dan perikanan sekretariat … · kementerian k1e lautan dan perikanan...

39
KEMENTERIAN K 1 ELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163 PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PER-LPMUKP/2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan mengembangkan akses pembiayaan untuk penguatan modal usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta usaha masyarakat pesisir, dipandang perlu meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Upload: duongnga

Post on 13-Mar-2019

269 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

KEMENTERIAN K1ELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163

PERATURAN

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 3/PER-LPMUKP/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan

mengembangkan akses pembiayaan untuk penguatan

modal usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan,

petambak garam, pengolah dan pemasar hasil

perikanan, serta usaha masyarakat pesisir, dipandang

perlu meningkatkan efesiensi dan efektivitas

pengelolaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal

Usaha Kelautan dan Perikanan yang disalurkan

melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan

Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan tentang Standar Operasional

Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga

Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Page 2: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

2

kepada Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan

Perikanan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Page 3: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

3

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5870);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014

tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan

Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019,

sebagaimana telah-diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian

Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-

2019;

Page 4: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

4

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008,

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian

Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

47/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Pelayanan

Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1533);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 154);

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/

KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola

Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi

Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum;

16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.03/MEN-KP/KP.430/2014 tentang

Page 5: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

5

Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Lembaga

Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

17. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-LPMUKP/2017

tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL

USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

(1) Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai

proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan, bagaimana dan

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

(2) SOP Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan

dan Perikanan merupakan pedoman bagi seluruh unit organisasi di

lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

dalam mengelola dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga

Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

SOP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Page 6: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

6

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN,

SYARIF SYAHRIAL

Page 7: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

7

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA

MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 3/PER-LPMUKP/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA

PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN

PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN

MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN

PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP)

didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

menjawab kebutuhan akses permodalan bagi masyarakat

kelautan dan perikanan. LPMUKP memberikan akses

permodalan tersebut berbentuk dana bergulir untuk

pengembangan modal kerja dan investasi bagi pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan (UMKM-

KP). Dalam prakteknya, dimungkinkan terdapat banyak

kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang tepat

untuk menjamin kelangsungan, efektivitas, dan efisiensi

pelaksanaan program penguatan modal usaha LPMUKP ini.

Oleh karena itu, LPMUKP dalam pelaksanaan program

bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan

Perikanan (LKM-KP).

LKM-KP diyakini dapat mengenali lebih baik karena aspek

kedekatan lokasi dan pengenalan karakter calon debitur yang

memanfaatkan dana bergulir LPMUKP untuk penguatan modal

usaha. Implikasinya, LPMUKP melakukan pengelolaan dana

bergulir melalui LKM-KP. Pengelolaan ini juga tentunya perlu

Page 8: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

8

diatur pula dalam bentuk suatu Standar Operasional Prosedur

(SOP).

SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini

diharapkan mampu menjadi arah kebijakan operasional

LPMUKP dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil,

mikro dan menengah sektor kelautan dan perikanan melalui

LKM-KP untuk penguatan modal dan peningkatan kapasitas

UMKM-KP.

Berdasarkan latar belakang di atas, SOP ini disusun untuk

dapat menjadi panduan kerja dan pengambilan keputusan bagi

pimpinan dan seluruh staf pengelola LPMUKP. Lebih jauh, SOP

ini juga dapat menjadi sarana pengendalian dan pengawasan

dalam mencapai sasaran LPMUKP, terutama pelaksanaan

pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1) Maksud

Penyusunan SOP ini secara umum dimaksudkan untuk

memberikan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan

LPMUKP maupun dari luar LPMUKP yang terkait dalam

pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.

2) Tujuan

Penyusunan SOP ini memiliki sejumlah tujuan antara lain:

a) Memastikan terdapatnya sistem dan prosedur yang

baku dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui

LKM-KP;

b) Memastikan terdapatnya keseragaman penanganan

pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

sehingga mengurangi tingkat penyimpangan pada

tingkat pelaksanaannya;

c) Memberikan batasan-batasan lingkup kerja dan

tanggunggugat tiap bagian yang terlibat baik pihak

internal maupun eksternal LPMUKP;

d) Menjelaskan secara detail tentang aktivitas pengelolaan

dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP terkait dengan

aktivitas, bagaimana dan kapan harus dilakukan,

dimana dan oleh siapa dilakukan.

Page 9: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

9

3) Sasaran

Sasaran dari penyusunan SOP ini adalah sebagai berikut:

a) Pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

mengikuti sistem dan prosedur baku yang berlaku;

b) Penanganan penyaluran dan pengembalian dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP dikelola secara

seragam oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga

tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya;

c) Pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

dapat teridentifikasi tahapan-tahapan aktivitas,

terperinci menurut pihak yang terlibat, dokumen yang

dibutuhkan, waktu pelayanan, serta dapat terjamin

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

C. MANFAAT

Manfaat SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-

KP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh Pejabat

Pengelola dan Pegawai BLU LPMUKP dalam mengelola dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin

dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU

LPMUKP dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab individual Pejabat Pengelola dan

Pegawai BLU LPMUKP serta organisasi secara keseluruhan

dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

4) Membantu Pegawai LPMUKP menjadi lebih mandiri dan

tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga

akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam

pelaksanaan proses sehari-hari untuk mengelola dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

5) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP;

6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan

memberikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU LPMUKP

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu

Page 10: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

10

mengevaluasi pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui

LKM-KP;

7) Memastikan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP dapat berlangsung dalam

berbagai situasi serta tidak bergantung pada orang

tertentu;

8) Menjamin konsistensi pelayanan untuk pengelolaan dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP, baik dari sisi mutu,

waktu dan prosedur;

9) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi

yang harus dikuasai oleh Pegawai LPMUKP dalam

melaksanakan tugasnya;

10) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi

Pegawai LPMUKP;

11) Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul

oleh Pegawai LPMUKP dalam melaksanakan tugasnya;

12) Sebagai instrumen yang dapat melindungi Pejabat

Pengelola dan Pegawai BLU LPMUKP dari kemungkinan

tuntutan hukum karena tuduhan melakukan

penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP;

13) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam

pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

14) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan

prosedural dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP; dan

15) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam

penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat

memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dalam

pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.

D. PENGERTIAN

1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU,

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang di bentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

Page 11: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

11

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas;

2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang

selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualiaan dan ketentuan pengelolaan keuangan

negara pada umumnya;

3) Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh

Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan

Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha

bagi koperasi, mikro, kecil, menengah dan usaha lainya

yang berada di bawah pembinaan Kementerian

Negara/Lembaga;

4) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah Satuan Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan

mengelola dana bergulir yang berpendampingan bagi

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan

dan perikanan;

5) Pejabat Pengelola BLU LPMUKP terdiri dari Pimpinan BLU

LPMUKP, yang selanjutnya disebut Direktur LPMUKP;

Pejabat Keuangan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut

sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko

LPMUKP; dan Pejabat Teknis BLU LPMUKP, yang

selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Operasional dan

Kemitraan Usaha dan Kepala Divisi Perencanaan dan

Umum LPMUKP;

6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan

tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah);

Page 12: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

12

7) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

8) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan

Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan

bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

9) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan

Perikanan, yang selanjutnya disingkat UMKM-KP, adalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor

kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis

Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Direktur ini;

10) Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat

LKM, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan

untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan

pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau

pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian

jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-

mata mencari keuntungan;

Page 13: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

13

11) Pinjaman adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada

debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang

diperjanjikan;

12) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada

debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang

diperjanjikan dengan prinsip syariah;

13) Lembaga Keuangan Mikro Kelautan Perikanan, yang

selanjutnya disingkat LKM-KP, adalah Lembaga Keuangan

Mikro yang khusus didirikan untuk melayani kegiatan

usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan

yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh

LPMUKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur

ini;

14) Komite Pinjaman atau Pembiayaan adalah komite yang

mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kepada

Direktur atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur LPMUKP

tentang persetujuan atau penolakan proposal pinjaman

atau pembiayaan atas hasil verifikasi dan penilaian teknis

yang dilakukan oleh Analis Kredit LPMUKP;

15) Analis Kredit LPMUKP adalah tenaga fungsional yang

bertugas melakukan pemeriksaaan kelengkapan dokumen,

analisis kelayakan usaha, risiko usaha, dan memberikan

hasil penilaian teknis atas proposal pinjaman atau

pembiayaan yang diajukan kepada LPMUKP;

16) Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi Pinjaman atau

Pembiayaan yang diberikan oleh kreditur;

17) Pendampingan adalah kegiatan mendampingi penerima

pinjaman atau pembiayaan LPMUKP dalam menjalankan

kegiatan usahanya, berupa pendampingan manajemen

maupun teknis kepada LKM-KP serta UMKM-KP;

18) Tenaga Pendamping adalah tenaga fungsional yang

ditugaskan oleh LPMUKP dan/atau Lembaga Pendamping

untuk melakukan kegiatan pendampingan;

19) Lembaga Pendamping adalah lembaga yang dibentuk oleh

LKM-KP mitra LPMUKP bersama dengan Tenaga

Pendamping serta pemangku kepentingan lainnya terkait

dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di

kabupaten/kota yang pembentukannya diatur dalam

Page 14: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

14

Peraturan Direktur tersendiri mengenai SOP

Pendampingan LPMUKP.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini secara umum meliputi :

1) Pendahuluan;

2) Kebijakan Umum Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP;

3) Ketentuan Teknis Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP;

4) SOP Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

5) SOP Pengembalian Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

6) Ketentuan Penutup.

Page 15: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

15

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR LPMUKP

MELALUI LKM-KP

A. KEBIJAKAN UMUM

1) SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

ini dibagi menjadi dua jenis SOP yaitu SOP Penyaluran dan

SOP Pengembalian Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-

KP.

2) LPMUKP menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan Dana

Bergulir kepada LKM-KP. Perjanjian perikatan pinjaman

atau pembiayaan terjadi antara LPMUKP dan LKM-KP.

3) LKM-KP selanjutnya menyalurkan dana pinjaman atau

pembiayaan yang diperolehnya dari LPMUKP kepada

UMKM-KP baik kepada usaha perorangan maupun

kelompok usaha.

4) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP dilakukan atas dasar

pertimbangan proposal Pinjaman atau Pembiayaan serta

hasil analisis yang mempertimbangkan kemampuan

membayar kembali Pinjaman atau Pembiayaan oleh LKM-

KP kepada LPMUKP.

5) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan LPMUKP melalui

LKM-KP didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan

pertimbangan bahwa:

a. Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

akan memberi manfaat bagi UMKM-KP baik anggota

maupun non anggota LKM-KP;

b. Pinjaman atau Pembiayaan dapat dibayar kembali oleh

LKM-KP sesuai dengan Perjanjian Pinjaman atau

Pembiayaan;

c. Terdapat aset yang dijadikan oleh LKM-KP sebagai

jaminan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan

dari LPMUKP.

6) Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

antara LPMUKP dan LKM-KP mengatur berbagai hal yang

telah disepakati antara lain plafon, jangka waktu Pinjaman

atau Pembiayaan, jasa Pinjaman atau Pembiayaan, jenis

Page 16: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

16

dan besar angsuran, jaminan serta hal lainnya yang

dianggap perlu.

7) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP dari LKM-KP kepada UMKM-KP diatur dalam

perjanjian tersendiri antara LKM-KP dan UMKM-KP, sesuai

dengan kebijakan pinjaman atau pembiayaan yang

ditetapkan oleh LKM-KP, selama tidak diatur secara

khusus oleh LPMUKP.

8) LKM-KP yang mendapatkan pinjaman atau pembiayaan

LPMUKP wajib melakukan kegiatan pendampingan kepada

UMKM-KP yang menjadi debitur LKM-KP dalam wadah

Lembaga Pendamping.

9) Kegiatan pendampingan dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP ini secara khusus akan diatur dalam suatu SOP

tersendiri.

B. LANDASAN KERJA LPMUKP

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola LPMUKP, maka

landasan kerja LPMUKP dalam pengelolaan dana bergulir

melalui LKM-KP ini juga mengikuti prinsip-prinsip tersebut,

yang antara lain:

1) Prinsip Transparansi

Bersifat terbuka, informatif dan dapat diakses bagi seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) sektor kelautan dan

perikanan terutama LKM-KP.

2) Prinsip Akuntabilitas

Adanya kejelasan tanggung jawab dan wewenang yang

tegas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

3) Prinsip Responsibilitas

Prinsip ini berusaha menciptakan perilaku Pejabat

Pengelola dan Pegawai hingga Tenaga Pendamping BLU

LPMUKP dalam mengelola dana bergulir LPMUKP melalui

LKM-KP yang taat terhadap peraturan perundang-

undangan serta prinsip tata kelola yang baik.

Page 17: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

17

4) Prinsip Kemandirian

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi

LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-

prinsip organisasi yang sehat..

5) Prinsip Integritas

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk

menghasilkan hasil yang terbaik untuk organisasi melalui

pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri

dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk mengelola dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.

C. KEBIJAKAN PELAYANAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

LPMUKP MELALUI LKM-KP

1) Pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP ini terdiri dari pelayanan untuk

penyaluran serta pengembalian dana bergulir.

2) Kebijakan pelayanan dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP ini juga memperhatikan adanya Standar

Pelayanan Minimal bagi LPMUKP seperti yang diatur dalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

47/PERMEN-KP/2014 dengan melakukan penyesuaian

pada penamaan struktur organisasi dan tata kerja pasca

penetapan LPMUKP sebagai instansi pemerintah yang

menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum.

3) Seluruh pengaturan dalam SOP ini berikut dengan

petunjuk teknis penjabarannya harus diikuti oleh seluruh

pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP.

4) LPMUKP dalam pelayanan pengelolaan dana bergulir

melalui LKM-KP selalu mengedepankan prinsip kehati-

hatian sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

5) Pengaturan pelayanan dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP ini diatur dalam bentuk SOP

yang secara umum terdiri dari tiga bagian utama, yaitu

detail uraian kegiatan setiap tahapan dalam SOP,

Page 18: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

18

pelaksana yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan

tersebut serta mutu baku dari indikasi bahwa telah

terlaksananya setiap tahapan kegiatan.

6) Pelaksana yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dalam

pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini

meliputi internal LPMUKP, LKM-KP dan Tenaga

Pendamping. Pelaksana internal LPMUKP dapat dijelaskan

sebagai berikut:

NO INTERNAL LPMUKP KETERANGAN

1 Sub Divisi Umum Dalam struktur LPMUKP yang lalu

sesuai Peraturan Menteri KP No.

PER.20/MEN/SJ/2009, struktur ini

disebut dengan Sub Divisi Tata Usaha,

Hukum dan Humas.

2 Sub Divisi Pengelolaan

Risiko

Dalam struktur LPMUKP yang lalu

sesuai Peraturan Menteri KP No.

PER.20/MEN/SJ/2009, struktur ini

disebut dengan Sub Divisi Pengendalian

Risiko.

3 Sub Divisi Keuangan Dalam struktur LPMUKP yang lalu

sesuai Peraturan Menteri KP No.

PER.20/MEN/SJ/2009, struktur ini

disebut dengan Sub Divisi Anggaran dan

Keuangan.

4 Sub Divisi Operasional Memiliki sebutan yang sama dalam

struktur LPMUKP yang lalu sesuai

Peraturan Menteri KP No.

PER.20/MEN/SJ/2009

4 Analis Kredit Staf yang ditugaskan khusus oleh Divisi

Keuangan dan Pengelolaan Risiko

LPMUKP untuk menganalisis secara

teknis kelayakan dari suatu proposal

untuk memperoleh pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir dari LPMUKP

5 Komite Pinjaman Komite adhoc yang dibentuk oleh

Direktur LPMUKP yang diatur lebih jauh

dalam Keputusan Direktur LPMUKP.

6 Pemberi Persetujuan

Pinjaman

Bergantung dengan besaran pagu

pinjaman

Page 19: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

19

NO INTERNAL LPMUKP KETERANGAN

- Direktur LPMUKP atau

- Pagu pinjaman lebih besar dari Rp 2 Miliar atau pagu pinjaman yang kurang dari Rp 2 Miliar namun

diekskalasi persetujuannya karena terjadi perbedaan pendapat antara

Analis Kredit dan Komite Pinjaman LPMUKP

- Pejabat yang

Ditunjuk Direktur LPMUKP

- Pagu pinjaman kurang dari Rp 2

Miliar, Direktur LPMUKP menugaskan Kepala Divisi Keuangan

dan Pengelolaan Risiko LPMUKP

7 Bank Pelaksana Bank yang menjadi referensi dalam pengelolaan keuangan negara termasuk

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

7) Mutu baku dari terlaksananya setiap tahapan layanan

dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu kelengkapan

dokumen yang dipersyaratkan, tenggat waktu (deadline)

pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pelayanan, serta

output yang diharapkan dari terlaksananya setiap tahapan

kegiatan.

Page 20: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

20

BAB III

KETENTUAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR LPMUKP

MELALUI LKM-KP

A. KATEGORI LKM-KP YANG DAPAT MENGAKSES PINJAMAN

ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LPMUKP

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan definisi bahwa LKM-

KP adalah Lembaga Keuangan Mikro yang khusus didirikan

untuk melayani kegiatan usaha yang bergerak di sektor

kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis

Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP. Dalam kenyataannya saat

ini, jauh sebelum berlaku efektifnya UU No.1 Tahun 2013

tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah terdapat sejumlah

kelembagan keuangan mikro (microfinance institutions) yang

telah bergerak dalam bidang usaha peningkatan kapasitas

permodalan UMKM termasuk bagi UMKM yang bergerak di

sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sejumlah ketentuan

teknis kategori LKM-KP yang dapat mengakses pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP, antara lain:

1) Suatu LKM disebut sebagai LKM-KP mitra LPMUKP jika

LKM tersebut membiayai satu atau lebih dari satu Jenis

Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP terdiri dari:

a. Usaha Penangkapan Ikan, termasuk usaha

pendukungnya;

b. Usaha Pembudidayaan Ikan, termasuk usaha

pendukungnya;

c. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk

Kelautan Perikanan, termasuk usaha pendukungnya;

d. Usaha Garam Rakyat, termasuk usaha

pendukungnya;

e. Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya seperti Kedai

Pesisir, Wisata Bahari dan lain-lain.

2) Seluruh LKM-KP yang mengelola dana bergulir LPMUKP

diarahkan memiliki izin usaha LKM yang dikeluarkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik berbadan hukum

koperasi maupun berbadan hukum Perseroan Terbatas

(PT); baik yang menjalankan prinsip syariah maupun

konvensional dalam kegiatan operasinya. Implikasinya,

Page 21: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

21

proses pembentukan badan hukum dan badan usaha LKM

ini mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh

OJK. Ketentuan teknis ini menyebabkan jenis-jenis LKM-

KP mitra LPMUKP terdiri dari:

a. Koperasi Jasa LKM;

b. Koperasi Jasa LKMS (Lembaga Keuangan Mikro

Syariah);

c. PT. LKM; dan

d. PT. LKMS.

3) LKM-KP yang belum mendapatkan izin usaha sebagai

badan usaha LKM yang ditetapkan oleh OJK dapat

mengajukan permohonan dan proposal pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir kepada LPMUKP. Namun,

sebelum proses pencairan dana dilakukan, LKM-KP

tersebut harus telah dipastikan mengurus perolehan izin

badan usaha LKM yang dikeluarkan oleh OJK. Jenis-jenis

LKM-KP yang dapat mengajukan proposal pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP namun belum memiliki

izin badan usaha LKM yang dikeluarkan OJK tersebut

terdiri dari:

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS).

4) LPMUKP juga mengkategorikan Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

sebagai LKM-KP sehingga proses pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui BPR atau BPRS mengikuti pengaturan

yang ada dalam SOP ini.

5) BPR atau BPRS yang menjadi mitra LPMUKP juga tunduk

dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang

diatur oleh OJK.

6) Seluruh LKM-KP termasuk BPR atau BPRS harus

mendapatkan surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat

Kabupaten/Kota bahwa LKM-KP tersebut memberikan

penguatan akses permodalan kepada masyarakat Kelautan

dan Perikanan. Format surat keterangan SKPD ini dapat

Page 22: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

22

ditunjukkan pada Keputusan Direktur terpisah yang

mengatur tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal

Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui

LKM-KP.

B. PROPOSAL USULAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA

BERGULIR LPMUKP

Komponen proposal usulan pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini terdiri dari dua komponen

yaitu kelengkapan dokumen dan proposal itu sendiri.

Ketentuan teknis dari kedua hal ini dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1) LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem

konvensional mengajukan proposal pinjaman dana bergulir

LPMUKP.

2) LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem syariah

mengajukan proposal pembiayaan dana bergulir LPMUKP.

3) Kelengkapan dokumen proposal pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP terdiri

dari 4 bagian yaitu:

a. Surat permohonan pengajuan pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh LKM-KP yang

ditujukan kepada Direktur LPMUKP; Surat

permohonan ini diajukan oleh Pimpinan LKM-KP yang

telah diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;

b. Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat

Kabupaten/Kota bahwa LKM-KP tersebut memberikan

penguatan akses permodalan kepada masyarakat

Kelautan dan Perikanan;

c. Dokumen Profil LKM-KP yang sekurang-kurangnya

berisi tentang sejarah pembentukan LKM-KP tersebut,

keterkaitan dengan UMKM-KP, serta aktivitas LKM-KP

selama ini;

d. Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana

Bergulir LPMUKP yang sekurang-kurangnya berisi

tentang rencana bisnis pengelolaan dana bergulir

Page 23: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

23

LPMUKP serta dilampiri dengan sejumlah dokumen

antara lain:

i. Salinan Anggaran Dasar LKM-KP;

ii. Daftar nominatif UMKM-KP calon penerima

pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP; Daftar nominatif ini telah diketahui

dan disetujui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;

iii. Susunan pengurus dan pengawas untuk LKM-

KP berbadan hukum koperasi atau direksi dan

komisaris untuk LKM-KP berbadan hukum PT,

dilengkapi dengan salinan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

iv. Daftar Riwayat Hidup pengurus dan pengawas

untuk LKM-KP berbadan hukum koperasi atau

direksi dan komisaris untuk LKM-KP berbadan

hukum PT;

v. Salinan Surat Keterangan Domisili LKM-KP;

vi. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKM-

KP;

vii. Salinan jaminan yang digunakan oleh LKM-KP;

viii. Berita acara terakhir dari Rapat Anggota

Tahunan (RAT) untuk LKM-KP berbadan hukum

koperasi atau Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) terakhir untuk LKM-KP berbadan

hukum PT;

ix. Laporan keuangan terakhir dari LKM-KP;

x. Dokumen lain yang dianggap LKM-KP terkait

dengan pengelolaan dana bergulir LPMUKP.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini

diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang

Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau

Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP.

C. PERSETUJUAN PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

DANA BERGULIR LPMUKP

Setelah proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP diajukan oleh LKM-KP dan disetujui oleh Tenaga

Page 24: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

24

Pendamping, tahapan berikutnya terkait dengan persetujuan

proposal pinjaman atau pembiayaan tersebut. Ketentuan teknis

terkait proses persetujuan ini diatur sebagai berikut:

1) Tenaga Pendamping secara prinsip memberikan

persetujuan awal bagi LKM-KP untuk menyampaikan

proposal yang telah didampingi serta diberikan

persetujuannya untuk dimohonkan kepada LPMUKP untuk

mengelola pinjaman atau pembiayaan dana bergulir;

2) LPMUKP kemudian mengadministrasikan proposal

pinjaman atau pembiayaan tersebut sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal LPMUKP;

3) Penilaian secara teknis dalam rangka penerimaan atau

penolakan proposal LKM-KP untuk mengelola pinjaman

atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP dilakukan oleh

Analis Kredit LPMUKP;

4) Analis Kredit LPMUKP merupakan staf LPMUKP yang

memiliki kualifikasi analis manajemen risiko yang telah

memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi

Perbankan (LSPP) atau Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

(BSMR);

5) Analis Kredit dalam melakukan penilaian teknis

persetujuan atau penolakan proposal pinjaman atau

pembiayaan harus memperhatikan sejumlah hal, antara

lain:

a. Pinjaman atau pembiayaan yang diajukan oleh LKM-

KP tersebut peruntukkannya untuk kepentingan

pinjaman atau pembiayaan modal kerja serta

pinjaman atau pembiayaan investasi bagi UMKM-KP;

b. Kelengkapan dokumen dan proposal pinjaman atau

pembiayaan yang diajukan oleh LKM-KP;

c. Penilaian kelayakan pemberian pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

dilakukan atas aspek dan besaran bobot masing-

masing aspek sebagai berikut: Karakter (Character)

bobot 20%; Kapasitas (Capacity) bobot 25%; Modal

(Capital) bobot 25%; Jaminan (Collateral) bobot 15%;

serta Kondisi Ekonomi (Condition) dengan bobot 15%;

d. Khusus terkait jaminan, LKM-KP memberikan jaminan

minimum 100% dari total usulan pinjaman atau

Page 25: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

25

pembiayaan yang diajukan kepada LPMUKP. Jaminan

tersebut dapat berbentuk aset tetap (fixed asset),

jaminan kas (cash collateral), fidusia piutang, cassie

piutang dan jaminan pribadi (personal guarantee).

Penilaian tentang aset jaminan ini menjadi bagian dari

kewenangan dan penilaian teknis Analis Kredit

LPMUKP;

e. Hasil penilaian teknis Analis Kredit LPMUKP ini

selanjutnya diajukan kepada Komite Pinjaman atau

Pembiayaan untuk pengambilan keputusan

rekomendasi pemberian atau penolakan proposal

pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP.

6) Komite Pinjaman atau Pembiayaan mempunyai tugas

pokok memberikan rekomendasi kepada Pemberi

Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan LPMUKP tentang

persetujuan atau penolakan proposal pinjaman atau

pembiayaan atas hasil verifikasi dan penilaian teknis yang

dilakukan oleh Analis Kredit LPMUKP. Hal-hal penting

yang diatur terkait komite ini antara lain:

a. Komite Pinjaman bertugas dalam memberikan

rekomendasi kepada Pemberi Persetujuan Pinjaman

LPMUKP untuk menyetujui atau menolak proposal

pinjaman yang disampaikan oleh LKM-KP yang

operasionalnya menggunakan sistem konvensional;

b. Komite Pembiayaan bertugas dalam memberikan

rekomendasi kepada Pemberi Persetujuan Pembiayaan

LPMUKP untuk menyetujui atau menolak proposal

pembiayaan yang disampaikan oleh LKM-KP yang

operasionalnya menggunakan sistem syariah;

c. Komite Pinjaman atau Pembiayaan juga dapat

memberikan persetujuan dengan bersyarat atau

catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap

proposal yang diajukan oleh LKM-KP;

d. Rekomendasi persetujuan proposal pinjaman atau

pembiayaan, didasari oleh hasil verifikasi dan analisa

Analis Kredit LPMUKP, mengandung hal-hal yang

akan dimasukkan pula dalam Surat Pemberitahuan

Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan (SP3) dan

dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan;

Page 26: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

26

e. Pembentukan Komite Pinjaman atau Pembiayaan

termasuk susunan keanggotaannya diatur lebih lanjut

dalam Keputusan Direktur tentang Petunjuk Teknis

(Juknis) Komite Pinjaman atau Pembiayaan LPMUKP.

7) Pemberi Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP terdiri dari dua pihak

yaitu Direktur LPMUKP atau Pejabat yang Ditunjuk oleh

Direktur LPMUKP. Ketentuan teknis terkait Pemberi

Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan adalah sebagai

berikut:

a. Pemberi Persetujuan Pinjaman memberikan

persetujuan pinjaman kepada LKM-KP yang

operasionalnya menggunakan sistem konvensional;

b. Pemberi Persetujuan Pembiayaan memberikan

persetujuan pembiayaan kepada LKM-KP yang

operasionalnya menggunakan sistem syariah;

c. Pemberi Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan

adalah Direktur LPMUKP untuk nilai pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir lebih besar dari Rp

2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);

d. Pemberi Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan

adalah Pejabat yang Ditunjuk oleh Direktur LPMUKP

yaitu Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko

LPMUKP untuk nilai pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir yang lebih kecil atau sama dengan dari Rp

2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);

e. Pernyataan persetujuan pemberian pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP dinyatakan dalam

bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman

atau Pembiayaan (SP3) atas hasil rekomendasi yang

diberikan oleh Komite Pinjaman atau Pembiayaan

serta hasil penilaian teknis dan kelayakan yang

dilakukan oleh Analis Kredit LPMUKP;

f. Khusus untuk nilai pinjaman atau pembiayaan yang

lebih kecil atau sama dengan dari Rp

2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), jika terjadi

perbedaan pendapat antara Analis Kredit dan Komite

Pinjaman atau Pembiayaan LPMUKP, Kepala Divisi

Keuangan dan Pengelolaan Risiko dapat

Page 27: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

27

mengekskalasi keputusan persetujuan pinjaman atau

pembiayaan LPMUKP kepada Direktur LPMUKP.

8) Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman atau

Pembiayaan (SP3) Dana Bergulir LPMUKP memiliki

ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman

diterbitkan untuk memberikan persetujuan pinjaman

kepada LKM-KP yang operasionalnya menggunakan

sistem konvensional;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan

diterbitkan untuk memberikan persetujuan pinjaman

kepada LKM-KP yang operasionalnya menggunakan

sistem syariah;

c. SP3 Dana Bergulir LPMUKP setidak-tidaknya berisi

tentang besaran pagu pinjaman atau pembiayaan yang

disetujui, waktu pengembalian pinjaman atau

pembiayaan, jaminan yang disepakati serta rencana

angsuran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP;

d. Setelah penerbitan SP3 Dana Bergulir LPMUKP, maka

LKM-KP segera menyiapkan seluruh dokumen hukum

untuk perikatan pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP dalam bentuk Dokumen Akad

Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP;

e. Jika terjadi perubahan dokumen hukum yang berbeda

dengan proposal pengajuan, termasuk dokumen

hukum dari jaminan yang digunakan oleh LKM-KP,

maka perubahan itu dikirimkan kembali oleh LKM-KP

yang telah disetujui oleh Tenaga Pendamping kepada

Analis Kredit LPMUKP dalam bentuk Memo Perubahan

Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana

Bergulir LPMUKP;

f. Selanjutnya, Memo Perubahan Dokumen Proposal

Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP ini

dianalisis oleh Tenaga Analis Kredit LPMUKP. Hasil

analisis Memo Perubahan Dokumen Proposal

Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP ini

kemudian disampaikan kepada Komite Pinjaman atau

Pembiayaan LPMUKP;

Page 28: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

28

g. Komite Pinjaman atau Pembiayaan selanjutnya akan

menerbitkan Rekomendasi atas Hasil Analisis Memo

Perubahan Dokumen Proposal Pinjaman atau

Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP. Rekomendasi ini

kemudian disampaikan kembali kepada Pemberi

Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan;

h. Selanjutnya, Pemberi Persetujuan Pinjaman atau

Pembiayaan akan menerbitkan Perubahan SP3 Dana

Bergulir LPMUKP;

i. SP3 atau Perubahan SP3 Dana Bergulir LPMUKP,

untuk kondisi dimana adanya perubahan dokumen

hukum yang berbeda dengan proposal pengajuan

pinjaman atau pembiayaan, menjadi dasar untuk

penerbitan Dokumen Akad Pinjaman atau

Pembiayaan.

9) Dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan diatur dengan

ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Dokumen Akad Pinjaman diterbitkan untuk perjanjian

pinjaman antara LPMUKP dengan LKM-KP yang

operasionalnya menggunakan sistem konvensional;

b. Dokumen Akad Pembiayaan diterbitkan untuk

perjanjian pembiayaan antara LPMUKP dengan LKM-

KP yang operasionalnya menggunakan sistem syariah;

c. Dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan dibuat

berdasarkan SP3 atau Perubahan SP3 Dana Bergulir

LPMUKP yang telah didukung dengan dokumentasi

hukum yang memadai termasuk dokumen hukum

terkait jaminan pinjaman atau pembiayaan;

d. Dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan

ditandatangani antara LKM-KP dengan Pemberi

Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

LPMUKP di depan notaris;

e. Penandatanganan Dokumen Akad Pinjaman atau

Pembiayaan ini dilakukan antara LPMUKP dengan

LKM-KP yang telah memiliki izin usaha LKM dari OJK;

Jika LKM-KP tersebut belum memiliki izin usaha LKM

dari OJK, maka LKM-KP tersebut diwajibkan untuk

melakukan pemenuhan terhadap perizinan usaha

LKM tersebut yang dinyatakan dalam suatu surat

pernyataan yang disampaikan oleh notaris.

Page 29: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

29

10) Terkait notaris, LKM-KP menyampaikan Surat Penunjukan

Notaris Mitra LPMUKP yang diusulkan oleh Tenaga

Pendamping; Notaris tersebut disahkan sebagai notaris

mitra LPMUKP dalam suatu Keputusan Direktur LPMUKP.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pinjaman

atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP

ini diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang

Petunjuk Teknis (Juknis) Persetujuan Proposal dan

Pencairan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP.

D. PENCAIRAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

LPMUKP MELALUI LKM-KP

Setelah penandatanganan Dokumen Akad Pinjaman atau

Pembiayaan serta sebelum dilakukan pencairan dana pinjaman

atau pembiayaan dana bergulir, LPMUKP melakukan kegiatan

pembekalan tentang manajemen keuangan, hak dan kewajiban,

teknis angsuran dan pengendalian risiko yang diperlukan oleh

LKM-KP dalam mengelola dana bergulir LPMUKP. Selanjutnya,

pada tahapan pencairan pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP melalui LKM-KP terdapat sejumlah ketentuan

teknis, antara lain:

1) LKM-KP menyampaikan rekening bank yang digunakan

oleh LKM-KP dalam mengelola dana bergulir LPMUKP;

Surat Penyampaikan Rekening Bank LKM-KP ini diketahui

pula oleh Tenaga Pendamping; Proses pembayaran

angsuran pokok dan jasa pinjaman atau nisbah bagi hasil

pembiayaan dilakukan dengan auto debet pada rekening

bank LKM-KP ini pula;

2) LKM-KP menanggung biaya administrasi yang timbul dari

pengurusan dokumentasi hukum, termasuk biaya notaris

untuk perikatan antara LKM-KP dan LPMUKP sesuai

Dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

LPMUKP;

3) LKM-KP membayar biaya provisi dengan tingkat persentase

tertentu dari total pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP yang diperoleh oleh LKM-KP. Biaya

provisi ini diatur dalam ketentuan tersendiri. Biaya provisi

itu ditransfer ke rekening LPMUKP pada bank yang sama

dengan bank tempat rekening LKM-KP terdaftar. Bukti

Page 30: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

30

transfer dana provisi ini kemudian dikirimkan kepada

LPMUKP;

4) LKM-KP juga menyampaikan Daftar Definitif UMKM-KP

calon penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP; Daftar Definitif ini telah diketahui dan disetujui

oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;

5) LPMUKP selanjutnya melakukan pencairan dana pinjaman

atau pembiayaan dana bergulir kepada LKM-KP atas Daftar

Definitif yang disampaikan oleh LKM-KP;

6) Daftar Definitif UMKM-KP calon penerima pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP dapat disampaikan

oleh LKM-KP lebih dari satu tahapan. Pencairan yang

dilakukan oleh LPMUKP untuk tahapan berikutnya

dilakukan jika telah ada laporan realisasi penggunaan

dana bergulir oleh LKM-KP pada tahapan sebelumnya;

7) LPMUKP berhak pula mengatur dalam Dokumen Akad

Pinjaman atau Pembiayaan tentang pencairan dana

pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang lebih dari

satu tahapan. Jika hal ini diatur, maka LKM-KP

menyesuaikan Daftar Definitif UMKM-KP calon penerima

pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP sesuai

tahapan tersebut;

8) Seluruh transaksi antara LKM-KP dan LPMUKP, dilakukan

melalui sistem perbankan. Pengunaan rekening oleh LKM-

KP dan LPMUKP dilakukan pada bank yang menjadi bagian

dari Bank Pelaksana BLU LPMUKP;

9) Bank Pelaksana juga secara periodik memberikan

pelaporan tentang transaksi pada rekening LPMUKP dan

LKM-KP kepada LPMUKP;

10) Selama periode pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP, Tenaga Pendamping melakukan kegiatan

pendampingan baik kepada LKM-KP maupun UMKM-KP

yang menjadi debitur LKM-KP; Kegiatan pendampingan ini

diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur LPMUKP

tersendiri tentang Standar Operasional Prosedur

Pendampingan LPMUKP;

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP ini

diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang

Petunjuk Teknis (Juknis) Persetujuan Proposal dan

Page 31: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

31

Pencairan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP.

E. PENGEMBALIAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN YANG

DITERIMA LKM-KP KEPADA LPMUKP

Pengembalian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP yang dilakukan oleh LKM-KP dilakukan secara

mengangsur selama periode waktu pinjaman atau masa

pembiayaan. Pengembalian pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP yang diterima LKM-KP kepada LPMUKP

memiliki sejumlah ketentuan teknis antara lain:

1) Pengembalian pinjaman dana bergulir LPMUKP dilakukan

oleh LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem

konvensional;

2) Pengembalian pembiayaan dana bergulir LPMUKP

dilakukan oleh LKM-KP yang operasionalnya menggunakan

sistem syariah;

3) Pengembalian pinjaman dilakukan sesuai pengaturan yang

ada dalam Dokumen Akad Pinjaman. Besaran

pengembalian pinjaman terdiri dari dua komponen utama

yaitu besaran angsuran pokok pinjaman dan besaran

bunga sebagai jasa pinjaman dana bergulir LPMUKP.

Besaran bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh

LKM-KP kepada LPMUKP merujuk pada Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) yang mengatur tarif layanan BLU

LPMUKP;

4) Pengembalian pembiayaan dana bergulir LPMUKP

dilakukan sesuai pengaturan yang ada dalam Dokumen

Akad Pembiayaan. Besaran pengembalian dana

pembiayaan terdiri dari dua komponen utama yaitu

besaran angsuran pokok pembiayaan dan besaran nisbah

bagi hasil atas jasa pembiayaan dana bergulir LPMUKP.

Besaran nisbah bagi hasil yang harus dibayarkan oleh

LKM-KP kepada LPMUKP merujuk pada Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) yang mengatur tarif layanan BLU

LPMUKP;

5) Proses pengembalian dana pinjaman atau pembiayaan

dana bergulir LPMUKP yang dilakukan oleh LKM-KP

dilakukan melalui mekanisme auto debet pada rekening

bank LKM-KP yang ditransfer ke rekening bank LPMUKP

Page 32: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

32

pada tanggal yang disepakati dalam Dokumen Akad

Pinjaman atau Pembiayaan;

6) Peranan Tenaga Pendamping LPMUKP dalam proses

pengembalian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

muncul ketika pada batas waktu yang disepakati, proses

auto debet rekening LKM-KP ini tidak berhasil dilakukan.

Peranan tenaga pendamping ini berupa penyampaian Surat

Pemberitahuan Batas Waktu Angsuran Pinjaman atau

Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP;

7) Terkait Bank Pelaksana, ketentuan teknis terkait dengan

pengembalian dana pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir adalah sebagai berikut:

a. Bank menerima dan membukukan angsuran serta

menginformasikan kepada LPMUKP dan LKM-KP

terkait proses auto debet pada rekening LKM-KP;

b. LPMUKP melakukan penyusunan Laporan Rekonsiliasi

Bank berdasarkan data dan informasi yang berasal

dari Bank Pelaksana.

8) Jika hingga berakhirnya periode waktu pinjaman atau

pembiayaan dana bergulir LPMUKP tidak terdapat

tunggakan dari LKM-KP, maka LPMUKP akan

mengeluarkan Surat Keterangan Lunas dari Pinjaman atau

Pembiayaan Dana Bergulir kepada LKM-KP dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Lunas ini disusun atas dasar Kartu

Monitoring Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

LPMUKP yang dihasilkan atas dasar Laporan

Rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana;

b. Surat Keterangan Lunas ini kemudian dikirimkan

LPMUKP kepada LKM-KP diikuti dengan informasi

mengenai proses LKM-KP untuk mengambil dokumen

jaminan;

c. Pada saat penyerahan jaminan dari LPMUKP kepada

LKM-KP, LPMUKP menyiapkan Berita Acara Serah

Terima Jaminan yang ditandatangani oleh LKM-KP

dan disimpan oleh LPMUKP.

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian pinjaman

atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP ini diatur dalam

Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis

Page 33: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

33

(Juknis) Pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan Dana

Bergulir LPMUKP oleh LKM-KP.

F. PENANGANAN PENGEMBALIAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

DANA BERGULIR YANG TERTUNGGAK DARI LKM-KP KEPADA

LPMUKP

Antisipasi adanya keterlambatan pembayaran kembali dana

pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh LKM-

KP, maka LPMUKP merasa perlu mengatur penanganan

pengembalian angsuran pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP yang tertunggak dibayarkan oleh LKM-KP.

Ketentuan teknis mengenal hal ini diatur sebagai berikut:

1) Kategori pembayaran angsuran pinjaman atau pembiayaan

yang tertunggak apabila LKM-KP melakukan pembayaran

lebih dari satu hari dari tenggat waktu pembayaran

angsuran yang jatuh tempo;

2) Apabila pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP

kepada suatu LKM-KP dikategorikan tertunggak, maka

LPMUKP mengeluarkan Surat Penagihan Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP kepada

LKM-KP dan disampaikan oleh Tenaga Pendamping;

3) Apabila tertunggak lebih dari 90 hari sejak tenggat waktu

pembayaran angsuran jatuh tempo, maka LPMUKP

mengeluarkan Surat Peringatan Pembayaran Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP kepada

LKM-KP yang menunggak;

4) Surat Peringatan Pembayaran Angsuran ini disampaikan

oleh Tenaga Pendamping LPMUKP; Jika sejak 30 hari dari

tanggal penyampaian Surat Peringatan Pembayaran

Angsuran ini terlewati, maka LPMUKP akan menyatakan

pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ke LKM-KP

tersebut dengan kategori Pinjaman atau Pembiayaan yang

Bermasalah;

5) Pengaturan penanganan pinjaman atau pembiayaan yang

bermasalah ini diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri

yang mengatur tentang SOP Penanganan Pinjaman atau

Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP yang Bermasalah;

6) Atas tunggakan yang dilakukan oleh LKM-KP, LPMUKP

dapat mengenakan denda dengan besaran yang diatur

Page 34: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

34

dalam Dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan Dana

Bergulir LPMUKP;

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan

pengembalian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP yang tertunggak ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur LPMUKP tentang

Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembalian Pinjaman atau

Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP oleh LKM-KP.

Page 35: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

35

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN DANA BERGULIR LPMUKP MELALUI LKM-KP

LKM-KPSub Divisi

UmumAnalis Kredit

Komite Pinjaman

atau Pembiayaan

Pemberi

Persetujuan

Pinjaman atau

Pembiayaan

Sub Divisi

Pengelolaan

Risiko

Sub Divisi

Keuangan

Tenaga

Pendamping Kelengkapan Waktu Output

1

Penjelasan pinjamn atau pembiayaan dana

bergulir dan membantu penyusunan proposal

oleh Tenaga Pendamping

Juknis Proposal Pinjaman

atau Pembiayaan Dana

Bergulir LPMUKP

Ditentukan oleh

pemohonProposal

2Pengajuan proposal permohonan pinjaman

atau pembiayaan dana bergulir

Proposal dan kelengkapan

dokumen proposal

Ditentukan oleh

pemohonTanda Terima Proposal

3 Penerimaan surat permohonan dan proposal Dokumen proposal1 hari sejak

diterimaRegistrasi Proposal

4Kelengkapan dokumen persyaratan

administrasi

Juknis Persetujuan

Proposal dan Pencairan

Pinjaman atau Pembiayaan

1 hari sejak

diterima

Hasil Verifikasi Kelengkapan

Dokumen

5 Verifikasi dan penilaian teknis analis kreditProposal dan kelengkapan

dokumen proposal

4 hari sejak

diterima

Hasil Verifikasi dan Penilaian

Teknis Analis Kredit

LPMUKP

6

Pembahasan penilaian teknis dan penyusunan

rekomendasi komite pinjaman atau

pembiayaan

Hasil Verifikasi dan

Penilaian Teknis Analis

Kredit LPMUKP

6 hari sejak

diterima

Memorandum Komite

Pinjaman

7

Penetapan keputusan persetujuan atau

penolakan terhadap proposal pinjaman atau

pembiayaan

Memorandum Komite

Pinjaman1 hari

Surat Pemberitahuan

Persetujuan atau Penolakan

Pinjaman atau Pembiayaan

8

Penerbitan dan pengiriman Surat

Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan

Pinjaman atau Pembiayaan

Surat Pemberitahuan

Persetujuan atau Penolakan

Pinjaman atau Pembiayaan

1 hari

Surat Pemberitahuan

Persetujuan atau Penolakan

Pinjaman atau Pembiayaan

terkirim

9Penyiapan dokumen akad pinjaman atau

pembiayaan

Surat Pemberitahuan

Persetujuan Pinjaman atau

Pembiayaan

2 HariDraft Dokumen Akad

Pinjaman atau Pembiayaan

10Penandatanganan Dokumen Akad Pinjaman

atau Pembiayaan

Draft Dokumen Akad

Pinjaman atau Pembiayaan

2 hari sejak

diterima

dokumen

pendukung

Dokumen Akad Pinjaman atau

Pembiayaan ditandatangani di

depan notaris

11

Pembekalan tentang Manajemen Keuangan,

Hak Kewajiban, teknis Angsuran &

Pengendalian Risiko

Modul Pelatihan 1 HariPeminjam memahami tentang

dana bergulir LPMUKP

12Pencairan pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP

Juknis Persetujuan

Proposal dan Pencairan

Pinjaman atau Pembiayaan

3 hari sejak

dipenuhinya

syarat

pencairan

Bukti Transfer ke Rekening

Bank LKM-KP dari LPMUKP

13 Pendampingan SOP Pendampingan Selama periode Laporan Pendampingan

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Lengkap

Ditolak

Disetujui

Page 36: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

36

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBALIAN DANA BERGULIR LPMUKP MELALUI LKM-KP

LKM-KPSub Div.

Operasional

Sub Div.

Keuangan

Sub Div.

Pengelolaan

Risiko

Tenaga

PendampingBank Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1

LKM-KP mengembalikan dana pinjaman atau

pembiayaan LPMUKP melalui auto debet pada

rekening LKM-KP ditransfer ke LPMUKP

Dokumen Akad Pinjaman

atau Pembiayaan

Tanggal Jatuh

TempoLaporan Rekonsiliasi Bank

2Laporan tentang adanya angsuran pinjaman atau

pembiayaan yang tertunggakLaporan Rekonsiliasi Bank

1 hari setelah

Tanggal Jatuh

Tempo

Draft Surat Penagihan

Angsuran Pinjaman atau

Pembiayaan

7Pemeriksaan setoran angsuran pinjaman atau

pembiayaan

8Laporan rekonsiliasi dengan bank pelaksana tembusan

kepada sub divisi operasional

9Memproses penagihan bagi LKM-KP yang

menunggak lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo

6Bank menerima dan membukukan angsuran serta

menginformasikan ke LPMUKP

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

3

Pemberitahuan kepada LKM-KP tentang batas waktu

pengembalian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

melalui tenaga pendamping

4Penyampaian Surat Penagihan Angsuran Pinjaman atau

Pembiayaan kepada LKM-KP

5Pembayaran angsuran pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir melalui rekening bank

Surat Penagihan Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

2 hari setelah

Tanggal Jatuh

Tempo

Surat Penagihan Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

terkirim

13

12Respons LKM-KP terhadap Surat Peringatan

Pembayaran Angsuran Pinjaman atau Pembiayaan

Melakukan penagihan sesuai prosedur penangganan

pinjaman atau pembiayaan bermasalah

Draft Surat Peringatan

Pembayaran Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

Draft Surat Penagihan

Angsuran Pinjaman atau

Pembiayaan

Surat Penagihan Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

Surat Penagihan Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

terkirim ke LKM-KP

Laporan Rekonsiliasi Bank

Laporan Rekonsiliasi Bank

10

Menyampaikan Surat Peringatan Pembayaran

Angsuran Pinjaman atau Pembiayaan yang tertunggak

melalui tenaga pendamping

11

Menyampaikan Surat Peringatan Pembayaran

Angsuran Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM-

KP

Maksimum 90 hari

setelah jatuh tempo

2 hari

Periodik setiap hari Laporan Rekonsiliasi Bank

Periodik setiap hari Laporan Rekonsiliasi Bank

1 hari setelah

diterima laporan

Surat Peringatan Pembayaran

Angsuran Pinjaman atau

Pembiayaan

Laporan Rekonsiliasi Bank

Laporan Rekonsiliasi Bank Laporan Rekonsiliasi Bank

Laporan Rekonsiliasi Bank

Draft Surat Peringatan

Pembayaran Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

Periodik setiap hari

1 hari setelah

diterima laporan

Surat Peringatan

Pembayaran Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

Surat Peringatan Pembayaran

Angsuran Pinjaman atau

Pembiayaan terkirim ke LKM-

KP

Surat Peringatan

Pembayaran Angsuran

Pinjaman atau Pembiayaan

Laporan Rekonsiliasi Bank

Laporan Rekonsiliasi Bank

Berita acara pernyataan

pinjaman atau pembiayaan

bermasalah diketahui tenaga

pendamping

5 hari

1 Hari setelah

Pinjaman atau

Pembiayaan

Bermasalah

Maksimum 120 hari

sejak jatuh tempo

angsuran

Membayar

Tidak Membayar

membayar

tidak membayar

Page 37: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

37

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

A. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melakukan

pemantauan terhadap kepatuhan SOP serta melakukan

penilaian terhadap dampak dari pelaksanaan SOP itu sendiri.

Terdapat sejumlah prinsip-prinsip dasar yang digunakan

LPMUKP dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

dari pelaksanaan SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP ini, antara lain:

1) Kegiatan monitoring dilakukan secara periodik terhadap

pelaksanaan SOP agar kepatuhan seluruh pelaksana yang

terlibat, baik di tingkat internal maupun eksternal

LPMUKP, dapat tetap terjaga;

2) Kegiatan monitoring ini dikoordinir oleh Satuan

Pemeriksaan Intern (SPI) LPMUKP dengan tetap

memperhatikan masukan dan rekomendasi dari seluruh

pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP;

3) Kegiatan yang dilakukan SPI LPMUKP secara utama

dilakukan untuk memastikan seluruh kepatuhan terhadap

tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam

pelaksanaan layanan LPMUKP. Detail pedoman kerja SPI

LPMUKP ini diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri

mengenai Pedoman Teknis Satuan Pemeriksaan Intern

LPMUKP;

4) Kegiatan monitoring dalam pengelolaan dana bergulir

LPMUKP juga mengedepankan prinsip proaktif dari seluruh

pelaksana untuk mengidentifikasi masalah dan potensi

masalah yang mungkin timbul dalam penyediaan layanan

LPMUKP;

5) Tenaga Pendamping menjadi garda terdepan bagi LPMUKP

dalam memberikan pelaporan yang periodik untuk menjadi

masukan dari proses monitoring dan evaluasi pengelolaan

dana bergulir LPMUKP;

6) Khusus terkait kegiatan evaluasi, LPMUKP melaksanaan

penilaian dari keberhasilan pelaksanaan program

penguatan modal usaha Kelautan dan Perikanan melalui

pengelolaan dana bergulir LPMUKP yang berpendampingan

ini, antara lain:

Page 38: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

38

a) Penilaian kepatuhan prosedur dan dokumentasi

administratif pengelolaan dana bergulir LPMUKP

melalui LKM-KP ini terhadap SOP yang telah

ditetapkan;

b) Penilaian ketepatan sasaran penggunaan dana bergulir

LPMUKP untuk memperkuat kapasitas permodalan

UMKM-KP;

c) Penilaian tingkat pengembalian dana bergulir LPMUKP

oleh LKM-KP;

d) Penilaian tingkat pengembalian UMKM-KP terhadap

pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh LKM-KP

mitra LPMUKP;

e) Penilaian tingkat kesehatan LKM-KP mitra LPMUKP

untuk mampu mendorong peningkatan akses

permodalan UMKM-KP;

f) Penilaian terhadap dampak ekonomi dari adanya

aktivitas pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui

LKM-KP.

B. SANKSI

Dalam hal ditemukan adanya kelalaian dan ketidaksesuaian

pelaksanaan layanan dengan SOP pengelolaan dana bergulir

LPMUKP melalui LKM-KP ini, maka LPMUKP memiliki

pengaturan mengenai sanksi yang diberikan, antara lain:

1) Apabila terjadi pelanggaran hukum baik di tingkat LKM-

KP, Notaris, Tenaga Pendamping dan Pegawai LPMUKP,

maka sanksi yang diberikan mengikuti ketentuan hukum

dan perundang-undangan;

2) Kelalaian yang disebabkan oleh Pegawai LPMUKP akan

diberikan hukuman yang sejalan dengan pengaturan

mengenai kepegawaian LPMUKP;

3) LKM-KP yang mengalami keterlambatan dalam membayar

kembali angsuran pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir dapat dikenakan denda sesuai besaran yang

diatur dalam Dokumen Akad Pinjaman atau Pembiayaan;

4) Selain aspek hukum, seluruh penyelenggara pengelolaan

dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP harus menjunjung

tinggi etika dan norma sosial yang berlaku.

Page 39: KEMENTERIAN K LAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT … · kementerian k1e lautan dan perikanan sekretariat jenderal satker lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan jl. medan

39

C. PENUTUP

SOP ini dibuat untuk memberikan panduan dalam pengelolaan

dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP. Penjabaran pengaturan

dan persyaratan dokumen administratif yang diperlukan serta

diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari pengaturan ini.

Pada situasi khusus dimana adanya pelaksanaan dukungan

LPMUKP terhadap kebijakan strategis Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP), jika diperlukan, LPMUKP dapat

mengaturnya secara khusus dalam SOP tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN,

SYARIF SYAHRIAL