rencana strategis - kementerian puprsiputbbpjn13.binamarga.pu.go.id/web/source/file pdf... · 2018....

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019

i

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal

disusun dengan mengacu kepada Renstra

Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang

merupakan dokumen perencanaan Kementerian

PUPR untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra

Sekretariat Jenderal memuat v isi, misi, tujuan,

sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi,

program, kegiatan, target, indikator kinerja, serta

kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi Sekretariat Jenderal.

Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun

2015-2019 ini dilakukan untuk mendukung tugas

Sekretariat Jenderal yaitu menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat dan mendukung fungsi-fungsinya yaitu

koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pembinaan dan

penataan organisasi dan tata laksana; Koordinasi dan penyusunan peraturan

perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; Penyelenggaraan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan

barang/jasa; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

KATA PENGANTAR

ii


Renstra Sekretariat Jenderal akan digunakan sebagai acuan dalam penjabaran

ke dalam rencana kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam

rangka mewujudkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal

dengan kerangka pendanaan yang semakin meningkat setiap tahun,

diharapkan dapat mendukung peningkatan capaian Kementerian PUPR

khususnya perolehan apresiasi dari pihak luar berupa opini WTP dari BPK serta

nilai LAKIP dengan kategori A dari Kementerian PAN dan RB.

SEKRETARIS JENDERAL

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

iii


Kata Pengantar................................................................................ .................... i

Daftar Isi................................................................................ ............................ iii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1. Umum ............................................................................................... 1

1.2. Tugas dan Fungsi ............................................................................... 2

1.3. Kondisi Umum ..................................................................................10

1.4. Capaian Sekretariat Jenderal .............................................................14

1.5. Permasalahan dan Tantangan ............................................................24

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ................................32

2.1. Visi dan Misi .....................................................................................32

2.2. Tujuan .............................................................................................34

2.3. Sasaran Strategis..............................................................................35

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....................................................40

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi ..............................................................40

3.2. Kerangka Regulasi ............................................................................45

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN ..........................................47

4.1. Program dan Kegiatan.......................................................................47

4.2. Kerangka Pendanaan ........................................................................53

BAB 5 PENUTUP ........................................................................................55

DAFTAR ISI

iv


Tabel I.1 : Nilai Neraca Aset ............................................................................19

Tabel I.2 : Progres IP Bendungan 2014 ..............................................................19

Tabel I.3 : Progres IP Tanah Jalan Nasional Semester 1 Tahun 2014.........................20

Tabel I.4 : Progres IP Tanah Jalan Tol Semester 1 Tahun 2014................................20

Tabel I.5 : Sertif ikasi Tanah Kementerian PU .......................................................20

Tabel I.6 : Proses Pengamanan Tanah di Lingkungan Ditjen SDA TA. 2014 .................21

Tabel I.7 : Proses Pengamanan Tanah di Lingkungan Ditjen Bina Marga TA. 2014........21

Tabel I.8 : Progres Hibah/Alih Status Aset Rusunawa.............................................22

Tabel II.1 : Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR ............................37

Tabel II.2 : Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kementerian PUPR ................................................38

Tabel IV.1: Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR .............................................53

Tabel IV.2: Kerangka Pendanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian PUPR ..........................................................................54

Gambar 1.1: Alih Status Aset Rusunawa dari Kementerian PU kepada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan ..............................................................23

Gambar 1.2: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PU ..........................26

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

0


Bab 1 Pendahuluan

1


1.1. Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga diwajibkan

menyusun rencana strategis kementerian/lembaga untuk periode 5 tahun yang

memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap ketiga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian tersebut di atas maka

Sekretariat Jenderal, sebagai unit organisasi di bawah Kementerian PUPR,

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Kementerian PUPR. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas

tersebut, Sekretariat Jenderal melakukan peningkatan dukungan manajemen di

berbagai aspek melalui peningkatan dan pengoptimalan sumber daya yang ada

seperti aset barang milik negara, teknologi informasi, keuangan, kelembagaan,

prasarana dan sarana aparatur negara, dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal akan menghadapi

berbagai permasalahan dan tantangan ke depannya, sehingga perlu disusun suatu

perencanaan yang matang untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam

rangka mengatasi permasalahan dan tantangan yang muncul. Untuk itu, maka

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 sebagai turunan dari

Rencana Strategis Kementerian PUPR yang nantinya akan digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi hal yang penting.

BAB 1 Pendahuluan

2


1.2. Tugas dan Fungsi

Landasan peraturan dan perundang-undangan Sekretariat Jenderal dalanm

melaksanakan tugas dan fungsinya adalah antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

3


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Sekretariat Jenderal adalah

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal melaksanakan

fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan U mum


d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan

advokasi hukum;

4


f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal didukung oleh 7 (tujuh) biro

dan 2 (dua) pusat yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan

Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, fasilitasi penganggaran

infrastruktur daerah, serta kerja sama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar

Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta

pelaksanaan anggaran;

d. Pelaksanan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar

negeri;

e. Pelaksanaan kegiatan strategis kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

a. Bagian Administrasi Penganggaran;

b. Bagian Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah;

c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan

d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

B. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

menyelenggarakan fungsi:

5


a. Penyiapan perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai;

b. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian;

c. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai;

d. Penyusunan sistem pembinaan pegawai;

e. Penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi

pegawai;

f. Penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;

g. Penyiapan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana;

h. Pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas:

a. Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum;

b. Bagian Pembinaan Pegawai;

c. Bagian Mutasi; dan

d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

C. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata

laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan Pendapatan

Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, Laporan Keuangan Kementerian

serta penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan sistem akuntansi;

c. Pembinaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan

Layanan Umum;

d. Penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;

f. Pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan

kerja;

g. Penatausahaan hasil pemeriksaan;

h. Penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal;

i. Penyusunan laporan keuangan Kementerian; dan

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

6


Biro Keuangan terdiri atas :

a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum;

b. Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan;

c. Bagian Perbendaharaan; dan

d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

D. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan

ketatausahaan, kerumahtanggaan dan prasarana fisik serta urusan protokoler

pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris

Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan protokoler pimpinan kementerian;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan

kementerian;

c. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta

urusan dalam dan angkutan pegawai;

d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan

prasarana lingkungan;

e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Sekretariat Jenderal; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Umum terdiri atas :

a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;

b. Bagian Administrasi Perkantoran;

c. Bagian Rumah Tangga; dan

d. Bagian Prasarana Fisik.

E. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan

perumahan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyebarluasan

informasi, dokumentasi, dan produk hukum serta fasilitasi proses penetapan dan usul

pengalihan status rumah negara.

7


Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait;

b. Pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan

umum dan perumahan, dan advokasi hukum;

c. Koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan

fungsi Kementerian;

d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;

e. Fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum terdiri atas :

a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I ;

b. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I I ;

c. Bagian Advokasi Hukum I ; dan

d. Bagian Advokasi Hukum I I ;

F. Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan

Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan barang milik negara dan kekayaan

Negara serta layanan pengadaan pada tingkat Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan


a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;

b. Pembinaan dan pengendalian barang milik negara;

c. Pelaksanaan pembinaan penyusunan pelaporan barang milik negara;

d. Penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian;

e. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;

f. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan barang milik negara;

g. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;

h. Pembinaan layanan pengadaan;

i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;

dan

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

8


Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan terdiri atas :

a. Bagian Pengembangan Sistem BMN dan Umum;

b. Bagian Pengelolaan BMN I ;

c. Bagian Pengelolaan BMN I I ; dan

d. Bagian Layanan Pengadaan.

G. Biro Komunikasi Publik

Biro Komunikasi Publik memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan

penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan pelayanan komunikasi publik;

b. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kementerian;

c. Penyiapan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi;

d. Penyelenggaraan publikasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

e. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;

f. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;

g. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;

dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Komunikasi Publik terdiri atas:

a. Bagian Pelayanan Informasi Publik Dan Umum;

b. Bagian Hubungan Masyarakat;

c. Bagian Publikasi dan Perpustakaan; dan

d. Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga.

H. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi, serta

penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan, pengelolaan

data dan teknologi informasi;

9


b. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi;

c. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi,;

d. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;

e. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

a. Bagian Program dan Umum;

b. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi; dan

c. Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi.

I. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi non

eselon yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana

pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan


a. Pelayanan pembiayaan perumahan;

b. Pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan operasi kegiatan;

d. Pengelolaan urusan umum dan hukum;

e. Pelaksanaan pemeriksaan intern; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

a. Direktur Utama;

b. Direktur Layanan;

c. Direktur Keuangan;

d. Direktur Operasi;

e. Direktur Umum dan Hukum; dan

f. Satuan Pemeriksaan Intern.

10


1.3. Kondisi Umum

Pada tahun 2015 ini, terdapat perubahan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan

Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta

khususnya perubahan pada unit organisasi Sekretariat Jenderal. Sebelumnya

terdapat 5 (lima) biro dan 5 (lima) pusat di bawah Sekretariat Jenderal yaitu Biro

Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Keuangan,

Biro Kepegawaian dan Ortala, Pusat Pengolahan Data, Pusat Komunikasi Publik,

Pusat Kajian Strategis, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Pengelolaan BMN.

Untuk periode 2015-2019, terdapat beberapa perubahan, meliputi:

a. 2 pusat yang berubah menjadi biro yaitu Biro Pengelolaan BMN dan Layanan

Pengadaan dan Biro Komunikasi Publik;

b. 2 fungsi pusat yaitu Pusat Kajian Strategis dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

tidak lagi berada di bawah Sekretariat Jenderal; dan

c. 1 fungsi pusat baru non eselon yang berada di bawah koordinasi Sekretariat

Jenderal, Kementerian PUPR, yang sebelumnya berada di bawah Sekretariat

Jenderal Kementerian Perumahan Rakyat yaitu Pusat Pengelolaan Dana

Pembiayaan Perumahan.

Selama tahun 2010-2014, Kementerian PU

telah memperoleh berbagai capaian

khususnya dalam mewujudkan dukungan

manajemen serta sarana dan prasarana.

Capaian tersebut diperoleh antara lain

dalam aspek penyusunan rencana, program,

dan anggaran; penyusunan peraturan

perundang-undangan dan fasilitasi bantuan

hukum; pengelolaan BMN; pembangunan

dan perbaikan gedung sejumlah 4 unit;

pembuatan data center, peta tematik, dan

buku informasi statistik PU; pengadaan CPNS

dan penyusunan standar kompetensi. Selain

itu, terdapat beberapa capaian yang sejak

tahun 2015 ini tidak lagi di bawah koordinasi

Sekretariat Jenderal, seperti capaian Pusat

Pendidikan dan Pelatihan yaitu pendidikan &

pelatihan prajab dan teknis fungsional serta

capaian Pusat Kajian Strategis yaitu

penyusunan rencana kebijakan dan strategi

Kementerian Pekerjaan Umum meliputi 1

Renstra Kementerian, 1 Revisi Renstra

Kementerian, 1 Review Renstra Kementerian

11


tahun 2010-2014, serta 1 Renstra Sekretariat Jenderal, 1 Review Sekretariat Jenderal

tahun 2010-2014, termasuk Renstra Kementerian maupun Renstra Sekretariat

Jenderal 2010-2014, serta 5 LAKIP Kementerian dan 5 LAKIP Sekretariat Jenderal.

Capaian lainnya yang sangat baik adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh BPK RI sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Sementara untuk nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

masih memperoleh kategori “B”. Tentunya hal tersebut merupakan tantangan bagi

Kementerian PUPR saat ini untuk dapat mempertahankan opini WTP pada tahun-

tahun berikutnya serta dapat memperoleh kategori “A” untuk Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pada periode tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan perbaikan

manajemen internal melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan

penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. Perbaikan tersebut dilakukan melalui

penerapan Sistem Ketatalaksanaan dengan mengacu kepada Standar SNI -ISO

9001 edisi 2000 yang kemudian telah diperbaharui menjadi Sistem Manajemen Mutu

berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2009. Peraturan Menteri ini telah

diterapkan oleh beberapa Unit Kerja Eselon I I di lingkungan Sekretariat Jenderal

dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian PU juga telah disusun, dengan rincian meliputi: Manajemen

Perubahan, Penataan Peraturan Per-Undang-undangan, Penataan dan Penguatan

Organisasi dan Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik serta Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk capaian target periode 2010-2014

pada Kementerian Perumahan Rakyat terkait

dengan dukungan manajemen, sarana dan

prasarana meliputi antara lain tersusunnya 3

RPP yang masih menunggu persetujuan para

menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: (i)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

meliputi: RPP tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP

tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

serta RPP tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman); dan (ii) 2 (dua) RPP yang masih

dalam tahap harmonisasi Kementerian dan

Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang

Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta

Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan

RPP tentang Badan Pelaksana Pembangunan

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

12


Selain itu dalam pelaksanan SAKIP, Kementerian Perumahan Rakyat telah

mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) di tingkat Kementerian/Lembaga.

Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan dari BPK RI terkait

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun

tahun 2013 kembali meraih status predikat WTP. Penyerahan aset hasil

pembangunan Rusunawa dalam kurun waktu tahun 2005-2011 meliputi Rusunawa

yang telah terbangun sebanyak 187 Twin Block (TB) melalui Alih Status Penggunaan

ke Kementerian/Lembaga sebanyak 14 Twin Block dan kepada Pemerintah Daerah

dengan mekanisme hibah sebanyak 2 Twin Block sehingga jumlah yang telah

diserahterimakan baik kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

sebanyak 16 Twin Block.

Untuk pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan

Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana

Aksi Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan Kemiskinan) dan Prioritas Nasional 6

(Bidang Infrastruktur) dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan. Dari hasil polling Pemberitaan Program Pemerintah

Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang

dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari

pers dengan sebanyak 348 berita. Ketertarikan media pada 10 Kementerian teratas

dikarenakan memiliki program-program kehumasan yang efektif dalam

merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Penyediaan

Media Center untuk memfasilitasi pemberitaan tentang Kementerian Perumahan

Rakyat dengan dilengkapi 15 unit telev isi yang berjaringan nasional beserta

kelengkapannya.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan

Rakyat sebesar 70,66% (kategori Baik) pada tahun 2013. Survey ini didasarkan pada

kriteria: (1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia

(SDM); dan (4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan

Kementerian Perumahan Rakyat. Terkait sarana dan prasarana, telah dilakukan

renovasi ruang kerja, toilet disetiap lantai, ruang serba guna (aula) pada lantai 9

sebagai sarana untuk rapat koordinasi dan sarana pengajian pegawai Kementerian

Perumahan Rakyat, serta telah dibangun Poliklinik dan perlengkapannya yang telah

dapat difungsikan.

Dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian

Perumahan Rakyat (PUPR), diharapkan dukungan manajemen, sarana, dan

prasarana Kementerian PUPR akan semakin kuat. Tentunya manajemen internal

perlu semakin ditingkatkan khususnya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang

semakin baik serta peningkatan sarana dan prasarana Kementerian PUPR. Selain

berusaha mempertahankan opini WTP, Kementerian PUPR juga akan berusaha

meningkatkan nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 78 di

Tahun 2019 atau dengan kategori “A”. Upaya tersebut mulai diwujudkan melalui

penyusunan indikator berupa outcome yang dapat bermanfaat bagi masyarakat

serta mendukung kebijakan dan program nasional.

13


Ke depannya, dengan dukungan Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR akan

terus melakukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dalam

mendukung program Nawacita Presiden RI 2015-2019. Berbagai upaya peningkatan

tersebut dilakukan melalui: 1) pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk

sumber daya maritim guna mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan

ketahanan energi; 2) percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

untuk meningkatkan konektiv itas nasional baik konektiv itas daratan dan maritim; 3)

percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk

mewujudkan layanan infrastruktur dasar yang layak; 4) percepatan pembangunan

infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran untuk keseimbangan

pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan,

dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI ; dan 5) peningkatan tata kelola

sumber daya organisasi mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang

terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan

pengawasan yang ketat.

14


1.4. Capaian Sekretariat Jenderal

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, kinerja

koordinasi perencanaan dan penganggaran

cukup baik. Penyusunan dan penyampaian

dokumen perencanaan masing masing unit

organisasi dapat dilaksanakan tepat waktu

dan memiliki kualitas yang baik, antara lain 3

dokumen Rencana Strategis (Renstra), 40

dokumen Rencana Kerja (Renja), 1.022

dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

5 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 5 Nota

Keuangan. Penyusunan rencana jangka

menengah dan tahunan, serta dokumen anggaran tersebut merupakan acuan

dan pedoman penting bagi unit organisasi dalam pelaksanaan kegiatan di

lapangan. Meskipun demikian, perbaikan dan peningkatan kualitas rencana,

program, dan anggaran masih perlu dilakukan untuk menjamin terlaksanya agenda

yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.

Sementara itu, dalam memenuhi fungsi koordinasi dan pembinaan perencanaan

program dan administrasi kerjasama luar negeri, Biro Perencanaan Anggaran dan

KLN melakukan penyusunan program Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah

Luar Negeri (DRPHLN)/blue book, penyiapan negosiasi PHLN/brown book, dan

evaluasi pengendalian PHLN/green book. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

melakukan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerjasama luar

negeri, mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasinya. Selain itu juga

melakukan pengurusan perizinan penugasan tenaga ahli asing di Indonesia yang

diperbantukan di proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

melakukan koordinasi kerjasama Luar Negeri baik Multilateral, Bilateral, maupun

Internasional.

Kementerian PUPR c.q. Sekretariat Jenderal telah berupaya meningkatkan

transparansi pelaksanaan program melalui penerapan eMonitoring dalam

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya

sistem eMonitoring, progress pelaksanaan program pembangunan baik fisik

maupun keuangan dapat dilaporkan secara lengkap, akurat, dan terkini sehingga

dapat dirumuskan suatu tindak lanjut dengan cepat dan tepat terhadap kendala

program pembangunan yang dilaksanakan. Dalam kurun waktu 2010-2014

eMonitoring telah digunakan di 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga: Kementerian

Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Negara, Badan

Pengembangan Wilayah Suramadu, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, dan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

15


Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara

elektronik telah mengantarkan Kementerian PU mendapatkan penghargaan dari

Unit Kerja Presiden Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan (UKP4) .

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014,

Kementerian PUPR telah mampu melayani

administrasi kepegawaian sebanyak 30.975

pegawai, menyusun 204 Standar Operating

Procedure (SOP) yang menyangkut efektiv itas

penyelenggaraan organisasi dan tata

laksana. Dengan bergabungnya Kementerian

PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat,

jumlah pegawai akan semakin meningkat. Hal

tersebut merupakan potensi sekaligus

tantangan bagi kepegawaian dan tata

laksana untuk menjamin terselenggaranya

layanan kepegawaian yang mampu menunjang kinerja masing-masing pegawai.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus didukung dengan berbagai kebijakan

peraturan merupakan dukungan penting bagi terselenggaranya fungsi

kepegawaian dan tata laksana dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Biro Keuangan

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014, Kementerian

PUPR telah mampu mendapatkan predikat Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan

keuangan. Hal tersebut merupakan prestasi yang

cukup baik dan menggambarkan upaya

perbaikan yang terus dilakukan Kementerian PUPR

dalam hal adminsitrasi penggunaan uang negara.

Kedepannya, Kementerian PUPR sebagai salah

satu Kementerian pengguna APBN terbesar akan

sangat menentukan kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP). Predikat yang diperoleh

tersebut perlu terus dipertahankan, apalagi

mengingat alokasi pagu APBN yang diterima oleh

Kementerian PUPR semakin besar dari tahun

sebelumnya.

16


Biro Umum

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014, pembangunan kompleks Kampus Pattimura

Kementerian PUPR hampir mencapai seluruh target yang telah direncanakan, yaitu

seluas 215.173 m2. Keberadaan gedung baru lengkap dengan fasilitas kerja tersebut

sangat menunjang pelaksanaan tugas di seluruh unit organisasi di Kampus

Pattimura. Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap gedung yang telah ada

tersebut merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjamin seluruh sarana dan

prasarana yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik serta dapat

mendukung pencapaian kinerja Kementerian PUPR. Jumlah aset akan semakin

bertambah dengan penggabungan dengan aset yang dimiliki oleh eks

Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga tanggung jawab pengelolaan dan

pemeliharaan aset akan semakin besar ke depannya.

Sekretariat Jenderal pada periode 2009-2013 telah melaksanakan beberapa

pembangunan gedung baru yang lebih memadai dengan standar green

construction dan eco building. Dengan standar tersebut tentunya pengelolaan dan

pemeliharaannya menjadi sangat penting dalam upaya mempertahankannya,

terutama dengan adanya predikat “Platinum”.

Biro Hukum

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014,

target peraturan perundang-undangan

sesuai dengan Renstra Kementerian

2010–2014 sebanyak 116 peraturan.

Jumlah capaian melebihi target yang

ditetapkan, yaitu sebanyak 124

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pendampingan masalah

hukum dan opini hukum, target sesuai

Renstra 2010-2014 sebanyak 102 perkara

dan 48 opini dengan total capaian

sebanyak 109 perkara dan 52 opini.

Biro Hukum melaksanakan penetapan status rumah negara yaitu penetapan status

rumah negara golongan I , rumah negara golongan I I serta usulan pengalihan status

rumah negara yaitu perubahan rumah negara golongan I I menjadi rumah negara

golongan I I I , perubahan rumah negara golongan I menjadi rumah negara

golongan I I , dan perubahan rumah negara golongan I I menjadi rumah negara

golongan I setelah memenuhi persyaratan pada peraturan perundang-undangan

bidang rumah negara, sebagai salah satu upaya pelaksanaan pengelolaan rumah

negara. Dalam 2010–2014, Biro Hukum telah melaksanakan penetapan/pengalihan

status rumah negara menetapkan sebanyak 740 dokumen.

17


Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, telah dilaksanakan

secara terus menerus dan berkesinambungan jejaring kerja dengan Kementerian/

Lembaga lain yang diwujudkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional (JDIHN). Produk hukum yang telah dihasilkan dapat diakses oleh

masyarakat luas melalui situs JDIH Kementerian Pekerjaan Umum.

Biro Komunikasi Publik

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014, dalam hal komunikasi publik citra Kementerian

PU sebagai penyedia infrastruktur yang andal mampu ditingkatkan, di antaranya

melalui kegiatan; (a) pemberitaan, rangkaian peresmian, program TV/radio (Iklan

Layanan Masyarakat, talkshow), advertorial di media cetak; (b) memunculkan figur

Pimpinan Kementerian PU dengan memaksimalkan media relations seperti

konferensi pers, kunjungan ke kantor media massa, press briefing dan media

gathering; (c) peliputan berbagai kegiatan dan hasil pembangunan Kementerian

PU; (d) Pameran hasil pembangunan infrastruktur; dan (e) mulai memanfaatkan

Media Sosial (Youtube, Facebook, twitter, Instagram) dan Media Online

(meluncurkan Microsite Ayo Mudik dan pemanfaatan situs-situs berita yang

terpercaya). Kinerja yang baik tersebut merupakan modal yang berharga di tahun

mendatang, mengingat besarnya sorotan dan tuntutan publik yang semakin tinggi

terhadap layanan infrastruktur.

Di Tahun 2013 Pusat Komunikasi Publik telah melakukan Evaluasi Penyebarluasan

Informasi Bidang Pekerjaan Umum melalui metode survei yang hasilnya tingkat

pengenalan responden terhadap PU secara keseluruhan sebesar 75,42%. Tingkat

pengenalan responden pada tahun 2013 tersebut meningkat jika dibandingkan

pada Tahun 2011 yang baru pada tingkat 70,16%. Dengan penggabungan

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Biro Komunikasi Publik harus meningkatkan

penyebarluasan informasi tidak hanya bidang PU saja tetapi juga bidang

Perumahan Rakyat.

18


Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014, telah diberikan penghargaan terhadap kinerja

layanan informasi publik Kementerian PU diantaranya adalah sebagai berikut:

Penghargaan pada Kompetisi Open Government Tahun 2012 sebagai 10

Layanan Publik Paling Progresif dari UKP4.

Penghargaan Sebagai Juara Ke-3 pada Anugerah Media Humas Tahun 2012

yang diselenggarakan oleh Bakohumas.

Penghargaan Sebagai Badan Publik Pusat Terbaik X Tahun 2012 dalam

Pelaksanaan UU KIP oleh Komisi Informasi Pusat.

Stand Terbaik pada RITech Expo di Bandung Tahun 2012.

Stand Terbaik pada I I ICE Tahun 2012.

Penghargaan sebagai Badan Publik Peringkat I I dalam Keterbukaan

Informasi Publik untuk Kategori Badan Publik Pemerintahan dari Komisi

Informasi Pusat Tahun 2013.

Juara I Stand Terbaik Kategori Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah pada

3rd Indonesia Climate Change Education Forum and Expo Tahun 2013.

Stand Terbaik I I dalam Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara.

Best Ministry Booth pada Indonesia International Infrastructure Conference

and Exhibition (I I ICE) Tahun 2013.

Penghargaan Terbaik I I I Anugerah Media Humas 2014 Kategori Advertorial

Kementerian/LPNK/BUMN/PTN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penghargaan Booth Terbaik Ketiga Kegiatan Mentawai Megathrust Disaster

Relief Exercise dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNPB).

Penghargaan Peringkat ke-6 Keterbukaan Informasi Publik Kategori

Kementerian Tahun 2014 dari Komisi Informasi Pusat.

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, Beberapa hal yang telah dilakukan

Kementerian PUPR bersama stakeholdernya dalam usahanya mewujudkan

pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel antara lain :

1. Laporan Keuangan Kementerian tahun 2014 Pekerjaan Umum (PU) kembali

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan

atau BPK RI . Salah satu yang menjadi tolak ukur BPK RI memberikan opini atas

laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Kementerian

PU, adalah mengenai Aset. BPK berpendapat Kementerian PU sudah berhasil

melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK sesuai rekomendasinya

terutama perihal temuan Persediaan.

2. Tabel di bawah menunjukkan sebaran aset Kementerian PU berdasarkan Aset

lancar, asset tetap, asset lainnya, dan akumulasi penyusutan. Progres positif

ditunjukkan secara signifikan sejak berbagai bidang pengelolaan BMN

dilakukan oleh Kementerian PU sampai dengan tahun 2014, Kementerian PU

mencatet asset senilai Rp 685.855.748.239.308,- (berdasarkan neraca semester 1

TA 2014) aset yang telah diinventarisasi dengan baik.

http://www.tribunnews.com/tag/kementerian-pekerjaan-umum/

http://www.tribunnews.com/tag/bpk-ri/

19


Tabel I.1. Nilai Neraca Aset

3. Kementerian PUPR bersama stakeholdernya telah melakukan koordinasi dan

monitoring IP terhadap 114 bendungan dan 67 sedang dalam proses.

Tabel I.2 Progres IP Bendungan 2014

Uraian Jumlah

Bendungan

Nilai IP

(Rp triliun)

Sudah IP 114 20,46

Proses Penilaian 67 0

Total 181 20,46

4. Selain bendungan, juga telah dilakukan proses inventarisasi dan penilaian

terhadap aset tanah Jalan Nasional. Sampai dengan 30 Juni 2014, terdapat

357.228.975 m2 jalan yang telah ditetapkan IP dengan total nilai Rp

155.947.819.685.042 (155,948 Triliun). Tabel tersebut menunjukan rekapitulasi

monitoring IP terhadap 357.607.176 m2 jalan nasional hingga semester 1 tahun

2014.

20


Tabel I.3 Progres IP Tanah Jalan Nasional Semester 1 Tahun 2014

Uraian Jumlah Kuantitas (m2) Nilai IP

Sudah IP 378.201 214.857.536.209

Proses

Penilaian

357.228.975 155.947.819.685.042

Total 357.607.176 156.162.677.221.251

5. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum sampai dengan semester 1 tahun 2014

juga telah melakukan IP terhadap 55.856.297 m2 jalan tol di Indonesia dengan

nilai Rp 125.396 Triliun, sedangkan yang masih dalam proses penilaian sebanyak

877.507 m2 dengan nilai ± Rp 1.579 Triliun.

Tabel I.4 Progres IP Tanah Jalan Tol Semester 1 Tahun 2014

Nama Ruas Tol Kuantitas (m2) Nilai (Rp)

Proses IP 877.507 1.579.022.465.697

Sudah IP 55.856.297 125.396.034.229.728

Total 56.733.804 126.975.056.695.425

6. Salah satu peningkatan mendasar yang memberikan dampak signifikan pada

pengelolaan tanah milik Kementerian PU tercermin pada tahun 2008, dimana

neraca Kementerian PU mencatat tanah senilai Rp. 9 Triliun. Kemudian, melalui

proses inventarisasi dan penilaian, nilai aset tanah yang tercatat dalam neraca

Kementerian PU pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 402.144.437.583.521,-

(Status 30 Juni 2014).

7. Dalam hal pengamanan dan perkuatan hak atas tanah, dari ± 60.000 bidang

tanah di Kementerian PU, sampai dengan tahun 2014 sekitar 4.615 sertifikasi

tanah telah dimiliki Kementerian PU.

Tabel I.5 Sertifikasi Tanah Kementerian PU

No Satminkal

Jumlah Sertifikat Luas Tanah

(m2)

Jumlah

Sertifikat Total Asli Copy

2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Sekretariat Jenderal 22 22 0 0 201.999

2 Ditjen Sumber Daya

Air

2967 3084 1059 1213 109.034.102

3 Ditjen Bina Marga 135 131 120 120 4.729.262

4 Ditjen Cipta Karya 5 8 7 7 169.679

5 Badan Pembinaan

Kontruksi

9 9 56.427

6 Badan Penelitian dan

Pengembangan

12 21 0 0 92.236

Jumlah total 3.141 3.266 1.195 1.349 114.283.705 4.336 4.615

21


Proses Sertifikasi memiliki banyak kendala, hambatan, dan tantangan di

lapangan mulai dari akuisisi oleh oknum masyarakat, posisi tanah yang sering

luput dari pengawasan (misalnya: tanah gergaji), sampai belum efektifnya

Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP).

8. Dalam rangka pengamanan dari aspek hukum dan percepatan sertifikasi di

lingkungan Kementerian PU telah dilakukan proses sertifikasi Tanah yaitu :

Tabel I.6 Proses Pengamanan Tanah di Lingkungan

Ditjen Sumber Daya Air TA. 2014

Provinsi Jumlah

Bidang

Total Luas

Tanah (m2) Status

Wilayah DKI Jakarta 1 3.879 Sertifikat

Wilayah Jawa Barat 9 27.546 Sertifikat

4 71.552 Peta Bidang

Wilayah JawaTimur 2 665 SK Hak

Wilayah Jawa Tengah 34 143.472 Peta Bidang

Wilayah Banten 14 26.541 Sertifikat

64 273.655

Tabel I.7 Proses Pengamanan Tanah di Lingkungan

Ditjen Bina Marga TA. 2014

Provinsi Jumlah

Bidang

Total Luas

Tanah (m2) Status

Provinsi

Sumatera Utara 10 30,185.00 Sporadik selesai

Prov insi DKI

Jakarta 13 37,795.00

Sporadik selesai, 7 bidang

sudah didaftarkan ke BPN

Prov insiJawa

Barat 21 44,926.90 Sporadik selesai

44 112.906,90

9. Dalam rangka mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik dan seiring

dengan bergulirnya reformasi keuangan, Kementerian PUPR telah menerbitkan

berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan BMN. Adapun dasar hukum

tersebut antara lain :

Surat Edaran Nomor 14/SE/M/2011, tentang Tata Cara Penyewaan Tanah

dan Sarana/Prasarana Kementerian PU untuk Penyelenggaraan Reklame.

Surat Edaran Nomor 05/SE/M/2014, tentang Pelaksanaan Tata Cara

Inventarisasi BMN di Kementerian PU.

22


Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/IN/M/2011, tentang

Pengamanan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan

Kementerian PU.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 337/KPTS/M/2011, tentang

Pelimpahan Wewenang Menteri PU kepada para Sekretaris, Kepala Balai,

Kepala Biro, dan Kepala Pusat untuk dan atas nama Menteri PU

menandatangani Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan Penguasaan

Tanah dalam rangka Proses Pembuatan Sertipikat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009, tentang

Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Departemen

Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013, tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri PU Nomor 02/PRT/M/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Departemen

Pekerjaan Umum.

Konsep Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah.

10. Sampai dengan 9 September 2014, dari total 235,5 Twin Blok (TB) rusunawa, 22

TB sudah dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

153 TB sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, 57,5 TB masih

dalam proses di Kementerian Keuangan, 3 TB sedang di proses di satker.

Tabel I.8 Progres Hibah/Alih Status Aset Rusunawa

Uraian TB Unit Nilai

(Rp miliar) Sudah dihibahkan kepada

Pemerintah Daerah 153 14784 1.687.358.562.558

Sedang diproses

di Kementerian Keuangan 57,5 5589 663.463.268.219

Sedang dalam proses di

Kementerian PU 3 288 27.399.009.000

Alih status penggunaan 22 2122 189.087.865.809

Total 235,5 22.783 2.567.308.705.586

11. Lokasi dengan jumlah Twin Block (TB) Rusunawa terbanyak terdapat di DKI

Jakarta yang mencapai total 7 TB. Sementara itu, hibah rusunawa juga tersebar

di berbagai daerah diantaranya Bandung, Bogor, Yogyakarta, Sidoarjo,

Banjarmasin dan lokasi lainnya yang terdapat di 18 Kabupaten/kota.

23


12. Alih status aset Rusunawa yang telah diserahterimakan kepada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 22 TB dengan jumlah nilai total sebesar

Rp 189.088 miliyar di berbagai kampus seperti Universitas Gadjah Mada,

Universitas Sumatera Utara, Universitas Cenderawasih, Institut Teknologi Sepuluh

November, dan Universitas Hassanudin dan lain – lain.

13. Gambar 1.1 Alih Status Aset Rusunawa dari Kementerian PU kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9 TB 7 TB 6 TB

Rp 69,102 Miliar

Rp 59,329 Miliar Rp 60,656 Miliar

Tahap I Tahap II Tahap III

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014,

capaian dalam penyelenggaraan data

yaitu pembuatan peta profil infrastruktur

sebanyak 1.800 lembar peta, sementara

dalam hal sistem informasi telah terdapat

jaringan Local Area Network (LAN) yang

tergabung dalam 5 sistem, dan 1 data

center. Tahun 2011, Kementerian PU berhasil memenangkan peringkat I I dalam e-

government award yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, pada Tahun 2012

sebagai Peringkat Kedua dengan Kategori BAIK dalam Pemeringkatan e-

Government Indonesia (PeGI) oleh KOMINFO, dan pada Tahun 2013 sebagai

Peringkat Ketiga Terbaik e-Transparancy Award 2014 dalam Kompetisi Situs Web 47

Kementerian dan Lembaga. Kementerian PU dinilai berhasil mengembangkan

layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan

teknologi dan informasi yang semakin pesat, serta alokasi anggaran yang semakin

meningkat, merupakan peluang yang besar bagi Kementerian PUPR untuk

melengkapi, dan memperbarui sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas

pengelola TIK yang ada, sehingga layanan data dan informasi Kementerian PUPR

semakin cepat dan handal untuk menunjang kinerja pelaksanaan tugas.

24


1.5. Permasalahan dan Tantangan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR,

beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

Permasalahan:

1. Penerapan reward and punishment terkait dengan pelaksanaan rencana kerja

dan anggaran Kementerian PUPR belum optimal.

2. Masih terdapatnya beberapa pekerjaan konstruksi dari pinjaman luar negeri

yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kurang optimalnya administrasi PHLN.

4. Pemahaman penganggaran berbasis kinerja masih rendah.

5. Efektiv itas dan efisiensi penggunaan dana masih belum optimal.

6. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur PUPR daerah semakin

besar, namun belum didukung oleh adanya basis data yang lengkap dan

terbaru terkait kondisi eksisting infrastruktur PUPR di daerah.

Tantangan:

1. Tantangan perolehan nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skor > 75

atau dengan kategori A (sangat memuaskan). Selama ini nilai laporan kinerja

belum mampu meraih “A” disebabkan Indikator Kinerja Utama yang secara

umum masih belum SMART (Specif ic, Measureable, Achieveable, Reliable,

Timely).

2. Tantangan peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung sistem

pelaporan.

3. Perubahan kebijakan sistem dan mekanisme penganggaran.

4. Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan penganggaran infrastruktur

semakin membesar, dimana idealnya alokasi anggaran infrastruktur yaitu sekitar

5% dari PDB, sementara eksisting baru sekitar 2-3% dari PDB.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Permasalahan:

1. Perencanaan jangka panjang dan jangka pendek terkait jumlah dan komposisi

pegawai belum terbakukan dan belum banyak digunakan sebagai instrumen

pengelolaan terhadap SDM aparatur.

25


2. Rekrutmen pegawai yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan jabatan.

3. Kondisi pemenuhan kompetensi SDM terhadap persyaratan jabatan yang masih

rendah.

4. Kesenjangan kompetensi dan golongan antar generasi yang masih tinggi

menyebabkan kesulitan dalam regenerasi/perencanaan suksesi.

5. Belum terarahnya pola dan pengendalian karier dalam kaitannya dengan

pemenuhan kompetensi.

6. Belum optimal dan terstrukturnya sistem pembinaan pegawai, salah satu

bentuknya seperti pelaksanaan mentoring dan konseling pegawai.

7. Belum tersedianya sistem manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai

yang akurat dan real time dalam mendukung pencapaian misi instansi.

8. Belum optimalnya pengendalian disiplin pegawai.

9. Proses mutasi kepegawaian dan layanan umum administrasi kepegawaian

lainnya yang belum seluruhnya terlaksana secara tepat, cepat, obyektif dan

transparan.

10. Belum terinternalisasinya peraturan perundangan bidang kepegawaian

terhadap seluruh pegawai.

11. Tatalaksana yang belum tersedia dan digunakan sebagai sarana untuk

menerapkan efisiensi dan efektiv itas pelaksanaan pekerjaan di instansi.

12. Sistem informasi kepegawaian yang belum sepenuhnya akurat, dan dapat

menyediakan data kebutuhan kekinian.

Tantangan:

1. Penempatan pegawai yang belum sepenuhnya berdasarkan pada

kompetensi/persyaratan jabatan.

2. Rasio Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terhadap total pegawai yang masih

rendah.

3. Pergeseran kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara yang akan berdampak pada

perubahan pengelolaan sistem manajemen SDM aparatur, belum sepenuhnya

diantisipasi.

Biro Keuangan

Permasalahan:

1. Penerapan clean and good governance di bidang keuangan negara masih

belum optimal.

2. Masih belum optimalnya penerapan sistem akuntansi berbasis “full accrual”.

3. Masih ditemuinya kendala dalam pelaporan keuangan karena beragamnya

karakteristik mata anggaran pada masing-masing satker dimana pada

sebagian satker terdapat belanja modal dan pada sebagian lagi tidak

terdapat belanja modal.

26


Tantangan:

1. Upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gambar 1.2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PU

Keterangan:

Disclaimer (tidak memberikan opini); WDP (Wajar Dengan Pengecualian); WTP-PP (Wajar Tanpa

Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan); WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

*) Target 2014.

2. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan

pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.

3. Masih belum idealnya jumlah Jabatan Fungsional Bendahara.

Biro Umum

Permasalahan:

1. Pengelolaan di bidang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan masih secara

manual.

2. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan arsip inaktif di lingkungan

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

3. Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mendukung kebijakan

penghematan penggunaan Energi, Air, dan BBM.

4. Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam rangka ketertiban, keamanan

dan kebersihan kantor.

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung

pelayanan secara optimal.

6. Terbatasnya kualitas SDM baik teknis maupun non teknis yang menangani

sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian PUPR.

Tantangan:

1. Upaya mempertahakan Green Building (Gedung Utama Kementerian PUPR)

dengan predikat “Platinum”.

2. Kurang optimalnya pengaturan penyediaan pelayanan perparkiran dan

keamanan.

27


Biro Hukum

Permasalahan:

1. Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang berasal dari unit kerja

pemrakarsa belum sepenuhnya mengikuti prosedur penyusunan produk hukum

yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 17/SE/M/ 2013.

2. Pembinaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemberian advokasi hukum

belum seluruhnya dapat terinformasikan kepada stakeholder.

3. Keterlambatan laporan unit organisasi yang mendapatkan permasalahan

hukum sehingga penanganan perkara hukum tidak tertangani secara cepat

dan tepat sejak awal permasalahan hukum timbul.

4. Kurang terkoordinasinya pengelolaan dokumentasi informasi hukum di

Kementerian PUPR sehingga data-data belum seluruhnya tersedia secara

lengkap dan terakses secara nasional.

5. Kurangnya informasi pemahaman para penghuni rumah negara / pemohon

alih status rumah negara/ pemroses rumah negara di unit kerja sehingga perlu

mengadakan sosialisasi kepada penghuni/ pemohon/ pemroses untuk

mewujudkan transparansi dan tertib pengelolaan rumah negara.

Tantangan:

1. Masih terdapat beberapa penyusunan peraturan perundang-undangan yang

penyelesaiannya tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

2. Koordinasi dalam penyusunan Kesepakatan Bersama (Memorandum of

Understanding (MoU)) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan

Kementerian/Lembaga masih ada yang membutuhkan waktu lama.

3. Sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan tantangan yang dihadapi,

perlu meningkatkan kompetensi dan kuantitas SDM bidang hukum.

4. Masih terdapat peraturan pelaksanaan bidang pekerjaan umum dan

perumahan sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, belum diselesaikan tepat waktu.

5. Dalam penyelesaian perkara/masalah di bidang Perdata, data/dokumen asli

yang berkaitan dengan obyek sengketa tidak lengkap, karena pengarsipan

data/dokumen aset barang milik Negara tidak tertib.

6. Kurangnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada baik dengan

peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga

terkait maupun dengan peraturan daerah akibat adanya ego sektor, sehingga

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan harmonisasi

dan konsultasi publik yang melibatkan kementerian / lembaga, pemerintah

daerah dan unsur-unsur terkait.

28


7. Dengan bergabungnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian

Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat potensi meningkatnya

penyusunan peraturan perundang-undangan.

8. Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air beserta seluruh peraturan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, Undang-

Undang 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Hal ini

menyebabkan perlu dilakukan percepatan penyesuaian dengan kondisi saat ini

yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

9. Terdapat potensi meningkatnya kasus hukum yang melibatkan pegawai di

lingkungan Kementerian PUPR karena banyaknya paket pekerjaan konstruksi,

sehingga penguatan dalam bidang hukum mutlak diperlukan.


Permasalahan:

1. Belum optimalnya manajemen database informasi dalam memenuhi

permintaan informasi sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Belum optimalnya integrasi strategi komunikasi publik antara Biro Komunikasi

Publik dengan unit-unit kehumasan/data dan informasi di lingkungan

Kementerian PUPR.

3. Belum adanya tata laksana komunikasi krisis dalam merespon suatu

kejadian/bencana yang mengakibatkan tidak berfungsinya/rusaknya

infrastruktur bidang PUPR.

Tantangan:

1. Tuntutan yang semakin besar dari masyarakat maupun pers dalam hal

transparansi, ketepatan, dan kecepatan penyediaan informasi.

2. Belum optimalnya penggunaan media sosial dan media online dalam

pembentukan opini publik yang positif terhadap capaian pembangunan

infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR.

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan

Permasalahan:

1. Masih terdapat beberapa rekomendasi atas temuan BPK RI yang belum

dilakukan dan konsistensi dalam pencegahan terjadinya temuan berulang di

bidang pengadaan dan pengelolaan BMN pada Kementerian PUPR.

29


2. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian PUPR yang memahami dan

mampu melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN masih rendah

baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

3. Masih banyak BMN pada Kementerian PUPR yang belum dilakukan

pengamanan fisik dan hukum sehingga rawan okupansi oleh pihak lain.

4. Masih banyak BMN berupa tanah pada Kementerian PUPR yang belum optimal

pemanfaatannya.

5. Masih rendah pemahaman SDM pada Kementerian PUPR dalam penggunaan

aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

6. Masih rendah pelaksanaan keamanan informasi dan manajemen risiko sistem

pengadaan yang terintegrasi dan akuntabel pada Kementerian PUPR.

7. Belum terintegrasi dengan baik antara Unit Layanan Pengadaan, Penyedia

Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Tantangan:

8. Diperlukannya peningkatan kinerja satuan kerja di bidang pengelolaan BMN

untuk mempertahankan opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR.

9. Diperlukannya penyusunan berbagai kebijakan dan peraturan untuk

mengakomodir kekosongan kebijakan akuntansi, terutama yang bersifat spesifik

di bidang pengelolaan BMN Kementerian PUPR.

10. Diperlukannya pengembangan sistem terhadap aplikasi SIMAK-BMN pada

Kementerian PUPR.

11. Diperlukannya pendataan kembali dan inventarisasi BMN sebagai dampak

perubahan organisasi pada Kementerian PUPR.

12. Diperlukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan layanan

pengadaan secara elektronik pada Kementerian PUPR.

13. Diperlukannya peningkatan pelayanan registrasi, verifikasi dan Layanan

pengguna Barang dan jasa yang lebih baik pada Kementerian PUPR.

14. Diperlukannya penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

untuk mendukung terwujudnya layanan pengadaan yang akuntabel pada

Kementerian PUPR.

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Permasalahan:

1. Perlunya pengaturan peran serta unit organisasi dalam penyediaan data dan

informasi yang terkini, akurat, serta terintegrasi.

2. Belum optimalnya dukungan penyelenggaraan sistem informasi geografis yang

terpadu dalam pendataan infrastruktur PUPR.

30


3. Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR.

Tantangan:

1. Perlu ditingkatkannya manajemen pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi

dan informasi serta pengelolaan sistem-sistem informasi untuk pelayanan data

dan informasi yang lebih mudah, cepat, efektif dan efisien menuju terwujudnya

e-government.

2. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia yang

menangani TIK di masing-masing Satminkal di lingkungan Kementerian PUPR.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia yang

menangani TIK di masing-masing Satminkal di lingkungan Kementerian PUPR.

4. Pusdatin sebagai unit yang menangani tentang TI di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tantangan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan dan infrastruktur IT. Selain itu juga mengembangkan sistem informasi

yang dapat terintegrasi dengan Kementerian dan lembaga lain.

31


Bab 2 Visi, Misi, Tujuan,

dan Sasaran Strategis

32


2.1. Visi dan Misi

Visi Sekretariat Jenderal adalah:

"Terwujudnya Sekretariat Jenderal sebagai Pendukung Penyelenggaraan Bidang

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Berkualitas, Bersih, dan Terdepan"

Berkualitas maksudnya adalah lingkungan yang didukung oleh fungsi dari SDM

yang memiliki kompetensi tinggi dan produktif yang didukung oleh ketersediaan

sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mencapai hasil yang berkualitas

berupa produk, jasa, proses dukungan administrasi dan penciptaan lingkungan

yang kondusif dalam rangka mendukung baik lingkungan internal maupun

stakeholders lainnya dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

Bersih maksudnya adalah bahwa

penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat harus sesuai dengan

pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik

(good governance) yang meliputi transparansi,

kesetaraan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi

dan efektiv itas, profesionalisme, partisipasi serta

penegakkan hukum. Bersih merupakan fungsi dari

etos kerja dan komitmen yang tinggi dari aparatur,

sikap mental yang taat asas, dan adanya lingkungan kerja yang kondusif dan tata

kelola yang baik (good governance).

Terdepan maksudnya adalah institusi Sekretariat jenderal adalah unit yang

berwawasan lebih ke depan dalam menjalankan fungsi sebagai pemandu dan

koordinasi bagi unit-unit eselon satu lainnya dalam melaksanakan langkah-langkah

penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran Strategis

33


Misi Sekretariat Jenderal adalah untuk mendukung salah satu misi Kementerian

Pekerjaan Umum yaitu: Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk

mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang

ketat. Untuk mendukung misi tersebut maka Misi Sekretariat Jenderal adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Organisasi yang Profesional, Akuntabel, dan

Inovatif untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang handal”

Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam misi tersebut yaitu professional, akuntabel dan

inovatif yang dimaknai sebagai berikut:

Profesional maksudnya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi–fungsi

manajemen (fungsional maupun sumberdaya), sumberdaya manusia diharapkan

mempunyai kompetensi dan profesionalitas untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Akuntabel maksudnya adalah institusi menghasilkan keluaran yang memenuhi

aspek akuntabilitas dari segi adminsitrasi dan keuangan serta dari aspek

pemenuhan kinerja yang diharapkan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi

dalam memeberi pelayanan internal maupun pelayanan publik.

Inovatif maksudnya adalah institusi maupun indiv idu yang ada mampu memberikan

pembaruan dan pencerahan sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis yang

berkembang dan sistim adminsitrasi pemerintahannya serta peningkatan fungsi

koordinasi yang akan menempatkan Sekretariat Jenderal sebagai insitusi terdepan.

34


Misi Sekretariat Jenderal sebagai penjabaran misi yang tercantum dalam Renstra

Kementerian adalah:

1. Meningkatnya manajemen fungsional yang integratif, transparan, dan akuntabel.

2. Meningkatnya manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan

kinerja produktiv itas dan profesionalitas sumber daya manusia serta

mengembangkan kelembagaan yang efektif dan efisien.

3. Meningkatnya pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan menyediakan

informasi publik yang akurat dan inovatif.

2.2. Tujuan

Tujuan Sekretariat Jenderal adalah

bagian dari tujuan Kementerian PUPR

2015-2019 yaitu tujuan ke-5 (lima)

“Menyelenggarakan tata kelola sumber

daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang

meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan,

kesekertariatan, serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung

penyelenggaraan pembangunan

bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel”.

Terkait dengan tujuan tersebut

Sekretariat Jenderal mendukung dalam

aspek peningkatan kapasitas

kelembagaan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tujuan Sekretariat Jenderal tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok tujuan yaitu:

1. Meningkatkan manajemen fungsional yang integratif, transparan, dan akuntabel.

2. Meningkatkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan

kinerja produktiv itas dan profesionalitas sumber daya manusia serta

mengembangkan kelembagaan yang efektif dan efisien.

3. Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan menyediakan

informasi publik yang akurat dan handal.

35


2.3. Sasaran Strategis

Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana

dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencaan yang berkualitas, pelaksanaan

kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan tata kelola sumber

daya organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka

dilaksanakanlah 2 (dua) sasaran strategis Kementerian PUPR oleh Sekretariat

Jenderal, yang meliputi:

1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

Tingkat kinerja dan integritas Kementerian PUPR dapat diukur dari indikator

nilai Laporan Kinerja Pemerintah, opini WTP hasil audit BPK, transparansi

pelaksanaan program, serta tingkat pengelolaan dan pengadministrasian

pegawai.

2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi

publik, serta sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi

publik, serta sarana dan prasarana.

Indikator kinerja tersebut dapat diukur dari indikator tingkat fasilitasi produk

hukum dan bantuan hukum (pada sasaran program 1), tingkat

kenyamanan bekerja, tingkat layanan data dan teknologi informasi, dan

tingkat layanan informasi publik.

Sasaran strategis Kementerian PUPR tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran

program sebagai berikut:

1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Kementerian PUPR.

Indikator Kinerja Program:

Nilai Laporan Kinerja Pemerintah.

Opini WTP hasil audit BPK.

Transparansi pelaksanaan program.

36


Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai.

Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum.

2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR.

Indikator Kinerja Program:

Tingkat kenyamanan bekerja.

Tingkat layanan data dan teknologi informasi.

Tingkat layanan informasi publik.

Sasaran strategis Kementerian dan sasaran program di atas dapat dijabarkan

tingkatannya sebagai berikut:

SS 1. Meningkatnya budaya

organisasi yang berkinerja

tinggi dan berintegritas

SS. 2. Meningkatnya

pengelolaan regulasi dan

layanan hukum, data dan

informasi publik, serta sarana

dan prasarana

Indikator:

Tingkat kinerja dan integritas

Kementerian PUPR

Indikator:

Tingkat pengelolaan regulasi dan

layanan hukum, data dan

informasi publik, serta sarana dan

prasarana

SP 1. Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Kementerian PUPR

Nilai laporan Kinerja Pemerintah

Opini WTP hasil audit BPK

Transparansi pelaksanaan

program

Tingkat pengelolaan dan

pengadministrasian pegawai

Tingkat fasilitasi produk hukum dan

bantuan hukum

SP 2. Tersedianya dukungan sarana

dan prasarana aparatur Kementerian

PUPR

Tingkat kenyamanan bekerja

Tingkat layanan data dan

teknologi informasi

Tingkat layanan informasi publik

Level Kementerian PUPR Level Sekretariat Jenderal

37


Tabel II.1 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO SASARAN PROGRAM TARGET BASELINE CARA PENGUKURANPENANGGUNG

JAWAB

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

a. Publikasi

Program&Kegiatan

Reguler: 75%

- Profil (Provinsi&PHLN):

25%

- Progres pelaksanaan

dipublikasikan: 20%

- Program strategis: 30%

b. Publikasi program &

kegiatan DAK: 25%

a. Adanya sistem informasi

pegawai yang bisa diakses

oleh semua pegawai: 25%

b. Keterbukaan dalam

seleksi jabatan: 25%

c. Tingkat ketepatan layanan

mutasi pegawai: 25%

d. Sistem rekrutmen

pegawai secara terbuka:

25%a. Penyiapan peraturan: 30%

b. Publikasi peraturan: 40%

c. Keberhasilan penanganan

perkara: 30%

85% fasilitasi 80%

3 Transparansi pelaksanaan program

4

5

74 73,36

55% publikasi 45%

60% layanan 70%

Opini WTP WTP2

Nilai Laporan Kinerja Pemerintah1Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Kementerian PUPR

1 Hasil penilaian Kementerian

PAN dan RB

Biro Keuangan,

Biro Pengelolaan

BMN dan Layanan

Pengadaan

Biro Perencanaan

Anggaran dan KLN

Biro Perencanaan

Anggaran dan KLN

Opini BPK WTP

Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai

Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum

Opini WTP hasil audit BPK

Biro Kepegawaian,

Organisasi dan

Tatalaksana

Biro Hukum

INDIKATOR KINERJA

(3)

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

38


Tabel II.2 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

NO SASARAN PROGRAM TARGET BASELINE CARA PENGUKURANPENANGGUNG

JAWAB

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

a. Kepuasan kebersihan:

25%

b. Kepuasan keamanan:

25%c. Ketertiban parkir: 25%

d. Penggunaan energi&air:

25%

a. Layanan data spasial bagi

pengguna: 30%

b. Layanan penggunaan

jaringan (LAN dan Internet)

di Kampus Kementerian

PUPR: 50%

c. Layanan penggunaan

email pejabat struktural &

fungsional tertentu dengan

domain pu.go.id : 20%

a. Media sosial: 20%

b. Media

cetak/elektronik/luar ruang:

20%

c. Penyelenggaraan

pameran & perpustakaan:

20%

d. Laporan/bahan informasi

pimpinan: 20%

e. Pelayanan informasi

publik: 20%

Biro Umum,

Biro Perencanaan

Anggaran dan KLN

Pusat Data dan

Teknologi Informasi


55% 45%

80% 65%

365 layanan 0

2 Tersedianya dukungan sarana dan

prasarana aparatur Kementerian PUPR

Tingkat kenyamanan bekerja1

2 Tingkat layanan data dan teknologi informasi

3 Tingkat layanan informasi publik

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INDIKATOR KINERJA

(3)

39


Bab 3 ARAH KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

40


3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan

pengendalian dan pengawasan adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dirumuskan kebijakan dan strategi

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung

implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance (Biro

Umum) dicapai melalui strategi:

a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan

aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b) Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan,

pengembangan Sistim Aplikasi Tata Naskah Elektronis Kementerian PU dan

Perumahan Rakyat, dan Sistim Kearsipan Elektronik.

c) Revitalisasi pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi

yang baik.

d) Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi terdepan

dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur PUPR.

2. Peningkatan kinerja pengelolaan bidang keuangan kementerian (Biro

Keuangan), dicapai melalui strategi:

a) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan.

b) Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan.

c) Peningkatan kualitas penatausahaan PNBP melalui penetapan NSPK.

BAB 3 Arah Kebijakan dan

Strategi

41


3. Peningkatan citra positif kementerian (Biro Komunikasi Publik), dicapai melalui

strategi:

a) Peningkatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan infrastruktur melalui

berbagai media.

b) Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

c) Peningkatan pengelolaan perpustakaan kementerian.

d) Peningkatan integrasi data/informasi.

4. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Layanan pengadaan barang dan

jasa (Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan), dicapai melalui strategi:

a) Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di

bidang penatausahaan dan pengelolaan BMN.

b) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam

pelaksanaan pengelolaan BMN pada Kementerian PUPR.

c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BMN.

d) Fasilitasi proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,

pengamanan, penilaian, penatausahaan, dan penghapusan BMN pada

Kementerian PUPR.

e) Meningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di

bidang layanan pengadaan barang / jasa dan sistem pengadaan secara

elektronik.

f) Fasilitasi penyelengaraan layanan pengadaan barang / jasa di Kementerian

PUPR.

g) Pengembangan sistem/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

42


5. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan

perundangan serta bantuan hukum (Biro Hukum), dicapai melalui strategi:

a) Peningkatan kualitas SDM bidang hukum.

b) Penyebarluasan peraturan perundangan bidang pekerjaan umum dan

perumahan, serta peraturan terkait.

c) Peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara/masalah hukum.

d) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum.

e) Peningkatan pelayanan administrasi dan penyebarluasan informasi terkait

rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum.

6. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data

literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta

penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian (Pusat

Pengolahan Data dan Teknologi Informasi), dicapai melalui strategi:

a) Peningkatan penyediaan Infrastruktur teknologi informasi yang handal dalam

mendukung proses bisnis Kementerian,

b) Penyediaan data dan informasi spasial dan statistik dalam mendukung TUSI

unit kerja di lingkungan Kementerian.

c) Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi

kepada pimpinan (Decision Support System (DSS).

7. Penciptaan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis (Biro Kepegawaian dan Ortala), dicapai

melalui strategi:

a) Penyempurnaan struktur organisasi.

b) Penajaman tugas dan fungsi organisasi.

c) Penggunaan instrumen fragmentasi, diferensiasi, dan tumpang tindih dalam pelaksanaan evaluasi organisasi.

43


8. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, dicapai melalui strategi:

a) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi

nasional.

b) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional Grand Design dan

Road Map).

c) Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara.

d) Sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

9. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,

kompetitif, dan berbasis merit (Biro Kepegawaian dan Ortala), dicapai melalui

strategi:

a) Perencanaan komposisi dan kebutuhan pegawai secara akurat

b) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang obyektif, transparan,

kompetitif dan berbasis ICT.

c) Penempatan pegawai dengan pendekatan kesesuaian kompetensi.

d) Penerapan sistem promosi secara merit.

e) Penerapan sistem manajemen kinerja indiv idu.

f) Penguatan sistem informasi kepegawaian.

g) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan

dapat dipantau.

10. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh

lapisan pegawai, dicapai melalui:

a) Internalisasi dan penegakan disiplin pegawai.

b) Perumusan/pengembangan model penghargaan pegawai yang benar-

benar dapat memunculkan motivasi.

c) Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.

44


11. Peningkatan kualitas pelayanan publik (Biro

Perencanaan Anggaran dan KLN), dicapai

melalui strategi:

a) Penguatan kerangka kebijakan

kelembagaan pelayanan dalam rangka

kemitraan antara pemerintah dan swasta.

b) Peningkatan pelayanan publik yang lebih

terintregrasi.

c) Memastikan implementasi kebijakan secara

konsisten sebagaimana diamanatkan UU

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

d) Penerapan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pelayanan publik,

penetapan quick wins pelayanan publik.

e) Penyempurnaan kebijakan reformasi

birokrasi (menyelaraskan road map dengan

Renstra).

f) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

g) Pemantapan penerapan SPM yang

terintegrasi dalam perencanaan dan

penganggaran.

h) Penguatan kapasitas pengendalian kinerja

pelayanan publik, yang meliputi

pemantauan, evaluasi, penilaian, dan

pengawasan, termasuk pengawasan oleh

masyarakat.

12. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, dicapai melalui

strategi:

a) Penguatan kebijakan e-government.

b) Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi.

c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dan kompetensi SDM.

d) Penetapan quick wins penerapan e-government.

e) Pengendalian pegembangan sistem dan infrastruktur e-government.

45


3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi dalam hal ini berarti arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi

yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan

Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau

mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk

swasta dalam rangka pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Kerangka Regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan

permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap

pencapaian sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

Permasalahan saat ini adalah kerangka regulasi yang selama ini ada belum

sepenuhnya dikelola dengan baik sehingga belum sepenuhnya mampu

mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat secara optimal dan terpadu. Demikian pula, regulasi yang

seharusnya menjadi „faktor pengintegrasi‟ yang mengemas kebijakan

pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara utuh dan

menyeluruh masih ada yang menjadi alat bagi masing-masing sektor untuk

memperjuangkan kepentingan sektoralnya. Akibatnya, regulasi dalam rangka

mendukung penyelenggaraaan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tidak mampu secara optimal memaksimalkan penyelenggaraan

pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU

SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan

kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. UU No 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 18 merupakan langkah

terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan regulasi.

Dalam konteks rencana strategis Sekretariat Jenderal, kerangka regulasi disiapkan

untuk mendukung Kementerian PUPR di antaranya adalah:

1. Pemenuhan peraturan menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah

terkait Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Data dan Informasi, Informasi publik,

Pelayanan Publik, Pengelolaan BMN, dan yang lain yang terkait.

2. Pemenuhan peraturan menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah

terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

46


Bab 4 PROGRAM,

KEGIATAN DAN

PENDANAAN

47


4.1. Program dan Kegiatan

PROGRAM 1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kegiatan 1: PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN,

PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN

Unit Organisasi: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri

Sasaran Kegiatan:

1. Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah

Indikator Kinerja Kegiatan:

Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan.

2. Pengelolaan administrasi anggaran


Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu.

3. Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri


Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerja

sama luar negeri yang transparan.

BAB 4 Program, Kegiatan,

dan Pendanaan

48


4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program


Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap,

akurat, dan terkini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu.

5. Pengelolaan administrasi perkantoran


Fasilitasi layanan administrasi perkantoran.

Kegiatan 2: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI

TATALAKSANA

Unit Organisasi: Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Sasaran Kegiatan:

1. Penyusunan, penerapan dan evaluasi organisasi, tatalaksana, dan fasilitasi

reformasi birokrasi


Jumlah dokumen organisasi, tatalaksana, perencanaan pegawai dan

reformasi birokrasi.

2. Pelaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian


Jumlah dokumen mutasi dan layanan umum kepegawaian.

Jumlah dokumen pengadaan, pengembangan, dan pembinaan

pegawai.

Jumlah dokumen data dan informasi kepegawaian.

Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang kepegawaian.

3. Pengelolaan Administrasi Perkantoran


Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran.

49


Kegiatan 3: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN

Unit Organisasi: Biro Keuangan

Sasaran Kegiatan:

1. Pembinaan bidang keuangan


Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pembinaan.

2. Penatausahaan perbendaharaan


Jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan.

3. Laporan keuangan


Jumlah laporan penyusunan laporan keuangan.

4. NSPK bidang keuangan


Jumlah dokumen peraturan bidang keuangan.

5. Terkelolanya administrasi perkantoran


Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran.

Kegiatan 4: PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM

Unit Organisasi: Biro Hukum

Sasaran Kegiatan:

1. Penyusunan produk hukum dan pembinaan hukum


Jumlah produk hukum yang diproses.

Jumlah SDM yang dibina.

50


2. Bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum


Jumlah perkara di Kementerian PUPR yang ditangani.

Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yang disusun.


3. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum


Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi

dan informasi hukum.


4. Proses penetapan rumah negara serta usulan pengalihan status rumah negara


Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan

status rumah negara.




Kegiatan 5: PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi: Biro BMN dan Layanan Pengadaan

Sasaran Kegiatan:

1. Pengelolaan, penatausahaan, dan pembinaan BMN

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Jumlah laporan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian BMN.

Jumlah aplikasi pengembangan sistem.

Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN.

51


Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan perencanaan pengelolaan

BMN.

Jumlah laporan sosialisasi BMN.

2. Pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR yang akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan

Penyelenggaraan, penyiapan, pelaksanaan, dan pengadaan layanan

pengadaan barang / jasa.




PROGRAM 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kegiatan 1: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANA PEKERJAAN

STRATEGIS BIDANG PUPR LAINNYA

Unit Organisasi: Biro Perencanaan Anggaran dan KLN (PMU)

1. Pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya


Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan

lainnya.

Jumlah unit gedung yang dibangun.

Kegiatan 2: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

KEMENTERIAN PUPR

Unit Organisasi: Biro Umum

Sasaran Kegiatan:

1. Pelayanan umum, kerumahtanggaan, dan perlengkapan


Laporan pembinaan tata usaha, program kerja, dan laporan kinerja serta

pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum.

52


Laporan pembinaan pelayanan, pengamanan, dan kesehatan di

lingkungan Kementerian PUPR.

Laporan pengelolaan prasarana dan sarana gedung kantor pusat

Kementerian PUPR.

2. Hasil pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas tingkat

kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal


Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas di

lingkungan Kementerian PUPR serta pembinaan dan pengelolaan BMN

tingkat Sekretariat Jenderal.

3. Administrasi Perkantoran


Layanan perkantoran.

Kegiatan 3: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM

INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi: Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sasaran Kegiatan:

1. Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK


Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kementerian PUPR

yang disusun.

Jumlah sumber daya manusia TIK yang dibina.

Jumlah sistem informasi yang terintegrasi.

Jumlah peta tematik bidang PUPR yang dihasilkan dan dipublikasikan.

Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-an yang disusun.

Jumlah sistem aplikasi yang telah memanfaatkan infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi Kementerian PUPR.

53


Kegiatan 4: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

Unit Organisasi: Biro Komunikasi Publik

Sasaran Kegiatan:

1. Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik


Jumlah peliputan kegiatan kementerian.

Jumlah publikasi.

Jumlah bahan informasi pimpinan.

Jumlah permintaan informasi.



Jumlah bulan layanan perkantoran.

4.2. Kerangka Pendanaan

Tabel IV.1 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

No Kegiatan Alokasi (Miliar Rupiah)

Total 2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyusunan perencanaan,

pemrograman,

penganggaran,

pemantauan dan evaluasi,

serta pembinaan PHLN

50.550 60.417 73.285 88.456 107.759 380.467

2 Pengelolaan dan

pengembangan SDM dan

organisasi tatalaksana

45.100 45.671 47.953 50.349 52.877 241.950

3 Pembinaan dan

pengelolaan keuangan

Kementerian

32.000 35.000 37.000 40.000 45.000 189.000

4 Pembinaan, perencanaan,

harmonisasi dan publikasi

peraturan perundang-

undangan serta bantuan

hukum

34.900 38.390 42.230 46.452 51.098 213.070

54



Total 2015 2016 2017 2018 2019

5 Pengelolaan barang milik

negara dan layanan

pengadaan Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

35.000 35.000 36.750 38.588 40.517 185.854

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian PUPR


Total 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pengembangan,

pengendalian, dan

pelaksana pekerjaan

strategis bidang PUPR

lainnya

172.670 231.470 225.300 44.000 45.000 718.440

2 Dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Kementerian

PUPR

105.247

147.854

162.635

178.894

196.784

791.414

3 Penyelenggaraan dan

pengembangan data dan

sistem informasi bidang

PUPR dan permukiman

79.717 84.200 89.700 95.200 100.700 449.517

4 Penyelenggaraan dan

pembinaan informasi

publik

43.707

48.000

53.000

58.000

64.000

266.707

55


Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 sebagai turunan

dari Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 merupakan arahan kebijakan yang

akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di setiap unit kerja (Eselon 2) di

lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

menjadi 7 (tujuh) biro dan 2 (dua) pusat diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat Jenderal semakin berkualitas, bersih, dan terdepan sehingga dapat

mencapai salah satu tujuan Kementerian PUPR yaitu menyelenggarakan tata kelola

sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, telah disusun 2 (dua) program utama

yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian PUPR yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) kegiatan dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR yang dijabarkan ke

dalam 4 (empat) kegiatan. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR akan dilaksanakan dengan alokasi

pendanaan total tahun 2015-2019 sebesar Rp 1.210.342.000.000 dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR sebesar Rp

2.226.078.000.000.

Melalui pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan

kerangka pendanaan yang semakin meningkat setiap tahun, diharapkan dapat

mendukung peningkatan capaian Kementerian PUPR khususnya perolehan

apresiasi dari pihak luar berupa opini WTP dari BPK serta nilai LAKIP dengan kategori

A dari Kementerian PAN dan RB.

Akhir kata, Renstra Sekretraiat Jenderal Tahun 2015-2019 perlu unyuk dijabarkan ke

dalam rencana kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal secara

konsisten.

BAB 5 Penutup

5-1

TUJUAN 5:

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(1) Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

% 72,25 77,5 82,75 88 94,5 94,5

(1) Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana % 80 85 89,5 94 100 100

197.550 214.478 237.218 263.845 297.251 1.210.3421

1Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Nilai 74 75 76 77 78 78

2 Opini WTP hasil audit BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP3

Transparansi pelaksanaan program Publikasi 55% 65% 75% 85% 100% 100%

4 Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Layanan 60% 70% 80% 90% 100% 100%

5 Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Fasilitasi 85% 90% 93% 96% 100% 100%

50.550 60.417 73.285 88.456 107.759 380.467Transparansi mekanisme 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan

Transparansi mekanisme 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu Ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100%


1 Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerja sama luar negeri yang transparan


ANGGARAN (JUTA)SASARAN / SATUAN LOKASI TARGET

Pengelolaan administrasi anggaran

Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri

11.378 59.762 9.102

5.562

PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERIKEGIATAN 1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN

SASARAN PROGRAMTersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4.450

3

SASARAN KEGIATAN Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah

7.282

2

8.900 1

TABEL 2.5. MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN V

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

1

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

1

Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

2

11.125 13.906 17.383 21.729 73.043

17.778

36.520 6.953 8.691 10.864

14.222

5-2

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ANGGARAN (JUTA)SASARAN / SATUAN LOKASI TARGETINDIKATOR KINERJA

1

Kualitas Data Nilai

100%74

100% 75

100%76

100%77

100%78

100%78

1 Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini

Kualitas Data 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu Nilai 74 75 76 77 78 78

Bulan 12 12 12 12 12 60

1 Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60

45.100 45.671 47.953 50.349 52.877 241.950

Dokumen 3 9 9 9 9 39

1 Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, Perencanaaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi Dokumen 3 9 9 9 9 39

2Orang

Dokumen12

2.20312

6.35312

6.35312

6.35312

6.35360

27.615

19.200 19.571 21.073 22.126 23.243 105.213

1 Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian Dokumen 1.200 4.500 4.500 4.500 4.500 19.200

2 Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai

Dokumen 1.000 1.850 1.850 1.850 1.850 8.400

3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepegawaian Dokumen 3 3 3 3 3 15

4 Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian Orang 12 12 12 12 12 60

Laporan 2 2 2 2 2 10

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan 2 2 2 2 2 10

32.000 35.000 37.000 40.000 45.000 189.000orang 1.250 1.100 1.100 1.100 1.100 5.650

1 Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pembinaan orang 1.250 1.100 1.100 1.100 1.100 5.650

2laporan 6 6 6 6 6 30

1 Jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan laporan 6 6 6 6 6 30

3 laporan 17 15 15 15 15 771 Jumlah Laporan penyusunan laporan

keuangan laporan 17 15 15 15 15 77

4 dokumen 8 2 2 2 2 161 Jumlah dokumen peraturan bidang

keuangan dokumen 8 2 2 2 2 16

1

KEGIATAN 3 : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIANUNIT ORGANISASI : BIRO KEUANGAN

Penatausahaan Perbendaharaan

Laporan Keuangan

NSPK bidang Keuangan

3

SASARAN KEGIATAN Pembinaan Bidang Keuangan

19.400 20.475 21.498

5

4

Pengelolaan administrasi Perkantoran 16.543

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

20.678

Pelaksanaan, Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian

17.000 75.375 13.375 13.950 15.200 15.850

32.310 40.388 135.767

19.200

KEGIATAN 2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANAUNIT ORGANISASI : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

1

Pengelolaan administrasi Perkantoran

SASARAN KEGIATAN Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

6.700 6.405 6.725 7.061 33.591

25.848

22.573 103.146

6.700

5-3

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


15

laporan 3 3 3 3 3 15

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran laporan 3 3 3 3 3 15

34.900 38.390 42.230 46.452 51.098 213.070

Dokumen Orang Jakarta 30320

30320

30320

30320

30320

1501.600

1 Jumlah produk hukum yang diproses Dokumen Jakarta 30 30 30 30 30 150

2 Jumlah SDM yang dibina Orang Jakarta 320 320 320 320 320 1.600

Dokumen Orang Jakarta 65315

65315

65315

65 315

65315

3251575

1 Jumlah perkara di Kementerian PUPR yang ditangani Dokumen Jakarta 40 40 40 40 40 200

2 Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yang disusun Dokumen Jakarta 25 25 25 25 25 125

3 Jumlah SDM yang dibina Orang Jakarta 315 315 315 315 315 1.575

DokumenOrang Jakarta 60

406040

6040

6040

6040

300200

1 Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Dokumen Jakarta 60 60 60 60 60 300

2 Jumlah SDM yang dibina Orang Jakarta 40 40 40 40 40 200

Dokumen Jakarta 80 80 80 80 80 400

1 Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara

Dokumen Jakarta 80 80 80 80 80 400

Laporan Jakarta 4 4 4 4 4 20

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan Jakarta 4 4 4 4 4 20

35.000 35.000 36.750 38.588 40.517 185.854Laporan

UnitKonsep NSPK

361-

3613

3913

391 3

43 1 3

193 5 3

1 Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN Laporan 12 12 13 13 14 64

2 Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN Laporan 6 6 6 6 6 30

3 Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Unit 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN Konsep NSPK 0 3 3 3 3 12

Pengelolaan administrasi perkantoran 8.200 9.020 9.922

1 Pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN

SASARAN KEGIATAN

2

KEGIATAN 4 : PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUMUNIT ORGANISASI : BIRO HUKUM

Bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum

4 Proses penetapan rumah negara serta usulan pengalihan status rumah negara

5

Pengelolaan administrasi perkantoran

3 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Penyusunan produk hukum dan pembinaan hukum

SASARAN KEGIATAN 1

KEGIATAN 5 : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATUNIT ORGANISASI : BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN

12.350 13.585 14.944 16.438 18.082 75.399

12.350 13.585 14.944 16.438 18.082 75.399

1.300 1.430 1.573 1.730 1.903 7.936

700 770 847 932 1.025 4.274

10.914 12.006 50.062

21.000 20.300 21.315 22.381 23.500 108.496

5-4

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


15 Jumlah laporan pemantauan,

Evaluasi,dan Perencanaan Pengelolaan BMN

Laporan 9 9 10 10 13 51

6 Jumlah laporan sosialisasi BMN Laporan 9 9 10 10 10 48

Laporan 3 3 4 4 4 18

1 Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Laporan 3 3 4 4 4 18

Dokumen 4 4 4 4 4 20

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran Dokumen 4 4 4 4 4 20

401.341 511.524 530.635 376.094 406.484 2.226.078

1 Tingkat kenyamanan bekerja % Jakarta 55% 65% 75% 85% 100% 100%2 Tingkat layanan data dan teknologi

informasi % Jakarta 80% 85% 90% 95% 100% 100%

3 Tingkat layanan informasi publik Layanan 365 365 365 365 365 1825

172.670 231.470 225.300 44.000 45.000 718.440 Dokumen

Unit40 1

40 1

40 1

40 -

40 -

200 3

1 Jumlah Dokumen Pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya

Dokumen 40 40 40 40 40 200

2 Jumlah unit gedung yang dibangunUnit 1 1 1 - - 3

105.247 147.854 162.635 178.894 196.784 791.414


1 Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum


2 Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR Laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Laporan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR


8.820

6.000 6.300 6.615 6.946 7.293

8.000 8.400

KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANA PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA


2

PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel

3 9.261 9.724

172.670 1 Pekerjaan strategis bidang PU dan lainnya

SASARAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM1 Tersedianya dukungan sarana dan

prasarana aparatur Kementerian PUPR

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR

SASARAN KEGIATAN Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

8.024 1

UNIT ORGANISASI : BIRO UMUM

UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KLN (PMU)

8.826 9.709 10.680 11.748 48.987

33.154

44.205

231.470 225.300 44.000 45.000 718.440

5-5

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1


1 Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal


Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 601 Layanan perkantoran Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60

79.717 84.200 89.700 95.200 100.700 449.517 1 NSPK

Orang Peta Buku

Sistem

5 450

3 515

5 450

3 515

5 450

3 515

5 450

3 515

5 450

3 515

25 2.250

15 2578

49.017 51.500 53.500 57.000 61.500 272.517

1 Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kemen.PU yang

NSPK 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina

Orang 450 450 450 450 450 2250

3 Jumlah sistem informasi yang terintegrasi

Sistem 3 3 3 3 3 15

4 Jumlah Peta Tematik Bidang PU yang dihasilkan dan dipublikasikan

Peta 3 3 3 3 3 15

5 Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PU-an yang disusun

Buku 5 5 5 5 5 25

6 Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU

Sistem 12 12 13 13 13 63

2Laporan 1 1 1 1 1 5

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan 1 1 1 1 1 5

3 Laporan 13 13 13 13 13 65

1 Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya

Dokumen 7 7 7 7 7 35

2 Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual

Laporan 4 4 4 4 4 20

3 Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual

Laporan 2 2 2 2 2 10

KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMANUNIT ORGANISASI : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.707 1.707 1.850 1.910 1.980 Pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PU PR


Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK

SASARAN KEGIATAN

3.878

22.000

9.154

2

24.000 27.000 28.500 29.000

148.234 163.053

130.500

3

4.266 4.692 5.161 5.677 23.674

93.346 134.762 179.358 718.753

Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal

Administrasi Perkantoran

5-6

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


14 Bulan 12 12 12 12 12 60

1 Jumlah Layanan Publik (PNBP) Bulan 12 12 12 12 12 605 Sektor

Bulan7

127

127

127

127

123560

1 Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Sektor/ Bidang 7 7 7 7 7 35

2 Jumlah Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60

43.707 48.000 53.000 58.000 64.000 266.707 Liputan Publikasi

Buku Permintaan Informasi

Jakarta

365 60 300 330

365 60 300 310

365 60 300 280

365 60 300 250

365 60 300 220

1.825 300

1.500 1.390

1 Jumlah peliputan kegiatan kementerian Liputan Jakarta 365 365 365 365 365 1.825

2 Jumlah publikasi Publikasi Jakarta 60 60 60 60 60 300 3 Jumlah bahan informasi pimpinan

Buku Jakarta 200 200 200 200 200 1.000

4 Jumlah permintaan informasi Permintaan Informasi Jakarta 330 310 280 250 220 1.390

Bulan Jakarta 12 12 12 12 12 60

1 Jumlah bulan layanan perkantoran Bulan Jakarta 12 12 12 12 12 60

170 170 180 910 Layanan publik PNBP 190 200

SASARAN KEGIATAN 1

2 Pengelolaan administrasi perkantoran

Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik

19.952 20.000 20.500 21.000 22.000

Pengelolaan administrasi Perkantoran BPAV

103.452

6.823 6.823 7.170 7.600 8.020 36.436

23.755 28.000 37.000 42.000 163.255

KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIKUNIT ORGANISASI :BIRO KOMUNIKASI PUBLIK

32.500

rencana strategis - kementerian puprsiputbbpjn13.binamarga.pu.go.id/web/source/file pdf... · 2018....

Documents