pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian...

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanianwww.setjen.pertanian.go.id



PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

6 Juli 2018

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Petani Sejahtera Bangsa Berjaya





2

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI…1

TA 2012 TA 2017Terkorup se Asia-Pasifik:1. Indonesia2. Kamboja3. Vietnam4. Filipina5. India

Terkorupse DUNIA:1. Azerbaija2. Bangladesh3. Bolivia4. Kamerun5. Indonesia6. Irak7. Kenya8. Nigeria9. Pakistan10. Rusia

Terkorupse Asia-Pasifik:1. Korea Utara2. Kamboja3. Bangladesh4. ….13. Indonesia

Terkorupse DUNIA:1. Sudan2. Libya3. Afghanistan4. ....90. Indonesia

Sumber: Transparancy.org

A. Indeks Persepsi Korupsi





3

RELATIF SUDAH TERPENUHI

DENGAN ADANYA TUNJANGAN

KINERJA

• TA 2014: FORMASI CPNS : 100

RIBU, PELAMAR : 2,6 JUTA

• TA 2017: FORMASI CPNS : 37 RIBU,

PELAMAR : 2,43 JUTA

PNS MENJADI PROFESI PRIMADONA

SAYA BANGGA JADI PNS

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI…2

PIRAMIDA MASLOW

B. Kesejahteraan PNS




Kementerian Pertanianwww.setjen.pertanian.go.idSEE

FEEL

DO

CHANGE

MenyikapiPerubahaan

Takuuut…

Silahkan Anda Pilih…..

The heart ofChange (perlu dikomunikasikan)

John P. Kotter & Dan S. Cohan

SYARAT MUTLAK UTK

MELAKSANAKAN RB

Tahu

Ngerti

Sadar

Berubah

Menyikapi Perubahan

HAKEKAT REFORMASI BIROKRASI…2

Reformasi Birokrasi Membangun Outner dan Inner Beauty

OUTER BEAUTY INNER BEAUTY

MERUBAH

MIND SET

BEHAVIOR

Mind setCulture set(Behavior)

WORK WITHPASSION

“Be sincere in your thoughts, be pure in your feelings. You will not have to run after happiness. Happiness will run after you” (Sri Chinmoy)

MENYADARIPERAN PENTING TUSINYA

COMMITMENTPERUBAHAN

“Much of the stress that people feel, doesn’t come from having too much to do. It comes from not finishing what they started.”(David Allen)

PEGAWAI YANG BEKERJA TUNTAS

PEGAWAI YANG BEKERJA IKHLAS

PEGAWAI YANG BEKERJA KERAS & CERDAS

“Intelligence is the ability to adapt to

change”(Stephen Hawking)

PEGAWAI YANG BEKERJA JUJUR

“Honesty is the first chapter of the book wisdom.”(Thomas Jefferson)

HAKEKAT REFORMASI BIROKRASI…4

Act by Peoples, Drive by LeadersTone at The Top

ORGANISASI ORANGISASI

HARD COMPETENCY

SOFTCOMPETENCY

SISTEM & PROSEDUR

...digerakkan oleh pemimpin perubahan yang visioner, berani, tegas, konsisten, dan leading by example dalam mengimplementasikan perubahan, dan mengkorelasikan perubahan dengan

unit lain, untuk menghasilkan perubahan yang masif bagi KEMENTAN – Sinergis!....

DIJALANKAN OLEH ORANG YANG BERKOMITMEN, BERKOMPETEN & BERINTEGRITAS

VALUES

FIT FOR PURPOSE

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI…1

Focus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

ORGANISASI

SISTEM & PROSEDUR

MERUBAH

MIND SET

BEHAVIOR

ORANGISASI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI…2

Modal Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

COMMITMENT

8

MAYORITAS DOSA BIROKRAT

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang

Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan

yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,

kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan

Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri, serta akan

senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada

kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut

sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan

bersemangat untuk kepentingan Negara.

KERJA ITU BAGIAN DARI IBADAH





4

8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI

1 MANAJEMEN PERUBAHAN

2PENGUATAN

AKUNTABILITAS

3 PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI

PENATAAN

TATALAKSANA

5PENATAAN SISTEM MANAJEMEN

SDM ASN

7

PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

8PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK

6

PENGUATAN

PENGAWASAN





PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017

No Komponen PenilaianNilaiMaks

Nilai2015

Nilai 2016Nilai

PMPRB

Nilai 2017

Nilai Capaian (%)Nilai Capaian (%)

A PENGUNGKIT

1 MANAJEMEN PERUBAHAN 5 3,24 2,53 50,66 3,99 3,54 70,80

2 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 4,38 3,13 62,5 3,75 3,13 62,60

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 6 4,51 4,84 80,72 6 4,18 69,67

4 PENATAAN TATALAKSANA 5 3,47 3,97 79,38 4,75 4,13 82,60

5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15 11,06 11,04 73,57 14,34 12,68 84,53

6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 6 2,72 3 50,07 5,14 3,38 56,33

7 PENGUATAN PENGAWASAN 12 8,43 10,07 83,9 11,14 10,02 83,50

8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6 4,5 5,22 86,98 5,79 5,21 86,83

SUB TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT 60 42,3 43,8 73 54,91 46,27 77,10

B HASIL

1. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 14 10,1 10,10 72,16 9,96 9,96 71,14

2. SURVEI INTERNAL INTEGRITAS ORGANISASI 6 3,73 4,35 72,47 5,32 4,08 68,00

3. SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI 7 5,24 5,17 73,89 5,32 5,46 78,00

4. OPINI BPK 3 2,5 2 66,67 2 3,00 100

5. SURVEI EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK 10 8,01 7,6 76 8,27 8,02 80,20

SUB TOTAL KOMPONEN HASIL 40 29,58 29,22 73,06 30,87 30,52 76,30

INDEKS REFORMASI BIROKRASI 100 71,88 73,02 73,02 85,78 76,79 76,79





Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kementan:

Berdasarkan surat Menteri PANRB NomorB/18/M.RB.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihalHasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun2017, Indeks Reformasi Birokrasi KementerianPertanian adalah 76,79 dengan kategori “BB”.

11





Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017:

Berdasarkan surat Menteri PANRB NomorB/621/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihalHasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Tahun 2017, Hasil evaluasi KementerianPertanian adalah 72,46 dengan kategori “BB”.

12




Kementerian Pertanianwww.setjen.pertanian.go.id 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ManajemenPerubahan

UU Organisasi Tatalaksana SDM Akuntabilitas Pengawasan Yanlik

Series 1 70,8 62,6 69,66 82,6 84,53 56,33 83,5 86,83

Persentase Capaian Pengungkit





Catatan yang harus ditindaklanjuti:

a. Pelaksanaan RB belum dapat dipastikan telah berhasil menjangkauke seluruh unit-unit kerja sampai unit kerja yang paling bawahdalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja organisasi;

b. Struktur organisasi yang ada dinilai masih belum sesuai dengankinerja yang akan dihasilkan sebagaimana tertuang dalam renstrakementerian;

c. Pemanfaatan proses bisnis dalam mengkoordinasikan danmensinergikan kinerja antar unit masih belum optimal, sehinggamasih berpotensi menimbulkan silo antar unit yang dapatmenghambat perwujudan organisasi yang efektif dan efisien dalammencapai kinerja;

14





Lanjutan:

d. Manajemen kinerja individu belum diterapkan dengan baik dalammendukung untuk peningkatan kompetensi dan pengembangankarir pegawai sebagai prasyarat dalam mewujudkan manajemenSDM yang berbasis merit;

e. Kualitas penerapan manajemen kinerja unit dalam meningkatkanakuntabilitas instansi masih belum berjalan secara optimal diseluruh unit kerja, sehingga dapat berpotensi menghambatpencapaian kinerja kementerian;

f. Pelaksanaan pengawasan dalam membangun integritas organisasimasih belum optimal dilakukan sebagai upaya dalam pencegahanterjadinya tindak pidana korupsi.

15





Hasil Survei:

a. Survei Internal:

Survei internal tersebut yang mengukur integritas organisasimenghasilkan indeks 2,72 dalam skala 0-4 pada tahun 2017. jikadibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 3,48. hasil survei integritasorganisasi ini mengalami penurunan. Akan tetapi jika dibandingkandengan rata-rata hasil survei integritas organisasi secara nasional,integritas organisasi Kementan masih berada di atas rata-rata yaitu3,02.

Indeks integritas organisasi yang mengalami penurunan tersebutdapat diintepretasikan persepsi para pegawai di lingkunganKementan terhadap kualitas layanan manajemen internalmengalami penurunan.

16





Lanjutan:b. Survei Eksternal:

1) Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,21dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan Kementan padatahun sebelumnya adalah 3,04 sehingga terdapat peningkatankepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan olehKementan, dan apabila dibandingkan dengan secara nasional,Kementan masih berada di atas rata-rata nasional yaitu 3,17.

2) Hasil survei persepsi anti korupsi yang menunjukkan indeks 3,12dalam skala 4. Apabila dibandingkan pada hasil survei padatahun sebelumnya yang sebesar 2,96 terdapat peningkatan. Jikadibandingkan secara nasional, Kementan berada dibawah rata-rata nasional yaitu 3,32.

Hasil survei eksternal tersebut menggambarkan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh internal Kementan belumterinformasikan secara maksimal kepada stakeholder danpengguna layanan utama Kementerian.

17





Catatan yang harus disempurnakan:

1) Agar secara intensif melakukan internalisasi pelaksanaan RB keseluruh unit kerja sampai ke individu agar pelaksanaannyamemperoleh dukungan dari semua pihak di dalam organisasiKementerian sehingga dapat diwujudkan sasaran RB di Kementan;

2) Melakukan reviu terhadap organisasi Kementerian yang ada saat iniuntuk menyelaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkansebagaimana tertuang dalam renstra;

3) Memanfaatkan peta proses bisnis yang ada untuk meningkatkankoordinasi dan sinergi antar unit kerja sehingga dapat diwujudkanorganisasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kinerjaKementerian dengan lebih baik;

18





Lanjutan:

4) Menerapkan manajemen kinerja individu dan memanfaatkanhasilnya untuk pengelolaan kompetensi, pembinaan karier pegawaiserta untuk pemberian reward dan punishment dalam mendukungterlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit gunameningkatkan profesionalitas ASN;

5) Agar meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen kinerjaorganisasi dengan memperbaiki indikator keberhasilan danmenurunkannya ke setiap level jabatan secara berjenjang danmenyelaraskannya dengan program dan kegiatan untukmendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian denganlebih efektif dan efisien.

19





Indeks Reformasi Birokrasi 13 Kementerian/Lembaga

Tahun 2017

berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : B/119/M.RB.05/2018 tentang Permohonan Ijin Prinsip

Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 13 (tiga belas) Kementerian/Lembaga

berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-119/MK.02/2018 tentang Persetujuan Izin Prinsip

Penyesuaian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga

*)

*)

No Kementerian/LembagaIndeks RB

2017/PredikatRekomendasi Besaran

TK Maksimal

1 Kementerian Luar Negeri 77,44/BB 80%

2 Badan Intelijen Negara 75,52/BB 80%

3 Kementerian Perindustrian 77,16/BB 80%

4 Kementerian Perdagangan 75,07/BB 80%

5 Kementerian Pariwisata 76,87/BB 80%

6 Kementerian Dalam Negeri 75,03/BB 80%

7 Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 75,77/BB 80%

8 Arsip Nasional Republik Indonesia 75,20/BB 80%

9 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 75,74/BB 80%

10 Kementerian Pertahanan 67,78/B 70%

11 TNI 68,84/B 70%

12 POLRI 73,65/BB 70%

13 Kementerian Pertanian 76,79/BB 80%

*)





PERPRES NO. 134 TAHUN 2015TUKIN 70%

2015

2012

•PERPRES NO. 103 TAHUN 2012TUKIN 45%

2018

SEMOGA TUKINJADI 80%

KAPAN YAJADI 100% NYA ?

PERJALANAN REFORMASI BIROKRASIKEMENTAN

2010

Start RB Kementan10 Juli 2010





KEBIJAKAN BARU TERKAIT TUNKIN

Perubahan KebijakanTunjangan Kinerja

Penyempurnaan/perubahan mekanismepemberian/penyesuaian Tunjangan Kinerja

Penyempurnaan Tabel Tunjangan Kinerja

Pemberian Tunjangan Kinerjabagi Menteri selaku penggerakReformasi Birokrasi

(150% DARI TUKIN GRADE 17, TMT 1 JAN 2017)

Penguatan pemberianTunjangan Kinerjaberdasarkan capaian kinerjaorganisasi dan capaiankinerja pegawai

Pengaturan mengenai “pegawaiyang dipekerjakan/ diperbantukan tidak diberiTunjangan Kinerja, dihapus

Pegawai yang ditugaskan sbg “Pltatau Plh” sepanjang memenuhikriteria dapat diberikan tambahanTunjangan Kinerja

Perubahan kelas jabatan harus melaluievaluasi jabatan dan disetujui olehMenPANRB dan MenKeu

25





Revitalisasi Pengelolaan Kedisiplinan dan

Tunjangan Kinerja Bagi PNS Kementan

Biro Organisasi dan Kepegawaian





DASAR HUKUM

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Ps. 29 Jo UU Nomor 43 tahun 1999;

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil;

4. Permentan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilKementerian Pertanian;

5. Perka BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

6. Permentan No. 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembayaran TunjanganKinerja Bagi PNS Kementan.

7. Perka BKN Nomor 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PegawaiNegeri Sipil





Latar Belakang

1. Kementerian Pertanian merupakan salah satu kementerian besar yang memiliki 18.916 pegawai (data per tgl 10 April 2018) yang tersebar di kantor pusat dan 159 unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, sehinggapemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai harus dilakukan secaraefektif dan efisien.

2. Pelaksanaan absensi secara elektronik telah dilakukan sejak tahun 2010.

3. Pengelolaan absensi pegawai selama ini dilakukan melalui SIM Kehadiran versi desktop base sehingga pengelolaan absensi pegawaikurang efektif dan efisien.

4. Kecenderungan beberapa oknum operator absensi pegawai untukmelakukan manipulasi data absensi baik karena kesadaran sendirimaupun tekanan dari pihak lain.





Rencana Perubahan

1. Harus dilakukan perubahan dalam prosedur pengelolaan absensi 18.916 pegawai agar lebih efektif dan efisien.

2. Mencegah terjadinya manipulasi data absensi pegawai pada satkerlingkup Kementan.

3. Menyajikan data pemantuan dan kedisiplinan pegawai secara real time. Penarikan data dari mesin akan dilakukan 2–4 kali sehari.

4. Meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh pegawai Kementan karenaakumulasi indisipliner bisa diketahui dan ditangani lebih cepat.





No. Kendala Pemecahan Masalah

1. Model mesin absen berbeda, termasuk

manajemen dan type database

• Penyeragaman struktur database dan penyamaan type

database ke SQL

• Perekaman data ulang (enrollment)

2. Pusdatin, Biro OK dan Biro Umum sudah

terintegrasi dengan LAN Kantor Pusat

Integrasi Biro-Pusat lain dengan LAN Kantor Pusat,

sekaligus segmentasi IP baru

3. PSEKP dan Pustaka berada di luar jaringan

Kantor Pusat Kendala pengiriman data

ke Pusat secara real time

• Pembuatan sistem scheduling

• Integrasi dengan LAN Kantor Pusat membutuhkan

routing LAN

4. Data record absen sangat besar • Merancang database yang stabil masing-masing unit

kerja untuk mencegah terjadinya penumpukan data

• Pustaka = 303.659 record

• Biro OK = 171.246 record

• Pusdatin = 47.744.159 record

5. SIM kehadiran online belum pernah

diujicoba untuk integrasi Implementasi

awal untuk Pusdatin dan Biro OK

Tahap awal, mengintegrasikan:

• Pusdatin, Biro OK dan Biro Umum yang sudah

terintegrasi dengan LAN Pusat

• Pustaka sebagai model koneksi pusat daerah dan

memiliki tenaga IT yang baik

KENDALA INTEGRASI





No. Unit Kerja Target

1. Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, termasuk

Pustaka dan PSEKP

5 Mei T.A 2018, Pengembangan model aplikasi

terintegrasi dan summary executive dasboard

2. • Inspektorat Jenderal (Gedung B)

• Ditjen Peternakan dan Ditjen Perkebunan

(Gedung C)

• BPPSDMP dan Ditjen PSP (Gedung D)

• Badan Ketahan Pangan (Gedung E)

• Set-Balitbangtan, Ditjen Tanaman Pangan,

Ditjen Hortikultura (Area Pasar Minggu) dan

Ditjen PSP (Area Simatupang)

• UPT Kementan Jabodetabek (PPMKP, STPP

Bogor, Puslitbang TP, Puslitbang Nak)

15 Mei T.A 2018, Inventarisasi Pemetaan Jaringan

dan Integrasi

22 Mei 2018

3. • Inspektorat Jenderal (Gedung B)

• BPPSDMP dan Ditjen PSP (Gedung D)

• UPT Kementan Jabodetabek (PPMKP, STPP

Bogor, Puslitbang TP, Puslitbang Nak)

Akhir Mei T.A 2018, Pengembangan model aplikasi


RENCANA INTEGRASI LANJUTAN SIM KEHADIRAN





No. Unit Kerja Target

4. • Ditjen Peternakan dan Ditjen Perkebunan

(Gedung C)

• Badan Ketahan Pangan (Gedung E)

• Set-Balitbangtan, Ditjen Tanaman Pangan,

Ditjen Hortikultura (Area Pasar Minggu) dan

Ditjen PSP (Area Simatupang)

Akhir Mei T.A 2018, Pengembangan model aplikasi


5. • UPT Kementan Jabodetabek (selain PPMKP,

STTP Bogor, Puslitbang TP, Puslitbang Nak)

• UPT Kementan di luar Jabodetabek

Juni T.A 2018, Inventarisasi Pemetaan Jaringan dan

Integrasi ke Server

6. • UPT Kementan Jabodetabek (selain PPMKP,

STTP Bogor, Puslitbang TP, Puslitbang Nak)

• UPT Kementan di luar Jabodetabek

Juni T.A 2018, Pengembangan model aplikasi


RENCANA INTEGRASI LANJUTAN SIM KEHADIRAN





TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN

SEDANG

BERAT

a. Teguran Lisan

b. Teguran Tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

a. Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 Tahun

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

1 Tahun

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

Tahun

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah

c. Pemberhentian dari jabatan

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS





NOPP 30

Th 1980

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

KeteranganTidak Masuk Tk. Hukuman Jenis Hukuman

1 Tidak

diatur

secara

limitatif

5 Hari Kerja Ringan Teguran lisan BAP atasan langsung

2 6 – 10 Hari Kerja Ringan Teguran tertulis BAP atasan langsung

3 11 – 15 Hari Kerja Ringan Pernyataan tidak puas secara tertulis BAP atasan langsung

4 16 – 20 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun

BAP Tim

5 21 – 25 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun

BAP Tim

6 26 – 30 Hari Kerja Sedang Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun

BAP Tim

7 31 – 35 Hari Kerja Berat Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun

BAP Tim

8 36 – 40 Hari Kerja Berat Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah

BAP Tim

9 41 – 45 Hari Kerja Berat Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang

menduduki jabatan struktural atau fungsional

tertentu

BAP Tim

10 > 46 Hari Kerja Berat Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS

BAP Tim

Catatan :

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampaidengan akhir tahun berjalan.





Permentan 06 Tahun 2016

Jenis Hukuman Besar Potongan

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun (Berat)

80 % 6 Bulan

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih rendah (Berat)

80 % 9 Bulan

Pembebasan dari jabatan (Berat) 80 % 12 Bulan

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat danmengajukan banding administratif (Berat)

100 %





Permentan 06 Tahun 2016

Lama Keterlambatan Masuk Kerja/PulangSebelum Waktunya

Besar Potongan

1 s.d 90 menit 0,02 % / menit

> 90 menit 2 %

Tidak Mengisi Daftar Hadir 2 %

35BOS HANYA MEMIKIRKAN KEPENTINGAN SENDIRI, LEADER MENGHARGAI ANAK BUAH

REFORMASI BIROKRASI BUTUH LEADER BUKAN BOS…1

36BOS BISANYA HANYA NYURUH, LEADER TANGGUNGJAWAB IKUT MENGERJAKAN


37BOS LEBIH SUKA NGANCEM, LEADER LEBIH SUKA MEMBERI KEPERCAYAAN


38BOS PAKE BAHASA “POKOKNYA”, LEADER PAKE BAHASA “HASILNYA INI, CARANYA GINI”


39BOS HOBI MARAH MENYALAHKAN ANAK BUAH, LEADER MEMPERBAIKI KEGAGALAN


40BOS MEMANFAATKAN ANAK BUAH, LEADER MENGEMBANGKAN ANAK BUAH


41BOS KERJAANNYA HANYA PERINTAH, LEADER NGOBROL DULU SAMA ANAK BUAH


42BOS: JIKA TIM SUKSES, “INI KARYA GUE LO”, LEADER “INI KEBERHASILAN BERSAMA”


KALAU NANTI TERIMA RAPELAN TUNKIN, JANGAN SALAH PILIH JALAN PULANG YA…..

28





Bagian Tata Laksana dan Reformasi BirokrasiKanpus Kementan Gd. A Lt. 6 R.646Ragunan – Jakarta SelatanTelp. 021-7804116 Ext. 2620

pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian...

Documents