laporan tahunan sekretariat jenderal 2013

ADAPTIFTERHADAPPERUBAHAN

Adaptive To Change

| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013ii

Daftar Isi Contents

Visi dan Misi Sekretariat JenderalSecretariat General’s Vision and Missions

Nilai-nilai Kementerian KeuanganMinistry of Finance’s Values

Perilaku UtamaPrime Behaviour

iv-v

vi

vii

2

12

12

14

18

19

19

26

32

36

46

49

52

55

62

62

64

64

77

86

88

88

90

90

101

104

44

44

KILAS KINERJAPERFORMANCE AT A GLANCE01.

Koordinasi Kegiatan Kementerian KeuanganCoordination of the Ministry of Finance Activities

Dukungan Kegiatan Pimpinan Support for the Activities of the Ministry of Finance

Analisis Kinerja Performance Analysis

Rencana Kerja 2014Work Plan 2014

Penyusunan Rencana Kerja Dan AnggaranPreparation of Work Plan and Budget

Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2013 Setjen’s Work Plan 2013

Pertukaran Data Data Exchange

Kinerja LainnyaOther Performances

Pembinaan SDM dan Pengelolaan PengarsipanArchives and Human Resource Development

Penyiapan Pembinaan dan Pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan Preparation of Human Resources Management and Development in Ministry of Finance

Pengelolaan KearsipanArchive and Records Management

Penyusutan dan Pengamanan Dokumen Archiving and Securing Records and Documents

Penataan Arsip Records Management

Kearsipan Elektronik

Electronic Archive

Penyelenggaraan Organisasi dan Hubungan Masyarakat Dan Hubungan MasyarakatOrganization Management and Public Relations

Pembinaan, Penataan Organisasi, serta Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Organization Structure, Implementation Procedure and Functional Position

Rencana Kerja 2014

Work Plan 2014

Koordinasi Aktivitas Komunikasi, Layanan Informasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Negara, serta Kebijakan Kementerian Keuangan Coordination of Communication Activities, Information Services Financial Management and State Assets’ Policy

ANALISIS KINERJAPERFORMANCE ANALYSIS02.

Pengerak UtamaThe Prime Mover

Perubahan Peran Setjen Dari Supporting Unit Menjadi Prime Mover Secretariat General’s Role Transformation from Supporting Unit to Prime Mover

Pengelolaan Kinerja OrganisasiPerformance Management of The Organization

Highlight Pengelolaan Kinerja Setjen Tahun 2013

2013 Performance Management Highlight of Secretariat General (Setjen)

Transformasi Kelembagaan Institutional Transformationof the Ministry of Finance

Highlight Laporan KeuanganFinancial Statements Highlights

Laporan Realisasi Anggaran Realized Budget Report

NeracaStatement of Financial Position

Peristiwa Penting Important Events

Lintas Event/Peristiwa Penting Sepanjang Tahun 2013

Cross-Event/Important Events Through the Year of 2013

Penghargaan Dan SertifikatAwards and Certificates

Prestasi Yang Dicapai Tahun 2013 Achievements in 2013

Sekapur Sirih Foreword

Sambutan Sekretaris Jenderal Message from the Secretary General

Secretariat General Annual Report 2013 | iii

105

108

111

114

116

125

126

133

136

136

144

150

152

157

157

160

160

166

175

176

184

186

230

231

235

236

238

239

242

264

268

204

210

212

222

224

224

192

194

200

and Ministry of Finance’s Policy

Publikasi Kebijakan Kementerian Keuangan The Publication Policy of Ministry of Finance’s Policy

Pembinaan Hubungan Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan Maintaining Relationship with Ministry of Finance’s Stakeholder

Pelayanan Referensi dan InformasiReference and Information Service

Penelitian dan Audit Komunikasi PublikResearch and Audit of Public Communication

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan HukumPreparation of Legislation and Legal Counsel

Rencana Kerja Biro Hukum 2014 2014 Work Plan of Bureau of Law

Layanan Bantuan Hukum Legal Assistance and Legal Counseling

Program Kerja 2014Work Program Year 2014

Pengelolaan Barang Milik NegaraManagement of State’s Property

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan atau Kekayaan Kementerian Keuangan State-Owned Property ManagementAdministration of Ministry of Finance’s Equipment and Asset Management

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)Center of Information Systems and Finance Technology (Pusintek)

Rencana Kerja 20142014 Work Plan

Pembinaan Akuntan dan Jasa PenilaiAccountant and Appraisal Supervisory

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)Public Accountant Professional Committee (KPAP)


Investasi PemerintahGovernment Investment

Pusat Investasi PemerintahIndonesia Investment Agency

Pengadaan Barang dan JasaProcurement of Goods and Services

Program Kerja Tahun 20142014 Work Program

Administrasi Sengketa PajakTax Dispute Administration


Pengawasan PerpajakanTaxation Monitoring

PROFILPROFILE03.

Detail Laporan Keuangan SetjenDetail of Secretariat General’s Financial Report

Laporan Realisasi Anggaran Statement of Budget Realization

Neraca Statement of Financial Position

Aset Assets

KewajibanLiabilities

Ekuitas DanaEquity

Daftar Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013List of Minister of Finance’s Regulation In 2013

Daftar TabelList of Table

Daftar Grafik & GambarList of Graphics and Pictures

INFORMASI UMUMGENERAL INFORMATION04.

Selayang PandangAt a Glance

Struktur Organisasi Structure Organization

Pengelola SetjenSecretariat General Officials

Tenaga PengkajiReviewers

SDM Setjen Human Resources of The Secretariat General

Profil SDM Sekretariat Jenderal Profile of Human Resources of the Secretariat

Rencana Kerja Tahun 20142014 Work Plan

Lembaga Pengelola Dana PendidikanIndonesia Endowment Fund for Education


| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013iv

Visi Vision

Menjadi penggerak utama transformasi kelembagaan untuk tercapainya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel.

To become a prime mover of the institutional transformation to achieve trusted and accountable financial and state assets management.

Secretariat General Annual Report 2013 | v

Misi Missions

Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat.

To establish and develop the organization based on public administration and in accordance with the public demand.

Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.

To establish and develop trusted, professional, and high integrity and responsible human resources.

Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.

To establish and develop modern and integrated financial information technology and other strategic facilities and infrastructure.

Menjamin pelayanan teknis lainnya yang optimal.

To ensure other optimal technical services.

Membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan handal.

To establish and develop good and reliable governance.

| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013vi

01.Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Think, speak, behave, and act properly and strongly hold code of conduct and moral principles.

IntegritasIntegrity

02.Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Work thoroughly and accurately pursuant to the best competence with full responsibility and high commitment.

ProfesionalismeProfessionalism

03.Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Establish and ensure internal productive cooperation and cordial partnership with stakeholders to produce useful and qualified works.

SinergiSynergy

04.Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Provide satisfactory services to stakeholders, which is conducted in a wholhearted, transparent, rapid, accurate, and safe way.

PelayananService

05. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Continually conduct improvements in every field to become and provide the best.

KesempurnaanExcelence

Nilai-nilai Kementerian Keuangan Ministry of Finance’s Values

Secretariat General Annual Report 2013 | vii

Perilaku Utama Prime Behaviour

01. 02. 03. 04. 05.INTEGRITASINTEGRITY

SINERGISYNERGY

PELAYANANSERVICE

KESEMPURNAANEXCELLENCE

PROFESIONALISMEPROFESSIONALISM

(1)Bersikap jujur,tulus dan dapatdipercaya

To be honest, sincere and trustful

Bertindak transparandan konsisten

To act

transparently and consistently

(2) Menjagamartabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

To maintain dignity and to not conduct

disgraceful things

Bertanggung jawab atas hasil kerja

To be responsible for the work result

Bersikap obyektif

To be objective

(3)Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas

To have skills and broad knowledge

Memilikikepercayaan diri yang tinggi

To have a highconfidence

Bekerja efisien dan efektif

To work efficiently and effectively

Bekerja cerdas,

cepat, cermat dantuntas

To work smartly,

fast, accurate andthoroughly

(4)Bekerja denganhati

To work wholeheartedly

(5)Memiliki sangka baik,

saling percayadan menghormati

To have a good thought, to trust, and to respect each other

Berkomunikasi

dengan sikap terbuka

dan menghargaiperbedaan

To communicate openly and to appreciate differences

(6)Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

To find and toexecute the best solution

Berorientasipada hasil yang memberikan nilai tambah

To be oriented on value-adding result

(7)Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan

To serve with

stakeholders’

satisfaction-orientation

Menghindari arogansi kekuasaan

To avoid arrogance of power

Bersikap ramah dan santun

To act friendly and politely

(8)Bersikap proaktif dan cepat tanggap

To be proactive andresponsive

Berwawasan ke depan dan adaptif

To have a forward and adaptive insight

(9) Melakukanperbaikan terus menerus

To make continuous improvements

(10)Mengembangkan inovasi dan kreatifitas

To developinnovationand creativity

Peduli lingkungan

To be concerned with the environment

| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013viii

Kita belum tentu menjadi lebih baik dengan mengambil risiko, kita bisa menjadi lebih baik dengan menerima perubahan.

We may not getting better by taking risks, we can get better through changes.

Secretariat General Annual Report 2013 | 1

| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 20132

Kilas Kinerja Performance at a Glance01.

Penggerak Utama The Prime Mover

Sebagai salah satu unit Eselon I, Sekretariat Jenderal (Setjen) dituntut untuk memiliki peran yang strategis dalam berkontribusi terhadap pencapaian visi Kementerian Keuangan. Untuk itu, Setjen harus bertransformasi dari peran selama ini sebagai pendukung (supporting) menjadi lebih strategis, yaitu sebagai penggerak utama (prime mover). Pergeseran peran ini membutuhkan perubahan pada internal organisasi Setjen. Perubahan yang dimaksud tidak hanya pada aspek strategi, namun juga pada semua faktor yang meliputi proses, sistem, SDM, penggunaan teknologi, dan budaya organisasi.

Sebagai penggerak utama, Setjen diharapkan mampu menjadi inisiator yang dapat memengaruhi semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan secara terus-menerus. Peran yang diharapkan dari Setjen meliputi inisiatif penyusunan kebijakan, perumusan kebijakan yang obyektif, koordinasi dan komunikasi secara intensif, serta penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan.

As part of Echelon I unit, Secretariat General is required to have a strategic role in contributing the achievement of vision set by the Ministry of Finance. For that reason, Secretariat General must transform its role from the role of supporting to become a strategic prime mover in the department. With this new role, there is a shift in the internal organization of Secretariat General as well such as in the processes, system, human resources, use of technology and organizational culture.

As a prime mover, Secretariat General is expected to be an initiator that encourages all units within the Ministry of Finance to make continuous improvement. Particularly in the role of initiating policy development and policy formulation, coordinating and intensive communicating, coaching and consultation, the role of Secretariat General should be a proactive unit in the department.


Salah satu instrumen untuk mengukur perubahan peran Setjen dari unit pendukung menjadi penggerak utama adalah melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kepentingan Kementerian Keuangan. Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terkait peran baru Setjen.

Penilaian peran Setjen sebagai penggerak utama tersebut dilakukan pada tahun 2013. Keputusan untuk memasukkan peran baru Setjen ke dalam poin penilaian ini merupakan salah satu aspek pengembangan dari survei kepuasan yang dilakukan sebelumnya. Keputusan ini juga merupakan hasil diskusi intensif antara Tim Peneliti yang ditunjuk secara independen dan Tim Kementerian Keuangan.

Perubahan peran dari unit pendukung menjadi penggerak utama memengaruhi pula visi dan misi Setjen. Visi menggambarkan tujuan Setjen, sedangkan misi menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Saat berperan sebagai unit pendukung, visi Setjen adalah “menunjang tercapainya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel”. Terminologi “menunjang” mengandung arti pemberian dukungan pelayanan administrasi bagi semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam visi ini terlihat jelas peran Setjen kepada unit penunjang (supporting unit).

Adapun misi lama Setjen yang tertera pada Renstra terdiri atas lima misi:

1. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat;

2. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab;

3. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya;

4. Membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan andal;

5. Menjamin pelayanan teknis lainnya yang optimal.

Terlihat visi dan misi itu masih memosisikan Setjen sebagai unit dengan peran sebagai unit pendukung. Layanan yang diberikan masih bersifat administratif dan subjektif, bergantung pada kebutuhan unit lain yang dilayani. Terlihat pula Setjen cenderung bersifat pasif dan menunggu. Belum ada nuansa inovasi yang dicanangkan di dalam visi dan misi lama tersebut.

Pergeseran peran dari unit pendukung menjadi penggerak utama tidak terlepas dari ekspektasi atau harapan pemangku kepentingan terhadap Setjen dalam bersinergi mencapai

One of instruments to measure the change of role of the Secretariat General - from a supporting unit into the prime mover - is the Survey of MoF’s Stakeholder Satisfaction. The survey aims to reveal the level of stakeholders’ satisfaction on Secretariat General’s new role.

The assessment of Secretariat General’s role as the prime mover was conducted in 2013. The decision to include Secretariat General’s new role as one of the assessment indicators is an improvement of previous satisfaction survey. The decision was also the outcome of an intensive discussion between a Researcher Team -independently selected- and MoF’s team.

Having its role changed, therefore, Secretariat General’s vision and mission would have to be adjusted too. Secretariat General’s vision describes its goals, while, Secretariat General’s mission describes necessary steps to achieve the goals. Whilst serving as a supporting unit, the Secretariat General’s vision was “to support the achievement of credible and accountable financial and state assets management”. The term “to support” means that the Secretariat General provides administrative support services to all units in the MoF. Therefore, in this context, the Secretariat General’s vision clearly shows its role as a supporting unit.

Secretariat General’s previous five mission statements as detailed in the Strategic Plan (Renstra) were:

1. Establishing and developing a public administration-based organization, in line with the demand of society;

2. Establishing and developing the trustworthy professionals with high integrity and responsibility;

3. Establishing and developing modern and integrated financial information technologies and other strategic infrastructures;

4. Establishing and developing orderly and reliable governance;5. Ensuring optimal technical services.

As seen from the previously mentioned vision and mission statement, Secretariat General’s position in the Ministry of Finance was a supporting unit. Services provided to stakeholders were administrative and subjective depending on the needs of other units that Secretariat General served. Also, Secretariat General used to be a passive units with no innovation atmosphere planned in the former vision and mission statement.

Shifting of the role from supporting unit to prime mover cannot be separated from the stakeholders’ expectation that Secretariat General will create a synergy to achieve the Ministry of Finance’s


visi dan misi Kementerian Keuangan. Ekspektasi ini perlu dijadikan acuan mengingat Setjen tidak dapat bekerja sendiri dan harus bersinergi secara optimal dengan semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Berikut ini ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap Sekjen.

1. Dalam memberikan arahan saat Rapat Dinas Setjen pada tahun 2012, Menteri Keuangan berharap kepada unit-unit yang ada di Setjen sebagai berikut:

• Biro Organta diharapkan menjadi inisiator dan integrator dalam mengembangkan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi Kementerian Keuangan;

• Biro SDM diminta menjadi inisiator dan integrator dalam mengelola aset sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Keuangan;

• Pushaka hendaknya bisa menjadi konsultan internal dalam pengelolaan strategi dan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan;

• Biro Perencanaan dan Keuangan diupayakan dapat menjadi konsultan internal perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran di Kementerian Keuangan dalam mendukung terlaksananya transformasi kelembagaan;

• Biro Perlengkapan diharapkan menjadi inisiator dan integrator dalam pengelolaan aset yang efektif dan efisien;

• Biro Umum diminta menjadi pengelola administrasi, arsip yang terintegrasi, dan keprotokoleran di lingkungan Kementerian Keuangan;

• Pusat LPSE hendaknya dapat menjadi pengatur dan pengelola layanan pengadaan secara elektronik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;

• Biro Hukum seyogianya menjadi konsultan internal dalam memberikan pertimbangan hukum terkait tugas Kementerian Keuangan;

• Biro Bantuan Hukum selayaknya dapat menjadi konsultan dan pengacara internal dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum terkait tugas Kementerian Keuangan;

• Biro KLI diharapkan dapat menciptakan opini publik yang positif terhadap kinerja Kementerian Keuangan;

• Pusintek diminta agar menjadi inisiator serta integrator dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap Setjen tidak sebatas mendukung dan memfasilitasi unit lain dalam melaksanakan tugas. Setjen juga diharapkan mampu menjadi unit yang berdiri di depan sebagai penggerak, inisiator, dan koordinator guna mempercepat perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam reformasi birokrasi.

3. Inspektur Jenderal berharap ada kesamaan standar dalam hal pelayanan di semua unit di Kementerian Keuangan. Inspektur Jenderal juga berharap Setjen bisa

vision and mission. The expectation must be set as the reference because Secretariat General cannot work alone and must work together with all units within the Ministry of Finance. The following are stakeholders’ expectations to Secretariat General.

1. In a briefing session in the Secretariat General Official Meeting in 2012, the Minister of Finance expected the existing units in Secretariat General to perform the following:

• Bureau Organta is expected to be the initiator and integrator of developing and improving organizational effectiveness and efficiency in the Ministry of Finance;

• Bureau of Human Resources is to be the initiator and integrator in managing human resources of the Ministry of Finance;

• Pushaka should become an internal consultant to the Ministry of Finance in terms of strategies and policies management;

• Bureau of Financial and Planning will become an internal consultant on the Ministry of Finance’s strategic planning and budget management to support the implementation of institutional transformation;

• Bureau of Logistic is expected to be the initiator and integrator of an effective and efficient asset manager;

• Bureau of General Affairs is required to manage administration, integrated archives and protocol in the Ministry of Finance;

• Electronic Procurement Service Center should become a regulator and organizer of electronic procurement in maintaining transparency and accountability in the Ministry of Finance’s procurement process;

• Bureau of Law should become an internal consultant in providing legal judgement related to the Ministry of Finance’s duties;

• Bureau of Legal Counsel will act as an internal consultants and lawyers to help resolve legal disputes related to the Ministry of Finance duty;

• Bureau of Communication and Information Services is expected to create positive public opinion on the work of Ministry of Finance;

• Financial Information System and Technology Center is required to become an initiator and integrator in Information and Communication Technology (ICT) management.

2. The Director General of Treasury has a high hope that Secretariat General will not limit itself to support and facilitate other units in performing the tasks but also to become a unit that stands in the front as an active mover, initiator and coordinator to accelerate change toward a better state, especially in bureaucratic reform.

3. Inspector General hopes there will be an establishment of equal standard of services in all units within the Ministry of Finance. Inspector General also hopes that Secretariat


memimpin atau mengambil inisiatif terutama dalam hal reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Setjen pun diharapkan mampu melihat secara holistik tentang arah Kementerian Keuangan di masa yang akan datang.

Dalam proses menuju peran sebagai penggerak utama, Setjen telah melakukan pembahasan seperti melalui rapat pimpinan dan Focused Group Discussion (FGD) serta mendengarkan ekspektasi para pemangku kepentingan. Setjen juga telah melakukan beragam survei sejak tahun 2011 hingga 2013 untuk mendapatkan gambaran kinerja yang telah dilakukan selama ini. Evaluasi Setjen sebagai penggerak utama menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap tahun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan. Berikut ini proses penyempurnaan visi Setjen dari tahun 2010 hingga 2013.

Visi baru Setjen yang dimandatkan pada tahun 2013 adalah “menjadi penggerak utama reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan untuk tercapainya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel”. Visi ini mengandung kata kunci “penggerak utama”, “reformasi birokrasi”, dan “transformasi kelembagaan”.

Posisi Setjen sebagai penggerak utama diharapkan mampu menjadi inisiator dan integrator yang dapat menyinergikan semua unit kerja dalam melayani kebutuhan organisasi sebagai suatu sistem yang kompleks. Inisiator berarti Setjen harus memiliki inisiatif dan terobosan kreatif (proaktif). Adapun integrator berarti Setjen harus mampu berperan melakukan sinergi di semua unit kerja dalam mencapai visi Kementerian Keuangan.

Dalam hal reformasi birokrasi, Setjen diharapkan mampu menjadi motor penggerak sebagai upaya memperbaiki kualitas layanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Apalagi, sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menjadi pionir dalam implementasi reformasi birokrasi di Indonesia. Setjen pun diharapkan mampu mempertahankan positioning Kementerian Keuangan sebagai benchmark pelaksanaan reformasi birokrasi bagi kementerian/lembaga lain.

General will lead and take initiatives, especially in term of bureaucratic reform in the Ministry of Finance. Secretariat General is also expected to be able to look holistically on The Ministry of Finance’s future direction.

In the process to become the prime mover in the department, Secretariat General conducted discussions through leadership meeting, Focused Group Discussion (FGD) and also listening to the stakeholders’ expectations. Secretariat General also conducted a number of surveys from 2011 to 2013 in order to get a view of performances that was carried out so far. Secretariat General’s evaluation as the prime mover in the organization becomes an annual routine agenda as part of continuous improvement and sustainable refinement. Next is the improvement processes of Secretariat General’s vision from 2010 to 2013.

Starting from 2013, a newly mandated Secretariat General’s vision is “to become the prime mover of bureaucratic reform and institutional transformation toward a trusted and accountable financial and state wealth management”. This vision contains some important keywords such as “prime mover”, “bureaucratic reform” and “institutional transformation”.

Having its position as a prime mover, Secretariat General is expected to become the initiator and integrator to synergize all work units serving the needs of the organization as a complex system. “Initiator” means that Secretariat General should have the initiative and creative breakthrough (proactive) while “integrator” refers to the capability of Secretariat General to play a role in synergizing all work units to achieve the Ministry of Finance’s vision.

In term of bureaucratic reform, Secretariat General is also expected to become the driving force in improving the quality of Ministry of Finance’s community services. Moreover, since 2007, the Ministry of Finance has been becoming a pioneer in bureaucratic reform in Indonesia. Secretariat General is expected to maintain the positioning of Ministry of Finance as a benchmark for bureaucratic reform to other ministries/institutions.


Secara eksplisit, semangat perubahan peran Setjen telah dicantumkan dalam peta strategi 2010 hingga 2013. Berikut ini peta strategis yang menggambarkan penekanan dan penugasan yang dimandatkan Menteri Keuangan kepada Setjen dalam kurun waktu tersebut.

Explicitly, the spirit of changing the role of Secretariat General was included in the 2010 to 2013 strategy map. Below is the strategic map highlighting the duties as mandated by the Minister of Finance to the Secretariat General for the period of 2010-2013.


Maintaining the role as the prime mover, Secretariat General reformulated its vision in 2013 in line with the vision of the Ministry of Finance. The process of sharpening the vision was facilitated by McKinsey, as a consultant for organizational transformation, through discussions among the Secretariat General Officials. The final draft of vision, which is “a prime mover of continuous improvement towards the realization of the vision of the Ministry of Finance “, is mandated for initiation in 2014.

Based on a survey to the service users, the total score of Secretariat General’s role as a prime mover was 3.95 (on a scale of 1-5). Based on the minimum threshold for satisfaction at 3.50 set by Secretariat General, the result demonstrated that users were relatively “satisfied” with Secretariat General’s new role,. It was also noted that when calculating all other expects into account, all scores also pointed to 3.50 and over.

The highest performance scores were in the aspect of “intensive communication “, “intensive coordination” and “coaching and counseling”. Meanwhile, relatively lower scores were recorded in the aspect of “policy initiatives” and “objective policy formulation”. In the future, these two aspects should be the primary concern to all echelon II units under the Secretariat General to improve the performance. The table below shows the full score of Secretariat General from the survey in different aspects.

Looking at the achievement score on all Echelon II units, the Bureau of Legal Counsel had the highest performance score of 4.40. Bureau of Organization and Management and Bureau of Planning and Finance were ranked second with a score of 4.09. Third rank was the Bureau of Communication and Information Services with a score of 4.00. Meanwhile, the Echelon II units with relatively lower score were the Bureau of Logistic with a score of 3.71 and the Bureau of Human Resources with a value of 3.80. The performance of all Echelon II units in Secretariat General is completely described in the following table.

Tabel/ Table 1.1.1 Skor Kinerja Setjen Sebagai Penggerak Utama/ The value of Setjen’s performance as the prime mover

Sumber/ Source: Hasil Survei IPB 2013/ Result of Survey conducted by IPB in 2013

Dengan tetap berpegang pada peran sebagai penggerak utama, pada tahun 2013 Setjen kembali merumuskan penajaman visi guna menyelaraskannya dengan visi Kementerian Keuangan. Proses penajaman ini dilakukan melalui diskusi pimpinan Setjen yang difasilitasi konsultan transformasi kelembagaan McKinsey. Draf akhir rumusan visi yang diamanatkan pada tahun 2014 adalah “menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan”.

Berdasarkan survei terhadap responden pengguna layanan, skor total peran Setjen sebagai penggerak utama mencapai 3,95 (dari skala 1-5). Hasil ini menunjukkan responden relatif “puas” dengan peran Setjen sebagai penggerak utama karena skor yang dicapai lebih dari 3,50. Apabila dikaji untuk setiap aspek, semuanya juga telah mencapai skor lebih dari 3,50.

Skor kinerja tertinggi terdapat pada aspek “komunikasi secara intensif”, diikuti hasil penilaian untuk “koordinasi secara intensif” dan “pembinaan dan bimbingan”. Sementara itu, skor kinerja yang relatif lebih rendah terletak pada aspek “inisiatif penyusunan kebijakan” dan “merumuskan kebijakan yang obyektif”. Di masa mendatang, kedua aspek ini harus menjadi perhatian utama semua unit Eselon II yang berada di lingkup Setjen untuk meningkatkan kinerja. Secara lengkap, skor terhadap aspek-aspek yang ada di Setjen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dilihat dari capaian semua unit Eselon II, Biro Bantuan Hukum merupakan unit dengan skor kinerja tertinggi sebesar 4,40. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Biro Perencanaan dan Keuangan berada di peringkat kedua dengan skor masing-masing 4,09. Peringkat selanjutnya diraih Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dengan skor 4,00. Sementara itu, unit Eselon II dengan kinerja relatif lebih rendah masing-masing Biro Perlengkapan dengan skor 3.71 dan Biro SDM dengan nilai 3,80. Capaian kinerja semua unit Eselon II di lingkungan Setjen secara lengkap dijelaskan dalam tabel berikut ini.


Tabel/ Table 1.1.2 Skor Kinerja Unit Eselon II Setjen Sebagai Penggerak Utama/ The Value of Setjen’s Echelon II Unit Performance as The Prime Mover

Sumber/ Source: Hasil Survei IPB 2013 / Result of Survey conducted by IPB in 2013


Pengelolaan Kinerja Organisasi Performance Management of The Organization

Highlight Pengelolaan Kinerja Setjen 2013

Pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan. Proses ini diawali dengan refinement atas peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun sebelumnya. Proses refinement dimulai pada November 2012 dengan merujuk pada visi yang dimandatkan kepada Setjen.

Peta strategi ini dituangkan dalam kontrak kinerja Setjen yang ditandatangani bersama Menteri Keuangan pada 6 Maret 2013. Kontrak ini terdiri atas 15 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 33 IKU. Setelah melalui proses diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan secara maraton, pada 28 Maret 2013 disahkan kontrak kinerja bagi para pejabat Eselon II. Berikut ini matriks Kontrak Kinerja

2013 Performance Management Highlight of Secretariat General (Setjen)

Performance management in the Secretariat General (Setjen) is conducted according to the Decree of Minister of Finance Number 454/KMK.01/2011 about the Performance Management in the Ministry of Finance. This process begins with refinement on the previous year’s strategy map and Key Performance Indicators (IKU). The refinement started in November 2012 by referring to the vision that was mandated to Setjen.

A strategic map was outlined in a performance contract of the Secretariat General (Setjen) on March 6th, 2013. The Contract consisted of 15 strategic objectives outlined in 33 KPIs. After a thorough discussion and Focus Group Discussion (FGD) vigorously, on March 28th, 2013, a performance contract for Echelon II officials was approved. A matrix of Performance Contract and Strategy Maps of The Ministry of Finance – One


serta Peta Strategi Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two di lingkungan Setjen pada tahun 2013.

Pada akhir tahun 2013, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setjen mencapai 105,29. Dari nilai ini, masih terdapat dua IKU dengan status merah dan tiga IKU dengan status kuning, sedangkan 28 IKU sisanya berstatus hijau. Berikut ini rekapitulasi capaian kinerja pejabat Eselon II di lingkungan Setjen pada tahun 2013.

and The Ministry of Finance - Two within Setjen will be discussed below.

By the end of 2013, Setjen’s Organizational Performance Values (NKO) had reached 105.29. There were two KPIs and three KPIs that were in red and yellow status respectively while the remaining 28 KPIs with green status. Below is the summary of performance achievements of Echelon II officials within Setjen in 2013.

Biro KLIBureau of Communication

and Information Services10 SS; 16 IKU

Bureau of Logistic9 SS; 19 IKU

Biro UmumBureau of General

Affairs7 SS; 14 IKU

PusintekFinancial Information System

and Technology Center12 SS; 20 IKU

Biro SDMBureau of Human

Resource9 SS; 19 IKU

Biro Bankum

8 SS; 14 IKU

Biro Hukum

8 SS; 12 IKU

Biro OrgantaBureau of Organization

and Business Process13 SS; 21 IKU

Biro CankeuBureau of Planning

and Finance8 SS;16 IKU

/ Secretariat General

Set. PPSecretariat of

Tax Court8 SS; 14 IKU

PIPIndonesia

Invetsment Agency

10 SS; 15 IKU

LPDP

11 SS; 18 IKU

9 SS; 11 IKU

Electronic Procurement

Service Center9 SS; 14 IKU

PushakaPolicy Analysis

andHarmonization

Center9 SS; 17 IKU

PPAJPAccountant and

AppraisalSupervisory

Center9 SS; 13 IKU

No. UnitIKU/ KPI Jumlah IKU/

Total KPINKO/ Organizational Performance ValuesHijau/ Green Kuning/ Yellow Merah/ Red

1. Biro Perencanaan dan Keuangan/Bureau Of Planning and Finance 14 2 - 16 109,75%

2.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan/Bureau of Organization and Business Process

16 5 - 21 104,86%

3. Biro Hukum/Bureau of Law 10 2 - 12 110,73%

Tabel/ Table 1.2.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2013 / Table Organizational Performance Values (NKO) in 2013

Tabel/ Table 1.2.1 Peta Strategi / Strategy Roadmap

Bureau of Law

LPSE Sekretariat Komwas Pajak

Biro Perlengkapan

Bureau of Legal Counsel

IndonesiaEndowment Fund

For EducationSecretariatof Taxation

SupervisoryCommitee

Sumber/ Source : Biro Umum/Bureau of General Affairs

Sekretariat Jenderal


Transformasi KelembagaanKementerian Keuangan

Di tengah situasi perekonomian global yang tidak menentu, kinerja perekonomian Indonesia tetap bertumbuh dengan positif dan terus mencapai kemajuan di berbagai bidang. Selain ditunjang terjaganya tingkat konsumsi domestik dan arus investasi masuk, kinerja perekonomian Indonesia juga disokong oleh penerapan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. Situasi ini telah membuka mata dunia dan berbagai lembaga multilateral untuk melihat potensi besar Indonesia di masa depan. Hal ini ditunjang oleh keunggulan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan di antara negara G-20.

Laporan McKinsey Global Institute 2012, misalnya, memprediksikan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal ini didasari oleh kinerja ekonomi Indonesia yang memiliki

Institutional Transformationof the Ministry of Finance

In the midst of an uncertain global economy, Indonesia’s economic performance remains positive and continues to grow in various fields. In addition to a sustainable domestic consumption level and incoming investment flows, the growth of Indonesian economy is supported by prudent and sustainable fiscal policy. This situation has made the world to turn the eyes to Indonesia as well as multilateral institutions to learn a great potential of Indonesia in the future. Moreover, Indonesia has an advantage of being the second largest democratic country in the world, fourth most populous and promising economic growth among the G-20 countries.

The McKinsey Global Institute report in 2012 is one of the examples that predicted Indonesia will become a country the 7th largest economy in the world in 2030. This report was based on the Indonesian economic growth and the lowest rate of debt to

Sumber/ Source : Biro Umum / Bureau of General Affairs

4. Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel 13 1 - 14 113,95%

5. Biro Sumber Daya Manusia/Bureau of Human Resource 14 5 - 19 103,65%

6.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/ Bureau of Communication and Information Services

14 2 - 16 113,98%

7. Biro Perlengkapan/ Bureau of Logistic 17 2 - 19 109,92%

8. Biro Umum/ Bureau of General Affairs 8 4 2 14 100,91%

9. Pusintek/ Financial Information System and Technology Center

18 2 - 20 106,27%

10. PPAJP/ Accountant and Appraisal Supervisory Center

12 1 - 13 113,85%

11. Pushaka/Policy Analysis and Harmonization Centre

15 2 - 17 108,63%

12. PIP/Indonesia Investment Agency 8 1 6 15 76,55%

13. Sekretariat Pengadilan Pajak/ Secretariat of Tax Court 12 2 - 14 106,60%

14. Pusat LPSE/ Electronic Procurement Service Centre 12 2 - 14 105,97%

15. Sekretariat Komwas Perpajakan/ Secretariat of Taxation Supervisory Committee

10 1 - 11 110,29%

16. LPDP/ Indonesia Endowment Fund for Education

15 2 1 18 102,43%

No. UnitIKU/ KPI Jumlah IKU/

Total KPINKO/ Organizational Performance ValuesHijau/ Green Kuning/ Yellow Merah/ Red


tingkat volatilitas pertumbuhan ekonomi serta angka debt to GDP ratio yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara maju anggota OECD dan BRICS.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat perekonomian terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2025. Untuk menuju ke sana, dalam jangka menengah (tahun 2019), Kementerian Keuangan telah menetapkan pula target yang mendukung sasaran tersebut. Target ini antara lain meningkatkan rasio penerimaan pajak dari 12-15 persen menjadi 19 persen terhadap produk domestik bruto dan penyerapan anggaran hingga 95 persen di seluruh kementerian/lembaga. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menargetkan status wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan dan meningkatkan indeks kepuasan pengguna jasa layanan dari 3,9 menjadi 4,2.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan telah menetapkan Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) dengan sembilan tujuan utama yang hendak dicapai. Berikut ini kesembilan tujuan utama tersebut:

1. Meningkatkan daya saing perekonomian nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan;

2. Menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan;3. Reformasi perpajakan secara komprehensif dan

optimalisasi pendapatan perpajakan;4. Membangun sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang andal untuk optimalisasi pendapatan negara;

5. Menyempurnakan perencanaan penganggaran negara.6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran negara.7. Meningkatkan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal

dan keuangan daerah;8. Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara

dan pembiayaan anggaran;9. Melanjutkan reformasi birokrasi, perbaikan governance,

dan penguatan kelembagaan.

Meski demikian, untuk menjadikan perekonomian Indonesia terbesar ke-10 pada tahun 2025, pemerintah masih harus mengatasi pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari angka 7-9 persen. Kedua, isu birokrasi masih menjadi kendala bagi daya saing Indonesia. Global Competitiveness Report 2012-2013 juga menyatakan isu birokrasi, korupsi, dan infrastruktur masih menjadi tiga besar permasalahan mendasar bagi Indonesia. Sementara itu, survei Ease Doing Business menyebutkan belum ada peningkatan signifikan dalam hal kemudahan menjalankan usaha di Indonesia. Pada tahun 2010, kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat ke-122, kemudian turun ke peringkat ke-126 pada tahun 2011. Setahun setelah itu, Indonesia kembali turun ke peringkat ke-129 dan membaik satu level ke peringkat ke-128 pada tahun 2013.

Dengan latar belakang ini, beragam inisiatif dan rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan, birokrasi, dan perbaikan tata kelola kembali menguat. Survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun

GDP ratio compared to OEDC and BRICS developed-countries members.

With all the reasons above, the Indonesian government is aspired to make Indonesia the 10th largest economic level in the world by 2025. To reach the end goal, the Ministry of Finance has set a medium target planned for 2019. The target includes: increasing revenue tax ratio from an average of 12-15 percent to 19 percent for gross domestic products, a budget absorption up to 95 percent in all Ministry/Line Ministry, to get “normal without exception” from the Supreme Audit Board (BPK) on financial statements and to increase service user satisfaction index from 3.9 to 4.2.

Furthermore, the Ministry of Finance has set Strategic Policy of the Ministry of Finance (KSKK) with nine main objectives to achieve, and they are:

1. Improving the competitiveness of the national economy to support inclusive and sustainable economic growth;

2. Maintaining economic stability and financial system; 3. Comprehensive tax reformation and taxation revenue

optimization;4. Establishing a reliable non-tax revenues system (PNBP) for

the optimization of state revenues; 5. Improving the state budget planning; 6. Improving the quality of state budget implementation;7. Improving the quality of fiscal decentralization and regional

financial management;8. Improving the quality of state assets and budget funding

management;9. Continuing the bureaucracy reformation, governance

improvement, and institutional strengthening.

In order to achieve this plan to make the Indonesian economy the 10th largest by 2025, the Indonesian government still faced with many issues. First, the Indonesian economic growth rate is still far below 7-9 percent. Second, bureaucracy is the number one issue for Indonesia’s competitiveness. The Global Competitiveness Report of 2012-2013 had mentioned that bureaucracy, corruption, and infrastructure remained the three major problems for Indonesia. At the same time, the “Ease Doing Business” survey stated that there has not been a significant improvement in easiness of doing business in Indonesia. In 2010, Indonesia was ranked 122 for ease of doing business but then it dropped to 126 in 2011. A year later, Indonesia’s score dropped again to 129 but it was improved to rank 128 in 2013.

Faced with these facts, various initiatives and recommendations were made to strengthen institution, bureaucracy, and governance improvement. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) survey in 2012


2012 merekomendasikan perlunya reformasi peningkatan produktivitas birokrasi untuk membantu menjadikan ekonomi Indonesia terbesar ke-10 pada tahun 2025.

Menyadari hal tersebut, Kementerian Keuangan melakukan inisiatif strategis baru untuk memulai proses transformasi kelembagaan. Tujuannya melanjutkan dan memperdalam program reformasi birokrasi agar dapat lebih komprehensif, konseptual, dan detail. Strategi ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pelaksanaan tugas, pelayanan kepada pemangku kepentingan, dan mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menjalankan program reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan menyusun cetak biru dibantu konsultan bertaraf internasional PT McKinsey Indonesia. Pengadaan jasa konsultasi ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Penyusunan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 bekerja sama dengan PT McKinsey Indonesia dilakukan pada April hingga Desember 2013. Secara resmi, cetak biru ini diserahterimakan oleh PT McKinsey Indonesia kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan para pimpinan Eselon I pada 3 Desember 2013.

Cetak biru ini berisi antara lain inisiatif strategis pada setiap tema di unit-unit Eselon I, baik dalam jangka pendek (2014), jangka menengah (2015-2019), maupun jangka panjang (2025). Ada enam isu utama yang tercakup dalam cetak biru ini, yakni perpajakan, kepabeanan dan cukai, anggaran, perbendaharaan, teknologi informasi, serta isu sentral (SDM, manajemen kinerja, dan organisasi). Selanjutnya, implementasi cetak biru ini dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

recommended the need for productivity improvement in bureaucracy reformation to assist Indonesia in achieving the 10th largest economy by 2025.

Realizing this issue, the Ministry of Finance does not sit passively but instead formulize new strategic initiative to start the process of institutional transformation. The goal is to continue and widespread the bureaucratic reformation program to be accepted in a more comprehensive, conceptual and detailed way. The strategy also aims to improve organizational effectiveness, task execution performance, services to stakeholders and to achieve good governance in the Ministry of Finance.

To run the bureaucratic reformation program, the Ministry of Finance prepared a blueprint assisted by an international consultant, PT McKinsey Indonesia. The procurement of consulting services is in accordance with the Presidential Decree Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services as amended by the Presidential Decree Number 70 of 2012.

Preparation of Institutional Transformation Blueprint of the Ministry of Finance 2014-2025 in cooperation with PT McKinsey Indonesia was conducted from April to December 2013. Officially, this blueprint was handed over by PT McKinsey Indonesia to the Minister of Finance, the Vice Minister of Finance and the chairmen of Echelon I on December 3rd, 2013.

This blueprint contains among other strategic initiatives on each Echelon I units divided into 3 terms: short-term (2014), medium-term (2015-2019) and long-term (2025). There are six main issues covered in this blueprint, namely taxation, customs and excise, budget, treasury, information technology, as well as main issues such as HR, performance management, and organization. Furthermore, the implementation of the blueprint is implemented through the Ministry of Finance’s Decree Number 36/KMK.01/2014 on the Blueprint of the Ministry of Finance’s Institutional Transformation Program Year 2014-2025.


halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)


Highlight Laporan Keuangan Financial Statements Highlights

Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah salah satu entitas pelaporan di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 merupakan laporan yang mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh lembaga ini. Laporan itu disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) melalui serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi. Penyusunan laporan ini dimulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan kepada Setjen

SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lain. Penyusunan Laporan Keuangan Setjen mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007. Peraturan ini diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, penyusunan Laporan Keuangan Setjen juga berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

In general, one of the main requirements as a Minister and/or Head of the institution is to be accountable, and within the Ministry of Finance, this task can be shown by to preparing and submission of a financial statement on the ministry/institution that he/she leads. This responsibility is regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and Law Number 19 of 2012 concerning the State Budget for Fiscal Year 2013.

Secretariat General (Setjen), as one of the entities under the Ministry of Finance, is also held to provide an accountable report on the implementation of State Budget. This report is compiled in various different financial statements such as: the Statement of Budget Realization (LRA), the Statement of Financial Position and the Notes of the Financial Statements (CaLK).

The 2013 Financial Statements of Setjen is a report that covers all financial aspects managed by the agency. The report was presented in accordance to Accounting System for Line Ministries (SAI) through series of manual and computerized procedures, beginning with a data collection, recording and summarizing, until reporting of the financial position and operations to Setjen.

SAI is an accounting system that comprises of Accounting Financial Systems (SAK) and Assets Management and Accounting Information System (SIMAK-BMN). SAI is designed to produce Financial Statements of Line Ministries (LKKL) consisting of Statement of Budget Realization, the Statement of Financial Position and Notes of the Financial Statements. On the other hand, SIMAK-BMN is a system that generates information about fixed assets, inventories, and other information in order to prepare the Statement of Financial Position, state assets report, and other managerial reports. The preparation of Setjen’s Statement of Financial Position refers to the Minister of Finance’s Regulation Number 171/PMK.05/2007. This regulation is updated with the Minister of Finance’s Regulation Number 233/PMK.05/2011 concerning Accounting and Financial Reporting System of the Central Government. Moreover, the preparation of Setjen’s Statement of Financial Position is also based on General Director of Treasury’s Regulation Number PER-57/PB/2013 concerning Guidelines for Financial Statements of Line Ministries.


Berikut ini ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Laporan Keuangan (Audited) Setjen 2013.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan serta belanja selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Setjen 2013 berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp2.416.592.944.883,00 atau mencapai 112,44 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp2.149.250.798. Sementara itu, Realisasi Belanja Setjen 2013 sebesar Rp6.157.210.138.425 atau mencapai 87,06 persen dari alokasi anggaran Setjen sebesar Rp7.072.556.804.000. Berikut ini tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2013 dan 2012.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan telah menggunakan SAI sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 yang diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007.

Nilai aset per 31 Desember 2013 yang dicatat dan disajikan sebesar Rp11.476.313.513.220. Nilai ini terdiri atas aset lancar Rp2.946.975.845.140, aset tetap (bersih) Rp8.375.274.820.478 , piutang jangka panjang (bersih) Rp2.363.125, dan aset lain Rp154.060.484.477. Nilai kewajiban seluruhnya sebesar Rp29.632.711.027 yang merupakan kewajiban jangka pendek. Adapun nilai ekuitas dana sebesar Rp11.446.680.802.193 yang terdiri dari ekuitas

The following summarizes the Setjen’s Statement of Budget Realization and Statement of Financial Position (Audited) in 2013.

Realized Budget Report

A realized budget report or Statement of Budget Realization demonstrates the comparison between the planned budget and actual spending. This report covers income and expenditure postings during the period January 1 to December 31, 2013. The realization of Setjen’s Revenue for fiscal year 2013 in the form of non-tax revenues (PNBP) amounted to Rp2.416.592.944.883,00 or 112.44 percent higher that the estimated revenues of Rp2,149,250,798,000. Meanwhile, the actual spending in 2013 for Setjen is recorded at Rp6.157.210.138.425 percent of the budget which was originally set at Rp7,072,556,804,000. The following table shows a Summary of Statement of Budget Realization for Fiscal Year 2013 and 2012.

Statement of Financial Position

The Statement of Financial Position discloses information about assets, liabilities, and equity per December 31st, 2013 and in 2012. The Statement of Financial Position has been presented in accordance with SAI as required by the Minister of Finance’s Regulation Number 171/PMK.05/2007, amended by Number 233/PMK.05/2011 concerning changes on PMK Number 171/PMK.05/2007.

The value of Asset, per December 31st, 2013 was recorded at Rp11.476.313.513.220. This valuation consisted of current assets at Rp2.946.975.845.140, fixed assets (net) at Rp8.375.274.820.478, long-term receivables (net) at Rp2.363.125 and other assets at Rp154.060.484.477. The total liabilities recorded was Rp29.632.711.027 which is a current liabilities. The value of equity was listed at Rp11.446.680.802.193, in which Rp2.917.343.134.113 is a

Uraian/ DescriptionTahun Anggaran 2013/ 2013 Fiscal Year Tahun Anggaran 2012/ 2012 Fiscal Year

Anggaran/ Budget Realisasi/ Actual % Realisasi/ Actual

Pendapatan Negara/ State Revenue

2,149,250,798.00 2.416.592.944.883 112,44 1.509.182.136.455

Belanja Negara/ State Expenditure

7,072,556,804,000.00 6.157.210.138.425 87.06 6,048,322,601,993.00

Sumber/ Source : Laporan Keuangan Setjen Audited 2013/ Setjen’s Audited Financial Statements 2013

Tabel/ Table 1.2.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen 2013 dan 2012/ Summary of Statement of Budget Realization for Fiscal Year 2013 and 2012


Tabel/ Table 1.2.4 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013* dan 2012/ Summary of Setjen’s Statement of Financial Position per 31 December 2013* and 2012

Sumber/ Source : Laporan Keuangan Setjen Audited 2013/ Setjen’s Audited Financial Statements 2013

current equity and Rp8.529.337.668.080 is an investment equity. The Summary of Setjen’s Statement of Financial Position as of December 31st, 2013 and 2012 is presented in the following table.

dana lancar Rp2.917.343.134.113 dan ekuitas dana investasi Rp8.529.337.668.080. Ringkasan Neraca Setjen hingga 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel berikut ini.

Uraian/ Description 31 - Des- 2013 31 - Des- 2012Kenaikan/Penurunan

Increase/ Decrease

Rp %

ASET/ ASSETS

Aset Lancar/ Current Assets 2.946.975.845.140 3,677,250,080,726.00 (730.274.235.586) (19,86)

Aset Tetap/ Fixed Assets 8.375.274.820.478 9,574,844,405,336.00 (1.199.569.584.858) (12,53)

Piutang Jk Panjang/ Long Term Receiveables 2.363.125 - 2.363.125 100,00

Aset Lainnya/ Other Assets 154.060.484.477 126,241,473,076.00 27.819.011.401 22,04

Jumlah Aset/ Total Assets 11.476.313.513.220 13,378,335,959,138.00 (1.902.022.445.918) (14,22)

KEWAJIBAN/ LIABILITY - - -

Kewajiban Jk Pendek/ Short Terms Liabilities 29.632.711.027 6,879,140,360.00 22.753.570.667 330,76

Jumlah Kewajiban/ Total Liabitilies 29.632.711.027 6,879,140,360.00 22.753.570.667 330,76

EKUITAS DANA/ EQUITY FUND - - -

Ekuitas Dana Lancar/ Current Equity 2.917.343.134.113 3,670,370,940,366.00 (753.027.806.253) (20,52)

Ekuitas Dana Investasi/ Investment Equity 8.529.337.668.080 9,701,085,878,412.00 (1.171.748.210.332) (12,08)

Jumlah Ekuitas Dana/ Total Equity Fund

11.446.680.802.193 13,371,456,818,778.00 (1.924.776.016.585) (14,39)

Jumlah Kewajiban & Ekuitas/ Total Liabilities & Equity

11.476.313.513.220 13,378,335,959,138.00 (1.902.022.445.918) (14,22)


Peristiwa Penting Important Events

Setjen mengadakan acara penyusunan Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kemenkeu. Acara yang diselenggarakan di Yogyakarta (14-16/1) ini dihadiri oleh para Sekretaris Eselon I di lingkungan Kemenkeu, perwakilan dari Biro Umum, Biro Organta, dan Pushaka. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan staf ahli dan tenaga pengkaji ini, turut dibahas rancangan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target atas kebijakan strategis.

Setjen meraih sertifikat ISO 27001:2005 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau Information Security Management System (ISMS) dari Lembaga Sertifikasi British Standards Institution. Ini merupakan kali kedua Setjen mendapatkan sertifikasi bertaraf internasional. Melalui kedua standar internasional ini, Setjen berupaya memberikan pelayanan dengan menerapkan Quality Management System (ISO 9001:2008) untuk menjaga mutu layanan dan ISMS (ISO 27001:2005) untuk menjaga keamanan informasi.

Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Yudisial. Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta, Selasa (5/2) lalu dilakukan untuk menggunakan fasilitas LPSE Kemenkeu dalam mensukseskan pengadaan barang/jasa nasional yang terkait ketiga instansi tersebut.

14-16, 01, 2013

Penyusunan Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Preparation of the Ministry of Finance’s Strategic Policy

18, 01, 2013

Sekretariat Jenderal meraih ISO 27001:2005 Setjen’s LPSE won ISO 27001:2005

5, 02, 2013

Penandatanganan MoU LPSE Kemenkeu dengan OJK, PPATK dan Komisi YudisialMoU Signing of with the Ministry of Finance LPSE, OJK, PPATK and the Judicial Commission

Setjen obtained ISO 27001:2005 Information Security Management System (ISMS) from the British Standards Institution certification body. This is the second time Setjen obtaining international certification. Having two international standards, Setjen strives to provide excellent services by maintaining the quality of service using Quality Management System (ISO 9001:2008) and maintaining information security using ISMS (ISO 27001:2005).

Setjen held the preparation of the Ministry of Finance’s Strategic Policy in order to accelerate the achievement of the Ministry of Finance’s Strategic and Medium Term Development Plan. The event was organized in Yogyakarta (Jan 14-16) and attended by Secretary of Ministry of Finance’s Echelon I, representatives of the Bureau of General Affairs, Bureau of Organta and Pushaka. The meeting, which was attended by representatives of special staff and personnel reviewers, discussed about the strategic plan to achieve strategic policy targets.

The Ministry of Finance signed a Memorandum of Understanding (MoU) about Electronic Procurement Service (LPSE) with the Financial Services Authority (OJK), the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) and the Judicial Commission. The signing that was held in Jakarta, Tuesday (2/5) will be the basis for using the facilities of the Ministry of Finance’s LPSE connected with the three agencies in succeeding national procurement of goods/services.


Setjen mengikuti Job Fair Universitas Indonesia 2013 yang berlangsung selama 3 hari (21-23/1) di Gedung Balairung, Kampus UI Depok. Dalam acara tersebut, Setjen melakukan sosialisasi mengenai rekrutmen di Kemenkeu dan berhasil membagikan setidaknya 4.500 formulir isian database pengunjung yang berminat mengikuti rekrutmen CPNS Kemenkeu. Berdasarkan hasil survei yg dilakukan pada talent dari 25 Universitas di seluruh Indonesia, Kemenkeu menduduki posisi teratas dari Kementerian/Lembaga yang paling diminati.

Setjen membukan lokasi Sidang Di luar Tempat Kedudukan (SDTK) Pengadilan Pajak di Surabaya, Kamis (14/3). Peresmian ruang sidang yang menempati lantai enam Gedung Keuangan Surabaya ini ditujukan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak. Cakupan wilayah SDTK yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ini diharapkan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

25, 02, 2013

Job Fair Universitas Indonesia 20132013 University of Indonesia Job Fair

14, 03, 2013

Pembukaan SDTK Pengadilan Pajak di SurabayaOpening SDTK Tax Court in Surabaya

Setjen attended the 2013 University of Indonesia Job Fair which was held for 3 days (2/21-23) in the Hall, UI Campus, Depok. In the event, Setjen also promoted recruitment of the Ministry of Finance and successfully distributed no less than 4,500 database forms to the visitors that were interested in following the MOF recruitment. The results of talent survey in 25 Indonesian universities, the Ministry of Finance was the top desired Ministry/Line Ministry.

Setjen opened the Outside Domicile Court of (SDTK) Tax Court in Surabaya, on Thursday (3/14). The inauguration of the courtroom located on the sixth floor of Gedung Keuangan Surabaya is intended to facilitate and expedite the handling of tax disputes. SDTK area coverage consists of East Java Province, Bali, East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara is expected to provide ease of service to the community.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi melantik Mohammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/P/2013 per tanggal 20 Mei 2013. Melalui acara pelantikan tersebut, Chatib Basri resmi menggantikan Hatta Rajasa yang menjabat Pelaksana Tugas Menteri Keuangan.

Untuk pertama kalinya, Setjen menyelenggarakan sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia dalam bentuk pameran pada acara Technopreneur Weekend di Jakarta, (26/5). Tujuannya untuk memperkenalkan program beasiswa kepada mahasiswa S1 dan S2 yang baru menyelesaikan kuliahnya untuk melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktoral.

Setjen menyelenggarakan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (29/5). Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan mampu menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Sehingga dapat menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, membangun pofesionalisme, melakukan pencegahan korupsi, dan upaya mewujudkan good governance.

21, 05, 2013

Chatib Basri menjabat Menteri KeuanganChatib Basri served as Minister of Finance

26, 05, 2013

Sosialisasi Beasiswa LPDPLPDP Scholarship Socialization

29, 05, 2013

Sosialisasi Pengendalian GratifikasiSocialization of Gratification Control

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa resmi menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Menteri Keuangan sesuai Keppres Nomor 45/M Tahun 2013 per tanggal 19 April 2013. Melalui acara Serah Terima Jabatan yang berlangsung di Aula Djuanda I, Kemenkeu, Senin (22/4) lalu, Hatta Rajasa ditunjuk sebagai Plt. Menteri Keuangan menggantikan Agus D.W. Martowardojo.

22, 04, 2013

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat Plt Menteri KeuanganCoordinating Minister for Economic Affairs served as the Acting Minister of Finance

The Coordinating Minister for Economy, Hatta Rajasa was officially appointed as the Acting Minister of Finance based on the Presidential Decree No. 45/M of 2013 as of April 19, 2013. The Position and Responsibility Handover event was organized in the Juanda I Hall, in Ministry of Finance, on Monday (4/22). Hatta Rajasa was appointed to replace Agus DW Martowardojo, the previous Minister of Finance.

President Susilo Bambang Yudhoyono officially inaugurated Mohammad Chatib Basri as the new Finance Minister at the State Palace, Jakarta, Tuesday (5/21). This inauguration was based on Presidential Decree No. 60/P/2013 as of May 20, 2013. Through the inauguration ceremony, Chatib Basri officially replaced Hatta Rajasa who served Acting Minister of Finance.

For the first time, Setjen organized an exhibition Technopreneur Weekend in Jakarta, (26/5) to promote Indonesia scholarship. The objective of the event was to introduce scholarship programs to S1 (Undergraduate) and S2 (Masteral) graduating students who were interested to pursue their Master and Doctorate degree.

Setjen socialized the Minister of Finance’s Circular Letter No. SE-10/MK.01/2013 about the Ministry of Finance’s Gratification Control Program in Jakarta, Wednesday (5/29). Through this socialization, it was expected that all employees of the Ministry of Finance were able to maintain the consistency of gratification control implementation as part of maintaining the principles of accountability and transparency, building professionalism, prevention of corruption, and striving to achieve good governance.


Sekretaris Jenderal, K.A. Badaruddin meresmikan Balai Kesehatan Kementerian Keuangan di aula Gedung Wibisono lantai 3, Senin (8/7). Selain menyediakan ruang kesehatan, pihak Biro Umum juga menyediakan fasilitas fitness dan aula. Melalui pembangunan balai kesehatan ini diharapkan layanan kesehatan yang diterima para pegawai semakin baik.

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Bogor, 18-21 Juni 2013. Dalam Rakor yang mengusung tema Mewujudkan Pengelolaan GKN yang Handal dan Profesional ini dibahas mengenai skala prioritas GKN yang mengacu pada Memorandum Menkeu Nomor 655/MK.01/2011. Selain pembahasan tersebut, rakor juga membahas mengenai program kerja atau rencana kerja lima tahunan guna mengoptimalkan penganggaran GKN.

Setjen menyelenggarakan launching tampilan baru website Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Kemenkeu melalui www.sjdih.depkeu.go.id, Kamis (20/6) di Jakarta. Launching tampilan baru yang dilakukan oleh Kepala Biro Hukum ini bertujuan memudahkan pengguna informasi hukum untuk mendapatkan informasi di bidang hukum tanpa harus datang langsung.

08, 07, 2013

Peresmian Balai Kesehatan KemenkeuMinistry of Finance Health Center Inauguration

18-21, 06, 2013

Rapat Koordinasi Pengelolaan Gedung Keuangan NegaraCoordination Meeting of the State Finance Building Management

20, 06, 2013

Launching tampilan baru website SJDIH KemenkeuLaunching the MoF SJDIH new look website

Setjen organized the Coordination Meeting of the State Finance Building Management (GKN) in Bogor, June 18 to 21, 2013. The theme of coordination meeting was “Delivering Reliable and Professional GKN Management”. It discussed GKN priority scale referring to the Memorandum of the Minister of Finance No. 655/MK.01/2011. In addition to the discussion, coordination meeting also discussed the work program or work plan in order to optimize the GKN five-year budgeting.

Setjen launched a new-look website www.sjdih.depkeu.go.id as the MoF Law Documentation and Network System Information on Thursday (6/20) in Jakarta. The launching that was carried out by the Head of Legal Bureau aimed to facilitate the users to access the information about the law without having direct visits to MoF.

Secretary General, K.A. Badaruddin, inaugurated the Health Center of the Ministry of Finance in the 3rd floor Wibisono Building hall, on Monday (8/7). In addition to providing the health room, the Bureau of General Affairs also provides a fitness facility and a ballroom. Having the health center, it is expected that health services for the employees is getting better.


Sekretariat Jenderal Kemenkeu mengikuti rangkaian Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 di Jakarta International Expo, Kemayoran, 16-20 Oktober 2013. Acara yang mengusung tema “Trade with Remarkable Indonesia” ini dihadiri oleh ratusan buyers asing. Mereka dikoordinasikan oleh 94 kantor perwakilan Republik Indonesia serta Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center di luar negeri.Pada acara yang juga diikuti oleh lebih dari 50 negara peserta World Export Development Forum ini, Setjen memperkenalkan penggunaan e-Procurement di Indonesia. Setjen juga membuka layanan registrasi penyedia serta helpdesk on location bagi para pengunjung yang berminat mendaftarkan diri secara langsung.

Setjen mengadakan Sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK)Nomor 337/KMK.01/2012 tentang Penggunaan Nama Domain di lingkungan Kemenkeu di Swissbel Hotel Jakarta, Senin (28/10). Acara yang dihadiri oleh 47 perwakilan dari masing-masing unit Eselon I Kemenkeu ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan implementasi penggunaan domain di lingkungan Kemenkeu. Sehingga tahun 2014 diharapkan semua domain sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16-20, 10, 2013

Sekretariat Jenderal Goes to28th Annual Trade ExpoGeneral Secretariat Goes to 28th Annual Trade Expo

28, 10, 2013

Sosialisasi KMK Nomor 337 Tahun 2012 tentang Penggunaan Nama Domain di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia2012 KMK No. 337 Socialization on the Use of Domain Names in the Republic of Indonesia Ministry of Finance

Ministry of Finance’s Setjen participated in the 28th Indonesia Trade Expo exhibition (TEI) in Jakarta International Expo, Kemayoran, October 16 to 20, 2013. The event, themed “Trade with Remarkable Indonesia”, was attended by foreign buyers. The participants were coordinated by 94 Indonesian Representative Offices and Trade Attache as well as Indonesia Trade Promotion Center. In the event, which was also attended by more than 50 participating countries of World Export Development Forum, Setjen introduced the use of e-Procurement in Indonesia. Setjen also opened provider registration services and helpdesk in the event for visitors who were interested to register at that time.

Setjen socialized the Minister of Finance’s Decree (KMK) No. 337/KMK.01/2012 on the Use of Domain Names in the Ministry of Finance in Swissbell Hotel Jakarta, Monday (10/28). The event was attended by 47 representatives from each of the MoF’s Echelon I units. It aimed to socialize the decree and use of domain within the Ministry of Finance. Thus, in 2014, the domain is expected to be in conformity with all applicable regulations.

Sejak pertengahan tahun 2012, Indonesia mulai mengadopsi International Standard on Auditing (ISA) yang mulai berlaku 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk non emiten. Guna mendukung Audit berbasis ISA, sepanjang tahun 2013, Setjen Kemenkeu melakukan sosialisasi ISA di berbagai daerah. Selain bertujuan untuk mengenalkan ISA dan mengembangkan profesi Akuntan Publik, sosialisasi ini juga berguna untuk pelaporan keuangan di masa yang akan datang.

22, 08, 2013

Lokakarya Audit Berbasis ISAISA Based Auditing Workshop

Since mid-2012, Indonesia began to adopt the International Standard on Auditing (ISA) which was applied as of January 1, 2013, for the report issuers, and January 1, 2014, for non report issuers. In order to support ISA-based audit, during the year of 2013, the Secretary General of the Ministry of Finance socialized ISA in various regions. In addition to introduce ISA and develop the Certified Public Accountants profession, socialization also disbursed information about the future financial reporting.


Sekretariat Jenderal menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara yang diselenggarakan di Jakarta (28/11) lalu membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara serta PMK Nomor 33/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Sosialisasi yang dihadiri sekitar 143 perwakilan satker pengelola BMN ini bertujuan untuk meningkatkan peran pejabat pengelola BMN di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengelola BMN.

28, 11, 2013

Sosialisasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian KeuanganSocialization in the Ministry of Finance State-Owned Property management policy (BMN)

Setjen socialized the State-Owned Property Management Policy of the Ministry of Finance (BMN). The event was held in Jakarta (11/28) and then discussed the Minister of Finance’s Regulation (PMK) Number 244/PMK.06/2013 about the Procedures for the State-Owned Property Implementation and Control and PMK 33/PMK.06/2013 about the Procedures for the State-Owned Property Rent Implementation. Socialization was attended by around 143 representatives from the BMN work unit manager and it aimed to enhance the role of BMN management officer in the Ministry of Finance.


Penghargaan & Sertifikat Awards and Certificates

Sertifikasi ISO 27001:2005

Sekretariat Jenderal Kemenkeu meraih Sertifikat ISO 27001:2005 Information Security Management System (ISMS) dari Lembaga Sertifikasi British Standards Institution (BSI). Penghargaan ini diserahkan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, 5 Februari 2013.

Sertifikat ISO 20000:2011

Sekretariat Jenderal Kemenkeu meraih Sertifikasi ISO 20000:2011 Information Technology Service Management (ITSM). Sertifikat ini merupakan standar pengelolaaan layanan TIK dengan area Layanan Hosting Aplikasi dan/atau Data dan Layanan Koneksi Internet dan Surat Elektronik.

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM

Pusat LPSE Setjen meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan dalam acara Hari Oeang pada 31 Oktober 2013 di Jakarta.

ISO 27001:2005 Certification

The General Secretariat (Setjen) of Ministry of Finance obtained ISO 27001:2005 Information Security Management System (ISMS) from the British Standards Institution (BSI) Certification Agency. The award presentation was held in the Mezzanine Hall, Djuanda Building I, Ministry of Finance office in Jakarta on February 5th, 2013.

ISO 20000:2011 Certification

Ministry of Finance’s Setjen also earned ISO 20000:2011 on Information Technology Service Management (ITSM). This certificate is the first international standard of ITC (Information Technology and Communication) service management, particularly in Application Hosting Services, Data and Internet Connection Services and Electronic Mail (email).

WBK/WBBM recognition

Setjen’s Electronic Procurement Service Center (LPSE) obtained the WBK/WBBM (Corruption-Free Area/WBK; Clean Bureaucracy and Service Area/WBBM) status from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. The award was given by Minister of Finance in Hari Oeang on 31 October in Jakarta.


Penghargaan LKPP

Kementerian Keuangan meraih dua kategori penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), yaitu penghargaan Akselerasi Penerapan e-Procurement dan penghargaan terkait Inovasi dalam Pelayanan e-Procurement. Penghargaan tersebut diterima dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX yang dilaksanakan pada 20-21 November 2013 di Balai Sudirman, Jakarta.

Akuntan Award 2013

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mendapatkan Akuntan Award 2013 dari Ikatan Akuntan Indonesia atas profesionalisme, dedikasi dan kontribusinya untuk profesi dan dunia akuntansi Indonesia.

Peringkat I Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Kementerian Keuangan meraih Peringkat Pertama dalam Pemeringkatan e- Government Indonesia (PeGI) 2012 antar Kementerian/Lembaga tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 16 September 2013 di Jakarta.

LKPP Award

The Ministry of Finance won two e-Procurement Awards, which were the e-Procurement Application Acceleration and Innovation in e-Procurement Services, from the National Public Procurement Agency (LKPP). The awards were received in the 9th National Work Meeting (Rakernas) on 20-21 November 2013 in Balai Sudirman, Jakarta.

2013 Accountants Award

The Head of Center for Accountant and Appraiser Development received the 2013 Accountant Award from the Indonesia Accountant Institute because of their professionalism, dedication and contribution to accounting profession in Indonesia.

1st rank in Indonesia e-Government ranking (PeGI)

The Ministry of Finance received 1st place in the 2012 Indonesia e-Government ranking (PeGI) among other Ministries/Line Ministry. The award was given by the Ministry of Communications and Informatics on September 16th, 2013, in Jakarta.


FutureGOV Award Award Indonesia 2013

Kementerian Keuangan meraih dua kategori peghargaan Business Process dan Data Centres dalam FutureGOV Award Indonesia 2013. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Future Gov Megazine Singapura pada 15 Mei 2013 di Jakarta.

Silver Winner InMA 2013

Sekretariat Jenderal Kemenkeu meraih penghargaan dalam Inhouse Magazine Award (InMA) 2013. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers ini, majalah Media Keuangan Setjen Kemenkeu berhasil meraih Silver Winner dalam kategori The Best of Government Inhouse Magazine untuk edisi Vol. VII/No.56/April 2012.

Juara Harapan I Anugrah Media Humas

Sekretariat Jenderal Kemenkeu meraih Juara Harapan I dalam Anugrah Media Humas yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas dan Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam acara yang diselenggarakan di Solo, 20 November 2013, Setjen Kemenkeu meraih juara harapan pertama dalam kategori Laporan Kerja Humas tahun 2012.

2013 Indonesia Future GOV Award

The Indonesian Ministry of Finance won two awards from Indonesia FutureGov Award in the categories: Business Process and Data Centre. The awards ceremonial were held on May 15th, 2013, in Jakarta by the Ministry of Communications and Informatics and Singapore’s Future Gov Magazine.

2013 InMA Silver Winner

In the 2013 Inhouse Magazine Award (InMA), Setjen of MOF received a Silver Winner award of “The Best Government Inhouse Magazine” for one of the publications of MOF, Vol. VII/No.56/April 2012 edition of the Finance Media magazine. InMA is an event organized by the Alliance of Press Company.

1st Runner Up Winner in Anugrah Media Humas

On November 20th, 2013, the Setjen of Ministry of Finance won 1st Runner Up in the Anugrah Media Humas (Public Relations Media) for 2012 Public Relations Work Report category. The event, which was organized by the Public Relations Coordinating Board and the Ministry of Communications was conducted in Solo.


Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik

Kemenkeu meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik 2013 kategori Badan Publik Pemerintahan dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, pada 12 Desember 2013, di Jakarta.

The Best Public Information Disclosure Board

Ministry of Finance ranked first in the 2013 Information Disclosure Public Board in the category of Government Public Agency from the Central Information Commission (KIP). The award was given by the Vice President Boediono at the Vice President Palace, on December 12th, 2013 in Jakarta.


Sekapur Sirih Foreword

Kiagus Ahmad BadaruddinSekretaris JenderalSecretary General


Yth.Menteri Keuangan; Para rekan sejawat; Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera untuk kita semua,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selalu melakukan perbaikan kearah penyempurnaan dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan Transformasi Kelembagaan yang dimulai pada tahun 2013 dan sesuai KMK 427/KMK.01/2013 Sekretariat Jenderal masuk menjadi salah satu Tim Transformasi Kelembagaan Unit yang bertugas menjalin koordinasi dan konsolidasi antar unit organisasi dalam rangka penyusunan dan implementasi blueprint Transformasi Kelembagaan pada masing-masing unit Eselon I. Dalam mengemban tugas besar ini, diharapkan Sekretariat Jenderal dapat bekerja bersama dengan unit-unit lain di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerja menuju Transformasi Kelembagaan yang baik.

Pada mulanya, Kementerian Keuangan telah melakukan Reformasi Birokrasi yang dilatarbelakangi oleh keinginan Kementerian Keuangan untuk memperkuat lembaga, birokrasi, dan memperbaiki tata kelola Kementerian Keuangan. Sejalan dengan waktu, pada tahun 2012, telah dilakukan Survei Ekonomi Indonesia oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Survei tersebut merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan dan kebijakan terkait peningkatan produktivitas birokrasi. Hal ini guna membantu Pemerintah mencapai tujuannya menjadi perekonomian terbesar ke-10 pada tahun 2025.

Transformasi Kelembagaan dilakukan untuk melanjutkan dan memperdalam Program Reformasi Birokrasi agar dapat lebih komprehensif, konseptual, dan detail, guna meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pelaksanaan tugas, pelayanan kepada stakeholder, serta upaya perwujudan good governance di Kementerian Keuangan.

Seperti kita ketahui, pada Hari Oeang tanggal 30 Oktober 2013 Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran Eselon I mengawal Kementerian Keuangan menuju Transformasi Kelembagaan. Proses Transformasi Kelembagaan ini merupakan kelanjutan dari program Reformasi Birokrasi. Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover)

Dear,Finance Minister;Colleagues;Stakeholders and community members.

May the peace, mercy and blessings of God be upon us,Greetings to us all,

By the grace of God Almighty, and thank God for His abundant blessing, we are grateful that we are still able to perform well in our duties, while continuously making improvements towards the fullfilment of the values of the Ministry of Finance.

In line with Institutional Transformation initiated in 2013 and in accordance with Minister of Finance’s Decree Number KMK 427/KMK.01/2013, Secretariat General becomes the member of Institutional Transformation in Unit and has the tasks of making coordination and consolidation among organization units to prepare and implement the Institutional Transformation’s blueprint in each Echelon-I Unit. In implementing these big tasks, Secretariat General is expected to cooperate with other units at the Ministry of Finance in order to increase the performance towards good Institutional Transformation.

The Ministry of Finance is an early supporter of Bureaucracy Reform in order to strengthen the institution and improve good governance within the Ministry of Finance. As indicated in 2012, Indonesia’s economy survey by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) strongly recommended the need for institutional and policy reforms within the beaureaus to improve productivity and performance. The need for Bureaucracy Reform is urgently required to support the Indonesian Government to achieve its goal to become the 10th largest economy by 2025.

Institutional Transformation then was initiated to continue and deepen the Bureaucracy Reform Program in a more comprehensive, conceptual and detailed way in order to improve organizational effectiveness, work performance, services to stakeholders, as well as to establish good governance within the Ministry of Finance.

As we know, on the Hari Oeang (“Money Day”) on October 30th, 2013, the Minister of Finance and all Echelon I officers pioneered this Institutional Transformation that became the continuation of Bureaucracy Reform Program. As a “prime mover” of this transformation, the Secretariat General was required to make continuous improvement and quality development. One of examples


dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Terlebih lagi, pada tahun 2013 Kementerian Keuangan juga telah mengalami tiga fase kepemimpinan yaitu masa Agus D.W. Martowardojo (Mei 2010- April 2013), Hatta Rajasa (April 2013), dan M. Chatib Basri (Mei 2013 – saat ini).

Oleh karena itulah, pada tahun 2013 ini, Sekretariat Jenderal kembali menyusun Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal (LTSJ) Kementerian Keuangan yang ketiga. Mengusung tema ”Adaptif terhadap Perubahan”, LTSJ 2013 sejalan dengan transformasi kelembagaan yang terjadi di Kementerian Keuangan. Menghadapi berbagai situasi yang dinamis, Setjen selaku prime mover dituntut untuk bergerak lebih cepat dan adaptif menghadapi perkembangan perubahan yang terjadi di Kementerian Keuangan.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki nomenklatur program yang disesuaikan dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014 yaitu memberikan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan.” Hal ini senada dengan tugas Sekretariat Jenderal yang tertuang dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yaitu “Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.”

Beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal tahun 2013 mewakili 14 unit Eselon II dan 2 unit Badan Layanan Umum (BLU). Seluruh kegiatan dari unit-unit tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp6 triliun yang akan dikupas dalam penjelasan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal tahun 2013. Di bidang tugas melaksanakan dukungan kegiatan Menteri Keuangan, Sekretariat Jenderal menjabarkan ke dalam tiga area yaitu Private Office, Delivery Unit, serta Strategy Management Office. Pada tahun 2013 tingkat kepuasan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I dan Wakil Menteri Keuangan II terhadap ketiga area dukungan tersebut mencapai nilai 86,67 dan 80,36 untuk hasil survey kepada pimpinan unit eselon I (sangat memuaskan). Dengan kata lain, Layanan Private Office sepanjang tahun 2013 menunjukkan kinerja yang menggembirakan dilihat dari aplikasi Daily Activity Monitoring System (DAMS).

Sebagai Pengguna Barang Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan analisa dan evaluasi atas perencanaan pengadaan tanah/pembangunan gedung kantor/rumah dinas Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013. Sekretariat Jenderal juga telah melakukan mapping Barang Milik Negara (BMN) strategis guna membantu pelaksanaan perencanaan BMN dan optimalisasi pemanfaatan BMN gedung kantor, serta penyertifikatan tanah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2013, dari total jumlah tanah Kementerian Keuangan sebanyak 4.345 lokasi, baru 3.277 lokasi tanah yang memiliki sertifikat, sisanya sebanyak 1.068 lokasi tanah yang belum tersertifikasi atau berada dalam sengketa.

of how adaptable the MOF is, was experienced in 2013, when the Ministry of Finance went through three phases of leadership i.e. Agus D.W. Martowardojo (May 2010 – April 2013), Hatta Rajasa (April 2013), and M. Chatib Basri (May 2013 – present). Therefore, the Secretariat General is required to be agile and be more adaptive in order to deal with changes that occurred in the Ministry of Finance.

For that reason, in 2013, the Secretariat General issued the 3rd Annual Report of Secretariat General (LTSJ) for the Ministry of Finance as a continuation ofits 1st issuance in 2011. LTSJ serves as a tool to control and to provide performance quality assessment to drive good governance within the Ministry of Finance. In a broader perspective, LTSJ also serves as a medium of public accountability for the entire performance of the Secretariat General of the Ministry of Finance. In the report, Secretariat General presents evidences of its annual performance within the reporting period.

In 2013 Work Plan (Renja), it was mentioned that Secretariat General had a nomenclature program in line with the Ministry of Finance’s Strategic Plan for 2010-2014, that the program was to to provide “Management Support and Implementation of Other Technical Duties of the Ministry of Finance”. This was in accordance with the tasks of Secretariat General as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 about the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance, which is i “To Coordinate Implementation of Coaching and to Providing Administrative Support to all Organization Units within the Ministry of Finance.”

In 2013, the Secretariat General was responsible to supervise a number of activities involving 14 units of Echelon II and 2 units of Public Service Agency (BLU). Total budget of those activities was around Rp 6 trillion. Further information about the budget can be read in the Financial Statement of Secretariat General for the period of 2013.

The tasks to support the activities of the Ministry of Finance are classified by the Secretariat General into three work areas which are the Private Office, Delivery Unit and Strategic Management Office. In 2013, the Minister of Finance and the 1st and 2nd Vice Minister were satisfied with the perofermance of those three supporting work areas with a score value of 86.67, while on the other hand, a survey to the Leaders of Echelon I Units showed their satisfaction with a score value of 80.36. In other words, Private Office services performed very well in 2013, which was indicated by the Daily Activity Monitoring System (DAMS) application.

As a User of the Assets of the Ministry of Finance, in 2013, the Secretariat General also conducted an analysis and evaluation for land acquisition and office/home construction for the Ministry of Finance for the fiscal year of 2013. The Secretariat General also conducted strategic mapping of the State-Owned Properties (BMN) in order to support the implementation of BMN plans and the optimization of BMN office buildings as well as the land certification program in the Ministry of Finance. Through out the year of 2013, it was recorded that the Ministry of Finance had 4,345 lands in different locations and only 3,277 locations have been legally certified. The rest, accounted to 1,068 locations, have no certificates or are still in dispute.


Kemudian, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal telah mengimplementasikan pembentukan ULP. Pembentukan ULP ini merupakan salah satu bentuk layanan pengadaan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Sementara di bidang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Sekretariat Jenderal berhasil memperoleh penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam acara Rakernas ke-9 tersebut, Sekretariat Jenderal meraih penghargaan kategori Akselerasi Penerapan e-Procurement dan Inovasi dalam Pelayanan dalam e-Procurement Award.

Di bidang pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretariat Jenderal telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis. Kegiatan tersebut mulai dari Perencanaan SDM (human resource planning), Rekrutmen, Induction Program, Assessment Center Kementerian Keuangan, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Tak hanya itu, Sekretariat Jenderal juga melakukan pengelolaan kinerja pegawai, manajemen talenta, penghargaan dan penegakan disiplin, internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, sistem informasi kepegawaian, mutasi, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi. Kemudian, dalam pengelolaan internal keorganisasian, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan dua tahap Transformasi Kelembagaan. Kedua tahap tersebut yaitu penyusunan blue print dan tahap implementasi blue print yang secara masif akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Sedangkan di sisi eksternal, setidaknya terdapat 29 kegiatan yang telah disurvei dengan tingkat kepuasan memiliki indeks rata-rata 3,17 atau sangat efektif. Sekretariat Jenderal juga telah melakukan tujuh riset dan audit komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi publik.

Selanjutnya, Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Selama tahun 2013, terdapat 277 PMK, 178 KMK, dan 32 Legal Opinion yang telah diselesaikan. Dari 277 PMK yang telah diselesaikan, sebanyak 192 PMK telah diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Sekretariat Jenderal juga melaksanakan telaahan kasus hukum serta memberikan bantuan, pendapat atau pertimbangan hukum bagi tugas Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk meminimalisasi kerugian Negara yang mungkin ditimbulkan oleh adanya masalah hukum yang sebagian besar memiliki potensi risiko fiskal yang bersumber dari tuntutan ganti rugi. Sepanjang tahun 2013, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan layanan bantuan hukum sebanyak 103 kali untuk proses pemeriksaan perkara pidana, 278 kali untuk perkara perdata, 22 kali untuk perkara Tata

Furthermore, in accordance with the Decree of the Minister of Finance Number 146/KM.1/2013 dated March 20th, 2013, about the appointment of Procurement Service Unit (ULP) within the Ministry of Finance’s Vertical Unit, the Secretariat General had formed the ULP which will support a clean, transparent and accountable procurement service within the organization.

Meanwhile, in term of the electronic procurement of goods and services, the Secretariat General was granted an award from the Public Procurement Agency (LKPP). In the 9th National Strategic Meeting, the Secretariat General obtained the awards under two categories, which areof the Acceleration of e-Procurement Application and the Innovation in e-Procurement Services.

In term of Human Resource Management (SDM), Secretariat General carried out some strategic actions. Some of which were Human Resources Planning, Recruitment, Induction Program, Assessment Center of the Ministry of Finance and Human Resources Capacity Building. Secretariat General also carried out employee performance management, talent management, rewarding and enforcement of disciplinary behavior, internalization of values of the Ministry of Finance, Personnel Information System, job replacement and also management of archive and documentation.

Furthermore, in managing the internal of organization, the Secretariat General had planned two phases of Institutional Reforms, which are the development of blue print and the implementation of blue print that will be fully applied in in 2014.

On the other hand, from the external perspective of the organization, there were at least 29 survey activities resulting an average satisfaction level of 3.17, or, in other words, it was categorized as very effective. The Secretariat General also cerried out seven studies and communication audit in order to improve the quality of public communication services.

Moreover, the Secretariat General managed the coordination and formulation of the drafts of regulations. In addition to that, the Secretariat General also issued legal opinion on legal disputes related to the task and duties of the Ministry of Finance. In 2013, no less than 277 Regulations of the Minister of Finance (PMK), 178 Decrees of the Minister of Finance (KMK) and 32 Legal Opinions were completed and issued. Out of the 277 completed PMK, 192 PMK had been uploaded to Documentation Network and Legal Information (JDIH) website.

Secretariat General also carried out legal dispute studies and provided legal assistance, recommendations and legal considerations on the tasks and duties of the Ministry of Finance. The main objective is to minimize State potential loss due to the legal disputes that carry financial risk in majority from the compensation claims. In 2013, Secretariat General had provided legal assistance for 103 criminal proceeding processes, 278 civil proceeding processes, 22 State administrative legal suits, and 13 judicial reviews at the Consitutional Court.


Usaha Negara dan 13 kali untuk permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konsitusi.

Sekretariat Jenderal juga mendukung penyelesaian kasus-kasus sengketa perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pada tahun 2013 jumlah berkas sengketa pajak yang masuk mencapai 8.399 sengketa dengan peningkatan penyelesaian sengketa sebesar 7.376 sengketa. Nilai ini meningkat sebesar 12,56 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012.

Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap instansi perpajakan, Sekretariat Jenderal bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Perpajakan. Sepanjang tahun 2013, telah dihasilkan 32 konsep saran dan rekomendasi.

Di sisi lain, Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi, penyusunan strategis, kebijakan, dan standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses integrasi TIK juga sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011, dengan tujuan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu atau Integrated Financial Management Information System (IFMIS) tahun 2015. Sejalan dengan proses Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal juga turut andil dalam hal penyusunan Rencana Strategis TIK (ICT Strategic Plan/ISP) tahun 2013 sebagai bagian dari Blue Print Transformasi Kelembagaan.

Tidak hanya IFMIS yang merupakan planning kita di tahun 2015, Association of South East Asian Nations Free Trade Area (AFTA) juga merupakan salah satu tantangan kita ke depan. AFTA akan membawa pengaruh terhadap bidang keprofesian, salah satunya adalah Akuntan Publik dan Penilai Publik. Untuk menghadapi hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyediakan sistem informasi publik yang dapat diakses melalui website www.satulayanan.net yang berisi tentang tata cara pengajuan permohonan izin Akuntan Publik dan Penilai Publik. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan bidang keprofesian agar dapat bersaing dengan akuntan dan jasa penilai asing dalam AFTA. Hingga saat ini, telah diterbitkan 62 izin Akuntan Publik dan Penilai Publik baru.

Pada bidang investasi, selama tahun 2013, Sekretariat Jenderal berusaha mengembangkan instrumen investasi dengan memperhatikan segala bentuk kelayakan, risiko, dan ekspektasi hasil yang diperoleh. Total dana investasi yang dikelola Sekretariat Jenderal dari APBN tahun 2006 hingga 31 Desember 2013 mencapai Rp20.356,6 miliar dengan realisasi neto penyaluran investasi mencapai Rp8.319,48 miliar.

Terakhir, di bidang pengelola dana pendidikan, Sekretariat Jenderal bertugas mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan menyalurkannya dalam berbagai program. Diantaranya seperti program beasiswa, program pendanaan penelitian, serta program pengelolaan dana cadangan pendidikan melalui pemberian rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Hingga akhir tahun 2013, DPPN yang dialokasikan dalam APBN berjumlah Rp15.617 miliar. Sesuai dengan persetujuan

Secretariat General also supports tax disputes settlement in accordance with the Law Number 14 of 2002 about the Tax Court. In 2013, a number of 8,399 tax dispute cases were filed, in which 7,376 cases were settled. This closing number increased 12.56 percent compared to that of 2012.

On one hand, in conjunction with monitoring tax offices, Secretariat General is tasked with technical and administrative support in order to support the Taxation Supervisory duties. There were 32 drafts of suggestion and recommendation compiled in 2013.

On the other hand, the Secretariat General managed the coordination, development of strategy and policies, and also standardization in the Information and Communication Technology (ICT). Gradual integration process of the ICT into the organization started in 2011 with a purpose to fully apply the Integrated Financial Management Information System (IFMIS) by 2015. In line with the Institutional Transformation program of the Ministry of Finance, Secretariat General also contributed in developing ICT Strategic Plan (ISP) in 2013 as part of the Institutional Transformation Blue Print.

Furthermore, we also included not only IFMIS but also the issues of the Association of South East Asian Nations Free Trade Area (AFTA) in our planning in 2015 as our future challenges. AFTA will affect a number of professions and some of which are the Public Accountant and the Public Appraiser. To address the issues, the Secretariat General provides a publicly accessible information system through a website www.satulayanan.net that provides information about the procedures to apply for a license as a Public Accountant and Public Appraiser. It is expected that the initiative can stimulate development of local professionals to be able to compete with those from other countries in AFTA. Up to now, 62 new licenses for Public Accountants and Public Appraisers have been issued.

In the investment area, in 2013, the Secretariat General developed an investment portfolio taking into account the feasibility studies, risks and expected returns. Total funds managed by Secretariat General from the State Budget from 2006 until December 31st, 2013, reached Rp 20,356.6 billion with the actual net investment disbursement was Rp 8,319.48 billion.

Finally, in term of managing the education funds, the Secretariat General is responsible to manage and disburse the National Education Development Fund (DPPN) through a number of programs. Some of which are the scholarship program, research funding program and management program on the reserve fund for education that is utilized to rehabilitate the damaged schools and educational facilities caused by natural disasters. By the end of 2013, DPPN allocated in State Budget was amounted to Rp 15,617 billion. As agreed by the Board of Trustees, DPPN was


Dewan Penyantun, DPPN ditempatkan pada instrumen yang beresiko rendah, yaitu deposito sebesar Rp16.595 miliar dan obligasi negara sebesar Rp105 miliar.

Keseluruhan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal kiranya tidak akan berjalan baik tanpa adanya integritas dan koordinasi antar unit terkait. Saya berharap nilai-nilai Kementerian Keuangan dapat terus kita jaga dan implementasikan. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal juga diharapkan dapat ditingkatkan guna menghadapi Tahun Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2014, sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu, proses pelaksanaan IFMIS 2014 juga diharapkan dapat berjalan baik sehingga dapat segera diluncurkan pada tahun 2015. Semoga semangat dan kreativitas kita pada tahun ini tidak luntur dimakan waktu dan dapat dipertahankan untuk menghadapi rintangan dan perkembangan yang akan datang.

Sebagai penutup, perkenankanlah saya selaku Sekretaris Jenderal menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras dan cerdas menjalankan berbagai program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tak lupa, kami sampaikan terima kasih pula kepada para pemangku kepentingan yang telah turut membantu dan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan demi terciptanya kesempurnaan layanan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal di masa-masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senatiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita untuk melanjutkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di tahun yang akan datang.

Jakarta, Desember 2013,Jakarta, December 2013,

Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganSecretary General Of Ministry Of Finance

Kiagus Ahmad Badaruddin

invested in low risk instruments, such as time deposit amounted to Rp 16,595 billion and government bonds as much as Rp 105 billion.

The Secretariat General may not perform well its duties and functions without the integrity and the coordination between the related units. I sincerely hope the values of the the Ministry of Finance can be continuously maintained and implemented. A good coordination in carrying out tasks and duties of the Secretariat General shall be improved to anticipate the Public Service Innovation Year in 2014, as mentioned in the Circulated Letter of the Ministry of Administration and Bureaucratic Reform Number 15 Year 2013 about the Public Service Innovation Competition among the Ministry/Line Ministry/Local Government. More than that, I hope that the process of the implementation of IFMIS in 2014 can be maintained properly and, thus, it can meet our target for the launching in 2015. May our spirit and creativity we have this year do not fade away and they sustainably exist as our strength to deal with obstacles and development in the future.

As a closing remark, please allow me as the Secretary General to express my gratitude and highest appreciation to all employees within the Secretariat General who have worked hard to carry out various programs responsibly. Not to forget, we would like to thank all stakeholders who have assisted and actively provided inputs to improve and develop excellent services in the Ministry of Finance. May God Almighty have mercy and guidance to us so that we may continue carrying out the duties and functions of the Ministry of Finance in the years to come.


Change does not always equal progress, but in our case, we believe it does.

Perubahan tidak selalu berarti perkembangan, tetapi kami percaya perubahan dapat membuat kita berkembang.

A change does not always mean a progress, but we believe it can encourage us to develop.


Analisis Kinerja Performance Analysis

Koordinasi Kegiatan Kementerian Keuangan Coordination of the Ministry of Finance Activities

02.

Dukungan Kegiatan Menteri Keuangan

Sekretariat Jenderal (Setjen) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal dan kekayaan negara. Dengan bentuk organisasi holding-type yang terdiri atas 11 unit eselon I yang memiliki unit vertikal tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, pengendalian organisasi khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan bukan hal yang mudah. Untuk itulah keberadaan Setjen menjadi sangat vital dalam mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan.

Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri Keuangan oleh Setjen selanjutnya dilaksanakan salah satu unit Eselon II, yakni Pusat Analisis dan Harmonisasi Keuangan (Pushaka). Pushaka menjalankan fungsi sebagai perpanjangan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan melalui perumusan dan monitoring penyelesaian atas tindak lanjut

Support for the Activities of the Ministry of Finance

The General Secretariat (Setjen) has a very strategic role in supporting the implementation of the Minister of Finance’s duties as the manager of fiscal policy and state assets. Having a holding-type organization with 11 Echelon I Units consisting of vertical units spread out through the Country, the organizational control especially in implementing the policies of the Minister of Finance is not easy. For this reason, the presence of Setjen is very vital in supporting the implementation of tasks and duties of the Minister of Finance.

The support of Secretariat General on the activities of the Minister of Finance is subsequently carried out by one of the Echelon II units, namely the Center for Analysis and Financial Harmonization (Pushaka). Pushaka performs its function as the extension of the Minister of Finance to ensure the implementation of policies through the formulation and monitoring on the accomplishment


kebijakan menteri hasil rapat pimpinan. Selain itu, Pushaka juga berperan dalam perencanaan agenda kegiatan Menteri Keuangan berdasarkan skala prioritas dan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan.

Dengan dukungan tersebut, diharapkan arahan dan kebijakan Menteri Keuangan dapat secara efektif dilaksanakan oleh semua unit Eselon I yang bertanggung jawab atas kegiatan layanan Kementerian Keuangan. Implementasi kebijakan ini diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bentuk dukungan terhadap kegiatan Menteri Keuangan dapat dijabarkan dalam tiga area.

1. Private Office

Sebagai private office Menteri Keuangan, Pushaka memberikan dukungan berupa perencanaan kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. Dukungan private office juga diberikan dalam layanan persiapan bahan Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan, penatausahaan surat masuk dan keluar Menteri Keuangan, serta logistik harian untuk kelancaran agenda kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan.

2. Delivery Unit

Sebagai delivery unit, Pushaka bertugas memastikan arahan/kebijakan Menteri Keuangan dilakukan dengan baik oleh setiap unit Eselon I. Untuk itu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan pendampingan setiap kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan, pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan, dan analisis kebijakan. Pendampingan ini juga dilakukan dalam kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja negara, kekayaan negara, pasar modal, serta lembaga keuangan dan kegiatan pendukung lain.

3. Strategy Management Office

Sebagai strategy management office, Pushaka memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan strategi Kementerian Keuangan dalam bentuk analisis dan penyiapan peta strategi, monitoring, serta evaluasi Indikator Kinerja Utama/Kontrak Kinerja dan layanan konsultasi pengelolaan kinerja. Pelaksanaan strategy management office dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategis berbasis balanced scorecard.

of the follow-up policies and actions of the Ministers from the board meeting. In addition, Pushaka also plays its role in planning the agenda of the Ministry of Finance based on priorities and performance management of the Ministry of Finance.

With such supports, it is expected that the direction and policies of the Minister of Finance can be effectively implemented by all Echelon I units that are responsible for the Ministry of Finance’s services. Performance of the implementation of this policy is expected to keep increasing from year to year.

The types of support to the activities of the Ministry of Finance can be described in three areas.

1. Private Office

As a private office of the Minister of Finance, Pushaka supports activity planning of the Minister/Vice Minister of Finance. Private office also prepares the materials for the board meeting of the Ministry of Finance, governs the incoming and outgoing letters of the Minister of Finance, as well as provides daily logistics to ensure each agenda of the Minister/Vice Minister of Finance is carried out properly.

2. Delivery Unit

As a delivery unit, the Center for Analysis and Financial Harmonization (Pushaka) is in charge to ensure that directions/policies of the Minister of Finance are well-performed by each Echelon I Unit. For that reason, some of the supporting initiatives taken are to accompany the Minister/Vice Minister of Finance in each activity, monitor follow up actions from the lea ders’ meeting, and the policy analysis. The supporting initiatives also covers the activities of the Minister of Finance in the area of state revenues, State Budget (APBN) financing, state expenditures, state assets, capital market, as well as financial institutions and other activities.

3. Strategy Management Office

As a strategy management office, Pushaka supports the Minister of Finance in controlling the implementation of the strategic policies of the Ministry of Finance through the analysis and preparation of strategy map, monitoring, and evaluation of Key Performance Indicators/Performance Contract and performance management consulting services. The implementation of the strategy management office is executed by using the balanced scorecard-based strategic performance management approach.


Selain dukungan dalam tiga area tersebut, Pushaka juga melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko di level Kementerian Keuangan dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden. Pengelolaan risiko dilaksanakan dalam setiap tahap mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden, Pushaka melakukan koordinasi dan pelaporan secara rutin kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Analisis Kinerja

Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2013 yang mencakup tiga area tersebut tecermin dalam beberapa indikator sebagai berikut.

1. Kepuasan Pengguna Layanan

Salah satu ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas Pushaka adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II, dan pimpinan unit Eselon I. Untuk mengetahui tingkat kepuasan ini, dilakukan survei dengan kuesioner yang diisi langsung oleh para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2013, tingkat kepuasan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I, dan Wakil Menteri Keuangan II terhadap dukungan private office, delivery unit, dan strategy management office mencapai nilai 86,67 (sangat memuaskan). Hal ini menunjukkan layanan dukungan yang diberikan dapat memenuhi harapan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I, dan Wakil Menteri Keuangan II. Dari survei kepada pimpinan unit Eselon I juga terlihat hasil yang sangat memuaskan dengan nilai 80,36.

2. Kinerja Private Office

Layanan private office sepanjang tahun 2013 menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan pelaksanaan penyusunan Agenda dan Indikator Kinerja berdasarkan skala prioritas yang mencapai target yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2013, sebanyak 45,65 persen agenda kegiatan Menteri Keuangan disusun menggunakan skala prioritas berdasarkan aplikasi Daily Activity Monitoring System (DAMS).

3. Kinerja Delivery Unit

Selama tahun 2013, telah dilaksanakan 1.192 rapat pimpinan Kementerian Keuangan atau rata-rata mencapai hampir lima kali rapat tiap hari. Semua kegiatan tersebut menjadi tugas utama delivery unit dalam melakukan pendampingan dan penyusunan dokumentasi/laporan kebijakan/keputusan Menteri Keuangan yang berasal dari rapat berupa nota dinas, risalah, dan matriks tindak lanjut.

In addition to support in those three areas, Pushaka also carries out risk management activities at the level of the Ministry of Finance and the monitoring of follow up actions of the Presidential Instructions. Risk management is implemented in every stage starting from planning to monitoring and evaluation. For monitoring, as a response to the Presidential Instructions, Pushaka coordinates and reports regularly to the President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4).

Performance Analysis

Performance of the implementation of supporting activities to the Minister / Vice Minister of Finance in 2013 in those three areas is reflected in the following indicators.

1. Stakeholders Satisfaction

One of the main measurement of Pushaka successful performances is the level of stakeholders’ satisfaction, in this case, the Minister of Finance, Vice Minister of Finance I, Vice Minister of Finance II, and the Head of Echelon I unit. To determine the level of satisfaction, a survey was conducted with questionnaires filled out directly by stakeholders.

In 2013, the level of satisfaction of the Minister of Finance, Vice Minister of Finance I, and Vice Minister of Finance II on the services provided by the private office, delivery unit, and strategy management office achieved the score of 86.67 (very satisfying). It suggested that the services met the expectations of the Minister of Finance, Vice Minister of Finance I, and Vice Minister of Finance II. The result from the survey to the Head of Echelon I unit was also of very satisfying with the score of 80.36.

2. Private Office Performance

Private office services along the year of 2013 showed an encouraging performance. This was shown by, among others, the preparation of Agenda and development of Performance Indicator based on priority scale that achieved the set target. Throughout the year of 2013, about 45.65 percent of the agenda of the Ministry of Finance was prepared by using priority scale based on the Daily Activity Monitoring System (DAMS) application.

3. Delivery Unit Performance

During the year of 2013, there were 1,192 board meetings of the Ministry of Finance, or it indicated an average of almost five meetings each day. All of those activities became the main task of delivery unit to assist and prepare documentation/policy report/the Decrees of Minister of Finance based on the meeting memos, minutes of meetings, and follow-up matrices.


Dalam penyelesaian dokumentasi dan laporan hasil rapat tersebut, Kinerja delivery unit pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya waktu rata-rata penyelesaian dokumentasi rapat, yaitu selama 4,53 hari.

Dari pelaksanaan tugas monitoring tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan, kinerja delivery unit selama tahun 2013 menunjukkan hasil sesuai harapan. Sampai akhir tahun 2013, penyelesaian matriks tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil rapat pimpinan yakni sebanyak 743 dan yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 655 atau mencapai 94,45 persen.

Untuk pelaksanaan tugas analisis kebijakan Menteri Keuangan, selama tahun 2013 telah diselesaikan 11 kajian. Berikut ini kesebelas kajian tersebut:

• Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO), Infrastructure Maintenance And Operation (IMO), dan Track Access Charge (TAC) terkait telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012;

• Analisis dampak kebijakan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;

• ASEAN Economic Community;• Strategi Pengelolaan Utang Negara;• Pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan

mantan Wakil Presiden;• Penerapan kredit usaha rakyat;• RUU Lelang;• Identifikasi faktor-faktor kritis bagi

pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, serta Karimun;

• Kajian tabungan perumahan rakyat;• Transformasi kelembagaan BPPK sebagai

bagian transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan;

• Arah transformasi kelembagaan STAN.

4. Kinerja Strategy Management Office

Kinerja strategy management office pada tahun 2013 ditandai dengan telah diselesaikannya peta strategi Kementerian Keuangan 2014. Peta strategi tersebut dihasilkan dari proses evaluasi dan perbaikan terhadap peta strategi Kementerian Keuangan 2013.

Peta strategi Kementerian Keuangan tersebut telah diturunkan/cascade ke semua unit Eselon I Kementerian Keuangan melalui penandatanganan Kontrak Kinerja Seluruh Unit Eselon I yang dilaksanakan pada 9 Januari 2014. Dengan Kontrak Kinerja tersebut, semua unit Eselon I telah berkomitmen mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

In term of accomplishment of documentation and meeting reports, the performance of Delivery Unit in 2013 showed a good result. This was demonstrated by the achievement of an average completion time of the meeting documentation at 4.53 days.

In relation to the task to monitor the implementation of follow up actions of the policies of the Minister of Finance, the performance of delivery unit for the year of 2013 met the expected target. Until the end of 2013, the completion of follow-up matrices of the Minister of Finance’ policies as the result of the board meetings was 743, and about 655 were already followed up. This is equivalent to 94.45 percent performance.

Regarding the task to analyze the policies of the Minister of Finance, during 2013, there were 11 studies completed, which included:

• The Implementation of Public Service Obligation (PSO), Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), and Track Access Charge (TAC) related to the issuance of Regulation of the President Number 53 Year 2012;

• Analysis of the impact of the Regulation of the Government Number 46 Year 2013 about Income Tax on the income from taxpayers’ businesses with certain gross sales;

• ASEAN Economic Community;• State Debt Management Strategy;• Housing procurement for the former President

and former Vice President;• Application of loans for mass market;• Draft of Auction Act;• Identification of the critical factors of the

development of free trade zone and free port of Batam, Bintan, and Karimun;

• The study on public housing savings;• Institutional transformation of the Finance;• Education and Training Agency (BPPK) as part of

the institutional transformation of the Ministry of Finance;

• Direction of the institutional transformation of the State College of Accountancy (STAN).

4. Performance of the Strategy Management Office

Performance of the strategy management office in 2013 was marked by the completion of 2014 Strategy Map of the Ministry of Finance. The strategy map was generated from the process of evaluation and improvement of the previous 2013 Strategy Map of the Ministry of Finance.

The strategy map of the Ministry of Finance was cascaded to all Echelon I units of the Ministry of Finance through the signing of the Performance Contract of All Echelon I Units on January 9, 2014. Having the Performance Contract, all Echelon I units were committed to achieve the strategic objectives set by the Minister of Finance .


Selain itu, selama tahun 2013 telah dilakukan dua kajian mengenai pengelolaan kinerja organisasi dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. Dua kajian tersebut meliputi kajian tentang Efektivitas Penyusunan Kontrak Kinerja Pasca-Review Kontrak Kinerja 2012 dan Implementasi Dialog Kinerja di Kementerian Keuangan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan, Pushaka berusaha mewujudkan prinsip-prinsip Strategic-Focused Organization. Untuk itu, pada tahun 2013 dilakukan survei yang menunjukkan Kementerian Keuangan telah secara baik menerapkan prinsip-prinsip Strategic-Focused Organization. Survei tersebut dilakukan dengan mengambil sampel dari seluruh unit Eselon I pada Kementerian Keuangan dan mencakup kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor operasional.

Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dilakukan melalui layanan konsultasi kinerja. Selama tahun 2013, layanan konsultasi kinerja telah dapat menjawab semua permintaan layanan konsultasi kinerja dari seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan kinerja tidak akan berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya komitmen pimpinan untuk memantau capaian kinerja. Untuk itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan yang khusus membahas capaian kinerja setiap triwulan (Rapat Pimpinan Pengelolaan Kinerja). Untuk mendukung Rapimja tersebut, disusun Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan yang pada tahun 2013 dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kinerja Pengelolaan Risiko dan Laporan Pelaksanaan Inpres

Untuk tugas pengelolaan risiko Kementerian Keuangan, pada tahun 2013 telah diselesaikan draf Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Revisi tentang Manajemen Risiko. Namun berdasarkan hasil rapat Komite Manajemen Risiko dengan McKinsey pada 6 Desember 2013, diputuskan pengelola manajemen risiko diserahkan kepada Inspektorat Jenderal. Dengan demikian, draf RPMK tentang Manajemen Risiko selanjutnya menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal.

Untuk tugas koordinasi dan monitoring Instruksi Presiden kepada Kementerian Keuangan selama tahun 2013, setiap triwulan telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden kepada UKP4. Tingkat ketepatan waktu atas penyampaian

In addition, during 2013, there were two assessments on the management of organizational performance in order to improve the performance management of the Ministry of Finance. The two assessments are the assessment on the Effectiveness of Performance Contract Development in Post-Review 2012 Performance Contract and the Implementation of Performance Dialogue in the Ministry of Finance. The results of these assessments were used as feedbacks to improve the performance management of the Ministry of Finance.

As an effort to improve performance management of the Ministry of Finance, Pushaka strives to embody the principles of Strategic-Focused Organization. To that end, a survey conducted in 2013 showed that the Ministry of Finance applied the principles of Strategic-Focused Organization well. The survey was conducted by taking samples from the entire Echelon I units in the Ministry of Finance, including the Head Office, Regional Offices, and Operational Offices.

To improve the employees’ knowledge, performance management of the Ministry of Finance was carried out through performance consultation services. During the year of 2013, the performance consultation services was able to response all incoming requests for performance consultation services throughout the Echelon I units in the Ministry of Finance.

Performance management would not meet the expectation without the leaders’ commitment to monitor the performance. Therefore, as in previous years, in 2013, monitoring and evaluation process were held in the Board Meetings of the Ministry of Finance, specifically to discuss quarterly performance (Meeting of Performance Management of Leaders). In order to support the Board Meeting of Performance Management (Rapimja), the Performance Achievement Report of the Ministry of Finance in 2013 was completed in time.

5. Performance of Risk Management and Report of the Implementation of Presidential Instruction

Regarding the risk management tasks of the Ministry of Finance, the Revised Draft of Regultion of the Minister of Finance (RPMK) on Risk Management was completed in 2013. However, based on the result of the meeting between the Risk Management Committee and McKinsey on December 6, 2013, it was decided that the responsibility of risk management was handed over to the Inspectorate General. Thus, the RPMK on risk management then became the responsibility of the Inspectorate General.

In term of coordinating and monitoring tasks on the Presidential Instructions to the Ministry of Finance during 2013, the Implementation Report of Presidential Instruction was submitted quarterly to UKP4. The level of timeliness of delivery of the report was far beyond the


laporan tersebut jauh melampaui harapan, yaitu mencapai angka indeks maksimal 120 (sangat tepat waktu).

Rencana Kerja 2014

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Pushaka telah merumuskan kembali visi organisasi, yakni “menjadi pengelola kebijakan Menteri Keuangan yang tepercaya”. Visi baru ini menegaskan penguatan peran Pushaka dalam pengelolaan kebijakan Menteri Keuangan. Hal itu sesuai dengan harapan Menteri Keuangan yang menghendaki Pushaka untuk lebih berperan aktif, tidak hanya sebagai pelaksanaan fungsi administratif, namun juga membantu secara teknis substansi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pushaka juga telah merumuskan misi yang mencerminkan tiga fungsi utamanya, yaitu sebagai private office, delivery unit, strategy dan management office serta sekaligus sebagai supporting unit yang mengelola sumber daya organisasi. Misi tersebut tertuang dalam empat poin sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan Menteri Keuangan secara optimal;

2. Melaksanakan analisis, harmonisasi, dan monitoring kebijakan Menteri Keuangan;

3. Mengelola kinerja Kementerian Keuangan;4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal

secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2014 juga telah ditetapkan sasaran kinerja yang akan dicapai untuk setiap misi tersebut, yang mencakup sembilan sasaran strategis:

1. Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pengelolaan Kebijakan Menteri

Sasaran Pushaka adalah kepuasan para pemangku kepentingan yang meliputi Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II, dan seluruh pimpinan unit Eselon I. Pada tahun 2014, kebutuhan para pemangku kepentingan ini dapat terpenuhi dan puas dengan kinerja Pushaka.

2. Perencanaan Kegiatan Menteri yang Optimal

Pelaksanaan fungsi private office yang baik ditunjukkan dengan mengoptimalkan perencanaan kegiatan Menteri Keuangan. Perencanaan ini dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dari setiap agenda kegiatan. Untuk itu, pada tahun 2014, Pushaka berusaha melakukan perencanaan kegiatan Menteri Keuangan berdasarkan prioritas. Diharapkan sebanyak 40 persen agenda Menteri Keuangan dapat disusun dari urutan prioritas kegiatan.

expectation that the score reached the maximum index value of 120 (very timely).

Work Plan 2014

In order to improve the performance of the organization, Pushaka redefined the vision of the organization, namely “To be the Trusted Policy Manager of the Minister of Finance”. This new vision confirms the strengthening of Pushaka’s role in the policy management of the Minister of Finance. This is in accordance with the expectation of the Minister of Finance that Pushaka must be more actively taking part not only in implementing administrative functions but also in assisting the technical matters.

To achieve the previouslymentioned vision, Pushaka also formulated a mission reflecting its three main functions, namely the private office, delivery unit, and strategy and management office, as well as a supporting unit that manages the organization resources. The mission set forth in the following four points:

1. Planning and coordinating the activities of the Ministry of Finance optimally;

2. Carrying out analysis, harmonization, and monitoring of the policies of the Minister of Finance;

3. Managing the performance of the Ministry of Finance; 4. Optimizing the utilization of internal resources effectively

and efficiently.

In 2014, perormance target of each mission has been set into nine strategic objectives:

1. Stakeholders’ Satisfaction on the Policy Management of the Minister

The objective of the Analysis and Financial Harmonization Center (Pushaka) is the satisfaction of the stakeholders, which includes the Minister of Finance, Vice Minister of Finance I, Vice Minister of Finance II, and the entire Echelon I unit leaders. In 2014, the stakeholders’ needs and satisfaction can be met through performance of Pushaka.

2. The Optimal Planning of the Minister’s Activities

The good implementation of private office functions is demonstrated by optimizing the planning activities of the Ministry of Finance. The planning is executed by considering the priority of each agenda of activities. To that end, in 2014, Pushaka has been trying to plan the activities of the Minister of Finance based on priorities. It is expected that 40 percent of the agenda of the Ministry of Finance can be arranged by priority order.


3. Dukungan Analisis Kebijakan Menteri yang Andal

Dalam mengoptimalkan dukungan dalam perumusan kebijakan Menteri Keuangan, Pushaka berketetapan untuk menghasilkan analisis yang andal. Pada tahun 2014, direncanakan terdapat lima analisis kebijakan yang akan disusun dengan topik-topik aktual yang menjadi hot issue. Perhatian utama dalam kajian tahun ini adalah peningkatan kualitas hasil analisis yang diharapkan dapat mendukung Menteri Keuangan dalam pembahasan topik terkait Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan.

4. Layanan Prima Konsultasi Pengelolaan Kinerja

Untuk mengoptimalkan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan sebagai strategy-focused organization, Pushaka kembali melanjutkan pelaksanaan layanan prima konsultasi pengelolaan kinerja. Layanan prima ini akan menjawab permintaan konsultasi dari unit Eselon I terkait permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pada tahun 2014, layanan ini diharapkan dapat diberikan secara tepat waktu sesuai permintaan konsultasi yang masuk.

5. Harmonisasi dan Monitoring Kebijakan Menteri yang Efektif

Sebagai delivery unit, Pushaka melakukan harmonisasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas tugas tersebut, Pushaka berusaha meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan yang pada tahun 2014 diharapkan dapat selesai 85 persen. Pelaporan penyelesaian Instruksi Presiden yang merupakan fungsi tambahan pada delivery unit juga diharapkan dapat disampaikan secara tepat waktu.

Dari sisi pengelolaan kinerja, Pushaka akan terus melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan triwulanan. Monitoring ini dituangkan dalam bentuk laporan capaian kinerja yang diharapkan dapat disampaikan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu.

6. SDM yang Kompetitif

Guna mencapai sasaran tugas yang telah diamanatkan, Pushaka membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas SDM, Pushaka mendorong pelaksanaan capacity building pegawai. Pelaksanaan ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi setiap pegawai. Hal itu dilakukan agar pegawai memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

3. The Reliable Policy Analysis Support to the Minister

In optimizing the support in policy formulation of the Ministry of Finance, Pushaka is determined to produce a reliable analysis. In 2014, there are five policy analyses to be developed according to current hot issues. The main concern in this year’s assessment is the improvement of the quality of results of analysis that is expected to support the Minister of Finance in the discussion of related topics in the Board Meetings of the Ministry of Finance.

4. Excellent Performance Management Consulting Services

To optimize the performance management of the Ministry of Finance as a strategy-focused organization, Pushaka continues the implementation of excellent consulting services on performance management. Excellent services is a response to requests for consultation about the operational problems from the Echelon I units. In 2014, this services is expected to response the incoming consulting requests in a timely manner.

5. Harmonization and Monitoring of the Effective Policies of the Minister

As a delivery unit, Pushaka harmonizes and monitors the implementation of follow up actions of the Minister of Finance. To improve the effectiveness of the tasks, Pushaka has been trying to increase the percentage of accomplishment of follow up actions of the Minister of Finance that the target completion is 85 percent completed by 2014. The completion report of the Presidential Instruction, which is an additional function to the delivery unit, is also expected to be delivered in a timely manner.

In terms of performance management, Pushaka will continue to carry out quarterly performance monitoring and three-monthly evaluation. Monitoring is carried out in the form of the performance achievement report that is expected to be submitted to the Minister of Finance in a timely manner.

6. Competitive Human Resources

In order to achieve the task objectives that have been mandated, Pushaka needs adequate and qualified human resources. Therefore, Pushaka encourages capacity building of the employees to improve the quality of human resources. It is implemented in accordance with the task and function of each employee, thus, the employees have sufficient competencies required to carry out the tasks.


7. Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi

Agar mendapatkan kriteria sebagai lembaga yang sehat, Pushaka akan melakukan pembenahan dari sisi organisasi dan ketatalaksanaan. Pembenahan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan teknis yang terjadi saat melaksanakan tugas. Selanjutnya, parameter-parameter sebagai organisasi yang sehat akan diukur dari survei yang dilakukan terhadap para pegawai. Hasil survei ini akan menjadi feedback bagi penataan organisasi yang merupakan proses dinamis yang akan terus dilakukan ke depan.

8. Basis Data yang Andal

Pembangunan basis data yang mendukung proses monitoring kebijakan Menteri Keuangan telah dilakukan dengan aplikasi Daily Activity Monitoring System (DAMS). Untuk validitas data, pemutakhiran data menjadi fokus yang terus dipantau dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Dukungan anggaran dana dalam pelaksanaan tugas merupakan hal yang sangat krusial. Untuk menjamin dukungan dana ini, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, proses monitoring juga dilakukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Healthy Organization with High Performance

In order to become a healthy institution, Pushaka will improve the organizational and managerial aspects. It is expected that the improvement can reduce the technical barriers that occur while carrying out the tasks. Furthermore, the parameters as a healthy organization will be measured by using a survey to the employees. The results of this survey becomes a feedback for structuring the organization as a continuous dynamic process in the future.

8. The Reliable Database

Development of a data base that supports the monitoring process on policies of the Minister of Finance has been carried out through the application of the Daily Activity Monitoring System (DAMS). To ensure data validity, updating the data becomes the primary attention where monitoring on this area is carried continuously within the designated time limit.

9. Optimal Budget Implementation

It is very important that adequate budget is available to support implementation of tasks. To ensure availability of funding, budget planning and execution processes must be in line with the needs for carrying out the tasks. Furthermore, the process of monitoring is also conducted to ensure the effectiveness and efficiency of the budget execution.


Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Preparation of Work Plan and Budget

Kementerian Keuangan menyusun rancangan anggaran setiap tahun dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, disusunlah perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2013. Renja tersebut menjadi pedoman dokumen anggaran yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang selanjutnya menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Guna lebih meningkatkan kinerja, Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi sistem dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Reformasi tersebut di antaranya menyangkut Penganggaran Berbasis Kinerja/Performance Based Budgeting (PBK/PBB) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/Medium Term Expenditure Framework (KPJM/MTEF). Sebagai salah satu

The Ministry of Finance annually will draft a budget with reference to higher planning documents, which are the Medium Term Development Plan (RJPM), Government Work Plan (RKP) and the Ministry/Line Ministry Strategic Plan (Renstra -K/L). Based on these documents, an annual planning was outlined in the form of Work Plan (Renja). The work plan becomes a budget document guideline as outlined in Ministry/Line Ministry Work Plan and Budget (RKA-KL), which subsequently becomes the Budget Execution Document (DIPA).

In order to improve work performance, the Ministry of Finance has conducted a system reformation in preparing planning and budgeting documents. The reform in particular related to Performance-Based Budgeting (PBB) and Medium-Term Expenditure Framework (MTEF). One of the actual steps of PBB implementation is executing program restructuring and activities in the Strategic Plan document year 2010-2014. To ensure


No. Unit/ Unit Program/ Program Kegiatan/Number of Activities

1 SETJEN/ Secretariat General

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan/ The Ministry of Finance Management Support and Implementation of Other Technical Tasks

17

2 ITJEN/ Inspectorate General

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan/ Accountability Supervision and Improvement of the Ministry of Finance Apparatus 4

3 DJA/ Directorate General of Budget Pengelolaan Anggaran Negara/ State Budget Management 7

4 DJP/ Directorate General of Tax

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak/ Tax Revenue Improvement and Security 16

5 DJBC/ Directorate General of Customs and Excise

Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai/ Supervision, Services and Revenues in Customs and Excise 16

6 DJPK/ Directorate General of Fiscal Balance

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah/ Management Improvement of Financial Balancing between Central and Local Government

5

7 DJPU/ Directorate General of Debt Management

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang/ State Treasury Management/ Debt Management and Funding 6

8 DJPB/ Directorate General of Treasury

Pengelolaan Perbendaharaan Negara/ State Assets Management, State Claims Management Settlement, and Auction Services 10

9 DJKN/ Directorate General of State Assets

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang/ State Assets Management, State Claims Management Settlement, and Auction Services

10

10 BKF/ Fiscal Policy Office Perumusan Kebijakan Fiskal/ Fiscal Policy Formulation 7

11 BPPK/ Finance Education and Training Agency

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan/ Education and training of MOF’s officials 9

Tabel/ Table 2.2.1 Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan 2013/ Programs and Activities of the Ministry of Finance in 2013

Sumber/ Source : Kementerian Keuangan 2013/ Ministry of Finance 2013

langkah penerapan PBB, dalam dokumen Renstra 2010-2014 telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan. Untuk meningkatkan disiplin fiskal juga telah diterapkan sistem MTEF dalam pencantuman angka perkiraan anggaran jangka menengah pada Renstra 2010-2014.

Dalam Renja 2013, cakupan Kementerian Keuangan meliputi 11 program dan 107 kegiatan. Setiap Eselon I bertanggung jawab terhadap program dan Eselon II, sedangkan instansi vertikal bertanggung jawab terhadap kegiatan.

Adapun program dan kegiatan prioritas Kementerian Keuangan 2013 adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pendapatan Negara

• Memperkuat basis data primer melalui internet searching wajib pajak orang pribadi dan sensus pajak nasional;

• Pemantapan program integrasi existing IT system (SIDJP dan SIPMod) dalam rangka persiapan program PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform);

fiscal discipline, MTEF system has also been applied to estimate medium-term budget inclusion rate in Strategic Plan (Renstra) 2010-2014.

In the 2013 work plan (Renja), the Ministry of Finance had included 11 programs and 107 activities throughout the year. Each Echelon I was responsible for the program execution and Echelon II unit; while vertical agencies were being held responsible to the activities planned.

Prioritized programs and activities of the Ministry of Finance in 2013 include.

1. State Revenue

• Strengthening primary database via Internet search of individual taxpayer and national tax census;

• Consolidation and integration of existing IT systems, Information System of Directorate General of Tax (SIDJP) and Modified Taxation Information System (SIPMod), to support PINTAR program (Project for Indonesian Tax Administration Reform);


• Terlibat aktif dalam renegosiasi terkait aspek perpajakan terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan, migas, dan mineral lainnya;

• Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor serta peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang;

• Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan laut serta peningkatan pengawasan di daerah perbatasan, terutama jalur rawan penyelundupan dan post audit;

• Penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Windows (INSW) dalam rangka menyongsong ASEAN Single Windows (ASW);

• Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Bidang Belanja Negara

• Implementasi sistem penganggaran secara menyeluruh sesuai amanah PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL);

• Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan efisiensi, keamanan manajemen data, dan pelaporan keuangan yang komprehensif. SPAN dimaksudkan sebagai sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lengkap dan terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data yang konsisten;

• Penyempurnaan pengelolaan kas dan pembentukan treasury dealing room;

• Pengembangan TI dengan menyempurnakan aplikasi yang sudah berbasis geo-spatial map melalui output aplikasi MOFISDA (Mobile Fiskal Daerah) yang telah disempurnakan dengan penambahan konten berupa variabel perekonomian daerah;

• Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual yang akan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2015.

3. Bidang Pembiayaan APBN

• Mendorong aktivitas perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar sekunder;

• Mengembangkan instrumen baru dalam rangka memperluas basis investor;

• Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku pasar terhadap pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN).

4. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

• Meningkatkan optimalisasi penggunaan kekayaan negara (utilisasi) melalui pemanfaatan kekayaan negara, penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), penyertaan modal pemerintah yang diperoleh dari konversi aset;

• To be proactively involved in the renegotiation process related to taxation aspects against exploitation agreements for mining, oil and gas, and other minerals;

• To improve the study of accuracy in customs value and imported goods classification, as well as to ensure an effective physical inspection;

• To optimize the monitoring function by increasing land and sea patrol and increase the surveillance in border areas, particularly smuggling prone pathways and post audit;

• Improvement in the implementation of Indonesia National Single Windows (INSW) in order to meet ASEAN Single Windows (ASW) era;

• Revision of Law No. 20 year 1997 in regards to non-tax revenues (PNBP).

2. State Expenditure

• Implementation of overall budgeting system, as mandated in Government Regulation Number 90 year 2010 on the Establishment of the Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKAKL);

• Implementation of Treasury System and State Budget (SPAN), which was a government effort to realize efficiency, secured data management and comprehensive financial reporting. Treasury System and State Budget (SPAN) is designed to be a complete and integrated planning system with budget management function designed to provide an accurate and consistent data;

• Perfecting cash management and establishing treasury dealing room;

• Participate in IT development to enhance geo-spatial map based application through MOFISDA (Regional Mobile Fiscal) which was perfected by adding the variable of regional economy;

• Development of accrual-based accounting system that will be fully implemented by 2015.

3. State Budget Funding

• Encourage commercial activity of State Sharia Securities (SBSN) in the secondary market;

• Develop new instruments to expand investor base;• Increased public awareness and market participants of

the Government Securities (SBN) management.

4. State Assets Management

• Optimized utilization of state assets and state property, set a status of State Assets (BMN) and the inclusion of government capital obtained from conversion of assets;

• Inventory, reappraisal, and certification of BMN;


• Inventarisasi, penilaian kembali, dan sertifikasi BMN;

• Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dari rencana kerja tersebut, ditetapkan Alokasi Pagu Anggaran Kementerian Keuangan 2013 seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2013

Berikut ini pagu alokasi anggaran Rencana Kerja Setjen yang mencakup 17 unit Eselon II.

No. Unit/ Unit Belanja Pegawai / Personnel Expenditure

Belanja Barang/ Goods And Services Expenditure

Belanja Modal/ Capital Expenditure Jumlah/ Total

1 SETJEN/ Secretariat General 5,366,383,469 944,169,476 502,854,277 6,813,407,222

2 ITJEN/ Inspectorate General 29,913,149 69,051,660 8,895,902 107,860,711

3 DJA/ Directorate General of Budget 49,311,834 71,921,243 35,868,250 157,101,327

4DJP/ Directorate General of Debt Management

1,571,450,020 3,019,126,069 878,490,000 5,469,066,089

5DJBC/ Directorate General of Customs and Excise

554,583,363 1,269,160,000 705,826,739 2,529,570,102

6DJPK/ Directorate General of Financial Balance

26,471,459 86,501,427 12,410,799 125,383,685

7DJPU/ Directorate General of Debt Management

17,166,314 52,996,269 14,152,520 84,315,103

8 DJPB/ Directorate General of Treasury 516,834,504 759,660,810 320,297,930 1,596,793,244

9DJKN/ Directorate General of State Assets

193,769,192 332,852,578 179,883,230 706,505,000

10BPPK/ Board of Finance Education and Training

62,788,572 329,270,932 92,071,619 484,131,123

11 BKF/ Fiscal Policy Office 26,883,827 117,352,247 16,027,800 160,263,874

Jumlah/ Total 8,415,555,703 7,052,062,711 2,766,779,066 18,234,397,480

Sumber/ Source: Kementerian Keuangan 2013/ Ministry of Finance 2013

*Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 2013./ Based on the Letter of the Ministry of Finance Number S-769/MK.02/2012 dated October 23rd, 2012 concerning Submission of Expenditure and Budget Allocation Policy of State Ministry / Agency 2013

Tabel/ Table 2.2.2 Pagu Kementerian Keuangan pada APBN 2013 (Pagu Alokasi Anggaran)* / Limit of the Ministry of Finance on State Revenues and Expenditure Budget 2013 (Budget Allocation Limit)*

Dalam ribuan rupiah/ in thousand IDR

• Implement the Inventory and Asset Valuation Sharing Contract (KKKS).

From the above work plan, a Budget Allocation Limit of the Ministry of Finance 2013 was determined, as shown in the following table.

Setjen’s Work Plan 2013

The following is the Secretariat General’s Work Plan, consisting of 17 activities and 17 Echelon II units based on the budget allocation limit.


• Indeks Opini BPK atas LHP BA 015 (Kementerian Keuangan)

Menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan dalam LHP BA 015 yang diterima oleh Menteri Keuangan pada 8 Juli 2013, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian

Sumber/ Source : Biro Umum 2013/ Bureau of General Affairs

‘‘

• Opinion Index of Supreme Audit Board (BPK) on Financial Statement in Budget Department (LHP BA 015) (Ministry of Finance)

According to the Supreme Audit Board (BPK), announced in Audit Report in Budget Department (LHP BA 015), received by the Minister of Finance on July 8, 2013, the Financial Statements of the Ministry of Finance was normal. In all material aspects, the financial position of the Ministry of

No Unit Organisasi/ Organization Unit Kegiatan/ Activities Alokasi / Allocation

1 Biro Bantuan Hukum/ legal counsel Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum/ Construction and Coordination of Legal Assistance Provision 6,991,695,000

2Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/ Bureau of Communication and Information Services

Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara/ Build Trust and Improve Public Support in Financial State Policy

34,066,477,000

3 Biro Hukum/ Bureau of LawPembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan/ Construction and Coordination of Legislation Regulation Formulation

8,915,033,000

4 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan/ Bureau of Organization and Governance

Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Jabatan Fungsional/ Construction and Arrangement of the Organization, Codes of Conduct and Functional Departments

85,417,681,000

5 Biro Perencanaan dan Keuangan/ Bureau of Planning and Finance

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan, dan Pengelolaan Anggaran/ Coordination of Work Plan Arrangement, Construction and Budget Management

86,441,924,000

6 Biro Perlengkapan/ Logistic Bureau Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan/ Administration Construction and Equipment Management 9,720,000,000

7 Biro Sumber Daya Manusia/ Bureau of Human Resources

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM/ Construction and Coordination of Human Resources Managament 22,876,823,000

8 Biro Umum/ Bureau of General AffairsPembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian/ Administration Construction and Execution Service Support of the Task of Ministry Headquarters

5,619,725,777,000

9 Pushaka/ Policy Analysis and Harmonization Center

Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan/ Coordination and Harmonization of the Ministry of Finance Execution Policy

9,874,605,000

10 Pusintek/ Financial Information System and Technology Center

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/ Coordination and Development of Financial Information System and Technology

333,869,208,000

11 Pusat Investasi Pemerintah/ Indonesia Investment Agency

Pengelolaan Investasi Pemerintah/ Government Investment Management 115,889,938,000

12 LPSE/ Electronic Procurement Service Center

Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Technical Construction and Procurement Service Center 24,884,078,000

13 PPAJP/ Accountant and Appraisal Supervisory Center

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik/ Construction and Supervision of Public Accountant and Public Valuer

21,190,343,000

14 Gedung-Gedung Keuangan Negara/ State Financial Buildings

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN/ Task Implementation Service Support of Vertical Offices in the Region Based in National Entrepreneurship Movement (GKN)

340,366,135,000

15 Set PP/ Secretariat of Tax Court Penyelesaian Sengketa Pajak/ Settlement of Tax Disputes 62,628,772,000

16 Set Komwas/ Secretariat of Taxation Supervisory Commitee

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan/ Management and Technical Support of Task Executions of Taxation Supervisor Commitee

8,005,847,000

17 LPDP/ Indonesia Endowment Fund for Education

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional/ National Education Fund Development Management 22,542,886,000

Jumlah/ Total 6,813,407,222,000

Tabel/ Table 2.2.3 Pagu Alokasi Anggaran Rencana Kerja Setjen/ Maximum Allocation for Secretariat General Work Plan and Budget


Tahun/ Year

2010(Laporan Keuangan 2009)/ Financial Statement 2009




Opini/ Opinion

Wajar dengan pengecualian/ qualified

Wajar dengan pengecualian/ qualified

Wajar tanpa pengecualian/ unqualified

Wajar tanpa pengecualian/ unqualified

Sumber/ Source : BPK/ / The Audit Board of The Republic of Indonesia

Tabel/ Table 2.2.4 Opini BPK 2010-2013 / BPK Opinion 2010-2013

Keuangan pada 31 Desember 2012 dan 2011 serta realisasi anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini berarti target indikator kinerja untuk Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah tercapai.

Adapun capaian indeks opini BPK pada tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut.

• Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non-Belanja Pegawai)

Berdasarkan data Sistem Akuntansi Umum (SAU) per 27 Januari 2014, realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan 2013 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp8.584,21 miliar atau 87,07 persen dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp9.858,46 miliar. Realisasi tersebut masih belum mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan sebesar 95 persen. Secara total (termasuk belanja pegawai), realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp16.688,61 miliar atau mencapai 90,45 persen dari total pagu sebesar Rp18.408,68 miliar.

Dengan memperhitungkan realisasi penyerapan belanja barang dan modal sebesar 87,07 persen dan nilai penghematan yang mencapai 2,16 persen, dapat disimpulkan realisasi DIPA Kementerian Keuangan untuk belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2013 mencapai 89,23 persen.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non-belanja pegawai) antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa serta pola mutasi pegawai bersertifikat, sehingga menghambat proses pengadaan;

2. Adanya gagal lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa yang antara lain disebabkan rendahnya jumlah penyedia barang dan jasa yang

Finance on December 31st, 2012 and 2011, as well as the actual budget for fiscal year ended on the mentioned dates was in accordance with Government Accounting Standards.

Based on this, BPK issued an opinion on Ministry of Finance’s financial statement, which was normal with no exception. This opinion is important to MOF because it means the target performance indicator for Ministry of Finance in terms of Quality Index of Financial Statements had been reached.

The performance index of the BPK opinion in the year 2010-2013 was as follows.

• Budget Execution Document (DIPA) of the Ministry of Finance (Non-Personnel Expenditure)

Based on the data from the General Accounting System (SAU) as of January 27th, 2014, the actual DIPA in the Ministry of Finance for goods and services and capital expenditures was Rp 8,584.21 billion or 87.07 percent of the ceiling limit of Rp 9,858.46 billion. This realization had not yet reached the target in the Key Performance Indicators (KPI) of the Ministry of Finance, which is 95 percent. In total (including personnel expenditures), the realization of DIPA for Ministry of Finance was budgeted at Rp 16,688.61 billion or 90.45 percent of the total ceiling of Rp18,408.68 billion.

Taking into account the realization of goods and services and capital expenditure amounted to 87.07 percent with savings that reached 2.16 percent, it can be concluded that the realization of DIPA in the Ministry of Finance on goods and capital expenditures for fiscal year 2013 was 89.23 percent.

Some of the obstacles that prevented the target percentage of actual DIPA in the Ministry of Finance (for non-personnel expenditures) were:

1. Lack of human resources with procurement of goods and services certification and mutation patterns of certified employees that inhibit procurement process;

2. There was a record of failed auctions in the procurement of goods and services due to lack of qualified vendor or lack of interest from providers during the auction;


memenuhi kualifikasi serta kurangnya minat dari penyedia untuk mengikuti lelang;

3. Terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung karena kendala persetujuan teknis dari pihak eksternal;

4. Kurangnya kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran yang antara lain terkait dokumen sertifikasi dan IMB yang belum siap dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi;

5. Adanya perubahan mekanisme revisi anggaran namun tidak langsung diikuti penerbitan aturan dan revisi aplikasi RKA-KL/DIPA serta terhambatnya proses revisi anggaran karena adanya proses APBN-P.

Selain kendala-kendala tersebut, realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan juga dipengaruhi penggunaan proses e-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mampu menghasilkan efisiensi belanja.

Adapun realisasi belanja pada tahun 2010-2013 terlihat pada grafik berikut ini.

Berdasarkan data tersebut, secara umum realisasi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan sejak tahun 2010-2013 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, target realisasi penyerapan anggaran dalam Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 telah tercapai pada tahun 2012 dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun 2013.

• Revisi Rencana Kerja 2014

Revisi rencana kerja di satu sisi menunjukkan perencanaan belum dilakukan dengan baik. Namun di sisi lain, hal ini menggambarkan dinamika perubahan kebijakan yang berimplikasi pada perubahan Renja. Pelaksanaan revisi Renja baik indikator kinerja, target, maupun komponen lain harus dilaksanakan melalui Trilateral Meeting (Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran), sehingga revisi yang terjadi akan membutuhkan waktu dan proses administrasi. Akan tetapi, sampai ditetapkan menjadi DIPA, Renja 2014 tidak terdapat revisi. Hal ini berarti

3. There was a delay in renovating and building construction due to technical approval from external parties;

4. Lack of planning and budgeting documents, particularly related to document certification and Building Construction Permit (IMB) which causes Owner’s Estimated (HPS) to be set higher;

5. Change of mechanism in the budget revision with no follow up on the publication of rules and revised application of Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL)/DIPA and delay in the budget revision process because of the Revised State Budget (APBN-P) process.

In addition to the above constraints, the realization of DIPA absorption in Ministry of Finance was also influenced by the use of e-procurement process in the procurement of goods and services that cause efficiency in spending.

The realization of expenditures in 2010-2013 are as follows.

Based on this data, it is noted that in general there is a pattern of increasing number on the absorption budget of the Ministry of Finance from 2010-2013. Furthermore, the budget absorption target in the Ministry of Finance Strategic Plan 2010-2014 was achieved in 2012 and could still be maintained and improved in 2013.

• Revised Work Plan 2014

Revised Work Plan on the one hand, shows that a proper planning is required and have room of improvement. On the other hand, it also illustrates the dynamic of policy changes impacted on the changes in work plan (Renja). Work Plan revision execution, be it in the performance indicators, targets, and other components should be implemented through the Trilateral Meeting (Ministry of Finance, Ministry of National Development Planning (Bappenas) and the Directorate General of Budget) to ensure revisions that occur will be on time and go through the proper administrative processes. However, until it becomes DIPA, there is no

Sumber/ Source : Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance

84.17%

2010 2011 2012 2013

85.70%90.43% 90.45%

Grafik/ Graphic 2.2.1 Realisasi Belanja/ Expenditure Realization


target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu maksimal sebanyak enam kali revisi, telah tercapai.

• Tanda Blokir terhadap DIPA 2014

Pada DIPA 2013, jumlah anggaran Kementerian Keuangan yang diberi tanda blokir sebanyak 3 persen dari total pagu. Untuk tahun 2014, ditetapkan tanda blokir yang terdapat dalam dokumen DIPA tidak lebih dari 5 persen.

Pada PMK No. 94/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 2014, pagu blokir ditiadakan. Output yang belum jelas peruntukannya dimasukkan ke dalam output cadangan. Dengan demikian, pagu blokir dapat disamakan dengan pagu output cadangan.

Berdasarkan hasil penelaahan anggaran tahun 2014, pagu output cadangan Kementerian Keuangan sebesar Rp15,49 miliar atau sebesar 0,08 persen dari total pagu DIPA, yaitu Rp18.714,63 miliar (ada pada DIPA DJPB dan BPPK). Hal ini berarti target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5 persen, telah tercapai.

• Waktu Rata-rata Revisi/Pelepasan Tanda Blokir pada DIPA

Usulan revisi/pelepasan tanda blokir pada DIPA lingkup Kementerian Keuangan yang diterima Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2013 sebanyak 59 permintaan. Usulan ini dapat diselesaikan dengan total waktu 112 hari atau dapat diselesaikan dengan capaian waktu rata-rata sebesar 1,89 hari. Hasil ini lebih baik dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar tiga hari.

• Deviasi Realisasi Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional pada Renja 2013

Deviasi realisasi kinerja kegiatan ini mengukur gap janji kinerja Prioritas Nasional yang terdapat pada dokumen Renja. IKU ini sekaligus dapat mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan berupa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Menengah (Renstra) dan Rencana Jangka Pendek (Renja). Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan mendukung tiga Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan sebagai berikut.

revision on Work Plan 2014. This means predetermined targets, that have a maximum of six times revision, have been reached.

• Hold on Budget Execution Document (DIPA) 2014

In DIPA 2013, the budget of the Ministry of Finance identified with hold status was 3 percent of the limit. In 2014, the number is increased to no more than 5 percent.

In The Ministry of Finance Decree Number 94/PMK.02 of 2013 on Structuring Guidelines and Work Plan Review and the State Ministry/Agency Budget 2014, this hold status is removed and the outstanding output provision is entered into reserved output. The amount on Hold account can be considered as equivalent to ones in reserved output.

Based on the review of 2014 budget, reserved output of Ministry of Finance was Rp15.49 billion or 0.08 percent of the total limit of DIPA, which was Rp18,714.63 billion (on DIPA DJPB and Finance Education and Training Agency (BPPK)). This means that the 5 percent target was achieved.

• Average Time Revision / Hold Account Release in Budget Execution Document (DIPA)

The total request of proposed revision to release the hold on DIPA account within the Ministry of Finance, received by the Bureau of Planning and Finance in 2013, was 59 proposals. This proposal can be completed with a total time of 112 days or with an average time of 1.89 days per proposal. This result was better than the appointed target which is 3 days.

• Deviation of Actual Performance of the National Priority Activities in Work Plan 2013

The deviation of actual performance measures the gap between National Priority performance and what was set in the Work Plan documents. This KPI could simultaneously measure the effectiveness of the Bureau of Planning and Financial’s functions, such as monitoring and evaluation of Medium- Term Plan implementation (Renstra/Strategic Plan) and Short-Term Plan (Renja/Work Plan). In accordance to the duties and functions, the Ministry of Finance supported 3 National Priorities acted in eight activities as follows.


Untuk mengukur capaian kinerja delapan kegiatan prioritas tersebut, digunakan 14 indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 117 persen.

• Penyelesaian Penyusunan Kebijakan Peraturan Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2013, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyelesaikan juklak/juknis sebanyak 38 buah dengan perincian sebagai berikut.

• Penanganan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara

Pada tahun 2013, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyelesaikan penanganan penyelesaian kasus kerugian negara dengan perincian sebagai berikut.

To measure the performance of the above eight priority activities, there are 14 performance indicators used, the achievement target was in the average of 117 percent.

• Completion of Structuring Budget Implementation Policies

In 2013, the Bureau of Planning and Finance completed 38 juklak / juknis (implementation guidelines / technical guidelines) with the following details.

• State Losses Case Handling Settlement

In 2013, the Bureau of Planning and Finance completed a settlement on state losses cases with the following details.

Prioritas Nasional/ National Priority Jenis Kegiatan/ Types of Activity

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola/ Bureaucratic and

Governance Reformation

1. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah/ Policy formulation, technical assistance, and regional management transfers

2. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) DJPK/ Policy formulation, technical assistance, monitoring, and evaluation in Regional Tax and Regional Retribution (PDRD) (Directorate General of Financial Balancing (DJPK))

Ketahanan Pangan/ Food Tenacity3. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BSBL/ Arrangement

and presentation of Subsidized Expenditure and Other Expenditure Statement (BSBL)

4. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (DJA)/ Central Government Expenditure Management (Directorate General of Budget)

Iklim Usaha dan investasi/ Business and Investment

Climate

5. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas bidang kepabeanan/ Policy formulation and technical guidance of customs facility

6. Perumusan kebijakan serta pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai/ Policy formulation and the development of information technology of customs and excise

7. Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan bea meterai/ Formulation policy in value-added tax (PPN), land and buildings tax (PBB), The General Tax Provisions and Procedures Law (KUP), Tax Claims with Distress Warrant (PPSP), and stamp duty

8. Kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerja sama perpajakan internasional (DJBC dan DJP)./ Income tax policy and collaboration agreement in international taxation (Directorate General of Customs and Excise (DJBC) and Directorate General of Tax (DJP))

Sumber/ Source : Kementerian Keuangan 2013 / Ministry of Finance 2013

No. Jenis Peraturan/Kebijakan/ Types of Regulation/Policy Jumlah/ Total

1. Peraturan Pemerintah/ Government Regulation 1

2. Keputusan Menteri Keuangan/ Minister of Finance Decree 15

3. Surat Edaran/ Circular Letter 1

4. Surat Dinas/ Instruction Letter 21

Total/ Total 38

Sumber/ Source : Biro Perencanaan dan Keuangan 2013/ Bureau of Planning and Finance 2013

Tabel/ Table 2.2.5 Prioritas Nasional/National Priorities

Tabel/ Table 2.2.6 Kebijakan Peraturan Pelaksanaan Anggaran 2013/ Budget Implementation Regulations and Policies 2013


No. Tahapan Penyelesaian/ Stages of Completion Target/ Target Realisasi/ Realization Persentase/ Percentage

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR)/ Issuance of Compensation Notification Letter (SPGR) 5 5 100%

2. Penerbitan surat keputusan pembebanan ganti/ Issuance of compensation charge decree 2 2 100%

3. Penyerahan piutang macet kepada PUPN/ Submission of bad debt to State Debt Management Committee (PUPN) 2 1 50%

4.Kasus kerugian negara yang melalui penyelesaian SKTM/ State Losses Case through Letter of Notification as Underprivileged Family (SKTM) Settlement

20 22 110%

5. Permintaan rekomendasi kepada BPK/ Request for recommendation to Supreme Audit Board (BPK) 1 1 100%

6.Usulan penghapusan secara bersyarat kepada DJKN/ Proposed conditional write-off to Directorate General of State Assets (DJKN)

0 1 120%

7.Rekomendasi penanganan penyelesaian kasus kerugian negara/ Recommendation of the state losses settlement handling

44 52 118%

8.Monitoring dan evaluasi penyelesaian kerugian negara pada unit Eselon I/ monitoring and settlement evaluation of state losses in Echelon I unit

2 2 100%

9. Rekonsiliasi data kerugian negara dengan unit Eselon I/ Data reconciliation of state losses with Echelon I unit 2 2 100%

10. Penyusunan buku laporan perkembangan penyelesaian/ Settlement update report construction 2 2 100%

11. Penyampaian laporan verifikasi BPK/ Verification report of Supreme Audit Board (BPK) presentation 2 2 100%

Total/ Total 82 92 112%

Berdasarkan perincian tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan penanganan penyelesaian kasus kerugian negara dengan capaian sebesar 112 persen, lebih besar dari target sebesar 95 persen.

• Persentase Temuan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti

Tindak lanjut atas temuan BPK perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta menghindari terjadinya kesalahan atau kekurangtepatan penyajian data dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dari 289 temuan yang ada dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 269. Hal ini berarti capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 94 persen dan telah melebihi target sebanyak 86 persen. Adapun perincian temuan per Eselon I dan perkembangan tindak lanjut temuan tersebut adalah sebagai berikut.

Based on the table above, the Bureau of Planning and Finance had settled state loss cases with 112 percent achievement, while the current target was set as 95 percent.

• The percentage of Completed Follow-Up on Supreme Audit Board (BPK) Findings

Once the Supreme Audit Board finalized their findings, a further follow-up need to be done to improve accountability, prevent mistakes and misallocation of data presentation in financial statements of the Ministry of Finance.

Of the 289 findings found in the Ministry of Finance’s financial statement, 269 were followed up. This means that the performance indicator target was 94 percent, a figure relatively higher than the targeted 86 percent. Details and follow-up of the findings by Echelon I were as follows

Tabel/ Table 2.2.7 Penanganan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara 2013/ Handling of Case Settlement for State Losses 2013

Sumber/ Source : Biro Perencanaan dan Keuangan 2013/ Bureau of Planning and Finance 2013


Pertukaran Data

Pertukaran data ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan e-audit dengan BPK. Data yang disampaikan kepada BPK merupakan data dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Data yang dikirim adalah t_glsai dengan penyampaian setiap triwulan. Adapun teknis pertukaran data pada IKU ini sebagai berikut.

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, persentase IKU dalam pemenuhan pertukaran data mencapai 100 persen.

Kinerja Lainnya

Di samping melaksanakan aktivitas guna menunjang pencapaian IKU, Biro Perencanaan dan Keuangan juga telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut.

• Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Sektor Keuangan

Data Exchange

In order to implement e-audit with BPK, a data exchange was executed. The data presented to BPK was data from Accounting System for Line Ministries (SAI). Sent data was t_glsai with quarterly reporting. The data exchange mechanism in KPI is as follows.

According to the above mentioned data, the percentage of KPI in data exchange fulfillment had reached 100 percent.

Other Performances

Apart from executing activities to reach KPI achievement, Bureau of Planning and Finance organized the following activities:

• Arrangement of Finance Manpower Planning Documents

Sumber/ Source : BPK 2013/ Audit Board 2013

Kuartal/ Quarter Data yang Disampaikan/ Data Presented

I (31 Maret 2013)/ March 31, 2013 t_glsai unaudited 2012

II (30 Juni 2013)/ June 30, 2013 t_glsai Q1 2013

III (30 September 2013)/ September 30, 2013 t_glsai Q2 2013

IV (31 Desember 2013)/ December 31, 2013 t-glsai Q3 2013

No. Nama/ Name Temuan/ Findings Selesai/ Completed Dalam Proses/ On Progress

Capaian (%)/ Achievement (%)

1 DJKN/ Directorate General of State Assets 42 39 3 92.86

2 DJBC/ Directorate General of Customs and Excise 35 35 0 100.00

3 SETJEN/ Secretariat General 20 17 3 85.00

4 ITJEN/ Inspectorate General 0 0 0 100.00

5 DJA/ Directorate General of Budget 12 11 1 91.67

6 DJPB/ Directorate General of Treasury 37 35 2 94.59

7 DJPK/ Directorate General of Financial Balancing 10 9 1 90.00

8 DJP/ Directorate General of Tax 87 80 7 91.95

9 DJPU/ Directorate General of Debt Management 0 0 0 100.00

10 BPPK/ Finance Education and Training Agency 30 28 2 93.33

11 BAPEPAM-LK/ Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency 6 6 0 100.00

12 BKF/ Fiscal Policy Office 10 9 1 90.00

Total/ Total 289 269 20 94.00

Tabel/ Table 2.2.8 Tindak lanjut temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012/ Follow up of the Findings of BPK RI on the Financial Statement of the Ministry of Finance for the Fiscal Year of 2012

Tabel/ Table 2.2.9 Pertukaran Data dalam e-audit BPK RI/ Data Exchange in BPK RI e-audit

Sumber/ Source : BPK 2013/ Audit Board 2013


Berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.674/MEN/BLF-ITK/VII/04 tanggal 29 Juli 2004 dalam rangka Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Sektoral (RTKS), Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai Pembina Informasi Ketenagakerjaan Sektor Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja jangka menengah, yaitu Rencana Tenaga Kerja Sektor Keuangan (RTKS) 2011-2014. Pada tahun 2013, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun Laporan Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektor Keuangan 2013. Laporan ini disusun bekerja sama dengan Kemenakertrans, PPAJP, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, BPPK, serta BPS.

• Implementasi Pengarusutamaan Gender

Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong dan berperan aktif dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG). Upaya integrasi PUG ini telah dilakukan selama sembilan tahun. Guna mendukung pengarusutamaan gender ini, pada tahun 2013 Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Tim PUG dan Pokja PUG Kementerian Keuangan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi PUG pada Satuan Kerja Daerah empat lokasi;

2. Bimbingan teknis (bimtek) penyusunan GBS untuk unit eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, dilakukan bimtek penyusunan GBS untuk unit Eselon I Kementerian Keuangan. Kedua kegiatan tersebut menghasilkan 13 GBS dari 8 unit Eselon I untuk tahun anggaran 2014;

3. Advokasi PUG kepada pejabat Eselon II Kementerian Keuangan;

4. Penyempurnaan Modul e-learning PUG;5. Training for Trainee Fasilitator PUG;6. Day Care Seasonal Kementerian Keuangan;7. Mengadakan knowledge sharing “Balancing Life for

Working Woman” yang bekerjasama dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal;

8. Penyusunan materi tentang PUG untuk ditampilkan di LED Screen dan website Kementerian Keuangan;

9. Penyusunan Laporan PUG Kementerian Keuangan Tahun 2013;

10. Memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama yang diserahkan oleh Presiden RI. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

In accordance to the letter from the Ministry of Manpower and Transmigration Number B.674/MEN/BLF-ITK/VII/04 dated July 29th, 2004 concerning Arrangement of Sectored Manpower Planning (RTKS), the Ministry of Finance was appointed as a Developer in Finance Manpower Information Sector. Related to that matter, Bureau of Planning and Finance arranged a mid-term manpower planning document, which called Arrangement of Sectored Manpower Planning (RTKS) 2011-2014. In 2013, Bureau of Planning and Finance arranged this Monitoring Data Report of Manpower in Finance Sector 2013. The report was arranged in collaboration with the Ministry of Manpower and Transmigration (Kemenakertrans), Accountant and Appraisal Supervisory Center (PPAJP), Directorate General of Tax (Ditjen Pajak), Directorate General of Customs and Excise (Ditjen Bea dan Cukai), Finance Education and Training Agency (BPPK) and Statistics Indonesia (BPS).

• Implementation of Gender Mainstreaming

Ministry of Finance continues to encourage and plays an active role in implementing gender mainstreaming (PUG), particularly in the past nine years. In 2013, the Planning and Finance Bureau through Gender Mainstreaming (PUG) Team and Gender Mainstreaming (PUG) work group in the Ministry of Finance conducted several activities to support this gender mainstreaming:

1. PUG Socialization for 4 areas Regional Work Unit;2. Technical guidance on GBS development for Echelon II

Unit of the Secretariat General and the Echelon I of the Ministry of Finance. Both events resulted 13 GBS from 8 Echelon I Units for the fiscal year of 2014;

3. PUG advocacy to Echelon II Officials of the Ministry of Finance;

4. Development of e-learning PUG Modul;5. Training for Trainer of the PUG Facilitator;6. Day Care Seasonal of the Ministry of Finance;7. Knowledge sharing “Balancing Life for Working

Woman”, in cooperation with Bureau of Human Resource of the Secretariat General;

8. PUG material development to be presented on LED Screen and website of the Ministry of Finance;

9. Development of PUG Report of the Ministry of Finance Year 2013;

10. Receiving the award Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama from the President of the Republic of Indonesia. The award was given due to the Ministry of Finance commitment to encourage gender equality development, women empowerment and child protection.


Pembinaan SDM dan Pengelolaan Pengarsipan Archives and Human Resource Development

Penyiapan Pembinaan dan Pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Keuangan tidak lepas dari suatu siklus yang keseluruhannya menggambarkan kegiatan mulai dari perencanaan SDM sampai pegawai memasuki masa pensiun/purnawaktu.

Preparation of Human Resources Management and Development in Ministry of Finance

Human Resources management and Development in the Ministry of Finance deals with the whole cycle of human resource activities from HR planning to employee retirement.


Adapun kegiatan strategis yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) terkait pembinaan dan pengelolaan SDM selama tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan SDM

Perencanaan sumber daya manusia (human resource planning) di Kementerian Keuangan dilakukan untuk menentukan proyeksi kebutuhan dan pergerakan SDM menuju kondisi yang diinginkan di masa depan. Perencanaan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan SDM di semua level manajemen agar organisasi dapat lebih efektif dan efisien. Perencanaan SDM ini dilakukan dengan menggunakan elemen sebagai berikut.

• Penyusunan Roadmap 2013-2017

Untuk mewujudkan profil SDM Kementerian Keuangan 2013-2017 diperlukan perencanaan SDM yang baik dengan tetap berprinsip pada tepat jumlah, tepat komposisi, kompetensi, penempatan, dan efisien. Dalam hal ini, harus ada koherensi antara strategic planning dan human resource planning, sehingga pengelolaan SDM dapat berfungsi sebagai strategic partner bagi Kementerian Keuangan.

The strategic activities related to the human resources management and development carried by Secretariat General (Setjen) in 2013 were as follows.

1. The Human Resources Planning

The Ministry of Finance’s human resource planning is conducted to determine the projection of needs and the movement of human resources toward a desired future. Planning is created to meet the human resources needs at all management levels in order to be a more effective and efficient organization. HR planning was carried out using the following elements.

• The development of 2013 Roadmap

To realize the 2013-2017 Ministry of Finance’s HR profile, a good HR planning is required under the principles of the right quantity, composition, competency, placement, and efficient. In this case, there should be coherence between strategic planning and HR planning, so that the HR management could function as the strategic partner of Ministry of Finance.

Pemberhentia n dan Pensiun

(Termination and Retirement )

Pola Karier dan Regenerasi

(Career and Succession)

Orient asi Pegawai

(Inductio n Program)

Pelatiha n dan Pengembangan Penghargaan danKesejahteraa n Pegawai(Reward and Employee Benefit)

Perencan aan SDM, Rekrutmen, Seleksi,dan Penempat an(HR Planning, Recruitment , Selection, & Placement )

Grafik/ Graphic 2.3.1 Siklus SDM/ Human Resource Cycle

Pengelolaan Kinerja

(Performance Management)

(Training and Development)


Secara garis besar, perencanaan SDM ini disusun atas dua proses besar. Pertama, pandangan strategis dari pimpinan (top management views, top down approach) yang mendeskripsikan kebutuhan SDM dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi. Kedua, usulan pengadaan SDM dari unit kerja operasional (bottom-up approach) berdasarkan analisis organisasi/jabatan dan beban kerja untuk mendukung operasional unit kerja. Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersama-sama agar didapat prediksi perencanaan SDM yang lebih akurat melalui program succession planning, workforce planning, dan manajemen talenta.

Untuk menentukan komposisi pegawai, Kementerian Keuangan menggunakan dua teknik perencanaan SDM, yaitu Analisis Beban Kerja dan Metode Markov Chain. Analisis Beban Kerja ini bertujuan memperoleh gambaran obyektif mengenai suatu beban kerja yang diemban unit kerja dengan melakukan perbandingan antara jumlah pegawai dan waktu pelaksanaan kerja. Sementara itu, Metode Markov Chain digunakan untuk memberikan gambaran bahwa komposisi SDM dimasa mendatang adalah kelanjutan dari komposisi SDM di masa kini dengan memperhitungkan kenaikan jabatan dan pangkat serta attrition rate (pensiun, pindah, dan berhenti).

Berdasarkan proses dan teknik perencanaan yang telah dilakukan, dalam rentang waktu lima tahun ke depan (2013-2017), Kementerian Keuangan telah menyusun rencana rekrutmen pegawai dengan mempertimbangkan masing-masing kebutuhan unit Eselon I.

• Transformasi Kelembagaan Bidang SDM

Sejak bertransformasi menuju reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan bertekad untuk terus membangun sistem pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menjamin akuntabilitas serta tata kelola yang baik. Manajemen SDM pun perlu melakukan transformasi untuk mendukung tujuan tersebut.

Pada tahun 2013, Biro SDM telah bekerja sama dengan unit-unit Eselon I untuk mengembangkan gagasan-gagasan kreatif (out-of-the-box) dan inovatif guna menangani isu-isu terkait fungsi SDM. Berikut ini roadmap strategis untuk implementasi inisiatif-inisiatif SDM yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2025.

Broadly, the human resource planning was carried out in two major processes. First, leaders’ strategic view (top management views, top-down approach) that describes the needs of human resources in order to achieve the organization’s strategic objectives. Second, the proposed operational units HR procurement (bottom-up approach) based on organization/ job analysis and workload analysis to support working unit’s operations. In reality, both approaches were utilized jointly to obtain a more accurate prediction of HR planning through programs such as succession planning, workforce planning, and talent management.

To determine the personnel composition, Ministry of Finance uses two HR planning techniques, namely Workload Analysis and Markov Chain methods. Workload Analysis aims to obtain an objective overview of the workload carried by a working unit by doing a comparison between the number of employees and job execution time. Meanwhile, Markov Chain method is used to illustrate that the future composition of human resources is the continuation of the present composition of human resources by taking into account the promotion and rank as well as the attrition rate (retirement, moving, and quit).

Based on the process and technique of planning carried out for the span of the next five years (2013-2017), the Ministry of Finance has developed recruitment plan by considering each Echelon I unit’s needs.

• Human Resources Institutional Transformation

Since the transformation towards the bureaucratic reform, the Ministry of Finance is determined to continue to build a system of good government, improving the quality of public services, and ensure good practice and accountability. Human Resource Management also needs to do a transformation to support these objectives.

In 2013, Bureau of Human Resources has been working with the Echelon 1 units to develop innovative and creative ideas (out-of-the-box) to address HR function related issues. The following is a strategic roadmap for the HR initiatives implementation that will be conducted in stages until 2025.


2. Rekrutmen

Kementerian Keuangan membutuhkan SDM yang profesional, berkompetensi, berintegritas, mampu bersinergi, serta dapat melakukan perbaikan terus-menerus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan. Kebutuhan akan SDM tersebut tercantum dalam Formasi Pegawai Negeri Sipil

Quick Wins (2013-2014)/ Quick Wins (2013-2014)

Jangka Menengah (2015-2019)/ Medium Term (2015-2019)

Jangka Panjang (2020-2025)/ Long Term (2020-2025)

Tema/ Theme

Memperoleh izin untuk reformasi/ Obtaining reformation permit

Memperoleh keunggulan operasional dalam skala besar/ Obtaining large scale operational excellence

Mencapai reformasi terobosan/ Achieving a breakthrough reforms

I. Perencanaan Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai/ Workload Planning and Employee Needs

Menetapkan proses perencanaan suksesi yang konstruktif/ Establish a constructive succession planning process

Menyelaraskan perencanaan pegawai terhadap proses penetapan strategi dan anggaran/ Aligning employee planning against strategies and budget setting process

Proses perencanaan pegawai yang diselaraskan dengan penetapan strategi dan proses penganggaran/ Employee planning process that is aligned with the strategy and budgeting process

Mendirikan unit redeployment/ Establishing redeployment unit

II. Memperoleh dan Mempertahankan Pegawai yang Tepat/ Acquiring and Maintaining the Right Employee

Melaksanakan rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis (FaseI: K/L)/ Implement external recruitment for the strategic post (Phase I: K/L)

Melaksanakan rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis (Fase II: BUMN)/ Establish a constructive succession planning process

Melaksanakan rekrutmen eksternal pada sektor swasta/ Implement external recruitment in the private sector

Government Goes to Campus/ Government Goes to Campus

Memperoleh SDM dari berbagai sumber melalui program rekrutmen yang kompetitif/ Obtaining human resources from various source through a competitive recruitment program

III. Mengevaluasi dan Menghargai Kinerja/ Evaluating and Performance appraising

Melembagakanend-to-end performance appraisal dengan penghargaan dan konsekuensi/ Institutionalizing end-to-end performance appraisal with rewards and consequences

Menyempurnakan EVP dan menerapkan rewards non-finansial/ EVP Refining and implementing non-financial rewards

Menyempurnakan skema manfaat untuk unit-unit operasional dengan kebutuhan khusus/ Benefit scheme enhancement for the operational units with special needs

IV. Menumbuhkembangkan Pimpinan/ Growing Leaders

Mengidentifikasi talent pool dan mengimplementasikan program pengembangan/ Talent pool identifying and development programs implementing

Menyesuaikan EVP untuk talent pool/ EVP talent pool adjustment

Dianggap sebagai salah satu leadership factory terbaik di Indonesia/ Considered as one of the best factory leadership in Indonesia

Menetapkan jenjang karier untuk jabatan strategis/ Setting a career path for strategic positions

Menetapkan jenjang karier untuk seluruh jabatan pimpinan/ Setting a career path for all leadership positions

V. Memperkuat KapabilitasSDM/ Strengthening the HR capability

Memfinalisasi peran SDM sentral sebagai “Arsitek Strategis” / Finalizing the HR central role as “Strategic Architect”

Menyempurnakan proses-proses prioritas SDM dan melanjutkan membangun kapabilitas pegawai/ Refining HR priorities processes and continue to build the personnel capability

Unit SDM dengan fokus yang jelas–memisahkan keahlian strategis dengan layanan yang efisien/ HR unit with a clear focus-separating strategic expertise with efficient service

Membangun keahlian dan kapabilitas pegawai (termasuk HRIS IT)/ Building the personnel capability and expertise (including HRIS IT)

Menetapkan sistem HRIS yang baru/ Setting a new HRIS system

Memfinalisasi struktur SDM/ Finalizing the HR structure

Tabel/ Table 2.3.1 Roadmap Strategis/ Strategic Roadmap

Sumber/ Source : Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025/ 2014-2025 Ministry of Finance Institutional Transformation Blueprint

2. Recruitment

Ministry of Finance requires professional and competent HR, with integrity, capable to synergize, and can perform continuous improvement to provide the best service to stakeholders. Human resources needs listed in the 2013 Ministry of Finance’s Civil Servant Formation as outlined in the Decree of the Minister for Administrative and


Kementerian Keuangan 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 153 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.

Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan membutuhkan SDM baru sebanyak 6.199 orang. Pemenuhan kebutuhan SDM ini didapat dari jalur rekrutmen lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebanyak 3.290 orang dan jalur rekrutmen umum sebanyak 2.909 orang. Proses rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi yang berkualitas dan berbobot. Seleksi dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademis dan soft-competency para calon pegawai. Proses seleksi ini dilakukan disesuaikan dengan jalur rekrutmennya.

• Rekrutmen Lulusan STAN

Alumni STAN yang direkrut merupakan lulusan Program Diploma I dan III Keuangan tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah total 3.290 orang. Mereka terdiri atas lulusan Program Diploma I sebanyak 1.565 dan Program Diploma III sebanyak 1.725.

Dalam rekrutmen ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengharuskan lulusan Program Diploma I dan III Keuangan STAN mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD). Materi ujiannya meliputi tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Pelaksanaan tes ini berbasis Computer Assisted Test (CAT), melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pemilik aplikasi. Salah satu keunggulan aplikasi ini, peserta bisa langsungmengetahui hasil tes setelah selesai mengerjakan soal ujian. Dengan demikian, tes yang dilakukan bisa lebih murni, obyektif, dan transparan.

TKD diselenggarakan pada 26-31 Agustus 2013 di 12 kota, meliputi Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Peserta yang tidak lulus mendapat kompensasi untuk mengikuti TKD II pada 12 September 2013. Para peserta yang tidak lulus dalam TKD II masih diberi kesempatan untuk mengikuti TKD III pada 23 September 2013. Setiap peserta mendapat kesempatan melaksanakan TKD hingga dua kali.

Dari lulusan STAN yang lolos ujian TKD berbasis CAT ini, yang diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS sebanyak 3.286 orang. Mereka terdiri atas 1.563 lulusan Program Diploma I dan 1.723 orang lulusan Program Diploma III. Terhitung sejak 1 Oktober 2013, mereka telah resmi menjadi CPNS.

Bureaucratic Reform Number 153 of 2013 concerning the Formation of Civil Servant of Ministry of Finance Civil in Fiscal Year 2013.

In 2013, the Ministry of Finance needed 6,199 new HR. To fulfill the needs of HR, 3,290 State College of Accountancy (STAN) graduates and 2,909 individuals from the public were recruited. The recruitment process was carried out through a qualified selection. Selection was conducted to determine the academic ability and soft competency of the prospective employees. The selection carried out was adjusted to the recruitment pathway.

• STAN Graduates Recruitment Recruitment participants from STAN Graduates were of the STAN’s Diploma I and Diploma III in Finance graduates in 2012/2013 accounted for 3,290 graduates. They consisted of 1,565 Diploma I program and as 1,725 Diploma III program.

In this recruitment, the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reforms required the graduates of Diploma I and Diploma III in Finance from STAN to take Basic Competence Test (TKD). The test material includes personal characteristics, general intelligence test, and the concept of nationalism test. The implementation of this test-based Computer Assisted Test (CAT), in collaboration with the Civil Service Agency (BKN) as the owner of the application. One advantage of this application, participants can immediately find out the test results after finished the test. Thus, the tests obtained by applicants were authentic, objective, and transparent.

TKD held on 26 to 31 August 2013 in the 12 cities, including Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar and Jayapura. The unsuccessful Participants were given another chance to take TKD II on September 12, 2013. The unsuccessful Participants in TKD II were granted the last chance to take TKD III on September 23, 2013. Each participant had two additional chances to pass TKD.

The number of graduates of STAN passed the CAT-based TKD exams, which was proposed to be appointed as a civil servant candidate was 3,286. They consisted of 1,563 of the Diploma I Program and 1,723 of the Diploma III Program graduates. As of October 1, 2013, they have officially become a civil servant candidate.


• Rekrutmen Umum

Dengan banyaknya kebutuhan pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan, perekrutannya tidak hanya dari lulusan STAN. Kementerian Keuangan pun membuka lowongan bagi formasi umum sebanyak 2.909 orang untuk tahun anggaran 2013. Mereka direkrut dari berbagai tingkat pendidikan dengan perincian 1.380 orang dari lulusan Sarjana Strata I, 1.249 orang dari lulusan Program Diploma III, serta 280 orang dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk meningkatkan kualitas rekrutmen, setiap pelamar harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

Tahapan Rekrutmen/ Recruitment Stages Waktu/ Time Keterangan/ Description

Pengumuman Awal/ Initial Announcement 1 September 2013/ September 1,2013 -

Pendaftaran Online/ Online registration 6-20 September 2013/ September 6-20,2013

Total pendaftar online sebanyak 121.922 pelamar, namun hanya 105.499 pelamar (86,53%) yang mengirimkan berkas lamaran/ Total online applicants as much as 121,922 applicants, however only 105,499 who sends the application file

Seleksi Administrasi/ Administration selection

9-22 September 2013/ September 9-22, 2013

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 76.187 orang (72,21%)/ Applicants who passed the selection as much as 76,187 people (72,21%)

Tes Kompetensi Dasar Berbasis Computer Assisted Test/ Basic Competence Test-based Computer Assisted Test

2-19 Oktober 2013/ October 2-19,2013 Diikuti 56.332 orang dengan jumlah yang lulus sebanyak 8.731 orang (15,50%)/ Followed by 56,332 people and as many as 8.731 passed (15,50%)

Psikotes/ Psychological Test 29 Oktober-1 November 2013/ October 29- November 1, 2013

Diikuti 8.387 orang dengan jumlah yang lulus sebanyak 2.549 orang (30,39%) / Followed by 8,387 with the number of graduates as 2,549 people (30,39%)

Tes Kesehatan dan Kebugaranserta Wawancara Berbasis Kompetensi bagi Peserta dengan Tingkat Pendidikan Sarjana / Health and Fitness test and Competency Based interviews for participants with Bachelor Education level

25-29 November 2013/ November 25-29, 2013

Diikuti 2.486 orang dengan jumlah yang lulus sebanyak 1.559 orang (62,71%)/ Followed by 2,486 the number of people pass as many as 1,559 people (62,71%)

Pemberkasan bagi Peserta yang Lulus Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Wawancara/ Submitting documents for participants who passed health and fitness tests and interview

8-9 Januari 2014/ January 8-9, 2014 Peserta yang melakukan pemberkasan dan diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS sebanyak 1.476 orang. Lulusan dari jalur umum resmi menjadi CPNS terhitung sejak 1 Februari 2014./ Participants who did the filing and proposed to be appointed as a civil servant as many as 1,476 people. Participant who passed general recruitment officially become civil servant since February 1, 2014.

• General recruitment

The high demand for new employees in the Ministry of Finance exceeded the number of recruited STAN graduates. Therefore, the Ministry of Finance also opened vacancies for the general formation for 2,909 people in 2013 fiscal year. They were recruited from various levels of education, comprising 1,380 Bachelor graduates, 1,249 Diploma III graduates, and 280 Vocational School (SMK) graduates. To improve the quality of recruitment, each applicant must pass following stages.

Tabel/ Table 2.3.2 Roadmap Strategis/ Strategic Roadmap

Sumber/ Source : Laporan akhir rekrutmen CPNS tahun anggaran 2013/ Final Recruitment Report of Civil Servant Candidate for the Fiscal Year of 2013


Proses seleksi dari jalur umum yang meliputi TKD berbasis CAT, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, serta wawancara berbasis kompetensi ini dilaksanakan di 15 kota besar di Indonesia. Ke-15 kota besar ini meliputi Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Denpasar, Kupang, dan Jayapura. Akan tetapi, rekrutmen di Jayapura tidak dilakukan tes kesehatan dan kebugaran sertawawancara karena tidak terdapat peserta yang lulus psikotes.Secara keseluruhan, pada tahun 2013, Kementerian Keuangan telah merekrut sebanyak 4.845 pegawai baru.

3. Induction Program

Guna mempercepat penyesuaian calon pegawai dalam lingkungan kerja di Kementerian Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan kegiatan induction program pegawai baru yang dilaksanakan pada tahun 2014. Menurut rencana, acara tersebut akan dibuka oleh Menteri Keuangan dan dihadiri para jajaran Eselon I Kementerian Keuangan. Kegiatan ini meliputi pengenalan dan internalisasi visi misi organisasi, budaya kerja yang berlaku, tugas dan fungsi, serta pengetahuan mendasar tentang mekanisme birokrasi. Wawasan organisasi ini dapat secara efektif disosialisasikan dalam suatu proses inisiasi pegawai yang dilaksanakan secara komprehensif dalam kerangka Kemenkeu-Wide.

4. Assessment Center Kementerian Keuangan

Kegiatan hasil review Assessment Center merupakan tindak lanjut implementasi yang telah dilakukan pada tahun 2012. Kegiatan ini mencakup evaluasi terhadap kamus kompetensi, proses bisnis Assessment Center, metode dan alat ukur Assessment Center,serta seleksi terhadap Associate Assessor Kementerian Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan, perlu upaya untuk mempersiapkan infrastruktur guna melakukan implementasi sesuai dengan format baru yang meliputi:

• Edukasi mengenai metode dan teknis penyusunan standar kompetensi jabatan kepada pegawai yang menangani kompetensi dan organisasi serta pengelola Assessment Center di masing-masing unit Eselon I melalui kegiatan pelatihan;

• Edukasi mengenai kamus kompetensi baru dan sistem/proses bisnis Assessment Center terhadap para pengelola Assessment Center di setiap unit eselon I melalui kegiatan pelatihan;

• Penyusunan standar kompetensi jabatan Eselon II untuk semua unit Eselon I;

• Penyusunan standar kompetensi jabatan Eselon III untuk semua unit Eselon I;

• Edukasi mengenai kamus kompetensi baru dan pelaksanaan proses intake Assessment Center

The selection process from the general recruitment which includes CAT-based TKD, psychological tests, health and fitness tests, as well as competency-based interview was conducted in 15 major cities in Indonesia. The 15 major cities include Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Denpasar, Kupang, Jayapura. However, health and fitness tests and competency-based interview was not conducted in Jayapura because there were no participants who passed the psychological test. Overall, the Ministry of Finance had recruited 4,845 new employees in 2013.

3. Induction Program

To speed up the adjustment of new employees in the Ministry of Finance’s environment, Human Resources Bureau of Secretariat General will organize a new employee induction program implemented in 2014. According to the plan, the event will be opened by the Minister of Finance and attended by the Echelon I officials. These activities include introduction and internalization of the organization’s vision, mission, work culture, duties and functions, as well as fundamental knowledge of the bureaucracy mechanisms. This organization knowledge can be disseminated effectively in an employee initiation process, which carried out comprehensively within the framework of the MoF-Wide.

4. Ministry of Finance’s Assessment Center The result of Assessment Center review was a follow up of the implementation done in 2012. Activities include evaluation of the competency dictionary, business processes, methods and measuring instruments Assessment Center, and the selection of Ministry of Finance’s Associate Assessor.

As a follow-up of the evaluations that have been conducted, it was necessary to prepare infrastructure to carry out the implementation according to the new format that includes:

• Education regarding methods and techniques for preparation of job competency standarts for employees handling organizational and competence as well as managing Assessment Center through training in each Echelon I units;

• Education regarding a new competency dictionary and the Assessment Center systems/business processes to the Assessment Center managers through training at each echelon I units;

• Preparation of Echelon II’s job competency standards for all Echelon I units;

• Preparation of Echelon III’s job competency standards for all Echelon I units;

• Education regarding a new competency dictionary and the Assessment Center intake process implementation


serta penyusunan laporan hasil Assessment Center kepada para assessor, baik assessor internal maupun associate assessor dalam bentuk pelatihan;

• Penyusunan perangkat untuk Eselon II dan III yang disesuaikan dengan kamus kompetensi baru dan standar kompetensi jabatan terkini.

Implementasi hasil review Assessment Center diselenggarakan oleh PT Gaia Solutions selaku pemenang lelang (ulang). Kegiatan ini meliputi:

• Pelatihan metode dan teknis penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Kementerian Keuangan dan pengelolaan Assessment Center yang dilaksanakan dalam dua sesi;

• Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Eselon II & III melalui analisis jabatan Eselon II & III kemudian dicek ulang dengan data hasil penyebaran kuesioner Competency Profiling Questionnaire (CPQ);

• Pelatihan Assessment Center dan sertifikasi assessor internal pada 11-14 November 2013 yang diikuti para peserta dari perwakilan unit Eselon I;

• Penyusunan Tools Assessment Center;• Pelatihan Assessment Center dan Sertifikasi

Associate Assessor yang dilaksanakan dalam dua sesi.

Target Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Eselon II dan III pada semua unit Eselon Isebesar 88 persen. Realisasi capaiannya sebesar 88,53 persen.

Perincian pejabat Eselon II dan III pada semua unit Eselon I serta pejabat Eselon IV pada Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan adalah sebagai berikut.

a. Pejabat Eselon II sebanyak 92,86 persenb. Pejabat Eselon III sebanyak 87,97 persenc. Pejabat Eselon IV sebanyak 89,43 persen

5. Pengembangan Kapasitas SDM

Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut.

• Pengusulan Peserta Diklatpim Tingkat I dan II

Kementerian Keuangan telah mengirimkan tiga pejabatnya untuk mengikuti Diklatpim Tingkat I dan mengusulkan satu orang pejabat untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II.

• RPMK Identifikasi Kebutuhan Diklat

Rancangan PMK tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Diklat Non-Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan (RPMKIKD) telah disusun oleh BPPK dan telah dibahas bersama dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

and the results report preparation to the assessor, both internally and associate assessor in the form of training;

• Preparation of Echelon II and Echelon III’s devices adjusted to the new competency dictionary and current job competency standards.

Implementation of the result of Assessment Center’s review was conducted by PT Gaia Solutions as the winner (re-bid). These activities include:

• Training of methods and technical preparation of job competency standart in the Ministry of Finance and Assessment Center management conducted in two sessions;

• Drafting Echelon II & Echelon III’s Job Competency Standards through their job analysis and double-checked with Competency Profiling Questionnaire (CPQ) data;

• Assessment Center Training and internal assessor certification on November 11-14, 2013 which attended by Echelon I unit representatives;

• Tools Assessment Center Compilation;• Assessment Center Training and Associate Assessor

Certification conducted in two sessions.

Echelon II and Echelon III officials Job Competency Standards Targeted in all Echelon I units was 88 percent. Achieved realization was 88.53 percent.

Echelon II and Echelon III officials details at all Echelon I units and Echelon IV officials details in Secretariat General units has met competency standards are as follows.

a. Echelon II officials as much as 92.86 percentb. Echelon III officials as much as 87.97 percentc. Echelon IV officials as much as 89.43 percent

5. Human Resource Capacity Building

In order to develop human resource capacity building within the Secretariat General of the Ministry of Finance, the following activities had been implemented in 2013.

• Proposing the Diklatpim Level I and II Participants

The Ministry of Finance has sent three officials to attend Level I Diklatpim and one official to attend Level II Diklatpim.

• RPMK Training Needs Identification

PMK draft on the Non-Degree Training Needs Identification Guidelines in the Ministry of Finance (RPMKIKD) has been prepared by the BPPK and has been discussed along with the Bureau of Human Resource and Bureau of Law in the Secretariat General of the Ministry of Finance.


• Executive Training

Guna mengakselerasi dan memperbarui pengetahuan dan wawasan pegawai, Kementerian Keuangan telah mengirim 39 pejabat untuk mengikuti Executive Training.

6. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan metode balanced scorecard. Pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 (KMK 454 Tahun 2011) tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya proses implementasi KMK tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 (PP 46 Tahun 2011) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ditetapkan juga Peraturan Kepala BKN Nomor1 Tahun 2013 (PerkaBKN 1 Tahun 2013) sebagai aturan pelaksanaan PP 46 Tahun 2011.

Pemberlakuan PP 46 Tahun 2011 dan PerkaBKN 1 Tahun 2013 berkonsekuensi pada perubahan komponen penilaian kinerja pada KMK 454 Tahun 2011. Oleh karena itu, selama tahun 2013, selain program yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja, Kementerian Keuangan juga mengadakan kegiatan mengenai penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja melalui revisi KMK 454 Tahun 2011.

Adapun kegiatan pengelolaan kinerja yang dilakukan sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut.

• Sosialisasi Sistem Pengelolaan Kinerja

Sosialisasi Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan dan Penyelarasannya dengan PP No.46 Tahun 2011telah diselenggarakan di 10 kota pada 16 dan 19 Desember 2013. Narasumbernya adalah pejabat dan pegawai di Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) dan Biro Sumber Daya Manusia.

• Sidang Komite Kinerja Pegawai

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dibentuk Komite Kinerja Pegawai yang beranggotakan Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Komite ini menyelenggarakan rapat secara berkala yang bertujuan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 454 Tahun 2011 di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2013, Kementerian

• Executive Training

In order to accelerate and updating the employees’ knowledge, the Ministry of Finance has sent 39 officials to attend the Executive Training.

6. Employee Performance Management

The Ministry of Finance performance management using the balanced scorecard method. Implementation is based on the Minister of Finance’s Decree Number 454/KMK.01/2011 (KMK Number 454 of 2011) concerning the Ministry of Finance Performance Management. Along with the implementation of the said KMK, the Ministry of Administrative Bureaucratic Reform issued Government Regulation Number 46 of 2011 (PP 46 of 2011) concerning Civil Servants Job Performance Assessment. It was followed with the issuance of Head of BKN’s Regulation Number 1 of 2013 (PerkaBKN 1 of 2013) as the implementing regulation of PP 46 in 2011.

The enactment of PP Number 46 of 2011 and PerkaBKN Number 1 of 2013 caused the changes in performance assessment component as stipulated in KMK Number 454 of 2011. Therefore, during 2013, in addition to program related to performance management, the Ministry of Finance also held activities on the improvement of the performance management system through amendment of KMK Number 454 of 2011.

Performance management activities conducted throughout 2013 were as follows.

• Dissemination on Performance Management System

Ministry of Finance Performance Management System dissemination and its Alignment with PP Number 46 of 2011 had been held in 10 cities on December 16 and 19, 2013. Resource persons hired were of officials and staff at the Center for Policy Analysis and Harmonization (Pushaka) and the Human Resources Bureau.

• Employee Performance Committee Assembly

In order to solve the performance management problem within the Ministry of Finance, the Employee Performance Committee was formed consisting the Head of Center for Policy Analysis and Harmonization (Pushaka), Head of Organization and Business Procedure (Organta), and the Head of the Human Resources Bureau. The Committee conduct regular meetings to facilitate the problems during the process of implementation of Minister of Finance’s Decree (KMK) Number 454 of 2011 within the Ministry of Finance. In 2013, the Ministry of Finance had conducted employee performance committee hearing with the following discussion matter:


Keuangan telah melaksanakan sidang komite kinerja pegawai dengan materi pembahasan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penilaian kinerja 2012 dan kaitannya dengan rencana pelaksanaan evaluasi peringkat jabatan pelaksana tahun 2013;

b. Perubahan terhadap KMK 454 Tahun 2011 dan PMK 246 Tahun 2011;

c. Mekanisme perhitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) 2012;

d. Aturan terkait evaluator dan evaluee-nya.e. Perlakuan atas pegawai yang memasuki Masa

Usia Pensiun (MUP);f. Perlakuan pegawai yang sudah mendapat

Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT);g. Mekanisme penetapan Surat Keputusan

Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SK NKP) bagi unit Eselon I atau II yang belum ada pejabatnya;

h. Mekanisme penetapan NKP bagi pejabat Eselon I dan II yang tidak memiliki nilai perilaku.

i. Mekanisme perhitungan nilai perilaku bagi pegawai.

7. Manajemen Talenta

Pada tahun 2013, kegiatan Manajemen Talenta difokuskan untuk melaksanakan:

• Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;

• Semi-Pilot Project Manajemen Talenta Kementerian Keuangan terhadap pejabat yang memenuhi konsep Pedoman Manajemen Talenta yang telah disusun. Dari keseluruhan rangkaian penyelenggaraan Value Gathering, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 188 pejabat berprestasi dan mempertemukan 149 orang di antaranya dengan Menteri Keuangan;

• Pembahasan mendalam dalam Mini-Lab Growing and Developing Leaders dalam Program Transformasi Kelembagaan;

• Pembangunan awareness pimpinan terhadap Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

Di lingkup Sekretariat Jenderal, konsep Manajemen Talenta telah diperkenalkan secara resmi dalam Rapat Dinas yang diselenggarakan pada 16-18 Desember 2013 di Bandung, Jawa Barat. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ini diikuti semua pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal. Sementara itu, di lingkup Kementerian Keuangan, konsep Manajemen Talenta secara garis besar telah disampaikan dalam Forum Sekretaris yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dihadiri para sekretaris unit Eselon I pada 17 September 2013.

Selain itu juga telah terbina koordinasi intensif dengan para pengelola kepegawaian pada unit-unit Eselon I

a. The 2012 performance assessment and its relation with evaluation plan of job grading in 2013;

b. Amendments to the 2011 KMK 454 and PMK 246;

c. The 2012 Value of Employee Performance (NKP) calculating mechanism;

d. Rules related The evaluator and the evaluee.e. The treatment of employees entering the

Retirement Age Period (MUP);f. Treatment of employees that already earned

Additional Activities Allowances (TKT);g. Mechanism to stipulate the Decree of Employee

Performance Assessment Result (SK NKP) for Echelon I or II units that yet to have any supervising officials;

h. Mechanisms to stipulate NKP for Echelon I and II officials that does not acquire behavior assessment value;

i. Mechanism for measuring The value of employee behavior.

7. The Talent Management

In 2013, Talent Management activities focused on implementing:

• Preparation of the Minister of Finance Decree Draft on the Ministry of Finance Talent Management;

• The Ministry of Finance’s Talent Management Semi-Pilot Project on officials that meet the Talent Management Guidelines. Based on the whole Value Gathering, the Ministry of Finance had identified 188 excellent officials and brought 149 of them to meet the Minister of Finance;

• The in-depth discussion in Mini-Lab Growing and Developing Leaders of Institutional Transformation Program;

• Development of leader’s awareness to the Ministry of Finance’s Talent Management.

In the scope of the Secretariat General, the concept of Talent Management had been formally introduced in Office Meetings held on December 16-18, 2013 in Bandung, West Java. Meetings were chaired by the Secretary General and attended by all Echelon II officials at the Secretariat General. Meanwhile, in the scope of the Ministry of Finance, Talent Management concept was disseminated in the Forum of Secretary, led by the Secretary General and attended by the Echelon I unit’s secretary on September 17, 2013.

In addition, an intensive coordination has been forged with the staffing managers on Echelon I units regarding the


mengenai penyusunan dan progres Manajemen Talenta. Para pengelola kepegawaian unit-unit Eselon I pun sering dilibatkan dalam kegiatan Manajemen Talenta seperti penyusunan Non-Training Solution pada Oktober-Desember 2013 dan sharing session bertajuk “How to Build An Implementable Talent Management” pada 19 Desember 2013.

8. Penghargaan dan Penegakan Disiplin

• Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Sepanjang tahun 2013, sebanyak 3.716 penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah dibagikan kepada para PNS di lingkungan Kementerian Keuangandengan perincian sebagai berikut:

a. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun sebanyak 1.791 orang;

b. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun sebanyak 933 orang;

c. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak 992 orang.

• Penghargaan Piagam Pensiun

Selama tahun 2013, jumlah pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhak menerima penghargaan Piagam Pensiun berjumlah 784 orang.

• Penegakan Disiplin

Pada tahun 2013, Menteri Keuangan telah menetapkan keputusan terkait:a. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebanyak 92 keputusan. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan antara lain akibat pelanggaran ketentuan jam kerja, penyalahgunaan wewenang, dan izin perkawinan serta perceraian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri (skors) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sebanyak tiga keputusan. Pemberhentian sementara ditetapkan terhadap PNS yang ditahan pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana;

c. Penyelesaian kasus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebanyak 17 keputusan.Sebagian besar terkait kasus pidana yang menyangkut jabatan;

preparation and progress of Talent Management. Staffing managers of Echelon I units were often involved in the Talent Management activities such as the preparation of Non-Training Solutions in October-December 2013 and the sharing session titled “How to Build An implementable Talent Management” on December 19, 2013.

8. Award and Discipline Enforcement

• Karya Satya Medal Award

Throughout 2013, a total of 3,716 Karya Satya Medal awards had been distributed to the civil servants in the Ministry of Finance with the following details:

a. 10 years Karya Satya Medal Award for 1,791 people;

b. 20 years Karya Satya Medal Award for 933 people;

c. 30 years Karya Satya Medal Award for 992 people.

• Retirement Charter Award

In 2013, the number of retired civil servants in Ministry of Finance entitled to receive Retirement Charter awards accounted for 784 individuals.

• Discipline enforcement

In 2013, the Ministry of Finance had enacted decisions about:a. Disciplinary sanctions in accordance with

Government Regulation Number 53 of 2010 amounted at 92 decisions. The disciplinary sanctions imposed as a result of violations of, among others, working hours, abuse of authority, and permission to marry and divorce as stipulated in Government Regulation Number 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Permission to Marry and Divorce for civil servants;

b. Temporary suspension from office based on Government Regulation Number 4 of 1966 concerning Civil Servants’ Dismissal/Temporary Suspension as many as three decisions. Temporary suspension was applied to the civil servants that were arrested as suspects in a criminal act;

c. Cases Settlement based on Government Regulation Number 32 of 1979 concerning the dismissal of civil servants accounted at 17 decisions. The majority of cases were of criminal cases involving positions;


Selain itu, pada tahun 2013, Menteri Keuangan menetapkan 35 surat tanggapan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas banding administrasi yang diajukan oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian.

9. Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Nilai-nilai Kementerian Keuangan telah digulirkan sejak tahun 2011. Hal ini merupakan salah satu langkah awal agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi dengan baik kepada seluruh pegawai.

Guna menindaklanjuti kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal melalui Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit terus melaksanakan proses internalisasi yang berkesinambungan pada tahun 2013 dengan kegiatan sebagai berikut:

• Training Of Trainers (TOT) Change Agent;• Workshop Penyusunan Customized Program di

Lingkungan Sekretariat Jenderal;• Value Gathering para pegawai di lingkungan

Sekretariat Jenderal.

10. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG merupakan urat nadi bagi pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi modern.Dalam rangka membangun SIMPEG yang terintegrasi, telah dilakukan koordinasi dengan seluruh jajaran unit di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama guna melaksanakan kegiatan sinkronisasi status atau kondisi data kepegawaian antar-masing-masing unit Eselon I dengan data kepegawaian pada database kepegawaian pusat.

• Survei Akurasi Data Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Pada periode semester II tahun 2013, telah diselenggarakan survei akurasi data terhadap 1.958 pegawai Sekretariat Jenderal. Dari 1.891 pegawai yang mengembalikan formulir survei, diperoleh persentase hasil keakuratan data pegawai Sekretariat Jenderal pada SIMPEG sebesar 100 persen.

• Sinkronisasi Data SIMPEG

Untuk meningkatkan kualitas basis data profiling pegawai Kementerian Keuangan, telah ditandatangani kesepakatan antar pengelola kepegawaian di unit Eselon I Kementerian Keuangan mengenai pemanfaatan Human Resource Information System (HRIS) yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kesepakatan ini berguna untuk melakukan optimalisasi fungsi sistem informasi SDM, koordinasi intensif dalam kegiatan pengintegrasian basis data SDM, dan pengembangan

In addition, in 2013, the Ministry of Finance issued 35 response letters to the Personnel Advisory Board (BAPEK) in respond to administrative appeals filed by the civil servants that were sentenced with a disciplinary sanction in the form of dismission.

9. Internalization of Ministry of Finance’s Values

The values of the Ministry of Finance had been established since 2011. This is one of the initial steps to internalize the values to all employees.

In order to follow up on the internalization of Ministry of Finance’s values, Secretariat General through the Bureaucratic Reform Team and Institutional Transformation Unit continued to implement a continuous internalization in 2013 with the following activities:

• Training of Trainers (TOT) Change Agent;• Workshop on the Development of Customized Program

within Secretariat General;• Value Gathering of Secretariat General’s staff.

10. Personnel Information System

Personnel Management Information System or SIMPEG is crucial for human resources development in a modern organization. In order to build an integrated SIMPEG, coordination among units in Ministry of Finance was conducted, especially in order to carry out the synchronization of status or condition of each of the Echelon I units’ personnel with data in the personnel data center.

• Survey of Secretariat General’s Personnel Data Accuracy

In the second semester of 2013, a survey of data accuracy was conducted to 1,958 employees of the Secretariat General. Of the 1,891 employees returned the survey form, the Secretariat General obtained 100% accuracy of the Secretariat General’s personnel data as recorded by SIMPEG.

• SIMPEG Data Synchronization

To improve the quality of the Ministry of Finance’s employees profiling database, an agreement had been signed between staffing manager of Echelon I units in Ministry of Finance regarding the use of integrated and sustainable Human Resource Information System (HRIS). This agreement is useful to optimize the function of human resource information systems, intense coordination in human resources database integration, and development of integrated human


sistem informasi SDM Kementerian Keuangan yang terpadu. Kesepakatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan sinergi dalam mengembangkan dan membangun HRIS yang terintegrasi dengan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Keuangan.

• Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dosir Kepegawaian

Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dosir Kepegawaian 2013 dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan alih media arsip kepegawaian yang menjadi berkas perseorangan yang dikelola oleh Biro SDM;

b. Hosting/penempatan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan arsip kepegawaian yang telah dialihmediakan pada server yang ada di Pusintek;

c. Melakukan sosialisasi aplikasi e-dosir kepegawaian dengan sasaran peserta pengelola kepegawaian dari setiap unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen;

d. Kegiatan sosialisasi dilakukan di Jakarta pada 13 November 2013 untuk peserta dari lingkungan Sekretariat Jenderal dan pada 14 November 2013 untuk peserta dari Sekretariat Ditjen/Badan/Itjen;

e. Pemberian user aplikasi kepada pengelola kepegawaian pada unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan di Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen. Dengan pemberian user aplikasi ini, pengelola kepegawaian dapat melakukan kontrol/pengecekan kelengkapan arsip kepegawaian dengan membandingkan antara arsip yang ada di pengelola kepegawaian dan arsip yang dikelola oleh Biro SDM.

11. Mutasi

Salah satu bentuk pengembangan PNS adalah mutasi. Hal ini sebagai wujud dari dinamika yang menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi pegawai agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sepanjang tahun 2013, terdapat mutasi pegawai dengan status diperbantukan dan dipekerjakan, dengan perincian sebagai berikut:

• Jumlah pegawai yang diperbantukan yaitu satu orang pejabat Eselon II.

resources information systems of Ministry of Finance. This agreement is also intended to create synergy to develop and build an integrated HRIS in the Ministry of Finance.

• Personnel Dossier Archival Information System Implementation

The Implementation of Personnel Dossier Archival Information System in 2013 with the following activities:

a. Conducting the changing of personnel archive into individual files that are managed by the Human Resources Bureau;

b. Hosting/placing Web-based application for the management of personnel archive that has been transferred to a server at Financial Information System and Technology Center (Pusintek);

c. Disseminating personnel e-dossier application to staffing manager of Secretariat General’s Echelon II units and the Secretariat of Directorate General/Agency/Inspectorate General;

d. The dissemination was conducted in Jakarta on November 13, 2013 to participants within the Secretariat General and on November 14, 2013 to the participants from Secretariat of Directorate General/Agency/Inspectorate General;

e. Providing user access to the staffing manager of Secretariat General’s Echelon II units and Secretariat of Directorate General/Agency/Inspectorate General. The provision of user access enables staffing managers to control/check the completion of personnel archive by comparing the existing archive at the staffing manager and the archive at the Human Resources Bureau.

11. Mutation

One form of PNS developments is a mutation. It is a manifestation of efforts to achieve organization’s objectives. The Mutation system is intended to provide opportunities for employees to develop their potential.

In 2013, there were mutations in the form of assigned and employed status, with the following details:

• Number of the assigned Echelon II employee was one person.


• Jumlah pegawai yang dipekerjakan:

Pejabat Eselon II : 2 orangPejabat Eselon III : 2 orangPejabat Eselon IV : 1 orangPelaksana : 2 orang

Pengelolaan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas Subbagian Tata Usaha Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi (TUPAD) Biro Umum Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan urusan penerimaan, pendistribusian dan pengendalian surat masuk, pengiriman, serta pengendalian surat keluar kantor pusat Kementerian Keuangan;

2. Perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip, dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berikut ini kegiatan kearsipan yang telah dilaksanakan Subbagian TUPAD selama tahun 2013.

Pengelolaan Arsip

1. Pembinaan Kearsipan

• Selama tahun 2013, Biro Umum selaku Pembina Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan telah beberapa kali melakukan kegiatan pembinaan. Kegiatan ini meliputi pembinaan kearsipan di lingkungan unit Eselon I Kementerian Keuangan unit dan Eselon II Sekretariat Jenderal (Setjen).

Kegiatan di unit Eselon I seperti terlihat pada tabel berikut ini.

No. Nama Kegiatan/ Activity Unit Eselon I/ Echelon Unit I

Waktu Pelaksanaan/ Time Materi Pembinaan/ Topics

1.

Sosialisasi Penataan Arsip Direktorat Sistem Manajemen Investasi 2013/ Socialization of Records and Archival Structure in the Directorate of Investment Management System 2013

DJPB/ Directorate General of Treasury

15-17 Mei 2013/ May 15 – 17, 2013

• Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip/ Records Management and Storage

• Prosedur Penyusutan Arsip/ Archiving Procedures

2.

Sosialisasi Pengelolaan Arsip DJPU/ Socialization of Records and Archive Management in the Directorate General of Debt Management

DJPU/ Directorate

General of Debt Management

27 Juni 2013/ June 27, 2013

Prosedur Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) / Procedures to Archive Retention Schedule (JRA)

Tabel/ Table 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Kearsipan Eselon I Kementerian Keuangan/ Archive Training to Echelon I of the Ministry of Finance

• The number of employed employees:

Echelon II official : 2 individualsEchelon III official : 2 individualsEchelon IV official : 1 individualStaff : 2 individuals

Archive and Records Management

The Minister of Finance’s Regulation Number 184/PMK.01/2010 concerning the Organization Structure and Business Procedure of the Ministry of Finance stipulates that responsibilites of Setjen in regards to Correspondence, Archive, and Documentation, Administration (TUPAD) of the Bureau of General Affairs are described as follow:

1. managing reception, distribution and control of incoming and outgoing mail and mail delivery in the headquarter of the Ministry of Finance;

2. Preparing summaries and meeting minutes, letter editorial, letter recording and numbering as well as preparing materials for administration development in the Ministry of Finance;

3. Managing relocation, maintenance and scheduling archiving of records within the Ministry of Finance.

With the description of roles above, the following activities were performed by TUPAD throughout the year of 2013:

Archive Management

1. Archive Training

• In 2013, Setjen as the supervisor in the archive department at the Ministry of Finance, had perfomed a number of training and coaching to Setjen’s Echelon II unit and Ministry of Finance’s Echelon I unit.

Activities included in the training are as follow: Archive Training to Echelon I unit.


• Pembinaan kearsipan di unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke unit-unit terkait. Untuk tahap awal, kegiatan ini dilakukan di level biro. Kunjungan ini meliputi penjelasan tentang pengertian arsip, penataan arsip yang baik, pembuatan daftar arsip aktif dan inaktif, prosedur penyusutan arsip (pemindahan dan pemusnahan arsip), analisis kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan, serta kebutuhan tenaga pengelola arsip masing-masing biro. Berikut ini tabel kegiatan pembinaan kearsipan Eselon II.

• Kerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dalam kegiatan penjelasan pengelolaan arsip Kementerian Keuangan terkait kunjungan studi Mahasiswa UGM pada 28 Oktober 2013 (sebagai pembicara).

• Kerja sama dengan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK dalam penyelenggaraan diklat kearsipan dinamis. Diklat yang telah dilaksanakan seperti

• Archive Training to Setjen’s Echelon II unit. Training to the Echelon II unit was conducted to relevant units with an initial stage to all personnel in the bureau level. The training materials included are: the definition of records and archive in the Ministry of Finance, good records management, procedures in determining active and inactive records, archiving procedures (which include transferring record and destruction of records), an analysis of needs for archiving facilities and infrastructure and understanding the requirement of human resources to manage archive on each bureaus. The following table shows the schedule of archive training in Echelon II.

• Archive Management Information Day with the university of UGM during college visit on October 28th, 2013. This event happened as a result of collaboration with Bureau of Communication and Information Service (KLI).

• Dynamic archive education and training This training happened as a result of partnership with the Center for General Finance Education and Training of the

No. Biro/ Bureau Waktu Pelaksanaan/ Date

1. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan/ Bureau of Organization and Business Process

23-25 Oktober 2013/ October 23-25, 2013

2. Biro Perencanaan dan Keuangan/ Bureau of Planning and Finance 16-18 Oktober 2013/ October 16-18, 2013

3. Biro Hukum/ Bureau of Law 18-20 November 2013/ November 18-20, 2013

4. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/ Bureau of Communication and Information Service

11-13 November 2013/ November 11-13, 2013

5. Biro Sumber Daya Manusia/ Bureau of Human Resources 20-25 November 2013/ November 20-25, 2013

6. Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel 13-15 November 2013/ November 13-15, 2013

7. Biro Perlengkapan/ Bureau of Logistic 9-11 Oktober 2013/ October 9-11, 2013

8. Biro Umum/ Bureau of General Affairs 25-28 November 2013/ November 25-28, 2013

Tabel/ Table 2.3.4. Kegiatan Pembinaan Kearsipan Eselon II Setjen/ Archive Training to Setjen’s Echelon II

3.

Sosialisasi Program Kearsipan Kementerian Keuangan pada BKF/ Socialization of Fiscal Policy Office Archival Program

BKF/ Fiscal Policy Office

24 September 2013/ September

24, 2013

Sosialisasi Kebijakan Sistem Kearsipan Kementerian Keuangan / Socialization of the Archival System Policy of the Ministry of Finance

4.

Rapat Kerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ditjen Perbendaharaan/ Meeting of Facility and Infrastructure Management by the Directorate General of Treasury

DJPB/ Directorate General of Treasury

24-25 Oktober 2013/ October 24-

25, 2013

• Prosedur Penyusutan Arsip/ Archival Procedures

• Kebutuhan Sarana Pengelolaan Kearsipan/ The Requirements of Archive Management Facility

No. Nama Kegiatan/ Activity Unit Eselon I/ Echelon Unit I

Waktu Pelaksanaan/ Time Materi Pembinaan/ Topics

Sumber/ Source : Biro Umum 2013/ Bureau of General Affairs 2013



terlihat pada tabel berikut ini.

2. Penyusunan Kebijakan Kearsipan

Sebagai pembina kearsipan Kementerian Keuangan, Biro Umum bersama unit terkait telah membuat kebijakan-kebijakan di bidang kearsipan. Kebijakan kearsipan yang telah dibahas selama tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

• Penyusunan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KM.1/1979 tentang sistem kearsipan (masih dalam tahap pembahasan dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan);

• Penyusunan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2003 tentang pengakhiran tim pemberesan eks BPPN (masih dalam tahap pembahasan dengan Biro Bantuan Hukum);

• Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1082/KM.1/2013 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1430/KM.1/1993 tentang JRA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 207/KM.1/2013 tentang JRA Pengawasan;

• Penyusunan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/1992 tentang JRA Direktorat Jenderal Anggaran (menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 492/KM.1/2013 tentang JRA Perbendaharaan dan draf JRA Direktorat Jenderal Anggaran).

Tabel/ Table 2.3.5 Diklat Hasil Kerja Sama Biro Umum dengan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK/ Education and Training from Collaboration with Public Financial Training Center (BPPK)

No. Jenis Diklat/ Type of Education and Training Tempat/ Place Waktu Pelaksanaan/ Date

1. Diklat Kearsipan Dinamis/ Dynamic Archival Education and Training

BDK Balikpapan/ Association of Finance Education and Training Balikpapan

22-24 Mei 2013/ May 22- 24, 2013

2. Diklat Kearsipan Angkatan I Archive Education and Training (Group I)

Pusdiklat KU/ Center for General Finance Education and Training

30 Mei 2013/ May 30, 2013

3. Diklat Kearsipan Angkatan II/ Archive Education and Training (Group II)


4 Oktober 2013/ October 4, 2013

4. Diklat Kearsipan Angkatan III/ Archive Education and Training Group III


30 Oktober 2013/ October 30, 2013

Financial Education and Training Agency (BPPK). Below table will show the details of the schedule and materials of the training.

2. Formulation of Archiving Policy

In 2013, Setjen along with other relevant units, had developed policies in record management and archiving as follows:

• Preparing an amendment on the Minister of Finance’s Decree Number 245/KM.1/1979 concerning the archival system (note: still under discussion with the Bureau of Organization and Business Procedure);

• Preparing an amendment on the Minister of Finance’s Decree Number 213/KMK.01/2003 concerning the termination of the settlement team of the ex-Bank Restructuring Agency (BPPN) (note: still under discussion with the Bureau of Legal Counsel);

• Preparing a Minister of Finance’s Decree Number 1082/KM.1/2013 concerning Archive Retention Schedule (JRA) of the Directorate General of Customs and Excise, which is an Amendment of the The Minister of Finance’s Decree Number 1430/KM.1/1993 concerning Archive Retention Schedule (JRA) of the Directorate General of Customs and Excise;

• Preparing a Minister of Finance’s Decree Number 207/KM.1/2013 on Archive Retention Schedule (JRA) Supervision;

• Preparing an amendment on The Minister of Finance’s Decree Number 811/KM.1/1992 concerning Archive Retention Schedule (JRA) of the Directorate General of Budgets (became the The Minister of Finance’s Decree Number 492/KM.1/2013 concerning Directorate General of Treasury’s JRA and draft on Directorate General of Budget’s JRA).



3. Layanan Peminjaman Arsip

Sebagai unit pengelola arsip Kementerian Keuangan, Biro Umum melakukan layanan peminjaman ataupun permintaan copy arsip.

• Layanan permintaan copy dan peminjaman arsip Kementerian Keuangan Sampai Desember 2013, Biro Umum telah menerima permintaan penggandaan dan copy arsip, baik dari unit Eselon II Sekretariat Jenderal maupun unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat 106 permintaan arsip Kementerian Keuangan yang dikelola Biro Umum, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel/ Table 2.3.6 Permintaan Arsip Kepada Biro Umum/ Request of Archive to Bureau of General Affairs

No. No. BAST/ Number BAST Nomor Surat Permintaan/ Number of Request Letter Unit Pemohon/ Request unit Nomor Dokumen/ Document

Number

1. BA-1/SJ.811/2013 ND-2/PE.4/2013 LPSE/ Electronic Procurement Service Center

46/KMK.01/2011 dan 290/KMK.01/2012

2. BA-2/SJ.811/2013 S-1557/ PP.1/2012 Sekretariat BPPK/ Secretariat of Finance Education and Training Agency

217/KMK.012/2010

3. BA-3/SJ.811/2013 ND-25/ SJ.314/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law ND-120/BC/2010 dan ND-303/KF/2010

4. BA-4/SJ.811/2013 ND-4/ SJ.653/ 2013 Biro KLI/ Bureau of Communication and Information Services

KEP-1433/SJ/2009

5. BA-5/SJ.811/2013 ND-5/SJ.731/ 2013 Biro Perlengkapan/ Bureau of Logistic

S-804/MK.1/2011

6. BA-6/SJ.811/2013 ND-47/SJ.31/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law S-468/MK.03/012

7. BA-7/SJ.811/2013 S-15/S.KPP/ 2013 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/ Secretariat of Tax Monitoring Committee

236/KMK.01/2010

8. BA-8/SJ.811/2013 ND-47/SJ.32/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law 1465/KM.1/2012

9. BA-9/SJ.811/2013 S-04/KF.52/ 2013 BKF/ Fiscal Policy Office ND- 2053/SJ/2012

10. BA-10/SJ.811/2013 MO-01/SJ.831/ 2013 Bag. Cankeu/ Bureau of Planning and Finance

133/SJ/2011 dan PRIN-1668/SJ/2011

11. BA-11/SJ.811/2013 ND-66/SJ.35/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law S- 887/MK.01/2012

12. BA-12/SJ.811/2013 S-243/PJ.02/ 2013 Dir PP I, DJP 238/PMK.03/2012

13. BA-13/SJ.811/2013 S-09/KF.5.2/ 2013 BKF/ Fiscal Policy Office S-937/MK.06/2012

14. BA-14/SJ.811/2013 ND-2/SJ.821/ 2013 Subbag DPKP/ DPKP Sub Division KEP-124/SJ/2011

15. BA-15/SJ.811/2013 ND-337/SK.4/ 2013 Biro Bantuan Hukun/ Bureau of Legal Counsel

S-684/MK.01/1997

16. BA-16/SJ.811/2013 S-15/IJ.9/2013 Inspektor II, Itjen/ Inspector II, Inspectorate General

191/PMK.04/2010

17. BA-17/SJ.811/2013 S-3/AG.4/2013 Direktur Anggaran II/ Director of Budget II

S-819/MK.02/2012

18. BA-18/SJ.811/2013 S-34/PK.2/2013 Dir.Dana Perimbangan DJPK/ Director of Fiscal Balance DJPK

S-335/MK.02/2012

19. BA-19/SJ.811/2013 S-236/PB.4/ 2013 Dir.SMI, DJPB/ Director SMI, DJPB 441/KMK.05/2012

20. BA-20/SJ.811/2013 ND-6/SJ.8.41/ 2013 Bag. Perlengkapan/ Division of Logistics

1101/KM.1/2012

SE-34/SJ/2012

21. BA-21/SJ.811/2013 ND-47/AH.43/ 2013 Pushaka/ Policy Analysis and Harmonization Center

S-192/MK.02/2010

S-203/MK.02/2010

22. BA-22/SJ.811/2013 S-75/KF.6/2013 BKF/ Fiscal Policy Office S-653/MK.01//2011

3. Record and Archive Loan Services

As an archive management unit, Setjen also works to provide loans and copying services on record and archive handled by the Ministry of Finance.

• Loans and copying services As of December 2013, Setjen received 106 archive requests either in record duplication and copy requests from both the Setjen’s Echelon II unit and the Ministry of Finance’s Echelon I unit. The table below show the request on records and archieve.


23. BA-23/SJ.811/2013 ND-235/ SJ.353/2013 Biro Hukum/ Bureau of Law 433/KMK.01/2012

24. BA-24/SJ.811/2013 ND-33/SJ.814/ 2013 TU Biro Umum/ General Affair Bureau’s Administration

7/KMK.09/2011

366/KMK.09/2012

25. BA-25/SJ.811/2013 ND-241/SJ.35/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law KEP-38/SJ/2010

26. BA-26/SJ.811/2013 ND-290/SJ.35/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law S-803/MK.02/2011 dan S-948/MK.02/2013

27. BA-27/SJ.811/2013 ND-01/Sj.733/ 2013 Biro Perlengkapan/ Bureau of Logistic

1438/KM.1/2012

28. BA-28/SJ.811/2013 ND-388/SJ.41/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law 331/KMK.01/2008

29. BA-29/SJ.811/2013 ND-370/SJ.35/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law ND-766/SJ/2012

30. BA-30/SJ.811/2013 ND-401/SJ.41/ 2013 Bagian Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

331/KMK.01/2008

31. BA-31/SJ.811/2013 ND-462/SJ/2009 DJPB/ Directorate General of Treasury

ND-462/SJ/2009

32. BA-32/SJ.811/2013 S-2048 /NB.11 /2013 OJK/ Indonesia Financial Services Authority

409/KMK.017/1996

33. BA-33/SJ.811/2013 ND-33/ S.KPP.01/ 2013 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/ Secretariat of Taxation Supervisory Commitee

215/KMK.01/2010

34. BA-34/SJ.811/2013 ND-102/ AH.43/ 2013 Pushaka/ Policy Analysis and Harmonization Center

ND-687/SJ/2011


36. BA-36/SJ.811/2013 887/KMK.013/1991 Usup Effendi (pribadi/ Private) 887/KMK.013/1991

37. BA-37/SJ.811/2013 S-304/KN.4/ 2013 DJKN/ Directorate General of State Assets

240/PMK.06/2012

38. BA-38/SJ.811/2013 ND-02/ S.KPP.1/ 2013 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/ Secretariat of Tax Monitoring Committee

192/KMK.01/2009

39. BA-39/SJ.811/2013 ND-115/ SJ.6.2/ 2013 Biro KLI/ Bureau of Communication and Information Services

S-1144/SJ/2012

40. BA-40/SJ.811/2013 ND-156/AH/ 2013 Pushaka/ Policy Analysis and Harmonization Center

313/KMK.01/2011

41. BA-41/SJ.811/2013 ND-227/SJ.55/ 2013 Biro SDM/ Bureau of Human Resource

161/PMK.10/2012

S-2012/Sj/2012


43. BA-43/SJ.811/2013 ND-01/SJ.323/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law 949/KMk.05/2006

44. BA-44/SJ.811/2013 ND-180.1/ SJ.85/2013 Bagian Rumah Tangga/ Division of Household Affairs

KEP-172/SJ/2012

45. BA-45/SJ.811/2013 ND-1174/ SJ.41/ 2013 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

S-102/MK.1/2005

46. BA-46/SJ.811/2013 ND-758/SJ.31/2013 Biro Hukum/ Bureau of Law 284/KMK.03/2011

47. BA-47/SJ.811/2013 ND-189.1/ SJ.85/ 2013 Bagian Rumah Tangga/ Division of Household Affairs

192/KMK.01/2002

255/KM.1/2002

S-1559/SJ/2013

48. BA-48/SJ.811/2013 ND-798/SJ.82/ 2013 Bag. DPKP/ DPKP Sub Division 74/KMK.01/2012

49. BA-49/SJ.811/2013 S-31/AG.3/2013 Dir.Anggaran I, DJA/ Director Budget I, DJA

SMK-141/MK.02/2013

50. BA-50/SJ.811/2013 S-3/AG.82/2013 Dir.HPP, DJA/ Director HPP, DJA S-160/MK.02/2013

51. BA-51/SJ.811/2013 ND-270/ SJ.35/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law S-160/MK.02/2013


53. BA-53/SJ.811/2013 ND-21/ SJ.2.5/ 2013 Biro Organta/ Bureau of Organization and Business Process

S-706/SJ/2013

54. BA-54/SJ.811/2013 ND-286/ SJ.3.5/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law S-228/MK.02/2013


Number



56. BA-56/SJ.811/2013 ND-388/SJ.41/ 2013 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

S-183/MK.01/2013

57. BA-57/SJ.811/2013 S-47/PB.31/ 2013 DJPB/ Directorate General of Treasury

S-252/MK.05/2013

58. BA-58/SJ.811/2013 S-144/ KF.24/ 2013 BKF/ Fiscal Policy Office S-154 dan 155/MK.011/2013


60. BA-60/SJ.811/2013 ND-365/ SJ.35/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law ND-136/SJ/2013

73/KMK.08/2013


62. BA-62/SJ.811/2013 ND-107/ KF.24/ 2013 BKF/ Fiscal Policy Office S-273/MK.011/2013

63. BA-63/SJ.811/2013 ND-668/SJ.4.1/ 2013 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

SKU-8/MK.1/2013


65. BA-65/SJ.811/2013 ND-87/ KF.5.5/ 2013 BKF/ Fiscal Policy Office S-323/MK.011/2013


S-274/MK.06/2013

67. BA-67/SJ.811/2013 ND-582/ AG.46/ 2013 DJA/ Directorate General of Budget S-398 dan 399/MK.02/2013


S-404/MK.06/2013


S-576/MK.01/2013


71. BA-71/SJ.811/2013 S-8/AG.63/2013 DJA/ Directorate General of Budget S-465/MK.02/2013

72. BA-72/SJ.811/2013 S-127/ KF.54/ 2013 BKF/ Fiscal Policy Office S-566/MK.011/2013


S-1463/SJ/2013

ND-594/SJ/2013

74. BA-74/SJ.811/2013 ND-903/ SJ.33/ 2013 Biro Hukum/ Bureau of Law 488/KM.1/2013


ND-456/SJ/2013


S-603/MK.01/2013

77.. BA-77/SJ.811/2013 ND-1143/ SJ.4/ 2013 Biro Bantuan Hukum / Bureau of Legal Counsel

S-505/MK.01/2013

78. BA-78/SJ.811/2013 S-5149/ PB.6/ 2013 DJPB/ Directorate General of Treasury

S-402/MK.05/2013

79. BA-79/SJ.811/2013 ND-681/AH.3-2013 Pushaka/ Policy Analysis and Harmonization Center

S-696/MK.06/2013


S-702/Mk.06/2013


132/PMK.03/2013

82.. BA-82/SJ.811/2013 S-6/AG.54/2013 DJA/ Directorate General of Budget S-591/MK.011/2013


84. BA-84/SJ.811/2013 ND-1225/ SJ.4.2/2013 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

S-643/MK.01/2013

85. BA-85/SJ.811/2013 ND-2075/ PB.5/ 2013 DJPB/ Directorate General of Treasury

S-718/MK.05/2013

86. BA-86/SJ.811/2013 S-206/ PU.4/ 2013 DJPU/ Directorate General of Debt Management

S-717/MK.08/2013

87. BA-87/SJ.811/2013 ND-1237/SJ.4.2 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

S-576/MK.01/2013


Number


Sumber/ Source : Biro Umum 2013


Number

88. BA-88/SJ.811/2013 S-6/AG.82/2013 DJA/ Directorate General of Budget S-764/MK.02/2013

S-775/MK.05/2013

89. BA-89/SJ.811/2013 ND-201/ SJ.2/ 2013 Biro Organta/ Bureau of Organization and Business Procedure

S-505/MK.1/2013

90. BA-90/SJ.811/2013 ND-476/ SJ.54/ 2013 Biro SDM/ Human Resource Bureau

165/KMK.01/UP.11/2005



93. BA-93/SJ.811/2013 ND-66/ SJ.8.1.2/2013 Tujadin S-66/SJ/2007

94. BA-94/SJ.811/2013 ND-290/ SJ.6.2/ 2013 Biro KLI/ Bureau of Communication and Information Services

S-757/MK.01/2013

95. BA-95/SJ.811/2013 ND-58/ S.KPP.01/2013 Sekretariat Komwas Pajak/ Secretariat of Tax Monitoring Committee

359/IMK.01/2013


97. BA-97/SJ.811/2013 S-189/ AG.3/ 2013 Dir Anggaran I, DJA/ Director of Budget I, DJA

S-849/MK.02/2013

S-857/MK.02/2013

S-858/MK.02/2013

S-860/MK.02/2013

98. BA-98/SJ.811/2013 ND-1353/ SJ.35/2013 Biro Hukum/ Bureau of Law ND-840/SJ/2013

S-877/MK.02/2013

99. BA-99/SJ.811/2013 ND-78/ SJ.14/ 2013 Biro Cankeu/ Bureau of Planning and Finance

S-821/MK.01/2013

100. BA-100/SJ.811/2013 S-7/AG.54/2013 DJA/ Directorate General of Budget ND-737/AG/2013

101. BA-101/SJ.811/2013 S-8096/ PB.3/ 2013 DJPB/ Directorate General of Treasury

S-901/MK.05/2013

102. BA-102/SJ.811/2013 S-1452/ PP.1/2013 Sekretaris BPPK/ BPPK Secretary 191/KMK.01/1991

100/KMK.01/1997

450/KMK.01/2001


104. BA-104/SJ.811/2013 S-202/ PK.2/ 2013 DJPK/ Directorate General of Fiscal Balance

S-930/MK.07/2013




No. Nomor Surat Pengirim Perihal

1. ND-28/SJ.4/2013 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

Permohonan Dokumen Terkait Kewajiban PT Kabelindo Murni Tbk. terhadap Kementerian Keuangan c.q. eks BPPN cq eks PT Bapindo/ Document Request regarding the responsibility of PT Kabelindo Murni Tbk. To Ministry of Finance c.q. ex-BPPN c.q. ex-PT Bapindo.


Peminjaman dokumen terkait PT Citra Busaphala Persada dan Soehardjo Gondo dan Henny Karsmono./ Document borrowing regarding PT Citra Busaphala Persada and Soehardjo Gondo and Henny Karsmono

3. S-20/SJ.4/2013 Biro Bantuan Hukum/ Bureau of Legal Counsel

Permohonan penggandaan dokumen./ Request to copy document.

4. S-158/KN.5/2013 Dit. PKNSI Peminjaman arsip/working file debitor a.n. Tony N. Sugiono./ Archive/working file borrowing of debtor of Tony N. Sugiono.

5. S-222/KN.6/2013 Dit. PKNSI Klarifikasi dan konfirmasi serta kelengkapan dokumen permohonan cabut blokir SHGB Bo. 1675/Kebon Kelapa a.n. Ny. Linda Karnadi./ Clarification and confirmation of and to complete document for request for blockage cancelation of SHGB Bo. 1675/ Kebon Kelapa under the name of Ny. Linda Karnadi.

6. S-220/KN.6/2013 Dit. PKNSI Permohonan penggandaan dokumen a.n. Amin Roilando Yohandi eks Bank Umum Nasional./ Request to copy document of Amin Roilando Yohandi ex-Umum Nasional Bank.


Permohonan peminjaman dokumen asli terkait perkara No. 654/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel./ Request to borrow original document regarding the case No.654/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.


Permohonan penggandaan dokumen kredit Sdr. Chandra Hemawan eks Bank Istimarat guna penanganan perkara No. 93/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel./ Request to copy credit document of Mr Chandra Hemawan ex-Istimarat Bank for handling of case No.93/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

9. S-472/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permohonan peminjaman dokumen asli terkait perkara No. 654/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel./ Request to borrow original document regarding the case No.654/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

10. S-560/KN.5/2013 Dit. PKNSI Peminjaman arsip/working file dalam rangka menjawab kuesioner atas tuduhan subsidi AS terhadap produk Frozen Warmwater Shripm Indonesia./ Archive/working file borrowing to answer questionnaire regarding accusation from USA to Warmwater Shripm Indonesia’s frozen products.

11. S-563/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan ketentuan prosedur operasional standar BPPN dalam penanganan krisis perbankan./ Request for Standard Operational Procedure of BPPN regarding management of banking crisis.

12. S-578/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan copy atau peminjaman arsip working file terkait permohonan pengurus Yayasan Purna Bhakti Pertiwi./ Request for copy or archive/working file borrowing regarding the request from manager of Yayasan Purna Bhakti Pertiwi.

Tabel/ Table 2.3.7 Peminjaman Arsip Eks BPPN/ Loans on Ex- BPPN Records and Archive

• Loans on Ex- BPPN Records and Archive In 2013, Setjen served requests on archive duplication, copy service and loan of 29 ex- BPPN archives. The breakdown is shown in the following table below:

• Layanan Peminjaman Arsip eks BPPNPada tahun 2013, Biro Umum melayani permintaan penggandaan, copy arsip, dan peminjaman arsip eks BPPN sebanyak 29 arsip. Perinciannya seperti terlihat pada tabel berikut ini.


No. Nomor Surat Pengirim Perihal

13. S-839/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permohonan working file dan dokumen terkait aset eks BPPN debitor atas nama Khatarina eks Bank Modern./ Request for working file and original document regarding ex-BPPN debtor’s asset under the name of Khatarina ex-Modern Bank.

14. S-884/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permohonan pengadaan dokumen./ Request to copy document

15. S-923/KN.5/2013 Dit. PKNSI Rencana pelaksanaan on the spot investigation terkait tuduhan subsidi AS terhadap produk Frozen Warmwater Shrimp./ Implementation plan of on the spot investigation accusation from USA to Warmwater Shripm Indonesia’s frozen products.

16. S-630/KN.5/2013 Dit. PKNSI Peminjaman arsip/working file dalam rangka menjawab kuesioner atas tuduhan subsidi AS terhadap Frozen Warmwater Shrimp Indonesia./ Archive/Working file borrowing to answer questionnaire regarding accusation from USA to Warmwater Shripm Indonesia’s frozen products

17. S-1016/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permohonan copy berkas a.n. PT Teknindo Agung Sentosa eks Bank Uppindo./ Request to copy files of PT Teknindo Agung Sentosa ex-Uppindo Bank.


Permohonan pengadaan dokumen kredit Sdr. H. Mustofa Dimjati eks BCA guna penanganan perkara No. 41/Pdt.G/2013/PN.GS./ Request to copy credit document of Mr. H. Mustofa Dimjati ex-BCA for handling of case No. 41/Pdt.G/2013/PN.GS.

19. SR-3/KN/2013 Dit. PKNSI Permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi./ Data request from Corruption Eradication Committee

20. S-1303/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan dokumen BPK./ Request for document from BPK

21. S-1666/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan copy dokumen program penjualan aset properti oleh BPPN./ Request for copy document of BPPN’s property assets sales program.

22. S-1677/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan working file debitor a.n. Kaloko Tirto Kencono eks Bank Bir/ Request for working file on debtor Kaloko Tirto Kencono ex-Bir Bank

23. S-1771/KN.5/2013 Dit. PKNSI Peminjaman arsip/working file terkait hasil audit JORR S./ Archive/Working file borrowing regarding audit result of JORRS

24. S-1963/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan bantuan peminjaman arsip/working file terkait pembayaran yang diterima dari debitor a.n. PT Kartini Utama oleh BPPN, TP-BPPN, ataupun TKAAK./ Request for archive/working file borrowing regarding payment accepted from debtor PT Kartini Utama by BPPN, TP-BPPN, or TKAAK.


Permohonan peminjaman dokumen PT First Capital./ Request to borrow document of PT First Capital.

26. S-2082/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permintaan working file terkait aset kredit debitor atas nama PT Intan Nusantara Leasing./ Request for working file regarding assets of credit debtor of PT Intan Nusantara Leasing.

27. S-2112/KN.5/2013 Dit. PKNSI Tindak lanjut hasil rapat pembahasan permasalahan PT Sinar Bonana Jaya./ Follow up of result of meeting on discussion on PT Sinar Bonana Jaya problem.

28. S-2127/KN.5/2013 Dit. PKNSI Berkas Dokumen PKPS Bank Hokindo./ Document files of PKPS Bank Hokindo.

29. S-2124/KN.5/2013 Dit. PKNSI Permohonan bantuan peminjaman dokumen terkait wajib pajak dalam kategori bank-bank likuidasi./ Request for borrowing document regarding taxpayer within the category of liquidated banks



No. Unit Kerja Pengusul/Work Unit that Issued the Proposal

Tanggal Penilaian/Evaluation Date

Nomor KMK Pemusnahan Arsip/No. KMK on Archive Extermination

1. KPPN Pelaihari 30 Januari- Februari 2013 130/KM.1/2013

2. KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin

6-8 Februari 2013 144/KM.1/2013

3. KPPN Benteng 12-15 Februari 2013 142/KM.1/2013

4. Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT 11-13 Februari 2013 143/KM.1/2013

5. KPPN Batam 28 Februari-2 Maret 2013 187/KM.1/2013

6. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

25-26 Februari 2013 205/KM.1/2013

7. KPPN Ternate 4-7 Maret 2013 421/KM.1/2013

8. KPP Penanaman Modal Asing Empat 13-14 Maret 2013 228/KM.1/2013

9. KPP Badan dan Orang Asing 26-28 Maret 2013 284/KM.1/2013

10. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

17-19 April 2013 420/KM.1/2013

11. KPPN Tolitoli 30 April-3 Mei 2013 Menunggu pertimbangan ANRI karena arsip yang diusulkan musnah dan merupakan arsip force majeure/ Waiting for judgement from the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) because the proposed archives were destroyed due to force majeure.

12. STAN 6-8 Mei 2013 285/KM.1/2013

13. KPP Penanaman Modal Asing Satu 20-22 Mei 2013 415/KM.1/2013

14. KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan 5-7 Juni 2013 451/KM.1/2013

15. KPPN Tapaktuan 12-14 Juni 2013 484/KM.1/2013

16. KPPN Takengon 2-5 Juli 2013 508/KM.1/2013

17. KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi 8-10 Juli 2013 506/KM.1/2013

18. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

15-17 Juli 2013 507/KM.1/2013

19. KPP Pratama Jakarta Kemayoran 17-19 Juli 2013 Semua arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan belum melewati masa retensi/ The proposed archives for extermination have not passed the retention period

20. KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta

18-20 Juli 2013 527/KM.1/2013

21. KPPN Metro 22-24 Juli 2013 549/KM.1/2013

22. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sampit 24-26 Juli 2013 609/KM.1/2013

23. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

29-31 Juli 2013 627/KM.1/2013

24. KPUBC Tipe A Tanjung Priok 21-23 Agustus 2013 669/KM.1/2013

25. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

28-30 Agustus 2013 663/KM.1/2013

26. Kanwil DJBC Kalimantan Barat 11-13 September 2013 668/KM.1/2013

27. Inspektorat Jenderal 16-17 September 2013 775/KM.1/2013

28. KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor 18-20 September 2013 685/KM.1/2013

Tabel/ Table 2.3.8 Usulan Pemusnahan Arsip/ Archives Extermination Proposal

Penyusutan dan Pengamanan Dokumen

• Pemusnahan Arsip

Hingga 31 Desember 2013, terdapat 38 penilaian terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dari seluruh unit kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Archiving and Securing Records and Documents

• Destruction of Records

As of December 31st, 2013, there were 38 records that were determined to be removed and destroyed from the Ministry of Finance as follows.


Selain itu, Biro Umum selaku Unit Kearsipan Pusat telah melakukan pemindahan arsip eks Bapepam-LK kepada unit-unit yang menerima pelimpahan arsip eks Bapepam-LK, seperti tabel berikut ini:

• Archive Transfer

In 2013, there was record and archive transfer from Archive II Unit that belongs to the bureau/center to the Archives I Unit (Setjen) as described in the following table.

• Pemindahan Arsip

Pada tahun 2013, terdapat pemindahan arsip dari Unit Kearsipan II (biro/pusat) ke Unit Kearsipan I (Biro Umum) seperti tabel berikut ini.

No. Unit Pengusul/Unit that Issued the Proposal Tanggal/ Date Nomor BA/ BA Number Keterangan/ Remark

1. PPAJP/ Accountant and Appraisal Supervisory Center

16 Januari 2013/ January 16, 2013

BA-001/AP.1.1/2013

2. Set. PP/ Secretariat of Tax Court 16 Januari 2013/ January 16, 2013

BA-002/SP.5/2013

3. Biro Hukum/ Bureau of Law Sudah dilakukan penelitian dan perlu dilakukan inventarisasi ulang/ An analysis was performed and it was concluded that further re- inventory is urgently needed to be done.

4. Biro KLI/ Bureau of Communication and Information Service

Usulan tidak sesuai dengan ketentuan/ Proposal is not in accordance with the provisions

Tabel/ Table 2.3.9 Pemindahan Arsip dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I/ Transfer of Records from Archive Unit II to Archive Unit I

Setjen also initiated transfer of records particularly on the ex- Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (ex Bapepam-LK) to the ex Bapepam-LK archive receiving units, as shown in the following table:



No. Unit Kerja Pengusul/Work Unit that Issued the Proposal

Tanggal Penilaian/Evaluation Date

Nomor KMK Pemusnahan Arsip/No. KMK on Archive Extermination

29. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan

25-27 September 2013 686/KM.1/2013

30. KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung

9-11 Oktober 2013 782/KM.1/2013

31. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 16-18 Oktober 2013 781/KM.1/2013

32. KPPBC Tipe Pratama Bengkalis 21-24 Oktober 2013 780/KM.1/2013

33. KPPN Tuban 30 Oktober 2013-1 November 2013 4/KM.1/2014

34. Kanwil DJP Jakarta Pusat 6-8 November 2013 5/KM.1/2014

35. KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta

18-20 November 2013 3/KM.1/2014

36. KPPN Kotabaru 25-27 November 2013 25/KM.1/2014

37. KPP Madya Sidoarjo 9-11 Desember 2013 70/KM.1/2014

38. KPPN Medan II 18-20 Desember 2013 72/KM.1/2014

No. Unit Penerima Arsip Eks Bapepam LK/ Archive Reception Unit of Ex-Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (ex-Bapepam-LK)

Tanggal/ Date Nomor BA/ BA Number Keterangan/ Remark

1. Biro Umum/ Bureau of General Affairs 31 Januari 2013/ January 31, 2013

BAST-01/MS.334/2013

14 Maret 2013/ March 14, 2013

BAST- 02/MS.334/2013

2. BKF/ Fiscal Policy Office 15 Mei 2013/ May 15, 2013 BAST-111/SJ.8/2013

Tabel/ Table 2.3.10 Pemindahan Arsip Eks Bapepam-LK/ Archive Transfer of the Ex-Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)


• Sumber Daya Manusia Kearsipan

Peningkatan SDM Kearsipan dilakukan dengan menunjuk dua pegawai untuk mengikuti Diklat Kearsipan yang dilakukan oleh ANRI (Diklat Pengangkatan Arsiparis) dan dua pegawai untuk mengikuti Diklat Kearsipan yang dilakukan oleh pihak swasta (Diklat Kearsipan di Yogyakarta).

• Penataan Arsip eks BPPN

Arsip eks BPPN di gedung arsip Ciledug diperkirakan berjumlah 40.000 boks arsip. Untuk tahap awal, pada tahun 2013 telah dilakukan penataan (reboxing) dan pendataan arsip Ciledug sebanyak 10.000 boks arsip.

Penataan Arsip

Dalam rangka pengelolaan arsip Kementerian Keuangan, Biro Umum pada tahun 2013 telah melakukan penataan arsip di dua tempat sebagai berikut:

• Gedung Arsip Djuanda, Jalan Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, berupa penggantian kardus, penggantian map folder, dan pemberian label arsip;

• Gedung Arsip Ciledug, Kompleks Kementerian Keuangan, berupa penataan (reboxing) dan pendataan arsip eks BPPN sebanyak 10.000 boks.

Kearsipan Elektronik

Saat ini, Biro Umum sedang melakukan tahap pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMARS). Aplikasi berbasis web ini digunakan dalam mengelola arsip dalam jumlah besar. Untuk mendukung pembangunan sistem ini, dilakukan pembangunan dan penyempurnaan database arsip yang dikelola. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah alih media arsip ke dalam bentuk digital (format pdf) berupa naskah dinas Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal 2012.

• Human Resources of Archive

The development of archive’s HR is carried out by appointing two employees to take Archive Training conducted by ANRI (Training of Archivists Appointment) and two employees to follow Archive Training conducted by private parties (Archive Training in Yogyakarta).

• Ex BPPN’s archives Structuring

Ex BPPN’s archive in Ciledug archives building are estimated at 40,000 boxes. For the initial phase, there were 10,000 archive boxes of Ciledug archive restructured (reboxing) and re-recorded in 2013.

Records Management

In 2013, to manage records and archive in the Ministry of Finance, Setjen had re-arrange the records and archive in the following facilities:

• Juanda Archive Building, Jalan Wahidin Raya No. 1, Central Jakarta, in the form of cardboard replacement, folder replacement, and archive labeling;

• Ciledug Archive Building in the Complex of the Ministry of Finance, in the form of reboxing arrangement and archival data collection of 10,000 boxes of ex-BPPN records.

Electronic Archive

Following to the dynamic nature of Information Technology and its rapid evolution of electronic records, Setjen is currently developing an Archive Management Information Systems (SIMARS). This web-based application will be used to manage a large number of archive in the near future. To support the development of this system, further enhancement on the archival database is needed. One simple ways that was planned and is currently undergoing is to convert paper based records to electronic records in the pdf format for all correspondence of the Minister of Finance and the Secretary-General in 2012.


No. Unit Penerima Arsip Eks Bapepam LK/ Archive Reception Unit of Ex-Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (ex-Bapepam-LK)

Tanggal/ Date Nomor BA/ BA Number Keterangan/ Remark

3. DJA/ Directorate General of Budget 4 November 2013/ November 4, 2013

BAST-261/SJ.8/2013

4. DJPU/ Directorate General of Debt Management 20 Februari 2013/ February 20, 2013

BAST-46/SJ.8/2013

5. DJKN/ Directorate General of State Assets Belum melaksanakan/ Not yet performed

6. Biro SDM/ Bureau of Human Resources Belum melaksanakan/ Not yet performed


Penyelenggaraan Organisasi dan Hubungan Masyarakat Organization Management and Public Relations

Pembinaan, Penataan Organisasi, serta Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

• Penyelesaian Cetak Biru Transformasi Kelembagaan

Dalam rangka melanjutkan reformasi birokrasi serta meningkatkan efektivitas organisasi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan serta mewujudkan good governance, Kementerian Keuangan melakukan Program Transformasi Kelembagaan. Program ini diawali dengan penyusunan cetak biru dibantu oleh konsultan bertaraf internasional. Proses pengadaan jasa konsultasi ini dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam hal ini, McKinsey telah ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultasi penyusunan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan.

Organization Structure, Implementation Procedure and Functional Position

• Completion of Institutional Transformation Blueprint

To continue and expand the Bureaucracy Reform Program, the Ministry of Finance initiated and implemented an Institutional Transformation Program by developing a blue print. The development of the blueprint was assisted by an international consultant, as governed by the applicable regulations, such as Presidential Decree Number 54 of 2010 concerning procurement of government’s goods and services which later amended by Presidential Decree Number 70 of 2012. In this case, McKinsey Consulting Group was selected as the appointed consultant. The purpose of the blueprint, besides aiding the Bureaucracy Reform Program, was also act as an outline to improve organization’s effectiveness, job performance and service to stakeholders and implement good governance within the MOF.


Program Transformasi Kelembagaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu penyusunan dan implementasi. Tahap pertama dilakukan melalui fase diagnostik dan penyusunan rencana strategis. Fase diagnostik ini telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada 23 Juli 2013. Berdasarkan hasil diagnostik ini, disusun Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang pada 3 Desember 2013 dipresentasikan oleh McKinsey. Cetak biru ini juga telah mendapat persetujuan dari jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Menteri, Wakil Menteri I dan II, serta semua pimpinan unit Eselon I). Materi yang disampaikan oleh McKinsey terdiri atas Laporan Akhir, Cetak Biru, Change Management Plan, dan Manual Implementasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Cetak biru ini berisi antara lain inisiatif strategis pada setiap tema dalam unit-unit Eselon I, baik dalam jangka pendek (2014), jangka menengah (2015-2019), maupun jangka panjang (2025). Rancangan ini selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Adapun tahap kedua, yakni tahap implementasi, secara masif akan dilaksanakan pada tahun 2014.

• Penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas, fungsi, dan wewenang Bapepam-LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaksanaan amanat undang-undang itu masih terdapat tugas, fungsi, dan wewenang baru serta eks Bapepam-LK yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Dengan demikian, perlu dilakukan penataan organisasi yang berdampak pada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009. Hal ini sekaligus untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan pemangku kepentingan. Meski demikian, proses penataan organisasi membutuhkan waktu yang relatif lama. Sambil menunggu ditetapkannya perubahan perpres itu, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi eks Bapepam-LK pada 19 Juni 2013.

Rancangan perubahan perpres tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor B.396/Seskab/X/2013 tanggal 10 Desember 2013. Setelah mendapat paraf,

Institutional Transformation Program was planned in two stages, which were: blueprint development and blueprint implementation. The first stage was accomplished in two phases: a diagnostic phase and strategic plan development phase. The diagnostic phase was completed on July 23rd, 2013 and was presented on December 3rd, 2013 by McKinsey. The blueprint received an approval from senior officials of Ministry of Finance (the Minister himself, 1st and 2nd Vice Minister and all head of Echelon 1 unit). The report consisted of Final Report, Blueprint, Change Management Plan and Guideline for Institutional Transformation Program.

The blueprint presented contains strategic initiatives for Echelon 1 units divided in 3 terms. The short term is planned for 2014, mid term is for the year of 2015-2019 and the long term is set for 2025. The plan then, is set in a Minister of Finance’s decree Number 36/KMK.01/2014 in regards of Institutional Transformation Program blueprint for Ministry of Finance year 2014-2025. As for the second stage, the blueprint Implementation, starts its implementation in a wide audience in year 2014.

• Completion of The Ministry of Finance Organizational Structuring.

As stipulated by Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority duties, functions and authorities, the FSA/OJK received some duties, functions and authorities of the Indonesia Capital Market Supervisory Agency or Bapepam-LK. In the actual implementation of this Law however, there are some duties, functions and authorities of the former Indonesia Capital Market Supervisory Agency that are still under the responsibility of the Ministry of Finance. With this turmoil, MOF realize that an organizational re-structuring is required to streamline and improve the organization. Moreover, the MOF realized that with this organizational restructuring, it could amends some regulations such as Presidential Decree Number 24/2010 and Presidential Decree Number 47/2009 which regulates the duties and work of Echelon I unit and other government agency; and therefore, the MOF issued a Minister of Finance’s decree Number 210/KMK.01/2013 on June 19th, 2013 to regulates the duties of former Indonesia Capital Market Supervisory Agency, pending to the amendments of Presidential decree.

A recommendation letter, Number B.396/Seskab/X/2013, which described the need of an amendment to the Presidential Decree was sent on December 10th, 2013 by the Secretary of Cabinet to the Ministry of Finance. A


rancangan ini disampaikan kembali kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor S-917/MK.01/2013 tanggal 13 Desember 2013 untuk dapat segera diproses lebih lanjut. Penetapan itu berlaku pada 10 Februari 2014 melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Penetapan tersebut juga berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010.

• Perumusan Job Family dan Job Competency

Pada tahun 2012, Bidang Analisis Evaluasi Jabatan (AEJ) Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) juga telah menyusun konsep rumpun jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan konsep ini dibantu konsultan Hay Group. Berdasarkan masukan dalam pelatihan kepala bagian yang menangani kepegawaian dan organisasi yang diselenggarakan pada 8 Januari 2013, konsep rumpun jabatan ini masih perlu disempurnakan. Dari masukan secara tertulis pun dinyatakan konsep itu masih perlu disesuaikan dengan karakteristik Kementerian Keuangan.

Adapun penyusunan tersebut bertujuan agar terdapat rumpun jabatan yang sesuai dengan karakteristik Kementerian Keuangan. Hal ini nantinya dapat dijadikan sebagai dasar atau masukan dalam penyusunan pola mutasi, pengembangan jalur karier, perencanaan SDM, Human Capital Development Plan (HCDP), dan manajemen talenta.

Selama tahun 2013, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pada 1-3 April 2013 telah dilakukan koordinasi antara Biro Organta, Biro SDM, dan konsultan Hay Group untuk memperbaiki konsep Job Family serta Job Competency. Hal ini berdasarkan hasil pelatihan dan masukan dari semua uni Eselon I serta beberapa arahan pimpinan. Berdasarkan semua masukan tersebut, Bidang AEJ telah menyempurnakan struktur rumpun jabatan Kementerian Keuangan. Hasilnya, jumlah Suku Jabatan (Clan) menjadi empat, Keluarga Jabatan (Job Family) 15, dan Sub-Keluarga Jabatan (Sub-Job Family) menjadi 33;

2. Pada 15 Mei 2013, konsep Job Family hasil perbaikan telah dipresentasikan kepada Staf Ahli OBTI, TRBTKP, dan Kepala Biro SDM. Hasil perbaikan tersebut telah disetujui dan dianggap sesuai dengan kondisi Kementerian Keuangan;

3. Untuk hasil posting semua jabatan struktural ke dalam masing-masing Sub-Job Family, pada 20 September 2013 dan 4 Oktober 2013 telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan semua

notification of acceptance of this letter, then was signed and returned to the Secretary of Cabinet on December 13th, 2013 in letter Number S-917/MK.01/2013 on 13th December 2013 for further processing. On February 10th, 2014, two Presidential decrees were released: Presidential Decree Number 13 of 2014 recorded the Fifth Amendments on Presidential Decree Number 47 of 2009 which governs the Establishment and Organization of Ministry (Statute Book Number 24 of 2014) and Presidential Decree Number 14 of 2014 which recorded the Fifth Amendments on Presidential Decree Number 24 of 2010 concerning position, duty, and function of Ministries and also Organization Structure, Duty and Function of Ministry’s Echelon 1.

• Formulation of Job Family and Job Competency

In 2012, AEJ TRBTKP compiled the initial of organizational structure of Ministry of Finance assisted by Hay Group consultant. However, after further discussion and training on January 8th, 2013 between head of personnel and head of organization as well as written input from all Echelon 1 units leaders, this initial organizational structure still need to be worked on to reflect the characteristics of the Ministry of Finance.

Other purposes of this new organizational structure, besides to show how information would flow from level to level within the MOF, are to become a foundation for employee mutation, to plan career path development and other HR planning, HDCP and for talent management.

Through 2013, the following activities were conducted to assist in the creation of organizational structure:

1. Per training result and inputs from all Echelon 1 leaders, on April 1st to April 3rd a coordination between Bureau of Organta, Bureau of Human Resources and Hay Group consultancy were made to improve the description and flow of Job Family and Job Competency concept that previously compiled by Hay Consultant. The AEJ was able to perfect the Ministry of Finance’s Position Structure by dividing the organization to 4 Clans, 15 Job Families and 33 Sub-Job Families;

2. On 15th May 2013, the updated concept of Job Family was presented to OBTI, TRBTKP and Head of Bureau of Human Resources and this update was agreed and accepted to reflect the Ministry of Finance’s condition;

3. To post all result of the updated organizational structural position into each Sub-Job Family, on September 20th, 2013 and October 4th, 2013, a meeting with all Echelon 1 unit was formed. The purpose of the meeting is to monitor whether the result of organizational structure would fit to the Sub-Job Family and to make necessary improvements;


unit Eselon I. Hal ini untuk melihat apakah hasil posting-an semua jabatan struktural ke dalam masing-masing Sub-Job Family sudah tepat dan sekaligus untuk melakukan penyempurnaan;

4. Pada 23-25 Oktober 2013 telah dilakukan pembahasan legal drafting draft final RKMK tentang rumpun jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melibatkan Biro Hukum;

5. Pada 31 Desember 2013, rumpun jabatan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.01/2013.

Untuk Job Competency, pada 19-21 Juni 2013 telah dilakukan pembahasan awal terkait penyesuaiannya dengan Job Family yang berubah sesuai hasil pembahasan. Meski demikian, mengingat Job Competency memerlukan pembahasan yang sangat komprehensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, penyempurnaannya akan dilakukan pada tahun 2014-2015.

• Penyelesaian Uraian Jabatan

Penetapan uraian jabatan pada tahun 2013 merupakan uraian jabatan struktural di kantor pengelolaan TIK-BMN, uraian jabatan struktural instansi vertikal, serta UPT di DJP, DJBC, DJPB, DJKN, dan BPPK. Penetapan ini perlu mengingat uraian jabatan struktural di lingkungan KPTIK-BMN belum ada setelah ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja unit tersebut berdasarkan PMK Nomor 53/PMK.01/2011. Peraturan ini didukung oleh KMK Nomor 418/KMK.01/2012 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan, Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan, dan Pengelolaan Gedung Keuangan Negara di Daerah. Setelah PMK Nomor 167-178/PMK.01/2012 yang mengatur pembakuan kepatuhan internal ditetapkan pada 6 November 2012, penyusunan uraian jabatan struktural instansi vertikal dan UPT perlu untuk pengelolaan kinerja dan risikonya.

Target uraian jabatan tersebut telah tercapai dengan menetapkan KMK oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. KMK Nomor 498/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan KPTIK-BMN;

2. KMK Nomor 595/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

3. KMK Nomor 596/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal

4. On October 23rd-25th, 2013, a final legal draft of RKMK regarding Organizational Structure within Ministry of Finance was under discussion with the Bureau of Legal;

5. On December 31st, 2013, the new Organizational Structure that describes positions of stakeholders was formulized and established in a Minister of Finance Decree Number 461/KMK.01/2013.

To ensure proper Job Competency formulation, between June 19th – 21st, 2013, an early discussion related to adjustment to Job Families was done. This activity is scheduled to end in 2015, as Job Competency discussion covers a wide range of topics and requires comprehensive discussion that can’t be finalized in a short amount of time.

• Completion of Job Description regulation

2013 was the year where the MOF was able to complete description of each individual job in the organization structure at the following organization: within the State Owned Information Technology and Communication Management Office, structural vertical institution, and Technical Implementation Unit within Directorate General of Taxes, Directorate General of Customes and Excises, Directorate General of Treasury, Directorate General of State Assets and Financial Education and Training Bodies. It is important to remember that a structured job description within State Owned Information Technology and Communication Management Office did not exist until it was regulated in a Minister of Finance’s Regulation Number 53/PMK.01/2011 and Minister of Finance Decree Number 418/KMK.01/2012 concerning Ministry of Finance’s Representative, Ministry of Finance’s Representative secretary, and Area’s Ministry of Finance Building Management. Next, a Minister of Finance’s Regulation Number 167-178/PMK.01/2012 dated 6th of November 2012 arranges standardization of internal duties and function, organizing job description in structural vertical institution and Technical Implementation Unit on all Echelon 1 unit within the Ministry of Finance. The regulation is set to manage job performance and managing risk.

The job description regulation above then was set as a Minister of Finance’s Decree set by Setjen to other units as follow:

1. Minister of Finance’s Decree Number 498/KM.1/2013 concerning job description within State Owned Information Technology and Communication Management Office;

2. Minister of Finance’s Decree Number 595/KM.1/2013 concerning job description as structural vertical institution and Technical Implementation Unit within Directorate General of Taxes;

3. Minister of Finance’s Decree Number 596/KM.1/2013


Bea dan Cukai;4. KMK Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian

Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

5. KMK Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

6. KMK Nomor 599/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

• Penyelesaian Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kegiatan ini menghasilkan laporan yang berisi capaian analisis beban kerja di 11 unit Eselon I Kantor Pusat serta semua unit vertikal dan UPT. Hal ini diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Balai Diklat Keuangan, serta Balai Diklat Kepemimpinan.

Dari hasil analisis tersebut diketahui Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak 97.564.319,05 orang/jam. Dilihat dari kebutuhan pegawai/pejabat, Kementerian Keuangan memerlukan 65.118 orang. Sementara itu, jumlah pegawai/pejabat yang ada saat ini sebanyak 58.286 orang. Dengan demikian, terjadi kekurangan pegawai sebanyak 6.832 orang dengan tingkat efisiensi unit 1,11 dan prestasi unit A dengan kualifikasi sangat baik. Dari 11 unit Eselon I, sebanyak 10 unit terjadi kekurangan pegawai 7.172 orang. Sementara itu, satu unit lain, DJPB, terjadi kelebihan sebanyak 340 orang.

Adapun pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dimulai dengan pengolahan data oleh masing-masing administrator unit pada 20 Maret-5 April 2013. Selanjutnya, laporan tersebut dipresentasikan di hadapan TRBTKP pada 30 April-3 Mei 2013. Pada 23-24 Mei 2013 dilakukan pembahasan penyusunan laporan bersama unit-unit terkait. Pada 30 April-3 Mei 2013 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan laporan analisis beban kerja berdasarkan bahan masukan dan penyempurnaan hasil presentasi di hadapan TRBTKP. Pada 23-24 Mei 2013 juga telah dilakukan pembahasan penyusunan laporan bersama dengan unit-unit terkait.

Laporan analisis beban kerja di Kementerian Keuangan telah disampaikan melalui nota dinas Nomor ND-469/SJ.2/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan telah mendapat pengesahan dari Sekretaris Jenderal.

concerning job description as structural vertical institution and Technical Implementation Unit within Directorate General of Customes and Excises;

4. Minister of Finance’s Decree Number 597/KM.1/2013 concerning job description as structural vertical institution within Directorate General of Treasury;

5. Minister of Finance’s Decree Number 598/KM.1/2013 concerning job description as structural vertical institution within Directorate General of State Assets;

6. Minister of Finance’s Decree Number 599/KM.1/2013 concerning job description as structural vertical institution and Technical Implementation Unit within Financial Education and Training Bodies.

• Completion of Workload Analysis within the Ministry of Finance

A workload analysis was done in 11 units of Echelon 1 in the Head Office and all vertical unit and Technical Implementation Unit within Directorate General of Taxes, Directorate General of Customes and Excises, Directorate General of Treasury, Directorate General of State Assets, Financial Education and Training Bodies, and Leadership Education and Training Bodies. The end result, a report was generated based on this analysis.

Based on the result, it was known that Ministry of Finance had the highest workload among other department, at about 97,564,319.05 person hour (PH). Judging from the figure above, the ideal personnel required in the Ministry of Finance is 65,118 employees. However, as of today, the total number of employees and officials was recorded at 58,286 employees. Therefore, there was a deficit of 6,832 employees with Efficiency Unit (EU) level of 1.11 and Achievement Unit (AU) A with excellent qualification. From the 11 units in Echelon 1, there were 10 units with lack of employee of 7,172 personnel, while other unit, the Directorate General of Treasury had an excess of 340 employees.

The implementation of Workload Analysis within Ministry of Finance started with data processing by each administrator unit between March 20th to April 5th, 2013. Then, a report was presented in front of TRBTKP on a 3 days meeting between 30th of April to 3rd of May 2013. On May 23rd to 24th, 2013, a discussion to compile joint report was conducted with the related units and on April 30th to May 3rd, 2013, an improved and revised Workload Analysis report was presented again to TRBTKP based on inputs and meetings.

This Ministry of Finance’s Workload Analysis was delivered to Setjen with an official note Number ND-469/SJ.2/2013 on August 14th, 2013. A ratification from Setjen was received in return.


• Penyelesaian Rancangan Pedoman Penyusunan LAKIP di Kementerian Keuangan

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja serta kualitas pelaporan, perlu disusun pedoman teknis penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komponen perencanaan kinerja dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Cankeu) serta Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)

• Completion of Guidelines Draft to Prepare Performance Accountability Report on Government Institution

In order to improve agency and work unit’s performance, accountability and reporting, it is necessary to draft a technical guide that will be used to determine performance and accountability of government institution of agency/work unit within Ministry of Finance. Implementation of Performance Accountability Report on Government Institution (LAKIP) for each components were as follow:

1. Performance component was coordinated with Bureau of Planning and Finance along with Setjen’s The Center for Policy Analysis and Harmonization (Pushaka);

No Unit Organisasi/ Organization’s Unit

Jumlah Beban Kerja Unit/ Total Unit’s workload

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/

Number of Staff/ Official Needed

Jumlah Pejabat/Pegawai yang ada/ Number

of Staff/ Offical Available

+/- EU PU Ket

1 Sekretariat Jenderal/ Secretariat General

3259925.43 2134 1979 -155 1.093071622 A Sangat Baik/ Very Good

2 Direktorat Jenderal Anggaran/ Directorate General of Budget


3 Direktorat Jenderal Pajak *)/ Directorate General of Tax

54371798 36093 31304 -4789 1.152552209 A Sangat Baik/ Very Good

4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *)/ Directorate General of Customs and Excise


5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan *)/ Director General of Treasury

11707008.19 7761 8101 340 0.958945748 B Baik/ Good

6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *)/ Directorate General of State Assets


7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/ Directorate General of Fiscal Balance


8 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/ Directorate General of Debt Management


9 Inspektorat Jenderal/ Inspectorate General


10 Badan Kebijakan Fiskal/ Fiscal Policy Office


11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/ Finance Education and Training Agency


Jumlah/ Total 97564319.05 65118 58286 -6832 1.110742817 A Sangat Baik/ Very Good

Tabel/ Table 2.4.1 Laporan analisis beban kerja unit Eselon I di Kementerian Keuangan / Ministry of Finance’s Workload Analysis in Echelon I units of Ministry of Finance

Sumber/ Source: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 2013/ Bureau of Organization and Business Process 2013


Sekretariat Jenderal;2. Komponen pengukuran kinerja dan capaian kinerja

dikoordinasikan oleh Pushaka Sekretariat Jenderal;3. Komponen pelaporan kinerja dikoordinasikan oleh

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) Sekretariat Jenderal;

4. Komponen evaluasi kinerja dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Penyelesaian rancangan pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari pembuatan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK). Tahapan rancangan ini terdiri atas penyusunan draf, pembahasan draf, penyampaian draf kepada pimpinan, dan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) oleh pimpinan.

Berdasarkan hasil kick off meeting bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organta, Pushaka, serta Itjen pada 15 Mei 2013, pedoman LAKIP menjadi bagian dari penyusunan dokumen perencanaan. Pada 10 Juni 2013, Biro Organta telah menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Pelaporan Kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Rancangan ini disampaikan melalui surat Nomor ND-354/SJ.2/2013 untuk dimintakan penetapan. Dalam RKMK ini, Sekretaris Jenderal mendisposisikan ke Biro Cankeu. Selanjutnya, Biro Cankeu mengundang Biro Organta, Pushaka, dan Itjen untuk melakukan finalisasi RKMK pada 26-28 Juni 2013. Dalam rapat ini disepakati RKMK yang dibuat Biro Organta tersebut merupakan bagian dari pedoman penyusunan dokumen perencanaan yang akan disusun Biro Cankeu. Berdasarkan pendapat Biro Hukum terkait jenis peraturan dan masukan Pushaka mengenai format RKMK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012, rancangan tersebut kembali masuk tahap pembahasan.

• Penyelesaian SOP Kementerian Keuangan

1. Penyelesaian SOP Reguler di Lingkungan Kementerian Keuangan

Selama tahun 2013, Biro Organta telah melakukan kajian dan penelitian SOP, baik untuk internal Sekretariat Jenderal maupun dari masing-masing unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Hingga triwulan IV, konsep SOP yang telah dikaji dan diteliti serta mendapat surat rekomendasi atau telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 16 rekomendasi. Sehingga sampai dengan tahun 2013, jumlah rekomendasi di Kemenkeu mencapai 17.800 rekomendasi.

2. Performance Component and Achievement was coordinated with Pushaka;

3. Performance Report Component was coordinated with Setjen’s Bureau of Organization and Business Procedure (Organta);

4. Performance Evaluation Component was coordinated with Inspectorate General.

Completion of draft guideline to prepare LAKIP within Ministry of Finance was part of creating Minister of Finance’s Regulation, in which the steps consisted of making the draft, discussing the draft, submitting the draft to the leader, and stipulation Minister of Finance’s Regulation by the leader.

Based on a kick off meeting with Bureau of Planning and Finance (Cankeu), Organta, Pushaka and Inspectorate General on May 15th, 2013, draft guidelines LAKIP had become part of handbook to draft planning document. On the 10th of June 2013, Organta delivered the draft of Minister of Finance’s Regulation concerning Guidelines to Prepare Planning Document and Budgeting along side Performance Reporting to Setjen through ND-354/SJ.2/2013 to be imposed. The draft, then, was dipositioned to Cankeu. Next, Cankeu invited Organta, Pushaka and Inspectorate General to discuss and finalize the draft on June 26th-28th, 2013. In this meeting, it was agreed that the draft must become a part of Guidelines to Prepare Planning Document compiled by Cankeu. Finally, due to a number of inputs from Bureau of Legal related to regulation’s type used and additional inputs from Pushaka in regards to the draft’s format, which were adjusted with Government Regulation Number 46 of 2012 concerning Performance Assessment for Civil Servant, the draft of Minister of Finance’s Regulation is currently back in the discussion stage.

• Completion of Ministry of Finance’s SOP

1. Completion of Regular SOP within Ministry of Finance.

Throughout 2013, Organta conducted studies and researches on internal Setjen’s SOP and from each units of other Echelon 1 within Ministry of Finance. On the fourth quarter, various SOP concepts were studied and researched and the Bureau issued 19 recommendations in a letter to the Setjen. Including those 19 recommendations, the Ministry of Finance had released 17,800 recommendations in 2013.


2. Completion of Link SOP within Ministry of Finance.

Some activities included in preparing SOP-Link were: mapping of business types/procedures, identification of involvement of related units’s SOP, discussion with related unit, drafting and draft finalization.

In 2013, Ministry of Finance prepared seven SOP-Link draft with details as follow:

2. Penyelesaian SOP-Link di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kegiatan penyusunan SOP-Link meliputi pemetaan jenis kegiatan/proses bisnis, identifikasi SOP, identifikasi keterlibatan SOP unit-unit terkait, pembahasan dengan unit-unit terkait, penyusunan konsep, dan finalisasi draf akhir.

Pada tahun 2013, telah disusun tujuh SOP-Link Kementerian Keuangan dengan perincian sebagai berikut.

Tanggal/ Date Judul SOP-Link

27 Maret 2013/ 27 March 2013

SOP-Link Penyiapan dan Penetapan BMN yang Akan Digunakan Sebagai Sset SBSN (Underlying Asset)/ SOP-Link Preparation and Decision of BMN to be utilized as Sset SBSN (Underlying Asset)

SOP-Link Penetapan Alokasi Definitif DBH PPh Pasal 25/29 WPOP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21/ SOP-LINK Decision on Definitive Allocation of DBH PPh Article 25/29 Domestic WPOP and PPh Article 21

8 Juli 2013/ 8 July 2013

SOP-Link Tindak Lanjut atas Retur SP2D Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang/ SOP-LINK Follow up on Return of SP2D Payment of Principal, Interest, and Debt’s fee

SOP-Link Penetapan Alokasi Definitif PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota/ SOP-LINK Decision on Definitive Allocation of Land and Building Tax for Central Government to be disbursed to all regencies and cities

SOP-Link Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah/ SOP-LINK Decision on Land and Building Tax portion for regional area in Oil, Gas, and Geothermal Mining

SOP-Link Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21/ SOP-LINK Decision on temporary allocation of revenue sharing of Income Tax Article 25/29 Personal Domestic Taxpayer and Income Tax Article 21

SOP-Link Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan/ SOP-LINK Decision on Temporary Allocation of Revenue Sharing of Land and building Tax

30 September 2013 SOP-Link Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran/ SOP-LINK Implementation of Audit of Inspectorate General to Directorate General of Budget

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri/ SOP-LINK Settle-ment of Request for Taxpayer’s/guarantor’s overseas travel ban

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri/ SOP-LINK Settlement of Request for Extension of Taxpayer’s/guarantor’s overseas travel ban

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Pencabutan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri/ SOP-LINK Settlement of Request to Cancel Taxpayer’s/guarantor’s overseas travel ban

SOP-Link Penanganan Kondisi Krisis Pasar Surat Berharga Negara (Revisi)/ SOP-LINK Management of State Securities Market Crisis (revision)

10 Desember 2013/ 10 December 2013

SOP-Link Penyampaian Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai kepada Direktorat Jenderal Pajak/ SOP-LINK Disclosure of Data and Information regarding Tax from Accountant and Appraiser Super-visory Center to Directorate General of Tax

SOP-Link Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengelola Barang/ SOP-LINK Decision on the Status for BMN usage in the form of Land and/or Building by Goods Manager

SOP-Link Penetapan Status Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengelola Barang/ SOP-LINK Decision on the Status for BMN usage beside Land and/or Building by Goods Manager

SOP-Link Penyampaian Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari PPAJP kepada DJP/ SOP-LINK Disclosure of Data and Information regarding tax from PPAJP to DJP


SOP-Link Penatausahaan dan Pemindahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi/ SOP-LINK Administration and Transfer of Land and Building Tax in Mining Sector for Oil, Gas, and Geothermal Mining


SOP-Link Penyusunan Bahan Rekomendasi Rapat Komite Asset-Liability Management (ALM)/ SOP-LINK Compilation of materi-als for Recommendation of Asset-Liability Management (ALM) Committee Meeting

Tabel/ Table 2.4.2 SOP-Link Kementerian Keuangan/ Completion of Link SOP within Ministry of Finance



3. Penyelesaian SOP Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Keuangan

SOP Fasilitatif merupakan pembakuan SOP berkaitan dengan aktivitas/kegiatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan pada semua satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil SOP Fasilitatif tersebut akan dijadikan sebagai alat kerja untuk me-review dan menyeragamkan format serta susunan SOP bidang kepegawaian dan keuangan yang diusulkan oleh masing-masing unit organisasi.

Pada tahun 2013, Setjen telah menyusun SOP Fasilitatif

3. Completion of Facilitative SOP within Ministry of Finance.

SOP Facilitative was a standardized SOP related to activities of staffing and finance in all work units within the Ministry of Finance. The Facilitative SOP will be used as as a tool to review and set a uniformed format of SOP arrangement for staffing and finance as voiced by each organization’s unit.

In 2013, Setjen has arranged Facilitative SOP for

Tanggal/ Date Judul SOP-Link

27 Maret 2013/ 27 March 2013

SOP-Link Penyiapan dan Penetapan BMN yang Akan Digunakan Sebagai Sset SBSN (Underlying Asset)/ SOP-Link Preparation and Decision of BMN to be utilized as Sset SBSN (Underlying Asset)

SOP-Link Penetapan Alokasi Definitif DBH PPh Pasal 25/29 WPOP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21/ SOP-LINK Decision on Definitive Allocation of DBH PPh Article 25/29 Domestic WPOP and PPh Article 21

8 Juli 2013/ 8 July 2013

SOP-Link Tindak Lanjut atas Retur SP2D Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang/ SOP-LINK Follow up on Return of SP2D Payment of Principal, Interest, and Debt’s fee

SOP-Link Penetapan Alokasi Definitif PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota/ SOP-LINK Decision on Definitive Allocation of Land and Building Tax for Central Government to be disbursed to all regencies and cities

SOP-Link Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah/ SOP-LINK Decision on Land and Building Tax portion for regional area in Oil, Gas, and Geothermal Mining

SOP-Link Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21/ SOP-LINK Decision on temporary allocation of revenue sharing of Income Tax Article 25/29 Personal Domestic Taxpayer and Income Tax Article 21

SOP-Link Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan/ SOP-LINK Decision on Temporary Allocation of Revenue Sharing of Land and building Tax

30 September 2013 SOP-Link Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran/ SOP-LINK Implementation of Audit of Inspectorate General to Directorate General of Budget

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri/ SOP-LINK Settle-ment of Request for Taxpayer’s/guarantor’s overseas travel ban

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri/ SOP-LINK Settlement of Request for Extension of Taxpayer’s/guarantor’s overseas travel ban

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Pencabutan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri/ SOP-LINK Settlement of Request to Cancel Taxpayer’s/guarantor’s overseas travel ban

SOP-Link Penanganan Kondisi Krisis Pasar Surat Berharga Negara (Revisi)/ SOP-LINK Management of State Securities Market Crisis (revision)


SOP-Link Penyampaian Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai kepada Direktorat Jenderal Pajak/ SOP-LINK Disclosure of Data and Information regarding Tax from Accountant and Appraiser Super-visory Center to Directorate General of Tax

SOP-Link Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengelola Barang/ SOP-LINK Decision on the Status for BMN usage in the form of Land and/or Building by Goods Manager

SOP-Link Penetapan Status Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengelola Barang/ SOP-LINK Decision on the Status for BMN usage beside Land and/or Building by Goods Manager

SOP-Link Penyampaian Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari PPAJP kepada DJP/ SOP-LINK Disclosure of Data and Information regarding tax from PPAJP to DJP


SOP-Link Penatausahaan dan Pemindahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi/ SOP-LINK Administration and Transfer of Land and Building Tax in Mining Sector for Oil, Gas, and Geothermal Mining


SOP-Link Penyusunan Bahan Rekomendasi Rapat Komite Asset-Liability Management (ALM)/ SOP-LINK Compilation of materi-als for Recommendation of Asset-Liability Management (ALM) Committee Meeting

Tabel/ Table 2.4.3 SOP-Link Kementerian Keuangan/ Completion of Link SOP within Ministry of Finance



bidang keuangan dan kepegawaian sebagai berikut:

a. Penerbitan Surat Perintah Membayar;b. Tata Cara Revisi Anggaran;c. Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

UAKPA dengan KPPN;d. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);e. Pembayaran Gaji Pegawai Melalui Rekening

Pegawai Negeri Sipil (PNS);f. Penyusunan Laporan Bulanan Pembayaran

dan Permintaan Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara;

g. Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Pegawai;

h. Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada Tingkat Satuan Kerja (Satker);

i. Pemberian Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Tingkat S-1;

j. Permohonan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg);

k. Permohonan Penerbitan Kartu Suami (Karsu)/ Kartu Istri (Karis);

l. Penyampaian Daftar Usulan Penerima Satyalancana Karya Satya;

m. Pengajuan Surat Izin ke Luar Negeri (selain pejabat Eselon I);

n. Penyusunan Surat Usulan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Hak Pensiun bagi Pegawai yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) di Lingkungan Kantor Pusat;

o. Penyusunan Surat Usulan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas Permintaan Sendiri dengan Hak Pensiun bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat;

p. Permintaan Daftar Peserta Pendidikan dan Pelatihan;

q. Penugasan Pendidikan dan Pelatihan;r. Penyampaian Calon Peserta Pendidikan dan

Pelatihan.

• Penyelesaian Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan telah melakukan inisiasi kegiatan untuk pengembangan dan penguatan jabatan fungsional. Guna menunjang pengembangan dan penguatan jabatan fungsional ini, disusunlah suatu pedoman bagi semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Menyamakan persepsi semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memberikan pemahaman mengenai rancang bangun jabatan fungsional;

3. Memberikan panduan mengenai proses

finance and staffing as follow:

a. Issuing Payment Order;b. Budget Revision Procedures;c. Implementation Reconciliation Financial

Statement of Accountant Authorized Budget unit with State Treasury Office;

d. Preparing Financial Statements for Accountant Authorized Budget unit;

e. Payment Civil Servant salary through Civil Servant’s account.;

f. Preparing Monthly Payment report and Special Allowance Disbursement Request for State Financial Management.;

g. Producing Employee’s Income Certificate;h. Payment Food Allowance for Civil Servant on

Working Unit (Satker);i. Provide Education Permit outside officials for

Bachelor Degree;j. Requesting to produce Employee’s ID card

(Karpeg);k. Requesting to produce Husband’s or Wife’s ID card

(Karsu and Karis); l. Submission of Proposed Recipient List of the Work

of Satyalancana Satya;m. Request permission for overseas trip (other than

Echelon 1 officials);n. Preparing Proposed Termination Letter

Respectfully as Civil Servants with Retirement Rights for Employees reaching Retirement Age Limit (BUP) within the Head Office;

o. Preparing Proposed Termination Letter Respectfully as Civil Servants (PNS) on own request with Retirement Rights for Employees within the Head Office;

p. Requesting Participant list for education and training;

q. Assigning education and training;r. Candidate submission for education and training.

• Completion of Guidelines for Development Functional Position within Ministry of Finance.

Ministry of Finance had initiated activities to develop and strengthen functional position by establishing a guideline for all Echelon 1 units within Ministry of Finance. The purpose of this guideline is as follow:

1. Perception alignment to all organizational units within Ministry of Finance related to functional position based on the legislation enforced;

2. Provide understanding about functional position design;3. Provide guidelines on process of creation of particular

functional position in Ministry of Finance core business;4. Provide guidelines on the use of certain functional


pembentukan jabatan fungsional tertentu di bidang core business Kementerian Keuangan;

4. Memberikan panduan mengenai proses penggunaan jabatan fungsional tertentu di bidang core business K/L lain yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan.

Pedoman tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan (RPMK Pedoman Jafung). Selama proses penyusunannya, pembahasan RPMK tersebut dilakukan bersama-sama dengan Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, dan seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Atas dukungan semua pihak, baik internal maupun eksternal Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, RPMK tersebut telah ditetapkan pada 4 Februari 2014 dengan Nomor 27/PMK.0l/2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh Presiden Republik Indonesia pada 15 Januari 2014 yang mengatur kebijakan mendasar terkait penguatan jabatan fungsional, pedoman pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional tertentu menjadi semakin relevan bagi Kementerian Keuangan. Diharapkan, dengan adanya PMK Pedoman Jafung tersebut, kegiatan pengembangan jabatan fungsional di setiap unit Eselon I dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dan efektif berdasarkan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tahun 2014, Bagian Jabatan Fungsional akan melakukan sosialisasi dan mendorong inisiasi kepada semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagian ini juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN dalam rangka melakukan pendampingan kegiatan pengembangan jabatan fungsional di setiap unit Eselon I Kementerian Keuangan.

• Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan agar Berpredikat WBK serta WBBM

Sejalan dengan program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pimpinan Kementerian Keuangan bertepatan dengan hari Oeang Tahun 2012, Sekretaris Jenderal c.q. Biro Organta selaku koordinator pelaksana pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah berkoordinasi dengan para pimpinan unit Eselon I dan Itjen. Koordinasi ini terkait pembahasan unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Pada akhirnya, disepakati bahwa KPKNL Jakarta V, KPP WP Besar Tiga, KPPN Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, dan Pusat LPSE Setjen diusulkan kepada Kementerian PANRB untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam

position in other Ministries/Line Ministry’ core business that was needed by Ministry of Finance.

This guideline was listed in draft of Minister of Finance’s Regulation concerning Guidelines for Development and Use of Specific Functional Position within Ministry of Finance. Throughout the process, draft of Minister of Finance’s Regulation was discussed by Human Resource Bureau, Bureau of Legal and all Echelon 1 unit of Ministry of Finance.

With the support both internally and externally from the Bureau of Organization and Business Procedure, this draft of Minister of Finance’s Regulation (RPMK) was enacted on the 4th of February 2014 Number 27/PMK.01/2014 concerning Guidelines for Development and Use of Specific Functional Position within Ministry of Finance.

With the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning Civil State Apparatus by the President of Indonesian Republic on January 15th, 2014 that sets basic policy regarding strengthening of functional position; the guideline to develop and utilization of specific functional position becomes more relevant to the Ministry of Finance. By having this Minister of Finance’s Regulation concerning Guidelines for Development and Use of Specific Functional Position within Ministry of Finance, it is hoped that development activities for functional positions in Echelon 1 units could be carried out in a more comprehensive and effective as set in the law. Furthermore, in 2014, the Functional Position unit will socialize and push the initiation to all Echelon 1 units within Ministry of Finance. This activity will be coordinated with Ministry of Administration and Bureaucratic Reform and State Personnel Board in order to assist the development of functional position in every Ministry of Finance’s Echelon 1 units.

• Establishment of Work Unit within Ministry of Finance to achieve Free Corruption Area (WBK) and Clean Bureaucracy and Serving Area (WBBM)

To support the program on prevention and corruption eradication launched by the leader of Ministry of Finance, coincided with the commemoration of hari Oeang (“Money day”) in 2012; Setjen c.q. Organta as the implementing coordinator of Integrity Zone (ZI) towards Free Corruption Area (WBK) and Clean Bureaucracy and Serving Area (WBBM) had coordinated with all unit Echelon 1 leaders and Inspectorate General. The coordination was conducted to nominate units regarding WBK/WBBM. In the end, 5 units were nominated to represent Ministry of Finance in the “Integrity Zone towards WBK/WBBM 2013”. The 5 units presented to the Ministry of Administration and Bureaucratic Reform were the State Asset Management and Auction Service Office (KPKNL) Jakarta V, Large Taxpayer Tax Office 3, State Treasury Office Malang,


program ZI menuju WBK/WBBM 2013.

Sebenarnya, ada lebih dari lima unit kerja yang akan diusulkan. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kementerian PANRB dalam melakukan review, unit kerja yang diusulkan menjadi hanya lima. Bahkan, pada awalnya, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, unit kerja yang diusulkan tidak lebih dari dua. Setelah dilakukan pembahasan, maka disetujui Kementerian Keuangan dapat mengusulkan lima unit kerja yang mewakili unit-unit lain yang melakukan fungsi pelayanan pada masyarakat.

Sebagaimana prosedur yang berlaku, sebelum penilaian, unit kerja yang diusulkan perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh Tim Pembangun Integritas (TPbI). Tim ini beranggotakan Biro Organta, Sekretariat Direktorat Jenderal pada unit Eselon I terkait, dan Itjen. Secara umum, proses pembinaan ini meliputi kesiapan kelengkapan dan kerapian dokumen pendukung, tata ruangan dan kebersihan kantor, serta kesiapan sumber daya aparatur.

Adapun proses penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan didampingi Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Hasil penilaian ini selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri atas Kementerian PANRB dan lembaga swadaya masyarakat yang dipercaya untuk melakukan review.

Dari penilaian awal yang dilakukan oleh TPI, kelima unit kerja ini dinyatakan telah memenuhi standar untuk mendapatkan predikat WBBM. Berdasarkan penilaian TPN, kelima unit kerja itu juga dinyatakan layak untuk mendapatkan predikat WBBM. Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian PANRB melalui surat nomor B/3226/M.PAN-RB/10/2013 secara resmi menetapkan dan menyampaikan bahwa KPKNL Jakarta V, KPP WP Besar Tiga, KPPN Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, dan Pusat LPSE Setjen sebagai unit kerja berpredikat WBBM.

Rencana Kerja 2014

• Implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan

Lingkup kegiatan implementasi transformasi kelembagaan ditunjukkan untuk mendukung, memastikan, dan mengakselerasi pengimplementasian Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam rangka implementasi cetak biru tersebut, Biro Organta harus mendesain dan melaksanakan sejumlah kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Supervisory and Customs Service Office Kediri and Setjen’s Central Electronic Procurement (LPSE). Originally, there were more than five units to-be-nominated, however, due to limited resources of Ministry of Administration and Bureaucratic Reform to review the units; the nomination was narrowed to five units. In addition, as stipulated in the Ministry of Administration and Bureaucratic Reform’s Regulation Number 60 of 2012 concerning Guidelines of Developing Integrity Zone towards Corruption Free Area and Clean Bureaucracy and Serving Area within Ministry/Line Ministry and Local Government, the nomination was limited to only 2 units. After a lengthy discussion, it was agreed that the Ministry of Finance could nomite five units to represent its public service function.

Following to the procedures, prior to review process, the recommended work unit should be coached by the Integrity Development Team (TPbI). This team consisted of Organta, Secretariat of Directorate General in the related Echelon 1 units and Inspectorate General. Typically, this coacing session would include assessment of the completeness of supporting documents, space planning, office cleanliness and the readiness of the personnel.

The assessment process was conducted by Internal Assessment Team (TPI) from Inspectorate General as the Internal Control Government Officials accompanied with Organta. Result of this assessment would be delivered to National Assessment Team (TPN) that consisted of Ministry of Administration and Bureaucratic Reform (PANRB) and non-governmental organization trusted to perform the review process.

Based on the initial assessment by Internal Assessment Team (TPI), all five work units were eligible to meet the standard to obtain WBBM. This result was supported by the TPN and based on letter Number B/3226/M.PAN-RB/10/2013, it was officially decided that State Asset Management and Auction Service Office (KPKNL) Jakarta V, Large Taxpayer Tax Office 3, State Treasury Office Malang, Supervisory and Customs Service Office Kediri and Setjen’s Central Electronic Procurement (LPSE) would hold the WBBM status.

Work Plan 2014

• Implementation of Institutional Transformation’s Blueprint

The scope of implementation of Institutional Transformation was to support, confirm, and accelerate implementation of Institutional Transformation’s Blueprint in the Ministry of Finance. In order to implement that blueprint, Organta had designed and executed some activities in 2014 as follow:


1. Program Kerja Implementasi Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan (TK);

2. Program Kerja Manajemen Perubahan;3. Program Kerja Penilaian Kesehatan Organisasi;4. Program Kerja Audit Organisasi;5. Program Kerja Evaluasi Pelayanan dan Antikorupsi;6. Program Dukungan Transformasi Kelembagaan;7. Program Pendampingan/Counterpart Survei

Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2014.

• Penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan

Penyelesaian penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan usulan dari unit Eselon I mulai dari pengumpulan data, analisis/telaahan, pembahasan internal, usulan Menteri Keuangan kepada Menteri PANRB/Presiden, sampai dengan penetapan Menteri Keuangan.

• Penyelesaian Uraian Jabatan

Penyelesaian uraian jabatan merupakan penyelesaian pemaparan secara terperinci dan lengkap tentang informasi jabatan, meliputi uraian semua aspek dan karakteristik yang terkandung dalam jabatan. Secara umum, pelaksanaan uraian jabatan dapat menentukan kebutuhan pegawai dari segi kualitatif dan kuantitatif, tepat, serta proporsional pada setiap organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

• Penyelesaian Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

1. Penyelesaian Analisis Beban Kerja merupakan perhitungan secara keseluruhan analisis yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja serta jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan pada volume kerja yang dilakukan setiap tahun;

2. Tahapan dari kegiatan ini berupa persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan hasil.

• Penyelesaian Rancangan Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan

1. Dalam kegiatan ini akan disusun pedoman teknis pembuatan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas LAKIP yang tepat waktu, dipercaya, mudah dimengerti, berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

• Penyelesaian SOP Kementerian Keuangan

1. Penyelesaian SOP merupakan keseluruhan tahapan penyusunan dan/atau pengembangan SOP yang

1. Implementation of Strategic Initiative Program Institutional Transformation;

2. Change Management Program;3. Organizational Health Assessment Program;4. Organizational Audit Program;5. Service and Anti-Corruption Evaluation Program;6. Supportive Organizational Transformation program;7. Counterpart Customer’s Satisfactory Survey towards

Ministry of Finance’s Service.

• Completion of Organizational Restructuring in the Ministry of Finance

Completion of organizational restructuring within Ministry of Finance was initiated based on suggestion from Echelon 1 unit. This activity started with data collection, analysis and internal discussion, suggestions from Minister of Finance to Ministry of Administration and Bureaucratic Reform/the President until an enactment by the Minister of Finance.

• Completion of Job Description regulation

Completion of job description describes a detail and complete information of a position including description of all aspects and characteristics contained in a particular position. In general, the implementation of this position description can determine the needs of employees in term of the qualitative and quantitative perspectives in a precise and propotional for each organization within the Ministry of Finance.

• Completion of Workload Analysis within Ministry of Finance

1. The completion of Workload Analysis denotes the calculation of overall analysis in a systematic way to find out effectiveness level and work efficiency and the number of employees needed based on the work volume;

2. Stages from these activities are preparation, data collection, data processing and reporting.

• Completion of Draft Guidelines Compiling Performance Accountability Report on Government Institution (LAKIP) within Ministry of Finance

1. This activity was conducted to prepare technical guidelines to determine performance and to report performance accountability of work unit and agency within the Ministry of Finance;

2. The purpose of this draft is to improve the quality of LAKIP that is punctual, trusted, easily understood, test-able, complete, neutral, concise, and following the standard report.

• Completion of Ministry of Finance’s SOP

1. Completion of SOP describes the whole series of activities to prepare and/or develop SOP as suggested


diusulkan oleh semua organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Biro Organta akan me-review usulan SOP yang diajukan oleh unit Eselon I dengan output kegiatan berupa penerbitan Rekomendasi Sekretaris Jenderal;

2. Di samping penyelesaian SOP reguler, Biro Organta juga menyusun SOP-Link yang merupakan pertautan dari masing-masing SOP pada beberapa unit, yang output-nya dari SOP suatu unit menjadi input bagi unit lain. Untuk tahun 2014, target jumlah penyelesaian SOP-Link di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 16.

• Penyelesaian Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan

1. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Penyelesaian Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional merupakan upaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstandar mengenai kegiatan pembentukan Jabatan Fungsional Core Business Kementerian Keuangan, Penggunaan Jabatan Fungsional dari K/L lain, dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional existing.

• Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan agar Berpredikat WBK/WBBM

1. Penetapan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Internal. Penetapan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Penilai Nasional;

2. Untuk tahun 2014, ditargetkan 12 unit kerja kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan mendapat predikat WBK/WBBM.

• Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2014 yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

2. Selain menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (SE-15/2013) guna mengimplementasikan Pasal 7 ayat (4) huruf c UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sejalan dengan gerakan One Agency One Innovation untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB juga menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik;

3. Pada tahun 2014, diharapkan Kementerian Keuangan akan mengikuti kompetisi ini dengan lebih banyak lagi menyampaikan inovasi pelayanan publik yang berkualitas.

by all Echelon I organization within the Ministry of Finance. Organta will review the suggested SOP as submitted by Echelon I unit. The output of the reviews will be the publication of Setjen’s Endorsement;

2. In addition to the completion of regular SOP, Organta also compiles SOP-Link that is linkage between a number of SOPs from several units. The link connects the output of a unit’s SOP to become input for other unit’s SOP. The target for SOP-Link completion in 2014 is 16 SOP-Links.

• Completion of Guidelines of Development of Functional Position within the Ministry of Finance

1. This activity is taken in order to develop Functional Position within the Ministry of Finance;

2. Completion of this guideline is to provide clear and standardized understanding about Functional Position of the Ministry of Finance’s Core Business, the usage of Functional Position from other Ministry/Line Ministry and to improve existing Functional Position.

• Establishment of Work Unit within the Ministry of Finance in order to achieve Free Corruption Area (WBK) and Clean Bureaucracy and Serving Area (WBBM)

The establishment of work unit with WBK and WBBM status was carried out based on assessment from Internal Assessment Team. The establishment was done by Minister of Finance after a careful consideration of recommendations from National Assessment Team;In 2014, there are 12 work unit of service office within the Ministry of Finance targeted to obtain WBK/WBBM status.

• Innovative Public Service Competition

1. The 2014 Innovative Public Service Competition was held by Ministry of Administration Bureaucratic Reform based on the Circular Letter of Ministry of Administration and Bureaucratic Reform Number 15 of 2013 concerning Innovative Public Service Competition within the Ministry/Line Ministry/Local Government;

2. In addition to hold the Competition (SE-15/2013), and in order to implement article Number 7 verse (4) letter c Law Number 25 of 2009 concerning Public Service; the Ministry of Administration and Bureaucratic Reform also declares 2014 as the year of Innovation in Public Services. This is in line with the One Agency One Innovation mission and to support the implementation of Bureaucratic Reform;

3. In 2014, Ministry of Finance expects to improve its participation in this Competition by delivering qualified innovative public services.


Koordinasi Aktivitas Komunikasi, Layanan Informasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Negara, serta Kebijakan Kementerian Keuangan

Salah satu tugas Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah koordinasi aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, serta kebijakan Kementerian Keuangan.

Berikut ini rangkaian kegiatan Setjen selama tahun 2013.

• Analisis Opini Publik dan Penyusunan Strategi Komunikasi

Analisis Opini Publik bertujuan mengetahui pandangan masyarakat, persepsi, dan sikap media terhadap isu tertentu terkait kebijakan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini diawali dengan monitoring dan resume. Resume pemberitaan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan diambil dari 40 media cetak, 16 media online, dan empat TV. Keseluruhan berita setiap hari dimonitor, diresume, dan dianalisis. Resume berita dikategorikan menjadi tiga tone, yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung yang dipublikasikan melalui http://opinipublik.depkeu.go.id (Dashboard Monitoring Media).

Untuk mengetahui karakter suatu berita, baik positif maupun negatif, diperlukan beberapa indikator seperti dukungan dan kritisi terhadap pernyataan atau kebijakan, tanggapan dari pihak ketiga (eksternal), serta ulasan dan analisis pada kesempatan berikutnya.

Dukungan publik terhadap kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2013 mencapai 94,17 persen dari target 75 persen. Perinciannya seperti pada grafik di bawah ini.

Coordination of Communication Activities, Information Services of Financial Management and State Assets’ Policy and Ministry of Finance’s Policy

One of the duties of Setjen is to coordinate communication activities, provide information services on financial management and state assets policy and Ministry of Finance’s policy.

The following were activities of Setjen throughout 2013

• Public Opinion Analysis and Preparation of Communication Strategy

An analysis of public opinion was executed to find out general public’s opinion, perception and media behavior toward the issues media response on the issues in Ministry of Finance’s policy. This analysis started from monitoring and summarizing news from 40 printed media, 16 online media, and 4 TV stations. The news and articles were monitored, resumed, analyzed, and categorized into three tones, i.e. supportive, neutral, and unsupportive. Afterward, the analysis was published through a website http://opinipublik.depkeu.go.id (Dashboard Monitoring Media).

To figure out the characteristic of the news, either positive or negative, several indicators such as support and criticism towards a statement or policy, third party (external) reaction, and also review and analysis on the next chance are established.

A general public’s support towards the policy issued by Ministry of Finance in 2013 reached 94.17%, which was higher than the expected target of 75%. Details can be seen in the Table below.

Sumber/ Source : Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance

Mendukung/Supportive

Tidak Mendukung/Unsupportive

Netral/Neutral

Media Online/Online Media

Media Cetak/Printed Media

Stasiun Televisi/TV Station

Grafik/ Graphic 2.4.1 Persentase Dukungan Publik terhadap Kebijakan/ Percentage of Public Opinion Supporting the Ministry of Finance’s Policy


Kegiatan monitoring, resume, dan analisis opini publik dituangkan dalam laporan analisis. Laporan yang disampaikan bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan tematik (on demand report). Khusus untuk laporan harian berisi laporan headlines media utama, laporan media cetak, laporan khusus pernyataan publik Menteri Keuangan, laporan review pasar (worldwide), serta laporan media online dan televisi. Selama tahun 2013, ada 246 laporan dari setiap jenis laporan tersebut. Untuk laporan berkala terdiri atas analisis mingguan sebanyak 49 laporan, analisis bulanan sebanyak 12 laporan, dan laporan tahunan berupa buku (“Terjerat Ayat BBM”), dan laporan tematik (on demand report) sebanyak 16 laporan.

Selanjutnya, analisis opini publik atas isu ataupun tren berita yang beredar di masyarakat ditindaklanjuti dengan strategi komunikasi. Strategi ini bertujuan membangun, meningkatkan, memperbaiki, atau mempertahankan posisi dan citra Kementerian Keuangan di mata khalayak, opinion leader, dan para pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2013, Setjen telah menyusun rekomendasi strategi komunikasi secara reguler, yaitu sebanyak 49 analisis mingguan dengan forecasting pemberitaan dan strategi komunikasi.

Publikasi Kebijakan Kementerian Keuangan

• Publikasi Cetak

Publikasi media cetak yang dikelola Setjen setidaknya terdiri atas enam macam cetakan. Pertama, majalah Media Keuangan. Kedua, buku Laporan Tahunan. Ketiga, Publikasi APBN. Keempat, media cetak dalam dan luar ruang seperti spanduk, banner, hanging banner, umbul-umbul, backdrop, roll banner, balon udara, dan neon box. Kelima, media cetak lain seperti booklet, majalah internal, poster, leaflet, dan album foto kegiatan pimpinan. Keenam, produk cetak berupa campaign kit Kementerian Keuangan seperti kalender, agenda, logo kegiatan, paper bag, t-shirt, dan souvenir kit.

Majalah Media Keuangan tahun 2013 memiliki sejumlah pencapaian. Pertama, Media Keuangan 2013 terbit dalam bentuk e-magazine pada situs www.setjen.depkeu.go.id semula tanggal 24 menjadi tanggal 23 setiap bulan. Pada tahun ini pula, sebaran cetakan majalah Media Keuangan ditambah 684 alamat menjadi 2.184 alamat. Selain itu, Media Keuangan berhasil meraih penghargaan Silver Winner kategori The Best of Government Inhouse Magazine tahun 2013 untuk edisi Vol. VII/No.56/April 2012. Berikut ini tabel perkembangan majalah Media Keuangan dalam tiga tahun terakhir.

Public opinion monitoring, resuming and analysis are written down into an analytical report, which is submitted daily, weekly, monthly, annually, and based on specific issues (it is called thematic or on demand report). Particularly on daily report, it contains headlines from the main media, printed material, special report on Minister of Finance’s public statement, market review report (worldwide), online media and televisions. Throughout 2013, there were 246 reports issued from each media. For periodic report, it had 49 weekly analysis reports, 12 montly analysis reports and yearly report in a form of a book (“Terjerat Ayat BBM”). There was also 16 thematic or on demand reports.

Furthermore, a communication strategy is developed to address the results of public analysis or trending news and issues in general public. This strategy has a purpose to develop, increase, improve or defend the Ministry of Finance’s reputation and position before opinion leaders and stakeholders. In 2013, Setjen had recommended communication strategies on a regular basis, i.e. 49 weekly analyses with news forecasting and communication strategy.

The Publication of Ministry of Finance’s Policy

• Printed Publication

there were at least six printed publications managed by Setjen, namely, (1) Media Keuangan magazine; (2) Annual Report; (3) State Budget Publication; (4) indoor and outdoor printed media such as banner, hanging banner, umbul-umbul (road-side banner), backdrop, inflatable air balloon, zeppelin, and neon box; (5) other printed media such as booklet, internal magazine, poster, leaflet and photo album of leaders’ activities; and (6) Ministry of Finance’s campaign kit e.g. calendar, agenda book, activities logo, paper bag, t-shirt and souvenir kit.

In 2013, Media Keuangan magazine had a number of improvements and achievements. First, the issuance of Media Keuangan 2013 e-magazine on www.setjen.depkeu.go.id was moved forward from 24 to 23 every month. At the same year, the distribution of Media Keuangan magazine increased from 684 addresses to 2.184 addresses. Media Keuangan also won a Silver Winner in the category of The Best of Government Inhouse Magazine in 2013 for their Volume VII/No.56/April 2012 edition. The following table shows the growth of Media Keuangan magazine in the last three years.


Sumber/ Source : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/ Bureau of Communication and Information Services

Selanjutnya, pada tahun 2013, Setjen menyusun tiga buku Laporan Tahunan, yakni Laporan Tahunan Kementerian Keuangan (LTKK), Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal (LTSJ), dan Laporan Tahunan Kehumasan (LT Humas) periode 2012. Berikut ini tabel perkembangan laporan tahunan dalam dua tahun terakhir.

Kegiatan lain yang dilaksanakan terkait publikasi cetak ialah publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di media massa. Tujuan publikasi ini untuk mewujudkan transparansi kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2013, Setjen telah menyusun advertorial APBN 2014 untuk majalah Tempo dan harian Kompas dan advertorial bertajuk “Middle Top Income” untuk majalah Tempo.

Setjen juga menerbitkan dua buku kompilasi penelitian, yaitu buku kompilasi penelitian II/2013 yang merupakan kompilasi penelitian selama 2012 dan buku kompilasi penelitian III/2013 yang merupakan kompilasi penelitian selama 2013. Buku tersebut dibagikan ke seluruh Eselon I dan II di Kementerian Keuangan dan sebagian kantor pelayanan.

Also in 2013, Setjen compiled three Annual Reports i.e. Ministry of Finance’s Annual Report, Setjen’s Annual Report and Public Relation’s Annual Report for the year 2012. The following table shows last two years of annual report’s development.

Other printed material was the State Budget (APBN) that was published in mass media. The purpose of the publication is to ensure transparency of fiscal policy set by the government. In 2013, Setjen compiled an advertorial of 2014 State Budget in Tempo magazine and the Kompas newspaper, and another advertorial titled “Middle Top Income” in Tempo magazine.

Setjen also published two research compilation books, i.e. research compilation II/2013 that covered all researches in 2012; and research compilation III/2013 that covered all researches in 2013. These compilations were distributed to Ministry of Finance’s Echelon I and II units and all vertical offices.

Tabel/ Table 2.4.5 Perkembangan Capaian Laporan Tahunan/ Performance Highlights of Annual Report

Tabel/ Table 2.4.4. Perkembangan Capaian Media Keuangan Periode 2011-2013/ Performance Highlights of Media Keuangan magazine for the Period of 2011-2013


2011 2012 2013

Tanggal Terbit/ Published Date 25 kalender/ 25 calendars 24 kalender/ 24 calendars 23 kalender/ 23 calendars

Jumlah Halaman/ Number of Page 40 halaman/ 40 pages 44 halaman/ 44 pages 48 halaman/ 48 pages

Jumlah Pencetakan/ Number of Copy

8.000 eksemplar/ 8,000 copies 10.000 eksemplar/ 10,000 copies 10.000 eksemplar/ 10,000 copies

Titik Distribusi/ Distribution’s Point 1.505 alamat/ 1,505 addresses 1.500 alamat/ 1,500 addresses 2.184 alamat/ 2,184 addresses

Rubrikasi/ Rubric 12 rubrik/ 12 rubrics 14 rubrik/ 14 rubrics 16 rubrik/ 16 rubrics

2011 2012

LTKK/ Ministry of Finance Annual Report

Lampiran Laporan Keuangan/ Financial Statement’s Appendix250 halaman/ 250 pagesSingle Language

Lampiran Laporan Keuangan/ Financial Statement’s Appendix308 halaman/ 308 pagesDual Languages

LTSJ/ Setjen’s Annual Report Materi sesuai jumlah unit Eselon II Setjen/ Content was following the number of Echelon II units of Setjen140 halaman/ 140 pagesSingle Language

Materi terkait representasi unit Eselon II Setjen/ Content was related with Echelon II representation228 halaman/ 228 pagesDual Languages

LT Humas/ Public Relation Annual Report

Materi terkait Biro KLI sebagai Humas Kemenkeu/ Content related to Information Service Center as the PR of Ministry of Finance.69 halaman/ 69 pages

Materi kehumasan dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu/ Content was PR related from all Ministry of Finance Echelon I units.120 halaman/ 120 pages


• Publikasi Elektronik

Setjen mengelola media elektronik seperti portal Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), situs Sekretariat Jenderal (www.setjen.depkeu.go.id), situs reformasi birokrasi (www.reform.depkeu.go.id), Giant LED Screen, CD interaktif, dan iklan layanan masyarakat. Sepanjang pengelolaan tahun 2013, portal Kementerian Keuangan berbahasa Indonesia telah meng-update 1.293 berita, 52 kurs pajak, 50 video streaming, 89 album galeri, 234 pengumuman, dan 197 siaran pers. Untuk portal versi bahasa Inggris, update yang dilakukan sebanyak 1.293 berita, 146 siaran pers, 134 peraturan, 10 undang-undang, 99 pengumuman, dan data statis berdasarkan perubahan yang ada.

Pada tahun 2013, portal Kementerian Keuangan telah didesain ulang dan diluncurkan pada 25 September 2013. Dengan desain baru ini, portal Kementerian Keuangan tidak hanya menyajikan informasi, namun juga lebih interaktif (komunikasi dua arah). Ini merupakan awal dari perubahan menuju arah yang positif agar Kementerian Keuangan dapat melayani pemangku kepentingan dengan lebih baik dan dapat bersaing dengan situs pemerintah lainnya.

Untuk situs Setjen, selama tahun 2013, materi yang di-update berupa 82 berita, dua peraturan, 39 galeri, delapan agenda, 12 e-magazine, dan 10 pengumuman. Adapun untuk situs reformasi birokrasi, materi yang di-update berupa 19 berita, 17 galeri, dan satu data publikasi.

Di samping secara online, penyampaian informasi kebijakan juga dilakukan melalui media elektronik Giant LED Screen. Media elektronik ini dapat menampilkan sejumlah informasi, baik dalam satu layar (dengan adanya running text) maupun video secara bergantian. Sepanjang tahun 2013, Giant LED Screen menampilkan setidaknya 76 materi/konten dengan durasi selama 42 menit setiap putaran konten (loop).

Selama tahun 2013, Setjen juga telah memproduksi lima CD interaktif. Kelima CD interaktif ini yakni Pedoman Dasar-Dasar Penyusunan APBN, Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, Laporan Tahunan Kementerian Keuangan, Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal, dan Laporan Tahunan Humas.

Media publikasi berikutnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan adalah Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Sepanjang tahun 2013, Setjen telah membuat dua ILM bertajuk “APBN untuk Pembangunan.” ILM ini tidak hanya dipublikasikan melalui media internal Kementerian Keuangan, namun juga ditayangkan di beberapa titik strategis layanan publik. Di antaranya penayangan ILM di TV bandara dan TV kereta selama 14 hari penayangan (tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah Idul Fitri) serta Jaringan Cinema 21 (selama November 2013).

• Electronic Publication

Setjen also manages some electronic media for Ministry of Finance’s publication, i.e. Ministry of Finance’s website (www.kemenkeu.go.id), Setjen’s (www.setjen.depkeu.go.id), Bureaucracy Reform site (www.reform.depkeu.go.id), Giant LED Screen, Interactive CD and public service announcement. (PSA) In 2013, in the Indonesian language website of Ministry of Finance’s had updated 1,293 news, 52 tax rates, 50 streaming videos, 89 gallery albums, 234 announcements and 197 press releases. For the English portal, 1,293 news were released along with 146 press releases, 134 regulations, 10 Laws, 99 announcements and static data based on the existing changes.

Also in 2013, the website of Ministry of Finance was redesigned and relaunched on September 25th, 2013. Having the new design, the website provides not only information but also interactive two-way communication. This step was taken to show a new beginning towards a positive change so that Ministry of Finance could serve stakeholders better and was able to compete with other Ministries/Line Ministry.

In addition to organizing the Ministry of Finance’s official website, Setjen also manages Bureaucracy Reform website and its own website. About 82 news, two regulations, 39 galleries, eight agendas, 12 e-magazines, and 10 announcements were posted to the Setjen’s website in 2013. Updating on Bureaucracy Reform website was also made for 19 news, 17 galleries, and one published data.

Delivering information on MOF’s policy is also carried out in electronic media such as Giant LED Screen. Giant LED Screen is an electronic media that can show information, whether full screen (with running text) or videos alternately. In 2013, the Giant LED Screen showed at least 76 contents with 42 minutes duration on each loop.

At the same year, Setjen also produced 5 interactive CDs, i.e. Guideline for Basic Preparation of State Budget, Ministry of Finance’s Primary Service, Ministry of Finance’s Annual Report, Setjen’s Annual Report, and Public Relation’s Annual Report.

another published media by Ministry of Finance was the Public Service Announcement (PSA). In 2013, Setjen had made two Public Service Announcements with a main theme of “State Budget for Development.” The PSA was not only published in the Ministry of Finance’s internal media, but also aired in some strategic points of public services, such as in the airport and train TV for the period of 14 days, seven days before and after Eid Al Fitr, and in Cinema 21 network throughout November 2013.


• Publikasi Media Sosial

Seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk lebih dekat dengan pemerintah, Kementerian Keuangan membuka jalur interaksi langsung melalui situs jejaring sosial. Saat ini, Kementerian Keuangan telah memiliki tiga akun jejaring sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan YouTube. Kementerian Keuangan bergabung di Facebook pada Februari 2012 dan sudah memiliki 5.000 likes sampai akhir Desember 2013. Sementara itu di Twitter, Kementerian Keuangan telah bergabung sejak 6 Juni 2012 dan sudah memiliki 15.000 followers pada Desember 2013. Sepanjang tahun 2013, Setjen telah mempublikasikan sebanyak 36 video streaming di YouTube dengan statistik 6.696 viewers dan 40 subscribers.

• Edukasi Publik

Kegiatan edukasi publik dilakukan jika ada permintaan baik dari Menteri Keuangan maupun unit Eselon I. Setjen berperan sebagai konseptor, penyelenggara, koordinator acara, koordinator bahan, liaison officer, koordinator narasumber, penyedia materi pendukung, dan pemandu acara. Selama tahun 2013, Setjen telah melakukan 96 kegiatan yang dikemas dalam beragam bentuk, antara lain pameran, seminar, diskusi publik, kunjungan ke Kementerian Keuangan, sosialisasi, kuliah umum, dan workshop. Kegiatan yang dilaksanakan menyasar pada publik eksternal Kementerian Keuangan yang saat ini difokuskan pada kalangan akademisi.

• Dukungan Publikasi Pimpinan

Dukungan publikasi pimpinan dilakukan dalam bentuk dokumentasi baik foto maupun video. Selama tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 314 peliputan kegiatan pimpinan. Hasil dari dokumentasi tersebut disimpan dalam database.

Pembinaan Hubungan Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan

Setjen mengemban salah satu fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, serta hubungan masyarakat. Sebagai bahan pendukung pembinaan hubungan, dibutuhkan data pemangku kepentingan yang akurat dan up to date. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, Setjen mempunyai Sistem Informasi Kehumasan (www.sik.depkeu.go.id) yang menyajikan data pemangku kepentingan termutakhir.

• Pembinaan Hubungan dengan Lembaga Negara/Pemerintah

Pembinaan hubungan dengan lembaga negara/pemerintah dilakukan dalam bentuk fasilitasi rapat, forum Bakohumas, dan pertemuan lain. Pemangku kepentingan yang tergabung dalam lembaga negara/pemerintah antara lain lembaga negara, kementerian

• Social Media Publication

Along with the growing public demand to be closer with the government, the Ministry of Finance opens a direct interaction channel through social media, such as Facebook, Twitter and YouTube. The ministry of Finance joined Facebook in February 2012 and gained 5,000 likes up to December 2013; while on Twitter, the Ministry of Finance joined in on June 6th, 2012 and gained 15,000 followers as of December 2013. Being active on YouTube, Setjen published 36 videos with 6,696 viewers and 40 subscribers in 2013.

• Public Education

Public education is conducted on request basis, either from the Minister of Finance or Echelon I units. Setjen acts as the provider of concept, organizer, event coordinator, material coordinator, liaison officer, speaker coordinator, supportive material provider and host. Throughout 2013, Setjen conducted 96 activities in various forms, i.e. exhibition, seminar, public discussion, visit to the Ministry of Finance, socialization, public lecture and workshop. These activities were focused to the academics.

• Publication Support for Officials Publication support for officials is conducted in the form of photos and videos. In 2013, Setjen had recorded 314 leaders’ activities. The records were saved in a database.

Maintaining Relationship with Ministry of Finance’s Stakeholder

One of the Setjen’s functions is to coach and manage organization and business procedures, cooperation and public relation. To support public relations activity, it is essential to maintain accurate and up-to-date data about stakeholders. Therefore, Setjen developes a Public Relation Information System (www.sik.depkeu.go.id) that provides the latest data on stakeholders.

• Maintaining Relationship with other State Agencies

Maintaining relationship with other State Agencies is carried out in the form of meeting facilitation, forum of Government Public Relation Coordination (Bakohumas), and other meetings. Stakeholders that are categorized as members of state agencies are ministry, line ministry, non-ministry state


negara, lembaga pemerintah non-kementerian, komisi negara, dan duta besar negara asing di Indonesia.

Setjen melakukan hubungan kerja dengan lembaga negara, yaitu DPR, dalam bentuk rapat kerja, rapat konsultasi, rapat dengar pendapat, pertemuan konsultasi, ataupun rapat paripurna dengan pimpinan, komisi, dan fraksi DPR. Peran Setjen adalah melakukan fasilitasi dalam kegiatan tersebut.

Perincian kegiatan fasilitasi selama 2013 antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitasi rapat pimpinan Kementerian Keuangan dengan DPR sebanyak 255 frekuensi. Melalui peran Kementerian Keuangan dan DPR, sepanjang tahun 2013 telah ditetapkan lima undang-undang;

2. Fasilitasi kunjungan kerja anggota DPR ke kantor vertikal Kementerian Keuangan di sejumlah daerah sebanyak enam frekuensi;

3. Fasilitasi pertemuan/rapat Kementerian Keuangan dengan MA, MK, BPK, BI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebanyak 42 frekuensi;

4. Fasilitasi terkait hubungan bilateral, yaitu fasilitasi dalam rangka pertemuan/kunjungan tamu negara kepada pimpinan Kementerian Keuangan, sebanyak 10 frekuensi.

Selain fasilitasi rapat/kunjungan, Setjen juga mewakili Kementerian Keuangan dalam rapat/pertemuan pimpinan lembaga-lembaga negara, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, dan komisi negara, baik yang dilakukan di luar atau dalam forum Bakohumas. Sepanjang tahun 2013, Setjen telah mewakili Kementerian Keuangan 10 rapat/pertemuan di luar forum-forum Bakohumas dan 37 rapat/pertemuan melalui forum Bakohumas.

Setjen telah dua kali menyelenggarakan pertemuan dengan pimpinan unit kehumasan lembaga negara, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, dan komisi negara melalui forum Bakohumas tersebut. Tema yang diangkat dalam pertemuan pertama adalah “Sosialisasi dan Diskusi tentang Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Sementara itu, pertemuan kedua mengangkat tema “Tugas dan Fungsi serta Layanan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan”.

• Pembinaan Hubungan dengan Non-Lembaga Negara/Pemerintah

Setjen melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan non-kelembagaan negara/pemerintah. Para pemangku kepentingan meliputi media massa cetak, elektronik, dan online baik lokal, nasional, maupun asing. Pemangku kepentingan lainnya adalah organisasi masyarakat, organisasi politik, akademisi, pengamat, organisasi profesi, organisasi internasional, asosiasi, dan pelaku usaha.

body, state commission, and the ambassadors of foreign countries in Indonesia.

Setjen also maintains relationship with the House of Representatives (DPR) in the form of work meetings, consultation meetings, hearings, and plenary meetings with the DPR’s leaders, commissions, and groups.

The following were Setjen’s facilitations in 2013:

1. 255 Ministry of Finance’s leaders meetings with DPR. Through these meetings in 2013, there were five Laws enacted;

2. Six work visits by the DPR’s members to Ministry of Finance’s vertical offices in some areas;

3. 42 meetings between Ministry of Finance and Supreme Court, Constitutional Court, the Audit Board, Indonesian Central Bank, regional government, and provincial DPR, and municipal/city DPR;

4. 10 state guest visits to Ministry of Finance with regard to foster bilateral relationship.

In addition to facilitating meetings/visits, Setjen also represents the Ministry of Finance in leader’s meeting of state agencies; either outside or through the forum of Bakohumas. In 2013, Setjen had represented the Ministry of Finance in 10 meetings outside of Bakohumas forum, and 37 Bakohumas’ forum meetings.

Setjen held two meetings with leaders of the public relations unit of the state agency through the Bakohumas forum. The theme of the first meeting was “Socialization and Discussion of 2013 Fiscal Policy and Recent Economic Developments”, while the second meeting was titled “Duties, Functions, and Services of Education Endowment Fund Agency”

• Fostering Relationship with Non-State Agencies

Setjen carried out communication and information services on state finance and assets management policy as well as other Ministry of Finance’s policies to non-state agencies. The stakeholders are categorized as non-state agencies namely media (printed, electronic and online as well as local, national or foreign media), community organizations, political organizations, academics, analysts, professional organizations, international organizations, associations, and businesses.


Dalam mendukung kegiatan komunikasi publik, selama periode Januari-Desember 2013, Setjen telah melakukan fasilitasi konferensi pers sebanyak 35 frekuensi dengan beberapa tema utama antara lain Bea dan Cukai, APBN, dan ekonom makro lainnya.

• Konferensi Pers

Untuk pencapaian ketepatan waktu pelaksanaan komunikasi publik, Setjen telah melaksanakan penyusunan, penerbitan, dan penyebarluasan 155 siaran pers atau rata-rata 13 siaran pers dalam sebulan. Materi yang diterbitkan berasal dari PMK/KMK dan sumber informasi lain di unit Eselon I. Dari 155 siaran pers, sebanyak 113 siaran pers atau 73 persen menyangkut obligasi negara yang didominasi materi lelang Surat Utang Negara (SUN).

Kegiatan lain yang turut menunjang komunikasi publik meliputi pendampingan wawancara yang dilakukan sebanyak 24 kali, baik di media elektronik maupun media cetak. Pendampingan wawancara kepada Menteri Keuangan dilakukan sebanyak 18 kali, Wakil Menteri Keuangan II empat kali, dan satu kali masing-masing kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur SUN (DJPU).

Editors meeting antara Menteri Keuangan dan pemimpin redaksi media nasional dilakukan satu kali, yaitu pada Agustus 2013. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan beserta jajarannya membahas perkembangan ekonomi terkini di Indonesia serta isu-isu lain yang perlu disampaikan kepada media, khususnya pada level pemimpin redaksi. Kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah proses klarifikasi dan komunikasi dengan redaksi apabila terjadi pemberitaan negatif mengenai Kementerian Keuangan di media.

Klarifikasi atas pemberitaan di media tersebut dilakukan dengan menggunakan hak jawab. Pada tahun 2013, Setjen menggunakan hak jawab terhadap majalah Tempo yang terbit pada edisi 4-10 Februari 2013. Tema

To support public communication activities, during the period of January to December 2013, Setjen facilitated 35 press conferences with various themes such as Customs and Excise, State Budget, and other macroeconomic topics.[Table Press Conferences]

• Press Conferences

To achieve a timely public communication, Setjen carried out preparation, publication, and dissemination of 155 press releases or on average 13 press releases in a month in 2013. The press releases contained information from Minister of Finance’s Regulations or Decrees (PMK/KMK) (and other information from Echelon I units. Out of the 155 press releases, 113 (or around 73%) were related to state bonds, in particular, the Government Bonds (SUN) auction.

Other supporting activity related to public communication is to accompany Ministry of Finance’s leaders during interview by electronic and other media. This activity was conducted 24 times in 2013. There were 18 interviews to the Minister of Finance, four interviews to the 2nd Vice Minister, and one interview to Setjen, and one interview to Director of Government Bonds (DJPU).

Editors’ meeting between Minister of Finance and chief editors of national media was conducted once in August 2013. In this meeting, the Minister of Finance and his officials discussed the latest economic development in Indonesia and other issues that need to be informed to the media, especially to the level of chief editors. The activity was done to ease clarification and communication with chief editors especially in the case of negative coverage about Ministry of Finance in the media.

Clarification on media coverage is carried out by exercising the right to answer. In 2013, Setjen used the right in responding to Tempo magazine’s article, published on the 4th-10th February 2013 edition regarding the President’s


Grafik/ Graphic 2.4.2 Frekuensi Pendampingan Konferensi Pers/ Frequency of Press Conference Facilitation


yang diangkat di majalah Tempo adalah mengenai pajak keluarga presiden.

Setjen juga melakukan kunjungan kepada pemangku kepentingan sebanyak enam kali, antara lain ke KADIN, Sekretariat ADB di Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, kunjungan juga dilakukan ke Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), dan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS).

Publikasi kebijakan di bidang keuangan negara selama tahun 2013 diterbitkan di media cetak dan elektronik, baik televisi, radio, maupun online:

1. Terdapat 18 kegiatan TV talk yang diselenggarakan di media lokal ataupun nasional;

2. Kegiatan radio talk diselenggarakan sebanyak 20 kali;3. Publikasi pada media TV dilakukan 33 kali, yaitu 28

kali di TV lokal dan lima kali di TV nasional;4. Publikasi di media radio dilakukan sebanyak dua kali;5. Iklan diterbitkan di media cetak tier pertama, antara

lain harian Kompas dan majalah Tempo sebanyak 28 kali;

6. Publikasi di media online dilakukan enam kali di dua media online, yaitu detik.com dan the jakartapost.com

Setjen juga mendapat tugas melakukan penanganan media pada acara kegiatan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan I dan II, serta pejabat Eselon I. Penanganan media dilakukan sebanyak 56 kali, masing-masing di dalam dan di luar lingkungan Kementerian Keuangan 30 kali dan di DPR 26 kali. Pemberian fasilitas doorstop ini juga dilakukan di luar kegiatan resmi, misalnya setelah Menteri Keuangan selesai shalat Jumat.

Dukungan komunikasi publik lainnya meliputi press tour sebanyak enam kali, empat kali memfasilitasi unit Eselon I, dan dua kali membantu acara nasional yang turut dihadiri Menteri Keuangan. Setjen memberikan dukungan dengan mengajak wartawan FORKEM ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Setjen juga telah menangani 13 unjuk rasa, audiensi sebanyak tiga kali, dan pelatihan wartawan dua kali.

Pelayanan Referensi dan Informasi

• Layanan Informasi

Memberikan pelayanan yang semakin prima bagi para pemohon informasi dari tahun-tahun sebelumnya merupakan target layanan informasi pada tahun 2013. Setjen berupaya mengoptimalkan pelayanan baik dari kecepatan, kualitas, maupun sumber daya manusia. Berikut ini sejumlah langkah utama yang telah ditempuh dalam mencapai target tersebut.

1. Menyediakan saluran paralel telepon desk informasi;2. Pemutakhiran basis data layanan informasi;3. Melakukan survei tingkat kepuasan layanan

family tax.

Setjen also visited particular stakeholders six times, i.e. to Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), ADB Secretariat in Indonesia, Indonesia Institute of Accountant (IAI), Association of Indonesian Economic Graduates (ISEI), Indonesia National Importer Association (GINSI) and The Indonesian News Publisher’s Association (SPS).

State policies in financial sector in 2013 were published in printed media and electronic e.g. television, radio and online:

1. There were 18 talk shows on local TV or nasional TV;2. 20 talk shows in radio;3. 33 publications on TV consisted of 28 publications on

local TV, and five publications on national TV.4. Two publications on radio;5. 28 advertorials on major printed media such as

Kompas newspaper and Tempo magazine;6. Six publications on two online medias, i.e. detik.com and

jakartapost.com

Setjen has a task of media handling for events held by the Minister of Finance, 1st and 2nd Vice Minister and Echelon I officials. In 2013, there were 56 media handlings; 30 of them were within and outside the Ministry of Finance and 26 were in the DPR. This doorstopping facility was also done outside official activities, such as after the completion of Minister of Finance Friday prayers.

In supporting public communication, there were six press tours held in 2013. Four of them were for Echelon I unit and two were in a national event attended by the Minister of Finance. The facilitation was done by inviting journalists from FORKEM. Other than that, Setjen dealt with 13 rallies, three hearings and twice journalist traning.

Reference and Information Service

• Information Service

Providing excellent service for information applicant is an important target of service information in 2013. Setjen endeavors to optimize a better service in term of speed, quality, and the human resources. Following were the major steps taken to achieve the target.

1. Providing parallel phone lines on information desk;2. Updating the database for information service;3. Conducting customer satisfaction survey about public


Sumber/ Source : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/ Communication and Information Service Bureau

informasi publik;4. Penyediaan informasi publik di situs Kementerian

Keuangan sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Optimalisasi semua saluran informasi tersebut telah membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan informasi dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

• Perpustakaan

Jumlah pengunjung Perpustakaan Kementerian Keuangan tahun 2013 meningkat 30 persen dari tahun 2012. Jumlah pengguna layanan fisik sebanyak 4.596 pengguna. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 5.514 pengguna, capaian kegiatan ini mengalami penurunan 12,2 persen. Pengguna layanan fisik sangat bergantung pada ketersediaan dan keterbaruan koleksi serta sarana dan prasarana yang memadai secara fisik. Sementara itu, pengguna online tahun 2012 sebanyak 159.933 atau mengalami kenaikan 152,58 persen. Berikut ini perincian pengguna layanan Perpustakaan selama tahun 2013.

information service4. Providing public information on Ministry of Finance’s

website according to Article 9 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.

Optimizing the above information channels had brought a significant impact to improve public information service. The following table reflects the related improvement:

• Library

The number of visitors to Ministry of Finance’s Library in 2013 rose by 30% compared to that of the previous year. The users of physical services were 4,596 in 2013. The figure was slightly lower 12.2% than 5,514 users in 2012. The number of physical service user is influenced by the availability of and updated collection as well as adequate facilities. Meanwhile, there was a 152.58% increase in online user in 2013 compared to that of 2012. The details of library users are as follow:

Tabel/ Table 2.4.6 Peningkatan Pelayanan Informasi 2012-2013/ Improvement of Information Services 2012-2013

No. Nama Layanan/ Service Types Sumber/ SourceJumlah Layanan/ Number of Services

2012 2013

1. SMS Center/ SMS Center (081511188881) Internal 369 347

2. Desk Informasi/ Information Desk (021-3861489)

Internal 833 1.363

3. PPID Setjen Kementerian Keuangan/ Information and Documentation Officer Setjen Ministry of Finance

Internal 1 pemberian informasi setelah melalui sidang ajudikasi non-litigasi di Komisi Informasi Pusat/ 1 supplying information after passing adjudication hearing of non-litigation at Central Information Commission

15 layanan melalui PPID Setjen, 5 layanan keberatan/ 15 services through Information and Documentation Officer Setjen, 5 objection services

4. E-mail/ E-mail ([email protected]) Internal 79 pertanyaan/komentar/ 79 questions/comments

832 pertanyaan/komentar/ 832 questions/comments

5. Hubungi Kami/ Contact Us (http://www.kemenkeu.go.id/contact/)

Internal 950 pertanyaan/komentar/ 950 questions/comments

4.006 pertanyaan/komentar/ 4,006 questions/comments

6. Info APBN/ State Budget Information ([email protected])

Internal 4 pertanyaan/komentar/ 4 questions/comments

9 pertanyaan/komentar/ 9 questions/comments

7. Aplikasi LAPOR! untuk akun Kementerian Keuangan/ LAPOR! Application for Ministry of Finance account

Internal 13 laporan/ 13 reports 45 laporan/pengaduan melalui Aplikasi LAPOR!/ 45 reports/complaints through LAPOR! Application

8. Satu Layanan/ One Stop Service (http://satulayanan.net/)

Internal dan Eksternal - 11 modul/ 11 moduls


Pada tahun 2013, Perpustakaan Kementerian Keuangan menambah koleksi 592 buku, 103 film edukatif, dan 138 e-book. Penyediaan koleksi tersebut mengacu pada survei yang telah disampaikan kepada sekretaris/direktur dari unit Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (area Kantor Pusat, Lapangan Banteng). Total koleksi Perpustakaan hingga tahun 2013 sebanyak 11.006 buah. Koleksi tersebut meliputi CD (283), buku (7.207), dokumen (506), jurnal (1.936), e-book (593), dan publikasi (121).

• Sistem Informasi Kehumasan

Sistem informasi kehumasan merupakan aplikasi yang memuat agenda rapat, data pemangku kepentingan, agenda konferensi pers, siaran pers, daftar pertanyaan dan jawaban desk informasi, hasil liputan, strategi komunikasi, serta data persuratan lain. Pengguna dari sistem informasi ini baru sebatas pegawai di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan terdapat beberapa Person In Charge (PIC) yang tersebar di seluruh bagian. Sampai dengan tahun 2013, terdapat 116 pengguna sistem informasi kehumasan.

• Survei Efektivitas Komunikasi Publik

Efektivitas Komunikasi Publik diukur melalui survei komunikasi publik. Survei dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Dalam pelaksanaan survei, ada beberapa aspek penilaian yang disesuaikan dengan jenis kegiatan komunikasi. Selama tahun 2013, ada 29

In 2013, Ministry of Finance’s Library added 592 book collection, 103 educative movies, and 138 e-books. Provision of the collection was in response to the survey among secretary/director from Echelon II unit within Ministry of Finance (headquarter area, Lapangan Banteng). As of 2013, the library has a total collection of 11,006 items consisted of CD collection (283), books (7,207), documents (506), journals (1,936), e-book (593) and other publications (121).

• Public Relation Information System

A public relation information system is an application that records meeting agenda, stakeholder’s data, press conference agenda, press release, list of question and answer of information desk, coverage result, communication strategy, and other correspondence data. The user of this information system is limited to the employee of Communication and Information Service Bureau and other Persons In Charge (PIC) in various sections. As of 2013, there were 116 public information system users.

• Public Communication Effectiveness Survey

Public Communication Effectiveness was measured through a public communication survey. Survey was done using quantitative approach with questionnaire as the data collection instrument. During the survey, there were adjustment to valuation aspects according to the communication activity. In 2013, there were 29 activities

Tabel/ Table 2.4.7 Penggunaan Layanan Perpustakaan/ Library Services Usage


Jenis Layanan/ Types of Service Jumlah/Total

A Layanan Fisik/ Physical Service 1. Kunjungan ke Ruang Perpustakaan/ Visit to Library 4.797

2. Referensi/ Reference 220

3. Book Delivery Service/ Book Delivery Service 44

Jumlah Pengguna Fisik/ Number of Physical Service Users 4.596

B Layanan Online/ Online Service

1. Website Perpustakaan Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance Library’s Website

60.942

2. Facebook @Perpustakaan Kementerian Keuangan/ Facebook @Perpustakaan Kementerian Keuangan

124.469

3. Twitter/ Twitter 4.240

4. Google +/ Google + 1.434

5. Kaskus *)/ Kaskus *) 129.310

6. Blogspot *)/ Blogspot *) 15.514

7. kemenkeulib.wordpress.com 8.743

10. Kompasiana *)/ Kompasiana *) 53.161

11. Respons via telepon, chat, dan e-mail/ Response via telephone, chat, and e-mail

455

12. E-Journal "ProQuest"/ “ProQuest” E-Journal 5.694

Jumlah Pengguna Online/ Number of Online Users 403.962


kegiatan yang disurvei dengan indeks rata-rata 3,17 atau sangat efektif. Perincian indeks per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Penelitian dan Audit Komunikasi Publik

Optimalisasi pelaksanaan riset komunikasi dimaksudkan sebagai analisis kegiatan komunikasi publik yang diselenggarakan Setjen melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Penelitian ini juga dilakukan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi publik. Selama tahun 2013, Setjen melakukan tujuh riset dan audit komunikasi. Penelitian ini meliputi riset desain survei, audit media keuangan, audit website, audit siaran pers, riset profiling database, riset mapping pemangku kepentingan Kementerian Keuangan, dan FGD Setjen.

Rencana Kerja 2014

Pada tahun 2014, Setjen mempunyai beberapa rencana kerja sebagai berikut:

• Melakukan analisis yang lebih mendalam dengan pembahasan isu pemberitaan terkini secara rutin dan pemantauan media massa secara detail;

• Meningkatkan kualitas analisis dengan melakukan penelitian dan survei efektivitas kegiatan komunikasi.

• Menyusun kajian pelaksanaan strategi komunikasi Kementerian Keuangan;

• Meningkatkan kualitas, kuantitas, serta sebaran distribusi Media Keuangan;

surveyed with an average index of 3.17 or very effective. The following table presents the index.

Research and Audit of Public Communication

Optimizing the research on public communication was conducted as an analysis to public communication activities held by the Communication and Information Service Bureau. It was also used as a recommendation tool to improve the quality of public communication service. During 2013, Setjen conducted seven researches and communication audits, i.e. Survey Design Research, Audit on Media Keuangan, Audit on Ministry of Finance’s Website, Audit on Press Release, Ministry of Finance’s Profiling Database Research, Ministry of Finance’s Stakeholder Mapping Research and Setjen’s Focus Group Discussion.

2014 Workplan

Setjen has a number of workplans for 2014, among others: • Conducting an in-depth analysis about latest reported issue

discussion and monitor the mass media in detail;• Increasing analysis quality by conducting communication

research, Communication Effectiveness Survey Activity;• Composing review of implemented communication strategy

of the Ministry of Finance;• Improving quality, quantity and distribution of Media

Keuangan magazine;• Make effort to accelerate the preparation of 2013 Annual

Tabel/ Table 2.4.8 Hasil Survei Komunikasi Publik/ The Result of Public Communication Survey


Nama Kegiatan/ Activities Indeks/ Index

Layanan Informasi Publik Desk Informasi dan Contact Center/ Public Information Service Information Desk and Contact Center

3,20

Koordinasi PPID/ PPID Coordination 3,04

Memfasilitasi Pembinaan Hubungan dengan DPR/ Facilitating Relationship Development with the DPR 3,20

Fasilitas Pembinaan Hubungan dengan DPR/ Relationship Development Facility with the DPR 3,24

Forum Bakohumas/ Bakohumas Forum 3,09

Fasilitasi Kunker DPRD RI/ Facilitating Work Visit of Local House of Representative (DPRD) 3,49

Fasilitasi Kunker DPRD Gorontalo/ Facilitating Work Visit of Gorontalo’s DPRD 3,45

Konferensi Pers Kondisi Tanjung Priok/ Tanjung Priok port Situation Press Conference 2,93

Kunjungan Studi Poltek Semarang/ Study Visit of Semarang Polytechnic 3,39

Kunjungan Studi Poltek Negeri Malang/ Study Visit of Malang State Polytechnic 3,32

Kunjungan Studi Universitas Negeri Malang/ Study Visit of Malang State University 3,37

Kunjungan Studi STEI Rawamangun/ Study Visit of Rawamangun STEI 3,33

UI Career and Scholarship Expo/ Career and Scholarship Expo of Indonesia University (UI) 3,04

Job Career Expo Malang/ Malang Job Career Expo 2,97

UNS Job Fair VII 2013/ UNS Job Fair VII 2013 3,12


• Melakukan upaya percepatan penyusunan Laporan Tahunan periode 2013;

• Memutakhirkan platform portal serta menjadi pionir dalam penyeragaman tampilan sesuai KMK tentang Standar Tampilan Situs di Lingkungan Kementerian Keuangan;

• Membuat satu ILM mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan melakukan placement (penempatan iklan di media eksternal Kementerian Keuangan) sesuai konsep komunikasi ILM;

• Meningkatkan penyediaan fasilitas rapat RUU yang sedang dibahas DPR agar dapat diselesaikan dengan baik pada tahun 2014. RUU yang sedang dalam masa pembahasan dengan DPR meliputi RUU Usaha Perasuransian serta RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;

• Meningkatkan kualitas pembuatan siaran pers, penyelenggaraan konferensi pers, ataupun kegiatan lain dalam penanganan wartawan;

• Menyelenggarakan stakeholder gathering, stakeholder tour, stakeholder visit, dan pelayanan pemangku kepentingan;

• Melakukan penertiban koleksi Perpustakaan agar dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja pegawai Kementerian Keuangan;

• Menyusun konsep struktur PPID mulai dari PPID Kementerian Keuangan, PPID tingkat I, PPID tingkat II, hingga PPID tingkat III serta kajian pembangunan sistem informasi PPID;

• Menyusun standar terminologi bahasa Inggris di lingkungan Kementerian Keuangan;

• Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kehumasan.

Report;• Updating the portal platform to be the pioneer in uniformity

layout in Ministry of Finance according to Minister of Finance’s Decree concerning Website’s Standard Layout in Ministry of Finance;

• Create a Public Service Announcement (ILM) about state’s financial and assets management and advertorial placement in accordance with the communication concept of ILM;

• Improving provision of facilities for meetings on the Law Drafts being discussed by the House of Representatives (DPR), thus the drafts can be finalized by 2014. Including in the drafts are the Law Draft on Insurance Business and the Law Draft on State Receivable and Regional Receivable Settlement;

• Increasing the quality of press release preparation, press conference organizing, or other activities related to journalists;

• Organizing stakeholder gathering, stakeholder tour, stakeholder visit, and stakeholder service;

• Controlling and maximizing the use of Library’s items in order to support Ministry of Finance’s employee performance;

• Draft a concept of structure of Information and Documentation Officer (PPID), from PPID in Ministry of Finance, PPID 1st tier, PPID 2nd tier, until PPID 3rd tier, and review information system development for PPID in Ministry of Finance;

• Draft standardized English terminology in Ministry of Finance;

• Establishing and developing Public Relation Information System.


Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Preparation of Legislation and Legal Counsel

Salah satu pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat tercapainya kepastian hukum dan sebagai manifestasi penerapan azas legalitas dalam kehidupan bernegara, dimana setiap tindakan organ negara harus berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu unsur penyelenggara negara yang perannya cukup strategis, perlu turut serta mendukung terciptanya pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan suatu tata cara khusus, sehingga memerlukan pula unit khusus yang menangani. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat

One of main pillars of the principle of rule of law is the regulatory development. The regulatory development is a prerequisite to ensure legal certainty. As such, it reflects the implementation of legality principle that affirms every activity of state’s organization is based on existing law.

Therefore, the Minister of Finance as one of strategic state’s organization aspires to facilitate the national regulatory development that is conducted in a concerted, sustainable, and well-planned manner with regards to national regulatory system.

Legislation drafting requires specific procedure, and thus, it must be managed by a particular unit. Secretariat General (Setjen), based on the Minister of Finance’s Regulation Number 184/PMK.01/2010 concerning the Organization and Business Procedure of the Ministry of Finance, has the task of coordinating


Jenderal (Setjen) melalui Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan ini juga disebutkan Setjen memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas kementerian.

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Setjen mempunyai parameter yang menjadi ukuran baku dalam pencapaian kinerja yang akan diraih. Dalam kurun waktu tahun 2013, dapat disajikan capaian kinerja Setjen sebagai berikut.

• Penyelesaian RPMK/RKMK

Terkait penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RPMK/RKMK) pada tahun 2013, Setjen memiliki batasan waktu yang harus dipenuhi, yakni maksimal tujuh hari kerja untuk setiap RPMK/RKMK.

Dalam kurun waktu tahun 2013, Setjen mendapat tugas melakukan penyelesaian terhadap 277 RPMK dan 178 RKMK. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua RPMK/RKMK ini adalah 1.614 hari kerja, sehingga waktu rata-rata penyelesaian setiap RPMK/RKMK yakni 3,55 hari kerja. Secara terperinci, jumlah waktu rata-rata penyelesaian RPMK/RKMK dapat disajikan secara kuantitatif berdasarkan data sebagai berikut.

• Penyelesaian Telaahan Hukum

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja, dalam kurun waktu tahun 2013, telah ditetapkan batas waktu penyelesaian telaahan hukum paling lama delapan hari

Periode/ Period

Jumlah RPMK yang Diselesaikan/ The number

of Completed RPMK

Jumlah RKMK yang Diselesaikan/ The number of

Completed RKMK

Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)/ Completion Time

(Business Day)

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)/ Average Time of Completion

(Business Day)

Triwulan I/ Quarter I 48 60 372 3,44

Triwulan II/ Quarter II 49 32 246 3,04

Triwulan III/ Quarter III 54 41 298 3,14

Triwulan IV/ Quarter IV 126 45 698 4,08

Tabel/ Table 2.5.1 Penyelesaian RPMK/RKMK/ Completion of RPMK/RKMK

Sumber/ Source : Biro Hukum/ Bureau of Law

and carrying out legislation formulation and providing legal opinion in order to resolve problems related to the ministerial duties.

As a form of accountability in carrying out its duties and functions, Setjen has a number of standard parameters measuring the performance. In the period of 2013, performance of the Setjen can be presented as follows.

• Completion of RPMK / RKMK

In accomplishing the Draft of Minister of Finance’s Regulation /the Draft of Minister of Finance’s Decree (RPMK / RKMK) in 2013, Setjen had a deadline of seven working days maximum for each RPMK / RKMK.

In the period of 2013, Setjen received the tasks to accomplish 277 RPMK and 178 RKMK. The time to complete the tasks was 1,614 working days, thus, the average completion time of each RPMK / RKMK was 3.55 working days. In detail, the average time to accomplish RPMK / RKMK is presented in the following quantitative data.

• Completion of Legal Study

As a form of performance accountability, in a period of the year 2013, the deadline to accomplish a legal study was set at eight working days at the latest. In total, Setjen


kerja. Secara total, Setjen telah melakukan penyelesaian terhadap 1.132 telaahan hukum dalam waktu 5.413 hari kerja pada tahun 2013. Dengan demikian, waktu rata-rata penyelesaian per telaahan hukum yakni 4,78 hari kerja. Perinciannya dapat dilihat dalam data berikut ini.

• Pengunggahan PMK ke Situs JDIH

Di era globalisasi, informasi terkini merupakan kebutuhan yang mutlak harus didapat hampir setiap organisasi. Informasi hukum merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan, termasuk informasi mengenai PMK.

Adapun penyajian PMK pada situs sjdih.kemenkeu.go.id tidak hanya dalam bentuk hasil pemindaian (scanning) salinan. Tampilan yang diberikan juga dalam format Hyper Text Markup Language (HTML) yang memaparkan data secara lebih lengkap. Tampilan ini disertai tautan (link) pada dasar hukum dan status dari PMK apakah telah dicabut, diubah, mencabut, ataupun mengubah Peraturan Menteri Keuangan yang lama.

Terkait proses pengunggahan PMK ke situs sjdih.kemenkeu.go.id, pada tahun 2013 telah ditetapkan batas waktu penyelesaian, paling lama empat hari kerja untuk setiap PMK.

Setjen telah melaksanakan pengunggahan 195 PMK ke situs sjdih.kemenkeu.go.id pada tahun 2013. Proses pengunggahan ini secara keseluruhan memerlukan waktu 480 hari kerja. Dengan demikian, waktu rata-rata pengunggahan setiap PMK selama 2,46 hari kerja. Data pengunggahan PMK secara terperinci dapat dilihat tabel berikut ini.

Periode/ PeriodJumlah Telaah Hukum yang

Diselesaikan / The Number of Completed Study

Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)/ Completion Time

(Business Day)

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)/ Average Time of

Completion (Business Day)

Triwulan I/ Quarter I 353 1.956 5,54

Triwulan II/ Quarter II 222 1.034 4,46

Triwulan III/ Quarter III 267 1.253 4,69

Triwulan IV/ Quarter IV 290 1.170 4,03

Tabel/ Table 2.5.2 Penyelesaian Telaah Hukum/ Completion of Legal Study

Sumber: Biro Hukum/ Bureau of Law

Periode/ Period

Jumlah PMK yang Diunggah ke Situs sjdih.kemenkeu.go.id/

Number of PMK Uploaded to sjdih.kemenkeu.go.id site

Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)/ Completion Time (Business Day)

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari Kerja) per PMK/ Average

Time of Completion (Business Day) per PMK

Triwulan I/ Quarter I 66 196 3

Triwulan II/ Quarter II 23 56 2,43

Tabel/ Table 2.5.3 Pengunggahan PMK ke Situs JDIH/ PMK uploading into JDIH site

accomplished 1,132 legal studies in 5,413 workdays in 2013. Thereby, the average completion time per legal study was 4.78 work days. The detail can be seen in the following data.

• PMK Uploading to JDIH Site

In globalization era, having the most updated information is an absolute necessity of every organization. Legal information is one of the needed information. This includes the Regulations of the Minister of Finance.

Presentation of the Minister of Finance’s Regulation in the website sjdih. kemenkeu.go.id is not only about uploading the scanned files of the Regulation. More than that, information about the Minister of Finance’s Regulation are presented in Hyper Text Markup Language (HTML) format describing more complete data with the links to legal basis and status of the Regulation whether it had been terminated or modified, or, it revoked or changed the previous Minister of Finance’s Regulation.

In 2013, the deadline to upload the Minister of Finance’s Regulation into sjdih.kemenkeu.go.id was four workdays maximum for each Regulation.

Setjen conducted the uploading as many as 195 Regulations of the Minister of Finance into sjdih.kemenkeu.go.id website in 2013. The whole uploading process took 480 workdays. Thus, the average time of uploading was 2.46 workdays for each of Minister of Finance’s Regulation. Data of the uploading of Regulation can be seen in detail in the following table.


• Penyelesaian Legal Opinion

Pada tahun 2013 telah ditetapkan batas waktu penyelesaian legal opinion yang harus dipenuhi, yakni sembilan hari kerja. Legal opinion merupakan salah satu produk hukum yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam perikatan internasional. Dalam kurun waktu tahun 2013, Setjen telah menyelesaikan 32 legal opinion. Penyelesaian ini membutuhkan waktu 180 hari kerja. Dengan demikian, waktu rata-rata penyelesaian untuk setiap legal opinion selama 5,63 hari. Perinciannya disajikan dalam data berikut ini.

• Pemenuhan Undangan Rapat dari Unit/Instansi Lain

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi guna menyelesaikan suatu persoalan adalah melalui media rapat. Dalam kurun waktu tahun 2013, Setjen melalui Biro Hukum telah menerima 3.720 undangan dari para pemangku kepentingan. Dari keseluruhan undangan ini, sebanyak 3.415 undangan dapat dihadiri oleh wakil dari Biro Hukum, sedangkan 305 undangan tidak dimungkinkan untuk dihadiri. Secara terperinci dapat dijabarkan jumlah undangan berdasarkan periode triwulan sebagai berikut.

Periode/ Period Jumlah Undangan yang Diterima/ Number of Invitations

Jumlah Undangan yang Dapat Dihadiri/ Number of Attended Invitations

Jumlah Undangan yang Tidak Dapat Dihadiri/ Number of Unattended Invitations

Triwulan I/Quarter I 890 818 72

Triwulan II/ Quarter II 907 826 81

Triwulan III/ Quarter III 858 783 75

Triwulan IV/ Quarter IV 1.065 988 77

Tabel/ Table 2.5.5 Pemenuhan Undangan Rapat dari Unit/Instansi Lain/ Attending of the Meeting Invitation from Other Units / Agencies



• Completion of Legal Opinion

In the year 2013, the deadline to complete a Legal Opinion was set at nine workdays. Legal Opinion is a product of law needed and required for international engagement. In the period of 2013, Setjen completed 32 Legal Opinion in 180 working days. Therefore, the average completion time for each Legal Opinion was 5.63 days. The details are presented in the following data.

• Attending of the Meeting Invitation from Other Units / Agencies

One of approaches used to communicate and coordinate problem solving is through a meeting. In the period of 2013, Setjen received 3,720 invitations from the stakeholders. Out of the entire invitations, Setjen sent representatives to attend a total of 3,415 invitations, while a number of 305 invitations were not possibly attended. Detail explanation about the number of invitations by quarterly is presented as follow.

Periode/ PeriodJumlah Legal Opinion yang

Diselesaikan/ Number of Completed Legal Opinion


Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari Kerja) per Legal Opinion/

Average Time of Completion (Business Day) per Legal Opinion

Triwulan I/ Quarter I 1 5 3

Triwulan II/ Quarter II 9 58 6,44

Triwulan III/ Quarter III 14 79 5,64

Triwulan IV/ Quarter IV 8 38 4,75

Tabel/ Table 2.5.4 Penyelesaian Legal Opinion/ Completion of Legal Opinion


Periode/ Period

Jumlah PMK yang Diunggah ke Situs sjdih.kemenkeu.go.id/

Number of PMK Uploaded to sjdih.kemenkeu.go.id site


Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari Kerja) per PMK/ Average

Time of Completion (Business Day) per PMK

Triwulan III/ Quarter III 39 92 2,36

Triwulan IV/ Quarter IV 67 134 2,36


Sebagai pusat legislasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Setjen melalui Biro Hukum sejak tahun 2012 telah menyusun program perencanaan peraturan perundang-undangan (program perencanaan). Program perencanaan tersebut juga merupakan bagian dari program perencanaan peraturan perundang-undangan lingkup nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Proses penyusunan program perencanaan dimulai dari tahap inventarisasi yang disampaikan kepada seluruh unit eselon I melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor S-2881/SJ/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan S-523/SJ/2013 tanggal 28 Februari 2013. Dengan adanya perencanaan tersebut, diharapkan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat lebih efektif, lebih tertib dan dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun data mengenai jumlah peraturan perundang-undangan tersebut pada tahun 2013 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Selain melalui program perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan diperkenankan pula untuk dilakukan di luar proses program perencanaan karena adanya alasan tertentu, misalnya untuk rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai kementerian/lembaga lain yang sifatnya tidak dapat direncanakan dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan APBN dan APBN-P. (Istilah yang digunakan yakni kumulatif terbuka.) Selain itu, adanya alasan yang mendesak untuk dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang bersifat kumulatif terbuka ini meliputi Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga.

Data mengenai jumlah peraturan perundang-undangan di luar program perencanaan tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Setjen, as the legislative center of Ministry of Finance, through the Bureau of Legal Counsel has developed the regulatory development plan (the planning) since 2012. The planning is a part of national regulatory development plan coordinated by the National Law Development Agency (BPHN). The planning process began with the inventory phase carried out to all Echelon I unit by the way of Secretary General’s Letter Number S-2881/SJ/2012 dated 26 December 2012 and Number S-523/SJ/2013 dated 28 February 2013. The planning aims to conduct the regulatory development in an effective, organized, and on-time manner. The number of regulations developed in 2013 is as follow:

The development of some regulations was allowed to be conducted due to a number of reasonings despite its absence from the existing regulatory development plan. For example, the legislation draft developed by a ministry or agency cannot be planned and/or it is part the implementing regulations of APBN and APBN-P (it is usually called the open cumulative). Another reason is the legislation development can be carried out due to particular urgent needs or critical situation. The cumulatively open legislation includes the Government Regulation about the State Capital Shares in the State-Owned Enterprises and about the Type and Tariff on Non-Tax State Revenues in the Ministries /Line Ministry.

Data about the number of legislations outside the legislation development plan is presented in the following table.

No. Jenis Peraturan/ Types of RegulationProgram Perencanaan/ Planning Program

Jumlah/ Amount Selesai/ Complete

1 Rancangan Peraturan Pemerintah/ Draft of the Regula-tion of the Government 17 1

2 Rancangan Peraturan Presiden/ Draft of the Decree of the President 4 0

3 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Draft of the Minister of Finance’s Regulation 245 100

4Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (Konten Kebijakan)/ Draft of the Minister of Finance’s Decree (Policy Content)

81 21

Tabel/ Table 2.5.6 Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan/ Legislation Development Planning Program



Peraturan perundang-undangan yang di luar program perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

• Rancangan Peraturan Pemerintah1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Praktik Akuntan Publik;2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Revisi Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah.

• Rancangan Peraturan Presiden1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem

Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintah;2. Rancangan Peraturan Presiden tentang

Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Rancangan Peraturan Menteri Keuangan1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Publik.

• Rancangan Keputusan Menteri Keuangan1. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;

2. Rancangan Keputusan Menteri tentang Hubungan Kekerabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan perundang-undangan diklasifikasikan berdasarkan hierarkis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang merupakan peraturan yang menjadi strata teratas. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) itu dikenal program perencanaan dengan istilah Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan DPR Nomor 04/DPR/II/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Program Legislasi

Legislations outside the legislation planning program are as follows:

• Draft of Regulation of Government1. Draft of Regulation of Government about the

Public Accounting Practices;2. Draft of Regulation of Government to Revise

Regulation of Government about the Government Investment.

• Draft of the Decree of the President 1. Draft of the Decree of the President about the

Financial Accounting System in Government Agencies;

2. Draft of the Decree of the President about the Treasurer Certification in the State Budget Management Task Force.

• Draft of the Minister of Finance’s Regulation 1. Draft of the Minister of Finance’s Regulation about

the Electronic System for Official Manuscript in the Ministry of Finance;

2. Draft of the Minister of Finance’s Regulation about the Public Appraisal.

• Draft of the Minister of Finance’s Decree 1. Draft of the Minister of Finance’s Decree about the

Talent Management in the Ministry of Finance;2. Draft of the Minister of Finance’s Decree about

the Employee Relationships Around the Ministry of Finance.

Legislation is defined by a hierarchy according to the Law Number 12 Year 2011 about the Development of Legislation. The law is placed at the top level of hierarchy. The National Legislation Program (Prolegnas) is known as a program to draft legislation. In 2013, the Decree of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 04/DPR/II/2012 dated December 13, 2012, about the National Legislation Program for the Priority Draft of Law in 2013, determined a number of Draft of Law to be included in the Prolegnas. Among them, there were six

No. Jenis Peraturan/ Types of Regulation

Penyelesaian Peraturan di Luar Perencanaan/ Completion of Legislation Outside the Legislation Development Plan

Penyelesaian Peraturan Kumulatif Terbuka/ Completion of Open Cumulative Legislation

1. Rancangan Peraturan Pemerintah/ Draft of the Regulation of the Government 5 23

2. Rancangan Peraturan Presiden/ Draft of the Decree of the President 0 0

3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Draft of the Minister of Finance’s Regulation 96 23

4.Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (Konten Kebijakan)/ Draft of the Minister of Finance’s Decree (Policy Content)

0 0

Tabel/ Table 2.5.7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Luar Perencanaan dan Kumulatif Terbuka/ Legislation Development Program Outside the Legislation Development Plan and the Open Cumulative



Nasional RUU Prioritas Tahun 2013, telah ditetapkan RUU yang termasuk dalam program ini. Dari Prolegnas itu terdapat enam RUU terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

• Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (RUU PPND)1. RUU PPND merupakan RUU carry over

Prolegnas 2012;2. RUU PPND saat ini masih dibahas dalam Rapat

Panitia Kerja antara pemerintah dan DPR.

• Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK)1. RUU JPSK merupakan RUU carry over Prolegnas

2012;2. RUU JPSK telah disampaikan oleh Presiden

kepada DPR pada 17 April 2012;3. RUU JPSK belum dijadwalkan pembahasannya

oleh DPR.

• Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian (RUU Asuransi)1. RUU Asuransi merupakan RUU carry over

Prolegnas 2012;2. RUU Asuransi telah disampaikan oleh Presiden

kepada DPR pada 17 Juli 2012;3. RUU Asuransi saat ini masih dibahas dalam

Rapat Panitia Kerja antara pemerintah dan DPR.

• Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)1. RUU HKPD telah disampaikan oleh Menteri

Keuangan kepada Presiden dengan Surat Nomor S-229/MK.07/2013 tanggal 25 Maret 2013;

2. RUU HKPD saat ini masih dalam proses permintaan paraf menteri terkait.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi)1. RUU Redenominasi telah disampaikan oleh

Menteri Keuangan kepada Presiden dengan Surat Nomor S-116/MK.05/2013 tanggal 13 Februari 2013;

2. RUU Redenominasi telah disampaikan Presiden kepada DPR pada 11 Juni 2013.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia1. Saat ini masih dibahas dalam rapat internal

pemerintah antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia;

2. Badan Kebijakan Fiskal sebagai koordinator (lead) penyusunan RUU Perubahan UU BI di lingkungan Kementerian Keuangan berupaya

Drafts in Prolegnas related to the duties and functions of the Ministry of Finance, which were:

• Draft of Law about the State and Local Accounts Receivable Management (PPND Draft of Law)1. PPND Draft of Law was carried-over from 2012

Prolegnas Draft;2. PPND Draft of Law is still under discussion in

the Meeting of Working Committee between the Government and the House of Representatives.

• Draft of Law about the Financial System Safety Net (JPSK Draft of Law)1. JPSK Draft of Law was carried-over from 2012

Prolegnas Draft;2. JPSK Draft of Law had been submitted by the President

to the House of Representatives on April 17, 2012;3. There was no schedule yet to discuss JPSK Draft of Law

in the House of Representatives (DPR).

• Draft of Law about Insurance Business (Insurance Draft of Law)1. Insurance Draft of Law is carried over from

Prolegnas 2012;2. Insurance Draft of Law was submitted by the

President to the House of Representatives on July 17, 2012;

3. Insurance Draft of Law is still under discussion between the Meeting of Working Committee between the government and the House of Representatives.

• Draft of Law about Financial Relationships of Central and Local Government (HKPD Draft of Law)1. HKPD Draft of Law was submitted by the Minister

of Finance to the President with the Letter Number S-229/MK.07/2013, on March 25, 2013;

2. HKPD Draft of Law is still in the process of signature inquiries to the related Ministers.

• Draft of Law about the Price Redenomination of Rupiah (Redenomination Draft of Law)1. Redenomination Draft of Law was submitted by

the Minister of Finance to the President with the Letter Number S-116/MK.05/2013, on February 13, 2013;

2. Redenomination Draft of Law was submitted by the President to the House of Representatives on June 11, 2013.

• Draft of Law about the Amendment of the Law on Bank Indonesia (Amendment of BI Law)1. The Draft is still in the discussion in the

government internal meetings between the Ministry of Finance and Bank Indonesia;

2. Fiscal Policy Agency as the coordinator (the lead) of the drafting of Law about the Amendment of BI Law in the Ministry of Finance strives to increase


No. Kegiatan/ Activity Name

1. Kegiatan dalam rangka penelaahan yuridis di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai./ Activities related to judicial reviews on tax, customs and excise.

2. Harmonisasi dan inventarisasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai/ Harmonization and inventory for legislation arrangement in the sector of tax, customs and excise.

3. In house training di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai/ In-house training in the field of taxation, customs and excise.

4. Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai/ Dissemination of laws in tax, customs and excise.

5. Kegiatan komite investasi pemerintah pusat/ Activities of the central government’s investment committee.

6. Monitoring implementasi peraturan perundang-undangan di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan PNBP/ Monitoring the implementation of legislation in the sector of budget, financial balance, treasury, and non-tax revenues.

7.Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan PNBP/ Harmonization and synchronization of the legislation drafts in the sector of budget, financial balance, treasury, and non-tax revenues.

meningkatkan efektivitas pembahasan setiap pertemuan di level teknis dengan Bank Indonesia guna proses percepatan penyelesaian.

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, pada umumnya suatu organisasi telah meletakkan suatu pedoman yang menjadi ukuran baku dalam pencapaian kinerja yang diraih. Ukuran baku ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan yang dimiliki organisasi. Dengan menggunakan parameter dan metode tertentu, hasil dari evaluasi dapat menjadi data yang dibutuhkan dalam proses pelaporan kepada pimpinan ataupun pemangku kepentingan. Dengan demikian, tanpa disadari, pelaporan pencapaian kinerja sebelumnya merupakan data yang dibutuhkan bagi setiap organisasi untuk meningkatkan kinerja secara konsisten.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan survei kepuasan terhadap pengguna layanan Setjen melalui Biro Hukum pada tahun 2013. Layanan yang disurvei adalah sebagai berikut:

• Penerbitan pendapat hukum (legal opinion) atas pinjaman/hibah luar negeri pemerintah, Purchase agreement/indenture/subscription agreement/certificate of authorization untuk penerbitan/penjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, Certificate purchase agreement/declaration of trust untuk penerbitan/penjualan surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional;

• Penelaahan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2013, Setjen telah pula melaksanakan 25 kegiatan yang bersifat menunjang dan ad hoc. Kegiatan ini dimaksudkan agar tugas yang dipercayakan dapat dilaksanakan secara efektif. Kegiatan yang telah dilakukan Setjen pada tahun 2013 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel/ Table 2.5.8 Kegiatan Pendukung/ Supporting Activities

the effectiveness of discussion at technical level in each meeting with Bank Indonesia in order to accelerate the completion of the drafting process.

As a form of accountability in performing duties and functions, an organization in general establishes guidelines as a benchmark or standard for performance. The standard becomes a reference for evaluating the strength or weakness of the organization. By using certain parameters and methods, the results of the evaluation becomes required data in reporting process to the leaders or stakeholders. Thus, automatically, report of previous performance becomes required data for every organization to increase performance consistently.

As a form of accountability, Bogor Agricultural University conducted a satisfaction survey to the users of Setjen in 2013 in the following service areas:

• Legal opinion on the Foreign government Loan/Grants, Purchase agreement / indenture / subscription agreement / certificate of authorization for issuance /sale of government bonds in foreign currency in international primary market, Certificate purchase agreement / declaration of trust for issuing / selling state sharia securities in foreign currency in international primary market;

• Study on legislation draft formulation

In 2013, Setjen has also performed 25 supporting and ad-hoc activities. These activities were performed in order to manage duties of Setjen effectively. Activities that have been carried out by Setjen in 2013 are described as follows.


Semua kegiatan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua “rumah” yang mendasari pelaksanaannya, yakni kegiatan yang bersifat eksternal perspektif dan internal perspektif. Kegiatan tersebut dapat disajikan melalui contoh sebagai berikut.

• Eksternal PerspektifKegiatan ini merupakan edukasi untuk meningkatkan kemampuan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara. Tujuannya lebih meningkatkan pemahaman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun peraturan perundang-undangan agar dapat sejalan dengan asas/kaidah legal drafting yang berlaku.

• Internal PerspektifPengembangan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki Setjen antara lain melalui pelatihan yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi ataupun profesional. Pelatihan ini antara lain sebagai berikut.

Implementation of those activities can be classified into two “houses” or perspectives, which are the external and internal. Examples of the activities are presented as follow.

• External PerspectiveEducational activities to increase capability in formulating legislation on state assets aimed to enhance the understanding of stakeholders of Setjen who formulated legislation draft in line with applicable principles / rules in legal drafting.

• Internal PerspectiveOne of the capacity building of the resources of Setjen, was to organize a lot of training programs presenting the spakers from academics or professionals, for example:

No. Kegiatan/ Activity Name

8. Evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian Keuangan/ Legislation evaluation in the Ministry of Finance main tasks field.

9. Pengkajian aspek hukum kekayaan negara/ Assessment of legal aspects of the state assets.

10. Penyelarasan materi peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara/ Alignment of state assets legislation material

11. Edukasi peningkatan kemampuan penyusunan dan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara dan informasi hukum/ Education for capability enhancement and comprehension of legislation in the sector of state assets and legal information

12. Kegiatan kelompok kerja rencana aksi nasional hak asasi manusia 2011-2014 di lingkungan Kementerian Keuangan/ Working group activities of national human rights action plan in the Ministry of Finance 2011-2014.

13. Diseminasi status penyelesaian obligasi lama ke kantor perwakilan Kementerian Keuangan/ Dissemination of the old bond completion status to the Ministry of Finance representative office.

14. Penerbitan legal opinion dan pertimbangan hukum di bidang pengelolaan utang/ Issuance of legal opinion and legal judgment in the sector of debt management.

15. Koordinasi dalam rangka pengkajian, evaluasi, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang/ Coordination in order to assess, evaluate, and harmonization of legislation draft in the sector of debt management.

16. Monitoring dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang/ Monitoring and implementation of legislation in the sector of debt management.

17. In house training legal drafting, contract drafting, dan penyusunan legal opinion/ In-house training of legal drafting, contract drafting, and legal opinion drafting.

18. Pengkajian hukum bidang jasa/ Legal assessment services

19. Kajian, sinkronisasi dan harmonisasi, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan perjanjian/ Study, synchronization and harmonization, as well as evaluation of legislation in the sector of financial services and agreements.

20. Program legislasi nasional/ National legislation program

21.Perencanaan penyusunan dan pemantauan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Planning and monitoring of the preparation of legislation draft (Regulation of Government, Decree of the President, and the Minister of Finance’s Regulation).

22. Kegiatan panitia teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan/ Technical committee activities for documentation network and legal information in the Ministry of Finance.

23. Pengembangan sistem informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan/ Legal information systems development in the Ministry of Finance.

24. Koordinasi komputerisasi peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan/ Computer-based coordination of financial legislation of the Ministry of Finance.

25. Pengolahan bahan Peraturan Menteri Keuangan dalam rangka penerbitan buku himpunan Peraturan Menteri Keuangan/ Preparing regulation materials from the Ministry of Finance for the book publishing of the Minister of Finance’s Regulation.



1. IHT Penyusunan Unstructured Legal Opinion dengan narasumber partner dari Melli Darsa & Co. pada Februari 2013.

2. IHT English for Laws dengan narasumber profesional sworn translator pada April 2013.

3. Focus Group Discussion (FGD) mengenai sengketa perpajakan dan proses penetapan RPP dan Rperpres di Setneg/Setkab pada Juni 2013.

Rencana Kerja Biro Hukum 2014

Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses yang ada di setiap manajemen organisasi. Melalui proses perencanaan, pada umumnya setiap organisasi menyusun apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Proses perencanaan tujuan/target yang menjadi parameter dari capaian kinerja tersebut ditetapkan oleh organisasi itu sendiri ataupun pihak terkait lain. Dengan demikian, proses perencanaan merupakan proses strategis yang mendapat perhatian lebih dari organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Setjen melalui Biro Hukum telah membuat perencanaan untuk tahun 2014. Perencanaan yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Kerja (Renja) ini secara garis besar terbagi menjadi enam layanan.

• Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan;

• Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Informasi Hukum;

• Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan;

• Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang;

• Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian;

• Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sebagai implementasi dari enam layanan tersebut, Setjen telah menuangkannya dalam kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

• Kegiatan dalam rangka penelaahan yuridis, inventarisasi, perumusan, in house training, dan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai;

• Monitoring implementasi, harmonisasi, sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan PNBP;

• Evaluasi, pengkajian aspek hukum, sinkronisasi penyelarasan, dan in house training peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara dan informasi hukum;

• Koordinasi dalam rangka pengkajian, evaluasi dan harmonisasi, capacity building, in house training legal drafting, contract drafting, serta penyusunan legal opinion di bidang hukum pengelolaan utang;

1. IHT Formulating Unstructured Legal Opinion presenting resource person from Melli Darsa & Co. in February 2013

2. IHT English for Laws presenting resource person from the professional sworn translator in April 2013

3. Focus Group Discussion (FGD) about taxation disputes and the establishment of the RPP and Rperpres in SetNeg / Setkab in June 2013

2014 Work Plan of Bureau of Law

“The planning process” is the initial phase in a process of organizational management. Through planning process, in general, an organization prepares what to do, when to do, how to do it, and who do it. Objectives/targets of planning process as performance parameters are set by the organization itself or other related parties. Thus, the organization put more attention on the planning process as part of a strategic process.

In order to carry out its functions and duties, Secretariat General through the Bureau of Law developed the 2014 work plan. In general, the work plan (Renja) is consisted of six service sectors.

• Services in the Sector of Law in Tax and Customs; • Services in the Sector of Law in Budget, Fiscal Balance,

Treasury, and Legal Information;• Services in the Sector of Law in State Property and

Corporation;• Services in the Sector of Law in Debt Management;• Services in the Sector of Law in Financial Services and

Agreement;• Services in the Sector of Documentation Network and Legal

Information.

Implementation of the six services by Setjen was carried out through the following:

• Activities in juridical reviews, inventory, formulation, in-house training, and dissemination of laws in taxation, customs and excise;

• Monitoring the implementation, harmonization, synchronization of legislation in the sector of budget, financial balance, treasury, and non-tax revenues;

• Evaluation, legal reviews, synchronization of alignment, and legislation in-house training in the sector of state property and legal information;

• Coordination in assessment, evaluation and harmonization, capacity building, legal drafting in-house training, contract drafting, as well as the preparation of legal opinion in the sector of debt management law;

• Assessment, synchronization, harmonization, evaluation, and capacity building of legislation in the sector of financial


• Pengkajian, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta capacity building peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan perjanjian;

• Pemantauan rancangan undang-undang inisiatif DPR dan prakarsa pemerintah di bidang keuangan serta kekayaan negara, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan;

• Pengembangan sistem informasi hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Layanan Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian Keuangan berpotensi menghadapi berbagai masalah hukum. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, Sekretariat Jenderal berperan sebagai pusat pemberian layanan hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak hukum para pegawai maupun unit-unit di Kementerian Keuangan dengan landasan keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum.

Berdasarkan PMK No. 131/PMK.01/2006 jo PMK 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, tugas dan fungsi Pemberian Bantuan hukum dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan capaian kinerja dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sepanjang tahun 2013.

• Penanganan Perkara

1. Bantuan Hukum Pemeriksaan Perkara Pidana

Salah satu tugas dari Biro Bantuan Hukum adalah memberikan layanan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana. Bantuan hukum dapat diberikan kepada pegawai/pejabat ataupun mantan pegawai/mantan pejabat yang dimintai keterangan sebagai saksi ataupun ahli atas suatu tindak pidana terkait tugas kedinasan. Akan tetapi, layanan bantuan hukum tidak dapat lagi diberikan kepada pegawai/mantan pegawai yang telah berstatus sebagai terdakwa.

Dalam proses pemberian bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana, Biro bantuan hukum dapat memberikan layanan berupa:

a. Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;

b. Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;

c. Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;

d. Pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;

services and agreement;• Monitoring the House of Representatives’ initiatives in

legislation drafting and the government initiatives in financial sector as well as state assets, Draft of the Regulation of the Government, Draft of the Decree of the President, and Draft of the Minister of Finance’s Regulation;

• Development of the legal information systems and the documentation and legal information network in the Ministry of Finance.

Legal Assistance and Legal Counseling

In conducting the organization’s tasks and functions, Ministry of Finance might potentially face a wide range of legal issues. To cope with this challenge, General Secretariat of the Ministry of Finance (Setjen), plays a center role in providing legal counseling for all units in the Ministry of Finance. The purpose of this task is to protect legal rights of the Ministry of Finance officers and its units based on the principle of justice and equality before law.

Based on the Ministry of Finance Regulation Number 131/PMK.01/2006 jo. PMK 184/PMK.01/2010 concerning Organization and Procedures of the Ministry of Finance, the duty of providing legal counseling is carried by Bureau of Legal Counsel as one of the Bureaus in Setjen. Below are the achievements in conducting legal counseling and assistance throughout 2013:

• Case Handling

1. Criminal Case

One of the Bureau of Legal Counsel’s duties is providing legal assistance in criminal investigation. Bureau of Legal Counsel provides legal assistance to a current or former officer in relation to his or her official duty, as a witness or an expert whom attended the invitation in criminal investigation processes conducted by Indonesian National Police or Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia. However, legal assistance cannot be given to an employee /former employee whose status as a defendant.

Below are legal counseling and legal assistance that can be given in the criminal investigation process:

a. Legal advice, particularly regarding the rights and obligations of witness or expert in the criminal investigation process in the court;

b. Legal advice regarding the substance of criminal cases;

c. Legal advice regarding the criminal law procedures that must be considered by a witness or an expert

d. Legal assistance to a witness or an expert in the court;

e. Coordination with related units in the Ministry


e. Koordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian;

f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum

Sepanjang tahun 2013, Biro Bantuan Hukum telah melaksanakan 103 kali layanan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang meliputi pendampingan, konsultasi/nasihat hukum, dan koordinasi dengan unit terkait.

Pada awal tahun 2013, Biro Bantuan Hukum bertugas mendampingi beberapa pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Hambalang dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh. Kasus Hambalang merupakan kasus korupsi yang menyedot perhatian public di tahun 2013, dimana kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd. serta tersangka Andi Alifian Mallarangeng dkk.

2. Bantuan Hukum Bidang Perdata

Dalam menjalankan tugas kedinasan, timbulnya masalah hukum menjadi risiko yang melekat dan berpotensi untuk diproses melalui badan peradilan. Oleh karena itu, Biro Bantuan Hukum berperan dalam memberikan layanan hukum kepada pegawai/mantan pegawai baik sebagai penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah.

Selama tahun 2013, perkara yang paling banyak masuk dan ditangani oleh Biro Bantuan Hukum adalah masalah perdata dengan total perkara masuk mencapai 278. Dari total perkara yang masuk tersebut, 37 perkara telah inkracht (berkekuatan hukum tetap), 36 di antaranya menang inkracht, satuperkara dinyatakan kalah, sedangkan sisanya masih berproses di pengadilan.

Kinerja yang optimal diperlihatkan oleh Biro Bantuan Hukum pada tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya hasil penanganan perkara yang dimenangkan.

of Finance or other related agencies in preparing materials for the witness and expert;

f. Any other aspects related to the provision of legal assistance

During year 2013, the Bureau of Legal Counsel carried 103 legal assistance in the criminal investigation process, including mentoring, consulting / legal advice, and coordination with related units.

In early 2013, the Bureau of Legal Counsel was assigned to assist a number of the Ministry of Finance officers whom attended the invitation in criminal investigation processes as witnesses in the Hambalang corruption case, conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK). The Hambalang sport center corruption was the most high profile corruption case in 2013 which related to the construction’s procurement of the Hambalang sports center in Bogor (West Java), involving Drs Deddy Kusdinar, M.Pd., Andi Alifian Mallarangeng and others, who named suspects in this corruption case.

2. Civil Litigation

In conducting official duties, legal problems may arise and become potential risk for units or officers entering litigation process. In this context, Bureau of Legal Counsel plays an important role in giving legal assistance to employee/former employee, either as a plaintiff/contrarian/exceptant as well as defendant/challenged/refuted party.

In 2013, Bureau of Legal Counsel handled 278 civil cases. From the 37 cases that already had a legally binding decision, Bureau of Legal Counsel won the 36 cases and lost in 1 case. Meanwhile the remains of the 241 cases are still the litigation process.

The Bureau of Legal Counsel has shown maximum performance in 2013 as it can be seen from the total number of the winning cases.


Gugatan yang paling banyak ditangani oleh Biro Bantuan Hukum selama tahun 2013 adalah gugatan perdata dengan pokok perkara terkait lelang. Pelaksanaannya ditangani unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebagian besar perkara gugatan perdata terkait lelang disebabkan adanya proses lelang yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh penggugat. Proses lelang tersebut dilakukan terhadap obyek gugatan yang merupakan barang jaminan atas fasilitas kredit yang telah dibebani hak tanggungan. Proses lelang terjadi karena permohonan lelang dari pihak kreditor (lembaga perbankan) kepada KPKNL yang disebabkan adanya pelanggaran atas perjanjian kredit oleh pihak debitor. Pada umumnya, gugatan terkait proses lelang sebagian besar berhubungan dengan hal penetapan jadwal pengumuman lelang, penetapan nilai jumlah limit atas obyek lelang, ataupun penetapan pemenang lelang.

3. Bantuan Hukum Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara

Pada umumnya, kebijakan dan keputusan yang diterbitkan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Dalam rangka mempertahankan kebijakan dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Biro Bantuan Hukum mewakili Kementerian keyangan dan unit-unit di dalamnya berperan untuk mempertahankan kebijakan dan keputusan yang diajukan keberatan oleh penggugat di PTUN.

Kementerian, dalam hal ini Biro Bantuan Hukum, memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara TUN kepada:

a. Menteri, pimpinan unit, atau pejabat yang menghadapi gugatan TUN sebagai tergugat;

b. Menteri, pimpinan unit, atau pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai

Most incoming cases handled by the Bureau of Legal Counsel in 2013 were related to the auction process. The auction process was conducted by the Directorate General of State Assets, in particular the State Property and Auction Services Office (KPKNL). Usually, in this auction case, the plaintiffs challenge the auction process that they argue against the law. The potential auction process that might be sued has correlation with the collateral pledged for credit facilities which has underlying mortgage.

Public auction upon the creditor’s request held by KPKNL often based on the breach of the loan agreement committed by the debtors.

Usually, issues brought in the auction lawsuits related to the auction schedule announcement, determination of the threshold limit value of the object being auctioned and the determination of the winning bidder.

3. Administrative Case Settlement

Generally, Government policies and decisions, including Ministry of Finance’s policies and decisions are subject to merits review in the State Administrative Court (TUN). In order to secure Ministry of Finance’s policies and decisions, the Bureau of Legal Counsel represents Ministry of Finance or its Units to argue against the objection brought by the plaintiff.

The Ministry, particularly the Bureau of Legal Counsel, provides legal assistance in handling cases in TUN for:

a. The Minister, head of unit, or officer as a defendant in TUN lawsuit;

b. The Minister, head of unit, or officer as a plaintiff in the civil legal entity;

Grafik/ Graphic 2.5.1 Perkara Masuk Tahun 2013/ Cases in Year 2013

Sumber/ Source : Biro Bantuan Hukum/ The Legal Counsel Bureau

Proses 86%Process 86%

Menang Inkracht 13%Won Inkracht 13%

Kalah Inkracht 1%Lose Inkracht 1%


badan hukum perdata;c. Menteri, pimpinan unit, atau pejabat sebagai

pemohon intervensi.

Terkait sengketa TUN yang gugatannya diajukan oleh pegawai/pejabat atau mantan pegawai/pejabat kepada Menteri/pejabat TUN, maka pejabat/pegawai yang mengajukan gugatan tersebut tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

Selama tahun 2013, terdapat 22 perkara TUN yang masuk dan ditangani Biro Bantuan Hukum. Sebanyak 12 di antaranya telah inkracht dan 10 perkara masih diproses di pengadilan.

4. Bantuan Hukum Penyelesaian Permohonan Uji Materiil di MK dan MA

Dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum yang maksimal, Biro Bantuan Hukum juga menangani permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dihadapi oleh unit yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Akan tetapi, dalam hal permohonan uji materiil yang diajukan oleh pegawai kementerian, Biro Bantuan Hukum hanya akan memberikan bantuan apabila Menteri Keuangan telah memberikan izin.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Biro Bantuan Hukum dalam proses Penyelesaian Permohonan Uji Materiil dapat berupa:

a. Pemberian konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil;

b. Koordinasi dengan unit dan instansi di luar Kementerian Keuangan dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;

c. Penyiapan dokumen terkait sebagai bahan buktisaksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan;

d. Penyiapan surat kuasa berupa:i Surat kuasa substitusi Menteri kepada

Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit Eselon I terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas undang-undang di MK

ii Surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit Eselon I terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas peraturan pemerintah guna proses beracara di MA

iii Surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri guna proses beracara di MA

iv Surat kuasa khusus pimpinanunit Eselon

c. The Minister, head of unit, or officer as an applicant for intervention.

Current or former officers or employees filling the TUN lawsuits against the Minister or other officers/employees cannot require or cannot be given legal assistance.

During 2013, there were 22 incoming TUN lawsuits handled by the Bureau of Legal Counsel. 12 cases had been decided and reached legally binding decisions and the other 10 cases are still in litigation process.

4. Judicial Review in Constitutional Court and Supreme Court

In order to provide optimal legal assistance and counseling, the Bureau of Legal Counsel also manages administrative process for answering judicial review related to the duties and functions of units of the Ministry of Finance at the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA). However, the request for judicial review by the employees of the Ministry of Finance must be approved by the Minister of Finance before the Bureau of Legal Counsel could provide legal assistance.

The Bureau of Legal Counsel manages legal matters in responding a request of the Judicial Review by conducting:

a. Consultancy and legal opinion in the object of judicial review;

b. Coordination with units and agencies outside the Ministry of Finance in order to prepare the administrative matters in judicial review process and the completion of the judicial review application;

c. Preparation in relation to the document to be submitted as evidence, witnesses and / or experts for the judicial review in the court;

d. Preparation of the letter of attorney, as the following:i Specifically letter of attorney from the

Minister to the Secretary General and the related Head of Echelon I Units, in the appealing for judicial reviews on laws to the Constitutional Court.

ii Specifically letter of attorney from the Minister to the the Secretary General and the Head of Echelon I Units as his representative, in response to a request for judicial reviews of the Regulations of the Supreme Court

iii Specifically letter of attorney given by the Minister, in response to a request for judicial


I dalam hal permohonan uji materiil atas peraturan pimpinan unit Eselon I guna proses beracara di MA

e. Menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan.

Sepanjang tahun 2013, Biro Bantuan Hukum telah menangani 13 permohonan pengujian undang-undang di MK. Dari semua permohonan tersebut, empatdiantaranya telah diputus dimenangi oleh Kementerian Keuangan, sedangkan sisanya masih dalam proses menunggu putusan dari MK. Jumlah permohonan uji materiil di MA lebih sedikit jika dibandingkan dengan permohonan uji materiil di MK, yaitu enam permohonan yang semuanya masih dalam proses.

5. Perkara Arbitrase antara Pemerintah RI dan Rafat Ali Rizvi di ICSID

Pada tahun 2011, Rafat Ali Rizvi (warga negara Inggris keturunan Pakistan), salah seorang terpidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus di PT Bank CenturyTbk., mengajukan permohonan arbitrase terhadap International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) kepada pemerintah RI dengan tuntutan ganti rugi sebesar US$ 75 juta. Alasannya, penetapan PT Bank CenturyTbk. sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian bailout dianggap tidak melindungi kepentingannya.

ICSID merupakan lembaga di bawah Bank Dunia yang didirikan berdasarkan Konvensi ICSID dengan anggota lebih dari 140 negara. Tujuan utama ICSID adalah memberikan fasilitas konsiliasi dan arbitrase

reviews of the Regulations of the Minister in the Supreme Court

iv Specifically letter of attorney given by the Heads of Echelon I Units, in response to a request for judicial reviews of the regulations of Heads of Echelon I Units in the Supreme Court

e. The preparation of the government’s statement or the answers of requests.

Throughout the year 2013, the Bureau of Legal Counsel responded 13 requests for judicial reviews in the Constitutional Court. From out of all judicial reviews, the Ministry of Finance won 4 cases, while the rest cases are still in the process of judicial review by the Constitutional Court. The number of requests for judicial reviews to the Supreme Court was lower than that of judicial reviews to the Constitutional Court, which only six and these judcial reviews are still in the process.

5. Arbitration Case between the Government of Indonesia and Rafat Ali Rizvi at ICSID

In 2011, Rafat Ali Rizvi (a British citizen of Pakistani-descendant), one of the convicts of the PT Bank Century, Tbk. corruption and money laundering case filed for international arbitration at the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) against the Indonesian government. The convict claimed for loss of US$ 75 million due to the the Indonesian Government’s decision to put PT Bank Century, Tbk. as a failed bank with systemic impact, yet the Government bailout did not protect his right as one of the PT Bank Century, Tbk.’s shareholders.

ICSID is an institution under the World Bank and established under the ICSID Convention with more than 140 country members. The main ICSID objective is to provide a conciliation facility and arbitration of

Grafik/ Graphic 2.5.2 Jumlah Permohonan Uji Materiil MA dan MK Tahun 2013/ Amount of 2013 MA and MK Judicial Review Request

Sumber/ Source : Biro Bantuan Hukum/ The Legal Counsel Bureau

1412100806040200

Uji Materil MKJudicial Review at Constitutional Court (MK)

Uji Materil MAJudicial Review at Supreme Court (MA)

Dalam Proses/ In Process Putus/ Completed


penyelesaian sengketa investasi internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi ICSID, terikat untuk menyelesaikan sengketa investasi yang diajukan investor melalui lembaga ICSID.

Konvensi tersebut mengatur secara teknis bahwa antarnegara anggota dapat membuat persetujuan tentang apa saja yang dapat disengketakan di antara keduanya. Dalam hal ini, Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Inggris mengenai Promosi dan Perlindungan Investasi (Treaty Series No. 62 Tahun 1977). Sengketa investasi yang langsung dapat diajukan ke ICSID diatur dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada 20-21 Februari 2012 di Selandia baru, pemerintah RI yang diwakili tim pengacara yang terdiri atas Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Jaksa Pengacara Negara, dan KarimSyah Law Firm mengajukan eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 41.5 Konvensi ICSID agar pemeriksaan dilakukan secara cepat karena permohonan arbitrase tersebut secara nyata tidak memiliki dasar hukum (manifestly without legal merit). Pemerintah RI juga berargumen, sesuai ketentuan Pasal 41.1 Konvensi ICSID,dinyatakan ICSID tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa permohonan arbitrase tersebut.

Setelah melalui sejumlah proses hukum sejak pengajuan gugatan, perwakilan pemerintah RI menerima award on jurisdiction yang ditetapkan Majelis Tribunal ICSID pada Juli 2013. Dalam award on jurisdiction disebutkan investasi Rafat Ali Rizvi tidak termasuk investasi yang dilindungi Bilateral Investment Treaty (BIT) antara pemerintah RI dan pemerintah Inggris. Dalam award on jurisdiction tersebut, Majelis Tribunal juga menyatakan ICSID tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

• Potensi Pengeluaran dan Penerimaan Negara terkait Permasalahan Hukum yang Ditangani

Semua pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum kepada unit di Kementerian Keuangan memiliki tujuan meminimalisasi kerugian negara yang mungkin ditimbulkan oleh adanya masalah hukum. Permasalahan hukum yang ditangani Biro Bantuan Hukum sebagian besar memiliki potensi risiko fiskal yang bersumber dari tuntutan ganti rugi. Di sisi lain, perkara-perkara tersebut juga memiliki potensi penerimaan—yang apabila dapat dimenangkan oleh Biro Bantuan Hukum—akan berdampak positif terhadap perekonomian negara.

Berikut ini rekapitulasi risiko fiskal yang mungkin muncul pada tahun 2014 terkait masalah hukum yang mulai ditangani sebelum tahun 2014 oleh Biro Bantuan Hukum.

international investment disputes. Indonesia, as one of the countries that have signed the ICSID Convention, is bound to resolve investment disputes being filed through the agency ICSID investor.

Technically, the convention allows country members to freely decide that any matter arising directly out of an investment subject to legal dispute in their agreement. In this regard, Indonesia has signed an agreement with the United Kingdom government concerning the Promotion and Protection of Investment (Treaty Series Number 62 of 1977). Investment dispute can be submitted directly to ICSID as stipulated in the Law Number 1 of 1967 Concerning Foreign Investment.

The first hearing held on February 20-21, 2012, in New Zealand, the Indonesian government, represented by the team of lawyers comprising the Bureau of Legal Counsel of the Ministry of Finance, the State Attorney, and KarimSyah Law Firm, appealed for an exception under the provision of Article 41.5 of the ICSID Convention that the investigation was conducted quickly because the arbitration petition was (manifestly without legal merit). The Indonesian Government also argued that, in accordance with Article 41.1 of the ICSID Convention, ICSID did not have jurisdiction to investigate the request for arbitration.

After going through a number of litigation processes since the filing of the lawsuit, the representatives of the Indonesian Government received an award on jurisdiction set by ICSID Tribunal Assembly in July, 2013. The award on jurisdiction stated that Rafat Ali Rizvi ‘s investment was not under the protection of the Bilateral Investment Treaty (BIT) between the governments of Indonesia and United Kingdom. In the award on jurisdiction, the Tribunal Assembly also stated that ICSID had no authority to investigate the case.

• Potential Expenditures and Revenues as a consequence of the legal problems and cases handled

The objective of providing legal assistance by the Bureau of Legal Counsel for the units in the Ministry of Finance is to minimize losses that might potentially be caused by legal cases. Most of legal cases managed by the Legal Aid Bureau have potential fiscal risks derived from the claims for compensation. On the other hand, the cases have potential revenues that – if the Bureau of Legal Counsel wins the cases – they may prevent the country’s expenditures and contribute to the fiscal support.

Below are the recapitulation of the fiscal risk year 2014 arising from legal cases handled by the Bureau of Legal Counsel which started before year 2014.


• Sosialisasi

Dalam rangka memberikan bantuan hukum, Biro Bantuan Hukum berpedoman pada PMK 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK 159/PMK.01/2012 tentang Bantuan Biaya terkait Penyelesaian Masalah Hukum dalam perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk memberikan pemahaman kepada setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, Biro Bantuan Hukum mengupayakan dilaksanakannya sosialisasi mengenai kedua PMK tersebut. Pada tahun 2013, Biro Bantuan Hukum telah melaksanakan sosialisasi di tujuh kota, yaitu Jakarta, Bandung, Palembang, Ambon, Banjarmasin, Makassar, dan Banda Aceh. Peserta sosialisasi tersebut adalah para pejabat dan pegawai unit vertikal Kementerian Keuangan.

• Socialization

In providing legal assistance, the Bureau of Legal Counsel refers to the PMK 158/PMK.01/2012 Concerning Legal Assistance in the Ministry of Finance and PMK 159/PMK.01/2012 Concerning Financial Assistance Due to Legal Criminal Cases Settlement in the Ministry of Finance.

To expand the officers’ understanding of the scope of legal assistance, Bureau of Legal Counsel has conducted socialization of the above two regulations. In 2013, Bureau of Legal Counsel organized the socialization in seven cities, namely Jakarta, Bandung, Palembang, Ambon, Banjarmasin, Makassar, and Banda Aceh. The participants were the officers and employees of the Ministry of Finance in vertical units.

Sumber: Biro Bantuan Hukum/ The Legal Counsel Bureau

No. Deskripsi Perkara/ Description of Case Jumlah Potensi Pengeluaran Negara 2014/ Total Amount

1. Bagian Bantuan Hukum I/ Legal Counsel Part I -

2. Bagian Bantuan Hukum II/ Legal Counsel Part II -

3. Bagian Bantuan Hukum III (Sebanyak 4 perkara)/Legal Counsel Part III (A total of 4 cases)

Rp5.378.591.279,98US$3.789.999,22

Jumlah/ Total Rp15.378.591.279,98US$3.789.999,22

Tabel/ Table 2.5.10 Potensi Penerimaan Negara Tahun 2014/ Potential State Revenues in 2014

No. Deskripsi Perkara/ Description of Case Jumlah Potensi Pengeluaran Negara/ Total Amount

1. Bagian Bantuan Hukum I (Sebanyak 328 perkara)/Legal Counsel Part I (A total of 328 cases) Rp125.147.420.375.450,00

2. Bagian Bantuan Hukum II (Sebanyak 93 perkara)/Legal Counsel Part II (A total of 93 cases)

Rp29.966.419.410.211,20US$114.872.831,45

3. Bagian Bantuan Hukum III (Sebanyak 87 perkara)/Legal Counsel Part III (A total of 87 cases) Rp6.820.644.295.605,00

Jumlah/ Total Rp161.934.484.081.266,20US$114.872.831,45

Tabel/ Table 2.5.9 Potensi Pengeluaran Negara Tahun 2014/ Potential State Expenditures in 2014



Sosialisasi pada tahun 2013 memberikan banyak manfaat unit-unit terkait dalam memahami prosedur permintaan bantuan hukum. Sosialisasi juga membantu tugas Biro Bantuan Hukum berkoordinasi dalam penanganan kasus dengan unit terkait.

Dalam sosialisasi tersebut, Biro Bantuan Hukum berkesempatan secara langsung memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait pemberian bantuan hukum, sehingga memperlancar proses pemberian bantuan hukum yang akan diajukan oleh para calon pemohon. Biro Bantuan Hukum juga berkesempatan mendengar secara langsung usulan serta masukan dari para pemangku kepentingan. Hal ini tentu saja akan dapat semakin menyempurnakan kinerja Biro Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Program Kerja 2014

• Penyelesaian Permohonan Bantuan Hukum yang Telah Diterima

Penanganan perkara merupakan suatu proses panjang yang dapat mencakup beberapa tahap upaya hukum. Jika suatu perkara telah putus di tingkat pertama, tidak menutup kemungkinan akan adaupaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Upaya hukum lanjutan ini merupakan cara yang ditempuh untuk dapat memenangkan perkara. Dalam hal ini,Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas menindaklanjuti setiap penanganan perkara hingga tuntas atau inkracht.

Tugas Setjen sebagian besar bergantung pada institusi lain, dalam hal ini lembaga peradilan. Konsekuensi dari sifat saling ketergantungan antar lembaga yang melekat dalam proses penyelesaian masalah hukum yaitu kasus-kasus yang ditangani pada tahun berjalan berpotensi tidak dapat selesai di tahun yang sama.

Sebagai contoh, beberapa perkara yang masuk pada tahun 2013 tidak dapat selesai dalam tahun yang sama.

Socialization program in 2013 helped related units in understanding the procedure of requiring legal assistance. Socialization also helped Bureau of Legal Counsel’s task in coordinating the case handling with related units.

In the socialization, the Bureau of Legal Counsel has the opportunity to explain directly all aspects about legal assistance. Thus, it will accelerate the process of providing legal assistance to the future applicants. Bureau of Legal Counsel also has the opportunity to hear directly the recommendations and inputs from stakeholders. This surely will improve the performance of the Bureau of Legal Counsel to provide excellent counseling.

Work Program Year 2014

• Completion of the Received Application for Legal Assistance

Handling litigation take long process that may include several stages of legal actions. If a case has its decision at the first level, it is possible to be challenged in the court of appeal, supreme court, of cassation and judicial review. A party may take following legal action as a step that must be taken to pursue winning decision. In relation to this, the Bureau of Legal Counsel has the responsibility to follow-up each case handling until the last legal action provided or a final decision is legally binding.

Most of duties and responsibilities of Setjen depend on other institutions, including judicial institutions. As a consequence, all incoming cases may not be able to be resolved in a same year as they depend on the process conducting by other institutions.

For instance, incoming cases in 2013 could not be solved yet in that year. Therefore, in 2014, the main program is to


No. Tempat Pelaksanaan/ City Jadwal Pelaksanaan/ Schedule Peserta Sosialisasi/ Participants

1. Jakarta 8 April 2013/ April 8, 2013 Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan dari Unit/ Regional Offices and Units of Office Services

1. Ditjen Bea dan Cukai/ The Directorate General of Customs and Excise

2. Ditjen Pajak/ The Directorate General of Tax

3. Ditjen Perbendaharaan/ The Directorate General of Treasury

4. Ditjen Kekayaan Negara/ The Directorate General of State Assets

2. Bandung 24-26 April 2013/ April 24-26, 2013

3. Palembang 19-21 Juni 2013/ June 19-21, 2013

4. Ambon 24-26 Juni 2013/ June 24-26, 2013

5. Banjarmasin 10-12 September 2013/ September 10-12, 2013

6. Makassar 23-25 Oktober 2013/ October 23-25, 2013

7. Banda Aceh 6-8 November 2013/ November 6-8, 2013

Tabel/ Table 2.5.11 Jadwal Sosialisasi Tahun 2013/ Dissemination Schedule in 2013


Oleh karena itu, pada tahun 2014, pelaksanaan tindak lanjut proses peradilan menjadi program kerja utama. Selain itu, pemberian layanan hukum secara optimal terkait permohonan bantuan hukum yang akan masuk pada tahun 2014 juga akan menjadi fokus kerja.

1. Sosialisasi tentang Bantuan Hukum

Sesuai dengan komitmen mBiro bantuan Hukum untuk elaksanakan sosialisasi di semua provinsi di Indonesia, rencana program sosialisasi akan dilaksanakan di 10 kota sebagai kelanjutan program kerja pada tahun 2013. Pada tahun 2014, kota yang dipilih untuk pelaksanaan sosialisasi adalah Serang, Manokwari, Padang, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Bangka-Belitung, Manado, dan Kupang

2. Penyusunan PMK tentang Tata Cara Penyediaan Dana dan Pelaksanaan Pembayaran atas Putusan Hukum kepada Pemerintah

Biro Bantuan Hukum dan Setjen Sekretariat Jenderal beserta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara akan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan Dana dan Pelaksanaan Pembayaran atas Putusan Hukum. Hal ini menjadi penting karena putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berakibat pada pengeluaran anggaran negara. Tentunya perlu disediakan dana untuk melaksanakan pembayaran atas putusan hukum tersebut. Oleh karena itu, penyusunan PMK yang mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran putusan hukum merupakan program kerja yang krusial pada tahun 2014.

follow up judicial process of the remained cases. The work program in 2014 puts the completion of the new requests of legal assistance in 2014 as a priority task in order to optimize Bureau of Legal Counsel’s performance.

1. Socialization of Legal Counseling

As the Legal Counseling Bureau is committed to carry out socialization in all provinces in Indonesia, the socialization programs in 10 cities will be conducted as a continuation of the 2013 work program. In 2014, socialization will be held in Serang, Manokwari, Padang, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Bangka-Belitung, Manado, and Kupang.

2. Preparation of PMK Concerning the Procedure of Funds Provision and Payment for Legal Decision to the Government

Secretariat General, together with the Directorate General of State Treasury will formulate the Minister of Finance’s Regulation (PMK) Concerning the Procedure of Funds Provision and Payment for Legal Decision. This is important because a final and binding legal decision may result in state budget expenditures. As a consequence, funds must be provided to prepare payment as the implementation of legal binding decision. Therefore, the formulation of the Minister of Finance’s Regulation (PMK) Concerning the Procedure of Funds Provision and Payment for Legal Decision becomes an important work program in 2014.


Pengelolaan Barang Milik Negara Management of State’s Property

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan atau Kekayaan Kementerian Keuangan

•• Verifikasi Perencanaan Kebutuhan Tanah dan Bangunan 2014

Inventarisasi barang-barang milik pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menindaklanjuti peraturan pemerintah itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) selaku pengguna barang Kementerian Keuangan telah melaksanakan analisis dan evaluasi atas perencanaan pengadaan tanah/pembangunan gedung kantor/rumah dinas tahun anggaran 2013.

Analisis dan evaluasi atas kebutuhan barang milik negara (BMN) yang diajukan oleh semua satuan

State-Owned Property ManagementAdministration of Ministry of Finance’s Equipment and Asset Management

• VerificationonRequirementsofLandandBuildingPlanforFiscalYear2014

The inventory of goods and asset belonging to the government was stipulated in Government Regulation Number 6 of 2006 regarding Management of State/Regional-Owned Asset. Based on this regulation, the Secretariat General (Setjen), as the user of Ministry of Finance’s asset performed an analysis and evaluation of land acquisition planning and construction of office/official housing of the Ministry of Finance for fiscal year 2013.

All working units under the Ministry of Finance prepared an individual analysis and evaluation of the use of State-


kerja Kementerian Keuangan tersebut tercantum dalam dokumen RKAK/L 2014. Berdasarkan rencana kebutuhan unit Eselon I, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011, Setjen melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Bangun baru/rekonstruksi/renovasi: 58 usulan. Dengan pertimbangan tidak terdapat BMN yang dapat dioptimalkan, pembangunan/pengadaan baru dapat diperkenankan;

2. Alih status penggunaan: 31 usulan. Pembangunan/pengadaan baru tidak diperkenankan karena ada BMN yang dikuasakan kepada unit Eselon I lain masih dapat dioptimalkan;

3. Alih fungsi: 4 usulan. Pembangunan/pengadaan baru tidak diperkenankan karena terdapat BMN yang masih dapat dioptimalkan penggunaannya dengan pengalihan status (misalnya gedung kantor menjadi mes);

4. Tidak diizinkan: 3 usulan. Pembangunan/pengadaan baru tidak diperkenankan karena berdasarkan kebutuhan, satuan kerja yang bersangkutan tidak/belum membutuhkan.

•• Pemetaan BMN Strategis

Guna membantu perencanaan BMN dan optimalisasi pemanfaatan gedung kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan database yang lengkap serta mudah dipahami. Hal ini terutama terkait informasi ketersediaan BMN strategis dan jumlah pejabat serta pegawai Kementerian Keuangan di masing-masing kota. Dengan adanya database ini dapat diketahui sejauh mana kesenjangan penguasaan BMN dan membantu penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan pemetaan selama tahun 2013, dari 1.063 satuan kerja di 315 kabupaten/kota, Setjen melalui Biro Perlengkapan telah membuatkan profil masing-masing satuan kerja berupa informasi kepemilikan atas BMN strategis. Sampai semester I 2013, Setjen telah menyelesaikan 494 profil satuan kerja atau sebesar 46,29 persen.

Owned Property (BMN) and then the results were proposed and listed in the document of the Ministry/Line Ministry Work Plan and Budget (RKAK/L) 2014. Based on these requirements, Setjen verified and classified the needs of each Echelon I unit in the Ministry of Finance in accordance with the tasks and functions as stipulated in the Government Regulation Number 6 of 2006 and the Minister of Finance’s Regulation Number 226/PMK.06/2011 and came out with the following results:

1. New building/reconstruction and renovation: 58 proposals. After considering that no other BMN that can be used, new building/reconstruction and renovation could be allowed;

2. Usage Transfer: 31 proposals. New building/procurement was not allowed because there are other BMN currently used by other Echelon I unit that could still be optimized;

3. Transfer function: 4 proposals. New development /procurement was not allowed because there were other BMN used that could still be optimized by changing the function of the building (e.g. office building was converted into a home office).;

4. Not allowed: 3 proposals. New development/procurement was not allowed because, based on the needs analysis, there were no urgent needs of the related work units for the proposed new development/procurement.

• Strategic Mapping of State-Owned Property (BMN)

To assist the BMN planning and optimizing the utilization of an office building within the Ministry of Finance, a complete and comprehensive database is required, particularly a database that records information on the availability of strategic BMN and the number of officials and employees of the Ministry of Finance in each city. With the database, it is hoped that MOF would able to point the extent of gap between the existing BMN and the needs of the officials and employees of the MOF based on their total number; and to help assisting in planning to fulfill the needs.

In 2013, Setjen c.q. Bureau of Equipment had created a profile of each work units in the Ministry of Finance concerning their ownership of strategic BMN. Based on this mapping, as of the first quarter of 2013, Setjen completed 494 profiles of work unit out of 1,063 work units located in 315 districts and cities throughout Indonesia (or approximately 46.29 percent).


Sepanjang tahun 2013, Setjen juga telah menyusun pemetaan BMN strategis pada 76 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 63 kabupaten/kota.

•• Jumlah Bidang Tanah yang Disertifikatkan pada Tahun 2013

Inventarisasi BMN berupa tanah yang telah memiliki dokumen pemilikan (sertifikat) diatur dalam kebijakan Menteri Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara. Terkait tugas tersebut, Setjen melakukan inventarisasi terhadap aset berupa tanah Kementerian Keuangan. Dari jumlah total tanah Kementerian Keuangan di 4.345 lokasi, sebanyak 3.277 tanah sudah memiliki sertifikat. Sisanya, sebanyak 1.068 lokasi tanah, belum tersertifikasi atau masih berada dalam sengketa.

Mengingat masih adanya tanah Kementerian Keuangan yang belum disertifikasi, Setjen selaku pengelola BMN Kementerian Keuangan melaksanakan koordinasi terkait proses sertifikasi tanah tersebut. Pada periode Januari-Desember 2013, Setjen telah menyelesaikan proses sertifikasi tanah di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 482 lokasi. Perinciannya, 20 sertifikat tanah baru dan 462 lokasi masih dalam proses balik nama pemegang hak atas tanah menjadi pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

Untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah, Setjen juga telah melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait. Akan tetapi, pembuatan sertifikat menemui sejumlah kendala. Di antaranya adalah biaya sertifikasi tanah sering kali tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Selain itu, proses sertifikasi tanah rata-rata membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Hal ini membuat pencapaian target bergantung pada unit lain, seperti Badan Pertanahan Nasional dan kuasa pengguna barang.

Guna mengatasi sejumlah kendala tersebut, Setjen telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor MoU-7/MK.01/2012 Nomor 10/SKB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pensertifikatan Tanah Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

2. Sosialisasi dan koordinasi dengan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Pembinaan dalam rangka sertifikasi tanah milik negara;

4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

•• Penghapusan BMN

Berdasarkan data aplikasi SIMAK-BMN 2012, jumlah BMN Kementerian Keuangan dengan kondisi rusak

Throughout the year 2013, Setjen had also established an assets strategic mapping in 76 districts and cities in Indonesia. The number of strategic mapping exceeded the initial pre-determined targets of 63 districts and cities.

• Amount of Certificated Land in 2013

The BMN Inventory Process of land ownership document (land certificate) is arranged by a policy of the Minister of Finance, in this case, Directorate General of State Asset.Related to the task above, Setjen conducted an inventory assessment on land owned by the Ministry of Finance. From a total of 4,345 parcels of land that the Ministry currently has, only 3,277 land areas are certified while the rest, 1,068 locations, do not have valid certificates yet or are currently still in disputes.

Due to the large numbers of land areas that do not have land certificates, Setjen as the manager of Ministry of Finance’s BMN, coordinated a land certification process. From January to December 2013, Setjen had completed land certification to 482 locations, where 20 of them were issued with new land certificates and 462 locations had land title transfer; with the government of the Republic of Indonesia, specifically the Ministry of Finance, as the new owner.

To complete and expedite land certification process, Setjen encountered issues that need to be resolved with different parties; for instance, the cost of land title were often found not in accordance with the applicable standard cost or the long delay in finalizing the land certification process that in average could take more than one year. To finalize this, coordination with different units, such as the National Land Agency and representative goods user, is required.

To overcome these difficulties, Setjen did the following activities:

1. Signing a Memorandum of Understanding between the Ministry of Finance and the National Land Agency Number MoU-7/MK.01/2012 Number 10/SKB/X/2012 dated October 2nd, 2012 regarding Land Certification of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia;

2. Disseminating and coordinating with Echelon I unit within the Ministry of Finance;

3. Coaching on the framework of land certification of state-owned land;

4. Monitoring and evaluating of the land certification process.

• BMN Write-Off

Based on State-Owned Property Management and Accountancy (SIMAK-BMN) 2012 application, the number


berat sebanyak 151.626 unit. Pada tahun 2013, Setjen menargetkan 70 persen BMN Kementerian Keuangan dengan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk dihapuskan. Mengacu pada data SIMAK BMN per 31 Desember 2013, Setjen juga telah menghapuskan sebanyak 106.138 unit BMN rusak berat.

•• Sensus BMN

Sensus BMN merupakan kegiatan yang baru secara intensif disosialisasikan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui surat edaran Nomor SE-35/MK.1/2012 tentang Petunjuk Teknis Sensus BMN. Kegiatan yang dilakukan di semua unit Eselon I dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan ini dilaksanakan selama periode Januari-Agustus 2013.

Guna menyukseskan sensus BMN, Setjen telah mengirimkan surat Nomor S-1344/SJ/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Commitment Letter Pelaksanaan Sensus BMN Kementerian Keuangan kepada semua unit Eselon I. Dalam surat tersebut, semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan (Commitment Letter/CLS). Commitment Letter ini harus disampaikan berjenjang kepada UPPB di atasnya.

Sampai Desember 2013, hampir semua satuan kerja telah menyampaikan Commitment Letter. Hanya lima satuan kerja yang belum menyampaikan Commitment letter tersebut, yakni KP2KP Tidore, KP2KP Banawa, KP2KP Amurang, KP2KP Tandano, dan KP2KP Fakfak. Informasi terhadap lima satuan kerja yang belum menyampaikan CLS telah disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak agar dapat diberikan pembinaan lebih lanjut.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sensus BMN, Setjen melalui Biro Perlengkapan membangun aplikasi sensus BMN. Pembangunan aplikasi yang bersinergi dengan DJKN ini akan terus dilakukan penyempurnaan agar mempermudah satuan kerja dalam meng-input hasil sensus BMN yang telah dilaksanakan.

Selain membangun aplikasi sensus BMN, Setjen telah melaksanakan monitoring pelaksanaan SE-35/KM.01/2012 yang dilakukan pada September-Desember 2013 di wilayah DKI Jakarta dengan yang melibatkan 106 satuan kerja. Monitoring ini juga dilakukan di lima kota, yakni Banjarmasin (48 satuan kerja), Pekanbaru (79 satuan kerja), Denpasar (70 satuan kerja), Semarang (88 satuan kerja), dan Makassar (87 satuan kerja).

Hingga saat ini, satuan kerja yang telah menyelesaikan sensus BMN dan melaporkan serta menyampaikan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. DJP 6 satuan kerja (KP2KP Aceh Singkil, KP2KP Kotabaru, KPP Ratama Batulicin, KP2KP Kutacane, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dan KPP Badora);

of Ministry of Finance’s BMN that were severely damaged was 151,626 units. In 2013, Setjen aimed to write-off 70 percent of severely damaged/could not be used BMN units. Therefore, based on SIMAK-BMN’s data per December 31st, 2013 Setjen had written off 106, 138 severely damaged BMN units.

• BMN Census

BMN census is a new activity that is intensively promoted within the Ministry of Finance through a Circular Letter Number SE-35/MK.1/2012 concerning Technical Guidelines of BMN Census. This census activity was conducted to all Echelon I work units and each individual work units in The Ministry of Finance between the period of January to August 2013.

To support the success of BMN census, Setjen sent out a Letter Number S-1344/SJ/2013 dated July 24th, 2013 concerning the Commitment Letter of Ministry of Finance’s BMN Census Implementation to all Echelon I units. All working units within the Ministry of Finance were asked to asked this Commitment Letter and submit it to the Administration Implementer Unit of BMN (UPPB).

As of December 2013, almost all work units had submitted the Commitment Letter. There were five work units that had not sent their commitment letter, i.e. Tax Services, Dissemination, and Consultation Office (KP2KP) Tidore, KP2KP Banawa, KP2KP Amurang, KP2KP Tandano, and KP2KP Fakfak. The Director General of Taxes was informed to the status of these five units and was suggested to provide further guidance to the units mentioned.

To optimize the execution of BMN census, Setjen built a BMN census application. The development of this application is supported and synergized with the Directorate General of State Assets (DJKN) that plan to continuously improve facilitation to work units (in the regional) to input the outcome of BMN census as planned.

In addition to developing the BMN census application, Setjen monitored the implementation of SE-35/KM.01/2012 which was done during September to December 2013 in Jakarta with 106 working units. The monitoring activity was also performed in five cities: Banjarmasin (48 work units), Pekanbaru (79 work units), Denpasar (70 work units), Semarang (88 work units) and Makassar (87 work units).

As of today, work units that have completed BMN census and reported their result accordingly were as follow:

1. 6 work units of Directorate General of Taxes (DJP) Tax Services, Dissemination and Consultation Office (KP2KP) Aceh Singkil, KP2KP Kotabaru, Tax Service Office (KPP) Ratama Batulicin, KP2KP Kutacane, KPP


2. DJBC 1 satuan kerja (KPBC Tipe Pratama Panarukan);

3. DJKN 7 satuan kerja (Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Kendari, KPKNL Palopo, dan KPKNL Jambi);

4. DJPBN 4 satuan kerja (KPPN Pelaihari, KPPN Medan II, KPPN Bima, dan KPPN Amlapura).

•• Selisih Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN

Pengelolaan barang milik negara merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Akan tetapi, pengelolaan aset/kekayaan negara ini merupakan hal yang tidak mudah, mengingat sejak kemerdekaan yang melahirkan NKRI, belum ada data yang pasti berapa jumlah kekayaan bangsa ini. Nantinya, pengelolaan barang milik negara ini harus menjadi perhatian/prioritas para pengambil kebijakan, seperti pengelolaan yang dilakukan terhadap anggaran (uang). Pengelolaan barang milik negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan pengakuan pihak luar atas reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah. Hal ini tentu akan meningkatkan citra pemerintah di mata lembaga internasional dan pihak donor.

Untuk itu, inventarisasi semua BMN Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia harus dilakukan agar terdata secara jelas nilai aset/kekayaan negara yang berada di masing-masing unit Eselon I. Selanjutnya, perlu dilakukan tahap penilaian aset/kekayaan negara, khususnya berupa tanah dan/atau bangunan oleh pengelola barang guna mendapatkan nilai wajar atas aset tetap tersebut.

Inventarisasi dan penilaian barang milik negara merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen aset negara. Hal ini seperti disebutkan dalam PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan penelusuran selisih hasil inventarisasi dan penilaian BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa langkah yang dilaksanakan Setjen dalam rangka penelusuran selisih hasil inventarisasi dan penilaian BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Setjen berkoordinasi dengan DJKN dan DJP sebagai tindak lanjut dalam rangka klarifikasi terhadap 333 satuan kerja Kementerian Keuangan;

2. Melakukan penelusuran dengan membandingkan antara data Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian (BA IP) serta SIMAK BMN pada 333 satuan kerja yang hasilnya dituangkan dalam kertas kerja.

Pratama Pekanbaru Senapelan, and KPP Badora;2. 1 work unit of Directorate General of Customs and

Excise (DJBC) Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Pratama Panarukan;

3. 7 work units of Directorate General of State Assets (DJKN) Regional office of DJKN South Sulawesi, State Asset Management and Auction Service Office (KPKNL) Bandar Lampung, KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Kendari, KPKNL Palopo, and KPKNL Jambi;

4. 4 work units of Directorate General of Treasury (DJPBN) State Treasury Service Office (KPPN) Pelaihari, KPPN Medan II, KPPN Bima and KPPN Amlapura.

• Difference of Inventory Results and BMN Assessment

Management of state asset is a vital and crucial function in the government. However, the process of creating an inventory of asset and wealth in Indonesia is not an easy thing, considering that there is no definitive data of state’s assets since the independence of Republic of Indonesia since 1945. Later, it is planned that the management of state asset should be a top priority for policy makers particularly in the management on the budget and finance. A modern and professional management of state asset that promotes good governance is highly expected to increase trust and external recognition to bureaucratic reform carried out by the government. These steps would certainly improve the government’s reputation among international agencies and donors.

For that matters, the inventory process of all Ministry of Finance’s state-owned properties (BMN) spread across Indonesia ought to be done; so the value of assets/wealth which are currently managed by each Echelon 1 unit is clearly recorded. Furthermore, understanding the importance of assessment of state assets and wealth in particular for land and buildings, a professional asset manager is needed to obtain a fair value of these assets.

As stipulated in Government Regulation Number 6 of 2006 concerning the Management of State/Regional assets, the inventory and valuation of state assets is an integral part of state asset management process. Therefore, it is necessary to find out the valuation difference between inventory results and BMN valuation in working units within the Ministry of Finance. Some measures undertaken by Setjen to analyze the difference in valuation were:

1. Coordination between Setjen, the Directorate General of State Assets (DJKN) and the Directorate General of Taxes (DJP) to follow-up and clarify the 333 work units of the Ministry of Finance;

2. Performed a search by comparing the Inventory and Assessment Minutes data (BA IP) and SIMAK-BMN at 333 work units whose results were outlined on the working paper.


Dari selisih awal Rp243.457.752.946 (selisih neto) dan Rp2.861.296.630.589 (nilai absolut), hasil klarifikasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Selisih absolut Rp285.086.787.6792. Selisih neto Rp52.536.749.189

Penelusuran tersebut ditindaklanjuti melalui rapat penyelesaian temuan BPK tentang selisih absolut penilaian BMN berdasarkan verifikasi serta validasi antara DJKN dan DJP dengan undangan Nomor Und-38/SJ7/2013 pada 25 April 2013. Penelusuran selisih hasil inventarisasi dan penilaian BMN sebesar Rp1,96 triliun dengan menggunakan BA IP yang ada pada satuan kerja telah dilakukan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dilakukan antara DJKN selaku pengelola barang dan Setjen selaku pengguna barang dengan Nomor BA-001/KN.2/2013 dan PRJ-01/SJ7/2013 tanggal 26 April 2013. Hasil penelusuran ini telah diterima BPK per 3 Mei 2013. Selain itu juga telah dilakukan penyusunan data pendukung. Ini sebagai tindak lanjut temuan BPK terhadap selisih pencatatan IP pada LKPP, LKKL Kementerian Keuangan, dan LK DJP ke Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ND-120/SJ.74/2013 tanggal 17 Mei 2013. Rapat penyelesaian temuan BPK atas selisih absolut penelitian BMN pun telah dilakukan antara DJP, Direktorat BMN DJKN, dan Tortama KN II BPK berdasarkan ND-100/SJ.74/2013 tanggal 25 April 2013.

•• Validasi Tanah Satuan Kerja Kementerian Keuangan

Kegiatan validasi tanah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkualitas dan informatif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan (status);2. Eksistensi/keberadaan;3. Nilai dengan parameter bidang (luas);4. Nilai tanah dalam rupiah.

Hasil validasi tanah selanjutnya dibandingkan dengan data tanah di SIMAK, SIMANTAP, dan softcopy dokumen kepemilikan tanah. Diharapkan, melalui perbandingan ini, diperoleh kesamaan informasi mengenai outcome tanah tersebut.

Sampai 31 Desember 2013, diperoleh data (SIMANTAP) sebagai berikut:

1. Jumlah tanah Kementerian Keuangan: 4.345 bidang;2. Jumlah tanah yang memiliki data informatif : 4.277

bidang.

From the initial difference of Rp243,457,752,946 (net difference) and Rp2,861,296,630,589 (absolute value), we could categorized it as follows:

1. Absolute difference Rp285,086,787,6792. Net difference Rp52,536,749,189

With the above findings, a coordination meeting was held by the Supreme Audit Board (BPK) to discuss the difference between BMN assessment based on verification and validation between Directorate General of State Assets (DJKN) and Directorate General of Taxes (DJP). The invitation letter was recorded as letter number Und-38/SJ.7/2013 and was dated April 25th, 2013. The result of investigation of BMN inventory and valuation difference, which valued at Rp1.96 trillion, was reviewed using existing Inventory and Assessment Minutes (BA IP) in work units. DJKN as the assets manager and Setjen as the assets user then created an agreement of investigation result, number BA-001/KN.2/2013 and PRJ-01/SJ7/2013 dated April 26th, 2013. BPK received this investigation results on May 3rd, 2013 and a few days later, a preparation of data to support this BPK findings was submitted. The BPK findings recorded the difference in IP record of LKPP, Ministry of Finance’s LKKL and Financial Statement of the Directorate General of Taxes (LK DJP) and set on the Planning and Finance Bureau based on ND-120/SJ.74 / 2013 dated May 17th, 2013. Settlement coordination meeting of BPK findings concerning absolute difference in BMN investigation was done among DJP, Directorate BMN DJKN and Main Auditor of State Finance II of Supreme Audit Board (Tortama KN II BPK) based on ND-100/SJ.74/2013 dated April 25th, 2013.

• Validation of Land in the Ministry of Finance’s Work Units

The validation of land in the Ministry of Finance’s work units has a purpose to obtain quality data and information in the following criteria:

1. Ownership (status);2. Existence/presence; 3. Land valuation (area or size of the parcel);4. The financial aspect of land value (in rupiah).

The result of land validation then compared with the land data in Management and Accountancy Information System (SIMAK), State Land Management System (SIMANTAP) and the softcopy of land ownership documents. The expected result of this comparison is to obtain uniformed information of the land.

As of December 31st, 2013, the data obtained at SIMANTAP can be categorized as follows:

1. The number of land owned by the Ministry of Finance: 4,345 fields;

2. Total of land with informative data: 4,277 fields.


•• Tindak Lanjut Temuan BPK/Itjen Terkait BMN

Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan melalui undang-undang. Guna melaksanakan amanat tersebut, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan yang dilaksanakan kementerian/lembaga negara.

Sebagai salah satu lembaga negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan juga tak luput dari pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan ini, atau yang biasa dikenal dengan temuan BPK, senantiasa ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2013, Setjen telah menyampaikan jawaban atas temuan pemeriksaan dalam konsep LHP BPK/Review Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan untuk laporan keuangan 2012. BPK juga telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Kementerian Keuangan.

Sampai 31 Desember 2013, Setjen telah melaksanakan monitoring rekomendasi BPK atas laporan pemeriksaan pada belanja modal, manajemen aset, pemeriksaan interim, dan laporan keuangan 2012 kepada unit Eselon I. Pembahasan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan dengan unit Eselon I juga telah dilakukan pada 24-25 September.

• The Follow-Up of BPK/Inspectorate General’s Findings related to BMN

Article 23 paragraph (5) of the 1945 Constitution stipulates that Supreme Audit Board (BPK) is an appointed agency that was formed to examine and be responsible of the state finance with further rules and regulations are set through the law. In practicality, BPK is in charge of examining the financial management implemented by the ministry/line ministry.

As one of the state institutions of the Republic of Indonesia, the Ministry of Finance is not excluded from BPK’s examination. The results of the examination, or known as findings of BPK, will then be followed up by the Ministry of Finance.

In 2013, Setjen had responded to examination findings in the form of draft of LHP BPK/Inspectorate General’s Review related to BMN management within the Ministry of Finance for year 2012 financial statement. BPK gave a status of “normal opinion without exclusion” to the financial statement made from the Ministry of Finance.

As of December 31, 2013, Setjen had conducted a monitoring activity on BPK recommendation on the examination report of capital expenditure, asset management, interim inspection and 2012 financial statements to Echelon I unit. In addition, discussions about follow-up of BPK’s recommendation on the examination results with Echelon I unit was held on September 24th to 25th, 2013.


Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Center of Information Systems and Finance Technology (Pusintek)

Melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), Sekretariat Jenderal (Setjen) melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan rencana strategis, kebijakan, serta standardisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, Setjen juga melaksanakan pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan jabatan fungsional pranata perangkat komputer. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 129/KMK.01/2012 tentang Integrasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK nomor 338/KMK.01/2012 tentang Arah Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

One of the responsibilities of a Secretariat General is to coordinate, to develop strategic planning, policy, and standardization of Information and Communication Technology(ICT/TIK) in the Ministry of Finance. And through the Center of Information Systems and Finance Technology (Pusintek), Secretariate General carefully develops information system and financial technology, operational information and communication technology services and the management of computer hardware and peripheral. The regulation of IT is managed in the Minister of Finance’s Regulation (PMK) Number 184/PMK.01/2010 about regards to the Organization and Administration of the Ministry of Finance.

In 2012, the Minister of Finance issued two regulations, which were the Minister of Finance’s Decree (KMK) Number 129 / KMK.01 / 2012 about the Integration of Information and Communication Technology (ICT) in the Ministry of Finance and KMK Number 338 / KMK.01 / 2012 about the Direction of Information and Communication Technology (ICT) Development


Berdasarkan KMK tersebut, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan harus diintegrasikan.

Guna mewujudkan integrasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, Setjen menyusun roadmap sebagai berikut.

Integrasi TIK adalah penggabungan/penyatuan sistem informasi di setiap unit Eselon I ke dalam sistem informasi Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu/Integrated Financial Management Information System (IFMIS), yang proses pelaksanaannya telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2011 sesuai roadmap.

in the Ministry of Finance. Those two regulations oblige the integration of ICT in the Ministry of Finance.

To ensure continuous development and improvement of ICT in the Ministry of Finance, Secretariat General prepared the following roadmap as guideline.

Through ICT integration, the main information system in the Ministry of Finance merges/unites the information system in each Echelon I Unit. The system integration started in 2011 and it will be executed according to the roadmap of Integrated Financial Management Information System / Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

Gambar/ Graphic 2.7.1 Roadmap Integrasi TIK/ ICT Integration Roadmap

Sumber/ Source : Pembangunan Data Warehouse Kemenkeu/ Construction of Data Warehouse of the Ministry of Finance

2011• Assessment Gedung/

Assessment of Facilities• Pembangunan DC Gd

Syafrudin P/ Construction of DC - Syafrudin Building

• BIA• Pembangunan DRC Surabaya/

Construction of DRC in Surabaya• Penyiapan Perangkat

Integrasi Tahap I/ Preparation of Equipment for Phase I Integration

2012• Pembangunan DRC

Balikpapan/ Construction of DRC in Balikpapan

• Konsolidasi Infrastruktur/ Consolidation of Infrastructure

• Operasional DC - DRC/ Operation of DC - DRC

• Penyiapan Perangkat Integrasi Tahap II/ Preparation of Equipment for Phase II Integration

2014• Integrasi Sistem Informasi

Tahap II/ Integration of Information System - Phase II

• Pembangunan Gd “baru” DC tahap I/ Construction of new facility (building) for DC - Phase I

• Pembangunan dataware house/ Construction of Data Warehouse of the Ministry of Finance

2013• Integrasi Sistem Informasi

Tahap I/ Integration of Information System - Phase I

• Penyiapan Gd “baru” DC/ Preparation of new facility for DC

• Operasional DRC Balikpapan/ Operation of DC in Balikpapan

2015• Pembangunan Gd “baru” DC

tahap II/ Construction of new facility for DC - Phase II

• Operasional IFMIS/ Operation of IFMIS


Realisasi kegiatan integrasi TIK yang telah dilaksanakan Setjen pada tahun 2013 sebagai berikut:

• Integrasi Akses Komunikasi Data Kementerian Keuangan

Dalam rangka menyediakan layanan terbaik dan menjaga kinerja operasional serta pengembangan jaringan baru, Setjen menyediakan jaringan komunikasi dengan kualitas dan ketersediaan yang optimal. Kegiatan ini meliputi implementasi sebagai berikut:

1. Jaringan Interneta. Implementasi internet pada DC/DRC;b. Implementasi mirroring link pada Data Center/

Disaster Recovery Center (DC/DRC).

2. Jaringan Intraneta. Implementasi intranet pada kantor pusat DJBC,

DJP, dan BPPK;b. Implementasi intranet kantor vertikal BPPK,

GKN, KPKNL, KPPBC, rumah dinas Menteri Keuangan, dan rumah dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

3. Jaringan Data Eksternal

Implementasi data eksternal keuangan menggunakan Bloomberg, informasi bursa saham menggunakan UN Comtrade, informasi keuangan menggunakan Reuters, informasi perbankan menggunakan CEIC, dan informasi tarif pajak internasional menggunakan IBFD.

• Konsolidasi Infrastruktur TIK DRC Kementerian Keuangan

Selaras dengan KMK Nomor 129/KMK.01/2012 dan KMK Nomor 338/KMK.01/2012, pada tahun 2012 telah dibangun Gedung Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan konsolidasi infrastruktur TIK unit eselon I ke DRC Kemenkeu, dengan progress konsolidasi sebagai berikut:

1. 1. Pemindahan Perangkat TIK DRC Setjen (non-SPAN) dari Surabaya ke DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan telah selesai;

2. 2. Menyiapkan Infrastruktur untuk Redundancy Sistem DJBC pada DC/DRC Kementerian Keuangan.

3. 3. Penyusunan Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) dan pelaksanaan DRC drill untuk menguji fungsi redundancy DC dan DRC.

• Operasional DRC Kementerian Keuangan.

Dalam rangka implementasi DRP Kemenkeu pada DC/DRC Kementerian Keuangan, terlebih dahulu dilakukan

ICT integration activities of Secretariat General in 2013 werw as follow:

• Develop an Integrated Data Communication Access within the Ministry of Finance

The Ministry of Finance understands the importance of technology for maintaining the highest performance as well as providing the best services to public and stakeholders. Therefore, to support the Ministry, Secretariat General developed high quality network for optimum communication services and data availability within the department. The development recorded in 2013 were the implementation of:

1. Internet a. Implementation of internet in the DC / DRC; b. Implementation of mirroring link at the Data

Center and Disaster Recovery Center (DC / DRC).

2. Intranet a. Implementation of intranet in the headquarters of

DJBC, DJP and BPPK;b. Implementation of intranet in the vertical offices

such as BPPK, GKN, KPKNL, KPPBC, the official residence of the Minister of Finance and the official residence of the Secretary General of the Ministry of Finance.

3. External Data Network

A number of external data and information sources are linked to the Ministry ICT network based on the needs as the following; Bloomberg for financial data, UN Comtrade for stock market information, Reuters for financial information, CEIC for banking information, and IBFD for international tax rate information.

• Consolidated ICT Infrastructure of DRC in the Ministry of Finance

In 2012, the Disaster Recovery Center (DRC) Building of Ministry of Finance was completed to support the implementation of Minister of Finance’s Decree (KMK) Number 129/KMK.01/2012 and KMK Number 338/KMK.01/2012. One year after, in 2013, ICT infrastructure of Echelon I Unit was consolidated with the following progress:

1. 1. ICT infrastructure of Secretary General’s DRC (non-SPAN) in Surabaya was completely transferred to Ministry of Finance’s DRC in Balikpapan;

2. 2. Preparation of infrastructure for DJBC Redundancy System in Ministry of Finance’s DC/DRC;

3. 3. Developing Disaster Recovery Plan (DRP) document and organizing DRP drill to test DC and DRC redundancy function.

• DRC operational in the Ministry of Finance.

Prior the implementation of the Minstry of Finance’s DRP in its DC/DRC, Business Impact Analysis (BIA) was carried out


penyusunan Business Impact Analysis (BIA) pada unit DJPU, DJPK, ITJEN, SETJEN, DJA, DJKN, BPPK, DJPBN, dan BKF. Berdasarkan hasil BIA dan DRP telah dilakukan uji coba fungsionalitas DC/DRC Kemenkeu melalui DRC drill sistem informasi kritikal unit eselon I sekaligus memastikan operasional DRC berjalan dengan baik.

• Implementasi Domain Kemenkeu pada DC/DRC

Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-Government), Setjen melaksanakan konfigurasi, migrasi, dan penyeragaman untuk penggunaan domain kemenkeu. Sejalan dengan hal tersebut, Setjen melaksanakan perubahan nomenklatur “departemen” menjadi “kementerian”. Domain depkeu.go.id yang selama ini digunakan untuk link beberapa aplikasi maupun portal Unit Esl 1 dan Kemenkeu diubah menjadi kemenkeu.go.id.

• Penyelesaian Kebijakan TIK

Dalam rangka melaksanakan tata kelola TIK yang sesuai dengan best practice, pada tahun 2013 telah ditetapkan delapan kebijakan TIK, yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/ MK.01/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Penggunaan Sistem Video Conference di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Wakil Ketua Pengarah KPTIK Nomor KEP-284/SJ/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-290/ SJ/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-57/SJ/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Standar Dokumen Luaran Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-83/KMK.01/2013 tanggal 18 Maret 2014 tentang Kebijakan Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan ISO 20000:2011;

6. Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Selaku Chief Information Officer Kementerian Keuangan Nomor KEP-01/SA.5/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Data dan Kamus Data yang Dipertukarkan Melalui Kustodian Pertukaran Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

7. Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Selaku Chief Information Officer Kementerian Keuangan Nomor KEP-02/SA.5/2013 tanggal 30 September 2013 tentang

in DJPU, DJPK, ITJEN, SETJEN, DJA, DJKN, BPPK, DJPBN, and BKF. DRC drill on critical information system of the Echelon I Unit of the Ministery of Finance’s DC/DRC was carried out based on the BIA and DRP in order to ensure the DRC was functioned properly.

• Domain implementation of Ministry of Finance’s DC / DRC

Secretariat General managed the configuration, migration, and standardization of the Ministry of Finance’s web domain in order to support the application of electronic government (e-Government). In line with that, Secretariat General changed the nomenclature “department” to “ministry”. The old domain “depkeu.go.id” that was used to link multiple applications or portals of ESL 1 Units and the Ministry of Finance was replaced with the new domain “kemenkeu.go.id”.

• ICT Resolution Policy

Following the best practices of ICT governance, in 2013, there were eight newICT policies, which were:

1. Minister of Finance’s Circular Number SE-8/ MK.01/2013 dated March 7th, 2013 that regulates the Use of Video Conference in the Ministry of Finance;

2. Secretary General’s Decree as Vice Chairman of the KPTIK Steering committee Number KEP-284/SJ/2013 dated July 9th, 2013 regarding the Establishment of Steering Committee on Information and Communication Technology for the Ministry of Finance Fiscal Year 2013;

3. Secretary General’s Decree Number KEP-290/SJ/2013 dated August 1st, 2013 regarding the Technical Requirements Policies and Standardization of Information System Cycle in the Ministry of Finance;

4. Secretary General’s Decree Number KEP-57/SJ/2013 dated March 21st, 2013 regarding the Standard Output Document for the Information and Communication Technology Project Management in the Ministry of Finance;

5. Minister of Finance’s Decree Number KMK-83/KMK.01/2013 dated March 18th, 2013 regarding the Policy of the Information and Communication Technology Management Services Based on ISO 20000:2011;

6. Expert staff of Organization, Bureaucracy, and Information Technology’s Decree, as the Chief of Information Officer of the Minitry of Finance, Number KEP-01/SA.5/2013 dated September 30th, 2013 regarding the Exchangable Data and Data Dictionary in the Data Exchange Custodian in the Ministry of Finance;

7. Expert Staff of Organization, Bureaucracy, and Information Technology’s Decree, as the Chief of Information Officer of the Minitry of Finance, Number KEP-02/SA.5/2013 dated September 30th, 2013 regarding the SOP Amendment on Electronic Data Exchange in the Ministry of Finance;


Perubahan SOP Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8. Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Selaku Chief Information Officer Kementerian Keuangan Nomor KEP-03/SA.5/2013 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Anti Malicious Code di Lingkungan Kementerian Keuangan 30 Desember 2013.

Dengan telah ditetapkannya delapan kebijakan tersebut, sampai dengan tahun 2013 telah ditetapkan 20 kebijakan TIK.

• Penyiapan Rencana Strategis TIK

Selaras dengan transformasi kelembagaan yang telah ditetapkan melalui KMK nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025, area yang menjadi ruang lingkup penyusunan Rencana Strategis TIK yaitu:

1. Arsitektur;2. Tata Kelola termasuk Penganggaran;3. Keamanan;4. Disaster Recovery;5. Pengadaan dan Sourcing;6. Kapabilitas.

Sesuai dengan hasil penyusunan Rencana Strategis TIK tersebut, telah disusun Roadmap Inisiatif TIK untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah sebagai berikut:

8. Expert Staff of Organization, Bureaucracy, and Information Technology’s Decree, as the Chief of Information Officer of the Minitry of Finance, Number KEP-03/SA.5/2013 dated December 30th, 2013 regarding the Anti Malicious Code Management in the Ministry of Finance.

Including the previouslymentioned eight policies, about twenty ICT policies had been already issued up to 2013.

• Preparation of Strategic ICT Plan

Aligned with institutional transformation process as stipulated in KMK Number 36/KMK.01/2014 about the Ministry of Finance’s Institutional Transformation Blueprint 2014-2015, a Strategic ICT Plan was prepared under the following areas:

1. ICT Architecture; 2. Governance, including budgeting; 3. ICT Security; 4. Disaster Recovery; 5. Procurement and Sourcing; 6. Capability.

Then, the strategic ICT plan was used to direct the development of short, medium and long term ICT Initiative Roadmap, as follow:

Tabel/ Table 2.7.1 Roadmap TIK/ ICT Roadmap

Kategori/ Category Quick wins(2013-2014)

Jangka Menengah/ Medium Term (2014-2019)

Jangka Panjang/ Long Term(2019-2025)

Arsitektur/Architecture

• Mulai melaksanakan inisiatif arsitektur sesuai rencana tahun 2014-2015/ Commencement of architecture initiative in accordance with 2014-2015 plan

• Merekrut arsitek senior/ Recruitment of senior ICT architect

• Menambahkan Common Systems berupa CRM analytics/ Addition of Common Systems i.e. CRM Analytics

• Menstandarisasikan channels dan merancang ulang database paling lambat 2017/ Channels Standardization and database redesign by 2017 at the latest

• ArsitekturService deskditingkatKemenkeu/Service desk architecture at MoF’s level

• Menambahkan kapabilitas lanjutan (data mining, dll)/ Addition of advance capability (data mining, etc)

Tata Kelola/ Governance

• Revitalisasi tata kelola IT/ Revitalization of ICT governance

• Mengimplemtasikan proses pengangaran IT/ Implementation of ICT budgeting

• Revitalisasi kegiatan Komite Pengarah TIK untuk menyusun standarisasi IT Kemenkeu/ Revitalization of ICT Steering Committee in order to develop MoF’s ICT standardization

• Menambahkan IKU otomasi manajemen senior/ Addition of senior management’s automation KPI

• Menerapkan IKU otomasi di semua proses/ Implementation of automation KPI in every process

• Mulai melakukan benefit tracking pada proyek-proyek yang dijalankan/ Commencement of benefit tracking in ongoing projects


• Implementasi Infrastruktur TIK DC/DRC

Pada tahun 2013 telah dilakukan pengembangan perangkat infrastruktur TIK DC/DRC Kemenkeu berupa:

1. Pengembangan perangkat cloud virtual machine untuk memenuhi kebutuhan sistem unit eselon I;

2. Perangkat keamanan informasi;3. Perangkat lunak integrasi TIK (database, keamanan

dan perkantoran);4. Perangkat server dan jaringan DC/DRC.

• Sertifikasi ISO 20000 dan ISO 27000

Setjen mempunyai peran penting dan strategis sebagai pengelola layanan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) serta penyedia layanan TIK. Sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan layanan TIK sesuai best practice, Kementerian Keuangan telah memperoleh sertifikasi internasional ISO-20000 (IT Service Management) dan ISO-27001 (Information Security Management System). Selain itu, operasional dan layanan Kementerian Keuangan yang didukung TIK telah memperoleh penghargaan peringkat pertama e-Government tingkat nasional.

• Implementation of ICT DC/DRC Infrastructure

In 2013, a number of development of ICT infrastructure in the Ministry of Finance’s DC/DRC were initiatied, such as:

1. Development of cloud software virtual machine to fulfill the needs of system in Echelon I Units;

2. Information security devices; 3. ICT integration software (database, security and office); 4. DC / DRC network and servers.

• ISO 20000 and ISO 27000 Certification

Secretary General plays a significant and strategic role in providing and managing Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) as well as ICT services. As part of commitment to preserve the best practices in ICT, the Ministry of Finance has been internationally ISO-20000 (IT Service Management) and ISO 27001 (Information Security Management System) certified. In addition, the Ministry of Finance has been awarded the first national e-Government for its ICT operations and services.

Kategori/ Category Quick wins(2013-2014)

Jangka Menengah/ Medium Term (2014-2019)

Jangka Panjang/ Long Term(2019-2025)

Keamanan + DRP/ Security + DRP

• Memperbaiki Celah keamanan informasi/ Improvement of information security gap

• Service catalogue harus sesuai dengan ITSM pada semua unit Eselon I/ Service catalogue should be in accordance with ITSM in all Echelon I unit

• Sistem Informasi yang mempunyai kritikalitas tinggi, mempunyai DRC/ High criticality information system, to obtain DRC

• Memperbaiki gap pada DRP sesuai dengan blueprint/ Improvement of DRP gap in accordance with blueprint

• Membuat standar digital certificate untuk setiap transaksi keuangan/ Creation of digital certificate standard for every financial transaction

• Kapasitas 1:1 untuk DC:DRC untuk sistem informasi/ 1:1 (DC:DRC) capacity regarding Information System

Pengadaan/Procurement

• Membuat standarisasi template evaluasi untuk proses pengadaan barang/ jasa, dan konsultan/ Standardization of evaluation template for procurement of goods/services, and consultant

• sentralisasi pengadaan untuk barang-barang IT yang standar/ Procurement centralization for standard ICT’s goods

• Membuate-catalogueuntukbarang-barangITyangstandar/Development of e-catalogue for standard ICT’s goods

• Menetapkan “category manager”/ Implementation of “category manager”

• Konsolidasi kontrak maintenance/ Consolidation of maintenance contract

• Memperbolehkan adanya kontrak jangka panjang dengan vendor/ Permission to carry out long-term contract with vendor

Kapabilitas/Capability

• Membuat penambahan pada Struktur Organisasi sesuai dengan blueprint/ Revision of Organization’s Structure based on blueprint

• Membuat jalur karir untuk pegawai TIK/ Revision of Organization’s Structure based on blueprint

• Mulai melaksanan skill assessment secara teratur/ Commencement of regular skill assessment

• Membuat program training yang lebih teratur/ Development of regular training program

• Melaksanakantechnical testdalamprosesrekrutmen/Implementation of technical test in recruitment process

• Membuat akademi IT/ The founding of ICT academy

• Mulaimempekerjakanpegawaiyangberpengalaman/Recruitment of experience staffs

Sumber/ Source : Pusintek/ Center of Information Systems and Finance Technology


Rencana Kerja 2014

Rencana kerja pengembangan TIK tahun 2014 adalah:

1. Persiapan pembangunan DC Kementerian Keuangan;2. Pengembangan infrastruktur TIK DC/DRC;3. Penyusunan draft kebijakan TIK:

a. Kebijakan tentang Standar Konfigurasi Keamanan;b. Kebijakan Pengelolaan Anti Virus di lingkungan

Kementerian Keuangan;c. Kebijakan Manajemen Perangkat Pengguna di

lingkungan Kementerian Keuangan;d. Kebijakan Penggunaan Email Kedinasan;

4. Konsolidasi infrastruktur untuk DJBC, DJP, dan DJPBN (SPAN);

5. Implementasi inisiatif transformasi kelembagaan bidang TIK :

a. Penyusunan desain Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;

b. Pengembangan e-corporate services Kementerian Keuangan;

c. Penyusunan standar perangkat pengguna, aplikasi, dan database;

d. Penyusunan naskah akademis struktur organisasi TIK;

e. Penyusunan kajian konsolidasi penganggaran TIK;f. Penanganan celah keamanan TIK;g. Penyusunan organisasi dan prosedur

pengoperasian Disaster Recovery Plan (DRP);h. Penyusunan Kajian Standardisasi Perangkat

Pengguna Kemenkeu dalam rangka persiapan implementasi e-Catalogue;

i. Penyusunan Training Need Analysis (TNA) dan program pelatihan TIK Kementerian Keuangan.

2014 Strategic Plan

ICT strategic development plan for 2014 is describe as follow:

1. Preparing development of Ministry of Finance’s DC;2. Development of ICT infrastructure for DC / DRC;3. Drafting ICT policies:

a. Security Conficuration Standard Policy; b. Anti Virus Management Policy in the Ministry of

Finance; c. User Device Management Policy in the Ministry of

Finance; d. E-mail Official Use Policy.

4. Consolidation of DJBC, DJP, and DJPBN (SPAN) infrastructure5. Implementation of institutional transformation in ICT:

a. Preparing the system of the Ministry of Finance’s Data Services;

b. Development of the Ministry of Finance’s E-corporate services,

c. Preparation of user devices, applications, and databases standard;

d. Preparation of academic document of the ICT organizational structure;

e. Preparation of ICT budgetary consolidation study; f. Handling security holes in ICT; g. Preparing the organization and operating procedures

of Disaster Recovery Plan (DRP); h. Developing the Standardization Study on the Users in

the Ministry of Finance prior to the implementation of e-Catalog;

i. Preparing the Ministry of Finance’s the Training Need Analysis (TNA) and ICT training programs.


Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Accountant and Appraisal Supervisory

Jumlah akuntan publik dan penilai publik di Indonesia semakin meningkat seiring berkembangnya perekonomian di Tanah Air. Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal (Setjen) melalui Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) telah menerbitkan 62 izin akuntan publik dan penilai publik baru. Secara total, hingga tahun 2013, jumlahnya mencapai 1.022 akuntan publik dan 357 penilai publik yang aktif. Meski demikian, jumlah ini belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang semakin meningkat.

Seiring perkembangan teknologi, Setjen berusaha memberikan layanan yang cepat dan optimal agar dapat meningkatkan kepuasan para pengguna jasa. Peningkatan layanan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

• Pengurusan Izin yang Efektif dan Efisien

Pada tahun 2013, waktu penerbitan izin akuntan publik dan penilai publik rata-rata 7,6 hari kerja. Faktor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya target waktu rata-rata penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik adalah sebagai berikut:

1. Telah tersedianya informasi publik yang dapat diakses melalui situs PPAJP dan situs satulayanan.net tentang tata cara pengajuan permohonan izin;

As Indonesia’s economy is growing, the number of public accountants and public appraisers in Indonesia is also increasing. In 2013, Secretariat General, through the Accountant and Appraisal Supervisory Center (PPAJP) issued 62 new licenses for public accountants and public appraisers. In total, as of the year of 2013, the number of active licenses was 1,022 for public accountants and 357 public appraisers. However, it is also noted that these growth does not aligned with the increasing number of users that need the accounting and appraisal services.

In line with technology development, Secretariat General continuously tries to provide fast and effective services in order to improve the satisfaction of service users. Some initiatives taken to improve services were as follow:

• Efficient and Effective License Handling

In 2013, it was recorded that the duration to issue a license for public accountant and public appraiser was on average 7.6 workdays. A number of factors that support the success of achieving average target time for license issuance are as follows:

1. The availability and accessibility of public information through PPAJP website http://satulayanan.net regarding the procedure to apply a license;

1.200

2009 2010 2011 2012 2013

1.000

800

600

400

200

0

903

291 308 310 338 357

928 985 1016 1022

Grafik/ Graphic 2.8.1 Perkembangan Akuntan Publik dan Penilai Publik

Sumber/ Source : PPAJP 2013/Accountant and Appraisal Supervisory Center, 2013

Akuntan Publik/ Public Accountants

Penilai Publik/ Public Appraisers


2. Telah dilakukannya diseminasi peraturan kepada masyarakat;

3. Telah diaplikasikannya sistem informasi dan modul aplikasi pemrosesan permohonan izin akuntan publik dan penilai publik;

4. Pemrosesan izin telah sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur kerja yang sudah baku (SOP);

5. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan in-house training di PPAJP.

• Pembinaan Akuntan, Akuntan Publik, dan Penilai Publik yang Efektif dan Efisien

Pada tahun 2015, Indonesia akan menghadapi Association of South East Asian Nations Free Trade Area (AFTA). Ini merupakan wujud kesepakatan antarnegara ASEAN untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Keberadaan AFTA akan membawa pengaruh terhadap bidang keprofesian seperti akuntan publik dan penilai publik. Dilihat dari segi jumlah, akuntan publik dan penilai publik di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Hal ini tentu saja dapat menarik perhatian akuntan publik dan penilai publik asing untuk ikut masuk ke Indonesia. Menindaklanjuti hal ini, Setjen berusaha melakukan pembinaan akuntan publik dan penilai publik di Indonesia agar mampu menghadapi persaingan. Pada tahun 2013, Setjen telah menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) kepada akuntan publik dan penilai publik dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan penilai publik agar memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat dan pengguna jasa;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan serta pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan, teori akuntansi dan penilaian, serta isu-isu terbaru tentang peningkatan profesionalisme akuntan dan penilai;

3. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah pendidikan formal profesi akuntan dan penilai Indonesia dalam menghadapi persaingan global sebagai akibat liberalisasi perdagangan;

4. Memberikan solusi mengatasi masalah yang timbul akibat adanya akuntan publik dan penilai publik palsu yang menandatangani laporan;

5. Memperkenalkan jasa penilai dan pentingnya peranan profesi akuntan publik dan penilai publik di sektor keuangan kepada masyarakat pengguna jasa ataupun pemangku kepentingan;

2. Public dissemination of regulations;3. Applicability of information system and license

application processing module for public accountant and public appraiser;

4. License processing has been fully carried out according to the standard operating procedure (SOP);

5. Quality improvement on human resources through in-house training.

• Efficient and Effective Supervision on Public Accountants and Public Appraisers

In 2015, Indonesia is going to deal with the Association of South East Asian Nations Free Trade Area (AFTA). AFTA is an agreement between ASEAN countries to create free trade area in order to enhance economic competitiveness. Under AFTA, some areas of public services such as public accountant and public appraiser will definitely be affected. Looking at the numbers of licensed public accountants and public appraisers in Indonesia, this figure is much lesser than the neighboring countries such as Malaysia and Thailand. This could make Indonesia an attractive place for foreign public accountants and public appraisers to enter the Indonesian market. In response to this urgent issue, Secretariat General strives to strengthen and encourage public accountants and public appraisers in Indonesia by providing training and coaching to licensed service providers in order to be able to face the competition in the near future. In 2013, Secretariat General organized a continuing professional education (PPL) for public accountants and public appraisers with the following objectives:

1. Maintaining and improving public trust in public accountant and public appraiser profession that they have met particular standard of professional competency in accordance with the expectation of society and public as the user;

2. Improving the quantity and quality of education and training programs on legislation, accounting theory and valuation, as well as recent issues in enhancing professionalism of the accountants and appraisers;

3. Providing solutions to overcome obstacles in formal education for accountant and appraiser profession in Indonesia in order to increase their competitive advantage in facing global competition due to trade liberalization;

4. Providing solutions to overcome the arising issues from the existing unlicensed public accountants and public appraisers who signed fraudulent reports;

5. Introducing the appraisal profession and the importance of the profession of public accountant and/or public appraiser in financial sector to public as the user and the stakeholders;


6. Terciptanya keseragaman pemahaman peraturan perundang-undangan terkait standar yang berlaku terhadap akuntan publik dan penilai publik dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Pada tahun 2013, Setjen telah menyelenggarakan 11 kali kegiatan PPL di empat kota untuk profesi penilai publik dan 12 kali PPL di delapan kota untuk profesi akuntan publik. PPL tersebut diikuti 1.220 orang akuntan publik dan penilai publik.

• Penyusunan Norma dan Peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Efektif

Akuntan publik dan penilai publik merupakan profesi pendukung kegiatan perekonomian. Seiring berkembangnya perekonomian, pengguna jasa profesi ini semakin meningkat. Pengguna jasa membutuhkan informasi keuangan yang lebih berkualitas sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Meskipun akuntan publik dan penilai publik berupaya senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, terkadang terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan masalah. Untuk itu, Setjen membuat peraturan guna melindungi pengguna jasa ataupun bidang profesi akuntan dan penilai. Dengan peraturan ini, para akuntan dan penilai diharapkan dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diamanatkan.Pada tahun 2013, peraturan dan pedoman tentang profesi akuntan publik dan penilai publik yang telah disusun Setjen antara lain sebagai berikut:

1. RUU tentang Pelaporan Keuangan;2. RPP tentang Praktik Akuntan Publik;3. RPMK tentang Pelaksanaan UU AP;4. RPMK tentang Register Akuntan;5. Pedoman Pemeriksaan AP dan KAP;6. Draf Rancangan Perubahan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;

7. Draf Pedoman Penyusunan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik;

8. Standar Penilaian Indonesia (SPI)a. SPI 201 tentang Penilaian untuk Pelaporan

Keuanganb. SPI 202 tentang Penilaian untuk Tujuan

Penjaminan Utangc. SPI 304 tentang Penilaian Massald. SPI 361 tentang Opini Kewajarane. SPI 364 tentang Jasa Konsultasi

9. Program Pemeriksaan atas Penugasan Penilaian Personal Property;

10. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan PP dan KJPP.

• Mewujudkan Regulator yang Andal

Pada tahun 2013, Setjen memberikan 54 sanksi peringatan kepada penilai publik dan lima sanksi peringatan kepada akuntan publik. Selain itu, Setjen

6. Creating uniformity in understanding the standard legislation to public accountants, public appraisers and public as the user.

In 2013, Secretariat General organized 11 PPL activities on public appraisal profession in four cities and 12 PPL activities on public accountant profession in eight cities. Those events were attended by 1,220 public accountants and public appraisers.

• Development of Norms and Regulations about the Effective Public Accountants and Public Appraisers

Public accountants and public appraisers are professionals who support the economic activities. In parallel with the growing economy of Indonesia, it is expected that there will be an increasing public demand of these services. Public as the user needs a quality service provider for assisting in a decision-making process.

Despite the fact that public accountants and public appraisers seek to continuously improve their professionalism and competencies, a problem that could diminish public trust and triger subsequent unfavorable issues might occur. Anticipating this, Secretariat General issued regulations to protect both the users and service providers in hope that service providers would be able to maintain their professionalism in carrying out their duties and responsibilities. In 2013, Secretariat General developed a number of regulations and guidelines for public accountants and public appraisers as the following:

1. Draft of Law about Financial Reporting;2. RPP about Public Accounting Practices;3. RPMK about the Implementation of Public Accountant Act;4. RPMK about Registered Accountants;5. AP and KAP Inspection Guidelines ;6. Draft of Amendment on the Regulation of the Ministry of

Finance Number 125/PMK.01/2008 about the Public Appraisal Services;

7. Draft of Guidelines for Development of Quality Management System in Appraisal Firms;

8. Indonesia Standard Valuation (SPI)a. SPI 201 Valuation for Financial Reportingb. SPI 202 Valuation for Collateral Purposes c. SPI 304 on Bulk Valuation d. SPI 361 on Fairness Opinione. SPI 364 on Consulting Services

9. Inspection Program on Personal Property Valuation;10. Guidelines for PP and KJPP Inspection.

• Establishing a Reliable Regulator

In 2013, Secretariat General issued 54 warning letters to public appraisers, 5 warning letters to public accountants and also froze one license from each of public accountant and public


juga membekukan satu izin akuntan publik dan satu izin penilai publik. Setjen tidak menerbitkan sanksi pencabutan kepada akuntan publik dan penilai publik pada tahun 2013. Perincian sanksi yang telah diberikan selama tahun 2013 terlihat pada grafik berikut ini.

Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akuntan publik, penilai publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Pada tahun 2013, Setjen menemukan pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan laporan tahunan;2. Tidak memenuhi target satuan kredit pendidikan

profesional berkelanjutan (SKP);3. Tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam

menjalankan profesi.

Selain menindaklanjuti pelanggaran, Setjen juga melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap akuntan, penilai, KAP, dan KJPP. Pada tahun 2013, Setjen melakukan 117 pemeriksaan terhadap KAP dan KJPP. Hal ini bertujuan menjaga mutu profesi sekaligus menjaga para pengguna jasa terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam melakukan pemeriksaan, Setjen memberikan rekomendasi terhadap KAP untuk membuat desain dan menerapkan sistem pengendalian internal 1 (SPM 1) menggunakan audit berbasis International Standards on Auditing (ISA) yang efektif berlaku sejak tahun 2012.

• Pengembangan Profesi Akuntan, Akuntan Publik, dan Penilai Publik

Selain kurangnya jumlah akuntan publik dan penilai publik di Indonesia, profesi ini juga masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Banyak perusahaan di daerah menggunakan jasa akuntan atau penilai publik dari Jakarta karena persebarannya tidak merata. Berikut ini tabel jumlah akuntan publik dan penilai publik di sejumlah pulau di Indonesia.

appraiser. There was no revocation notice to public accountants and public appraisers in 2013, however other penalties were applied. Detail of penalties issued in 2013 is shown in the following chart.

The applied penalties were conducted to follow up numerous violations committed by public accountants, appraisers, Public Accounting Firms (KAP) and the Apprisal Firms (KJPP).

In 2003, some common violations were found as the following:

1. Fail to submit annual report 2. Fail to fullfil the targeted credit score in continuing

professional education (SKP PPL).3. Fail to meet the professional standards in carrying out

activities.

In addition to respond to violations, Secretariat General conducted inspections to a number of public accountants, public appraisers, KAP and KJPP to ensure the quality of the profession and protect users from the unexpected events. In 2013, there were about 117 inspections performed to KAP and KJPP .

While inspecting, Secretariat General recommended KAP to design and implement the internal control system 1 (SPM 1) by using an ISA-based audit which has been being applied since 2012.

• Growth of Public Accountants and Public Appraisal

In addition to the shortage of public accountants and public appraisers in Indonesia, these two professions are still mainly concentrated in the island of Java, especially in DKI Jakarta. Many companies in the regions hire public accountants or public appraisers from Jakarta area due to the unequal distribution of services in these professions. The table below shows the number of public accountants and public appraisers based on their location in the islands in Indonesia.

60

50

40

30

20

105

11 00

54

0

Grafik/ Graphic 2.8.2 Sanksi Akuntan Publik dan Penilai Publik

Sumber/ Source : PPAJP 2013/ Accountant and Appraisal Supervisory Center 2013

Akuntan Publik/ Public Accountants

Penilai Publik/ Public Appraisers


Secara lebih terperinci, persebaran akuntan publik dan penilai publik di seluruh Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.

In a more detailed report, the dispersion of public accountants and public appraisers throughout Indonesia can be seen in the figure below.

Tabel/ Table 2.8.1 Jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik

Gambar/ Graphic 2.8.1 Persebaran Akuntan Publik di Indonesia

Gambar/ Graphic 2.8.2 Persebaran Penilai Publik di Indonesia

Pulau/ Island Jumlah Akuntan Publik/ Number of Public Accountant

Jumlah Penilai Publik/ Number of Public Appraiser

Jawa/ Java 899 328

Sumatra 82 19

Kalimantan 9 4

Bali 16 3

Sulawesi 15 3

Papua 1 0

Sumber/ Source : PPAJP 2013/ Accountant and Appraisal Supervisory Center 2013


Guna mengatasi hal tersebut, Setjen melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang profesi ini di sejumlah daerah. Tujuannya meningkatkan minat masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk menjadi akuntan ataupun penilai publik.

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan akuntan publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta menteri sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Diharapkan keberadaan komite ini dapat mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan.

KPAP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 merupakan organisasi yang bersifat independen, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung independensinya itu, susunan keanggotaan KPAP terdiri atas 13 unsur yang bersifat kolegial.

Pada periode 2013-2016, KPAP diketuai oleh Bapak Langgeng Subur yang merupakan Kepala PPAJP dan perwakilan dari unsur Kementerian Keuangan. Komite ini bertugas memberikan pertimbangan sebagai berikut:

• Kebijakan pemberdayaan, pembinaan, serta pengawasan akuntan publik dan KAP;

• Penyusunan standar akuntansi dan standar profesi akuntan publik;

• Hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Rencana Kerja 2014

Berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pengawasan jasa aktuaris ditugaskan kepada Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Aktuaris adalah ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Untuk itu, Setjen melalui PPAJP akan mencoba mendalami profesi aktuaris ini dan berusaha menyusun peraturannya.

Pada tahun 2014, Setjen juga akan merencanakan kegiatan sebagai berikut:

• Pemutakhiran sistem pelaporan tahunan KAP dan

To tackle this issue, Secretariat General increases the understanding of people about these professions in a number of regions through a socialization program. The objective is to increase the interest of people, especially college and high school students to become a licensed public accountants or public appraisers in the near future.

Public Accountant Professional Committee (KPAP)

In order to improve transparency and accountability in development, empowerment, and supervision of public accountant profession with a purpose to protect the public, Law No. 5 of 2011 about the Public Accountant mandates the establishment of independent Public Accountant Professional Committee. This committee is expected to bridge the interests of public accountants and Public Accountant Professional Association and Minister as the supervisor and overseer of the public accounting professional. The establishment of this committee is expected to generate a balanced protection between public interests and the public accountant professional.

KPAP, formed under Government Regulation Number 84 Year 2012, is an independent organization, both in its decision-making process and the execution of its duties and functions. To support its independency, KPAP’s membership consists of 13 joint elements.

For the period of 2013 up to 2016, KPAP was chaired by Mr. Langgeng Subur, who was also the Head of PPAJP and the representative of Ministry of Finance. The committee has a responsibilities to come up with thoughts in terms of:

• Policies on the empowerment, development, and supervision of public accountants and public accounting firms (KAP);

• Preparation of accounting standards and the public accountants professional standards;

• Other necessary things related to the public accountants professional.

2014 Work Plan

In 2014, based on the Decree of the Ministry of Finance (KMK) Number 210/KMK.01/2013 which regulates the Tasks Implementation and Functions of the Former Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, it was decided, among others, development and supervision on the professional actuarial services is assigned to the Head of Supervision Center for Accountants and Appraisals. Actuarial consultant is an expert with the abilities to apply financial knowledge and statistical theories to solve actual business problems. Typically, actuarial consultants work in the field of consulting services, life insurance, pension funds, and investment organization. Secretariat General is trying to explore this profession and attempt to develop rules and regulations on this profession.

In 2014, Secretariat General is planning a number of activities as the following:

• Updating KAP and KJPP annual report reporting system. To


KJPP. Untuk mempermudah penyusunan, pelaporan direncanakan menggunakan sistem online. Sampai tahun ini, pelaporan KJPP sudah menggunakan aplikasi khusus. Akan tetapi, teknisnya masih manual karena belum ada sistem yang mendukung untuk pelaporan online;

• Menyusun RUU tentang Pelaporan Keuangan. Setjen menargetkan RUU ini masuk dalam Program Legilasi Nasional (Prolegnas);

• Menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi 2014 di Lombok, pendidikan profesional berkelanjutan, serta sosialisasi profesi akuntan publik dan penilai publik.

simplify the reporting development, an online system for publishing and submitting reports will be established. As of this year, KAP and KJPP annual reporting has been using a special application. However, technically, the reporting is still manual since online support system does not provided yet;

• Compiling Draft of Law about Financial Reporting which is targeted to be included in National Legislation Program (Prolegnas);

• Organizing National Accounting Symposium 2014 in Lombok, continuing professional education and dissemination of information about public accountants and public appraiser professional.


Investasi Pemerintah Government Investment

Pusat Investasi Pemerintah

Selama tahun 2013, kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) terutama terkait tingkat penyaluran investasi, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan laba operasional didasarkan pada beberapa asumsi mikro sebagai berikut:

• Total Dana Investasi yang Dikelola

Total dana investasi yang teralokasi di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Setjen per 31 Desember 2013 adalah gabungan dari semua penerimaan APBN pada tahun 2006-2013 sebesar Rp20.356.600.000.000. Perincian total dana kelolaan itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Berdasarkan APBN 2013, Setjen mendapat alokasi dana investasi sebesar Rp1.126,5 miliar. Ini merupakan alokasi dana investasi penugasan untuk mengelola fasilitas dana geotermal.

Sampai akhir tahun 2013, realisasi neto penyaluran investasi mencapai sebesar Rp8,3 triliun. Total dana kelolaan Setjen pada tahun 2013 dapat diperinci sebagai berikut.

Indonesia Investment Agency

During the year 2013, Secretariat General had made several level of investment disbursement primarily targeted to Non-Tax Revenue (PNBP) and operating profit. There were several assumptions made in deciding to the investment:

• The Total of Managed Investment Funds

The total investment funds allocated to Setjen through the Indonesia Investment Agency (PIP) as of December 31, 2013 is Rp 20,356,600,000,000. This fund is a combination of all revenues in State Budget during 2006-2013. The details of this funds can be seen in the following table.

Based on 2013 State Budget, Setjen received an investment allocation funds totaling Rp1,126.5 billion. This is an investment allocation assignment to manage the geothermal fund facilities.

Until the end of 2013, net portfolio investment realization accounted for Rp8.3 trillion. Total funds under management of Setjen in 2013 can be specified as follows.

Uraian/ Description Jumlah/ Amount

APBN 2006/ State Budget 2006 Rp2.000.000.000.000


APBN 2009/ State Budget 2009 Rp500.000.000.000





Saldo Dana Kelolaan per 31 Desember 2013/ Balance of Managed Fund per 31 December 2013 Rp20.356.600.000.000

Tabel/ Table 2.9.1 Total Dana Investasi PIP yang Berasal dari APBN/ Total PIP’s Investment Originating from the State Budget (APBN)

Sumber/ Source : PIP 2013/ Indonesia Investment Agency 2013


Dari total dana kelolaan tersebut, sebesar Rp3.129,5 miliar merupakan dana investasi penugasan proyek geotermal yang dialokasikan dalam pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Nilainya masing-masing sebesar Rp1.126,5 miliar, Rp876,5 miliar, dan Rp1.126,5 miliar.

• Asumsi Nilai Tambah Investasi

Nilai tambah investasi adalah manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelaksanaan investasi Setjen, baik berupa bunga, bagi hasil, dividen, capital gain, maupun nilai tambah lain terhadap penyaluran investasi. Asumsi nilai tambah investasi tahun 2013 terangkum dalam tabel berikut ini.

Nilai tambah pada investasi pinjaman ditetapkan sebesar BI Rate + 2, dengan nilai BI Rate pada akhir tahun 2013, sebesar 7,5 persen. Sesuai surat perjanjian jual beli saham divestasi PT Newmont, Setjen berhak mendapat

Of the total managed funds above, Rp 3,129.5 billion is an investment fund for geothermal projects allocated in 2011, 2012 and 2013. The amount is Rp 1,126.5 billion, Rp 876.5 billion, and Rp 1,126.5 billion respectively.

• Assumption of Value Added Investment

The definition of value-added investment in this context is the economic benefits derived from the actual of Setjen’s investment plan. It could be calculated from compound interest, profit sharing, dividends, capital gains and other additional monetary value to the investment portfolio. The table below would show assumptions made that would add value to the portfolio during 2013.

As on the table above, the value added on a loan investment is set at BI Rate +2. The actual BI Rate at the end of 2013 was recorded at 7.5 percent. In addition to that, according to PT Newmont share’s divestment purchase agreement

Uraian/ Description Jumlah/ Amount

Saldo akhir dana investasi yang dikelola sampai 31 Desember 2013/ Managed investment funds balance as of December 31, 2013 Rp20.356.600.000.000

Realisasi neto penyaluran investasi sampai akhir semester II 2013/ Actual investment funds balance as of 2nd quarter of 2013 Rp8.319.488.777.138

Jumlah/ Total Rp12.037.111.222.862

Tabel/ Table 2.9.2 Total Dana Kelolaan PIP/ Total Funds under Management of Indonesia Investment Agency


Uraian/ Description 2013

Nilai Tambah Investasi Reguler/ Regular Investment Value Added

Pinjaman/ Loan• Cluster A/ Cluster A• Cluster B/ Cluster B• Cluster C/ Cluster CPenyertaan Modal/ Capital Investment-Surat Berharga/ Securities• Saham/ Shares• Obligasi/ Bonds

BI Rate + 2/ BI Rate + 2BI Rate + 2/ BI Rate + 2BI Rate + 2/ BI Rate + 2

2%BI Rate/ BI Rate

Nilai Tambah Investasi Mandatory/ Mandatory Investment Value Added

Pinjaman PLN/ PLN LoansFasilitas Dana Geotermal/ Geothermal Fund Facilities

5,25%5%

Nilai Tambah Idle Cash Management/ Idle Cash Management Value Added 5,50%

Tabel/ Table 2.9.3 Asumsi Nilai Tambah Investasi/ Assumption of Value Added Investment



uang muka dividen sebesar US$5 juta per tahun selama lima tahun dari 2012-2016. Nilai tambah investasi mandatory sesuai keputusan Menteri Keuangan adalah sebesar 5,25 persen untuk pinjaman PT PLN dan 5 persen untuk fasilitas dana geotermal.

Selama tahun 2013, Setjen berusaha mengembangkan instrumen investasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa investasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Layanan investasi diberikan dengan memperhatikan segala bentuk kelayakan, risiko, dan ekspektasi hasil yang diperoleh. Kinerja investasi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan dan hubungan baik dengan para customer. Dengan demikian, Setjen akan dapat terus mengembangkan eksistensi di sektor investasi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh para pemangku kepentingan.

• Tingkat Penyaluran Investasi Pemerintah

Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2013 sebagaimana telah direvisi, rencana alokasi dana investasi terangkum dalam tabel berikut ini.

Uraian/ Description

Proyeksi RBA 2013 (Komitmen)/

Business Plan and Budget Forecast in

2013 (Commitment)

Proyeksi RBA 2013 (Penyaluran)/

Business Plan and Budget Forecast in

2013 (Disbursement)

Realisasi 2013 (Penyaluran)/

Realization 2013(Disbursement)

A. INVESTASI REGULER/ REGULAR INVESTMENT 1,111.70 4,137.75 573.38

1. Pinjaman Non Mandatori/ Non-mandatory loan : 1,111.70 1,747.85 573.38

• Cluster A (Public Private Partnership /PPP)/ Cluster A (Public Private Partnership/PPP) 100.00 - -

• Cluster B (Infrastruktur BUMN dan Swasta)/ Cluster B (State-Owned Enterprise’s and Private Sector’s Infrastructure)

561.70 646.69

a. Pinjaman Swasta Sektor Ramah Lingkungan/ Loan for Environmentally friendly businesses

211.68 296.67 0.00

b. Pinjaman BUMN/ Loan for State-Owned Enterprises 350.02 350.02 0.00

• Cluster C (Infrastruktur Daerah)/ Cluster C (Regional Infrastructure) 450.00 1,101.16 573.38

2. Surat Berharga/ Securities 0 2,389.90 0

• Divestasi Saham Perusahaan/ Companies’ Stock Divestment 0 2,389.90 0

B. INVESTASI MANDATORY/ MANDATORY INVESTMENT 9,430.00 7,810.00 2,000.00

• Pengambilalihan Inalum/ Inalum Takeover 7,000.00 7,000.00 2,000.00

• Fasilitas Dana Geotermal/ Geothermal Facilitation Fund 2,430.00 810.00 -

Total Portofolio Investasi (A+B)/Total Investment Portfolio (A+B) 10,541.70 11,947.75 2,573.38

Tabel/ Table 2.9.4 Proyeksi Alokasi Dana Investasi 2013/ 2013 Investment Funds Allocation Projection


letter, Setjen is entitled to a dividend payment of 5 million U.S. dollars annually in the terms of five years from 2012 to 2016. Mandatory value added investment, as per the Minister of Finance, is set to 5.25 percent for loans of PT PLN and 5 percent for geothermal fund facilities.

During 2013, Setjen was activately pursues to develop investment portfolio to assist public who seeks investment instruments that would add and stimulate economic growth. This investment services were managed by paying close attention to the feasibility, risks and expected results (from the public). It is hoped that the performance of investment portfolio would continually improve and provide satisfaction and good relationship with customer. Therefore, Setjen is required to continually develop existing investment sector in accordance to the mandate given by the stakeholders.

• The Level of Government Investment Distribution

Based on revised 2013 Business Plan and Budget (RBA), investment allocation plan can be summarized in the following table.


Realisasi penyaluran investasi pemerintah sebesar Rp2.573,39 miliar (Rp573,39 miliar + Rp2.000 miliar) atau 21,54 persen dari target RBA sebesar Rp11.947,75 miliar.

Realisasi penyaluran investasi berupa komitmen ataupun pencairan yang jauh lebih rendah daripada jumlah yang ditargetkan disebabkan beberapa kendala seperti berikut ini:

1. Komponen terbesar dalam target penyaluran investasi adalah pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp7 triliun tidak semuanya disalurkan oleh Setjen. Hal ini karena, sesuai keputusan Menteri Keuangan, proses pengambilalihan tersebut tidak jadi dilaksanakan Setjen dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Rp5 triliun). Akan tetapi, pada APBN-P 2012, Setjen telah menerima dana pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp2 triliun dari total alokasi sebesar Rp7 triliun dan dicatat sebagai dana titipan pada Setjen. Pada Desember 2013, dana titipan tersebut telah dicairkan seluruhnya untuk proses pengambilalihan PT Inalum;

2. Belum terealisasinya proses pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara dengan nilai sekitar Rp3 triliun karena masih dalam pembahasan internal pimpinan Kementerian Keuangan dan menunggu izin DPR;

3. Untuk pencairan pinjaman daerah, ada kendala berupa jauhnya tanggal syarat efektif dengan tanggal perjanjian, sehingga menyebabkan jadwal pencairan mundur. Selain itu, pencairan pinjaman bergantung pada progres fisik pembangunan proyek yang merupakan obyek pinjaman;

4. Masih terdapat banyak kendala baik dari segi peraturan, pengadaan konsultan, maupun manual pelaksanaan kegiatan investasi geotermal;

5. Tertundanya investasi pada sektor ramah lingkungan karena calon mitra kesulitan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam investment guideline Setjen;

6. Belum terdapat proyek dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) yang riil untuk dapat dibiayai, sehingga alokasi investasi tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun 2013.

• Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Selama tahun 2013, Setjen telah merealisasikan penerimaan PNBP sebesar Rp1.360 miliar atau sebesar 111,98 persen dari target tahun 2013 sebesar Rp1.214,47 miliar. Nilai realisasi PNBP ini terdiri atas pendapatan investasi sebesar Rp449,13 miliar dan pendapatan jasa layanan perbankan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp910,95 miliar.

• Pencapaian Pendapatan Operasional

Selama tahun 2013, pendapatan operasional Setjen mencapai sebesar Rp449,13 miliar dari target

Actual distribution of government’s investment in 2013 is in the amount of Rp 2,573.39 billion (Rp 573.39 billion + Rp 2,000 billion), or a 21.54 percent increase from the RBA target’s of Rp11,947.75 billion.

The figures above in actual is much lower than the targeted amount due to several constraints as described below:

1. The largest component of the existing portfolio is PT Inalum takeover, valuing at Rp 7 trillion. However per Minister of Finance’s instruction, the takeover process was changed. Instead of PIP, the Directorate General of State Assets was appointed to complete the takeover of PT Inalum and the Rp 5 trillion were allocated to the Directorate General of State Assets budget instead of to the PIP. The additional Rp 2 Trillion that was transferred to PIP in 2012 State Budget was recorded as a deposit fund in the PIP accounting system. This fund, however was withdrawn and disbursed entirely to PT Inalum’s buyback process on December 2013;

2. There is no realization to a buyback process of PT Newmont Nusa Tenggara shares which valued about Rp 3 trillion. The arrangement is currently still under internal discussion between senior officials of Ministry of Finance and pending to Parliament’s approval;

3. With regards to regional loan disbursement, there is an issue of time lag between the effective date and the date of agreement. As such, the disbursement schedule was delayed. Moreover, loan disbursement relies heavily on the physical progress of the development projects, which is the object of loan, and these had also led delays on the loan disbursement schedule;

4. Many limitations encountered in the regulations, consulting procurement and the actual implementation of geothermal projects;

5. Delay in investment fund in the green sector as prospective partners encountered difficulties in meeting the requirements set in the PIP’s investment guidelines;

6. Lack of actual projects in the form of Public Private Partnership (PPP) that can be funded and therefore the allocation of investments can not be realized in 2013.

• Realization of Non-Tax Revenues (PNBP)

In 2013, Setjen had received a PNBP in the amount of Rp 1,360 billion or a 111.98 percent increase from the 2013 target which was originally budgeted at Rp1,214.47 billion. The actual value of PNBP consisted of investment income (in the amount of Rp 449.13 billion) and revenues from banking services of Public Service Agency (BLU) (which recorded at Rp 910.95 billion).

• Achievement of Operational Revenue

During 2013, Setjen recorded an operational income of Rp 449.13 billion, or appoximately 74.14 percent of the 2013


pendapatan operasional pada tahun 2013 sebesar Rp605,81 miliar atau 74,14 persen dari target.

• Menjadi Lembaga Investasi Pemerintah yang Kredibel

Survei kepuasan layanan dilakukan untuk mengetahui tingkat kredibilitas Setjen dalam menjalankan fungsi layanan investasi melalui pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Survei dilaksanakan dengan kuesioner yang dikirimkan kepada para pemangku kepentingan pada Desember 2013. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan layanan Setjen melalui PIP mencapai 73 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 80,4 persen.

Pada tahun 2013, Setjen juga telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp3 triliun yang merupakan bagian dari laba. Selain itu, pada tahun yang sama, Setjen telah menyelesaikan pembelian PT Inalum dengan dana yang dititipkan mencapai hampir Rp2 triliun. Selanjutnya, Setjen menyetorkan hasil pengelolaan dana itu ke kas negara.

operational income target which was planned at Rp 605.81 billion.

• Being a Credible Government Investment Institutions

In December 2013, a customer satisfaction survey was conducted to determine the level of credibility of Setjen as an investment service agents at PIP. The survey was initiated by sending questionnaires to PIP stakeholders. Based on this survey, customer satisfaction survey’s result were at the average of 73 percent, a figure slightly lower than the current target of 80.4% of the Key Performance Indicator (KPI).

Also in 2013, Setjen deposited Rp 3 trillion to the State Treasury as part of profit. At the same year, after the acquisition of PT Inalum was finalized, the additional a Rp 2 trillion, which originally recorded as a deposit fund was transferred back to the State Treasury.


Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

Pengadaan barang/jasa adalah bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan anggaran dan berlaku di seluruh kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Keuangan. Fungsi pembinaan terhadap pengadaan barang/jasa dilaksanakan Sekretariat Jenderal (Setjen) melalui dua unit setingkat Eselon II, yaitu Biro Perlengkapan dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Khusus untuk Biro Perlengkapan, unit yang menangani pembinaan pengadaan itu adalah Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan. Sementara itu, Pusat LPSE melakukan pembinaan terkait layanan pengadaan secara elektronik atau lazim dikenal dengan nama e-Procurement.

Secara umum, sinergi pembinaan pengadaan yang dilaksanakan Biro Perlengkapan dan Pusat LPSE adalah mengoordinasikan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara khusus, Biro Perlengkapan bertugas mengoordinasikan pembentukan ULP untuk lingkup Kantor Pusat yang ditetapkan pada masing-masing unit Eselon I. Sementara itu, Pusat LPSE bertugas mengoordinasikan pembentukan ULP di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2013.

• Pelaksanaan Proses Tender

Pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Setjen dilaksanakan oleh ULP yang pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1101/KM.1/2012 tanggal 8 November 2012. Dalam menjalankan tugas, ULP berada di bawah Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-53/SJ.8/2013 tentang Pengangkatan Perangkat ULP tanggal 27 Maret 2013 yang diubah menjadi KEP-96/SJ.8/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Hingga 31 Desember 2013, hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP adalah sebagai berikut:

Procurement of goods/services is an integral part of budget implementation applicable in all ministries/agencies, including the Ministry of Finance. Secretariat General (Setjen) through its two units at the Echelon II level, which are the Bureau of Supplies and the Electronic Procurement Service Center (LPSE), is responsible to carry out its function to develop goods / services procurement in the Ministry of Finance. Especially in the Bureau of Supplies, the function is carried out by the Procurement Services and Guidance Section. Meanwhile, LPSE Center provides guidance in electronic procurement services or commonly known as e-procurement.

In general, the synergy in procurement development by the Bureau of Supplies and LPSE Center is in term of coordinating the establishment of the Procurement Services Unit (ULP). This is consistent with the mandate of Presidential Regulation Number 70 Year 2012 about the Procurement of Government Goods/Services.

In particular, the Bureau of Supplies is in charge of coordinating the establishment of ULP covering the Headquarte as specified in each Echelon I unit. On the other hand, LPSE Center is in charge of coordinating the establishment of ULP within the vertical institutions of the Ministry of Finance according to the Decree of Minister of Finance Number 46 Year 2013.

• The Selection of Goods/Services Vendors at the Ministry of Finance

The selection of goods / services vendors in Setjen is carried out by ULP where its establishment was stipulated through the Decree of the Minister of Finance Number 1101/KM.1/2012 dated November 8, 2012. In performing its duties, the ULP is supervised under the Bureau Head of General Affairs as the Authorized Budget User. This is in accordance with the Stipulation Letter Number KEP-53/SJ.8/2013 about the Appointment of ULP Instruments dated March 27, 2013, which had been revised into KEP-96/SJ.8/2013 dated July 23, 2013.

As of December 31, 2013, provider of goods / services election results that are implemented by the ULP is as follows:


1. Pengadaan barang/jasa yang terdapat pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai 807 paket dengan nilai pagu sebesar Rp640.432.856.970,00. Semua paket ini telah selesai dilaksanakan dan mendapatkan pemenang dengan nilai total kontrak sebesar Rp540.476.661.774,00;

2. Dari 807 paket tersebut, tingkat efisiensi pelaksanaannya secara total sebesar 20,8 persen atau Rp99.956.195.196,00;

3. Perincian dari 807 paket tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini.

• Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Guna memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pejabat/staf Kementerian Keuangan terkait proses pengadaan barang/jasa, Setjen menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis. Setelah dibekali teori dan kasus, para peserta pelatihan diminta mengikuti ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa. Ujian ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap PNS yang akan bergabung dengan ULP atau panitia/pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyusunan materi dan pemrosesan data ujian ini dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

1. Procurement of goods / services as stated in the Public Procurement Plan (RUP) is consisted of 807 procurement packages with a maximum value of Rp640,432,856,970.00. All of these procurement packages were executed and the vendors had been appointed with a total contract value of Rp540,476,661,774.00;

2. The efficiency level of the 807 procurement packages was 20.8 percent or Rp99,956,195,196.00;

3. Details of the 807 packages is shown in the following table.

• Technical Guidance and Certification Exam on Goods/Services Procurement Skills

To increase understanding and skills of officers/staff of the Ministry of Finance in term of goods/services procurement, Setjen organized technical assistance training. After learning theories and cases, participants were asked to take a certification examination of the procurement of goods and services. This exam is a mandatory requirement for every civil servant who wants to become or join the Procurement Services Unit (ULP) or the procurement committee/official and Committing Officer (PPK). Preparation of test materials and data processing was carried out by the Goods/Services Procurement Policy Center (LKPP).

Jenis Belanja/ Type of expenditure

Jumlah Paket/ Total Package Pagu/ Ceiling Nilai kontrak/ Contract value

Belanja Barang/ Material Expenditure 513 Rp395.425.937.666,00 Rp332.757.561.729,00

Belanja Modal/ Capital Expenditure 294 Rp245.006.919.304,00 Rp207.719.100.045,00

Tabel/ Table 2.10.1 Perincian Jenis Belanja/ Detail of Procurement by Expenditure Type

Sumber: Biro Perlengkapan 2013/ Source: 2013 Bureau of Logistic

Cara Pengadaan/ Procurement

Jumlah Paket/ Total Package Pagu/ Ceiling Nilai Kontrak/ Contract Value

Lelang/seleksi/ Auction / selection 271 Rp.574.555.897.246,00 Rp494.441.171.594,00

Non lelang/seleksi/ Non-auction/selection 523 Rp65.057.839.724,00 Rp45.689.846.540,00

Belanja Langsung/ Direct shopping 13 Rp819.120.000,00 Rp345.643.640,00

Tabel/ Table 2.10.2 Perincian Cara Pengadaan/ Detail of Procurement by Procurement Method



In 2013, Setjen conducted technical guidance and certification exams on goods / services procurement skills in a number of cities. The following table shows the detail implementation of technical assistance and the number of participants who passed the certification exam held in several cities.

In addition to the above activities, training was held online in LKPP Jakarta from October to December of the year of 2013. The number of participants in this training was eight people where four people or 50 percent of them graduated.

In 2013, target number of participants passing the certification exam of goods / services procurement was 300 people. By the end of the year, the number of graduates was 336 persons or 112 percent of the target.

• Assistance on Procurement of Goods/Services Assistance is carried out in form of consultation and studies about goods/services procurement process conducted by the working units of the Ministry of Finance. Having this assistance, the stakeholders are expected to have valid data to support decision-making process on goods/services procurement. Considering the complexity and organizational size of the Ministry of Finance, there should be the details about phases of goods/services procurement starting from the preparation, implementation, and post-implementation.

Pada tahun 2013, Setjen telah melakukan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa di sejumlah kota. Berikut ini tabel perincian pelaksanaan bimbingan teknis dan jumlah peserta yang lulus dalam ujian sertifikasi keahlian yang diselenggarakan di beberapa kota.

Selain bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa di sejumlah kota, pada Oktober-Desember 2013 juga diselenggarakan pelatihan secara online di LKPP Jakarta. Jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan ini sebanyak delapan orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak empat orang atau dengan tingkat kelulusan sebesar 50 persen.

Pada tahun 2013, target jumlah peserta yang lulus dalam ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 300 orang. Hingga akhir tahun, jumlah peserta yang lulus mencapai 336 orang atau 112 persen dari target.

• Asistensi Pengadaan Barang/Jasa Asistensi dilakukan untuk memberikan konsultasi dan kajian terkait proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui asistensi ini, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki data yang valid sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terhadap pengadaan barang/jasa. Mengingat kompleksitas dan besarnya organisasi Kementerian Keuangan, perlu ada perincian mengenai tahap pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan.

No. Waktu Pelaksanaan/ Time Frame Tempat/ Place

Total Jumlah Peserta/ Total

Number of Participants

Peserta yang Lulus/ Graduated

Participants

Persentase Kelulusan/ Graduation Percentage

1. 25 Februari-1 Maret 2013/ February 25- March 1, 2013 Mataram 55 12 22%

2. 25 Februari-1 Maret 2013/ February 25- March 1,2013 Surabaya 80 19 24%

3. 18-22 Maret 2013/ March 18-22, 2013 Yogyakarta 50 25 50%

4. 1-5 April 2013/ April 1-5, 2013 Banda Aceh 59 18 31%

5. 8-12 April 2013/ April 8-12, 2013 Makassar 47 32 68%

6. 8-12 April 2013/ April 8-12, 2013 Denpasar 56 20 36%

7. 15-19 April 2013 (Gelombang I)/ April 15-19, 2013 ( 1st Batch) Pekanbaru 62 38 61%

8. 22-26 April 2013/ April 22-26, 2013 Jayapura 62 37 60%

9. 1-3 Mei 2013/ May 1-3, 2013 Jakarta I 65 49 75%

10. 10-14 Juni 2013/ June 10-14, 2013 Jakarta II 66 45 68%

11. 1-4 Oktober 2013 (Gelombang II)/ October 1-4, 2013 (2nd Batch) Pekanbaru 83 37 45%

Tabel/ Table 2.10.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa/ Implementation of Technical Guidance and Certification on Goods/Services Procurement Skill



• Focus Group Discussion Strategi Kebijakan Pengadaan Barang/JasaGuna membahas permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, Setjen menyelenggarakan diskusi dan berbagi pengalaman dengan pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Diskusi yang diikuti para pejabat/pegawai di unit Eselon I yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Berikut ini tabel perincian diskusi yang diselenggarakan pada tahun 2013.

• Focus Group Discussion on Goods/Services Procurement StrategyIn order to confer the problems that occured in goods/services procurement process, Setjen organized sharing session and discussions about the experience in procurement with the officers/staff of the Ministry of Finance. The discussions, which were attended by the related officers/employees of Echelon I units to goods/services procurement, presented the competent experts as the resource persons. The following table presents the detail the discussions held in 2013.

No. Tema/ Theme Waktu Pelaksanaan/ Time Frame

Topik Pembahasan/ Topic of Discussion Narasumber/ Keynote Speaker Peserta/

Participant

1. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan permasalahannya/ The Government procurement of goods / services contract and issues

7 Februari 2013/ February 7, 2013

Permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa yang timbul akibat masih ada pihak-pihak yang belum memahami substansi kontrak/ Procurement contracts issues arising from any of parties who do not understand the contract substance.

• Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP/ Deputy of Law and Objection Settlement, LKPP

• Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP/ Director of Legal Issues Handling, LKPP

65 orang/ 65 persons

2. Permasalahan dan solusi di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan/ Problems and solutions in the Ministry of Finance procurement of goods / services field.

11 Maret 2013/ March 11, 2013

Aspek hukum, permasalahan, dan solusi serta langkah-langkah preventif dalam pengadaan barang/jasa/ Procurement of goods / services legal aspects, problems, and solutions as well as preventive measures

• Auditor Madya, Inspektorat V.1 Inspektorat Jenderal/ Associate Auditor, General Inspector Inspectorate V.1

• Auditor, Auditorat Keuangan Negara II BPK/ Auditor, State Finance II Auditorat The Supreme Audit Board


3. Penyusunan harga perkiraan sendiri barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya/ Preparation of self-estimated prices of goods, construction, consulting services, and other services.

8 Mei 2013/ May 8, 2013

Pembahasan permasalahan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya/ Discussion on procurement of goods, construction, consulting services, and other, self-estimated prices preparation problems.

• Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa, Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum, LKPP Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP/ Head of Goods and Services Sub, Public Procurement Policy Directorate, Deputy of Strategy and Policy Development, LKPP

• Kepala Seksi Administrasi Kontrak Konstruksi, Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum/ Construction Contract Administration Section Head, Ministry of Public Works Construction Guidance Center

• Wakil Ketua Umum Urusan Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi, Dewan Pengurus Nasional INKINDO/ Vice Chairman of the Organizational Development and Regeneration Affairs, National Board INKINDO

• Wakil Ketua Bidang Pranata, Dewan Pengurus INKINDO/ Deputy Head of Institution, INKINDO Governing Council


Tabel/ Table 2.10.4 Diskusi Pengadaan Barang/Jasa/ Discussion of Goods/Services Procurement



• Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/JasaMonitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan terakhir telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau sejauh mana proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai rencana. Sebagai bahan evaluasi, monitoring juga dilakukan terhadap inventarisasi data hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian kesesuaian antara Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini akan dianalisis untuk melihat pelaksanaan e-Monev yang dilakukan oleh satuan kerja.

Hingga 31 Desember 2013, pembinaan pengadaan barang/jasa telah dilakukan terhadap 85 satker di unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Semua satker yang mengikuti pembinaan ini telah mengisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun 2014. Jumlah satker di unit Eselon I yang telah mengumumkan RUP tahun 2014 diperinci dalam tabel berikut ini.

RUP tahun 2014 yang disusun satker di semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan ini dijabarkan dalam 908 paket. Jumlah paket pada masing-masing unit Eselon I diperinci dalam tabel berikut ini.

• Monitoring and Evaluation of Goods/Services ProcurementThe monitoring and evaluation of goods/services procurement was carried out in accordance with Presidential Decree Number 54 Year 2010 and its last amendment stated in Presidential Decree Number 70 Year 2012. The activity was carried out in order to monitor the extent to which the process of goods/services procurement had been conducted according to the plan. As part of evaluation, the monitoring was also conducted on the inventory of goods/services based on the results of procurement.

Furthermore, it needs also to carry out assessment to find the fitness of the actual procurement performance to the Procurement General Plan. The results of this study will be analyzed to oversee the implementation of e-monitoring and evaluation conducted by working units.

Up to December 31, 2013, there were 85 Echelon I working units in the Ministry of Finance joining development program on procurement of goods/services. All of them had filled and submitted 2014 Public Procurement Plan (RUP). The following table presents the detail number of Echelon I working units that stated 2014 RUP.

The 2014 RUPs prepared by all Echelon I working units in the Ministry of Finance were outlined into 908 packages. Details of the number of packages in each of Echelon I unit is presented in the following table.

Unit Eselon I/ Echelon Unit I Jumlah Satker/ Number of unit

Sekretariat Jenderal/ Secretariat General 9

Direktorat Jenderal Anggaran/ Directorate General of Budget 1

Direktorat Jenderal Pajak/ Directorate General of Tax 24

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Directorate General of Customs and Excise 29

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/ Directorate General of State Assets 14

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/ Financial Education and Training Board 7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan BA BUN Transaksi Khusus/ Directorate General of Treasury BA BUN Special Transactions 1

Jumlah/ Total 85

Tabel/ Table 2.10.5 Satker di Unit Eselon I yang Telah Mengumumkan RUP Tahun 2014/ Echelon 1 Working Units that Have Announced 2014 RUP


Unit Eselon I/ Echelon Unit I Jumlah Paket/ Number of unit

Sekretariat Jenderal/ Secretariat General 169

Direktorat Jenderal Anggaran/ Directorate General of Budget 2

Direktorat Jenderal Pajak/ Directorate General of Tax 225

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Directorate General of Customs and Excise 237

Tabel/ Table 2.10.6 Jumlah Paket Tahun 2014 di Masing-masing Unit Eselon I/ Total Packages In 2014 at Each Echelon I Unit


• Pembentukan dan Pembinaan Unit Layanan PengadaanDengan terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP), baik di Kantor Pusat maupun di daerah di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu ada upaya pembinaan untuk menyesuaikan proses pengadaan barang/jasa. Penyesuaian ini terkait perubahan prosedur yang semula dilakukan oleh panitia di masing-masing unit kerja menjadi terpusat di ULP yang telah terbentuk. Pembentukan ULP di masing-masing unit Eselon I dijabarkan dalam tabel berikut ini.

• Formation and Development of Procurement Services UnitAs the Procurement Services Unit (ULP) established, both at the Regional Offices, there should be a development effort to adjust the goods/services procurement process. The adjustment is related to changes of procedures that procurement was initially carried out by a committee in each work unit and it is now centralized in the established ULP. Formation of ULP in each Echelon I unit is explained in the following table.


Unit Eselon I/ Echelon Unit I Jumlah Paket/ Number of unit

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/ Directorate General of State Assets 89

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/ Financial Education and Training Board 185

Direktorat Jenderal Perbendaharaan BA BUN Transaksi Khusus/ Directorate General of Treasury BA BUN Special Transactions 1

Jumlah/ Total 908

No. ULP Eselon I/ ULP Echelon I Nomor Surat Keputusan/ The Decree No. Pejabat yang Menetapkan/ Assign officials

1. ULP Sekretariat Jenderal/ Secretariat General’s ULP

KEP-53/SJ.8/201327 Maret 2013/ KEP-53/SJ.8/2013March 27,2013

Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal/ Head of General Affairs as Authorized Budget Administrator

2. ULP Direktorat Jenderal Anggaran/ Directorate General of Budget’s ULP

KEP-3/AG.1/KPA/20138 Februari 2013/ KEP-3/AG.1/KPA/20138 Februari 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran/ Secretary of Directorate General of Budget as Authorized Budget Administrator

3. ULP Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ Directorate General of Treasury ULP

KEP-35/PB.1/201328 Februari 2013/ KEP-35/PB.1/201328 Februari 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ Secretary of Directorate General of Treasury as Authorized Budget Administrator

4. ULP Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/ Directorate General of State Assets ULP

KEP-12/KN.1/201320 Februari 2013/ KEP-12/KN.1/201320 Februari 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/ Secretary of Directorate General of State Assets as Authorized Budget Administrator

5. ULP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/ Directorate General of Fiscal Balance ULP

KEP-10/PK.1/KPA/201325 Februari 2013/ KEP-10/PK.1/KPA/201325 Februari 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/ Secretary of Directorate General of Fiscal Balance as Authorized Budget Administrator

6. ULP Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/ Directorate General of Debt Management ULP

KEP-6/PU.1/KPA/201313 Februari 2013/ KEP-6/PU.1/KPA/201313 Februari 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/ Secretary of Directorate General of Debt Management as Authorized Budget Administrator

7. ULP Inspektorat Jenderal/ Inspectorate General’s ULP

KEP-05/IJ.1/201312 Februari 2013/ KEP-05/IJ.1/201312 Februari 2013

Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal/ Secretary of Inspectorate General as Authorized Budget Administrator

8. ULP Badan Kebijakan Fiskal/ Fiscal Policy Agency ULP

07/KF.1/201318 Februari 2013/ 07/KF.1/201318 Februari 2013

Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kebijakan Fiskal/ Fiscal Policy Office’s Secretary as Authorized Budget Administrator

Tabel/ Table 2.10.7 ULP di Masing-masing Unit Eselon I/ ULP at Each Echelon I Unit


Selain pembentukan ULP di masing-masing Unit Eselon I, Setjen juga diminta mengoordinasikan pembentukan ULP di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan ULP di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Sebagai pilot project, pada tahun 2013 ditetapkan Kelompok Kerja ULP Daerah pada 15 provinsi. Cakupannya meliputi Aceh, Sumatra Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sumatra Barat, Riau, dan Sumatra Selatan. Cakupannya juga meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Di sisi lain, sebagai pembinaan awal kepada ULP Daerah, Setjen menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembekalan pada 8-11 Oktober 2013 di Jakarta.

• Pengadaan Barang dan Jasa Secara ElektronikPada tahun 2013, Setjen melalui Pusat LPSE memiliki kewajiban untuk melaksanakan lelang/seleksi secara elektronik berdasarkan RUP sebanyak 1.071 paket. Meski demikian, hingga 31 Desember 2013, realisasi paket lelang seleksi yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mencapai 1.158 paket. Dengan kata lain, realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement mencapai 108,1 persen dari total paket yang ada, seperti dalam grafik berikut ini.

In addition to the establishment of ULP in each Echelon I Unit, Setjen also is required to coordinate the establishment of ULP in the vertical units of the Ministry of Finance. The initiative is conducted based on the Decree of the Ministry of Finance Number 146/KM.1/2013 dated March 20, 2013, about the ULP in the vertical units of the Ministry of Finance.

As a pilot project, a number of Regional ULP Working Group was set in fifteen provinces in 2013. Their operations cover Aceh, North Sumatra, Yogyakarta, West Nusa Tenggara, Maluku, West Sumatra, Riau, and South Sumatra, West Kalimantan, East Kalimantan, West Java, East Java, Bali, South Sulawesi, and North Sulawesi Province. On the other hand, as an initial development to ULP in the Regions, Setjen organized a coordination meeting and briefing on October 8 to 11, 2013, in Jakarta.

• Electronic Procurement of Goods/ServicesIn 2013, Setjen through LPSE Center, was responsible to organize 1,071 packages of electronic auctions/selections based on RUP. However, up to December 31, 2013, there were already 1,158 auction and selection packages conducted through the Electronic Procurement System (SPSE). In other words, the actual e-procurement of goods/services reached at 108.1 percent of the total targeted packages. This is shown in the following graph.

9. ULP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Directorate General of Customs and Excise ULP

KEP-35/BC.1/KPA/20137 Oktober 2013/ KEP-35/BC.1/KPA/20137 Oktober 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Secretary of Directorate General of Customs and Excise as Authorized Budget Administrator

10. ULP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/ Financial Education and Training Agency ULP

KEP-841/PP.1/20132 Desember 2013/ KEP-841/PP.1/20132 Desember 2013

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/ Secretary of Education and Training Agency as Authorized Budget Administrator

11. ULP Direktorat Jenderal Pajak/ Directorate General of Tax ULP

KEP-491/PJ.01/201324 Desember 2013/ KEP-491/PJ.01/201324 Desember 2013

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pajak/ Secretary of Directorate General of Tax as Authorized Budget Administrator

12. ULP Daerah/ Regional ULP KEP-300/SJ/201327 September 2013KEP-316/SJ/20136 November 2013/ KEP-300/SJ/201327 September 2013KEP-316/SJ/20136 November 2013

Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Secretary General as Authorized Budget Administrator

No. ULP Eselon I/ ULP Echelon I Nomor Surat Keputusan/ The Decree No. Pejabat yang Menetapkan/ Assign officials



Terkait kepuasan pemangku kepentingan, Setjen bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor mengukur indeks kepuasan pelanggan atas layanan. Dari survei ini diketahui Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) pada tahun 2013 sebesar 4,16 pada skala 5. Rata-rata penilaian dari hasil survei indeks layanan ini sebagai berikut:

1. Pelatihan e-Procurement dengan nilai IKP 4,06;2. Kepuasan layanan penanganan Help Desk dengan

nilai IKP sebesar 4,30.

Dalam hal pendaftaran penyedia barang/jasa, waktu rata-rata layanan registrasi dan verifikasi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Waktu rata-rata registrasi 14 menit;2. Waktu rata-rata verifikasi 28 menit.

Dengan demikian, total waktu layanan registrasi dan verifikasi pada tahun 2013 selama 42 menit dengan total layanan sebanyak 1.320 layanan, seperti dijelaskan pada grafik berikut.

In term of the stakeholders’ satisfaction, Setjen measured customer satisfaction index in collaboration with the Bogor Agriculture Institute (Institut Pertanian Bogor). The survey showed that the Customer Satisfaction Index (IKP) was 4.16 on a scale of 5 in 2013. In average, the results from the service index survey is the following:

1. Customer Satisfaction Index (IKP) score for the e-Procurement training was 4,06;

2. Customer Satisfaction Index (IKP) score for Help Desk handling services was 4.30.

In term of registration of goods/services vendor, its average time for registration and verification services in 2013 were as follows:

1. The average registration time was 14 minutes;2. The average verification time was 28 minutes.

Therefore, the total time for registration and verification services in 2013 was 42 minutes with 1,320 services, as described in the next figure.

Grafik/ Graphic 2.10.1 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement/ Total packages of Electronic Procurement of Goods/Services

Sumber: Pusat LPSE 2013/ Electronic Procurement Service Center, 2013

Grafik/ Graphic 2.10.2 Waktu Rata-Rata Pemberian Layanan Registrasi dan Verifikasi/ Average Time for Registration and Verification Services

Sumber: Pusat LPSE 2013/ Electronic Procurement Service Center 2013


Waktu rata-rata kecepatan respons penanganan keluhan kepada pengguna satu layanan selama tahun 2013 paling lama 25 menit. Capaian rata-rata sampai kuartal keempat (Januari-Desember) adalah 10 menit. Hasil penghitungan waktu rata-rata respons tersebut dihitung berdasarkan aplikasi Back Office.

• Akselerasi dalam Penerapan E-ProcurementSetjen melalui Pusat LPSE yang dikoordinasikan di bawah LKPP merupakan LPSE percontohan. Saat ini satuan kerja yang telah bekerja sama sebagai pengguna sistem LPSE Kementerian Keuangan mencapai sekitar 90, baik di tingkat kantor pusat maupun satuan kerja perangkat daerah.

Pada tahun 2013, LKPP menilai Setjen melalui Pusat LPSE merupakan entitas yang memiliki akselerasi terbaik dalam penerapan kebijakan e-Procurement. Hal ini dimotori dengan indikator perbandingan nilai paket, selisih paket, nilai persentase realisasi e-Procurement, dan nilai paket e-Purchasing antara tahun 2012 dan 2013.

Selain itu, LKPP menilai Setjen melalui Pusat LPSE mempunyai kontribusi yang baik dalam inovasi dan layanan. Ini seperti pengembangan inovasi aplikasi RUP, Vendor Management System (VMS), dan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL).

The average response time for handling a complaint to a service user was 25 minutes maximum in 2013. The average performance up to the fourth quarter (January-December) was 10 minutes. The average response time was calculated based on the Back Office application.

• Acceleration in E-Procurement Implementation Setjen through the Electronic Procurement Service Center (LPSE) coordinated by LKPP is of a LPSE pilot project. Currently, there are 90 MoF’s working units in the headquarter as well as in regional offices that have joined to use MoF’s LPSE system.

In 2013, Goods/Services Procurement Policy Center (LKPP) assessed Setjen through Central LPSE and concluded the entity as having the best acceleration in implementing e-procurement policy. This was driven by the comparative indicator on package value, the difference of package value, the percentage value of actual e-procurement and e-purchasing package value between 2012 and 2013.

In addition, the LKPP views that Setjen, through the central LPSE, has been giving a good contribution in term of innovation and services. An example is the development of innovative applications such as RUP, Vendor Management System (VMS), and Direct Procurement Management Information System (SIMPeL).

Grafik/ Graphic 2.10.3. Waktu Rata-rata Kecepatan Respons terhadap Keluhan Layanan/ Average Time to respond to Complaints

Sumber: Pusat LPSE 2013/ Electronic Procurement Service Center 2013


Program Kerja Tahun 2014

Program kerja Setjen yang dilaksanakan melalui Pusat LPSE untuk tahun 2014 secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

• Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara ElektronikProgram kerja ini dalam rangka melakukan pembinaan atas penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan harapan pengguna jasa;

• Penyusunan Kebijakan dan Kajian Sistem Aplikasi dan InfrastrukturProgram ini terkait implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengembangan penerapan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan;

• Monitoring dan EvaluasiProgram kerja ini dalam rangka melakukan perbaikan layanan dan pengukuran kinerja organisasi secara komprehensif;

• Pengembangan Kegiatan Sumber Daya AparaturProgram kerja ini merupakan bagian dari penguatan sumber daya organisasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi SDM;

• Pembentukan ULP untuk Tahap Kedua dan KetigaProgram kerja ini untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mengimplementasikan kebijakan ULP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

2014 Work Program

The annual Setjen’s work plan for the fiscal year of 2014 that is carried out by the Central LPSE is elaborated as the following:

• Technical and Electronic Procurement Services DevelopmentThis working program is dedicated to develop services in order to meet the users’ expectation;

• Policy Development and Assessment of Infrastructure and Application SystemThis program is related to the implementation of electronic procurement of goods/services and the expansion of e-Procurement adoption in the Ministry of Finance;

• Monitoring and EvaluationThe program is initiatied in order to improve services and measure organization’s performance comprehensively;

• Expansion of Human Resources ActivitiesThis program is part of the strategy to strengthening the organizational resources through systematic and continuous improvement of human resources competencies;

• Formation of ULP for the Second and Third PhaseThis program is intended to establish a clean, transparent, and accountable procurement mechanism of goods/services, as well as to implement ULP policies as stated in the Presidential Decree Number 70 of the year 2012.


Administrasi Sengketa Pajak Tax Dispute Administration

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal (Setjen) melalui Sekretariat Pengadilan Pajak adalah menciptakan layanan dan dukungan administrasi yang andal dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Tujuan strategis lainnya adalah mendapatkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang tinggi dalam administrasi sengketa pajak dan sistem manajemen kasus.

• Perkembangan Jumlah Berkas Sengketa Pajak yang Masuk

Perkembangan jumlah berkas sengketa pajak yang masuk selama tahun 2013 mencapai 8.399 kasus. Jumlah ini meningkat 14,24 persen dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 7.352 sengketa. Perkembangan berkas masuk pada tahun 2004-2013 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Jumlah berkas baru permohonan banding/gugatan yang diajukan terhadap Dirjen Pajak pada tahun 2013 tercatat meningkat 1,14 persen dibandingkan dengan tahun 2012.

Sementara itu, jumlah berkas baru permohonan banding yang diajukan terhadap Dirjen Bea dan Cukai mengalami kenaikan signifikan sebesar 56,64 persen. Sebaliknya, jumlah berkas baru yang diajukan terhadap pemerintah daerah pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar

Two strategic objectives set by Secretariat General in term of the Secretariat of Tax Court is to establish an excellent, reliable and accountable administrative support and to be able to garner high level of trust from stakeholders in the administration of tax disputes and case management system. These strategic goals are in accordance with the Law Number 14 year 2002 that regulates the Tax Court.

• The Number of Tax Dispute Filed

The number of tax disputes filed in 2013 was recorded at 8,399 cases. This number has increased by 14.24 percent compared to that of the year 2012, which was 7,352 disputes. The growing number of tax disputes can be seen in the figure below.

The number of new appeals and complaints against the Directorat General of Taxation in 2013 was recorded an increase of 1.14 percent compared to that of 2012.

On the other hand, the number of new appeals to the Directorat General of Customs and Excise showed a significant increase of 56.64 percent. These figures were in contrast with the number of files filed to the local government, which was decreased by 1.37 percent in 2013

Grafik/ Graphic 2.11.1 Perkembangan Berkas Sengketa Pajak Masuk Tahun 2004-2013/ The Number of Tax Dispute Filed Year 2004-2013

Sumber/ Source: Sekretariat Pengadilan Pajak 2013/ Secretariat of Tax Court 2013

Jum

lah

berk

as m

asuk

/ Num

ber o

f File

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5.000

10.000


1,37 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Hal itu seperti terlihat pada tabel berikut ini.

• Perkembangan Jumlah Putusan Sengketa Pajak

Perkembangan penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2004-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Dari tahun 2004 hingga 2013, terjadi tren kenaikan jumlah putusan yang dihasilkan. Dibandingkan dengan tahun 2012, penyelesaian sengketa pajak tahun 2013 meningkat sebesar 12,56 persen, dari 6.553 menjadi 7.376 kasus.

compared to that of the year 2012. The following table shows the number of tax disputes filed by year.

• The Number of Tax Dispute Verdict

The growing number of settlement in tax disputes recorded in 2004-2013 can be seen in the following chart.

From 2004 to 2013, there was an increasing trend of tax dispute settlements. Compare to that of 2012, number of settlement in tax disputes in 2013 increased by 12.56 percent, from 6,553 to 7,376 cases.

Jum

lah

Putu

san/

Num

ber o

f Ver

dict

Grafik/ Graphic 2.11.2 Perkembangan Jumlah Putusan Tahun 2004-2013/ The Number of Tax Dispute Verdict 2004-2013


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

No. Terbanding/Tergugat/ Defendant

Jumlah Berkas Masuk 2011/ Number of Cases Filed in 2011



1 Dirjen Pajak/ Directorate General of Tax 4.961 5.158 5.217

2Dirjen Bea dan Cukai/ Directorate General of Customs and Excise

1.941 1.755 2.749

3 Pemerintah Daerah/ Local Government 164 439 433

Jumlah/ Total 7.066 7.352 8.399

Tabel/ Table 2.11.1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011-2013/ Number of Tax Dispute Files Based on Defendant in Year 2011-2013



Menurut jenis pajak, putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2013 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

Menurut jenis amar putusan, jumlah putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2013 seperti terlihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Based on type of tax, the Tax Court verdict in 2013 can be described in the following table.

Based on type of verdict on the cases, the following table and graph present the number of Tax Court verdict in 2013.


No. Jenis Pajak/ Type of Taxes Jumlah/ Total

A Pajak Daerah/ Local Tax

1 Pajak Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle Tax 281

2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle Fuel Tax 13

Jumlah Pajak Daerah/ Total of Local Tax 294

Tabel/ Table 2.11.2 Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Pajak/ Number of Tax Court Verdict by the Type of Tax in 2013

B Pajak Pusat/ National Tax

DJP/ Directorat General of Tax

1 PPh Pasal 21/ Income Tax Article 21 94




5 PPh Orang Pribadi/ Individual Income Tax 20

6 PPh Badan/ Organization Income Tax 500

7 PPN/ Value Added Tax 2.833

8 PPnBM/ Sales Tax on Luxury Goods 10

9 PBB/ Building and Land Tax 34

10 PPh Pasal 4 ayat (2) Final/ Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 71

11 PPh Pasal 15 Final/ Final Income TaxArticle 15 14

12 BPHTB/ Customs Aquisition of Land and Building 2

13 Gugatan/ Appeals 965

Jumlah/ Total 3.934

DJBC/ Directorat General of Customs and Excise

1 Bea Masuk/ Import Duty 2.183

2 Cukai/ Excise 0

Jumlah/ Total 2.183

Jumlah Pajak Pusat/ Total of NationalTax 6.117

Jumlah A dan B/ Total A and B 7.376


Dalam lima tahun terakhir, perkembangan penyelesaian sengketa pajak berdasarkan jenis putusannya dijabarkan dalam tabel berikut ini.

The progress of tax dispute settlement based on type of tax court verdict in the last five years is described in the following table.

Grafik/ Graphic 2.11.3 Jenis Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2013/ Type of Tax Court Verdict in 2013

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak 2013/ Secretariat of Tax Court 2013

No. Hasil Putusan/ Verdict Jumlah Putusan/ Number of Verdict

1 Pencabutan (Sebelum dan di Persidangan)/ Revocation (Before And At Trial) 81

2 Tidak Dapat Diterima/ Unacceptable 1.013

3 Menolak/ Decline 1.929

4 Menambah Pajak yang Harus Dibayar/ Need to Add Tax Paid 2

5 Mengabulkan Sebagian/ Partly Approved 1.003

6 Mengabulkan Seluruhnya/ Approved 3.275

7 Membatalkan/ Annulment 73

Jumlah/ Total 7.376

Tabel/ Table 2.11.3 Jumlah Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Jenis Putusan Tahun 2013/ Number of Tax Court Verdict by Type of Verdict in 2013


No. Hasil Putusan/ Verdict s.d. 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

1 Pencabutan (Sebelum dan di Persidangan)/ Revocation (Before and at Trial) 43 66 65 75 81 330

2 Tidak Dapat Diterima/ Unacceptable 906 1.174 1.274 1.037 1.013 5.404

3 Menolak/ Decline 874 1.229 1.824 1.700 1.929 7.556

4 Menambah Pajak yang Harus Dibayar/ Need to Add Tax Paid 4 3 2 9

Tabel/ Table 2.11.4 Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Lima Tahun Terakhir/ Tax Dispute Settlement in the Last Five Years


Sementara itu, persentase berdasarkan jenis putusan yang dihasilkan dalam lima tahun terakhir terdapat dalam grafik berikut ini.

• Perkembangan Jumlah Sisa Berkas Sengketa PajakMeningkatnya sisa berkas sengketa pajak yang belum diselesaikan dari tahun ke tahun menyebabkan jumlahnya makin lama semakin bertambah. Hal itu seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Meanwhile, the percentage of type of tax court verdict in the last five years can be presented in the chart below.

• The Growth of Unresolved Tax DisputesFor years, the accumulated number of unresolved tax disputes increases. This is indicated in the following graph showing the number of unresolved tax disputes filed over the years.

0,99%Pencabut an(Sebelum dan di Persidanga n)

16,15%Tidak Dapat Diterima

22,59%Menolak

0,03%Menamba h Pajak yang Harus Dibayar

2,27%membat alkan

45,36%Mengabulkan Seluruhnya

12,62%Mengabulkan Sebagian

Grafik/ Graphic 2.11.4 Persentase Jenis Putusan Pengadilan Pajak dalam Lima Tahun Terakhir/ Percentage of Tax Court Verdict in 5 Last Years



Grafik/ Graphic 2.11.5 Perkembangan Sisa Berkas Sengketa Pajak Tahun 2004-2013/ The Growth of Unresolved Tax Disputes in 2004-2013

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak 2013/ Secretariat of Tax Court 2013

No. Hasil Putusan/ Decision s.d. 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

5 Mengabulkan Sebagian/ Partly Approved 895 803 788 732 1.003 4.221

6 Mengabulkan Seluruhnya/ Approved 1.890 3.675 3.803 2.530 3.275 15.173

7 Membatalkan/ Annulment 42 107 60 476 73 758

Jumlah/ Total 4.650 7.054 7.818 6.553 7.376 33.451


Dalam lima tahun terakhir, perkembangan jumlah sengketa pajak yang ditangani oleh Setjen terdapat dalam tabel berikut ini.

Pada tahun 2013, sisa berkas yang belum diputus sebanyak 10.538 kasus. Jumlah ini meningkat 10,75 persen dibandingkan dengan sisa berkas pada tahun 2012 yang sebanyak 9.515 kasus.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2013 sebesar 41,17 persen dari semua berkas yang harus diselesaikan. Persentase ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 40,78 persen. Persentase sisa sengketa pajak pada tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

• Perkembangan Permohonan Peninjauan KembaliApabila merasa keberatan dengan putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Pajak dan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang no 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Dari tahun ke tahun, jumlah permohonan PK yang disampaikan ke Mahkamah Agung terus meningkat. Peningkatan jumlah pengajuan PK pada tahun 2005-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

In the last five years, the growing number of tax dispute cases handled by Secretariat General can be seen in the following table.

In 2013, there were about 10,538 unresolved cases. It showed an increase of 10.75 percent compared to that of 2012, which was about 9,515 cases.

However, in overall, the number of tax dispute settlement in 2013 was about 41.17 percent of the total number of cases that the Secretariat General must resolve. This closing percentage was higher compared to that of previous year which was only 40.78 percent. The next figure shows the percentage of tax dispute settlement compared to the remaining total number of cases on hand in 2013.

• Progress of the Application for ReviewAny parties that have an objection on the Tax Court verdict and meet the requirements as stated in the Law No.14 year 2002 about the Tax Court may file a Review on Court Verdict (PK) to the Supreme Court through the tax court. Over the years, the number of PK petition that were submitted to the Supreme Court increased. The following table shows a comparison of number of submitted PK from 2005-2013.


Grafik/ Graphic 2.11.6 Persentase Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2013/ Percentage of Tax Dispute Settlement in 2013

Tabel/ Table 2.11.5 Perkembangan Sisa Berkas Sengketa Pajak Tahun 2004-2013/ The Growth of Unresolved Tax Disputes in 2004-2013


tahun

Penerimaan Berkas/ Received Files Putusan/ Verdict

Sisa Tahun Sebelumnya/

Number of Cases from

Previous Years

Berkas Baru

Jumlah Berkas

Banding/ Appeal

Gugatan/ Lawsuit

Jumlah Putusan/ Number of

VerdictBanding/

AppealGugatan/ Lawsuit Jumlah/ Total

2010 9.823 5.756 943 6.699 16.522 6.297 757 7.054

2011 9.468 5.950 1.116 7.066 16.534 6.904 914 7.818

2012 8.716 6.528 824 7.352 16.068 5.489 1.064 6.553

2013 9.515 7.329 1.070 8.399 17.914 6.411 965 7.376


Pada tahun 2013, jumlah berkas permohonan PK sebesar 3.033 kasus atau mengalami kenaikan 56,66 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan yang signifikan ini terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak, DJP, pemerintah daerah, ataupun DJBC.

Permohonan PK yang diajukan oleh DJP pada tahun 2013 meningkat drastis sebesar 74,48 persen menjadi 1.914 dari 1.097 berkas pada tahun sebelumnya. Permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak juga mengalami kenaikan, dari 754 menjadi 856 permohonan atau naik 13,53 persen.

Sementara itu, permohonan PK yang diajukan oleh DJBC meningkat drastis sebesar 143,53 persen, yaitu dari 85 menjadi 207 kasus dalam kurun waktu 2012-2013. Begitu pula jumlah permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah, dari hanya satu atau dua menjadi 56 permohonan.

Perincian penyelesaian permohonan PK berdasarkan pemohon seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

In 2013, the number of application for PK was recorded at 3,033 cases, or a 56.66 percent increase compared to that of previous year. That increasing number came from the application for PK filed by taxpayers, DJP, local government or DJBC.

Application for PK filed by DJP increased dramatically by 74.48 percent in 2013, from 1,097 cases in previous year to 1,914 cases. The number of application for PK filed by tax payers also increased by 13.53 percent, from 754 to 856 appeals.

On the other hand, the most significant increase of application for PK derived from DJBC and local government. During the period of 2012-2013, the number of applications for PK submitted by DJBC was 85 cases in 2012 and 207 cases in 2013 (an increase by 143.53 percent); and the local governments submitted 56 applications for PK while in the previous years they just filled one or two appeals per year.

Detail of settement of applications for PK by applicant is shown in the next table.

No Tahun/ Year

Pemohon PK/ PK Applicants

Jumlah PK/ Number

of PK

Putusan PK/ PK DecisionJumlah

Putusan/ Number of

VerdictWP/ Tax

Payer

DJP/ Directorate General of

Tax

DJBC/ Directorate General of

Customs and Excise

PEM DA/ Local

Government WP DJP DJBC PEMDA

1 s.d. 2005 363 85 2 - 450 363 85 2 - 450

2 2006 169 36 - - 205 169 36 - - 205

3 2007 137 124 - 1 262 137 124 - 1 262

4 2008 239 112 1 - 352 239 112 1 - 352

Tabel/ Table 2.11.7 Penyelesaian Permohonan PK dari Sisi Pemohon/ Settlement of Application for PK by Applicant

No Tahun/ YearPemohon PK

Jumlah/ TotalWajib Pajak/ Tax Payer DJP DJBC PEMDA/ Local

Goverment

1 s.d. 2005 363 85 2 - 450

2 2006 169 36 - - 205

3 2007 137 124 - 1 262

4 2008 239 112 1 - 352

5 2009 640 251 - 1 892

6 2010 423 841 10 2 1.276

7 2011 546 970 89 - 1.605

8 2012 754 1.097 85 - 1.936

9 2013 856 1.914 207 56 3.033

Jumlah/ Total

Tabel/ Table 2.11.6 Permohonan PK Putusan Pengadilan Pajak/ Number of Application for Review on Tax Court Verdict (PK) by Year



• Publikasi Layanan Informasi Risalah Putusan Pengadilan PajakGuna memberikan layanan informasi kepada masyarakat, Setjen telah melakukan inventarisasi dan penyusunan risalah putusan Pengadilan Pajak sebagai bahan referensi. Risalah ini merupakan bentuk ringkas dari putusan Pengadilan Pajak dalam format yang sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Pajak dengan mempertimbangkan aspek kerahasiaan data perpajakan.

Selanjutnya, risalah ini diunggah melalui situs Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain dapat dilihat di situs Sekretariat Pengadilan Pajak, risalah ini juga dapat diakses melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Secara berkala, Setjen telah berusaha meningkatkan jumlah risalah putusan yang bisa diakses oleh publik. Pada tahun 2012, dari target 3.000 risalah putusan yang bisa diakses oleh publik melalui internet, jumlah yang dapat direalisasikan mencapai 3.082 putusan. Penyusunan risalah pada tahun 2013 juga melampaui target. Dari target sebanyak 3.100 berkas, risalah yang telah disusun mencapai 3.292 putusan. Berikut ini tabel perincian jenis risalah yang telah diinventarisasi pada tahun 2013.

• Information Services on Publication of the Proceedings of Tax Court VerdictIn order to provide information services to public, Secretariat General has prepared, inventoried and collected the summaries of Tax Court verdict as the reference. A summary is a concise form of Tax Court verdict in a specific format set by the Chairman of Tax Court by considering the confidentiality aspect of taxation data.

The summaries were uploaded to the website of Secretariat of Tax Court and the online Directory of Supreme Court Verdict to be accessible and used by public at large.

Regularly, Secretarial General strives to increase the number of uploaded verdict summaries to make them accessible for public. In 2012, the number of summaries accessible and available on the Internet for public viewing was 3,082 documents; a slightly higher number than the set target of 3,000 summaries. In 2013, out of the target of 3,100 documents, the Secretariat General was able to upload 3,292 verdict. The following table shows the type of the inventoried summaries in 2013.


5 2009 640 251 - 1 892 639 251 - 1 890

6 2010 423 841 10 2 1.276 248 235 2 1 486

7 2011 546 970 89 - 1.605 53 19 4 - 76

8 2012 754 1.097 85 - 1.936 9 - - - 9

9 2013 856 1.914 207 56 3.033 - - - -

Jumlah/ Total 4.127 5.430 394 60 10.011 1.857 862 9 3 2.730

No Tahun/ Year

Pemohon PK/ PK Applicants

Jumlah PK/ Number

of PK

Putusan PK/ PK DecisionJumlah

Putusan/ Number of

VerdictWP/ Tax

Payer

DJP/ Directorate General of

Tax

DJBC/ Directorate General of

Customs and Excise

PEM DA/ Local

Government WP DJP DJBC PEMDA

No. Jenis Sengketa Risalah Putusan/ Type of Dispute Decision Summaries Jumlah/ Total

1 Bea Cukai/ Customs and Excise 1.107

2 BPHTB/ Customs Aquisition of Land and Building 1

3 Gugatan/ Appeals 440

4 PBB/ Building and Land Tax 18

5 PKB/ Motor Vehicle Tax 33


7 PPh Badan/ Organization Income Tax 230

8 PPh Perseorangan/ Individual Income Tax 7

Tabel/ Table 2.11.8 Inventarisasi Risalah Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2013/ Table 9. Inventory of Tax Court Verdict Summaries in 2013


Hingga saat ini, ada lebih dari 8.700 risalah putusan Pengadilan Pajak yang dapat diketahui oleh publik. Risalah-risalah ini bisa diakses di situs Sekretariat Pengadilan Pajak dengan alamat http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/News/Risalah.asp atau melalui situs Mahkamah Agung di http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pengadilan-pajak.

Rencana Kerja 2014

Melalui Sekretariat Pengadilan Pajak, Setjen telah melaksanakan program reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak sejak tahun 2005. Program ini bertujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam mendapatkan keadilan di bidang perpajakan melalui proses yang transparan, cepat, murah, dan sederhana. Hingga kini, reformasi ini telah banyak membawa dampak positif dalam meningkatkan layanan penyelesaian sengketa pajak.

Peningkatan layanan ini meliputi standar prosedur operasi, keterbukaan informasi penyelesaian sengketa pajak, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi pengolahan data.

Dalam upaya terus melakukan reformasi Pengadilan Pajak guna meningkatkan layanan, pada tahun 2014 Setjen akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

• Percepatan penyelesaian sengketa pajak melalui Sistem Informasi Manajemen Sengketa (SIM Sengketa) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA) untuk mendukung penyelesaian sengketa pajak saat ini. Setjen juga akan mengembangkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk manajemen kasus dan mengimplementasikan Sistem Administrasi Pengadilan Pajak (SAPP);

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang andal melalui pelatihan di bidang informasi dan teknologi, seminar motivasi, serta penyediaan jumlah pegawai sesuai kebutuhan;

• Peningkatan kompetensi hakim dan panitera dengan forum diskusi/dialog yang dilakukan secara berkala serta penambahan hakim baru dan perpanjangan periode masa jabatan hakim;

As of today, there are more than 8,700 Tax Court verdict summaries accessible for public. These summaries can be accessed and seen through the website of Tax Court Secretariat at http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/News/Risalah.asp or the website of Supreme Court at http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pengadilan-pajak.

2014 Work Plan

Through the Tax Court Secretariat, the Secretariat General has been implementing the reform program on tax dispute policies and administration since 2005. The program has a purpose of improving services to community in getting justice in taxation through a transparent, fast, low cost and simple process. Until now, this reform has a lot of positive impact to improve tax dispute resolution services.

Improvement of services to public includes the standard operational procedures, the disclosure of tax dispute settlements, the human resources quality and the information system for data processing.

As a continuation of Tax Court reform, in 2014, Secretariat General will undertake the following measures:

• Acceleration of tax dispute settlement through the Dispute Management Information System (Dispute MIS) integrated with Tax Dispute Information System (SISPA) that is currently used for supporting current tax dispute settlement. Secretariat General will also develop an Information and Communication Technology (ICT) for case management and implementation of Tax Court Administration System (SAPP);

• Improving the quality of human resources through IT training, motivational seminars, and ensuring the availability of staff according to the needs;

• Increasing the competency of judges and registrars through regular discussions in forums and dialogues and adding new judges as well as extending the tenure of judges;

• Improving direct public information services through socialization, brochures and availability of a front desk; as well as indirectly via website, database and publication of

9 PPh Pasal 15 (Final)/ Final Income TaxArticle 15 10

10 PPh Pasal 4 ayat (2)/ Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 23




14 PPN/ Value Added Tax 1.221

15 PPn BM/ Sales Tax on Luxury Goods 3

Jumlah/ Total 3.292

No. Jenis Sengketa Risalah Putusan/ Type of Dispute Verdict Summaries Jumlah/ Total



• Peningkatan layanan informasi kepada masyarakat secara langsung melalui sosialisasi, brosur, dan front desk ataupun melalui situs web, database, serta publikasi resume putusan Pengadilan Pajak;

• Peningkatan pelayanan dengan menyelenggarakan persidangan di daerah atau biasa disebut Sidang Pengadilan Pajak di Luar Tempat Kedudukan (SDTK). Hingga kini, persidangan Pengadilan Pajak ini telah dilakukan di Yogyakarta dan Surabaya. Menurut rencana, sidang ini juga akan dilakukan di Medan pada tahun 2014.

summaries of Tax Court verdict;• Improving services by holding trials in satellite areas that

commonly known as the Off-Site Tax Court Session (SDTK). These Off-Site Tax Court Sessions have been conducted in Yogyakarta and Surabaya. Medan is planned to have this mechanism ready in 2014.


Pengawasan Perpajakan Taxation Monitoring

Kegiatan pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal (Setjen) melalui Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan pada tahun 2013 dikelompokkan menjadi dua tema besar, yaitu pengawasan pajak serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Berikut ini perincian dari kedua tema tersebut.

Achievements of the Secretariat General, especially the Secretariat of Taxation Supervisory Committee, in 2013 were classified into two areas, which were taxation monitoring and the tax custom and excise supervision. Following table shows in detail on how it was implemented.

Tabel/ Table 2.12.1 Perincian Tema Pengawasan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai/ Details of Monitoring on Taxation and Customs and Duties

Sumber/ Source: Setkomwasjak 2013/ Secretariat of Taxation Supervisory Committee 2013

Pengawasan Pajak/ Tax Monitoring Pengawasan Kepabeanan dan Cukai/ Customs and Excise Monitoring

Penguatan tugas dan fungsi Komite Pengawas Perpajakan/ Strengthening the duties and functions of Taxation Supervisory Committee

Dwelling time/ Dwelling time

Pengawasan dan pembinaan konsultan pajak/ Supervising and developing tax consultant Cukai hasil tembakau/ Tobacco products Excise

Efektivitas Unit Kepatuhan Internal di instansi perpajakan/ Effectiveness of Internal Compliance Unit of tax authority Bea keluar/ Exit customs

Transfer pricing/ Transfer pricing Efektivitas jalur merah/ The red line effectiveness

Pertukaran data DJP-DJBC/ DJP-DJBC Data Exchange Pertukaran data DJP-DJBC/ DJP-DJBC Data Exchange

Peraturan pajak yang sering menjadi sengketa/ Frequently disputed tax regulations

Strategi penerimaan cukai hasil tembakau dan pemberantasan pita cukai ilegal/ Tobacco excise revenue Strategy and combating illegal excise

Pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak/ General Directorate of Taxation information technology utilization Kawasan berikat/ Bonded area

Tindak lanjut PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan serta PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Perincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan/ Follow-up of Government Regulation No. 31 Year 2012 on the Granting and The collection of Data and Information Related to Taxation; and PMK Number 16/PMK.03/2013 on data type and information breakdown and Procedures for Submitting Data and Information Related to Tax

Pemanfaatan data Sensus Pajak Nasional (SPN) 2013/ Utilization of the 2013 National Tax Census data (NES)

Pelaksanaan PMK Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah/ Implementation of PMK No. 64/PMK.05/2013 regarding supervision mechanism of collecting and remittance by regional treasurer

Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu/ Implementation of Government Regulation No. 46/2013 regarding Income Tax from Taxpayers with certain Gross Revenue


Adapun perincian kinerja Setjen yang berkaitan dengan fungsi pengawas perpajakan adalah sebagai berikut.

• Rekomendasi dan Saran yang Diterima oleh Komite Pengawas PerpajakanRekomendasi dan saran ini disusun berdasarkan kajian dalam rangka pembenahan tugas instansi perpajakan dan pengamatan sebagai tindak lanjut pengumpulan keterangan/informasi. Pembenahan tugas instansi perpajakan ini juga dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat secara tepat waktu.Dari kajian tersebut, melalui Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Setjen telah menghasilkan 32 konsep rekomendasi dan saran. Semua konsep saran dan rekomendasi yang disampaikan kepada Komite Pengawas Perpajakan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Performance of Secretariat General related to taxation monitoring function can be described as follows:

• Recommendations and Suggestions Received by the Taxation Supervisory Committee Recommendations and suggestions from Secretariat General were arranged based on the study to improve taxation authorities and observations as a follow up action. This taxation committee also responses the grievances from general public as part of the initiatives to improve its tasks and duties. From the study, Secretariat General issued 32 drafts of recommendation and suggestion. All advices and recommended concepts were submitted to the Taxation Supervisory Committee aspresented in the following table.

No. Saran dan Rekomendasi/ Suggestions and Recommendations

1. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012/ Follow up on Supreme Court Decision No. 2239 K/PID.SUS/2012

2. Tanggapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau/ Response to No. 179/PMK.011/2012 the Minister of Finance Regulation dated 12 November 2012 on Tobacco Excise Tax

3. Anggaran pengawasan di DJBC/ DJBC budget control

4. Evaluasi dan optimalisasi penerimaan pajak/ Tax revenue evaluation and optimization

5. Masukan kuota impor daging dan pengawasan DJBC/ DJBC control and input on import of meat quotas

6. Nota pendapat terkait permohonan diakuinya penyisihan piutang tak tertagih/penyisihan penghapusan aktiva Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Memorandum opinions related to Indonesian Export Financing Agency (LPEI) provision for doubtful/uncollectible accounts admitting to plea

7. Pelayanan dan pengawasan kawasan berikat/ Services and supervision of the bonded area

8. Evaluasi dan optimalisasi penerimaan DJBC/ DJBC evaluation and revenue optimization

9. Masukan berkenaan dengan optimalisasi pelaksanaan PP-31 Tahun 2012 jo. PMK-16 Tahun 2013/ Feedback regarding the optimization implementation of PP-31 in 2012 jo. PMK-16 in 2013

10. Masukan terkait manajemen sumber daya manusia/ Input on Human resource management

11. Rekomendasi pelaksanaan review peraturan teknis perpajakan terkait pemeriksaan pajak/ Tax audit related review of technical tax regulations implementation recommendations

12. Masukan terkait lulusan program Diploma I dan Diploma III/ Input related to Diploma I and Diploma III graduates

13. Masukan terkait pengamanan hak negara atas minyak dan gas bumi/ Input related to state rights security over oil and gas

14. Masukan berkenaan dengan optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan (hasil) Sensus Pajak Nasional 2013/ Input regard to the implementation and optimization use of 2013 National tax census

15. Rekomendasi terkait hasil survei kepuasan terhadap DJP/ Recommendations related to the DJP satisfaction survey results

16. Masukan terkait pemulihan status pegawai yang dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung/ Restoration of status for employees found not guilty by Supreme court

Tabel/ Table 2.12.2 Rekomendasi dan Saran Komite Pengawas Perpajakan 2013/ Recommendations and Advices to Taxation Supervisory Committee 2013


• Pengumpulan Keterangan ke Instansi PerpajakanPengumpulan keterangan dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan petugas instansi perpajakan sesuai tema-tema yang direncanakan pada awal tahun berjalan. Minimal ada dua sampel data dari kantor instansi perpajakan yang dikumpulkan untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat terhadap isu-isu perpajakan yang menjadi perhatian Setjen.

Pada tahun 2013, ada 17 tema pengumpulan keterangan perpajakan yang dilakukan Setjen. Pengumpulan keterangan ini dilakukan di sejumlah instansi, antara lain Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, pengumpulan keterangan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Selain itu juga dilakukan pengumpulan keterangan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, serta Sulawesi.

• Pengumpulan Informasi ke Pihak Eksternal Instansi PerpajakanKegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara tertulis yang dibutuhkan pihak-pihak terkait selain instansi perpajakan. Pada tahun 2013, Setjen mengumpulkan informasi perpajakan dengan 16 tema. Pengumpulan informasi dilakukan di luar instansi

• Collecting Information to Taxation AgencyThe initial step taken, information gathering, was carried out to obtain the required data from tax authority officers in accordance to the main themes planned at the beginning of the year. The method for sampling was: a minimum of two information samples collected from tax offices to obtain a more accurately information on taxation issues as the main concern of Secretariat General.

In 2013, there were 17 themes on taxation data collected by Secretariat General. The information collection was carried out in a number of agencies, including the Directorate General of Taxation Office and the Directorate General of Customs and Excise. Furthermore, the information collection was conducted at the regional Tax Office in Sumatra, Java, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi and Papua. Information gathering was also made in regional Customs and Excise Office in Sumatra, Java, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara and Sulawesi.

• Information Collection from External Parties of Taxation AgencyData and information collection activities were also conducted to external parties other than the tax authority division. In 2013, Secretariat General collected 16 themes of taxation information from the external parties, such as Mr. I Gde Made Erata (RI Ombudsman), the Indonesian

No. Saran/Rekomendasi/ Suggestions/Recommendations

17. Pengamanan hak-hak negara atas importasi kapal crane (floating crane)/ Securing the country rights of import crane ship (floating cranes)

18. Rekomendasi perbaikan SE-80/PJ/2009/ SE-80/PJ/2009 improvement recommendations

19. Perkembangan penanganan kasus faktur pajak tidak sah/ The progress of invalid tax invoice case handling

20. Hasil monitoring rekomendasi terkait survei layanan kepuasan pada DJP/ Results of DJP service satisfaction related survey recommendations monitoring

21. Hasil monitoring rekomendasi pelaksanaan review peraturan teknis perpajakan terkait pemeriksaan pajak/ Results of tax audit related regulatory implementation review recommendations monitoring

22. Hasil monitoring rekomendasi terkait hasil survei layanan kepuasan pada DJP/ Recommendation for results of the DJP satisfaction survey

23. Rekomendasi transformasi kelembagaan konsultan pajak/ Recommendation on tax consultant institutional transformation

24. Saran/masukan atas praktik dan regulasi TP di Indonesia/ Feedback on TP practice and regulation in Indonesia

25. Saran berkenaan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013/ Suggestions regarding the implementation of 2013 Government Regulation No.46

26. Saran/masukan terkait dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok/ Advice/input related to dwelling time at the port of Tanjung Priok

27. Rekomendasi terkait penerimaan cukai hasil tembakau/ Recommendations related to tobacco excise receipts

28. Pendapat dan saran atas pengaduan PT GFI/ Opinions and suggestions of PT GFI complaints

29. Pendapat dan saran atas pengaduan PT PPJ/ Opinions and suggestions of PT PPJ complaints

30. Daluwarsa penetapan dan penagihan pajak/ Expiration of tax assessment and collection

31. Saran terkait pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan penomoran faktur pajak/ Advice related to the strengthening of taxable employers (PFM) and tax invoice numbering

32. Saran atas permasalahan sengketa pajak di Pengadilan Pajak/ Suggestions for solving tax disputes in Tax Court



perpajakan, antara lain melalui Bapak I Gde Made Erata (Ombudsman RI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selanjutnya, pengumpulan informasi dilakukan melalui Bidang Pengendalian Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Danny Darussalam Tax Center, dan Jakarta International Container Terminal (JICT).

Ada pula melalui Pelindo II, Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Malang, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), dan Bapak Rachmanto Surachmat (Senior Tax Advisor Ernst & Young).

• Pengkajian Dalam Rangka Pembenahan Pelaksanaan Tugas Instansi PerpajakanPada tahun 2013, melalui Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Setjen menghasilkan delapan kajian dengan perincian sebagai berikut:

1. Kajian terkait tugas dan fungsi Komite Pengawas Perpajakan;

2. Kajian terkait efektivitas Unit Kepatuhan Internal di instansi perpajakan;

3. Kajian terkait peran konsultan pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak;

4. Kajian terkait dwelling time;5. Kajian terkait cukai hasil tembakau;6. Kajian terkait transfer pricing;7. Kajian terkait peraturan pajak yang sering menjadi

sengketa;8. Kajian terkait bea keluar.

Untuk memperdalam kualitas kajian yang dihasilkan, Setjen telah memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang sejumlah pihak yang terkait masalah perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Tema yang dibahas dalam FGD antara lain migas, konsultan pajak, dan transfer pricing. FGD dengan ketiga tema ini masing-masing diselenggarakan pada 19 Februari, 2 Juli, dan 22 Oktober 2013.

• Pengamatan Sebagai Tindak Lanjut Pengumpulan Keterangan/InformasiPada tahun 2013, pengumpulan keterangan/informasi yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengamatan dibagi dalam delapan tema. Kedelapan tema itu dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Entrepreneur Association (Apindo), the Internal Control and Public Complaints Section of the Corruption Eradication Commission, the Indonesian Tax Consultant Association (IKPI), Danny Darussalam Tax Center and Jakarta International Container Terminal (JITC).

Furthermore, information was also collected from Pelindo II, Indonesian Cigarette Industry Community Forum (Formasi) Malang, Indonesian Cigarette Manufacturers Association (GAPPRI) and Mr. Rachmanto Surachmat (Ernst & Young’s Senior Tax Advisor).

• Assessment for Improvement of Duties of Taxation AgencyIn 2013, through the Secretariat of Taxation Supervisory Committee, Secretariat General produced eight studies as follow:

1. Study on the functions and duties of the Taxation Supervisory Committee;

2. Study on the effectiveness of the Internal Compliance Unit in taxation agency;

3. Study on the role of tax consultants in increasing tax compliance;

4. Study of dwelling time;5. Study of tobacco excise;6. Study of transfer pricing;7. Study of frequently disputed tax regulations;8. Study of duties..

To enhance the quality of studies, Secretariat General also facilitated a number of Focus Group Discussions (FGD) by inviting a number of tax-related parties on February 19th, July 2nd and October 22nd, 2013. Topics discussed in the FGD were: oil and gas, tax consulting and transfer pricing.

• Observation as a Follow-up Action on Information CollectionIn 2013, the process of collecting information was followed up through observation. There were eight observation topics as outlined in the following table.

Tabel/ Table 2.12.3 Tema Kegiatan Pengamatan/ Topics of Observation

No. Triwulan/ Time Tema Pengamatan/ Topics of Observation

1 Triwulan I/ 1st quarter 1. Pemanfaatan teknologi Informasi DJP/ DJP information technology utilization

2. Pemanfaatan data Sensus Pajak Nasional 2013/ 2013 National Tax census data utilization

2 Triwulan II/ 2nd quarter 3. Pelaksanaan PMK 64/PMK.05/ 2013/ PMK 64/PMK.05/ 2013 implementation

4. Strategi penerimaan cukai hasil tembakau dan pemberantasan pita cukai palsu/ Tobacco excise receipts strategies and combating counterfeit excise stamps


• Penyelesaian Pengaduan Tepat WaktuPengaduan yang diterima Setjen melalui Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 46 kasus pada tahun 2013. Setiap pengaduan yang masuk akan diverifikasi dengan menerbitkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi. Hal ini agar identitas pengadu, masalah serta substansi materi yang diadukan, dan waktu serta tempat kejadiannya dapat diketahui secara jelas. Semua pengaduan yang diterima dikelompokkan berdasarkan empat hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instansi yang Diadukana. Direktorat Jenderal Pajak: 36 pengaduan;b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 5

pengaduan;c. Instansi lainnya: 5 pengaduan.

Persentase pengaduan berdasarkan instansi tersebut terlihat pada grafik berikut ini.

2. Berdasarkan Fungsi Perpajakan yang Menjadi Pokok Aduana. Pelayanan: 6 pengaduan;b. Pemeriksaan: 9 pengaduan;c. Penagihan: 6 pengaduan;d. Penyidikan: 1 pengaduan;e. Sumber Daya Manusia: 6 pengaduan;f. Keberatan dan Banding: 7 pengaduan.

Grafik/ Graphic 2.12.1 Persentase Pengaduan Masyarakat terhadap Instansi di Kementerian Keuangan/ Percentage of Complaints from General Public to the Ministry of Finance

• A Timely Complaint Resolution There were 46 complaints received by Secretariat General through the Taxation Supervisory Committee in 2013. Every complaint received was verified by issuing Verification Report, which stated information about the identity of filer, subject of complaint, and the time and place of incident, was issued. Grouping on the received complaints was conducted based on four aspects as the following:

1. Based on the Complaint Agency a. Directorate General of Tax: 36 complaints;b. Directorate General of Customs and Excise: 5

complaints;c. Other Agencies: 5 complaints.

The percentage of complaints by agency can be seen in the figure below.

2. Based on the Taxation Function that Became the Subject of Complainta. Services: 6 complaints;b. Examination: 9 complaints;c. Billing: 6 complaints;d. Investigation: 1 complaint;e. Human Resources: 6 complaints;f. Objections and Appeals: 7 complaints.

No. Triwulan/ Time Tema Pengamatan/ Topics of Observation

3 Triwulan III/ 3rd quarter 5. Dwelling time/ Dwelling time

6. Kawasan berikat/ Bonded area

4 Triwulan IV/ 4th quarter 7. Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013/ Application of 2013 Government regulation No.46

8. Efektivitas jalur merah/ Red line effectiveness




g. Potensi Pajak: 5 pengaduanh. Lainnya: 6 pengaduan

Persentase pengaduan berdasarkan fungsi perpajakan yang menjadi pokok aduan dijelaskan dalam grafik berikut ini.

3. Berdasarkan Materi yang Menjadi Pokok Aduana. Prosedur: 24 pengaduan;b. Peraturan: 3 pengaduan;c. Kode Etik: 7 pengaduan;d. Pihak Ketiga: 4 pengaduan;e. Lain-lain: 8 pengaduan.

Persentase pengaduan berdasarkan fungsi materi yang menjadi pokok aduan dijelaskan dalam grafik berikut ini.



Grafik/ Graphic 2.12.2 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Fungsi Perpajakan/ Public Complaints Based on The Taxation Function

Grafik/ Graphic 2.12.3 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Materi Perpajakan/ Public Complaint based on The Subject Matter

g. Potential Tax: 5 complaintsh. Other: 6 complaints

The percentage of complaints based on the taxation function that became the subject of complaint is described in the figure below.

3. Based on Subject Mattera. Procedure: 24 complaints; b. Regulation: 3 complaints; c. Code of Conduct: 7 complaints; d. Third Party: 4 complaints; e. Other: 8 complaints.

The figure below shows the percentage of complaint based on the subject matter.


4. Berdasarkan Unit Instansi yang Telah Ditindaklanjutia. Direktorat Jenderal Pajak: 17 pengaduan;b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 1

pengaduan;c. Dilimpahkan ke Inspektorat Jenderal: 1

pengaduan;d. Dilimpahkan ke Inspektorat Daerah dan Lain-

lain: 13 pengaduan;e. Diarsipkan: 14 pengaduan.

Persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti berdasarkan instansi dijabarkan dalam grafik berikut ini.

Rencana Kerja Tahun 2014

Pada tahun 2014, melalui Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Setjen telah menetapkan visi baru, yaitu “menjadi fasilitator yang andal dalam rangka terwujudnya Komite Pengawas Perpajakan yang mandiri, kredibel, dan akuntabel”. Guna mewujudkan visi baru tersebut, berikut ini perincian rencana kerja tahun 2014.

• Kajian dan saran/rekomendasi sebanyak 40 buah;• Penyelesaian pengaduan masyarakat;• Penyelesaian risalah masukan masyarakat sebanyak 4

tema;• Penyelesaian risalah pencegahan dan pengamatan

sebanyak 12 tema;• Penyelesaian risalah pengkajian sebanyak 10 tema;• Pengembangan sumber daya manusia;• Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi;• Penyusunan/penyempurnaan pedoman pengawasan

dan pengkajian perpajakan;• Penyelesaian tahapan pembangunan sistem informasi

penanganan pengaduan berbasis e-Government.

4. Based on the Agency where Follow Up Action Had Been Applieda. Directorate General of Tax: 17 complaints;b. Directorate General of Customs and Excise: 1

complaint;c. Submitted to the Inspectorate General: 1

complaint;d. Submitted to the Regional Inspectorate and

Others: 13 complaints; e. Archived: 14 complaints.

This diagram below will show the percentage of public complaints that had follow up actions by agencies.

2014 Work Plan

In 2014, through the Secretariat of Taxation Supervisory Committee, the Secretariat General has set a new vision, which is “to become a reliable facilitator in order to create an independent, credible and accountable Taxation Supervisory Committee”. To make real this new vision, the 2014 work plan is developed by including the following details.

• Issuance of 40 Studies and Suggestions / recommendations.• Completion of public complaints;• Completion of 4 topics of public input summary;• Completion of 12 topics of prevention and observation

summary;• Completion of 10 topics of assessment summary;• Development of human resources;• Socialization and coordination;• Refinement/development of taxation monitoring and

assessment guidelines;• Completion of e-Government based information system of

complaint mechanism.


Grafik/ Graphic 2.12.4 Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Instansi/ Public Complaints that Had Follow Up Actions by Agencies


Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia Endowment Fund for Education

Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah merancang program pengelolaan dana pendidikan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan dan mendorong inovasi bagi pembangunan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN, pos anggaran ini dinamakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Anggaran ini dialokasikan sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) dengan tujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan dan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011, dana abadi pendidikan ini dikelola Sekretaris Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga ini ditetapkan sebagai badan layanan umum yang mengelola DPPN melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 Tahun 2012. Dengan penetapan ini, LPDP diberi kewenangan mengelola DPPN sesuai PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pada tahun 2010-2013, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan langkah strategis dengan mengalokasikan DPPN melalui APBN secara kumulatif sebesar Rp15,617 triliun. Dana itu dikelola Setjen dengan melakukan layanan pengembangan DPPN dan penyaluran dana pendidikan. Berikut ini perincian kedua layanan tersebut.

• Layanan Pengembangan DPPNHingga 31 Desember 2013, total DPPN yang dialokasikan dalam APBN dan dikelola oleh Setjen melalui LPDP berjumlah Rp15.617.700.000.000. Sesuai persetujuan Dewan Penyantun, dana tersebut diinvestasikan ke instrumen berisiko rendah, yakni deposito sebesar Rp 16.595.300.000.000 dan obligasi negara senilai Rp105.000.000.000. Berikut ini realisasi pagu APBN/APBN-P untuk LPDP.

In 2012, the Ministry of Finance, the Ministry of Education and Culture, and the Ministry of Religious Affairs designed a fund management program for education to prepare future leaders and encourage innovation to support development of nation. Based on the Law Number 22 year 2011 about the State Budget, this budget account is called the National Education Development Fund (DPPN). The budget is allocated as an education endowment fund with a purpose to ensure sustainability of the education program and rehabilitate educational facilities destroyed by natural disasters.

According to the Regulation of the Minister of Finance Number 252/PMK.01/2011 year 2011, this education endowment fund is managed by the Secretariate General of Ministry of Finance through the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). This institution was appointed as a public service agency to manage DPPN through the Decree of the Minister of Finance Number 18/KMK.05/2012 2012. With this designation, LPDP has the authority to manage DPPN according to PP. 23 of 2005, amended into PP. 74 of 2012, that governs the Financial Management of the Public Service Body.

From 2010 to 2013, the government and the House of Representatives took a strategic action to allocate DPPN cumulatively through the State Budget as much as Rp15. 617 trillion. The fund is managed by Secretariat General in form of DPPN development services and distribution of education funds. The following is the details of both services.

• DPPN Development Services As of December 31st, 2013, the total DPPN allocated from the State Budget (APBN) was Rp 15,617,700,000,000 and managed by Secretariat General through LPDP. Based on the approval from the Board of Trustees, the fund was invested in low-risk instruments, such as time deposit (Rp16,595,300,000,000) and government bonds (Rp 105,000,000,000). Following is the realization of the state budget/revised state budget ceiling for LPDP.


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2013 sebagian besar didapat dari bunga/bagi hasil deposito atas penempatan DPPN serta sebagian kecil dari pendapatan giro dan hibah. Jumlah total PNBP periode tahun 2013 sebesar Rp990.960.288.930,28. Apabila ditambah saldo PNBP bersih yang berasal dari periode tahun 2012, jumlahnya menjadi sebesar Rp1.414.054.209.500,28. Dari total PNBP ini, dana sebesar Rp1.168.100.000.000,00 ditempatkan kembali (reinvestasi) pada deposito (di dua bank pemerintah dan enam bank syariah). Selain itu, dana tersebut juga ditempatkan dalam Surat Utang Negara berbentuk obligasi sebesar Rp100.745.000.000,00. Sama dengan penempatan DPPN, suku bunga deposito di bank yang digunakan dalam menempatkan dana PNBP untuk reinvestasi juga mengalami kenaikan. Berikut ini detail penempatan dana reinvestasi PNBP.

Non Tax Revenue (PNBP) up to December 31st, 2013, was largely collected from the interest of time deposits of DPPN placement, as well as interest income from current account and grant. The PNBP recorded in 2013 was Rp 990,960,288,930. 28; and by adding net balance of PNBP from 2012 the total was Rp 1,414,054,209,500. 28. Out of this total PNBP, Rp 1,168,100,000,000 was reinvested in time deposits in two state-owned banks and six Islamic banks. In addition to that, Rp 100,745,000,000 was placed in Government Bonds. Similar to that of DPPN fund placement, the interest rate of time deposit in the bank where PNBP fund was reinvested had an increase. The details of the PNBP reinvestment fund placement can be seen in the table below.

Sumber/ Source: LPDP 2013/ Indonesia Endowment Fund for Education 2013


Tabel/ Table 2.13.1 Realisasi Pagu APBN/APBN-P untuk LPDP/ Realization of State Budget/Revised State Budget Ceiling for LPDP

Tabel/ Table 2.13.2 Total PNBP dan Perincian Penempatan Dana Reinvestasi/ Total Non Tax Revenue (PNBP) and Details of Placement of Reinvestment Funds

Tahun/ Years Realisasi Pagu APBN-APBN-P/ Realization of State Budget / Revised State Budget Ceiling

2010 Rp. 1.000.000.000.000

2011 Rp. 2.617.700.000.000

2012 Rp. 7.000.000.000.000

2013 Rp. 5.000.000.000.000

Jumlah/ Total Rp. 15.617.700.000.000

Saldo Pendapatan Tahun 2012/ Balance as of Year of 2012

Rp423.093.920.570,00

PNBP Selama Tahun 2013/ PNBP in the Year of 2013

Rp990.960.288.930,28

Jumlah/ Total Rp1.414.054.209.500,28

Pengeluaran Operasional dan Program/ Program and Operational Expenditures

(Rp245.954.209.500,28)

Saldo PNBP yang Direinvestasi/ Balance of PNBP Reinvested

Rp1.268.845.000.000,00

• Deposito/ Time Deposit Rp1.168.100.000.000,00

• Surat Utang Negara/ Government Bond

Rp100.745.000.000,00


Diversification of an investment portfolio of DPPN and PNBP started in the 4th quarter of 2013. Since mid-November 2013, funds obtained from PNBP had been used to buy government bond as the investment instrument. To be precise, in between 13th to 14th of November 2013, Secretariat General purchased a number of government bonds with a total of Rp105 billion.

As of December 31st, 2013, the actual revenues had reached Rp 990.96 billion, or 106.1 percent higher than the initial target of Rp 934,749,673,000. The following table presents details of realization of PNBP.

• Distribution of Education FundsPNBP funds obtained by Secretariat General were disbursed through LPDP for scholarships, research funding and on the last resort, reserve funds for rehabilitating educational facilities.

1. Scholarship ServicesThe purpose of scholarship program is to prepare leaders and professionals in ensuring the development of nation. A number of scholarships has been given for those working on their master and doctorate programs as well as researches or dissertations in national or overseas universities. Eligible courses for scholarship program are in engineering, science, agriculture, law, accountancy and finance, and also religion studies.

2. Scholarship ApplicantIn 2013, a scholarship registration was opened and initial steps were taken via administrative screening and interviews. The number of applicants for LPDP scholarship as recorded at the end of December 2013 was 20,560 individuals.

3. Scholarship Beneficiaries Up to December 31st, 2013, there were 1,555 applicants passed the initial screening. Majority of

Diversifikasi portofolio investasi DPPN dan PNBP mulai dilakukan pada triwulan IV tahun 2013. Sejak pertengahan November 2013, dana kelolaan yang didapat dari PNBP juga sudah mulai ditempatkan pada instrumen investasi obligasi negara. Tepatnya sejak 13-14 November 2013, Setjen telah melakukan pembelian obligasi negara dengan total sebesar Rp105 miliar.

Hingga 31 Desember 2013, dari target sebesar Rp934.749.673.000, pendapatan yang bisa direalisasikan mencapai Rp990,96 miliar atau 106,1 persen dari target. Berikut ini tabel perincian realisasi PNBP.

• Penyaluran Dana PendidikanDana PNBP yang diperoleh Setjen disalurkan melalui LPDP untuk pemberian beasiswa, pendanaan riset, dan last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

1. Layanan BeasiswaPemberian beasiswa ini bertujuan menyiapkan pemimpin dan profesional untuk menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Beasiswa ini diberikan bagi program magister serta doktor dan penelitian tesis serta disertasi baik untuk universitas di dalam maupun luar negeri. Program studi yang disasar antara lain teknik, sains, pertanian, hukum, akuntansi dan keuangan, serta agama.

2. Pendaftar BeasiswaPada tahun 2013, telah dilaksanakan pendaftaran calon penerima beasiswa dan seleksi administrasi serta wawancara. Jumlah pendaftar beasiswa LPDP sampai akhir Desember 2013 mencapai 20.560 orang.

3. Penerima Beasiswa Hingga 31 Desember 2013, jumlah pendaftar beasiswa yang lolos seleksi sebanyak 1.555 orang.


Tabel/ Table 2.13.3 Realisasi Pendapatan/PNBP hingga 31 Desember 2013/ Realization of Revenues/Non-tax Revenues as of 31 December 2013

No. Uraian/ Desctiprion

Jumlah Pendapatan/PNBP/ Total Revenues/Non-Tax Revenues

%s.d. Bulan Lalu/ Accumulated up to Previous

Month

Realisasi Bulan Ini/ Realization of This Month

s.d. Bulan ini/ Accumulated up to

This Month

1 Pendapatan Perbankan/ Revenues from Banks 868.502.440.197,05 121.557.508.733,23 990.059.984.930,28

2 Pendapatan Surat Berharga/ Revenues from Securities - 384.340.000,00 384.340.000,00

3 Pendapatan Hibah/ Revenues from Grants 16.000.000,00 500.000.000,00 516.000.000,00

Jumlah/ Total 868.518.440.197,05 122.441.848.733,23 990.960.288.930,28 106,01

Target Tahun 2013 934.749.673.000,00 100,00


them applied for master and doctorate study programs.Here is the details of scholarship beneficiaries both at national and overseas program.

The most applicants of scholarship were in science and engineering major as shown in the following chart.

Looking at the gender, scholarship beneficiaries were evenly spread between male and female with a ratio of 55 percent for men and 45 percent women.

Dari jumlah ini, beasiswa yang paling diminati adalah program magister dan doktor. Berikut ini perincian persentase program beasiswa baik di dalam maupun luar negeri.

Adapun bidang keilmuan yang paling banyak diminati penerima beasiswa adalah sains dan teknik. Persentasenya seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Dari sisi gender, sebaran penerima beasiswa cukup merata dengan perbandingan 55 persen untuk laki-laki dan 45 persen perempuan.



Grafik/ Graphic 2.13.1 Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Program/ Percentage of Scholarship Beneficiaries by Program

Grafik/ Graphic 2.13.2. Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Pilihan Program/ Percentage of Scholarship Beneficiaries by the Choice of Study Program


4. Layanan Pendanaan RisetPemberian layanan pendanaan riset ini bertujuan mendorong dan menghasilkan penelitian yang unggul. Dari penelitian ini diharapkan muncul inovasi di beragam bidang seperti pangan, energi, kesehatan, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth), tata kelola, sosial keagamaan, dan budaya.

Pada tahun 2013, jumlah pendaftar program pendanaan riset sebanyak 602 proposal yang terdiri atas 221 proposal pada batch I dan 381 proposal pada batch II. Dari 19 kandidat yang dinyatakan lolos secara substansi pada batch I tahun 2013, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana riset. Sisanya masih dalam proses penetapan oleh Dewan Direksi. Dari 14 penerima dana bantuan riset, tujuh orang sudah menandatangani kontrak. Empat di antaranya sudah menerima pencairan dana tahap pertama sebesar 30 persen dengan total dana Rp1.154.444.154.

Sementara itu, tiga kandidat lain dalam proses pencairan dana tahap pertama sebesar Rp1.101.269.220. Proses pencarian dana terhadap proposal yang belum mendapat bantuan dana riset akan dilanjutkan pada tahun 2014. Berikut ini perincian rekapitulasi data proposal pendanaan riset pada tahun 2013.

4. Research Funding ServicesThe purpose of this research funding services is to encourage and produce high quality researches. Through this research, it is expected that various innovations can be made in different areas such as food, energy, health, economic development environment (eco-growth), governance, social, religion and culture.

In 2013, the number of applicants for research funding program was 602. There were 221 research proposals in the first batch and 381 proposals in the second batch. Out of 19 qualified candidates in the initial screening of the first batch, 14 were approved to receive the research grants. The rest were still being reviewed by the Board of Directors. Seven out of the 14 beneficiaries had signed the contract with four of them already received the first 30 percent of total funds of Rp 1,154,444,154.

Three other candidates were in the process to receive the first funding with a total amount of Rp 1,101,269,220. The process of fundraising for proposals that do not yet have research funding will be continued in 2014. Below is the summary of 2013 research funding proposals.

Tabel/ Table 2.13.4 Rekapitulasi Data Proposal Pendanaan Riset Tahun 2013/ Recapitulation of Research Funding Proposals in 2013

Fokus Riset

Pendaftar/ Applicant

Lolos Administrasi/ Passed Administration

Lolos Substansi/ Passed Substance

Penetapan Direksi/ Director’s Decision

Kontrak/Agreement

Batch I Batch II Batch I Batch II Batch I Batch II Batch I Batch

II Batch I Batch II

Pangan/ Food 117 124 72 55 10 6 8 - 4 -

Energi/ Energy 53 52 44 22 9 1 6 - 3 -

Kesehatan/ Health 0 40 0 16 0 1 0 - 0 -

Eco Growth 14 50 12 31 0 2 0 - 0 -

Tata Kelola/ Governance 37 67 29 36 0 6 0 - 0 -

Budaya/ Culture 0 24 0 9 0 0 0 - 0 -

Sosial Keagamaan/ Social and Religious 0 24 0 10 0 2 0 - 0 -

Total/ Total 221 381 157 179 19 18 14 0 7 0

Jumlah Keseluruhan/ Total amount

602 336 37 14 7



5. Layanan Rehabilitasi Fasilitas PendidikanLayanan ini merupakan bantuan dana untuk merehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Mengingat terdapat layanan serupa di beberapa instansi pemerintah, layanan rehabilitasi fasilitas pendidikan ini difungsikan sebagai last resort.

Hingga 31 Desember 2013, Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan sudah melakukan review untuk proposal dari empat wilayah di Indonesia. Keempat wilayah ini meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon.

Pada 18-23 September 2013, verifikasi lapangan telah dilakukan untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Pada 24 Desember 2013, kedua kabupaten ini telah menandatangani kontrak penyaluran dana rehabilitasi sekolah sebesar masing-masing Rp4.496.590.200 dan Rp2.007.163.440. Sementara itu, proposal untuk Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon sedang dalam proses analisis. Berikut ini perincian penggunaan dana rehabilitasi pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2013.

5. Rehabilitation Services for Educational FacilitiesThis type of service is intended to provide funding for rebuilding educational facilities destroyed by natural disasters. Considering there are similar programs in several government agencies, this fund is made as the last resort for rehabilitation of educational facilities.

As of December 31, 2013, the Directorate of Rehabilitation Fund for Education Facilities had reviewed several proposals of the four regions in Indonesia. They were Central Aceh, Bener Meriah district, Central Maluku and Ambon.

On September 18-23, 2013, field verifications were conducted in Aceh Tengah and Bener Meriah Regency. Both regencies had signed agreements for disbursement of Rp 4,496,950,200 and Rp 2,007,163,440 school rehabilitation funds on December 24, 2013. In the mean while, proposals of Maluku Tengah Regency and Ambon City were in the process of analysis. The following is details of use of education rehabilitation funds in 2013.

Tabel/ Table 2.13.5 Rehabilitasi Dana Pendidikan LPDP Tahun 2013/ Education Rehabilitation Funds LPDP for the Year of 2013


Uraian/ Description

Provinsi Aceh/ Aceh Province Provinsi Maluku/ Maluku Province

Kemdikbud/ The Ministry of Education & Culture

Kemenag/ The Ministry of Religious Affairs

Kab. Maluku Tengah/ Maluku Tengah Regency

Kota Ambon/ Ambon CityKab. Aceh

Tengah/ Aceh Tengah Regency

Kab. Bener Meriah/ Bener Meriah Regency

Kab. Aceh Tengah/ Aceh

Tengah Regency

Kab. Bener Meriah/ Bener Meriah Regency

Jumlah Sekolah/ Number of School

3 SMA/ 3 Senior High School

3 SD & 2 SMA/ 3 elementary school

& 2 senior high school

RA, TPQ, MI, MTS, MA, Ponpes, Madin, Stain/ MA, Ponpes, Madin, Stain

Equivalent Islamic schools for Elementary school, Junior high school,

senior high school, and university

3 SD, 1 SMA/ elementary school


7 SD, 1 SMA/ 7 elementary school


Jumlah Ruang/ Number of Classroom 27 24 194 64 18

(Tidak tercantum dalam proposal)/ (Not Presented in

the Proposal)

Usulan Biaya (Rp)/ Proposed Costs

8.926.316.999 3.752.807.570 39.045.315.000 13.844.650.000 15.818.686.000 4.800.000.000

Offering Letter 4.496.590.200 1.966.082.400 - - - -

Status/ Status Telah dilakukan penandatanganan kontrak pada 24 Desember 2013/ Contract Signage on December 24, 2013

Analisis dokumen, koordinasi LPDP dengan Kemenag/ Document analysis, coordination with LPDP and the Ministry of Religious Affairs

Telah divisitasi (rusak total)/Visited (Totally damaged)

Telah divisitasi (rusak ringan)/ Visited (Lightly damaged)


Rencana Kerja 2014

Pada tahun 2014, Setjen telah menyusun rencana kerja untuk mendukung pencapaian visi dan misi LPDP sebagai berikut:

• Pembiayaan pendidikan dalam rangka mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia. Pembiayaan pendidikan ini meliputi program sebagai berikut:1. Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

Reguler;2. Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

Afirmasi;3. Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI);4. Pengelolaan Talent Management.

• Penyaluran dana riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah. Pendanaan ini untuk pembiayaan riset sebagai berikut.1. Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Komersial dan

Implementatif;2. Riset Afirmasi Nasional;3. Penghargaan Hasil Karya Riset.

• Guna menjamin pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal, selain penempatan dana dalam bentuk deposito, mulai tahun 2014, Setjen akan melakukan diversifikasi portofolio investasi melalui obligasi.

• Meneruskan program pembiayaan rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai last resort untuk mendukung pembangunan kembali sarana pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

2014 Work Plan

In 2014, Secretariat General developed a work plan to support the achievement of LPDP’s vision and mission, as follow:

• Financing the education in order to prepare future leaders and professionals in Indonesia through the following programs:

1. Regular Indonesian Scholarship Program;2. Affirmative Indonesian Scholarship Program;3. Indonesia Presidential Scholarship (IPS);4. Talent Management.

• Disbursement of strategic and/or innovative research funding that is applicable to generate added value. This type of financing is intended for the following research areas:1. Productive, Innovative, Commercial and Applicable

Research (RISPRO);2. National Affirmative Research; 3. Research Award.

• To ensure the maximization of management of Education Endowment Fund, starting in 2014, Secretariat General will diversify the investment portfolio with bonds in addition to the placement of funds in time deposits.

• Continuing financing program for rehabilitation of educational facilities as a last resort to support the reconstruction of educational facilities damaged by natural disasters.

| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013202 | Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013202

Waktu tidak dapat mengubah apapun sebelum kita melakukan perubahan

Time does not change a thing unless we make a change.

Secretariat General Annual Report 2013 | 203Secretariat General Annual Report 2013 | 203


Profile Profile03.

Selayang Pandang At a Glance

Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapat amanat melaksanakan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas, Setjen didukung oleh delapan biro, lima pusat, dua sekretariat, satu Badan Layanan Umum (BLU), dan tiga tenaga pengkaji. Organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010. Peraturan ini tidak mencakup tugas dan fungsi BLU serta tenaga pengkaji. BLU dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kewenangannya tercantum dalam KMK No. 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana. Sementara itu, pembentukan tenaga pengkaji diatur dalam PMK No. 63/PMK.01/2009.

Biro merupakan satuan kerja yang diketuai oleh kepala biro. Berikut ini kedelapan biro yang memiliki kedudukan tepat berada di bawah Setjen Kementerian keuangan.

Pertama, Biro Perencanaan dan Keuangan (Cankeu). Biro ini mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah dan jangka pendek, rencana strategis, serta rencana kerja tahunan Kementerian Keuangan. Selain itu, Biro Cankeu juga bertugas mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan terkait penyusunan anggaran, pembinaan perbendaharaan, pelaksanaan sistem akuntansi, dan pembuatan laporan keuangan Kementerian Keuangan. Adapun rancangan anggaran yang disusun Kementerian Keuangan setiap tahun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, disusun dokumen perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja ini menjadi pedoman dokumen anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Sementara itu, Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal merupakan laporan yang mencakup semua aspek keuangan yang dikelola Setjen.

Kedua, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta). Biro ini bertugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Biro Organta

The General Secretariat is entrusted to coordinate, coach, and provide administrative support to all organizational units within the Ministry of Finance. In performing the duties, the General Secretariat is supported by eight bureaus, five centers, two secretariats, one Public Service Agency (BLU) and three reviewers. The Ministry of Finance organization and administration are managed by Regulation of the Minister of Finance No. 184/PMK.01/2010. This regulation does not include duties and functions of Public Service Agency and reviewers. Public Service Agency is formed under the Government Regulation No. 23 Year 2005 about Financial Management of Public Service Agency. Its authority is stated in Regulation of the Minister of Finance No. 18/KMK.05/2012 about the Appointment of Fund Management Institution. On the other hand, formation of reviewers is controlled by Regulation of the Minister of Finance Decree No. 63/PMK.01/2009.

Bureau is a unit led by the head of bureau. Here are eight agencies directly under the supervision of the Secretary General of Ministry of Finance.

First is the Bureau of Planning and Finance (Cankeu). The Bureau is responsible to prepare mid-term and short-term plan, strategic plan, and annual work plan of the Ministry of Finance. In addition, the Bureau also processes, analyzes, and coordinates policy formulation related to budgeting, treasury building, implementation of accounting system, and preparation of financial statement of the Ministry of Finance. The budget plan annually prepared by the Ministry of Finance includes Medium Term Development Plan (RPJM), Government Work Plan (RKP), and Ministry/Agency (K/L) Strategic Plan (Renstra). Based on those documents, the annual planning document is prepared and outlined in the Work Plan (Renja). This Renja becomes guidance for the budgeting document in the Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL). On the other hand, Financial Statement of the Secretariat is a report including all financial aspects managed by the Secretariat.

Second is the Bureau of Organization and Administration. The Bureau is responsible to develop and manage the organization, governance, and the functional departments in all organizational units within the Ministry of Finance. Bureau of Organization and


bertekad mewujudkan organisasi dan tata laksana yang efisien dan efektif menuju good governance. Sebagai pelopor Program Transformasi Kelembagaan, biro ini juga bertugas menyusun cetak biru program tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ketiga, Biro Hukum. Biro ini mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Selain sebagai legal drafting, Biro Hukum juga menjadi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Sejalan dengan ketentuan JDIH, Biro Hukum telah melakukan pengelolaan terhadap dokumentasi dan informasi yang dimuat di situs www.sjdih.depkeu.go.id.

Keempat, Biro Bantuan Hukum (Bankum). Biro ini bertugas memberikan layanan untuk menjamin para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mendapatkan keadilan serta persamaan hak di hadapan hukum. Biro Bankum bertindak sebagai kuasa hukum yang bertugas mengoordinasikan dan memberikan bantuan, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Bantuan hukum ini antara lain terkait penanganan kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, dan arbitrase. Biro Bankum juga bertugas membantu mengembalikan aset negara melalui jalur hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan. Tugas ini diimplementasikan melalui pendampingan di pengadilan, baik untuk perkara perdata, tata usaha negara, niaga, agama, maupun perpajakan, serta uji materiil di Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini menjadikan Biro Bantuan Hukum sebagai pemeran utama dalam menjalankan fungsi memberikan layanan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kelima, Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Biro ini mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini juga menyangkut pembinaan, penegakan disiplin, dan tugas lain yang berkaitan dengan pegawai. Tugas Biro SDM ini dilakukan terhadap pegawai mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan pegawai sampai masa pensiun.

Keenam, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI). Biro ini bertugas menganalisis opini publik, menyusun strategi komunikasi, dan membantu membina hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pembinaan hubungan ini dilakukan

Administration is committed to create an efficient and effective organization and good governance. As the pioneer in Institutional Transformation Program, the Bureau is also working on compiling the program blueprints in cooperation with third parties.

The Bureau of Law becomes the third. The Bureau is responsible to coordinate and implement the formulation of legislation and provide legal considerations in problem solving related to the role of Ministry of Finance. In addition to be a legal drafting, Bureau of Law is also a member of the Law Information and National Documentation Network (JDIH). In line with the provision of JDIH, the Bureau of Law has managed the documentation and information at www.sjdih.depkeu.go.id.

Fourth is the Bureau of Legal Assistance (Bankum). This Bureau is responsible to ensure justice and equality of employees in the Ministry of Finance. The Bureau of Legal Assistance acts as a legal counsel to coordinate and provide assistance, opinions, and legal judgements related to the task of the Ministry of Finance. Some of legal assistance are carried out to address the handling of the cases of Bank Restructuring Agency (BPPN), Bank in Liquidation (BDL), the rights of judicial review, employment disputes, international disputes, and arbitration. The Bureau of Legal Assistance also assists in restoring state assets through legal channels and analyzes relevant legislation related to the tasks of the Ministry of Finance. This is implemented through assistance in courts, including civil, state administration, commercial, religion, and taxation disputes, as well as judicial review in the Supreme Court or the Constitutional Court. This authority leads the Bureau of Legal Assistance as the main actor in providing legal services to the Ministry of Finance.

Fifth is the Bureau of Human Resource (SDM). This Bureau is responsible for coordinating, developing and managing human resource in the Ministry of Finance according to the applied legislation. Its authorization also includes employee development, enforcement of discipline, and other tasks related to employment. Those are implemented from employee recruitment, development up to retirement.

Sixth is the Bureau of Communication and Information Services (KLI). The Bureau is in charge of analyzing public opinion, development of communication strategy, and helping to build relationships with the stakeholders. Relationships management is


dengan memfasilitasi rapat pimpinan dan kunjungan tamu asing, ikut aktif dalam forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), dan mengadakan editors meeting. Selain itu, Biro LKI juga bertugas melakukan pelayanan referensi dan informasi, penelitian audit komunikasi publik, serta publikasi kebijakan Kementerian Keuangan. Kebijakan dan berita yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan disosialisasikan melalui portal www.kemenkeu.go.id, media cetak/elektronik, dan edukasi publik. Sebagai pusat layanan referensi, Biro LKI juga memiliki perpustakaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, SMS center, serta desk informasi.

Ketujuh, Biro Perlengkapan. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biro ini melakukan analisis dan evaluasi atas kebutuhan barang milik negara (BMN) yang diajukan semua satuan kerja di Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA K/L.. Analisis yang dilakukan mencakup ketersediaan BMN di satuan kerja baik di pusat maupun daerah agar pemanfaatannya lebih optimal.

Kedelapan, Biro Umum. Biro ini bertugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian Keuangan. Biro Umum juga melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan memberikan pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Keuangan.

Selain kedelapan biro tersebut, Setjen juga didukung lima pusat. Kelima pusat ini dibentuk untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan SDM, pengelolaan data, informasi, serta kegiatan lain guna meningkatkan kapasitas sumber daya di lingkungan Kementerian Keuangan. Berikut ini kelima pusat yang berada di bawah Setjen Kementerian Keuangan.

Pertama, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Lembaga ini mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan strategis, kebijakan, serta standardisasi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pusintek juga bertugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan jabatan fungsional pranata perangkat komputer. Pengembangan sistem informasi dan teknologi ini bertujuan mewujudkan integrasi TIK di semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses integrasi ini dimulai bertahap sejak tahun 2011. Tujuannya mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu/Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yang menurut rencana akan dicapai pada tahun 2015 sesuai Roadmap Integrasi TIK.

Kedua, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). Lembaga ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan dan penilai publik di Indonesia. Cakupan tugas PPAJP meliputi penyusunan rumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, pengawasan, serta penyajian informasi tentang akuntan dan penilai publik.

done through facilitation of leaders meeting and visits of foreign guests, participation in the forum of Public Relations Coordination Body (Bakohumas) and the editors meeting. In addition, the KLI Bureau is also responsible to provide reference and information services, research on public communication audit, as well as the Ministry of Finance policy publication. Policy and news about the Ministry of Finance are made publish through www.kemenkeu.go.id, printed / electronic media, and public education. As the center provide references, the KLI Bureau also has a library, Information and Documentation Management Officers of the Ministry of Finance, SMS center and information desk.

Seventh is the Bureau of Supplies. The Bureau is reponsible to carry out the development of administration and equipment / wealth management of the Ministry of Finance based on the applied legislation. The Bureau performs the analysis and evaluation of needs for the state-owned goods as proposed by all work units in the Ministry of Finance as stated in the Ministry/Agency Work Plans and Budget documents. The analysis covers the availability of state-owned goods in the work units in both central and regional levels to maximize the utilization of goods.

Eighth is the General Bureau. The Bureau is responsible to improve administrative performance of the Ministry of Finance. The General Bureau also conducts business administration, households, and general affairs and services to headquarter of the Ministry of Finance.

In addition to the eight bureaus, the Secretariat is also supported by five centers. All five centers carry out researches and human resources (SDM) development, data management, information, and other activities to enhance human resource capacity within the Ministry of Finance. The five centers under the Secretariat of Ministry of Finance are as follow:

First is the Information Systems and Financial Technology Centre (Pusintek). This Institution is responsible to coordinate, prepare strategy, policy, and standardization of Information and Communication (ICT). Pusintek is also responsible to develop financial information systems and technology, operational management of information technology and communication services, as well as the management of functional positions of computer devices. The aim of development of information system and technology is carry out integration of ICT in all first-echelon units in the Ministry of Finance. The integration process has been starting gradually since 2011. The primary purpose is to apply the Integrated Financial Management Information System (IFMIS) which is expected to be accomplished in 2015 according to the ICT Integration Roadmap.

Second is the Development Centre for Accountant and Valuation Services (PPAJP). This Institution is responsible to develop and monitor public accountants and assessors in Indonesia. The scope of responsibilities of PPAJP includes policy formulation on the aspect of coaching, development, monitoring, and presentation of information about public accountant and assessors.


Ketiga, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka). Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program serta kegiatan Menteri Keuangan. Pushaka juga bertugas melakukan pengelolaan program dan indikator kinerja utama di Kementerian Keuangan.

Keempat, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009. Pusat LPSE bertugas menyiapkan rumusan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengawasan ini dilakukan agar proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Tugas utama lembaga ini memberikan layanan investasi pemerintah yang mencakup investasi surat berharga dan/atau investasi langsung. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Investasi ini dapat dilakukan dalam jangka panjang untuk memperoleh sejumlah manfaat seperti di bidang ekonomi dan sosial.

Selain delapan biro dan lima pusat, Setjen juga dibantu dua sekretariat. Pertama, Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP). Lembaga ini bertugas memberikan layanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta administrasi berkas banding dan/atau gugatan sengketa pajak. Set PP memiliki sasaran strategis membantu menyelesaikan sengketa pajak secara andal dan akuntabel sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Tujuan strategis lainnya adalah mendapatkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang tinggi dalam administrasi sengketa pajak dan sistem manajemen kasus.

Kedua, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Lembaga ini dibentuk sebagai implementasi amanat UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara eksplisit, Komwasjak juga dibentuk untuk mewujudkan kultur dan nilai baru serta tata kelola yang baik di lingkungan perpajakan. Diharapkan lembaga ini dapat membantu meningkatkan kinerja dan profesionalisme petugas demi mewujudkan reformasi di bidang perpajakan.

Sementara itu, satu-satunya Badan Layanan Umum yang dimiliki Setjen adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga yang dibentuk pada 30 Januari 2012 ini mempunyai visi menjadi pengelola dana terbaik untuk menyiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi demi pembangunan bangsa. Sebagai lembaga yang berstatus BLU penuh, LPDP berfungsi sebagai instansi pemerintah yang mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

Adapun tenaga pengkaji yang berada di bawah Setjen mencakup tiga bidang, yakni Bidang Sumber Daya Aparatur,

Third is the Center for Policy Analysis and Harmonization (Pushaka). This Institution is responsible to carry out the analysis, harmonization, and synergy of policies for the implementation of programs and activities of the Ministry of Finance. The Center for Policy Analysis and Harmonization also manages the programs and key performance indicators in the Ministry of Finance.

Fourth is the Service Center for Electronic Procurement (LPSE). The Center is established in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 73/PMK.01/2009. LPSE is in charge of policy formulation on procurement electronic procurement of goods / services and providing guidance and supervision of goods / services procurement within the Ministry of Finance. The supervision is performed to ensure the compliance of goods / services procurement to the Minister of Finance policies and the applied legislation.

Fifth is the Government Investment Center (PIP). The main responsibility of this Center is to provide government investment services including securities and / or direct investment. This is carried out in accordance with the mandate of Article 41 of Law No. 1 of 2004 on State Treasury. Investment is also usually made for the long run to get a number of benefits, including in economy and social aspects.

In addition to the eight bureaus and five centers, the Secretariat of Secretary General is also assisted by two additional secretariats. First is the Secretariat of Tax Court (Set PP). Responsibility of Set PP covers providing services in the areas of administration, employment, finance, internal affairs, and administration of files of appeal/tax dispute. Set PP has a strategic goal to help resolving tax disputes reliably and accountably in line with the implementation of Law No. 14 of 2002 about the Tax Court. Another strategic goal of Set PP is to get high level of trust from stakeholders in tax dispute administration and case management system.

Second is the Secretariat of the Taxation Supervisory Committee (Komwasjak). Komwasjak is established in order to follow the Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures. Explicitly, the existence of Komwasjak is to develop culture and new values, as well as good governance in taxation environment. It is expected that Komwasjak is able to help improving performance and professionalism of the officers as part of reformation in taxation field.

On the other hand, the Secretariat has the only Public Service Agency called the Agency for Education Fund Management (LPDP). The vision of this Agency that was founded on January 30, 2012, is to become the best fund management and prepare future leaders as well as to encourage innovations for national development. With its full status of Public Service Agency, the LPDP serves as the government agency that manages the National Education Development Fund (DPPN).

Reviewers in the Secretariat are managed under three departments, namely Department of Resources Apparatus,


Bidang Perencanaan Strategik, dan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Tenaga pengkaji ini bertugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur, perencanaan strategik, dan pengelolaan kekayaan negara di Kementerian Keuangan. Selain itu, tenaga pengkaji juga bertugas menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya. Secara administratif, tenaga pengkaji berada di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Department of Strategic Planning, and Department of State Asset Management of the Ministry of Finance. Reviewers are in charge of analyzing and examining issues on resources apparatus, strategic planning, and state assets management in the Ministry of Finance. In addition, reviewers are also responsible to make recommendations on strategy development and its management. Administratively, reviewers are placed under the Bureau of Planning and Finance.


Struktur Organisasi Structure Organization


Pengelola Setjen Secretariat General Officials

Kiagus Ahmad BadaruddinSekretaris JenderalSecretariat General

Lahir di Palembang, 29 Maret 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Sriwijaya Palembang tahun 1986. Memperoleh gelar Master of Science in Policy of Economic dari University of Illinois at Urbana – Champaign, USA tahun 1991.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1977 dan pernah menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2006. Mulai tahun 2008, ditunjuk menjadi Direktur Pelaksanaan Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tahun 2009. Lalu, sempat menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara tahun 2011. Sejak 13 Januari 2012, dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

He was born in Palembang on March 29, 1957, and graduated from the Bachelor of Economy and Management Study Program , the University of Sriwijaya Palembang, in 1986. Then, he Obtained his Master of Science in Economic Policy of the University of Illinois at Urbana - Champaign, USA in 1991.

He started his career in the Ministry of Finance in 1977 and served as the Director of Treasury System of the Directorate General of Treasury in 2006. In 2008, he was appointed as the Directori of the Budget Implementation at the Directorate General of Treasury and became the Secretary of Directorate General of Treasury in 2009. Afterward, he had served as an Advisor to the Minister of Finance for State Expenditure in 2011. Since January 13, 2012, he has been assigned as the Secretary General of the Ministry of Finance.


She was born in Sragen on July 6, 1961, and graduated from the Diploma- IV of Accountancy Study Program, the College of Accountancy, in 1989. She obtained her graduate Diploma of Accounting from the University of Central Queensland, Australia, in 1993 and Master of Financial Management from Central Queensland University, Autralia, in 1994.

Then, she started her career in the Ministry of Finance since March 1, 1982, and served as the Head of Accounting and Financial Reporting Unit in 2007. Since June 21, 2011, she has been serving as the Head of Planning and Finance until today.

SumiyatiKepala Biro Perencanaandan KeuanganBureau Head of Planningand Finance

Lahir di Sragen, 6 Juli 1961. Menyelesaikan pendidikan Diploma IV Akuntasi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1989. Memperoleh gelar Graduate Diploma of Accounting dari University of Central Queensland, Australia pada tahun 1993 dan Master of Financial Managemen dari Central Queensland University, Autralia tahun 1994.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1982 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2007. Sejak 21 Juni 2011, dipercaya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan hingga saat ini.

Charmeida Tjokrosuwarno Kepala Biro Organisasidan KetatalaksanaanBureau Head of Organizationand Business Process

Lahir di Kebumen, 14 Mei 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Sebelas Maret tahun 1983. Memperoleh gelar Master of Arts in Economic dari Vanderbilt University, USA tahun 1991 dan Master of Commerce, Wollongong University tahun 1998

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Januari 1985 dan pernah diperbantukan di Islamic Development Bank tahun 2009. Pada tahun 2009, sempat menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik. Sejak 27 Maret 2013, dipercaya sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

He was born in Kebumen, on May 14, 1956, and graduated from the Bachelor of Business Economy Study Program, the University of Sebelas Maret, in 1983. He obtained his Master of Arts in Economic from Vanderbilt University, USA, in 1991 and Master of Commerce, University of Wollongong, in 1998.

Then, he started his career in the Ministry of Finance in January 1, 1985, and was assigned in the Islamic Development Bank in 2009. In the year 2009, he had served as an Analyst to the Strategic Planning Division. Since March 27, 2013, he has been serving as the the Bureau Head of Organization and Governance.


Indra SuryanaKepala Biro Bantuan HukumBureau Head of Legal Counsel

Lahir di Medan, 8 Juli 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Perdata Internasional dari Universitas Indonesia tahun 1990. Memperoleh gelar Lex Legitus Magister dari Washington College of Law the American University, USA tahun 1995 dan mendapatkan gelar Doktoral dalam bidang Studi Ilmu Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2010.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Desember 1991 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola sejak 3 April 2007. Dipercaya sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum sejak 17 Oktober 2008 hingga saat ini.

He was born in Medan municipality, on July 8, 1965, and graduated from the International Civil Law Study Program, the University of Indonesia, in 1990. He obtained his Lex Legitus Master from the Washington College of Law, the American University, USA, in 1995 and earned a doctorate in Legal Economic Studies from the University of Indonesia in 2010.

His career in the Ministry of Finance started on December 1, 1991, and served as the Unit Head of Development and Governance Disclosure on April 3, 2007. He has been serving as the Bureau Head of Legal Counsel since October 17, 2008, to the present.

Achmad SofyanKepala Biro HukumBureau Head of Law

Lahir di Cianjur, 2 Mei 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia tahun 1989. Memperoleh gelar Master of Laws dari Monash University tahun 1995.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1980 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Perusahaan, Lembaga Keuangan dan Perjanjian di Biro Hukum tahun 2000. Dipercaya sebagai Kepala Biro Hukum sejak 8 Juni 2007 hingga saat ini.

He was born in Cianjur, on May 2, 1956, and graduated fom the Bachelor of Law Study Program, the University of Indonesia, in 1989. He obtained his Master of Law from Monash University in 1995.

The he started his career in the Ministry of Finance on March 1, 1980, and served as the Head Unit of Laws in Corporations, Financial Institutions and Agreements in the Bureau of Legal in 2000. He has been serving as the Head Bureau of Law since June 8, 2007, to the present.


Yudi PramadiKepala Biro Komunikasidan Layanan InformasiBureau Head of Communicationand Information Services

Lahir di Bandung, 11 Agustus 1958. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Pancasila tahun 1985. Memperoleh gelar Master of Science in Business Administration dari University of Colorado, USA dan Master of Business Administration dari University of Colorado At Denver, USA tahun 1996.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 November 1983 dan pernah diperbantukan sebagai Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Asia pada Deputi VI, Sekretariat Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2002. Sejak 21 Juni 2011, dipercaya sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi hingga saat ini.

HumaniatiKepala Biro Sumber Daya ManusiaBureau Head of HumanResource

Lahir di Madiun, 23 Juni 1961. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Gadjah Mada tahun 1986.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1989 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2011. Sejak 17 September 2013, dipercaya sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

She was born in Madiun, on June 23, 1961, and graduated from the Bachelor of Psychology Study Program, the University of Gadjah Mada, in 1986.

Then, she started her career in the Ministry of Finance on March 1, 1989, and served as the Unit Head of Human Resource Development in 2011. Since 17 September 2013, She has been serving as the Bureau Head of the Human Resource.

He was born in Bandung, on August 11, 1958, and graduated from the Bachelor of Business Economy Study Program, Pancasila University, in 1985. He obtained his Master of Science in Business Administration from the University of Colorado, USA and Master of Business Administration from the University of Colorado At Denver, USA, in 1996.

He then started his career in the Ministry of Finance on November 1, 1983, and was assigned as the Assistant Deputy for Asia Economic Cooperation and Financing in the Deputy VI, the Secretariat of the Coordinating Minstry of Economic Affairs in 2002. Since June 21, 2011, he was serving as the Bureau Head of Communications and Information Services until today.


IlhamsyahKepala Biro PerlengkapanBureau Head of Logistic

Lahir di Jakarta, 2 September 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Krisnadwipayana tahun 1987. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI tahun 1995.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 November 1979 dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang tahun 2007. Sejak 26 Maret 2010, dipercaya sebagai Kepala Biro Perlengkapan hingga saat ini.

He was born in Jakarta, on September 2, 1956, and he finished his education in the Bachelor of Management Economy Study Program from the Krisnadwipayana University, in 1987, and obtained his Master of Management in 1995.

He started his career in the Ministry of Finance on November 1, 1979, and served as the Head of the Tax Services Office in Tangerang in 2007. He ase been serving as the Bureau Head of Logistic since March 26, 2010, up to now.

Ahmad Saefudin Kepala Biro UmumBureau Head of General Affairs

Lahir di Kutoarjo, 5 November 1959. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum Perdata di Universitas Indonesia tahun 1985.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Desember 1977 dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mulai 16 Juni 2013. Sejak 17 September 2013, dipercaya sebagai Kepala Biro Umum.

He was born in Kutoarjo, on November 5, 1959, and graduated from the Bachelor of Civil Law Study Program, the University of Indonesia, in 1985.

He started his career in the Ministry of Finance on December 1, 1977, and served as the Regional Office Head of the Directorate General of Treasury in West Sumatra Province on June 11, 2013. Since September 17, 2013, he has been serving as the Bureau Head of General Affairs.


Sri HartatiKepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi KeuanganHead of Financial Information Systemand Technology Center

Lahir di Tulungagung, 23 Agustus 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Ketataniagaan dan Ketatanegaraan Administrasi Negara/Ketataniagaan di Universitas Terbuka tahun 1990. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas of Saint Mary’s At Halifax, Kanada tahun 1996.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 November 1977 dan pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik tahun 2009. Sejak 13 Agustus 2009, dipercaya sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan hingga saat ini.

She was born in Tulungagung on August 23, 1956, and graduated from the Bachelor of Business Administration and State Administration, the Open University, in 1990. She obtained her Master of Business Administration from the University of Saint Mary’s At Halifax, Canada, in 1996.

Then she started her career in the Ministry of Finance on November 1, 1977, and served as the Head of Center for Electronic Procurement in 2009. She has been serving as the Head of Financial Information System and Technology Center since August 13, 2009, untill today.

Langgeng SuburKepala Pusat Pembinaan Akuntandan Jasa PenilaiHead of Accountant and AppraiserSupervisory Center

Lahir di Jakarta, 20 November 1959. Menyelesaikan pendidikan Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of New Orleans , Lousiana, USA tahun 1992.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Desember 1981 dan pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah tahun 2007. Sejak 26 Maret 2010, dipercaya sebagai Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai hingga saat ini.

He was born in Jakarta, on November 20, 1959, and graduated from Diploma-IV, State College of Accountancy, in 1988. He obtained his Master of Business Administration from the University of New Orleans, Louisiana, USA, in 1992.

Then he started his career in the Ministry of Finance on December 1, 1981, and served as the Head of Indonesia Investment Agency in 2007. Since March 26, 2010, up to now, he has been serving as the Head of Accountant and Appraiser Supervisory Center.


Soritaon SiregarKepala Pusat Investasi PemerintahHead of Indonesia Investment Fund

Lahir di Kodya Medan, 30 Januari 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Sumatera Utara tahun 1982. Memperoleh gelar Master of Social Science, Development Finance dari University of Birmingham, Inggris tahun 1992.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1983 dan pernah menjabat sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2008. Sejak 25 Maret 2010, dipercaya sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah hingga saat ini.

Arif Baharudin Kepala Pusat Analisisdan Harmonisasi KebijakanHead of Center for Policy Analysisand Harmonization Center

Lahir di Pogalan (Trenggalek), 21 Maret 1967. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, Akuntansi di Universitas Brawijaya, Malang tahun 1991. Memperoleh gelar Master of Business Administration, University of Denver tahun 1998.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1993 dan pernah menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2011. sejak 27 Maret 2013, dipercaya sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

He was born in Pogalan (Trenggalek), on March 21, 1967, and graduated from the Bachelor of Economy Study Program majoring in Accountancy, the University of Brawijaya, Malang, in 1991. He obtained his Master of Business Administration study Program, the University of Denver, USA, in 1998.

Then, he started his career in the Ministry of Finance on March 1, 1993, and served as the Director of the State Separated Assets, Directorate General of State Assets in 2011. Since March 27, 2013, he has been serving as the Head of Center for Policy Analysis and Harmonization.

He was born in Medan municipality, on January 30, 1957, and graduated from Bachelor of Business Economy Study Program, the University of North Sumatra, in 1982. He obtained his Master of Social Science, Development Finance, from the University of Birmingham, United Kingdom in 1992.

His career in Ministry of Finance started on March 1, 1983, and served as the Director of Investment Management Systems in the Directorate General of Treasury in 2008. Since March 25, 2010, up to now, he has been serving as the Head of Indonesia Investment Agency.


Moh. HattaKepala Pusat LayananPengadaan Secara ElektronikHead of Electronic ProcurementService Center

Lahir di Riau, 24 Maret 1958. Menyelesaikan pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1987. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Brunswick, Kanada tahun 1993.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 November 1979 dan pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara tahun 2009. Sejak 21 Juni 2011, dipercaya sebagai Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

He was born in Riau, on March 24, 1958, and graduated from Diploma-IV Study Program of the College of State Accountancy, in 1987. He obtained his Master of Business Administration from the University of Brunswick, Canada, in 1993.

He started his career in the Ministry of Finance on November 1, 1979, and served as the Analyst for State Assets Management in 2009. Since June 21, 2011, up to now, he has been serving as the Head of e-Procurement Services Center

Rina Widiyani Sekretaris Pengadilan PajakSecretary of Tax Court

Lahir di Jakarta, 28 Mei 1966. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum Keperdataan Universitas Diponegoro tahun 1990. Memperoleh gelar Master of Science, University of Illinois tahun 1994.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Oktober 1990 dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal tahun 2007. Sejak 14 Januari 2013, dipercaya sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak.

She was born in Jakarta, on May 28, 1966, and accomplished her study at Bachelor of Civil Law Program of the Diponegoro University in 1990. She obtained her Master of Science from the University of Illinois in 1994.

Her career in Ministry of Finance started on October 1, 1990, and was appointed as the Unit Head of Legal and Customs, the Bureau of Legal, in the Secretariat in 2007. Since January 14, 2013, she has been serving as the Secretary of Tax Court.


Puspita WulandariSekretaris Komite Pengawas PerpajakanSecretary of TaxationSupervisory Commitee

Lahir di Jakarta, 2 November 1965. Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada tahun 1993. Memperoleh gelar Doctor of Business Administration, Swinburne University of Technology Australia pada tahun 2008.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1995 dan pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012. Sejak 27 Maret 2013, dipercaya sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan.

She was born in Jakarta, on November 2, 1965, and graduated from Master of Management Study Program, the University of Gadjah Mada, in 1993. She obtained her Doctor of Business Administration from Swinburne University of Technology in Australia in 2008.

Her career in the Ministry of Finance began on March 1, 1995, and served as the Analyst for Human Resources Development and Conformity, the Directorate General of Taxation in 2012. She has been serving as the Secretary of the Supervisory Committee on Taxation since March 27, 2013, up to now.

M. Arief Setiawan Wakil Sekretaris Pengadilan PajakVice Secretary of Tax Court

Lahir di Brebes, 1 Juli 1963. Menyelesaikan Sarjana Hukum Internasional di Universitas 17 Agustus 1945 tahun 1987. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia tahun 1998.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Oktober 1990 dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak. Sejak 13 Januari 2012, dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

He was born in Brebes, on July 1, 1963, and finished his undergraduate study in International Law at the University of 17 August 1945, in 1987. He obtained his Master of Law from the University of Indonesia in 1998.

His career in the Ministry of Finance began on October 1, 1990, and served as the Unit Head of General Affairs, the Secretariat of Tax Court. Since January 13, 2012, until today, he has been serving as the Vice Secretary of Tax Court.


Eko PrasetyoDirektur Utama Lembaga Pengelola Dana PendidikanPresident Director of Indonesia Endowment Fund for Education

He was born in Malang, on July 12, 1970, and graduated from Diploma-IV of Accountancy from State Collage of Accountancy in 1996.

His career in the Ministry of Finance began in 1989 and served as the Division Head of Finance and General Affairs, Center for Government Investment in 2009. He has been serving as the President Director of Indonesia Endowment Fund for Education since 2012 to date.

Lahir di Malang, 12 Juli 1970. Menyelesaikan pendidikan Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1989 dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Umum, Pusat Investasi Pemerintah sejak tahun 2009. Sejak tahun 2012, dipercaya sebagai Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.


Tenaga Pengkaji Reviewers

Dini KusumawatiTenaga Pengkaji Bidang Perencanaan StrategikReviewer of Strategic Planning

Harry Zacharias SoeratinTenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya AparaturReviewer of Human Resources

Lahir di Jakarta, 4 Mei 1974. Menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi, Universitas Indonesia di tahun 2000. Memperoleh gelar Doctor, Applied in Economics di Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1999 dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia tahun 2011. Sejak 27 Maret 2013, dipercaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik.

Lahir di Medan, 29 Agustus 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1987. Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia tahun 1991.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1 Februari 1988 dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat tahun 2008. Sejak 12 Oktober 2010, dipercaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur.

She was born in Jakarta, on May 4, 1974, and graduated from Master of Economy, the University of Indonesia, in 2000. She obtained her Doctor of Applied Economics from the University of Padjadjaran, in 2004.

Her career started in the Ministry of Finance on March 1, 1999, and served as the Unit Head of Human Resource Planning and Recruitment in 2009. She has been serving as the Reviewer of Strategic Planning since March 27, 2013, up to now.

He was born in Medan, on August 29, 1963, and graduated from the Bachelor of Economy Study Program majoring in Accountancy , Padjadjaran University, in 1987. He obtained his Master degree in Management from the University of Indonesia in 1991.

His career in the Ministry of Finance began in February 1, 1988, and he was appointed as the Bureau Head of Public Relations in 2008. Since October 12, 2010, he has been serving as The Reviewer of Human Resources.


Siti Murfi’ah Tenaga Pengkaji Bidang Kekayaan NegaraReviewer of State Assets

Lahir di Banjarnegara, 13 Mei 1953. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1989. Memperoleh gelar Master of Social Science Finance Development dari University of Birmingham, Inggris tahun 1994.

Berkarier di Kementerian Keuangan sejak 1975 dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi tahun 2010. Sejak 19 Januari 2011, dipercaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Kekayaan Negara.

She was born in Banjarnegara, on May 13, 1953, and graduated from the Bachelor of Public Administration Study Program, the College of Administration Science, State Administration Organization, in 1989. She obtained his Master of Social Science, Development Finance, from the University of Birmingham, United Kingdom, in 1994.

Her career in the Ministry of Finance started in 1975 and she served as the Bureau Head of Information Technology in 2010. She has been serving as the Reviewer of State Assets fom January 19, 2011, to date.


Profil SDM Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan diperkuat dengan 3.098 pegawai yang ditempatkan pada unit-unit Eselon II. Profil sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Setjen hingga periode 31 Desember 2013 dapat dilihat sebagai berikut.

• SDM Setjen Berdasarkan Golongan/Pangkat

Proporsi SDM Setjen terdiri atas 13 pegawai golongan I, 879 pegawai golongan II, 1.885 pegawai golongan III, dan 321 pegawai golongan IV. Kelompok SDM Setjen terbesar adalah golongan ruang III/a sebanyak 651 orang (21,01 persen), diikuti golongan ruang III/b 585 orang (18,8 persen), dan golongan ruang II/c 465 orang (15 persen).

Profile of Human Resources of the Secretariat

The Secretariat (Setjen) of the Ministry of Finance was supported with 3,098 officers deployed at Echelon II units. Profile of human resources of the Secretariat as of December, 31, 2013, can be seen as follow.

• Human Resources of the Secretariat Based on Category/Level

Proportion of human resources of the Secretariat was 13 Level I officers, 879 Level II officers, 1,885 Level III officers, and 321 Level IVofficers. The largest number of human resources group of the Secretariat was the Level III/a with a total of 651 people (21.01 percent), followed by Level III/b 585 people (18.8 percent), and Level II/c 465 people (15 percent).

SDM Setjen Human Resources of The Secretariat General

IV / e

IV / d

IV / c

IV / b

IV / a

III / d

III / c

III / b

III / a

II / d

II / c

II / b

II / a

I / d

I / c

I / b

I / a

1

14

23

106

177

424

225

585

651

306

465

84

24

11

2

0

0

Gambar/ Graphic. 3.1 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang/ Human Resources Composition Based on Level


• SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

Setjen diperkuat dengan SDM dari jenjang pendidikan Doktoral sebanyak 13 orang, Pascasarjana 401 orang (12,9 persen), dan Sarjana (S-1) 1.442 orang (46,5 persen). Selain itu, ada jenjang Diploma IV (D-4) 62 orang (2 persen), Diploma III (D-3) 496 orang (16,01 persen), dan selebihnya Diploma II (D-2) hingga sekolah dasar (SD). Dengan jumlah total pegawai yang memiliki pendidikan pada tingkat Diploma IV ke atas sebanyak 1.918 orang (61,91 persen), menunjukkan tingkat pendidikan pegawai Setjen relatif tinggi.

• SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Usia

Secara keseluruhan, SDM Setjen didominasi oleh pegawai yang berusia relatif muda, yakni di rentang usia di bawah 45 tahun dengan jumlah 2.367 pegawai (76,4 persen). Dari pegawai dengan usia relatif muda itu, terbanyak adalah untuk kelompok usia 25 sampai 29 tahun, yaitu sebanyak 926 orang (29,89 persen) dari keseluruhan pegawai.

• Human Resources of the Secretariat Based on Education

The Secretariat was supported by 13 people with doctorate degree (S-3), 401 people (12.9 percent) with post graduate degree (S-2), and 1,442 people (46.5 percent) graduated from undergrduate studies (S-1). In addition, there were 62 people (2 percent) graduated from Diploma IV (D-4), 496 people (16.01 percent) with Diploma III (D-3), and the rest graduated from elementary school (SD) up to Diploma II (D-2). Having 1,918 people (61.91 percent) graduated from Diploma IV and higher level of education, it indicates that the education level of officers of the Secretariat is relatively high.

• Human Resources of the Secretariat General Based on Age

Overall, human resources of the Secretariat General was dominated by relatively young officers, who were in the age of 45 and under, with a total of 2,367 people (76.4 percent). Of the officers with a relatively young age, the largest age group was 25 to 29, with a total of 926 people (29.89 percent) of the total officers.

s3s2s1d4d3d2d1

SMASMP

SD

0 200 400

600

800 1000

1200

1400 1600

34

37

516

96

1

496

62

1442

401

13

Gambar/ Graphic. 3.2 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan/ Human Resources Composition Based on Education


• SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jabatan

Pejabat Eselon II A/B di lingkungan Setjen sebanyak 18 orang (di bawah 1 persen dari keseluruhan pegawai), pejabat Eselon III 101 orang (3,26 persen), dan pejabat Eselon IV 268 orang (8,65 persen). Adapun jumlah pejabat fungsional sebanyak 135 orang (4,36 persen) dan pelaksana 1.450 orang (46,8 persen).

• Human Resources of the Secretariat General Based on Title

There were 18 people (less than 1 percent out of total officers) Echelon II A / B officers in the Secretariat, 101 people (3.26 percent) Echelon III officers, and 268 people (8.65 percent) Echelon IV officers. The total number of functional officers was 135 people (4.36 percent) and operating staff was 1,450 people (46.8 percent).

I A

I B

II A

II B

III A

III B

IV A

IV B

V A

Fungsional

Kordinator

Pelaksana

Diperkerjaka n

Diperbantuka n

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1

0

15

3

101

268

135

0

0

0

0

1450

1095

30

Gambar/ Graphic. 3.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan/ Human Resources Composition Based on Title

diatas 60

55 s.d. 59

50 s.d. 54

45 s.d. 49

40 s.d. 44

35 s.d. 39

30 s.d. 34

25 s.d. 29

20 s.d. 24

0 100 200 300

400

500

600 700 800

900 1000

151

926

405

365

365

520

275

91

0

Gambar/ Graphic. 3.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia/ Human Resources Composition Based on Age


2500

2000

1500

1000

500

2101

997

0

Gambar/ Graphic. 3.5 Komposisi SDM Berdasarkan Gender/ Human Resources Composition Based on Gender

Pria/ Male

Perempuan/ Female

• SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Gender

Dari segi gender, komposisi SDM di lingkungan Setjen terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 2.101 orang (67,81 persen) dan perempuan 997 orang (32,18 persen). Dari tahun ke tahun, jumlah pegawai perempuan di lingkungan Setjen semakin meningkat. Pada tahun 2012 persentase pegawai dengan gender perempuan hanya sebanyak 31,5 persen.

• Human Resources of the Secretariat Based on Gender

IIn term of gender, the Secretariat was comprised of 2,101 male officials (67,81 percent) and 997 female officials (32,18 percent). From year to year, the number of female officials in the Secretariat General increases. In 2012, female officials were only 31,5 percent of total employees.

| Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013228 | Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal 2013228

Perubahan tidak dimulai dari lingkungan, tetapi dari diri kita sendiri.

A change does not come from surroundings, it begins from ourselves.

Secretariat General Annual Report 2013 | 229Secretariat General Annual Report 2013 | 229


Detail Laporan Keuangan Setjen Detail of Secretariat General’s Financial Report

Informasi Umum General Information04.

Detail Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal(Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca)Tahun 2013 (Unaudited)

Undang-undang mengamanatkan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpin. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah salah satu entitas pelaporan di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini disusun melalui laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LRA menyajikan informasi tentang pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya untuk suatu anggaran. Neraca memaparkan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, CaLK juga memaparkan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Setjen. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk menyajikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Detail of Secretariat General’s Financial Report (Report of Budget and Balance Realization) Fiscal Year 2013 (Unaudited)

The law mandates ministers/head of agencies as budget/goods users to bear the task, among others, to prepare and submit financial reports of ministries/agencies they led. This is regulated by Law Number 17 of 2003 concerning State Finance. This policy also is stipulated in Law No. 4 of 2013 concerning the Amendment of Law No. 22 of 2011 concerning State Budget for Fiscal Year 2013.

Secretariat General (Setjen) is one of the reporting entity under the Ministry of Finance that is obliged to carry out accounting of and accountability report on the implementation of the State Budget. This report is compiled through the financial statements namely, the Statement of Budget Realization(LRA), the Statement of Financial Position, and the Notes of the Financial Statements (CaLK).

LRA provides information on income and expenditure compared with its planned budget for a budget. The Statement of Financial Position discloses information about assets, liabilities, and equity at a specific date. The CaLK presents information about detailed explanations or analysis of the value of a posting in the Statement of Budget Realization and Statement of Financial Position. In addition, CaLK also discloses information that is required and recommended by the Government Accounting Standards and other required disclosures for fair presentation of the financial report.

This financial report is expected to provide information as a mean to improve accountability and transparency of management of state funds in the Secretariat. This financial report is also intended to present information to management to support decision making, in order to realize good governance.


Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan ini mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2013.

• Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara pada tahun anggaran 2013 berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2.416.592.944.883 atau mencapai 112,44 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp2.149.250.798.000. Pendapatan negara di lingkup Setjen merupakan pendapatan negara bukan pajak. Perincian estimasi pendapatan dan realisasinya tersaji pada tabel 1.

Perincian PNBP per satuan kerja di lingkup Setjen tersaji pada tabel 2.

No. Uraian/ Description Estimasi Pendapatan/ Estimated Revenue Realisasi/ Actual Persentase/ Percentage

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN/ Revenue from Managed BMN 34,125,000 6,600,460,705 19.342,01

2. Pendapatan Jasa/ Service Revenue - 506,507,033 0

3. Pendapatan Iuran Denda/ Fine Contribution Revenue - 4,581,997,073 0

4. Pendapatan Lain-lain/ Other Revenues - 53,850,899,309 0

5. Pendapatan Jasa Layanan Umum/ Public Service Revenue 1,540,558,027,000 1,440,102,045,851 93.48

6. Pendapatan BLU Lainnya/ Other BLU Revenues 608,658,646,000 910,951,034,912 149.67

Jumlah/ Total 2,419,250,789,000 2,416,592,944,883 112.44

No. Satuan Kerja/ Work Unit Realisasi/ Actual Persentase dari Keseluruhan/ Percentage

1. Set PP/ Secretariat of Tax Court 340,434,473 0.01

2. Kantor Pusat Biro Umum/ Bureau of General Affairs Headquarter 42,201,310,894 1.75

3. PPAJP/ Accountant and Appraisal Supervisory Center 406,804,170 0.02

4. PIP/ Indonesia Investment Agency 1,360,087,776,311 56.28

5. Pushaka/ Policy Analysis and Harmonization Center 210,294 0.00

6. Pusintek/ Financial Information System and Technology Center 20,287,905,634 0.84

7. PSSU GFMRAP/ PSSU GFMRAP 2,238,704 0.00

8. LPSE/ Electronic Procurement Service Center 41,169,866 0.00

Statement of Budget Realization

Statement of Budget Realization demonstrates the comparison between the planned budget and actual spending. This report covers income and expenditure postings during the period January 1 to December 31, 2013.

• State Revenue and Grant

The realization of State Revenue for fiscal year 2013 in the form of non-tax revenues (PNBP) amounted at Rp2,416,653,308,633 or achieved 112.44 percent of the estimated revenues of Rp2,149,250,798,000. The state revenue within the scope of the Setjen is of non-tax revenue. Elaboration of the estimation and actual revenue is presented in Table 1.

The detail of PNBP per work unit within Setjen is presented in Table 2.

Tabel/ Table 4.1 Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan/ Breakdown of Estimated and Actual Revenues

Tabel/ Table 4.2 Perincian Realisasi Pendapatan per Satuan Kerja/ Breakdown of Actual Revenue per Work Unit


Tabel 3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 dan 2012

Table 3 Comparison of Actual Revenues between 2013 and 2012

No. Satuan Kerja Realisasi Persentase dari Keseluruhan

No Uraian/ Description Tahun/ Year 2013 Tahun/ Year 2012 %

1 Pendapatan dari Pengelolaan BMN/Revenue from Managed BMN 6,600,460,705 15,854,825,322 240,21

2 Pendapatan Jasa/ Service Revenue 506,507,033 14,636,145 2,89

3 Pendapatan Iuran dan Denda/ Fine and Contribution Revenue 4,581,997,073 634,064,075 13.84

4 Pendapatan Lain-lain/ Other Revenues 53,850,899,309 5,791,153,787 10.75

5 Pendapatan Jasa Layanan Umum/Public Service Revenue 1,440,102,045,851 865,134,570,272 60.07

6 Pendapatan BLU Lainnya/ Other BLU Revenues 910,951,034,912 621,752,886,854 68.25

Total PNBP 2,416,592,944,883 1,509,182,136,455 62.45

Tabel/ Table 4.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Actual Revenues between 2013 and 2012

9. Set Komwas/ Secretariat of Taxation Supervisory Commitee 1,845,964 0.00

10. LPDP/ Indonesia Endowment Fund for Education 990,971,187,740 41.01

11. GKN Bandung/ Bandung State Financial Building 246,880,270 0.01

12.KPTIK dan BMN Semarang/ Steering Committee on Information and Communication Technology and Semarang State Financial Building

66,362,541 0.00

13. GKN Jogyakarta/ Jogyakarta State Financial Building 106,136,709 0.00

14.KPTIK dan BMN Surabaya/ Steering Committee on Information and Communication Technology and Surabaya State Financial Building

60,305,498 0.00

15. GKN Aceh/ Aceh State Financial Building 116,972,205 0.00

16.KPTIK dan BMN Medan/ Steering Committee on Information and Communication Technology and Medan State Financial Building

125,391,373 0.01

17. GKN Palembang/ Palembang State Financial Building 308,014,000 0.01

18. GKN Manado/ Manado State Financial Building 34,384,247 0.00

19.KPTIK dan BMN Makassar/ Steering Committee on Information and Communication Technology and Makassar State Financial Building

156,422,521 0.01

20. GKN Ambon/ Ambon State Financial Building 17,500,000 0.00

21. GKN Singaraja/ Singaraja State Financial Building 359,394,418 0.01

22.KPTIK dan BMN Denpasar/ Steering Committee on Information and Communication Technology and Denpasar State Financial Building

566,113,910 0.02

23. GKN Kupang/ Kupang State Financial Building 8,000,000 0.00

24. GKN Biak/ Biak State Financial Building 12,790,000 0.00

25. GKN Sorong/ Sorong State Financial Building 65,400 0.00

26. GKN Manokwari/ Manokwari State Financial Building 6,841 0.00

27. GKN Mamuju/ Mamuju State Financial Building 67,320,900 0.00

Jumlah/ Total 2,416,592,944,883 100


• Belanja Negara

Realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 sebesar Rp6,157,210,138,425 atau mencapai 87,06 persen dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.072.556.804.000. Perincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2013 tersaji pada tabel 4.

• State Expenditure (or Expenditure)

Realized state expenditure (OR: spending) for the period ended on December 31, 2013 amounted to Rp6,157,210,138,425 or reached 87.06 per cent of the expenditure ceiling that was set at Rp7,072,556,804,000. The breakdown of the planned budget and actual expenditure in 2013 is presented in Table 4.

Uraian/ Description2013 2012

Anggaran/ Budget Realisasi/ Actual Anggaran/ Budget Realisasi/ Actual

Pendapatan Negara dan Hibah/ State Revenue and Grant 2,149,250,798,000 2,416,592,944,883 761,307,265,000 1,509,182,136,455

Jumlah Pendapatan/ Total Revenue 2,149,250,798,000 2,416,592,944,883 761,307,265,000 1,509,182,136,455

Belanja Rupiah Murni/ Pure Rupiah Expenditure 6,529,462,547,000 5,993,977,037,482 6,451,593,257,000 6,022,847,719,608

Belanja Pinjaman Luar Negeri/ Foreign Debt Expenditure 2,466,360,000 1,769,883,779 2,333,760,000 1,503,906,534

Belanja Badan Layanan Umum/ Public Service Agency Expenditure

536,488,547,000 160,137,140,884 327,692,304,000 22,535,821,809

Belanja Hibah Luar Negeri/ Foreign Grant Expenditure 4,139,350,000 1,326,076,280 5,435,824,000 1,435,154,042

Jumlah Belanja/ Total Expenditure 7,072,556,804,000 6,157,210,138,425 6,787,055,145,000 6,048,322,601,993

Kode Jenis Belanja/Expenditure Code

Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditure

Realisasi Belanja (Rp) Neto/ Net Actual Expenditure (Rp) Naik/ (Turun) / Increase/(Decrease)

2013 2012 Rp Persentase/Percentage

51 Belanja Pegawai/Personnel Expenditure

5,083,273,283,011 5,092,489,309,313 (9,216,026,302) (0.18)

52 Belanja Barang/ Material Expenditure 796,524,301,800 500,164,657,371 296,359,644,429 59,25

53 Belanja Modal/ Capital Expenditure 277,412,553,614 455,668,635,309 (178,256,081,695) (39.12)

Jumlah/ Total 6,157,210,138,425 6,048,322,601,993 108,887,536,432 1,80

Kode/ Code Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditure Anggaran/ Budget Realisasi Belanja/ Actual

ExpenditurePersentase/Percentage

51 Belanja Pegawai/ Personnel Expenditure 5,406,294,515,000 5,114,349,358,916 94.60

52 Belanja Barang/ Material Expenditure 1,282,243,936,000 797,734,022,890 62.21

53 Belanja Modal/ Capital Expenditure 384,018,353,000 277,446,075,614 72.25

Belanja Bruto/ Gross Expenditure 7,072,556,804,000 6,189,529,457,420 87.51

Pengembalian Belanja/ Return Expenditure - 32,319,318,995 0

Belanja Neto/ Net Expenditure 7,072,556,804,000 6,157,210,138,425 87,06

Tabel/ Table 4.6 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan 2012/ Summary of Statement of Budget Realization for Fiscal Year 2013 and 2012

Tabel/ Table 4.5 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2013 dan 2012/ Comparison between Realized Expenditures in 2013 and 2012

Tabel/ Table 4.4 Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2013/ Realized Expenditures by Type of Expenditure in 2013


• Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp5.083.273.283.011 dan Rp5.092.489.309.313. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan peningkatan belanja pokok pegawai, kenaikan gaji berkala, lembur, dan tunjangan khusus seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai.

• Belanja Barang

Realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp796.524.301.800 dan Rp500.164.657.371. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 62,79 persen antara lain disebabkan

• Personnel Expenditure

The realized personnel expenditure in 2013 and 2012 respectively were Rp5,083,517,265,112 and Rp5,092,489,309,313. The increase in personnel expenditure was among others due to increased principal spending on personnel, periodic salary increases, overtime, and special allowances as the number of employees increased.

• Material Expenditure

Realized material expenditure in 2013 and 2012 respectively were Rp796,527,961,180 and Rp500,164,657,371. The increase in actual material expenditure by 63 percent was among others due to

Uraian/ Description 2013 2012 Persentase/ Percentage

Belanja Gaji Pokok PNS/Civil Servant Basic Salary Expenditure 97,699,216,050 59,783,357,125 61.19

Belanja Pembulatan Gaji PNS/Civil Servant Rounded Salary Expenditure 2,465,634 1,408,416 57.12

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS/Civil Servant Spouse Allowance Expenditure 6,590,611,184 3,956,521,836 60.03

Belanja Tunjangan Anak PNS/Civil Servant Children Allowance 1,789,735,222 1,057,222,900 59.07

Belanja Struktural PNS/Civil Servant Structural Expenditure 5,172,445,000 4,741,105,000 91.66

Belanja Tunjangan Fungsional PNS/Civil Servant Functional Allowance Expenditure 547,965,000 265,625,000 48.47

Belanja Tunjangan PPh PNS/Civil Servant Income Tax Allowance Expenditure 1,770,319,310 1,872,605,308 105.78

Belanja Tunjangan Beras PNS/ Civil Servant Rice Allowance Expenditure 5,913,201,760 3,649,992,190 61.73

Belanja Uang Makan PNS/ Civil Servant Meal Allowance Expenditure 10,123,072,000 9,887,424,000 97.67

Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri/ Other Allowance Expenditure including domestic and overseas Civil Servant mourning fund

73,247,700 41,163,300 56.20

Belanja Tunjangan Umum PNS/ Civil Servant General Allowance Expenditure 4,973,503,000 3,426,315,000 68.89

Belanja Uang Honor Tidak Tetap/ Irregular Salary Expenditure - - 0.00

Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Penjabat Negara/ State Official's Court Service and Emergency Task Expenditure

331,411,912 313,987,031 94.74

Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang Negara, Uang Duka Pejabat Negara/ Other Allowance Expenditure, including State Fund and Mourning Fund for State Officials

7,142,705,884 6,730,313,889 94.23

Belanja Lembur/ Overtime Expenditure 6,670,438,260 6,508,287,500 97.57

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)/Personnel Expenditure (Special/Activity Allowance) 4,965,549,021,000 5,004,988,331,000 100.79

Jumlah Belanja Bruto/ Gross Expenditure 5,114,349,358,916 5,107,223,659,495 99.86

Pengembalian Belanja/ Return Expenditure 31,076,075,905 14,734,350,182 47.41

Jumlah Belanja Neto/ Net Expenditure 5,083,273,283,011 5,092,489,309,313 100.18

Tabel/ Table 4.7 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Personnel Expenditure in 2013 and 2012


peningkatan belanja barang, belanja operasional dan non-operasional, jasa, pemeliharaan, serta perjalanan dinas.

• Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp277.412.553.614 dan Rp277.446.075.614. Penurunan belanja modal sebesar 164 persen antara lain disebabkan menurunnya belanja modal tanah, belanja fisik lainnya, dan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

Neraca

Dalam laporan keuangan, neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode. Neraca terdiri atas tiga unsur: aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ketiganya dihubungkan dengan persamaan akuntansi: aset = kewajiban + ekuitas dana.

increased material expenditure, operational expenditure and non-operational expenditure, service, maintenance, and official travel.

• Capital Expenditure

Realized capital expenditure in 2013 and 2012 respectively were Rp277,412,553,614 and Rp277,446,075,614. The decrease in capital expenditure by 164 percent was due to decreased capital expenditure on land, other physical expenditure, and capital expenditure of Public Service Agency (BLU).

Statement of Financial Position

In the financial statements, the Statement of Financial Position is part of a financial statement that presents financial position of the entity at the end of the period. The Statement of Financial Position consists of three elements: assets, liabilities, and equity. All three are associated with the accounting equation: assets = liabilities + equity.

Uraian/ Description 2013 2012 Persentase/ Percentage

Belanja Barang Operasional/ Operational Material Expenditure 69,748,517,483 53,025,998,025 76.02

Belanja Barang Non-Operasional/ Non-operational Material Expenditure 108,817,141,892 124,351,513,386 114.28

Belanja Jasa/ Service Expenditure 267,173,021,883 139,849,577,318 52.34

Belanja Pemeliharaan/ Maintenance Expenditure 109,566,502,040 94,834,344,428 86.55

Belanja Perjalanan Dalam Negeri/ Domestic Travel Expenditure 79,113,216,465 53,460,293,478 67.57

Belanja Perjalanan Luar Negeri/ Overseas Travel Expenditure 9,853,244,888 15,894,588,092 161.31

Belanja Barang BLU (PIP)/ BLU's (IIA) material Expenditure 153,462,378,239 19,739,412,884 12.86

Jumlah Belanja Bruto/Gross Expenditure 797,734,022,890 501,155,727,611 62.82

Pengembalian Belanja/ Return Expenditure 1,209,721,090 991,070,240 81,93

Jumlah Belanja Neto/ Net Expenditure 796,524,301,800 500,164,657,371 62.79

Uraian/ Description 2013 2012 Persentse/ Percentage

Belanja Modal Tanah/ Land Capital Expenditure - 1,503,000 0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin/ Equipment and Machinery Capital Expenditure 138,362,789,955 253,522,643,687 183.23

Belanja Modal Gedung dan Bangunan/ Building Capital Expenditure 108,786,384,398 185,065,888,020 170.12

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan/ Road, Irrigation, and Network Capital Expenditure 4,010,122,000 - 0.00

Belanja Modal Fisik Lainnya / Other Physical Capital Expenditures 19,612,016,616 14,299,159,078 72.91

Belanja Modal BLU (PIP)/ BLU's (PIP) Capital Expenditure 6,674,762,645 2,796,408,925 41.90

Jumlah Belanja Bruto/ Gross Expenditure 277,446,075,614 455,685,602,710 164.24

Pengembalian Belanja/ Return Expenditure 33,522,000 16,967,401 50.62

Jumlah Belanja Neto/ Net Expenditure 277,412,553,614 455,668,635,309 164.26

Tabel/ Table 4.8 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Material Expenditure in 2013 and 2012

Tabel/ Table 4.9 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Capital Expenditure in 2013 and 2012


Pada tahun 2013, jumlah aset Setjen sebesar Rp11.476.313.513.220 yang terdiri atas aset lancar Rp2.946.975.845.140, aset tetap Rp8.375.274.820.478, piutang jangka panjang Rp2.363.125, dan aset lainnya sebesar Rp154.060.484.477.Sementara itu, jumlah kewajiban sebesar Rp29.632.711.027 merupakan kewajiban jangka pendek.

Adapun jumlah ekuitas dana pada tahun 2013 sebesar Rp11.446.680.802.193 yang terdiri atas ekuitas dana lancar Rp2.917.343.134.113 dan ekuitas dana investasi Rp8.529.337.668.080 Ringkasan neraca hingga 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel 10.

Aset

• Aset Lancar

Nilai aset lancar hingga 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.946.975.845.140 dan Rp3.677.250.080.726. Aset lancar merupakan set yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Perincian aset lancar pada Deputi I Pembinaan Akuntansi Instansi hingga 31 Desember 2013 tersaji pada tabel 11.

By 2013, the total assets of Setjen accounted at Rp11.476.313.513.220 comprised of Rp2.946.975.845.140 current assets, Rp8.375.274.820.478 fixed assets, Rp2,363,125 long-term receivables, and other assets accounted at Rp154.060.484.477. Meanwhile, total liabilities were Rp29.632.711.027 of short-term liabilities.

Meanwhile, in 2013, equity amounted to Rp11.446.680.802.193 consisted of Rp2.917.343.134.113 current equity and Rp8.529.337.668.080 investment equity. The summary of Statement of Financial Position as of December 31, 2013 and 2012 is presented in Table 10.

Assets

• Current Assets

Current assets as of December 31, 2013 and 2012 respectively were Rp2.946.975.845.140 and Rp3,677,250,080,726. Current assets are the assets that are expected to be immediately realized or owned for use or sale within 12 months from the reporting date. Details of current assets at the first Deputy of Line Ministries Accounting Development until December 31, 2013 is presented in Table 11.

Tabel/ Table 4.10 Ringkasan Neraca hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Summary of Statement of Financial Position as of December 31 2013 and 2012

Nama Perkiraan/ Estimated Description(dalam rupiah) / (in rupiah)



Kenaikan/ (Penurunan)/ Increase/(Decrease) %

Aset/ Assets

Aset Lancar/ Current Assets 2.946.975.845.140 3.677.250.080.726 (730.274.235.586) (19,86)

Aset Tetap/ Fixed Assets 8.375.274.820.478 9.574.844.405.336 (1.199.569.584.858) (12,53)

Piutang Jangka Panjang/ Long-term Receivables 2.363.125 - 2.363.125 100,00

Aset Lainnya/ Other Assets 154.060.484.477 126.241.473.076 27.819.011.401 22,04

Jumlah Aset/ Total Assets 11.476.313.513.220 13.378.335.959.138 (1.902.022.445.918) (14,22)

Kewajiban/ Liabilities

Kewajiban Jangka Pendek/ Current Liabilities 29.632.711.027 6.879.140.360 22.753.570.667 330,76

Jumlah Kewajiban/ Total Liabitilies 29.632.711.027 6.879.140.360 22.753.570.667 330,76

Ekuitas Dana/ Equity

Ekuitas Dana Lancar/ Current Equity 2.917.343.134.113 3.670.370.940.366 (753.027.806.253) (20,52)

Ekuitas Dana Investasi/ Investment Equity 8.529.337.668.080 9.701.085.878.412 (1.171.748.210.332) (12,08)

Jumlah Ekuitas Dana/ Total Equity Fund 11.446.680.802.193 13.371.456.818.778 (1.924.776.016.585) (14,39)

Jumlah Kewajiban & Ekuitas/ Total Liabilities & Equity 11.476.313.513.220 13.378.335.959.138 (1.902.022.445.918) (14,22)


• Aset Tetap

Saldo aset tetap hingga 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp8.375.274.820.478 dan Rp9.574.844.405.336. Ini merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Perincian aset tetap Setjen hingga 31 Desember tersaji pada tabel 12.

• Fixed Assets

The balance of fixed assets as of December 31, 2013 and 2012 were respectively Rp8.375.274.820.478 and Rp9.574.844.405.336. It is of tangible assets with a useful lifespan of more than 12 months and are used in the operations of the entity. Breakdown of Setjen’s fixed assets as of December 31 is presented in Table 12.

No. Aset Lancar/ Current Assets 31 Desember 2013/ 31 December 2013


1 Kas di Bendahara Pengeluaran/ Cash at Spending Treasury 44,246,447 4,149,790,622

2 Kas Lainnya dan Setara Kas/ Other Cash and Equivalent 2,777,762,876 1,373,855,852

3 Kas pada Badan Layanan Umum/ Cash at Public Service Agency 2,807,458,664,713 3,616,542,724,834

4 Belanja Dibayar Dimuka/ Prepaid Expenses 45,474,445,083 2,724,137,221

5 Piutang Bukan Pajak/ Non-tax Receivables 50,576,144,280 66,292,680

6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Piutang Bukan Pajak)/ allowance for doubtful accounts (Non-tax receivables) (39,833,012,610) (331,463)

8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR/ TP/TGR Liquid Claims Portion 1,891,067,365 1,813,534,683

9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar Tagihan TP/TGR) / Allowance for doubtful accounts (TP/TGR liquid claims portion) (1,883,977,990) (1,809,977,061)

10 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum/ Receivables from Public Service Agency's operational activity 33,262,762,214 16,576,174,712

11Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Piutang dari Kegiatan Operasional BLU)/ Allowance for doubtful accounts (Receivables from Public Service Agency's operational activity)

(166,313,811) (82,880,874)

12 Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum/Receivables from Public Service Agency's non-operational activity 37,158,862,642 31,771,667,295

13Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU)/ Allowance for Doubtful Accounts (Receivables from Public Service Agency’s Non-Operational Activities)

(185,794,313) (158,858,336)

14 Persediaan/ Supplies 10,124,733,518 4,243,288,524

15 Persediaan BLU/ BLU's supplies 276,254,726 40,662,037

Jumlah/Total 2,946,975,845,140 3,677,250,080,726

Tabel/ Table 4.11 Perincian Aset Lancar hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Breakdown of Current Assets as of December 31 2013 and 2012

No Aset Tetap/ Fixed Assets 31 Desember 2013/31 December 2013

31 Desember 2012/31 December 2012

1 Tanah/Land 5,397,256,326,161 5,393,010,958,623

2 Peralatan dan Mesin/Equipment and Machinery 1,064,362,855,305 1,003,616,999,971

3 Peralatan dan Mesin BLU/BLU's Equipment and Machinery 15,366,068,295 10,850,354,768

4 Gedung dan Bangunan/Building 3,095,944,993,301 2,913,774,853,194

5 Jalan, Irigasi dan Jaringan/Road, Irrigation and Network 66,289,614,000 52,188,436,079

6 Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU/ BLU's Road, Irrigation and Network 0 73,072,318

7 Aset Tetap Lainnya/Other Fixed Assets 66,581,616,166 66,234,386,400

8 Aset Tetap Lainnya BLU/BLU's Other Fixed Assets 5,809,807,815 3,612,539,380

9 Konstruksi dalam Pengerjaan/Construction in-progress 71,293,968,064 131,432,804,603

10 Konstruksi dalam Pengerjaan BLU/BLU's Construction in-progress 0 50,000,000

Jumlah/ Total 9.782.905.249.107 9.574.844.405.336

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Accumulated Depreciation of Fixed Assets (1,407,630,428,629) 0

Nilai Buku Aset Tetap/ Book Value of Fixed Assets 8,375,274,820,478 9,574,844,405,336

Tabel/ Table 4.12 Perincian Aset Tetap hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Breakdown of fixed assets as of December 31 2013 and 2012


• Piutang Jangka Panjang

Nilai piutang jangka panjang hingga 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp2.363.125 dan Rp0.

• Aset Lainnya

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp154.060.484.477 dan Rp126.241.473.076.

Kewajiban

• Kewajiban Jangka Pendek

Nilai kewajiban jangka pendek hingga 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp29.632.711.027 dan Rp6.879.140.360. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Perincian kewajiban jangka pendek tersaji pada tabel 15.

• Long-term Receivables

The amount of long-term receivables as of December 31, 2013 and 2012 were Rp2,363,125 and Rp0.

• Other Assets

Other assets as of December 31, 2013 and 2012 amounted to Rp154,060,484,477 and Rp126.241.473.076.

Liabilities

• Current Liabilities

The amount of current liabilities as of December 31, 2013 and 2012 were Rp29.632.711.027 and Rp6,879,140,360. The current liabilities are liabilities that are expected to be completed in less than 12 months after the reporting date. Breakdown of current liabilities is presented in Table 15.



1. Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)/ Treasury Claims / Compensation Claims (TP/TGR) 2,375,000 -

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan TP/TGR/ Allowance for doubtful receivables of TP/TGR claims (11,875) -

Jumlah/Total 2,363,125 -

Tabel/ Table 4.13 Perincian Piutang Jangka Panjang hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Breakdown of Long-term Receivables as of December 31 2013 and 2012


31 Desember 2012/31 December 2012

1. Aset Tak Berwujud/ Intangible Assets 152,680,692,552 107,131,056,402

2. Aset Tak Berwujud BLU/ BLU's intangible assets 892,533,790 892,533,790

3. Aset Lain-lain/ Other Assets 18,992,112,475 18,186,753,884

4. Aset Lain-ain BLU/ BLU's Other Assets - 31,129,000

5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya/ Depreciation/ Amortization of Other Assets (18,504,854,340) -

Jumlah/Total 154,060,484,477 126,241,473,076

No. Uraian/ Description 2013 2012

1. Utang kepada Pihak Ketiga/ Liabilities to Third Party 267,004.,14 269,901,750

2. Uang Muka dari KPPN/ Advances from KPPN 44,246,447 4,149,790,622

Tabel/ Table 4.14 Aset Lainnya hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Other Assets as of December 31 2013 and 2012

Tabel/ Table 4.15 Perincian Kewajiban Jangka Pendek/ Breakdown of Current Liabilities


Ekuitas Dana

• Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di aset lancar dan dalam kewajiban jangka pendek. Perincian nilai ekuitas dana lancar hingga 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada tabel 16.

• Ekuitas Dana Investasi

• Catatan Penting Lainnya

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja yang baru berdiri pada 28 Desember 2011. Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Berdasarkan

Equity

• Current Equity

Current equity is a balancing account to a number of accounts in the current assets and current liabilities. Detail of the amount of equity as of December 31, 2013 and December 31, 2012 is presented in Table 16.

• Investment Equity

• Other Important Notice

1. Education Fund Authority

Education Fund Authority (LPDP) is a new unit established on December 28, 2011. The establishment of this institution was based on the Minister of Finance’s Regulation No. 252/PMK.01/2011 concerning Organization and Governance of Education Fund Authority. Based on the Minister of Finance

No. Uraian/ Description 2013 2012

3. Pendapatan Diterima Dimuka/ Prepaid income 26,544,015,790 1,085,667,136

4. Pendapatan yang Ditangguhkan/ Withhold Income 2,777,443,876 1,373,780,852

Jumlah/Total 29,632,711,027 6,879,140,360

No. Aset Lancar/ Current Assets 2013 2012

1. Cadangan Piutang/ Account Receivable Reserve 80,819,737,777 48,175,621,636

2. Cadangan Persediaan/ Supplies Reserve 10,400,988,244 4,283,950,561

3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek/ Fund reserved for current liabilities settlement (266,685,914) (269,826,750)

4. Dana Lancar BLU/ BLU's current cash 2,807,458,664,713 3,616,542,724,834

5. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima/ Goods/Services to be received 45,474,445,083 2,724,137,221

6. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan/ Goods/Services to be handed over (26,544,015,790) (1,085,667,136)

Jumlah/Total 2,917,343,134,113 3,670,370,940,366

Tabel/ Table 4.16 Perincian Ekuitas Dana Lancar/ Breakdown of the Current Equity

No. Aset Lancar/ Current Assets 2013 2012

1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap/ Invested in Fixed Assets 8,375,274,820,478 9,574,844,405,336

2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya/ Invested in Other Assets 154,062,847,602 126,241,473,076

Jumlah/Total 8,529,337,668,080 9,701,085,878,412

Tabel/ Table 4.17 Perincian Ekuitas Dana Investasi/ Breakdown of Investment Equity


Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012, LPDP ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Sebagai BLU, LPDP memiliki estimasi target pendapatan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan sebesar Rp934.749.673.000. Adapun realisasi pendapatan negara bukan pajak LPDP pada tahun 2013 sebesar Rp990.971.187.740. Sementara itu, estimasi pendapatan negara bukan pajak LPDP sebesar Rp934.749.673.000. Jika dibandingkan, realisasi pendapatan negara bukan pajak LPDP sebesar 106,01 persen.

2. Pusat Investasi Pemerintah

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) antara lain mengalokasikan dana sebesar Rp1.592.500.000.000 yang berasal dari saldo laba ditahan (kas pada BLU) sampai tahun 2011. Anggaran ini digunakan sebagai dana investasi (dana kelolaan BLU). PIP telah mengirimkan surat kepada Direktorat APK dan Direktorat PPK BLU Ditjen Perbendaharaan untuk meminta pendapat terkait mekanisme pencatatan penggunaan laba ditahan tersebut. Akan tetapi, Direktorat PPK BLU selaku pembina BLU PIP belum memberikan tanggapan atas hal tersebut.

Hambatan selanjutnya terkait tidak adanya akun yang tepat guna mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana untuk pembelian PT Inalum. Oleh karena itu, pendapatan hasil pengelolaan dana ini ditampilkan pada neraca dengan akun yang paling mendekati, yaitu kas BLU yang dibatasi penggunaannya pada utang.

Decree No. 18/KMK.05/2012, LPDP is designated as a work unit under the Ministry of Finance that implements the Financial Management of Public Service Agency (PK-BLU).

As a BLU, LPDP has an estimated revenue target as outlined in the annual Business and Budget Plan (RBA) of Rp934,749,673,000. The realized LPDP’s non-tax revenue in 2013 accounted to Rp990,971,187,740. Meanwhile, the estimated LPDP’s non-tax revenue was Rp934,749,673,000. In comparison, realized LPDP’s non-tax revenue was 106.01 percent of the target.

2. Indonesia Investment Agency

Barriers and constraints faced by the Indonesia Investment Agency (IIA), among others, to set aside Rp1,592,500,000,000 from retained earnings (cash to BLU) until 2011. This budget is used as investment funds (funds managed by BLU). IIA has sent a letter to the Directorate APK and the Directorate PPK BLU of Directorate General of Treasury to request suggestions regarding the mechanism to record the use of retained earnings. However, the Directorate PPK as the advisor of BLU IIA has not yet responded it.

Another constraint relates to the absence of proper accounts to record revenues from managed funds to acquire PT Inalum. Therefore, the revenue generated by the managed fund is presented on the Statement of Financial Position with a most similar account i.e. BLU’s cash restricted for debt.


Daftar Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 List of Minister of Finance’s Regulation In 2013

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pembayaran Santunan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2013.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian

Minister of Finance’s Regulation No. 1/PMK.06/2013 dated January 2, 2013, concerning the Depreciation of State Assets in Form of Fixed Assets at Central Government Entities

Minister of Finance’s Regulation No. 2/PMK.05/2013 dated January 2, 2013, concerning the Payment of Disability Compensation to the Soldiers of Indonesian National Army

Minister of Finance’s Regulation No. 3/PMK.02/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Non Tax Revenues Deposit by the Receiving Treasurer.

Minister of Finance’s Regulation No. 4/PMK.06/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Assets Management at the Concession Agency for Free Trade Zone and Batam Free Port

Minister of Finance’s Regulation No. 5/PMK.02/2013, dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Payment of Tax State Revenues from Dividends

Minister of Finance’s Regulation No. 6/PMK.02/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Tax State Revenues Deposit from the Bank Indonesia’s Surplus for the Government

Minister of Finance’s Regulation No. 7/PMK.011/2013 dated January 2, 2013, concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials to be Used for Manufacturing Goods and / or Services for Public Interest and Increasing Competitiveness of Industries in Particular Sectors for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 8/PMK.03/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Reduction or Elimination of Administrative Sanctions and Reduction or Cancellation of Tax Letter or Tax Collection Letter

Minister of Finance’s Regulation No. 9/PMK.03/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Appealing and Settlement of Objection

Minister of Finance’s Regulation No. 10/PMK.03/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Refund


atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pembetulan.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013.

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam

of the Overpayment of Inappropriate Tax Payable

Minister of Finance’s Regulation No. 11/PMK.03/2013 dated January 2, 2013, concerning the Procedure for Correction.

Minister of Finance’s Regulation No. 12/PMK.08/2013 dated January 4, 2013, concerning the Hedging Transactions in Government Debt Management

Minister of Finance’s Regulation No. 13/PMK.02/2013 dated January 4, 2013, concerning the Operating Costs and the Cost of Supporting the Implementation of Land Acquisition for the Development for Public Interest that Use the State Budget

Minister of Finance’s Regulation No. 14/PMK.05/2013 dated January 4, 2013, concerning the Funds Disbursement of the Funds Disburment Letter for the Implementation of the State Budget and Treasury System

Minister of Finance’s Regulation No. 15/PMK.05/2013 dated January 4, 2013, concerning the Cash Balance Adjustment at the Payment Treasurer on the Balance Sheet of the Accounting Unit of Regional State Treasurer Authority / State Treasury Office

Minister of Finance’s Regulation No. 16/PMK.03/2013 dated January 4, 2013, concerning the Detail Type of Data and Information and the Procedure for Data and Information Submission Related to the Taxation.

Minister of Finance’s Regulation No. 17/PMK.03/2013 dated January 7, 2013, concerning the Procedure for Examination.

Minister of Finance’s Regulation No. 18/PMK.03/2013 dated January 7, 2013, concerning the Procedure for Inspection on the Initial Evidence of the Tax Crime.

Minister of Finance’s Regulation No. 19/PMK.07/2013 dated January 8, 2013, concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Oil and Natural Gas Mining for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 20/PMK.07/2013 dated January 8, 2013, concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Forestry for the Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No. 21/PMK.07/2013 dated January 8, 2013, concerning the Estimation of Additional Revenue Sharing Allocation from Oil and Natural


Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi ban Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013.

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013.

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil.

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.02/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.

Gas Mining for the Aceh Province for the Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No. 22/PMK.07/2013 dated January 8, 2013, concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation form the Natural Resources from Oil and Natural Gas Mining Under the Framework of Special Autonomy for the West Papua Province for the Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No. 23/PMK.07/2013 dated January 8, 2013, concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from General Mining for the Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No. 24/PMK.02/2013 dated January 16, 2013, concerning the Procedure for Calculation, Procurement, Disbursement, and Accountability of Pension Fund Expenditures Performed by by PT TASPEN (Persero).

Minister of Finance’s Regulation No. 25/PMK.02/2013 dated January 16, 2013 concerning the Procedure for Calculation, Recognition, and Payment of Unfunded Past Service Liability Program of the Civil Servant Retirement Saving Program Perfomed by PT TASPEN (Persero)

Minister of Finance’s Regulation No. 26/PMK.011/2013 dated January 18, 2013, concerning the Determination of the Rate of Import Duty Under the Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan

Minister of Finance’s Regulation No. 27/PMK.05/2013 dated January 22, 2013, concerning the Guidelines for Calculation of State Revenue Refund Due to the Overpayment of Customs Acquisition of Land and Building by Reduction of the Revenue Sharing Allocation.

Minister of Finance’s Regulation No. 28/PMK.06/2013 dated January 22, 2013, concerning the Preparation, Submission and Revision of the Long Term Plan and the Limited Liability Company (Persero) Budget Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Minister of Finance’s Regulation No. 29/PMK.02/2013 dated January 29, 2013, concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 160/PMK.02/2012 about the Guidelines for Drafting and Affirmation of the Budget Execution Document.

Minister of Finance’s Regulation No. 30/PMK.04/2013 dated February 5, 2013, concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.04/2008 about the Procedure for Payment and Deposit of State Revenues from Import, State Revenues from Export, State Revenuesfrom Excisable Goods, and State Revenues from the Imposition of Administrative Penalties of Transportating Particular Goods.


31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011. tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Toko Bebas Bea.

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan.

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.02/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero).

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 31/PMK.02/2013 dated February 6, 2013, concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 37/PMK.02/2012 about the Standard Costs for Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No. 32/PMK.02/2013 dated February 6, 2013, concerning the Procedure to Revise Budget for Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 33/PMK.06/2013 dated February 8, 2013, concerning the Ownership Status of Geothermal Assets from the Joint Operating Contract (Joint Operation Contract).

Minister of Finance’s Regulation No. 34/PMK.01/2013dated February 11, 2013, concerning the Second Amendment of Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.01/2011 about the Organization and Working Procedure of the Indonesia Investment Agency.

Minister of Finance’s Regulation No. 35/PMK.07/2013 dated February 15, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 205/PMK.07/2012 about Temporary Allocation of Revenue Sharing from the Land and Building Tax for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. Nomor 36/PMK.02/2013 dated February 15, 2013, concerning the Procedure for Budget Shifting from the Division of State General Treasurer Budget for Other Expenditures Management (BA 999.08) to the Division of Ministry/Line Ministry Budget.

Minister of Finance’s Regulation No. 37/PMK.04/2013 dated February 27, 2013, concerning Duty Free Shop.

Minister of Finance’s Regulation No. 38/PMK.011/2013 dated February 27, 2013, concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 75/PMK.03/2010 about the Other Values for Taxation Basis

Minister of Finance’s Regulation No. 39/PMK.011/2013 dated February 27, 2013, concerning The Liability to Charge and / or Collect the Payable Income Tax from Other Parties by the Companies Having the Production Sharing Contracts, Contracts of Work, or Cooperation Agreements for Mining Operations.

Minister of Finance’s Regulation No. 40/PMK.02/2013 dated February 27, 2013, concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 35/PMK.02/2011 about the Procedures for Calculation, Procurement, Disbursement, and Accountability of State Budget Funds for the Activities Performed by Health Insurance Company Ltd (Persero).

Minister of Finance’s Regulation No. 41/PMK.07/2013 dated February 27, 2013, concerning the General Guidelines and Allowance Allocation to the Teacher Profession of the Regional Civil Servants in the Provinces, Districts, and Municipalities for the Fiscal Year of 2013


42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013.

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, dan/atau Geotekstil untuk Tahun Anggaran 2013.

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2013.

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, dan/atau Plasticizer untuk Tahun Anggaran 2013.

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2013.

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2013.

52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna

Minister of Finance’s Regulation No. 42/PMK.07/2013 dated February 27, 2013, concerning the General Guidelines and Additional Allowance Allocation to the Teacher Profession of the Regional Civil Servants in the Provinces, Districts, and Municipalities for the Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No 43/PMK.08/2013 dated March 4, 2013 concerning the Auction of Government Bond in Rupiah And Foreign Currency in Domestic Initial Public Offering.

Minister of Finance’s Regulation No 44/PMK07/2013 dated March 4, 2013 concerning the Temporary Allocation of Revenue Sharing from the Excise of Tobacco Products for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 45/PMK06/2013 dated March 5, 2013 concerning the Application of Principles to Recognize Users at the Auction House.

Minister of Finance’s Regulation No. 46/PMK.05/2013 dated 2013 concerning the Service Rates of Public Service Body of the Marketing Services Agency to Cooperatives and Small Medium-sized Enterprises at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium-sized Enterprises.

Minister of Finance’s Regulation No 47/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Plastic Packaging, Plastic Sheets, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Polypropylene Film Cast, Plastic Household Furniture and/or Goods, Plastic Bags, Plastic Yarn, Plastic Sheeting, and/or Geotextile for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 48/PMK.011/2013 dated 11 March 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Carpets and/or Rugs for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 49/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Resin Manufacturing in Forms of Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, and/or Plasticizer for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 50/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Making Stationeries in the Form of Ballpoints for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 51/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Fertilizer Production for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 52/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for


Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2013. HERE

53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2013.

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2013.

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi Dan Baja, Bejana Tekan Dan Tangki Dari Logam, Serta Pembuatan Mesin Pertanian Dan Kehutanan Untuk Tahun Anggaran 2013.

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2013.

57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2013.

58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2013.

59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2013.

60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2013.

61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2013.

62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu

Manufacturing of Motor Vehicle Components for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 53/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Manufacturing and/or Repairment of Box Wagon, Passenger Train, Light/Diesel Rail, Bogie, and Railway Components for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 54/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Manufacturing of Certain Parts of Heavy Tools and/or Assembly of Heavy Tools for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 55/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Manufacturing of the Knock-down Heavy Construction Industry Parts and Equipments Made from Iron and Steel, Pressure Vessel and Metal Tank, as well as Agricultural Machines and Forestry for Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 56/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Manufacturing of the Steam Turbine for Power Plant for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 57/PMK.011/2013 dated March, 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods And Materials for the Ships Manufacturing and/or Repairment for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 58/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Manufacturig of Components and/or Electronic Products for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 59/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for The Manufacturing of Telecommunications Equipment for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 60/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning The Government Borne Import Duties on The Import of Goods and Materials For The Manufacture of Fiber Optic Cables for Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 61/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Manufacturing of Special Ink (Toner) for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 62/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on the Import of Goods and Materials for Manufacturing of Smart Card from Plastic Card, Plastic Card


Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2013.

63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2013.

64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Republik Sosialis Vietnam.

66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih.

67. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

68. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.

69. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma Pada Kementerian Pertanian.

70. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

71. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

72. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan

Security, Electronic Card and Cellular Phone Card for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 63/PMK.011/2013 dated March 11, 2013 concerning the Government Borne Import Duties on The Import of Goods and Materials for Manufacturing of Infusion Packaging and/or Drug Infusion Production for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 64/PMK.05/2013 dated March 15, 2013 concerning the Monitoring Mechanism on the Tax Cuts/Collection and Deposit by the Expenditure Treasurer Regional Unit / Regional Treasurer Authority.

Minister of Finance’s Regulation No. 65/PMK.011/2013 dated 2013 concerning the Regulation of the Minister of Finance on Imposition of antidumping import duty on the import of grind floor products made from iron or steel not combined from japan, republic of korea, taiwan, people republic of china, and socialist republic of vietnam.

Minister of Finance’s Regulation No 66/PMK.02/2013 dated March 21, 2013 concerning the Procedures for Procurement, Disbursement, and Accountability of Seed Subsidy Funds.

Minister of Finance’s Regulation No 67/PMK.015/2013 dated March 27, 2013 concerning the Implementation Mechanism of the State Budget in the Ministry of Defense and Indonesian National Army.

Minister of Finance’s Regulation No. 68/PMK.011/2013 dated April 1, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance Number 150/PMK.01/2012 on Imposition of antidumping import duty on the import of grind floor products made from iron or steel not combined, not in the roll from People Republic of China, Singapore, and Ukraine.

Minister of Finance’s Regulation No 69/PMK.05/2013 dated April, 1, 2013 concerning the Service Rates of Public Service Body of the Center for Veterinarian Pharmacy at the Ministry of Agriculture.

Minister of Finance’s Regulation No. 70/PMK.011/2013 dated April 2, 2013 concerning the Third Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 231/KMK.03/2001 about the Application of Value Added and Sales Tax on Luxury Goods on Import of Taxable Goods Exempted from the Import Duty.

Minister of Finance’s Regulation No 71/PMK.02/2013 dated April 3, 2013 concerning the Guidelines for Standard Cost, Standard Fee Structure and Indexation in the Work Plan and Budget of the Ministry/Line Ministry.

Minister of Finance’s Regulation No 72/PMK.02/2013 dated April 3, 2013 concerning the Standard Input Cost For


Tahun Anggaran 2014.

73. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung Pada Kementerian Kesehatan.

74. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.

75. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

76. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.

77. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

78. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.

79. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

80. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

81. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

82. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

83. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama.

the Fiscal Year of 2014.

Minister of Finance’s Regulation No 73/PMK.05/2013 dated April 3, 2013 concerning the Service Rates of Public Service Agency of the Dr. Hasan Sadikin Bandung Central General Hospital at the Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No 74/PMK.07/2013 dated April 8, 2013 concerning the Fiscal and Regional Poverty Index in Due to the Financial Planning of Central and Regional Joint Affairs for Porverty Eradication for the Fiscal Year of 2014.

Minister of Finance’s Regulation No 75/PMK.08/2013 dated April 8, 2013 concerning the Repurchase of State Sharia Securities.

Minister of Finance’s Regulation No 76/PMK.03/2013 dated April 8, 2013 concerning the Administration of Land and Building Tax from the Mining Sector of Petroleum, Natural Gas, and Geothermal.

Minister of Finance’s Regulation No 77/PMK.08/2013 dated April 11, 2013 concerning the Sales of Government Securities in Foreign Corrency at The International Primary Market.

Minister of Finance’s Regulation No.78/PMK.011/2013 dated April 11, 2013 concerning the Stipulation of Tobacco Category and Excise Rates on the Tobacco-Related Producer.

Minister of Finance’s Regulation No 79/PMK.03/2013 dated April 11, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Ministry of Finance No. 16/PMK.03/2013 about Details of Data and Information Type, and Submission Procedures for Data and Information Related to Taxation.

Minister of Finance’s Regulation No 08/PMK.01/2013 dated April 11, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 246/PMK.01/2011 about the Mechanism to Determine Position and Ranking for Officers in the Ministry of Finance.

Minister of Finance’s Regulation No.81/PMK.07/2013 dated April 12, 2013 concerning the Procedures for Emergency Fund Management.

Minister of Finance’s Regulation No. 82/PMK.03/2013 dated April 12, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.03/2009 about the Conferment of Land and Building Tax Deduction.

Minister of Finance’s Regulation No. 83/PMK.05/2013 dated April 15, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 39.PMK.05/2012 on Service Rates of Public Service Agency of the State-owned Islamic Institute in North Sumatera at the Ministry of Religious Affairs.


84. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro Pada Kementerian Perindustrian.

85. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan.

86. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat Dan/Atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan Dan/Atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak.

87. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan.

88. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

89. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

90. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.01/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Perizinan, Biaya Persetujuan, Dan Denda Administratif Yang Berasal Dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, Dan Organisasi Audit Asing.

91. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

92. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

93. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)

94. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

95. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013

Minister of Finance’s Regulation No 84/PMK.05/2013 dated April 15, 2013 concerning the Service Rates of Public Service Agency of the Center for Agro-industry at the Ministry of Industry.

Minister of Finance’s Regulation No. 85/PMK.05/2013 dated April 16, 2013 concerning the Service Rates of Public Service Agency of the Education and Training Center for Navigation in Surabaya at the Ministry of Transportation.

Minister of Finance’s Regulation No. 86/PMK.03/2013 dated April 18, 2013 concerning the Procedures for Issuing Written Permit to Officers and/or Experts to Provide Information and/or Present Written Evidence from or about the Taxpayers.

Minister of Finance’s Regulation No. 87/PMK.03/2013 dated April 18, 2013 concerning the Procedures for Requesting Information or Evidence from the Parties Bound by Liability to Conceal.

Minister of Finance’s Regulation No 88/PMK.01/2013 dated May 30, 2013 concerning the Preparation, Stipulation, and Application of Standard Services in the Ministry of Finance.

Minister of Finance’s Regulation No. 89/PMK.02/2013 dated June 14, 2013 concerning the Procedures for Rewarding and Imposing Sanctions on Ministry/Line Ministry Budget Implementation.

Minister of Finance’s Regulation No. 90/PMK.01/2013 dated June 17, 2013 concerning the Procedures for Payment of Non-Tax Revenues on Licensing Fee, Agreement Fee, and Administrative Fines from Public Accountants, Public Accountant Offices, Public Accountant Branches, Foreign Public Accountant Offices, and Foreign Auditing Organizations.

Minister of Finance’s Regulation No. 91/PMK.02/2013 dated June 24, 2013 concerning the Second Amendment of the Regulation of the Ministry of Finance No. 37/PMK.02/2012 about the Standard Costs for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 92/PMK.05/2013 dated June 25, 2013 concerning the Technical Guidelines for the Allotment of Salary/Pension/Allowance of the Thirteenth Month in the Fiscal Year of 2013 to the Civil Servants, State Officers, and Pension /Allowance Beneficiaries.

Minister of Finance’s Regulation No. 93/PMK.02/2013 dated June 17, 2013 concerning the Procedures for Shifting of Budget Expenditure between Subdivisions in the Budget Section 999 (BA BUN).

Minister of Finance’s Regulation No 94/PMK.02/2013 dated June 28, 2013 concerning the Instruction to Prepare and Review the Work Plan and Budget of the Ministry/Line Ministry.

Minister of Finance’s Regulation No. 95/PMK.03/2013


tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

96. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Sensus Pajak Nasional.

97. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan.

98. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

99. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.

100. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

101. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013.

102. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

103. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

104. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang Pada Kementerian Kesehatan.

105. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

106. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang

dated June 28, 2013 concerning the Second Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No.16/PMK.03/2013 about the Details of Data and Information Type, and Procedures for Submission of Data and Information Related to Taxation.

Minister of Finance’s Regulation No 96/PMK.03/2013 dated July 2, 2013 concerning the National Tax Census

Minister of Finance’s Regulation No.97/PMK.05/2013 dated July 2013 concerning the Service Rates of Public Service Agency of the Indonesia Investment Agency at the Ministry of Finance.

Minister of Finance’s Regulation No. 98/PMK.06/2013 dated July 4, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 125/PMK.06/2011 about the Management of State Property Derived From Deconsentration Fund and Assistance Task Funds Before the Fiscal Year of 2011

Minister of Finance’s Regulation No. 99/PMK.02/2013 dated July 4, 2013 concerning the Standard Output Costs for the Fiscal Year of 2014.

Minister of Finance’s Regulation No.100/PMK.03/2013 dated July 5, 2013 concerning the Second Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 76/PMK.03/2010 about the Procedures for Submission and Completion of the Request for Refund of the Value Added Tax on Personal Baggage for Foreign Passport Holders.

Minister of Finance’s Regulation No.101/PMK.t Amendment of the Regulation of the Minister of Finance Number 41/PMK.07/2013 about the General Guidelines and Allowance Allocation for Regional Professional Teacher Civil Servants in Provinces, Districts, and Municipalities for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 102/PMK.07/2013 dated July 9, 2013 concerning the Second Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No. 205/PMK.07/2012 about the Temporary Revenue Sharing Allocation for Land and Building Tax for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 103/PMK.07/2013 dated July 15, 2013 concerning the Procedures for Allocation and Disbursement of Privillege Funds for the Special Region of Yogyakarta.

Minister of Finance’s Regulation No.104/PMK.05/2013 dated July 17, 2013 concerning the Service Rates of Public Service Agency of the Health Polytechnic in Malang at the Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No.105/PMK.05/2013 dated July 26, 2013 concerning the Budget Implementation Mechanism for Disaster Management.

Minister of Finance’s Regulation No.106/PMK.06/2013 dated July 26, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No.93/PMK.06/2010


Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

107. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

108. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing Dan Tubing.

109. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

110. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

111. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/ Atau Cukai.

112. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2013.

113. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

114. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu Pada Kementerian Kesehatan.

115. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok.

116. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama.

about the Guidelines for Auction.

Minister of Finance’s Regulation No.107/PMK.011/2013 dated July 30, 2013 concerning the Procedures for Calculation, Deposit, and Reporting of Income Tax on Business Income Received or Accrued by the Taxpayers with Specific Number of Gross Sales.

Minister of Finance’s Regulation No. 108/PMK.011/2013 dated July 30, 2013 concerning the Imposition of Import Duties for Safet Precautions to the Imported Casing and Tubing Products.

Minister of Finance’s Regulation No. 109/PMK.05/2013 dated August 1, 2013 concerning the Payment of the Basic Retirement Benefits to the Retired Civil and Military Servants and also Their Widows or the Widowers, the Allowances for Orphans and Pensioners of the Indonesian Military Army and Indonesian Police Members.

Minister of Finance’s Regulation No.110/PMK.05/2013 dated August 1, 2013 concerning the Payment of the Honorary Allowance to the Former Members of the Indonesian National Committee and Their Widows or the Widowers, the Pioneers of Nationality/Independence Movement, and the Veterans Allowance to the Veterans of the Republic of Indonesia.

Minister of Finance’s Regulation No.111/PMK.04/2013 dated August 1, 2013 concerning the Procedures for the Billing of Import Duty and/or Excise.

Minister of Finance’s Regulation No. 112/PMK.011 dated August 12, 2013 concerning the Government Borne Income Tax on the State Securities Yield that are Published in the International Market and the Third Party Income for the Services Provided to the Government in Issuing and/or Repurchasing/Exchanging the Government Bond in the International Market for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No.113/PMK.08/2013 dated August 1, 2013 concerning the Procedures for Payment of Projects/Activities Through the Issuance of Sharia State Securities.

Minister of Finance’s Regulation No.114/PMK05/2013 dated August 1, 2013 concerning the Service Rates of Public Service Agency of the Bengkulu Polytechnic at the Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No.115/PMK.07/2013 dated August 1, 2013 concerning the Procedures for Cigarette Tax Collection and Deposit.

Minister of Finance’s Regulation No. 116/PMK.05/2013 dated August 1, 2013 concerning the Service Rate of Public Service Agency of the Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta at the Ministry of Religious Affairs.


117. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.

118. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera.

119. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Pada Kementerian Pertanian.

120. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

121. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

122. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

123. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain.

124. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

125. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.

126. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Pada Kementerian Kesehatan.

127. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2013.

128. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tanggal 8 September 2013 tentang

Minister of Finance’s Regulation No. 117/PMK.02/2013 dated August 1, 2013 concerning the Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No.32/PMK.02/2013 about the Procedures for Budget Revision for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No 118/PMK.04/2013 dated August 2, 2013 concerning the Procedures for Import of Goods from the Northern Territory of Australia to the Indonesian Customs Area Other than Java and Sumatera.

Minister of Finance’s Regulation No. 119/PMK.05/2013 dated August 2, 2013 concerning the the Service Rates of Public Service Agency of the Center of Artificial Insemination in Singosari at the Ministry of Agriculture.

Minister of Finance’s Regulation No.120/PMK.04/2013 dated August 26 2013 concerning the Third Amendment of the Regulation of the Minister of Finance No.147/PMK.04/2011 about the Bonded Warehouse Area

Minister of Finance’s Regulation No. 121/PMK.011/2013 dated August, 26, 2013 concerning Non-Vehicle Luxury Goods Taxable Object for Sales Tax on Luxury Goods

Minister of Finance’s Regulation No. 122/PMK.011/2013 dated August, 27, 2013 concerning General Sciences, Holy Bibles, and Religious Education Book that based on Import and/or Its Delivery is Exempted from Value Added Tax

Minister of Finance’s Regulation No. 123/PMK.06/2013 dated August, 27, 2013 concerning the Management of State-Owned Property Originating from Other Assets.

Minister of Finance’s Regulation No. 124/PMK.011/2013 dated August, 27, 2013 concerning the Reduction of Income Tax Article 25 and Income Tax Article 29 of 2013 Payment Deferral for Taxpayers in Particular Industries.

Minister of Finance’s Regulation No. 125/PMK.07/2013 dated August, 30, 2013 concerning Maximal Accumulative Deficit Ceiling of Regional Government Budget, Maximal Deficit Ceiling of Regional Government Budget, and Maximal Accumulative Regional Loan Ceiling for Fiscal Year 2014

Minister of Finance’s Regulation No. 126/PMK.05/2013 dated September, 2, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Health Polytechnic of Tanjungkarang at Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No. 127/PMK.07/2013 dated September, 2, 2013 concerning General Guideline and Budget Allocation for Regional Government Projects and Decentralization Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 128/PMK.011/2013 dated September, 8, 2013 concerning Amendment to


Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

129. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya.

130. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

131. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.

132. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

133. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

134. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Dealer Utama.

135. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan.

136. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.

137. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional.

138. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi.

Minister of Finance’s Regulation No. 75/PMK.011/2012 concerning Establishment of Export Goods Subject to Export Duty and Export Duty Tariff.

Minister of Finance’s Regulation No. 129/PMK.011/2013 dated September, 13, 2013 concerning Third Amendment to Minister of Finance’s Decree No. 90/KMK.04/2002 concerning Procedures for Granting Exemption of Import Duty and Excise to Foreign Representative’s and Its Official’s Goods.

Minister of Finance’s Regulation No. 130/PMK.011/2013 dated September, 18, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 121/PMK.011/2013 concerning Taxable Luxury Goods Types Except Motor Vehicle that is Subjected to Sales Tax on Luxury Goods

Minister of Finance’s Regulation No. 131/PMK.011/2013 dated September, 24, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 78/PMK.011/2013 concerning Establishment of Tobacco’s Excise Types and Tariff to Owner of Tobacco Factory that is Inter-linkage.

Minister of Finance’s Regulation No. 132/PMK.03/2013 dated September, 30, 2013 concerning Third Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 16/PMK.03/2013 concerning Detail of Data and Information Type as well as Procedures to Disclose Tax Related Data and Information.

Minister of Finance’s Regulation No. 133/PMK.011/2013 dated October, 3, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 213/PMK.011/2011 concerning Establishment of Goods Classification System and Application of Import Duty Tariff on Import Goods.

Minister of Finance’s Regulation No. 134/PMK.08/2013 dated October, 7, 2013 concerning Primary Dealer.

Minister of Finance’s Regulation No. 135/PMK.05/2013 dated October, 8, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Seamanship Polytechnic of Makassar at Ministry of Transportation.

Minister of Finance’s Regulation No. 136/PMK.07/2013 dated October, 17, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 44/PMK.07/2013 concerning Temporary Allocation of Revenue Sharing of Tobacco Duty Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 137/PMK.08/2013 dated October, 17, 2013 concerning Sale and Repurchase of Government Bond in Foreign Exchange at International Markets.

Minister of Finance’s Regulation No. 138/PMK.02/2013 dated October, 17, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 113/PMK.02/2009 concerning Oil and Natural Gas Account.


139. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

140. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

141. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.

142. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

143. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

144. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan

145. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

146. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

147. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru DR.H.A Rotinsulu Bandung Pada Kementerian Kesehatan.

148. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Pada Kementerian Kesehatan.

149. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta Pada Kementerian Kesehatan.

Minister of Finance’s Regulation No. 139/PMK.02/2013 dated October, 17, 2013 concerning Procedures of Domestic Market Obligation Fee Payment, Contractor’s Over Lifting and/or Under Lifting in Upstream Oil and Natural Gas.

Minister of Finance’s Regulation No. 140/PMK.07/2013 dated October, 17, 2013 concerning General Guideline and Special Budget Allocation for Yogyakarta Special Region Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 141/PMK.02/2013 dated October, 18, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 99/PMK.02/2013 concerning Expenses Standard Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 142/PMK.02/2013 dated October, 18, 2013 concerning Procedures of Reimbursement of Value Added Tax on Acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to Geothermal Energy Entrepreneurs for Power/Electricity Generation.

Minister of Finance’s Regulation No. 143/PMK.011/2013 dated October, 18, 2013 concerning Guideline for Feasibility Support on Some of Project Construction Costs in Cooperation Project between Government and Private Sector in the Provision of Infrastructure.

Minister of Finance’s Regulation No. 144/PMK.06/2013 dated October, 23, 2013 concerning Procedures to Take Over PT Indonesia Asahan Aluminium in Accordance with Settlement of Master Agreement Termination between the Government of Indonesia with Investors of Electric Generation and Aluminum Asahan Project.

Minister of Finance’s Regulation No. 145/PMK.07/2013 dated November, 1, 2013 concerning Allocation of Transfer Budget to Region.

Minister of Finance’s Regulation No. 146/PMK.011/2013 dated November, 4, 2013 concerning Second Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 154/PMK.03/2010 concerning Collection of Income Tax Article 22 in Relation with Payment of Goods Delivery and Activity in Import or Other Businesses in Other Sectors.

Minister of Finance’s Regulation No. 147/PMK.05/2013 dated November, 7, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Lung Hospital of DR.H.A Rotinsulu Bandung at Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No. 148/PMK.05/2013 dated November, 8, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency General Hospital of Sanglah at Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No. 149/PMK.05/2013 dated November, 8, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Maternity and Children Hospital of Harapan Kita Jakarta at Ministry of Health.


150. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Pada Kementerian Kesehatan.

151. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.

152. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta Pada Kementerian Kesehatan.

153. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.

154. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.

155. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

156. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.02/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

157. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

158. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I

159. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

160. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

161. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

162. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013

Minister of Finance’s Regulation No. 150/PMK.05/2013 dated November, 8, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Stroke National Hospital of Bukittinggi at Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No. 151/PMK.03/2013 dated November, 11, 2013 concerning Procedures for Creation and Procedures for Revision or Replacement of Tax Invoice.

Minister of Finance’s Regulation No. 152/PMK.05/2013 dated November, 12, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Health Polytechnic of Yogyakarta at Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No. 153/PMK.05/2013 dated November 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 14/PMK.05/2013 concerning Disbursement of Fund Disbursement Order in accordance with the Implementation of State Budget and Treasury System.

Minister of Finance’s Regulation No. 154/PMK.05/2013 dated November, 13, 2013 concerning the Implementation of Piloting of State Budget and Treasury System.

Minister of Finance’s Regulation No. 155/PMK.02/2013 dated November, 13, 2013 concerning Budget Usage Procedures of Others State’s Treasury Budget Expenditure.

Minister of Finance’s Regulation No. 156/PMK.02/2013 dated November, 13, 2013 concerning Second Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 160/PMK.02/2012 concerning Guideline for Preparation and Legalization of Budget Execution Document.

Minister of Finance’s Regulation No. 157/PMK.02/2013 dated November, 13, 2013 concerning Procedures for Multi Years Contract Approval Application in Government Goods/Services Procurement.

Minister of Finance’s Regulation No. 158/PMK.06/2013 dated November, 14, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 174/PMK.06/2010 concerning State Auctioneer

Minister of Finance’s Regulation No. 159/PMK.06/2013 dated November, 14, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 175/PMK.06/2010 concerning Private Auctioneer

Minister of Finance’s Regulation No. 160/PMK.06/2013 dated November, 14, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 176/PMK.06/2010 concerning Auction House

Minister of Finance’s Regulation No. 161/PMK.05/2013 dated November, 14, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Bhayangkara Hospital of Makassar at Indonesian Police.

Minister of Finance’s Regulation No. 162/PMK.05/2013


tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

163. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran.

164. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

165. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

166. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.02/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.

167. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013.

168. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

169. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand.

170. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

171. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

172. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

173. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang

dated November, 15, 2013 concerning Position and Responsibility of Treasury to Working Unit of State Budget Management.

Minister of Finance’s Regulation No. 163/PMK.05/2013 dated November, 18, 2013 concerning Guideline for Implementation of State Revenue and Expenditure at End of the Fiscal Year.

Minister of Finance’s Regulation No. 164/PMK.06/2013 dated November, 18, 2013 concerning Procedures for Indonesia Eximbank’s Receivables Write-Off.

Minister of Finance’s Regulation No. 165/PMK.07/2013 dated November, 19, 2013 concerning Implementation of Special Allocation Fund Disbursement Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 166/PMK.02/2013 dated November, 21, 2013 concerning Second Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 32/PMK.02/2013 concerning Procedure of 2013 Budget Revision.

Minister of Finance’s Regulation No. 167/PMK.07/2013 dated November, 21, 2013 concerning Final Allocation of Tax Revenue Sharing Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 168/PMK.06/2013 dated November, 25, 2013 concerning Procedure for Retour of Receivables Settlement Originating from State-Owned Enterprise/Regional State-Owned Enterprise and Companies that Partially or Wholly Owned by State-Owned Enterprise/Regional State-Owned Enterprise.

Minister of Finance’s Regulation No. 169/PMK.011/2013 dated November, 27, 2013 concerning Imposition of Antidumping Import duty on the import of grind floor products made from iron or steel not combined from People’s republic of china, India, Russia, Kazakhstan, Belarus, Taiwan, and Thailand

Minister of Finance’s Regulation No. 170/PMK.02/2013 dated November, 28, 2013 concerning Procedure for Budget Allocation, Calculation, Financing, and Accountability of Electricity Subsidy.

Minister of Finance’s Regulation No. 171/PMK.02/2013 dated November, 29, 2013 concerning Guideline for Preparation and Legalization of Budget Execution Document.

Minister of Finance’s Regulation No. 172/PMK.02/2013 dated December, 4, 2013 concerning Procedure for Budget Allocation, Calculation, Financing, and Accountability of Implementation of the Public Service Obligation Fund in Railway Transportation – Economy Class.

Minister of Finance’s Regulation No. 173/PMK.02/2013 dated December, 4, 2013 concerning Procedure for Budget Allocation, Calculation, Financing, and Accountability of Implementation of the Public Service Obligation Fund in Sea


Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

174. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

175. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

176. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

177. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

178. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (Atiga) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).

179. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

180. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

181. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.

182. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011.

183. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

Transportation – Economy Class.

Minister of Finance’s Regulation No. 174/PMK.06/2013 dated December, 4, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 33/PMK.06/2012 concerning Procedure for Implementation of State Property Lending

Minister of Finance’s Regulation No. 175/PMK.011/2013 dated December, 5, 2013 concerning Third Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 154/PMK.03/2010 concerning Collection of Income Tax Article 22 in accordance with Financing of Goods Delivery and Activity in Import or Other Businesses.

Minister of Finance’s Regulation No. 176/PMK.04/2013 dated December, 6, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 254/PMK.04/2011 concerning Exemption of Import Duty on the Import of Goods and Materials to be Processed, Manufactured, or Installed at Other Goods to be Exported.

Minister of Finance’s Regulation No. 177/PMK.04/2013 dated December, 6, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 253/PMK.04/2011 concerning Returning of Paid Import Duty on the Import of Goods and Materials to be Processed, Manufactured, or Installed at Other Goods to be Exported.

Minister of Finance’s Regulation No. 178/PMK.04/2013 dated December, 9, 2013 concerning Application of Import Duty in the Asean Trade In Goods Agreement (Atiga) Scheme under the Self Certification System.

Minister of Finance’s Regulation No. 179/PMK.011/2013 dated December, 9, 2013 concerning Government Borne Income Tax and Calculation of Non-Tax Revenue on Geothermal Business Activities of Electric Generation.

Minister of Finance’s Regulation No. 180/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning General Guideline and Allocation of Special Allocation Fund Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 181/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Final Allocation of Revenue Sharing of Tobacco Duty Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 182/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Overpayment and Underpayment Allocation of Revenue Sharing of Income Tax Article 25 and Article 29 Domestic Taxpayer and Income Tax Article 21 Fiscal Year 2008, Fiscal Year 2009, Fiscal Year 2010, and Fiscal Year 2011.

Minister of Finance’s Regulation No. 183/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Implementation and Accountability of Fiscal Transfer to Local Government


184. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013.

185. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013.

186. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013.

187. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013.

188. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013.

189. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013.

190. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013.

191. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru DR. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Pada Kementerian Kesehatan.

192. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.08/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Publik.

193. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta Pada Kementerian Kesehatan.

Minister of Finance’s Regulation No. 184/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 23/PMK.07/2013 concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from the Natural Resources from General Mining for the Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 185/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 205/PMK.07/2012 concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Fishery for the Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 186/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 22/PMK.07/2013 concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Oil and Natural Gas Mining in Accordance with Special Autonomy in West Papua Province for the Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 187/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 21/PMK.07/2013 concerning the Estimation of Additional Revenue Sharing Allocation form the Natural Resources from Oil and Natural Gas for the Aceh Province for the Fiscal Year of 2013

Minister of Finance’s Regulation No. 188/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 222/PMK.07/2012 concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Geothermal Mining for Fiscal Year 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 189/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 19/PMK.07/2013 concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Oil and Natural Gas Mining for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 190/PMK.07/2013 dated December, 13, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 20/PMK.07/2013 concerning the Estimation of Revenue Sharing Allocation from Forestry for the Fiscal Year of 2013.

Minister of Finance’s Regulation No. 191/PMK.05/2013 dated December, 16, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency DR. M. Goenawan Partowidigdo Lung Hospital of Cisarua Bogor at the Ministry of Health

Minister of Finance’s Regulation No. 192/PMK.08/2013 dated December, 16, 2013 concerning Sale of Government Bond under the Private Placement in the Initial Public Offering.

Minister of Finance’s Regulation No. 193/PMK.05/2013 dated December, 16, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Prof. DR. R. Soeharso Orthopedic Hospital of Surakarta at the Ministry of Health.


194. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

195. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014.

196. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014.

197. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

198. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

199. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 Dan Tahun Anggaran 2012.

200. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

201. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.

202. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014.

203. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

204. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah.

205. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana

Minister of Finance’s Regulation No. 194/PMK.02/2013 dated December, 17, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 94/PMK.02/2013 concerning Guideline for Preparation and Review of Budget Allocation Plan of Ministry/Line Ministry

Minister of Finance’s Regulation No. 195/PMK.07/2013 dated December, 17, 2013 concerning General Guideline and Special Autonomy Fund Allocation for Aceh Province Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 196/PMK.07/2013 dated December, 17, 2013 concerning General Guideline and Special Autonomy Fund Allocation for Papua Province and West Papua Province and Additional Infrastructure Fund for Papua Province and West Papua Province Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 197/PMK.03/2013 dated December, 20, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 68/PMK.03/2010 concerning Delineation of Small Entrepreneur of Value Added Tax.

Minister of Finance’s Regulation No. 198/PMK.03/2013 dated December, 27, 2013 concerning Pre-Refund of Tax Overpayment for Taxpayers that Meet Particular Conditions.

Minister of Finance’s Regulation No. 199/PMK.07/2013 dated December, 27, 2013 concerning Allocation of Revenue Sharing Underpayment of Land and Building Tax Fiscal Year 2011 and Fiscal Year 2012.

Minister of Finance’s Regulation No. 200/PMK.05/2013 dated December, 30, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Center Of Office for Telecommunication and Informatic Financial Provision and Management at Ministry of Communication and Informatics.

Minister of Finance’s Regulation No. 201/PMK.07/2013 dated December, 30, 2013 concerning Guideline and Allocation for School Operational Assistance Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 202/PMK.07/2013 dated December, 30, 2013 concerning the Estimation of Allocation of Tax Revenue Sharing Fiscal Year 2014

Minister of Finance’s Regulation No. 203/PMK.05/2013 dated December, 30, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 206/PMK.05/2010 concerning Management of Accumulated Budget Surplus

Minister of Finance’s Regulation No. 205/PMK.02/2013 dated December, 31, 2013 concerning Procedure for Allocation, Disbursement, and Accountability of Health Insurance Contributions Fund of Civil Servant.

Minister of Finance’s Regulation No. 206/PMK.02/2013 dated December, 31, 2013 concerning Procedure for Allocation, Disbursement, and Accountability of Health


Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. 206. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/

PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

207. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

208. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

209. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga.

210. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014.

211. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014.

212. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

213. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar.

214. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.

215. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

216. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

217. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

Insurance Contributions Fund of Contribution Beneficiaries.

Minister of Finance’s Regulation No. 207/PMK.011/2013 dated December, 31, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 62/PMK.011/2010 concerning Excise Tariff of Ethyl Alcohol, Ethyl Alcohol Beverages, and Ethyl Alcohol Concentrate.

Minister of Finance’s Regulation No. 208/PMK.011/2013 dated December, 31, 2013 concerning Establishment of Import Duty on Imported Goods in accordance with Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Minister of Finance’s Regulation No. 209/PMK.02/2013 dated ... 2013 concerning Procedure for Allocation, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Fund.

Minister of Finance’s Regulation No. 210/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Reconciliation Guideline in Accordance with Preparation of Financial Statements in State General Treasury and Ministry/Line Ministry.

Minister of Finance’s Regulation No. 211/PMK.02/2013 dated December, 31, 2013 concerning Percentage of Operational Fund for Social Security Administrative Bodies of Health Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 212/PMK.02/2013 dated December, 31, 2013 concerning Percentage of Operational Fund for Social Security Administrative Bodies of Workforce Fiscal Year 2014.

Minister of Finance’s Regulation No. 213/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Central Government Accounting System.

Minister of Finance’s Regulation No. 214/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Standard Accounts Diagram.

Minister of Finance’s Regulation No. 215/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Government Accounting Journal at the Central Government.

Minister of Finance’s Regulation No. 216/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Second Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 190/PMK.05/2011 concerning Accounting System for Government Investment

Minister of Finance’s Regulation No. 217/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Second Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 235/PMK.05/2011 concerning Accounting System for Other Agencies.

Minister of Finance’s Regulation No. 218/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Accounting System for Government Debt.


218. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

219. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

220. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Pada Kementerian Perindustrian.

221. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana (Refund) Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

222. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, Dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

223. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

224. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga.

225. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta DR. Tadjuddin Chalid Makassar Pada Kementerian Kesehatan.

226. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas Jasa Keuangan.

Minister of Finance’s Regulation No. 219/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Central Government Accounting Policy.

Minister of Finance’s Regulation No. 221/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Amendment to Minister of Finance’s Regulation No. 248/PMK.05/2012 concerning Accounting System for Special Transactions.

Minister of Finance’s Regulation No. 222/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency Center Of Industrial Pollution Prevention Technology at Ministry of Industry.

Minister of Finance’s Regulation No. 223/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Allocation and Refund to Lender And/Or Foreign Grant.

Minister of Finance’s Regulation No. 224/PMK.04/2013 dated December, 31, 2013 concerning Official Attire and Its Attributes for Staffs of Directorate General of Customs and Excise.

Minister of Finance’s Regulation No. 225/PMK.011/2013 dated December, 31, 2013 concerning Procedure for Business Feasibility Guarantee of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in the Construction of Power Generation Using Renewable Energy, Coal, and Gas, Carried Out in Cooperation with Private Electricity Entrepreneur.

Minister of Finance’s Regulation No. 226/PMK.03/2013 dated December, 31, 2013 concerning Procedure for Calculation and Provision of Interest Compensation.

Minister of Finance’s Regulation No. 228/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Service Rates of Public Service Agency DR. Tadjuddin Chalid Leprosy Hospital of Makassar at Ministry of Health.

Minister of Finance’s Regulation No. 229/PMK.05/2013 dated December, 31, 2013 concerning Procedure for Allocation, Disbursement, and Accountability of State Budget Fiscal Year 2014 for Indonesia Financial Services Authority


Daftar Tabel List of Table

• Bab 1.1

Tabel/ Table 1.1.1 Skor Kinerja Setjen Sebagai Penggerak Utama/ The value of Setjen’s performance as the prime moverTabel/ Table 1.1.2 Skor Kinerja Unit Eselon II Setjen Sebagai Penggerak Utama/ The Value of Setjen’s Echelon II Unit Performance as The Prime Mover

• Bab 1.2

Tabel/ Table 1.2.1 Peta Strategi / Strategy RoadmapTabel/ Table 1.2.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2013 / Table Organizational Performance Values (NKO) in 2013Tabel/ Table 1.2.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen 2013 dan 2012/ Summary of Statement of Budget Realization for Fiscal Year 2013 and 2012Tabel/ Table 1.2.4 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013* dan 2012/ Summary of Setjen’s Statement of Financial Position per 31 December 2013* and 2012

• Bab 2.2

Tabel/ Table 2.2.1 Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan 2013/ Programs and Activities of the Ministry of Finance in 2013Tabel/ Table 2.2.2 Pagu Kementerian Keuangan pada APBN 2013 (Pagu Alokasi Anggaran)* / Limit of the Ministry of Finance on State Revenues and Expenditure Budget 2013 (Budget Allocation Limit)*Tabel/ Table 2.2.3 Pagu Alokasi Anggaran Rencana Kerja Setjen/ Maximum Allocation for Secretariat General Work Plan and BudgetTabel/ Table 2.2.4 Opini BPK 2010-2013/ BPK Opinion 2010-2013Tabel/ Table 2.2.5 Prioritas Nasional/ National PrioritiesTabel/ Table 2.2.6 Kebijakan Peraturan Pelaksanaan Anggaran 2013/ Budget Implementation Regulations and Policies 2013Tabel/ Table 2.2.7 Penanganan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara 2013/ Handling of Case Settlement for State Losses 2013Tabel/ Table 2.2.8 Tindak lanjut temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun

Anggaran 2012/ Follow up of the Findings of BPK RIon the Financial Statement of the Ministry of Finance for the Fiscal Year of 2012Tabel/ Table 2.2.9 Pertukaran Data dalam e-audit BPK RI/ Data Exchange in BPK RI e-audit

• Bab 2.3

Tabel/ Table 2.3.1 Roadmap Strategis/ Strategic RoadmapTabel/ Table 2.3.2 Roadmap Strategis/ Strategic RoadmapTabel/ Table 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Kearsipan Eselon I Kementerian Keuangan/ Archive Training to Echelon I of the Ministry of FinanceTabel/ Table 2.3.4. Kegiatan Pembinaan Kearsipan Eselon II Setjen/ Archive Training to Setjen’s Echelon IITabel/ Table 2.3.5 Diklat Hasil Kerja Sama Biro Umum dengan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK/ Education and Training from Collaboration with Public Financial Training Center (BPPK)Tabel/ Table 2.3.6 Permintaan Arsip Kepada Biro Umum/ Request of Archive to Bureau of General AffairsTabel/ Table 2.3.7 Peminjaman Arsip Eks BPPN/ Loans on Ex- BPPN Records and ArchiveTabel/ Table 2.3.8 Usulan Pemusnahan Arsip/ Archives Extermination ProposalTabel/ Table 2.3.9 Pemindahan Arsip dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I/ Transfer of Records from Archive Unit II to Archive Unit ITabel/ Table 2.3.10 Pemindahan Arsip Eks Bapepam-LK/ Archive Transfer of the Ex-Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)

• Bab 2.4

Tabel/ Table 2.4.1 Laporan analisis beban kerja unit Eselon I di Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance’s Workload Analysis in Echelon I units of Ministry of FinanceTabel/ Table 2.4.2 SOP-Link Kementerian Keuangan/ Completion of Link SOP within Ministry of FinanceTabel/ Table 2.4.3 SOP-Link Kementerian Keuangan/ Completion of Link SOP within Ministry of FinanceTabel/ Table 2.4.4. Perkembangan Capaian Media Keuan-gan Periode 2011-2013/ Performance Highlights of Media Keuangan magazine for the Period of 2011-2013Tabel/ Table 2.4.5 Perkembangan Capaian Laporan Tahu-


nan/ Performance Highlights of Annual ReportTabel/ Table 2.4.6 Peningkatan Pelayanan Informasi 2012-2013/ Improvement of Information Services 2012-2013Tabel/ Table 2.4.7 Penggunaan Layanan Perpustakaan/ Library Services UsageTabel/ Table 2.4.8 Hasil Survei Komunikasi Publik/ The Result of Public Communication Survey

• Bab 2.5

Tabel/ Table 2.5.1 Penyelesaian RPMK/RKMK/ Comple-tion of RPMK/RKMKTabel/ Table 2.5.2 Penyelesaian Telaah Hukum/ Comple-tion of Legal StudyTabel/ Table 2.5.3 Pengunggahan PMK ke Situs JDIH/ PMK uploading into JDIH siteTabel/ Table 2.5.4 Penyelesaian Legal Opinion/ Comple-tion of Legal OpinionTabel/ Table 2.5.5 Pemenuhan Undangan Rapat dari Unit/Instansi Lain/ Attending of the Meeting Invitation from Other Units / AgenciesTabel/ Table 2.5.6 Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan/ Legislation Develop-ment Planning ProgramTabel/ Table 2.5.7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Luar Perencanaan dan Kumula-tif Terbuka/ Legislation Development Program Outside the Legislation Development Plan and the Open CumulativeTabel/ Table 2.5.8 Kegiatan Pendukung/ Supporting Activi-tiesTabel/ Table 2.5.9 Potensi Pengeluaran Negara Tahun 2014/ Potential State Expenditures in 2014Tabel/ Table 2.5.10 Potensi Penerimaan Negara Tahun 2014/ Potential State Revenues in 2014Tabel/ Table 2.5.11 Jadwal Sosialisasi Tahun 2013/ Dis-semination Schedule in 2013

• Bab 2.7

Tabel/ Table 2.7.1 Roadmap TIK/ ICT Roadmap

• Bab 2.8

Tabel/ Table 2.8.1 Jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik

• Bab 2.9

Tabel/ Table 2.9.1 Total Dana Investasi PIP yang Berasal dari APBN/ Total PIP’s Investment Originating from the State Budget (APBN)Tabel/ Table 2.9.2 Total Dana Kelolaan PIP/ Total Funds

under Management of Indonesia Investment AgencyTabel/ Table 2.9.3 Asumsi Nilai Tambah Investasi/ As-sumption of Value Added InvestmentTabel/ Table 2.9.4 Proyeksi Alokasi Dana Investasi 2013/ 2013 Investment Funds Allocation Projection

• Bab 2.10

Tabel/ Table 2.10.1 Perincian Jenis Belanja/ Detail of Procurement by Expenditure TypeTabel/ Table 2.10.2 Perincian Cara Pengadaan/ Detail of Procurement by Procurement MethodTabel/ Table 2.10.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa/ Imple-mentation of Technical Guidance and Certification on Goods/Services Procurement SkillTabel/ Table 2.10.4 Diskusi Pengadaan Barang/Jasa/ Discussion of Goods/Services ProcurementTabel/ Table 2.10.5 Satker di Unit Eselon I yang Telah Mengumumkan RUP Tahun 2014/ Echelon 1 Working Units that Have Announced 2014 RUPTabel/ Table 2.10.6 Jumlah Paket Tahun 2014 di Masing-masing Unit Eselon I/ Total Packages In 2014 at Each Echelon I UnitTabel/ Table 2.10.7 ULP di Masing-masing Unit Eselon I/ ULP at Each Echelon I Unit

• Bab 2.11

Tabel/ Table 2.11.1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011-2013/ Table 1. Number of Tax Dispute Files Based on Defendant in Year 2011-2013Tabel/ Table 2.11.2 Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Pajak/ Table 2. Number of Tax Court Deci-sion by the Type of Tax in 2013Tabel/ Table 2.11.3 Jumlah Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Jenis Putusan Tahun 2013/ Table 3. Number of Tax Court Decision by Type of Decision in 2013Tabel/ Table 2.11.4 Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Lima Tahun Terakhir/ Table 4. Tax Dispute Settlement in the Last Five YearsTabel/ Table 2.11.5 Perkembangan Jumlah Berkas dalam Lima Tahun Terakhir/ Table 5. The Growth of Tax Dispute Files in the Last Five YearsTabel/ Table 2.11.6 Permohonan PK Putusan Pengadilan Pajak/ Table 6. Number of Application for Review on Tax Court Decision (PK) by YearTabel/ Table 2.11.7 Penyelesaian Permohonan PK dari Sisi Pemohon/ Table 8. Settlement of Application for PK by ApplicantTabel/ Table 2.11.8 Inventarisasi Risalah Putusan Pen-gadilan Pajak Tahun 2013/ Table 9. Inventory of Tax Court


Decision Summaries in 2013

• Bab 2.12

Tabel/ Table 2.12.1 Perincian Tema Pengawasan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai/ Details of Monitoring on Taxation and Customs and DutiesTabel/ Table 2.12.2 Rekomendasi dan Saran Komite Pen-gawas Perpajakan 2013/ Recommendations and Advices to Taxation Oversight Committee 2013Tabel/ Table 2.12.3 Tema Kegiatan Pengamatan/ Topics of Observation

• Bab 2.13

Tabel/ Table 2.13.1 Realisasi Pagu APBN/APBN-P untuk LPDP/ Realization of State Budget/Revised State Budget Ceiling for LPDPTabel/ Table 2.13.2 Total PNBP dan Perincian Penempa-tan Dana Reinvestasi/ Total Non Tax Revenue (PNBP) and Details of Placement of Reinvestment FundsTabel/ Table 2.13.3 Realisasi Pendapatan/PNBP hingga 31 Desember 2013/ Table 4. Realization of Revenues/Non-tax Revenues as of 31 December 2013Tabel/ Table 2.13.4 Rekapitulasi Data Proposal Pendan-aan Riset Tahun 2013/ Table 5. Recapitulation of Research Funding Proposals in 2013Tabel/ Table 2.13.5 Rehabilitasi Dana Pendidikan LPDP Tahun 2013/ Table 6. Education Rehabilitation Funds LPDP for the Year of 2013

• Bab 4.1

Tabel/ Table 4.1 Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan/ Breakdown of Estimated and Actual RevenuesTabel/ Table 4.2 Perincian Realisasi Pendapatan per Satuan Kerja/ Breakdown of Actual Revenue per Work Unit Tabel/ Table 4.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Actual Revenues between 2013 and 2012Tabel/ Table 4.4 Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2013/ Realized Expenditures by Type of Expenditure in 2013Tabel/ Table 4.5 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2013 dan 2012/ Comparison between Realized Expendi-tures in 2013 and 2012Tabel/ Table 4.6 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan 2012/ Summary of Statement of Budget Realization for Fiscal Year 2013 and 2012Tabel/ Table 4.7 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Personnel Expenditure in 2013 and 2012Tabel/ Table 4.8 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Material Expenditure in 2013 and 2012Tabel/ Table 4.9 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2012/ Comparison of Capital Expenditure in 2013 and 2012Tabel/ Table 4.10 Ringkasan Neraca hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Summary of Statement of Financial Posi-

tion as of December 31 2013 and 2012Tabel/ Table 4.11 Perincian Aset Lancar hingga 31 De-sember 2013 dan 2012/ Breakdown of Current Assets as of December 31 2013 and 2012Tabel/ Table 4.12 Perincian Aset Tetap hingga 31 De-sember 2013 dan 2012/ Breakdown of fixed assets as of December 31 2013 and 2012Tabel/ Table 4.13 Perincian Piutang Jangka Panjang hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Breakdown of Long-term Receivables as of December 31 2013 and 2012Tabel/ Table 4.14 Aset Lainnya hingga 31 Desember 2013 dan 2012/ Other Assets as of December 31 2013 and 2012Tabel/ Table 4.15 Perincian Kewajiban Jangka Pendek/ Breakdown of Current LiabilitiesTabel/ Table 4.16 Perincian Ekuitas Dana Lancar/ Break-down of the Current EquityTabel/ Table 4.17 Perincian Ekuitas Dana Investasi/ Breakdown of Investment Equity


Daftar Grafik & Gambar List of Graphics and Pictures

• Bab 2.2

Grafik/ Graphic 2.2.1 Realisasi Belanja/ Expenditure Realization

• Bab 2.2

Grafik/ Graphic 2.3.1 Siklus SDM/ Human Resource Cycle

• Bab 2.4

Grafik/ Graphic 2.4.1 Persentase Dukungan Publik terhadap Kebijakan/ Percentage of Public Opinion Supporting the Ministry of Finance’s PolicyGrafik/ Graphic 2.4.2 Frekuensi Pendampingan Konferensi Pers/ Frequency of Press Conference Facilitation

• Bab 2.5

Grafik/ Graphic 2.5.1 Perkara Masuk Tahun 2013/ Cases in Year 2013Grafik/ Graphic 2.5.2 Jumlah Permohonan Uji Materiil MA dan MK Tahun 2013/ Amount of 2013 MA and MK Judicial Review Request

• Bab 2.7

Gambar/ Graphic 2.7.1 Roadmap Integrasi TIK/ ICT Integration Roadmap

• Bab 2.8

Grafik/ Graphic 2.8.1 Perkembangan Akuntan Publik dan Penilai PublikGrafik/ Graphic 2.8.2 Sanksi Akuntan Publik dan Penilai PublikGambar/ Graphic 2.8.1 Persebaran Akuntan Publik di IndonesiaGambar/ Graphic 2.8.2 Persebaran Penilai Publik di Indonesia

• Bab 2.10

Grafik/ Graphic 2.10.1 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement/ Total packages of Electronic

Procurement of Goods/ServicesGrafik/ Graphic 2.10.2 Waktu Rata-Rata Pemberian Layanan Registrasi dan Verifikasi/ Average Time for Registration and Verification ServicesGrafik/ Graphic 2.10.3. Waktu Rata-rata Kecepatan Respons terhadap Keluhan Layanan/ Average Time to respond to Complaints

• Bab 2.11

Grafik/ Graphic 2.11.1 Perkembangan Berkas Sengketa Pajak Masuk Tahun 2004-2013/ The Number of Tax Dispute Filed Year 2004-2013Grafik/ Graphic 2.11.2 Perkembangan Jumlah Putusan Tahun 2004-2013/ The Number of Tax Dispute Verdict 2004-2013Grafik/ Graphic 2.11.3 Jenis Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2013/ Type of Tax Court Verdict in 2013Grafik/ Graphic 2.11.4 Persentase Jenis Putusan Pengadilan Pajak dalam Lima Tahun Terakhir/ Percentage of Tax Court Verdict in 5 Last YearsGrafik/ Graphic 2.11.5 Perkembangan Sisa Berkas Sengketa Pajak Tahun 2004-2013/ The Growth of Unresolved Tax Disputes in 2004-2013Grafik/ Graphic 2.11.6 Persentase Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2013/ Percentage of Tax Dispute Settlement in 2013

• Bab 2.12

Grafik/ Graphic 2.12.1 Persentase Pengaduan Masyarakat terhadap Instansi di Kementerian Keuangan/ Percentage of Complaints from General Public to the Ministry of FinanceGrafik/ Graphic 2.12.2 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Fungsi Perpajakan/ Public Complaints Based on The Taxation FunctionGrafik/ Graphic 2.12.3 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Materi Perpajakan/ Public Complaint based on The Subject MatterGrafik/ Graphic 2.12.4 Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Instansi/ Public Complaints that Had Follow Up Actions by Agencies


• Bab 2.13

Grafik/ Graphic 2.13.1 Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Program/ Percentage of Scholarship Beneficiaries by ProgramGrafik/ Graphic 2.13.2. Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Pilihan Program/ Percentage of Scholarship Beneficiaries by the Choice of Study Program

• Bab 3.1

Gambar/ Graphic. 3.1 Komposisi SDM berdasarkan golongan ruangGambar/ Graphic. 3.2 Komposisi SDM berdasarkan pendidikanGambar/ Graphic. 3.3 Komposisi SDM berdasarkan usiaGambar/ Graphic. 3.4 Komposisi SDM berdasarkan jabatanGambar/ Graphic. 3.5 Komposisi SDM berdasarkan gender