road map reformasi birokrasi sekretariat jenderal … · menyusun rencana strategis (renstra) yang...

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2015 - 2019

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

OKTOBER 2015

ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 1

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

I. Pendahuluan

II. Gambaran Birokrasi Setjen Wantannas

A. Gambaran Umum

B. Harapan pemangku kepentingan

C. Permasalahan birokrasi

III. Agenda Reformasi Birokrasi

IV. Monitoring, Evaluasi dan Quick Wins

V. Penutup

LAMPIRAN


I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan reformasi

birokrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas)

memulai dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas tahap

kedua periode tahun 2015-2019. Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas ini

merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk (1) Meneruskan dan meningkatkan

langkah-langkah yang sudah baik, (2) Menterjemahkan prioritas utama pemerintah

baru, (3) Mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019, dan (4) Memperbaiki/menyempurnakan strategi implementasi

reformasi birokrasi di Setjen Wantannas.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional

disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk

jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun. RPJMN 2015-2019 merupakan tahap

ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2024. RPJMN tahap ketiga periode 2015-2019

merupakan kelanjutan RPJMN tahap kedua yang ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam,

sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas ini,

menggunakan dasar hukum dari: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, (2) Peraturan Presiden

RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, (3)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019, (4) Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999

tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, (5) Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, (6) Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokasi

2015 – 2019, dan (7) Surat Keputusan Sesjen Wantannas RI Nomor Kep-37/I/2012

tanggal 2 Januari 2012 tentang Reformasi Birokrasi.


Reformasi sektor keamanan dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan

bidang pertahanan (external defence) dan keamanan (internal security) serta menata

ulang aparatur negara yang terkait, lengkap dengan berbagai perangkat legal yang

baru. Indonesia secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (human

security). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli

oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif

misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan

nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi. Target

yang akan dicapai oleh Setjen Wantannas adalah (1) Policy brief yang disampaikan

kepada Presiden selaku Ketua Dewan Keamanan Nasional, (2) Kajian kebijakan

keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak, (3) Indeks ketahanan nasional,

dan (4) Pendidikan bela Negara.

Program Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Wantannas yang dilaksanakan ini untuk

melakukan perubahan yang terdiri dari delapan area perubahan (1) Organisasi

(Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran), (2) Tatalaksana (Sistem, proses dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip

good governance), (3) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib,

tidak tumpang tindih dan kondusif), (4) Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM

aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi

dan sejahtera), (5) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), (6) Akuntabilitas (Meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi), (7) Pelayanan Publik (Pelayanan prima

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat), dan (8) Mind Set dan Culture Set

Aparatur (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Sejauh ini, secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berlangsung

dengan baik meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada seluruh area

perubahan yang terdiri atas sembilan program RB: (1) Manajemen Perubahan; (2)

Penguatan Pengawasan; (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (4) Penguatan

Kelembagaan; (5) Penguatan Tatalaksana; (6) Penguatan Sistem Manajemen SDM

Aparatur; (7) Penguatan Peraturan perundang-undangan; (8) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring dan evaluasi, serta Quick Wins. Keinginan untuk

terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan delapan area

perubahan program RB ini sudah cukup baik. Mekanisme dalam pelaksanaan

program RB sudah mampu mengakomodasi peran serta dan kontribusi masyarakat

dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.


Di lingkungan Setjen Wantannas sendiri, program RB selama lima tahun pertama

telah cukup memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi dan Pemerintahan di

Indonesia. Demikian juga secara individu, sedikit banyaknya para pegawai dapat

merasakan manfaat dari program RB, sehingga secara bertahap mampu

meningkatkan kinerja masing-masing dalam mematuhi segala aturan yang berlaku di

lingkungan Setjen Wantannas.

II. GAMBARAN BIROKRASI SETJEN WANTANNAS

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah

maka Setjen Wantannas sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan serta program dan kegiatan Setjen Wantannas untuk periode 2015-

2019. Penyusunan Renstra Setjen Wantannas ini berpedoman pada RPJMN

Periode 2015-2019.

Renstra tersebut dijadikan acuan dalam menyusun Road Map RB Setjen

Wantannas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hasil evaluasi pencapaian RB periode 2010-2014 serta melibatkan

stakeholders yang menjadi mitra Setjen Wantannas. Selanjutnya Road Map

Setjen Wantannas periode 2015-2019 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan RB di Setjen Wantannas.

Setjen Wantanas adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

(LPNK) yang bertugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional

dalam rangka pembinaan ketahanan nasional melalui pembinaan ketahanan

nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999

tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional.

Setjen Wantannas berfungsi sebagai: (1) Perumusan rancangan ketetapan

kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (2)

Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka

menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,


persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (3)

Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun

waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam

rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas secara garis besar, ada 3 inti

kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas dalam menjalan tugas utamanya,

yakni: (1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin

keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, (2)

menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun

waktu tertentu; dan (3) menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional

dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada struktur organisasi Setjen Wantannas

sebagai lembaga yang sangat strategis dalam hal menjamin keselamatan bangsa

dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan. Dengan luas wilayah darat

Indonesia yang mencapai 1.922.570 km² merupakan salah satu faktor utama

dalam menjaga menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman

terhadap kedaulatan bangsa. Hal ini menjadikan tugas Setjen Wantannas sebagai

tantangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka

pembinaan ketahanan nasional dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional

dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap

kedaulatan, persatuan-kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara

serta perkiraan risiko pembangunan nasional yang akan dihadapi dalam kurun

waktu tertentu serta kebijakan dan strategi merehabilitasi akibat risiko

pembangunan tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur

organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang

Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah

sebagai berikut:


Bagan 1: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu:

Kedeputian Bidang Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan

Penginderaan; Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang

Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial-Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf

Ahli Bidang Pertahanan-Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan,

Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum;

Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.

Kondisi sumberdaya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila

dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsí Setjen Wantannas.

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2013, kekuatan

sumberdaya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 163 orang, terdiri atas

80 pegawai organik, 52 pegawai perbantuan, dan 31 pegawai diperbantukan.

Dari jumlah itu 3 orang (1,84%) di antaranya berpendidikan doktor; 27 orang

(16,56%) master; 35 orang (21,47%) sarjana; 98 orang (60,12%) sarjana

muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 1 dan Tabel 1. Dari

pegawai tersebut, 87 orang pegawai menduduki jabatan struktural dan sisanya

sebanyak 48 orang sebagai tenaga fungsional.


B. Harapan pemangku kepentingan

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Setjen Wantannas

telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya.

Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum maksimal pencapaian

kinerja Setjen Wantannas yaitu belum optimalnya tindak lanjut hasil kajian

dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional yang

disampaikan kepada Presiden dan yang direspon Presiden terhadap saran tindak

Setjen Wantannas.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa

penyebab yang sangat strategis dan penting bagi peran Setjen Wantannas dalam

melakukan pembenahan di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian

kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini diagram yang menunjukkan

isu-isu strategis atas permasalahan pokok Setjen Wantannas sesuai dengan

tugas dan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut.

DIAGRAM 1.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kondisi Saat ini dan Dampaknya

PERAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Think Tank Ketahanan Nasional Pembinaan Ketahanan Nasional

BELUM OPTIMALNYA SETJEN WANTANNAS DALAM MELAKSANAKAN

PERANNYA

Belum efektifnya kebijakan dan strategi nasional dalam

rangka perkiraan resiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko

pembangunan

Belum efektifnya pembinaan ketahanan nasional dalam

rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari

ancaman terhadap kedaulatan

Masih terbatasnya

kapasitas kelembagaan


Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Setjen

Wantannas sebagai lembaga pembinan ketahanan nasional masih perlu terus

dilakukan penguatan terhadap pencapaian kinerja dimasa akan datang agar dapat

memastikan berjalannya proses pembinaan ketahanan nasional yang lebih baik

dalam menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap

kedaulatan sehingga diharapkan dapat memberikan pengurangan risiko terhadap

pembangunan nasional.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam

peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut: (1) Belum

efektifnya kebijakan dan strategi ketahanan nasional dalam rangka perkiraan

risiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko pembangunan, (2)

Belum efektifnya pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin

keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, dan (3)

Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Setjen

Wantannas perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara

kelembagaan serta penguatan regulasi khususnya peraturan perundang-

undangan yang menyangkut peran dan tugas serta fungsinya. Disamping itu,

kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,

menuntut Setjen Wantannas dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi

dalam pelaksanaan perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan etos tersebut, diharapkan Setjen Wantannas mampu menjadi katalisator

dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

C. Permasalahan Birokrasi

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Setjen Wantannas

melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang sesuai

dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Diklat di antaranya diklat penjenjangan, baik struktural dan diklat

fungsional teknis, yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam

menunjang kesekretariatan khususnya dalam bidang teknologi informasi, dan

diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan

menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.


Tabel 1.

Profil Sumberdaya Manusia Tahun 2015 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

No. NAMA JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH S3 S2 S1 Non S1

1 Pejabat Negara - - - 1 1

2 Eselon Ia - 4 - - 4

3 Eselon Ib 2 1 2 - 5

4 Eselon IIa 2 14 7 7 30

5 Eselon IIb - 8 6 3 17

6 Eselon III - 1 6 1 8

7 Eselon IV - - 6 13 19

8 Fungsional Umum - - 10 38 48

9 Pengemudi - - - 15 15

10 Pengamanan Dalam - - - 4 4

11 Tenaga Kebersihan - - - 8 8

12 Pramusaji - - - 4 4

Jumlah Total 163

Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan

tantangan Setjen Wantannas untuk segera melakukan peningkatan kompetensi

SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan

strategis tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berdasarkan kewenangannya,

Setjen Wantannas bertugas dalam upaya: (1) Merumuskan rancangan ketetapan

kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (2)

Merumuskan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka

menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,

persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan (3)

Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun

waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam

rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.


Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Setjen

Wantannas tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja

Utama sesuai sasaran strategis di bawah ini.

Tabel 2.

Capaian Kinerja Setjen Wantannas Periode 2010-2014

No Indikator Target

Awal

Target Realisasi Rasio (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah saran tindak

hasil kajian dinamis,

siklis dan perkiraan

cepat bidang

kebijakan ketahanan

nasional

329 66 101 130 135 103 66 101 130 135 103 100 100 100 100 100

2. Persentase respon

Presiden terhadap

saran tindak Setjen

Wantannas yang

disampaikan kepada

Presiden (%)

75 65 70 70 75 75 65 70 75 80 75 100 100 107 107 100

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Setjen Wantannas tersebut

pada Tabel 2, bahwa kinerja Setjen Wantannas telah menunjukkan hasil kinerja

yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya, namun untuk yang akan

datang diharapkan kinerja Setjen Wantannas masih perlu ditingkatkan agar hasil

yang diharapkan masyarakat lebih maksimal. Salah satu yang belum maksimal

dalam pencapaian kinerja Setjen Wantannas adalah belum optimalnya tindak

lanjut hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan

nasional yang direspon oleh Presiden RI terhadap saran tindak Setjen Wantannas

yang disampaikan kepada Presiden tersebut. Pencapaian kinerja tersebut

dituangkan dalam 9 Program RB Setjen Wantannas sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

a. Pencapaian Hasil.

1) Selama tahun 2015 telah dilaksanakan program sosialisasi yang lebih

intens melalui rapat kerja terbatas (Rakertas), focus group discussion

(FGD) atau kegiatan lain, tidak saja internal Setjen Wantannas, tetapi

juga melibatkan seluruh K/L terkait. Sosialisasi ini terkait perubahan

organisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan


Keamanan Nasional (DKN). Hal ini merupakan realisasi dari yang

diamanatkan dalam Nawacita, RPJMN 2015-2019 dan quick wins

Bappenas tahun 2015 tentang Peraturan Presiden perihal pembetukan

organisasi DKN.

2) Road Map Program RB Setjen Wantannas RI untuk periode 2015-2019

masih dalam proses penyusunan mencakup delapan area perubahan

dengan muatan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini

termasuk memasukkan isu-isu strategis aktual. Dalam peta jalan ini juga

dicantumkan program quick wins sesuai dengan visi dan misi

pemerintahan. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam

penyusunan Road Map.

3) Terjadi peningkatan dalam hal kinerja organisasi Setjen Wantannas RI

secara bertahap kearah yang lebih baik. Indikator dari perubahan ini

antara lain dapat dilihat dari meningkatnya disiplin dan kinerja personil.

b. Evaluasi.

1) Rencana kerja Tim RB masih kurang detail dalam hal kejelasan kegiatan

serta penetapan rencana waktu pencapaian target.

2) Pendampingan dari Kementerian PAN dan RB sejauh ini memberikan

kontribusi yang positif bagi kesesuaian pelaksanaan program RB.

3) Secara bertahap program RB terus memberikan dampak positif pada

perubahan kinerja organisasi.

c. Rencana Aksi.

1) Menyelesaikan pembuatan Road Map program RB tahun 2015 - 2019.

2) Melanjutkan sosialisasi dan internalisasi program-program RB secara

lebih intens.

2. Penguatan Pengawasan


1) Penanganan Gratifikasi.


a) Pencanangan zona integritas telah dilaksanakan, namun salah satu

kegiatannya berupa manajemen risiko berkelanjutan baru pada tahap

konsep. Belum ada unit yang ditetapkan menjadi zona integritas,

karena belum ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian PAN dan

RB terkait pembangunan zona integritas. Pembangunan zona

integritas masih berupa sosialisasi, dengan menyebarkan banner dan

stiker Anti Korupsi di sejumlah tempat di lingkungan Setjen

Wantannas.

b) Telah dilakukan penandatangan pakta integritasbagi pejabat yang

terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Setjen

Wantannas.

2) Penerapan SPIP.

Meningkatnya peran APIP dalam membangun lingkungan pengendalian

untuk meminimalisir resiko yang telah diindentifikasikan di lingkungan

Setjen Wantannas.

3) Pengaduan Masyarakat.

Selama tahun 2015 tidak ada penanganan pengaduan masyarakat.

4) Benturan Kepentingan.

Tim Pengawas Internal (TPI) merupakan salah satu badan yang dapat

diberi tugas untuk menangani benturan kepentingan. Kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan

belum dilakukan secara berkala dan hanya bersifat kasuistis saja.

5) Pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan zona integritas masih berupa pencanangan, yang

nantinya akan dikembangkan ke seluruh Unit Setjen Wantannas dengan

menyebarkan banner dan stiker Anti Korupsi di setiap lantai.

6) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Capaian terkait tugas APIP belum optimal, karena belum terdukung SDM

yang memadai secara kualitas meskipun secara kuantitas telah

memadai. Disamping itu, kurang optimalnya capaian sasaran karena

APIP belum didukung anggaran yang memadai. APIP masih berfokus

pada client dan audit berbasis risiko. Semua yang mengandung unsur

risiko telah diadakan audit.


b. Evaluasi.

1) Evaluasi terhadap kebijakan penanganan gratifikasi belum dapat

dilaksanakan secara berkala karena masih terdapat keterbatasan SDM.

2) Karena masih terdapat keterbatasan SDM, penilaian risiko atas

organisasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

3) SOP tentangPengaduan Masyarakat yang belum disusun menyebabkan

unit organisasi belum seluruhnya mampu mengimplementasikan

penanganan pengaduan masyarakat.

4) Whistle Blowing System yang telah dibentuk belum dapat

dioperasionalkan karena belum mendapatkan PIN dari Bappenas.

5) Penanganan benturan kepentingan belum tersosialisasikankeseluruh

unit karena belum ada badan yang menangani secara definitif.

6) APIP belum didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas.

c. Rencana Aksi.

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan gratifikasi secara

berkala.

2) Melakukan penilaian risiko atas organisasi secara menyeluruh.

3) Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

secara periodik.

4) Melanjutkan sosialisasi whistle blowing system ke seluruh organisasi.

5) Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan keseluruh unit

organisasi.

6) Melakukan monitoring dan evaluasi zona integritas secara berkala.

7) Mengembangkan SDM APIP agar memadai secara kualitas.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja


1) Pada Tahun 2015 Tim Program RB bidang penguatan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah di lingkungan Setjen Wantannas telah

melaksanakan Sistem AKIP yang terdiri atas berbagai komponen yang

merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal tersebut ditandai

dengan telah disusun dan telah dikirimnya dokumen SAKIP ke


KemenPAN&RB. Dokumen yang dikirim terdiri atas Rencana Kinerja

Tahunan 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, LAKIP Tahun 2014,

Pengukuran Kinerja Tahun 2014, dan Laporan evaluasi AKIP Tahun

2014.

2) Capaian selama tahun 2015 pada program penguatan akuntabilitas

kinerja, digambarkan pada tabel berikut:

PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN

(%)

HASIL

(dokumen) KETERANGAN

Penguatan

Akuntabilitas

Kinerja

a. Melakukan kegiatan

evaluasi kinerja

merujuk pada

dokumen

perencanaan

strategis, pedoman

dan petunjuk teknis

penilaian mandiri

65% 8 7 Laporan

Pengukuran

Kinerja masing-

masing unit dan

1 Laporan

evaluasi kinerja

instansi

b. Memenuhi kewajiban

penyusunan dan

pelaporan Akip

100% 1 Dokumen LAKIP

2014

c. Peningkatan kualitas

aparatur dalam

menyusun laporan

akuntabilitas kinerja

65% 7 7 Laporan

Pengukuran

Kinerja masing-

masing unit

d. Pembangunan sistem

dan penyusunan

indikator

75% 3 Penyusunan dan

penetapan

kinerja tingkat

instansi dan

tingkat unit kerja

e. Pelaksanaan sistem 65% 4 Rencana Kinerja

Tahunan Tahun

2014 dan 2015

masing-masing

unit dan tingkat

instansi,

pengukuran

kinerja, laporan

kinerja, serta

evaluasi kinerja


PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN

(%)

HASIL

(dokumen) KETERANGAN

f. Evaluasi sistem 65% 1 Laporan hasil

evaluasi sistem

akuntabilitas

kinerja Setjen

Wantannas

Tahun 2015

g. Menyempurnakan

IKU

80% 1 1 Revisi IKU

Setjen

Wantannas

2015-2019

Tahun 2015

1) Pembahasan

penyempurnaan

2) Penetapan

3) Pelaksanaan

4) Evaluasi

b. Evaluasi.

Seluruh program di bidang penguatan akuntabilitas kinerja tahun 2015

dapat terlaksana dengan hasil capaian yang baik karena pengelolaan

sumber daya yang saat ini dimiliki Setjen Wantannas berlangsung efektif

dan efisien. Demikian juga dengan mekanisme serta tata kerja di internal

unit organisasi berlangsung baik, diperkuat pula oleh kejelasan dan

kelengkapan referensi yang dapat digunakan sebagai panduan kerja. Selain

dari itu, komunikasi yang konstruktif dan intensif dengan kementerian atau

lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang akuntabilitas kinerja ini

berjalan lancar. Kesemua hal kondusif tersebut mempengaruhi capaian

program ini.

c. Rencana Aksi.

1) Melanjutkan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

2) Melanjutkan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.

3) Melaksanakan penelaahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen

Wantannas.

4. Penguatan Kelembagaan



Pelaksanaan program di bidang penataan dan penguatan organisasi

selama tahun 2015 lebih banyak berkaitan dengan proses perubahan

organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional RI (Wantannas) menjadi Dewan

Keamanan Nasional RI (DKN). Hal ini sesuai dengan program pemerintah

Nawacita dan merupakan salah satu bagian program yang tertuang dalam

RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan pembentukan DKN. Sebagai

realisasinya, Setjen Wantannas membentuk dua kelompok kerja yaitu untuk

menangani penyususnan konsep Peraturan Presiden tentang DKN dan

penyusunan Peraturan Sesjen Wantannas tentang organisasi Sekretariat

Jenderal DKN. Proses ini telah melibatkan seluruh stake holders terkait dan

telah dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi melalui rapat kerja terbatas,

focus group discussion, dan memanfaatkan forum badan koordinasi

hubungan masyarakat (forum Bakohumas) yang dihadiri para aparatur

humas seluruh kementerian dan lembaga.

b. Evaluasi.

1) Masih perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk menilai ketepatan fungsi

dan ketepatan ukuran organisasi Setjen Wantannas.

2) Masih perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan job description

masing-masing unit kerja.

c. Rencana Aksi.

1) Melanjutkan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi

seluruh unit organisasi.

2) Melanjutkan proses penyelesaian perubahan organisasi Wantannas

menjadi DKN.

5. Penguatan Tatalaksana


1) Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai Keputusan Presiden RI

Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Proses kegiatan telah

dipetakan dan diwujudkan dalam bentuk SOP-AP masing-masing unit


kerja. Belum seluruh unit organisasi menerapkan prosedur operasional

tetap. Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas

birokrasi. Secara berkala telah dilakukan evaluasi terhadap efisiensi dan

efektivitas peta proses bisnis dan SOP dan seluruh hasilnya telah

ditindaklanjuti.

2) Telah dibuat blueprint pengembangan sistem informasi tahun 2012-

2016, termasuk di dalamnya pengembangan e-government, namun e-

government belum implementasikan secara terintegrasi dengan sistem

database SDM, sistem pelaporan dan sistem pengadaan barang serta

sistem perencanaan dan penganggaran melalui internet.

Pengembangan e-government juga dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional

(masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan

pembayaran, dll). Salah satu bentuknya adalah LPSE Wantannas RI

yang dibuat untuk proses pengadaan barang dan proses pembayaran.

3) Sebagian kegiatan Wantannas RI telah dimuat pada website dan dapat

diakses masyarakat dengan mudah. Website telah memuat informasi

yang perlu diketahui publik.

b. Evaluasi.

1) Sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik, masih

menghadapi kendala sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya

efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena para personil yang

melaksanakan tugas sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) ataupun

Kelompok Kerja (Pokja) pada umumnya belum memiliki sertifikat

pengadaan barang/jasa.

2) Perlu dikembangkan e-government secara terintegrasi dan menyeluruh

diantaranya e-literacy, e-budgeting, e-library dll.

c. Rencana Aksi.

1) Membuat peta proses bisnis bagi semua unit organisasi sesuai tugasnya

masing-masing.

2) Mengembangkan e-government secara terintegrasi dan menyeluruh

termasuk diantaranya e-literacy, e-budgeting, e-library dll.


6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur


Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan sejumlah program terkait

pembinan personil dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pegawai

Setjen Wantannas, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

NO PENGEMBANGAN SDM PESERTA TEMPAT DAN WAKTU

1 Diklat Struktural

a. Diklat Pim I 1 org LAN RI, 5 Maret – 28

Agustus 2015

b. Lemhannas PPSA 1 org 11 Mei – 5 Nov 2015

c. Diklat Pim II 1 org LAN RI, 19 Agustus-4

Desember 2015

d. Diklat Pim III 1 org Kementan, 26 Agustus-11

Desember 2015

e. Sesko TNI 1 org Seskoal, 12-29 Okt 2015

2 Diklat Teknis

a. Legal drafting 2 org Jimly School Law and

Government, 16-18 Feb

2015

b. Diklat Perencanaan 2 org LPKN, 24-27 Mei 2015

c. ToT LHKPN 2 org KPK, 11 Agustus 2015

d. Ujian Dinas Tk.I

3 org Kemhan, 27-30 Okt 2015

3 Kegiatan Lain

a. Tugas Belajar 1 org S2 Unhan 10 Feb 2015

b. Rakornis Bidang Mutasi 2 org BKN, 10 Februari 2015

c. Uji Kompetensi 1 org Kemenkum HAM, 18 Feb

2015

d. Asesmen Calon

Pemangku Jabatan di

Sekjen Kemenhub

1 org Sekjen Kemhub, 13 Mei

2015


e. Seleksi Calon Peserta

Diklat Pim I

3 org LAN RI, 25-27 Mei 2015

f. Tes Potensi, Sesmen

Kompetensi, Tes Bhs.

Inggris

1 org KPK, 6-7 Juli 2015

g. Tes Psikologis 23 org Kemhan, 26-27 Okt 2015

h. Ujian Penyesuaian

Ijazah

4 org Kemhan, 27-30 Okt 2015

i. Asesmen Eselon III 5 org Kemhan, 3 November

2015

j. Capacity Building 74 org Seruni, 28-29 Nov 2015

k. Asesmen Dasar 23 org Kemhan, 1-4 Des 2015

b. Evaluasi.

1) Monitoring dan evaluasi atas pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkalasudah cukup efektif namun masih perlu

diintensifkan pelaksanaannya.

2) Karena terkait dengan pembinaan personil dari organisasi induknya,

kebijakan promosi jabatan secara terbuka belum dapat sepenuhnya

dilaksanakan.

3) Belum dimilikinya ukuran kinerja individu oleh semua pegawai yang

sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya cukup mempengaruhi

pencapaian sasaran di bidang SDM.

4) Karena tolok ukurnya yang masih belum jelas dan tegas, sistem reward

and punishment kepada seluruh unit organisasi masih belum dapat

diterapkan secara tepat.

c. Rencana Aksi.

1) Melanjutkan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala.

2) Meningkatkan penerapan sistem reward and punishment kepada seluruh

unit organisasi secara lebih terukur.


3) Mengajukan penambahan anggaran untuk pengembangan kompetensi

personil Setjen Wantannas dalam RKAKL 2016

4) Melakukan koordinasi dengan K/L lain dalam pengisian jabatan

pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama).

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan


1) Identifikasi, analisis, dan pemetaan telah dilaksanakan terhadap

sebagian peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada

peraturan perundang-undangan yang masih belum sinkron.

2) Persyaratan berupa pelaksanaan rapat koordinasi, penyusunan naskah

akademis/kajian sebagian telah dapat dipenuhi. Namun evaluasi atas

pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan belum pernah dilakukan.

b. Evaluasi.

1) Perlu dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan lanjutan terhadap

seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Setjen

Wantannas.

2) Perlu dilakukan penataan yang lebih intens terhadap sistem

pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

c. Rencana Aksi

Melanjutkan semua kegiatan terkait penataan sistem perundang-undangan

yang berlaku di lingkungan Setjen Wantannas.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Dalam tahun 2015 bidang pelayanan publik memperoleh capaian yang

cukup baik dimana secara umum program di bidang ini sudah

terlaksanasesuai rencana aksi yang ditetapkan, dengan mengedepankan

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas yang didukung dengan

kemudahan dalam mengakses informasi. Perkembangan teknologi

informasi yang kian pesat turut mendukung upaya peningkatan kualitas

pelayanan publik Setjen Wantannas meskipun masih diperlukan

pembenahan.


Setjen Wantannas telah menyusun Laporan Layanan Aksi Informasi

Publik Tahun 2015 yang berisi mengenai rekapitulasi layanan informasi

publik meliputi jumlah permohonan informasi, waktu rata-rata pelayanan,

jumlah permohonan yang dikabulkan, alasan permohonan yang ditolak dan

rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi.

Selain dari itu, dalam tahun 2015 telah disusun dan di terbitkan

Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-90/Sesjen/IX/2015 tentang

Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) bagi

Pelaksana Layanan dan Kompensasi bagi Penerima Layanan di

Lingkungan Setjen Wantannas.

Juga telah dilakukan survey tentang tingkat kepuasan masyarakat atas

pelayanan publik.Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat, dalam hal ini

para stakeholders Setjen Wantannas, sebab salah satu kegiatan dalam

program reformasi birokrasi adalah mengikutsertakan pihak eksternal untuk

berpartisipasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap Setjen

Wantannas melalui kegiatan Survey Eksternal. Data dan penilaian dari

responden dalam kegiatan survey eksternal kemudian diolah dengan

metode yang telah ditentukan sesuai Permen PAN dan RB Nomor 16

Tahun 2014. Dari hasil pengolahan survey indeks kepuasan masyarakat

tahun 2015, diperoleh nilai interval sebesar 3.42 dan kinerja pelayanan

berkategori sangat baik

Secara umum, capaian pada pelaksanaan program RB bidang

pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1) Standar Pelayanan

a) Terdapat kebijakan standar pelayanan, mendapatkan penilaian: A

b) Standar pelayanan telah dimaklumatkan, mendapatkan penilaian: A

c) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan, penilaian: A

d) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, penilaian: A

e) Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP, mendapatkan penilaian:B


2) Budaya Pelayanan Prima

a) Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan

Prima, mendapatkan penilaian:B

b) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media, mendapatkan penilaian: A

c) Sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan

tidak sesuai standar, mendapatkan penilaian: A

d) Sarana layanan terpadu/terintegrasi, mendapatkan penilaian: A

e) Inovasi pelayanan, mendapatkan penilaian: A

3) Pengelolaan Pengaduan

a) Media pengaduan pelayanan, mendapatkan penilaian: A

b) SOP pengaduan pelayanan, mendapatkan penilaian: A

c) Unit yang mengelola pengaduan pelayanan, mendapatkan

penilaian: A

d) Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan

kualitas pelayanan, mendapatkan penilaian: A

e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan,

mendapatkan penilaian: A

4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a) Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, mendapatkan

penilaian: A

b) Kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, mendapatkan

penilaian: A

c) Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat,

mendapatkan penilaian: A

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian

pelayanan, mendapatkan penilaian:A

b) Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan,

mendapatkan penilaian:B

c) Perbaikan secara terus menerus, mendapatkan penilaian: A


b. Evaluasi.

Capaian pada area perubahan bidang pelayanan publik sangat terbantu

dengan sarana prasarana informasi dan komunikasi serta fasilitas lain yang

dimiliki Setjen Wantannas. Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan

pada aspek sarana prasarana tersebut, namun kemudahan akses,

komunikasi aktif dengan publik dan interaksi lain yang di lakukan pada

bidang ini dirasakan sangat membantu. Secara umum, bidang kehumasan

yang dilakukan juga sangat relevan serta terkait langsung dengan capaian

tersebut di atas.

c. Rencana Aksi.

1) Melaksanakan evaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan secara

berkala.

2) Menerapakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan

dengan lebih tepat sasaran.

3) Menindaklanjuti hasil survey untuk meningkatkan pelayanan publik.


III. AGENDA REFORMASI BIROKRASI

TABEL 2.

RANGKUMAN ANALISIS SWOT

Hasil Pembahasan (SWOT)

Strengths

(Kekuatan)

1 Jumlah SDM yang memadai

2 Sarana dan Prasana yang memadai

3. Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga

pusat/daerah/internasional

4. Pedoman Pembinaan ketahanan nasional yang jelas

5. Komitmen Pimpinan

Weaknesses

(Kelemahan)

1. Masih rendahnya kualitas SDM

2. Manajemen kinerja yang belum optimal

3. Kooordinasi dengan instansi terkait belum optimal

4. Masih kurangnya dukungan IT

5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja

Opportunities

(Kesempatan)

1 Negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis.

2 Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan publik

3 Koordinasi antarsektor dan antar-daerah dalam pembangunan

daerah

4 Menguatnya aspirasi penegakan hukum yang menjamin rasa

keadilan masyarakat

5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Threats

(Ancaman) 1

Dinamika kehidupan masyarakat masih diwarnai oleh berbagai

turbulensi politik

2

Kerusakan lingkungan hidup belum sepenuhnya dapat

dihentikan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi

tidak berkelanjutan

3. Kerusuhan sosial dan konflik antar umat beragama kerap terjadi

4. Instabilitas politik dan keamanan dibeberapa daerah

5 Penegakan hukum kerap tidak sesuai dengan harapan dan cita

hukum masyarakat


Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka untuk menghadapi

kondisi lingkungan strategis yang semakin komplek baik secara internal maupun

eksternal agar tujuan dan sasaran organisasi Setjen Wantannas periode 2015-2019

dapat terwujud secara optimal maka hasil analisis SWOT tersebut dapat

dimaksimalkan dan dimanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada untuk

meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman atau risiko yang akan dihadapi

Setjen Wantannas. Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kualitas kebijakan dan strategi ketahanan nasional dalam

rangka perkiraan risiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko

pembangunan.

2. Perlu dioptimalkan efektivitas pembinaan ketahanan nasional dalam rangka

menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan.

3. Perlu ditingkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.

Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai

dengan peran dan kewengan Setjen Wantannas sebagai lembaga yang menghasilkan

strategi dan kebijakaan ketahanan nasional untuk Presiden RI maka Setjen

Wantannas harus memiliki kelembagaan dengan penguatan peran dan kewenangan

yang sesuai dengan bisnis proses Setjen Wantannas untuk periode 2015-2019

sebagaimana Tabel di bawah ini:

Gambar 2.

Bisnis Proses Setjen Wantannas


Sesuai dengan proses bisnis (business process) Setjen Wantannas pada

Gambar di atas maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Setjen Wantannas

untuk periode 2015-2019 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.

PENGUATAN PERAN SETJEN WANTANNAS PERIODE 2015-2019

Think Tank Ketahanan

Nasional

Penyusunan kebijakan dan strategi nasional

dalam rangka perkiraan risiko pembangunan

nasional dan merehabilitasi akibat risiko

pembangunan

Pembinaan Ketahanan

Nasional

Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional

dalam rangka menjamin keselamatan bangsa

dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, bahwa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024

yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN kedua, RPJMN ketiga

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif

perekonomian yang berbasis sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang

berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam

RPJMN 2015-2019 pada bidang pertahanan dan keamanan terdapat tiga komponen

utama dari hasil formulasi RPJMN tahap III. Pertama, RPJMN tahap III ini merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang

bervisi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta

aman dan bersatu di mana untuk bidang pertahanan dan keamanan, dimana visi

khususnya adalah penguatan intensif kemampuan pertahanan nasional, keamanan

dalam negeri, dan keamanan sosial. Kedua, RPJMN tahap III juga memperhatikan


visi Kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri

dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dengan misi khusus pada bidang

pertahanan dan keamanan yang adalah mewujudkan keamanan nasional yang

mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan. Dan Ketiga, RPJMN tahap III ini juga meninjau realita

terkini baik domestik, kawasan maupun global yang mempengaruhi kepentingan

nasional secara langsung atau tidak langsung. Di dalam negeri, lingkungan strategis

Indonesia diwarnai kestabilan sosio-politik dan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan, sementara pada tingkat regional dan internasional terjadi persaingan

sebagai hasil dari redistribusi kekuatan dunia yang terkonsentrasi di Asia Pasifik.

Berdasarkan pertimbangan ketiga hal di atas, RPJMN 2015-2019 bidang pertahanan

dan keamanan mengusung isu strategis yang selaras yaitu Peningkatan Kapasitas

Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis tersebut kemudian

dijabarkan menjadi tujuh sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan, yaitu:

(1) Permasalahan alutsista TNI dan Almatsus Polri dan pemberdayaan industri

pertahanan; (2) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit; (3) Profesionalisme Polri;

(4) Peralatan dan koordinasi intelijen; (5) Gangguan keamanan dan pelanggaran

hukum di laut dan wilayah perbatasan darat; (6) Prevalensi penyalahgunaan narkoba;

dan (7) Sistem keamanan nasional.

Berdasarkan berbagai permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi

pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka Setjen

Wantannas mempunyai tanggungjawab untuk sasaran bidang yang akan dicapai

yakni terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan

keamanan tahun 2015-2019, maka arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan-

keamanan (hankam) yang menjadi tanggungjawab Setjen Wantannas adalah

terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif ditempuh dengan:

1) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks

ketahanan nasional; dan

2) Meningkatkan koordinasi antar-institusi pertahanan dan keamanan dengan

institusi lainnya.


III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SETJEN WANTANNAS

Berdasarkan hasil Analisis SWOT sebagaimana uraian di atas, arah kebijakan

dan strategi untuk upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Setjen Wantannas

periode 2015-2019 mencakup:

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien;

2. Peningkatan kualitas strategi dan kebijakan bidang ketahanan; dan

3. Peningkatan kualitas pembinaan bidang ketahanan.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1. Penguatan sistem pendeteksian dini di bidang Ketahanan Nasional.

2. Penguatan kemitraan dengan instansi terkait baik pemerintah maupun non-

pemerintah.

3. Peningkatan pembinaan ketahanan nasional melalui komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat.

Internal:

1. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan

untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

2. Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih proporsional dan

akuntabel.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam

mendukung tugas Setjen Wantannas.

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Setjen Wantannas menetapkan 9

program dan 33 kegiatan sesuai RPJMN periode 2015-2019 dan Renstra Setjen

Wantannas 2015-2019, sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan.

a. Program.

1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.

2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya

perubahan pola pikir.


b. Sasaran.

1) Meningkatnya integritas seluruh aparatur di lingkungan Setjen Wantannas

yang dapat mendukung Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

sehingga tercapai kinerja organisasi yang optimal.

2) Terselenggaranya seluruh program RB secara efektif dan efisien dengan

dukungan peran optimal agen perubahan, sehingga dapat mewujudkan

perubahan secara bertahap seluruh aspek kehidupan organisasi di

lingkungan Setjen Wantannas.

c. Indikator.

1) Persentase keterlibatan pimpinan pada program RB dalam hal penegakan

integritas.

2) Rendahnya tingkat pelanggaran aparatur Setjen Wantannas baik secara

kuantitas maupun kualitas.

3) Tingginya tingkat kehadiran aparatur Setjen Wantannas dalam tugas.

2. Penguatan Pengawasan.

a. Program.

1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM

(Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

2) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

3) Pelaksanaan whistleblowing system.

b. Sasaran.

1) Terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani.

2) Terbentuknya TIM Penanganan Gratifikasi (TPG) melalui keputusan

Sesjen Wantanas.

3) Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas.

4) Pengawasan asas bebas KKN dalam pelaksanaan tugas.

5) Kebijakan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

lingkungan dan implementasi Penanganan Benturan Kepentingan.

6) Tindak lanjut atas hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan.

7) Pengendalian internal terhadap risiko kegiatan pelaksanan tugas dan

fungsi organisasi di seluruh unit kerja.


8) Melanjutkan Pembentukan Tim Terpadu Pengaduan Masyarakat (TTPM)

melalui keputusan Sesjen Wantannas.

9) Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi penanganan benturan

kepentingan.

10) Tersedianya laporan evaluasi bidang penguatan pengawasan RB Setjen

Wantannas.

c. Indikator.

1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

2) Pembuatan laporan berkala oleh Tim yang terbentuk (TPG) tentang

praktek gratifikasi.

3) Peraturan penanganan gratifikasi.

4) pelaksanaan public campaign dan implementasi penanganan gratifikasi.

5) Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.

6) Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi.

7) Tercapainya whistle blowing system.

8) Sosialisasi dan penerapan whistle blowing system.

9) Evaluasi atas whistle blowing system.

10) Tindak lanjut evaluasi atas whistle blowing system.

11) Pencegahan benturan kepentingan.

12) Meningkatnya opini laporan sistem keuangan (nilai:WTP).

13) Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi.

14) Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan.

15) Ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi yang diberikan.

16) Pengaduan masyarakat tertangani dengan baik.

17) Terbentuknya Tim Terpadu Pengaduan Masyarakat (TTPM) di

Lingkungan Setjen Wantannas.

18) Penanganan benturan kepentingan tersosialisasikan dengan baik.

19) Terwujudnya penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Setjen

Wantannas.

20) Terwujudnya laporan evaluasi.

21) Tersusunnya secara rinci kelengkapan evidence bidang penguatan

pengawasan


3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

a. Program.

Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Keamanan Nasional

(Sisfokamnas) dalam meraih sasaran-sasaran Wantannas sebagai think tank

Ketahanan Nasional dan Pembinaan Ketahanan Nasional (Bintannas) dan

peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran dan

pelaporan serta transparansi kinerja organisasi.

b. Sasaran.

1) Meningkatnya pemanfaatan Sisfokamnas dalam pembuatan policy brief,

perkiraan cepat (kirpat) tentang hal-hal nasional yang mendesak, strategis

dan krusial, dan kajian-kajian Bintannas melalui Rakertas dan Pokjasus.

2) Meningkatnya kualitas policy brief untuk Presiden RI selaku Ketua

Wantannas.

3) Meningkatnya kualitas hasil-hasil kajian Bintannas.

4) Meningkatnya kecepatan penyampaian hasil-hasil kajian kepada Presiden

RI dan para anggota Wantannas.

5) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam perencanaan, penganggaran dan

pelaporan.

6) Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran serta

mekanisme pelaporan.

7) Meningkatnya transparansi laporan keuangan dan kinerja.

8) Meningkatnya penilaian Indeks Kinerja Utama (IKU) secara

terkomputerisasi dan dapat dimutakhirkan secara berkala minimal sebulan

sekali.

9) Meningkatnya komitmen peningkatan kinerja dan dapat dipantau secara

digital oleh pimpinan.

10) Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan kinerja guna meraih

predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM).

11) Meningkatnya kualitas SAKIP.

12) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan

akuntabel kinerjanya.


13) Meningkatnya transparasi situasi keuangan Setjen Wantannas kepada

publik.

14) Meningkatnya transparasi situasi kinerja Setjen Wantannas kepada publik.

c. Indikator.

1) Pemanfaatan yang tinggi Sisfokamnas oleh para eselon pimpinan, para

staf di kedeputian dan staf ahli dalam rangka pembuatan policy brief,

Kirpat dan kajian-kajian Rakertas dan Pokjasus.

2) Peningkatan probabilitas diterimanya policy brief Setjen Wantannas oleh

Presiden RI.

3) Peningkatan probabilitas diterimanya hasil-hasil kajian Wantannas berupa

Kirpat dan Rakertas serta Pokjasus oleh Presiden RI dan para anggota

Wantannas.

4) Peningkatan outcome Wantannas sebagai dampak dari kecepatan

Presiden RI dan para anggota Wantannas menanggapi hasil-hasil kajian

Setjen Wantannas.

5) Penerapan nota dinas daring (online) dalam komunikasi internal para

pejabat Setjen Wantannas guna mempercepat perencanaan,

penganggaran dan pelaporan.

6) Peningkatan efektivitas kerja dan efisiensi waktu melalui pengintegrasian

mekanisme perencanaan dan penganggaran serta pelaporan melalui

penerapan nota dinas daring.

7) Peningkatan transparansi laporan keuangan dan kinerja yang dapat

diakses secara daring.

8) Penerapan Balanced Score Card (BSC) di seluruh Unit Kerja.

9) Penerapan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan

level individu staf.

10) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik

melalui media daring.

11) Penyusunan revisi pedoman implementasi SAKIP secara digital.

12) Penerapan right sizing SDM, yakni right (tepat) dalam kuantitas dan right

dalam kualitas (kompeten dan profesional).

13) Publikasi secara berkala dokumen perencanaan dan anggaran Setjen

Wantannas secara daring kepada publik.


14) Publikasi secara berkala kinerja berupa abstrak/ rangkuman kajian-kajian

Setjen Wantannas secara daring kepada publik.

4. Penguatan Kelembagaan.

a. Program.

Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN (Setjen Wantannas).

b. Sasaran.

Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang

tindih sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola

pemerintahan yang baik.

c. Indikator.

1) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme

kelembagaan.

2) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi.

5. Penguatan Tatalaksana.

a. Program.

1) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

2) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4) Penerapan sistem kearsipan yang handal.

b. Sasaran.

1) Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka

mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

2) Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh

dan terpadu.

c. Indikator.

1) Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka

mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.


2) Tersedianya kebijakan administrasi pemerintahan di lingkungan Setjen

Wantannas.

3) Terimplementasinya SOP-AP di masing-masing unit kerja.

4) Terlaksananya evaluasi ketatalaksanaan masing-masing unit kerja secara

berkala.

5) Tersedianya aplikasi implementasi e- government yang terintegrasi.

6) Terlaksananya evaluasi penerapan e-government di lingkungan Setjen

Wantannas.

7) Tersedianya aplikasi sebagai implementasi keterbukaan informasi publik.

8) Tersedianya aplikasi kearsipan secara elektronik di lingkungan Setjen

Wantannas.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

a. Program.

1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.

2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi

secara transparan dan berbasis kompetensi.

3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.

4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center.

5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.

6) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis

kinerja.

7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN.

8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN.

9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data

base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.

10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.

11) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis

kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN).

12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN.

13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat

kompetensi jabatan.


14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk

mendukung kinerja.

b. Sasaran.

1) Analisis jabatan, analisis beban kerja serta penghitungan kebutuhan

pegawai telah dilakukan.

2) Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.

3) Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.

4) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah

dihitung dan diformalkan.

5) Pelaksaanaan pengumuman dan keseluruhan proses melalui sistem

informasi dengan asas keterbukaan, bebas KKN.

6) Penyusunan peraturan pola karir ASN.

7) Penerapan promosi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

8) Tersedianya standar kompetensi SDM, sehingga manajemen karir dan

pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi.

9) Tersusunnya pedoman penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi,

transparansi dan ditetapkannya kebijakan tentang penilaian kinerja

pegawai.

10) Penegakan disiplin pegawai.

11) Pengaturan akses sistem informasi kepegawaian.

12) Integrasi sistem informasi kepegawaian dalam pelaksanaan kebijakan

manajemen pegawai.

13) Terwujudnya kejelasan karier pegawai yang memiliki talent pool, dan

menggambarkan kompetensi yang utuh dari pegawai.

14) Penyusunan standar kompetensi SDM.

15) Pelaksanaan assessment dan uji kompetensi bagi pegawai.

16) Penyusunan rencana pengembangan berdasarkan kompetensi.

17) Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi

secara berkala.

18) Tersusunnya pedoman kurikulum Diklat pegawai, Terlaksananya diklat yang

sesuai dengan kebutuhan organisasi, Tersedianya database Diklat bagi

pegawai, Evaluasi pasca pelaksanaan Diklat terhadap peserta untuk

mengukur keberhasilan.


19) Terselenggaranya promosi terbuka/lelang jabatan secara transparan,

Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki.

20) Tersusunnya pola karir pegawai ASN, Penempatan pegawai sesuai

dengan kompetensinya, meningkatnya kinerja individu pegawai,

terwujudnya suasana kondusif dan keadilan terhadap seluruh pegawai

ASN.

21) Tersusunnya uraian jabatan, tersusunnya job grading, tersusunnya

evaluasi jabatan yang akurat, tersusunnya pedoman pelaksanaan analisa

beban kerja dalam rangka merumuskan kebutuhan pegawai.

22) Tersedianya pedoman pendidikan dan pelatihan yang transparan, efektif,

efisien dan akuntabel, terpenuhinya kebutuhan organisasi terhadap

kompetensi pegawai.

c. Indikator.

1) Tersedianya perhitungan kebutuhan yang tepat.

2) Kebutuhan 5 tahun dijadikan acuan dalam pengajuan formasi.

3) Manajemen karir dan pemerataan jumlah pegawai.

4) Tersedianya jumlah kebutuhan pelaksana.

5) Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan rekrutmen dan sistem

informasi yang digunakan.

6) Dengan penerapan pola karir dan manajemen SDM melalui talent pool

didapatkan SDM yang sesuai dengan kompetensi jabatan.

7) Dokumen standar kompetensi.

8) Dokumen hasil assessment.

9) Dokumen rencana pengembangan berbasis kompetensi.

10) Dokumen monitoring evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi.

11) Penetapan dokumen pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan dan

pangkat dan golongan.

12) Sosialisasi dan implementasi kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai

13) Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward and punishment).

14) Kemudahan akses dan kejelasan pengelolaan serta manajemen

pegawai.


15) Tersedianya identifikasi kelompok pegawai yang potensial untuk

kaderisasi kepemimpinan.

16) Didapatkan standar kompetensi SDM, sehingga manajemen karir dan

pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi.

17) Pelaksanaan pedoman/kurikulum Diklat.

18) Meningkatnya kualitas kompetensi SDM.

19) Terlaksananya promosi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi dan kebutuhan pengembangan karir pegawai.

20) Kompetensi Minimal dengan menghilangkan kesenjangan kompetensi

yang ada dengan kompetensi yang diinginkan.

21) Evaluasi pasca pelaksanaan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

22) Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

a. Program.

1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang

sedang diberlakukan.

2) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang

sedang diberlakukan

3) Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan

yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis

dengan peraturan perundang-undangan lain.

4) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-

undangan yang dipandang menghambat pelayanan.

b. Sasaran.

1) Evaluasi dan perumusan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

yang sesuai organisasi Wantannas.

2) Monitoring, evaluasi, perumusan dan harmonisasi SOP dan peraturan

perundang-undangan terbaru.

3) Perumusan dan penetapan aturan per undangan- undangan baru sesuai

kebutuhan.

4) Sosialisasi peraturan perundangan-undangan baru yang akan

diterapkan.


c. Indikator.

1) Jumlah pelaksanaan SOP dan peraturan yang sesuai.

2) Jumlah pelaksanaan evaluasi dan peraturan perundang-undangan.

3) Adanya hasil revisi/ perbaikan peraturan yang diperlukan.

4) Jumlah revisi peraturan perundangan terbaru.

5) Jumlah hasil revisi peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan

di Setjen Wantannas.

6) Sejumlah peratur an perundang-undangan baru sesuai kebutuhan.

7) Adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan baru.

8) Jumlah biaya sesuai kegiatan dan produknya.

9) Perkantoran dan sarana pendukungnya.

10) Terpahaminya sejumlah peraturan perundang-undangan yang

disosialisasikan.

11) Dapat diterapkannya peraturan perundang-undangan yang baru.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Program.

1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

a) Implementasi UU Pelayanan Publik.

b) Pemanfataan ICT.

c) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan

d) Budaya Pelayanan.

2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik:

a) Penguatan monev kinerja.

b) Efektivitas pengawasan.

c) Sistem pengaduan.

d) Penerapan reward and punishment.

b. Sasaran.

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik:

a) Standar Pelayanan.

b) Budaya Pelayanan Prima.

c) Pengelolaan Pengaduan.

d) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.


2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik:

a) Optimalisasi merespon pengaduan.

b) Peningkatan soft competency petugas pelayanan.

c) Pengembangan sistem reward and punishment.

d) Pemanfaatan teknologi informasi.

c. Indikator.

1) Hasil survey kepuasan masyarakat.

2) Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

3) Indeks integritas pelayanan publik.

4) Persentase tingkat kepatuhan K/L dalam pelaksanaan UU Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5) Publik Service Index.

6) Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.

7) Implementasi sistem reward and punishment.

8) Kemudahan akses informasi.

9) Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik.

9. Monitoring, Evaluasi dan Quick Wins.

a. Program.

1) Monitoring dan Evaluasi bidang pembinaan aspek ketahanan nasional

pada 8 (delapan) area perubahan.

2) Quick wins: Optimalisasi Situation Room dalam rangka percepatan

penyajian kondisi ketahanan nasional kepada Ketua dan Anggota Tetap

Dewan Ketahanan Nasional.

b. Sasaran.

1) Tersedianya data dan informasi aspek ketahanan nasional pada 8

(delapan) area perubahan.

2) Terwujudnya percepatan penyajian kondisi ketahanan nasional kepada

Ketua dan Anggota Tetap Dewan Ketahanan Nasional.

c. Indikator.

1) Tercapainya reformasi birokrasi di Setjen Wantannas.

2) Tercapainya kondisi ketahanan nasional.


IV. MONITORING, EVALUASI DAN QUICK WINS

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas periode 2015-2019 harus

dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Setjen Wantannas sesuai dengan tugas

dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya

dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga,

unit kerja dan kinerja pegawai.

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan

perencanaan strategis Setjen Wantannas sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur

sesuai indikatornya. Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Road Map Reformasi Birokrasi

Setjen Wantannas. Hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Menteri PAN RB pada

akhir tahun. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat

mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk

perbaikan pelaksanaan rencana reformasi birokrasi di masa yang akan datang.

Fokus utama monitoring dan evaluasi diarahkan kepada perubahan yang terdiri

dari delapan area perubahan yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penguatan

Pengawasan; (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (4) Penguatan Kelembagaan; (5)

Penguatan Tatalaksana; (6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (7)

Penguatan Peraturan perundang-undangan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik.

Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator

masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya,

kegiatan evaluasi dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum

ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan

menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara

mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat

pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan

pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya; dan


3. Evaluasi pada Tahap Pasca-pelaksanaan (ex post), yaitu evaluasi yang

dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk

melihat apakah pencapaian (keluaran, hasil, atau dampak) program mampu

mengatasi masalah reformasi birokrasi yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini

digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),

efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak

terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Setjen Wantannas untuk

menilai efisiensi, efektivitas, keekonomian, manfaat, dampak, dan keberlanjutan suatu

program. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator

dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan/atau indikator dan sasaran kinerja

hasil untuk program.

Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Dalam hal ini

yang dimaksud dengan sistematis adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan

sesuai dengan tata urut sehingga hasil dan rekomendasi dapat

dipertanggungjawabkan. Setjen Wantannas akan menyediakan informasi berkaitan

dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Quick Wins merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang

mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan

momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan

sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar

tersebut. Quick wins untuk Setjen Wantannas merupakan optimalisasi Sitroom dalam

rangka percepatan penyajian kondisi ketahanan nasional kepada Ketua dan Anggota

Tetap Dewan Ketahanan Nasional.


V. PENUTUP

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang diarahkan pada tiga aspek yaitu : 1) Birokrasi yang bersih dan

akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efesien; 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan

publik yang berkualitas.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna

dan berhasil guna. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut

birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan

masyarakat.

Secara keseluruhan program reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas

sudah berjalan dengan baik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas yang didukung dengan kemudahan dalam mengakses informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat turut mendorong dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik Setjen Wantannas kepada masyarakat

meskipun masih diperlukan pembenahan hal-hal yang dipandang masih kurang dan

belum maksimal dilaksanakan. Dengan melaksanakan program peningkatan kualitas

pelayanan publik secara baik dan benar serta mengikuti perkembangan teknologi

global, Setjen Wantannas berupaya mendukung tercapainya reformasi birokrasi

secara optimal.

Didorong oleh semangat perubahan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan

dan kinerja Setjen Wantannas yang lebih baik, dalam kurun waktu tahun 2010-2014

proses Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas telah menghasilkan berbagai

perubahan serta capaian-capaian penting dan konkrit pada delapan area perubahan

reformasi birokrasi. Merujuk amanat yang tertulis dalam Road Map Reformasi

Birokrasi Nasional 2015-2019, pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen Wantannas

akan meningkat kinerjanya apabila ada motivasi yang kuat. Motivasi akan muncul jika

setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai

tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari

tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan

secara konsisten.


Secara bertahap mulai terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan

dan pegawai Setjen Wantannas dalam menyikapi Reformasi Birokrasi, dimana

tercapai kesepakatan untuk membentuk Setjen Wantannas yang lebih professional,

efisien, dan berintegritas. Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan

menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi Setjen Wantannas dan

seluruh komponennya untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan

dilaksanakan. Setjen Wantannas harus berubah menjadi sebuah organisasi yang

dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai

tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi diharapkan akan dapat tercapai.

Jakarta, Oktober 2015

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

W a r i s Letnan Jenderal TNI

MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 1

LAMPIRAN MATRIK PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, DAN INDIKATOR

REFORMASI BIROKRASI SETJEN WANTANNAS 2015-2019

No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pengembangan

nilai-nilai untuk

menegakkan

integritas

Meningkatnya integritas

seluruh aparatur di

lingkungan Setjen

Wantannas yang dapat

mendukung Efisiensi

dan efektivitas

pelaksanaan tugas

sehingga tercapai

kinerja organisasi yang

optimal

Persentase

keterlibatan

pimpinan pada

program RB dalam

hal penegakan

integritas

Rendahnya tingkat

pelanggaran

aparatur Setjen

Wantannas baik

secara kuantitas

maupun kualitas

Tingginya tingkat

kehadiran aparatur

Setjen Wantannas

dalam tugas

Terbangunnya

kesamaan

persepsi,komitmen,

dan pemahaman

seluruh aparatur

Setjen wantannas

tentang program RB

pada fokus

pengembangan nilai

integritas

Meningkatnya

penerapan nilai-

nilai integritas oleh

seluruh aparatur

Setjen Wantannas

Meningkatnya

penerapan nilai-

nilai integritas

oleh seluruh

aparatur Setjen

Wantannas

Menguatnya

penerapan nilai-

nilai integritas

oleh seluruh

aparatur Setjen

Wantannas

Terlaksananya

seluruh program

dan kegiatan RB

periode lima

tahun kedua

(2015-2019)

secara berkualitas

2. Pembentukan

agen perubahan

yang dapat

mendorong

terjadinya

perubahan pola

pikir

Terselenggaranya

seluruh program RB

secara efektif dan

efisien dengan

dukungan peran optimal

agen perubahan,

sehingga dapat

mewujudkan perubahan

secara bertahap seluruh

aspek kehidupan

organisasi di lingkungan

Setjen Wantannas

Konsistensi antara

rencana aksi dari

sembilan program RB

di lingkungan Setjen

Wantannas dengan

pelaksanaannya

Terbentuknya

formasi agen

perubahan yang

merupakan seluruh

personil yang

tergabung dalam

Tim RB Setjen

wantannas

Terbangunnya

kesamaan

persepsi, dan

komitmen, seluruh

agen perubahan di

lingkungan Setjen

wantannas tentang

fokus program RB

Meningkatnya

peran agen

perubahan dalam

peningkatan

kualitas aparatur

di lingkungan

Setjen Wantannas

Meningkatnya

peran agen

perubahan dalam

peningkatan

kualitas aparatur

di lingkungan

Setjen Wantannas

Menguatnya

peran agen

perubahan dalam

peningkatan

kualitas aparatur

di lingkungan

Setjen Wantannas



2015 2016 2017 2018 2019

II. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pembangunan

unit kerja untuk

memperoleh

predikat menuju

WBK/WBBM

(Wilayah Bebas

Korupsi/Wilayah

Birokrasi Bersih

dan Melayani)

Terwujudnya wilayah

bebas korupsi dan

wilayah birokrasi bersih

dan melayani

Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

organisasi,

pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN,

serta peningkatan

pelayanan publik

Kebijakan

Penetapan unit kerja

menuju WBK/

WBBM

Piagam

Pencanangan Zona

Integritas

Laporan Hasil

Evaluasi WBK/

WBBM

Kebijakan

Penetapan unit

kerja menuju WBK/

WBBM

Piagam

Pencanangan Zona

Integritas

Laporan Hasil

Evaluasi WBK/

WBBM

Laporan Hasil

Evaluasi WBK/

WBBM

Laporan Hasil

Evaluasi WBK/

WBBM

Laporan Hasil

Evaluasi WBK/

WBBM

2. Pelaksanaan

pengendalian

gratifikasi

Terbentuknya TIM

Penanganan

Gratifikasi (TPG)

melalui keputusan

Sesjen Wantanas

Menghilangkan

praktek gratifikasi

dalam pelaksanaan

tugas

Pembuatan laporan

berkala oleh Tim

yang terbentuk

(TPG) tentang

praktek gratifikasi.

Peraturan

penanganan

gratifikasi

pelaksanaan public

campaign dan

implementasi

penanganan

gratifikasi

Evaluasi atas

kebijakan

penanganan

gratifikasi

Tindak lanjut hasil

evaluasi atas

penanganan

gratifikasi

Menyusun draft/

peraturan

penanganan

gratifikasi

Laporan

pelaksanaan public

campaign dan

implementasi

penanganan

gratifikasi

Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

peraturan

penanganan

gratifikasi

Melaksanakan

peraturan

penanganan

gratifikasi

Laporan

pelaksanaan public

campaign dan

implementasi

penanganan

gratifikasi

Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

peraturan

penanganan

gratifikasi

Laporan

pelaksanaan

public campaign

dan implementasi

penanganan

gratifikasi

Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

peraturan

penanganan

gratifikasi

Laporan

pelaksanaan

public campaign

dan implementasi

penanganan

gratifikasi

Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

peraturan

penanganan

gratifikasi

Laporan

pelaksanaan

public campaign

dan implementasi

penanganan

gratifikasi

Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

peraturan

penanganan

gratifikasi



2015 2016 2017 2018 2019

3. Pelaksanaan

whistleblowing

system

Pengawasan asas

bebas KKN dalam

pelaksanaan tugas

Tercapainya whistle

blowing system.

Sosialisasi dan

penerapan whistle

blowing system

Evaluasi atas whistle

blowing system

Tindak lanjut

evaluasi atas whistle

blowing system

Menyusun dan

merumuskan

kebijakan tentang

Sistem Pelaporan

dan penanganan

Pelanggaran

(whistle-blowing

system)

Laporan sosialisasi

dan penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan tindak lanjut

evaluasi

Laporan sosialisasi

dan penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan tindak

lanjut evaluasi

Laporan

sosialisasi dan

penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan tindak

lanjut evaluasi

Laporan

sosialisasi dan

penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan tindak

lanjut evaluasi

Laporan

sosialisasi dan

penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan tindak

lanjut evaluasi

4. Pelaksanaan

pemantauan

benturan

kepentingan

Kebijakan tentang

Pedoman

Penanganan

Benturan

Kepentingan di

lingkungan dan

implementasi

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Tindak lanjut atas

hasil evaluasi

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Pencegahan benturan

kepentingan Menyusun kebijakan

tentang Pedoman

Penanganan

Benturan

Kepentingan di

lingkungan dan

implementasi

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Laporan sosialisasi

dan penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Melaksanakan

kebijakan tentang

Pedoman

Penanganan

Benturan

Kepentingan di

lingkungan dan

implementasi

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Laporan sosialisasi

dan penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan

sosialisasi dan

penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan

sosialisasi dan

penerapan

Laporan hasil

evaluasi

Laporan

sosialisasi dan

penerapan

Laporan hasil

evaluasi



2015 2016 2017 2018 2019

5. Pembangunan

SPIP Pengendalian internal

terhadap risiko

kegiatan pelaksanan

tugas dan fungsi

organisasi di seluruh

unit kerja

Meningkatnya opini

laporan sistem

keuangan

(nilai:WTP)

Meningkatkan

kepercayaan

stakeholders

terhadap organisasi

Berkurangnya

temuan hasil

pemeriksaan

Ditindaklanjutinya

seluruh rekomendasi

yang diberikan

Penyusunan

kebijakan sistem

pengendalian

internal

Penetapan

kebijakan sistem

pengendalian

internal

Sosialisasi dan

implementasi

pedoman/SOP

SPIP

Monitoring evaluasi

efektifitas

pedoman/SOP

SPIP

Implementasi

SOP SPIP

Monitoring

evaluasi efektifitas

pedoman/SOP

SPIP

Laporan

pemantauan

pengendalian

intern

Laporan

pemantauan

pengendalian

intern

6. Penanganan

pengaduan

masyarakat

Melanjutkan

Pembentukan Tim

Terpadu Pengaduan

Masyarakat (TTPM)

melalui keputusan

Sesjen Wantannas

Merencanakan dan

melaksanakan

sosialisasi

penanganan benturan

kepentingan

Pengaduan

masyarakat

tertangani dengan

baik

Terbentuknya Tim

Terpadu Pengaduan

Masyarakat (TTPM)

di Lingkungan Setjen

Wantannas

Penanganan

benturan

kepentingan

tersosialisasikan

dengan baik

Terwujudnya

penanganan

benturan

kepentingan di

Lingkungan Setjen

Wantannas

Laporan mengenai

identifikasi media

yang digunakan

dalam pengaduan

pelayanan

SOP Pengaduan

Pelayanan

Laporan evaluasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

Laporan

mengenai

identifikasi media

yang digunakan

dalam pengaduan

pelayanan

SOP Pengaduan

Pelayanan

Laporan evaluasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

Laporan

mengenai

identifikasi

media yang

digunakan

dalam

pengaduan

pelayanan

SOP

Pengaduan

Pelayanan

Laporan

evaluasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

Laporan

mengenai

identifikasi

media yang

digunakan

dalam

pengaduan

pelayanan

SOP

Pengaduan

Pelayanan

Laporan

evaluasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

Laporan

mengenai

identifikasi

media yang

digunakan

dalam

pengaduan

pelayanan

SOP

Pengaduan

Pelayanan

Laporan

evaluasi

penanganan

pengaduan

masyarakat



2015 2016 2017 2018 2019

7. Monev dan

Laporan

Tersedianya laporan

evaluasi bidang

penguatan pengawasan

RB Setjen Wantannas

Terwujudnya laporan

evaluasi.

Tersusunnya secara

rinci kelengkapan

evidence bidang

penguatan

pengawasan

Monitoring dan

evaluasi bidang

penguatan

pengawasan

Monitoring dan

evaluasi bidang

penguatan

pengawasan

Monitoring dan

evaluasi bidang

penguatan

pengawasan

Monitoring dan

evaluasi bidang

penguatan

pengawasan

Monitoring dan

evaluasi bidang

penguatan

pengawasan

III. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Peningkatan

pemanfaatan Sistem

Informasi Keamanan

Nasional

(Sisfokamnas) dalam

meraih sasaran-

sasaran Wantannas

sebagai think tank

Ketahanan Nasional

dan Pembinaan

Ketahanan Nasional

(Bintannas) dan

peningkatan

pemanfaatan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK)

untuk meningkatkan

efektivitas dan

efisiensi

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan serta

transparansi kinerja

organisasi.

Meningkatnya

pemanfaatan

Sisfokamnas

dalam pembuatan

policy brief,

perkiraan cepat

(Kirpat) tentang

hal-hal nasional

yang mendesak,

strategis dan

krusial, dan kajian-

kajian Bintannas

melalui Rakertas

dan Pokjasus

Pemanfaatan

yang tinggi

Sisfokamnas oleh

para eselon

pimpinan, para

staf di kedeputian

dan staf ahli

dalam rangka

pembuatan policy

brief, Kirpat dan

kajian-kajian

Rakertas dan

Pokjasus

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan

Sisfokamnas baru

dioperasikan pada

Januari 2016

50% 75% 100% 100%

Meningkatnya

kualitas policy

brief untuk

Presiden RI selaku

Ketua Wantannas

Peningkatan

probabilitas

diterimanya

policy brief Setjen

Wantannas oleh

Presiden RI

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan

Sisfokamnas baru

dioperasikan pada

Januari 2016

25% 40% 60% 75%



2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

kualitas hasil-hasil

kajian Bintannas

Probabilitas

diterimanya hasil-

hasil kajian

Wantannas

berupa Kirpat

dan Rakertas

serta Pokjasus

oleh Presiden RI

dan para anggota

Wantannas

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan

Sisfokamnas baru

dioperasikan pada

Januari 2016

25% 25% 60% 75%

Meningkatnya

kecepatan

penyampaian

hasil-hasil kajian

kepada Presiden

RI dan para

anggota

Wantannas

Peningkatan

outcome

Wantannas

sebagai dampak

dari kecepatan

Presiden RI dan

para anggota

Wantannas

menanggapi

hasil-hasil kajian

Setjen

Wantannas

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan

Sisfokamnas baru

dioperasikan pada

Januari 2016

10% 25% 40% 60%

Meningkatnya

pemanfaatan TIK

dalam

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan

Penerapan nota

dinas daring

(online) dalam

komunikasi

internal para

pejabat Setjen

Wantannas guna

mempercepat

perencanaan,

penganggaran

dan pelaporan

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dan 2016

dikarenakan nota

dinas daring baru akan

dioperasikan pada

Januari 2017

0% 50% 75% 100%



2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

efektivitas

perencanaan dan

penganggaran

serta mekanisme

pelaporan

Peningkatan

efektivitas kerja

dan efisiensi

waktu melalui

pengintegrasian

mekanisme

perencanaan dan

penganggaran

serta pelaporan

melalui

penerapan nota

dinas daring

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dan 2016

dikarenakan nota

dinas daring baru akan

dioperasikan pada

Januari 2017

0% 50% 75% 100%

Meningkatnya

transparansi

laporan keuangan

dan kinerja

Peningkatan

transparansi

laporan

keuangan dan

kinerja yang

dapat diakses

secara daring

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan

mekanisme pelaporan

keuangan dan kinerja

secara daring belum

dibangun

25% 60% 90% 100%

Meningkatnya

penilaian Indeks

Kinerja Utama

(IKU) secara

terkomputerisasi

dan dapat

dimutakhirkan

secara berkala

minimal sebulan

sekali

Penerapan

Balanced Score

Card (BSC) di

seluruh Unit

Kerja

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dan 2016

dikarenakan IKU

berbasis BSC baru

akan dioperasikan

pada Januari 2017

0% 40% 75% 100%

Meningkatnya

komitmen

peningkatan

kinerja dan dapat

dipantau secara

digital oleh

pimpinan

Penerapan

penandatanganan

Perjanjian Kinerja

(PK) sampai

dengan level

individu staf

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan PK

belum didigitalisasi

20% 75% 90% 100%



2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

kualitas pelaporan

keuangan dan

kinerja guna

meraih predikat

Wilayah Bebas

Korupsi (WBK)

dan Wilayah

Birokrasi Bersih

dan Melayani

(WBBM)

Monitoring,

evaluasi, dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

secara periodik

melalui media

daring

40%

60% 80% 90% 100%

Meningkatnya

kualitas SAKIP

Penyusunan

revisi pedoman

implementasi

SAKIP secara

digital

20% 40% 75% 90% 100%

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas Sumber

Daya Manusia

(SDM) akan

akuntabel

kinerjanya

Penerapan right

sizing SDM,

yakni right (tepat)

dalam kuantitas

dan right dalam

kualitas

(kompeten dan

profesional)

20% 40% 60% 80% 100%

Meningkatnya

transparasi situasi

keuangan Setjen

Wantannas

kepada publik

Publikasi secara

berkala dokumen

perencanaan dan

anggaran Setjen

Wantannas

secara daring

kepada publik

100% 100% 100% 100% 100%



2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

transparasi situasi

kinerja Setjen

Wantannas

kepada publik

Publikasi secara

berkala kinerja

berupa abstrak/

rangkuman

kajian-kajian

Setjen

Wantannas

secara daring

kepada publik

0%

Angka 0% pada tahun

2015 dikarenakan

publikasi secara

berkala kinerja berupa

abstrak/rangkuman

kajian-kajian dimulai

pada tahun 2016

10%

50% 75%

90%

IV. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Evaluasi dan

restrukturisasi

kelembagaan

ASN

Terwujudnya

kelembagaan yang

tepat ukuran, tepat

fungsi, tidak tumpang

tindih sehingga mampu

mendorong upaya

perwujudan tata kelola

pemerintahan yang baik

Meningkatnya

ketepatan ukuran,

ketepatan fungsi dan

sinergisme

kelembagaan

Menurunnya

tumpang tindih tugas

dan fungsi

Finalisasi evaluasi

kelembagaan

Penyusunan

kajian/desain

organisasi Setjen

Wantannas

Penyusunan

organisasi dan

tatakerja

Penyusunan

pedoman

pembentukan dan

evaluasi

kelembagaan

Evaluasi

kelembagaan dan

Evaluasi desain

organisasi

Evaluasi

kelembagaan dan

Evaluasi desain

organisasi

Evaluasi

kelembagaan dan

Evaluasi desain

organisasi

V. PENGUATAN TATALAKSANA

1. Penerapan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan

Terwujudnya

ketatalaksanaan yang

efektif dan efisien dalam

rangka mendorong

upaya perwujudan tata

pemerintahan yang baik

Tersedianya

kebijakan

administrasi

pemerintahan di

lingkungan Setjen

Wantannas

Terimplementasinya

SOP-AP di masing-

masing unit kerja

Terlaksananya

evaluasi

ketatalaksanaan

masing-masing unit

kerja secara berkala

Penguatan kebijakan

ketatalaksanaan

untuk mendorong

proses bisnis

birokrasi yang

sederhana, cepat,

dan terintegrasi

Penyusunan

kebijakan

administrasi

pemerintahan Peta

proses bisnis

Penguatan

kebijakan

ketatalaksanaan

untuk mendorong

proses bisnis

birokrasi yang

sederhana, cepat,

dan terintegrasi

Penyusunan

kebijakan

administrasi

pemerintahan

Peta proses bisnis

Penguatan

kebijakan

ketatalaksanaan

untuk mendorong

proses bisnis

birokrasi yang

sederhana, cepat,

dan terintegrasi

Penyempurnaan

instrumen dan

pelaksanaan

evaluasi

Penyusunan

kebijakan

administrasi

pemerintahan

Peta proses bisnis

Penguatan

kebijakan

ketatalaksanaan

untuk mendorong

proses bisnis

birokrasi yang

sederhana, cepat,

dan terintegrasi

Penyempurnaan

instrumen dan

pelaksanaan

evaluasi

Penyusunan

kebijakan

administrasi

pemerintahan

Peta proses bisnis

Penguatan

kebijakan

ketatalaksanaan

untuk mendorong

proses bisnis

birokrasi yang

sederhana, cepat,

dan terintegrasi

Penyempurnaan

instrumen dan

pelaksanaan

evaluasi



2015 2016 2017 2018 2019

2. Perluasan

penerapan e-

government

yang terintegrasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

Terwujudnya

ketatalaksanaan yang

berbasis elektronik yang

menyeluruh dan

terpadu

Tersedianya aplikasi

implementasi e-

government yang

terintegrasi

Terlaksananya

evaluasi penerapan

e-government di

lingkungan Setjen

Wantannas

Penyempurnaan

aplikasi sebagai

implementasi e-

government yang

terintegrasi

Penyempurnaan

aplikasi sebagai

implementasi e-

government yang

terintegrasi

Penyempurnaan

instrumen dan

pelaksanaan

evaluasi

penerapan e-

government

Penyempurnaan

instrumen dan

pelaksanaan

evaluasi

penerapan e-

government

Penyempurnaan

instrumen dan

pelaksanaan

evaluasi

penerapan e-

government

3. Implementasi

Undang-Undang

Keterbukaan

Informasi Publik


sebagai implementasi

keterbukaan informasi

publik

Draft peraturan/

peraturan tentang

keterbukaan

informasi publik

Pelayanan

informasi di website

Pelayanan

informasi di

website

Pelayanan

informasi di

website

Pelayanan

informasi di

website

4. Penerapan

sistem kearsipan

yang handal


kearsipan secara

elektronik di

lingkungan Setjen

Wantannas

Monitoring dan

evaluasi

pengelolaan arsip

akif dan inaktif

Penyusunan

rencana

pengembangan

sistem kearsipan

Monitoring dan

evaluasi

pengelolaan arsip

akif dan inaktif

Penerapan sistem

kearsipan

Monitoring dan

evaluasi

pengelolaan arsip

akif dan inaktif

Evaluasi

penerapan sistem

kearsipan

Monitoring dan

evaluasi

pengelolaan arsip

akif dan inaktif

Evaluasi

penerapan sistem

kearsipan

VI. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1. Perbaikan

berkelanjutan

sistem

perencanaan

kebutuhan

pegawai ASN

Analisis jabatan,

analisis beban kerja

serta penghitungan

kebutuhan pegawai

telah dilakukan

Proyeksi kebutuhan 5

tahun telah disusun

dan diformalkan

Tersedianya

perhitungan

kebutuhan yang

tepat

Kebutuhan 5 tahun

dijadikan acuan

dalam pengajuan

formasi

Finalisasi Dokumen

Pedoman Analisis

Jabatan, Analisis

Beban Kerja (ABK)

dan penghitungan

kebutuhan pegawai

Menyusun dan

menetapkan

perhitungan formasi

jabatan

Melakukan review

Analisis Jabatan

dan penghitungan

kebutuhan pegawai

melalui ABK

Menyusun dan

menetapkan

perhitungan formasi

jabatan

Melakukan review

Analisis Jabatan

dan penghitungan

kebutuhan

pegawai melalui

ABK

Menyusun dan

menetapkan

perhitungan

formasi jabatan

Melakukan review

Analisis Jabatan

dan penghitungan

kebutuhan

pegawai melalui

ABK

Menyusun dan

menetapkan

perhitungan

formasi jabatan

Melakukan review

Analisis Jabatan

dan penghitungan

kebutuhan

pegawai melalui

ABK

Menyusun dan

menetapkan

perhitungan

formasi jabatan



2015 2016 2017 2018 2019

Rencana redistribusi

pegawai telah disusun

dan diformalkan

Perhitungan formasi

jabatan yang

menunjang kinerja

utama instansi telah

dihitung dan

diformalkan

Manajemen karir dan

pemerataan jumlah

pegawai

Tersedianya jumlah

kebutuhan

pelaksana

Menyusun proyeksi

kebutuhan 5 tahun

Menyusun rencana

redistribusi pegawai

Melakukan review

proyeksi kebutuhan

5 tahun

Menyusun

pedoman

redistribusi pegawai

Membangun,

mengembangkan,

dan menerapkan

aplikasi Analisis

Beban Kerja

(ABK)

2. Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

rekruitmen dan

seleksi secara

transparan dan

berbasis

kompetensi

Pelaksaanaan

pengumuman dan

keseluruhan proses

melalui sistem informasi

dengan asas

keterbukaan, bebas

KKN

Tersedianya dokumen

laporan pelaksanaan

rekrutmen dan sistem

informasi yang

digunakan

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Review aplikasi

rekrutmen.

Penyusunan soal

dengan melibatkan

Perguruan Tinggi

Review formasi

CPNS

Review evaluasi

pelaksanaan

rekrutmen

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Review aplikasi

rekrutmen.

Penyusunan soal

dengan melibatkan

Perguruan Tinggi

Review formasi

CPNS

Review evaluasi

pelaksanaan

rekrutmen

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Review aplikasi

rekrutmen.

Penyusunan soal

dengan

melibatkan

Perguruan Tinggi

Review formasi

CPNS

Review evaluasi

pelaksanaan

rekrutmen

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Review aplikasi

rekrutmen.

Penyusunan soal

dengan

melibatkan

Perguruan Tinggi

Review formasi

CPNS

Review evaluasi

pelaksanaan

rekrutmen

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Review aplikasi

rekrutmen.

Penyusunan soal

dengan

melibatkan

Perguruan Tinggi

Review formasi

CPNS

Review evaluasi

pelaksanaan

rekrutmen

3. Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

promosi secara

terbuka

Penyusunan

peraturan pola karir

ASN

Penerapan promosi

terbuka bagi Pejabat

Pimpinan Tinggi

Dengan penerapan

pola karir dan

manajemen SDM

melalui talent pool

didapatkan SDM yang

sesuai dengan

kompetensi jabatan

Menyusun dan

menetapkan

peraturan pola karier

Menyusun kriteria

jabatan secara adil

dan transparan

Menyusun dan

menetapkan

peraturan pola

karier

Menyusun kriteria

jabatan secara adil

dan transparan

Menyusun kriteria

jabatan secara

adil dan

transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Menyusun kriteria

jabatan secara

adil dan

transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Menyusun kriteria

jabatan secara

adil dan

transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama



2015 2016 2017 2018 2019

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

4. Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assessment

center

Tersedianya standar

kompetensi SDM,

sehingga manajemen

karir dan

pengembangan SDM

sudah berbasis

kompetensi

Dokumen standar

kompetensi

Dokumen hasil

assessment

Dokumen rencana

pengembangan

berbasis kompetensi

Dokumen monitoring

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Menyiapkan

database pegawai

berbasis kompetensi

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Menyiapkan

database pegawai

berbasis

kompetensi

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Menyiapkan

database pegawai

berbasis

kompetensi

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Menyiapkan

database pegawai

berbasis

kompetensi

Membangun

kerjasama intensif

dengan instansi

terkait

Menyiapkan

database pegawai

berbasis

kompetensi

5. Perumusan dan

penetapan

kebijakan

penilaian kinerja

pegawai

Tersusunnya pedoman

penilaian kinerja

individu berdasarkan

kompetensi,

transparansi dan

ditetapkannya kebijakan

tentang penilaian

kinerja pegawai

Penetapan dokumen

pengelompokan

pegawai

berdasarkan jabatan

dan pangkat dan

golongan

Sosialisasi dan

implementasi

kebijakan tentang

penilaian kinerja

pegawai

Melakukan review

pelaksanaan

Penilaian Prestasi

Kerja

Melakukan

bimbingan teknis

penyusunan sasaran

kinerja pegawai

Penerapan sasaran

kinerja untuk setiap

pegawai

Mengembangkan

aplikasi Penilaian

Prestasi Kerja

secara elektronik

Melakukan review

pelaksanaan

Penilaian Prestasi

Kerja

Penerapan sasaran

kinerja untuk setiap

pegawai

Mengembangkan

aplikasi Penilaian

Prestasi Kerja

secara elektronik

Melakukan review

pelaksanaan

Penilaian Prestasi

Kerja

Penerapan

sasaran kinerja

untuk setiap

pegawai

Melakukan review

pelaksanaan

Penilaian Prestasi

Kerja

Penerapan

sasaran kinerja

untuk setiap

pegawai

Melakukan review

pelaksanaan

Penilaian Prestasi

Kerja

Penerapan

sasaran kinerja

untuk setiap

pegawai



2015 2016 2017 2018 2019

6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

Penegakan disiplin pegawai

Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward and punishment)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

Melakukan penegakan disiplin pegawai

Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja


Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja


Memberikan reward kepada PNS







7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN

Pengaturan akses

sistem informasi

kepegawaian

Integrasi sistem

informasi

kepegawaian dalam

pelaksanaan

kebijakan manajemen

pegawai

Kemudahan akses dan kejelasan pengelolaan serta manajemen pegawai

Melakukan review sistem database pegawai

Melakukan updating data pegawai

Penerapan aplikasi e-kinerja secara bertahap

Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian

Melakukan penguatan sistem database pegawai


Penerapan aplikasi e-kinerja secara bertahap




Penerapan aplikasi e-kinerja secara penuh










8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

Terwujudnya kejelasan karier pegawai yang memiliki talent pool, dan menggambarkan kompetensi yang utuh dari pegawai

Tersedianya identifikasi kelompok pegawai yang potensial untuk kaderisasi kepemimpinan

Menyusun dan merumuskan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

Melakukan asesmen/ penilaian kompetensi bagi pegawai

Memberikan pelatihan dan penugasan yang sesuai

Menyusun dan merumuskan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN



Melaksanakan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN









2015 2016 2017 2018 2019

9. Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan/

pengembangan

database profil

kompetensi

calon dan

pejabat tinggi

ASN

Penyusunan standar kompetensi SDM

Pelaksanaan assessment dan uji kompetensi bagi pegawai

Penyusunan rencana pengembangan berdasarkan kompetensi

Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

Didapatkan standar

kompetensi SDM,

sehingga manajemen

karir dan

pengembangan SDM

sudah berbasis

kompetensi

Menyusun dan

merumuskan

penetapan kebijakan

pemanfaatan

database profil

kompetensi calon

dan pejabat tinggi

ASN

Menyusun rencana

dan melakukan

pengembangan

kompetensi melalui

pelatihan teknis dan

manajemen

Menyusun pedoman

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

Menyusun dan

merumuskan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

database profil

kompetensi calon

dan pejabat tinggi

ASN

Menyusun rencana

dan melakukan

pengembangan

kompetensi melalui

pelatihan teknis dan

manajemen

Menyusun

pedoman

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

Melaksanakan

kebijakan

pemanfaatan

database profil

kompetensi calon

dan pejabat tinggi

ASN

Menyusun

rencana dan

melakukan

pengembangan

kompetensi

melalui

pendidikan

lanjutan S1, S2,

S3

Menyusun

rencana dan

melakukan

pengembangan

kompetensi

melalui pelatihan

teknis dan

manajemen

Melakukan

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

Melaksanakan

kebijakan

pemanfaatan

database profil

kompetensi calon

dan pejabat tinggi

ASN

Menyusun

rencana dan

melakukan

pengembangan

kompetensi

melalui

pendidikan

lanjutan S1, S2,

S3

Menyusun

rencana dan

melakukan

pengembangan

kompetensi

melalui pelatihan

teknis dan

manajemen

Melakukan

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

Melaksanakan

kebijakan

pemanfaatan

database profil

kompetensi calon

dan pejabat tinggi

ASN

Menyusun

rencana dan

melakukan

pengembangan

kompetensi

melalui

pendidikan

lanjutan S1, S2,

S3

Menyusun

rencana dan

melakukan

pengembangan

kompetensi

melalui pelatihan

teknis dan

manajemen

Melakukan

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

10. Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Tersusunnya pedoman kurikulum Diklat pegawai

Terlaksananya diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

Tersedianya database Diklat bagi pegawai

Pelaksanaan

pedoman/kurikulum

diklat

Menyusun dan

merumuskan

penetapan kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Menyusun dan

merumuskan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Melaksanakan

kebijakan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Melaksanakan

kebijakan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Melaksanakan

kebijakan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat



2015 2016 2017 2018 2019

Evaluasi pasca pelaksanaan Diklat terhadap peserta untuk mengukur keberhasilan

11. Penerapan

sistem promosi

secara terbuka,

kompetitif, dan

berbasis

kompetensi

didukung oleh

makin efektifnya

pengawasan

oleh Komisi

Aparatur Sipil

Negara (KASN)

Terselenggaranya promosi terbuka/ lelang jabatan secara transparan

Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

Meningkatnya kualitas

kompetensi SDM

Membangun

kerjasama intensif

dengan KASN

Menyusun kriteria

jabatan secara adil

dan transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama

Menyusun kriteria

jabatan secara adil

dan transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

Menyusun kriteria

jabatan secara

adil dan

transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

Menyusun kriteria

jabatan secara

adil dan

transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

Menyusun kriteria

jabatan secara

adil dan

transparan

Melakukan seleksi

terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Madya dan

Pratama

Melakukan review

pelaksanaan

seleksi terbuka

jabatan

12. Menyusun dan

menetapkan

pola karier

pegawai ASN

Tersusunnya pola karir pegawai ASN, Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya

Terlaksananya

promosi pegawai yang

sesuai dengan

kebutuhan organisasi

dan kebutuhan

pengembangan karir

pegawai

Menyusun dan

menetapkan

peraturan pola karier

Menyusun dan

menetapkan

peraturan pola

karier

Melaksanakan

kebijakan

peraturan pola

karier

Melaksanakan

kebijakan

peraturan pola

karier

Melaksanakan

kebijakan

peraturan pola

karier

13. Pengukuran gap

competency

antara

pemangku

jabatan dan

syarat

kompetensi

jabatan

Tersusunnya uraian jabatan, tersusunnya job grading, tersusunnya evaluasi jabatan yang akurat, tersusunnya pedoman pelaksanaan analisa beban kerja dalam rangka merumuskan kebutuhan pegawai

Kompetensi Minimal

dengan

menghilangkan

kesenjangan

kompetensi yang ada

dengan kompetensi

yang diinginkan

Melakukan analisis

kompetensi jabatan

Melakukan

Inventarisasi jabatan

di setiap unit kerja

Analisis jabatan dan

penyusunan uraian

jabatan

Menyusun profil dan

standar kompetensi

jabatan

Melakukan analisis

kompetensi jabatan

Melakukan

Inventarisasi

jabatan di setiap

unit kerja

Analisis jabatan

dan penyusunan

uraian jabatan

Menyusun profil

Melakukan

analisis

kompetensi

jabatan

Melakukan

Inventarisasi

jabatan di setiap

unit kerja

Analisis jabatan

dan penyusunan

uraian jabatan

Melaksanakan

pengukuran gap

competency

jabatan

Review

pengukuran gap

competency

jabatan

Melaksanakan

pengukuran gap

competency

jabatan

Review

pengukuran gap

competency

jabatan



2015 2016 2017 2018 2019

Melakukan

pembobotan dan

pemeringkatan

jabatan/ beban kerja

Menyusun job

grading

Melakukan

Sosialisasi dan

Implementasi

dan standar

kompetensi jabatan

Melakukan

pembobotan dan

pemeringkatan

jabatan/ beban

kerja

Menyusun job

grading

Melakukan

Sosialisasi dan

Implementasi

Menyusun profil

dan standar

kompetensi

jabatan

Melakukan

pembobotan dan

pemeringkatan

jabatan/ beban

kerja

Menyusun job

grading

Melakukan

Sosialisasi dan

Implementasi

14. Penguatan

sistem dan

kualitas

pendidikan dan

pelatihan untuk

mendukung

kinerja

Tersedianya pedoman

pendidikan dan

pelatihan yang

transparan, efektif,

efisien dan akuntabel,

Terpenuhinya

kebutuhan organisasi

terhadap kompetensi

pegawai

Evaluasi pasca

pelaksanaan Diklat

yang sesuai

dengan kebutuhan

organisasi

Evaluasi

pelaksanaan

pendidikan dan

pelatihan

Menyusun analisis

kebutuhan diklat

Menyusun dan

penetapan

pedoman/

kurikulum

pengembangan

diklat struktural,

fungsional, dan

teknis

Menyusun

analisis

kebutuhan diklat

Menyusun dan

penetapan

pedoman/

kurikulum

pengembangan

diklat struktural,

fungsional, dan

teknis

Review evaluasi

dan hasil

pelaksanaan

diklat

Melakukan

seleksi calon

peserta diklat

Review evaluasi

dan hasil

pelaksanaan

diklat

Melakukan

seleksi calon

peserta diklat

Monitoring dan

evaluasi

Review evaluasi

dan hasil

pelaksanaan

diklat

Melakukan

seleksi calon

peserta diklat

Monitoring dan

evaluasi

Review evaluasi

dan hasil

pelaksanaan

diklat

Melakukan

seleksi calon

peserta diklat

Monitoring dan

evaluasi



2015 2016 2017 2018 2019

VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Evaluasi secara

berkala berbagai

peraturan

perundang-

undangan yang

sedang

diberlakukan

Evaluasi dan

perumusan

pelaksanaan peraturan

perundang-undangan

yang sesuai organisasi

Wantannas

Jumlah

pelaksanaan

evaluasi dan

peraturan

perundang-

undangan

Adanya hasil

revisi/ perbaikan

peraturan yang

diperlukan

Melaksanakan

Evaluasi seluruh

peraturan

perundang

undangan yang

sedang berjalan

Menentukan

perbaikan

Peraturan

perundang

undangan yang

sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan

Melaksanakan

Evaluasi seluruh

peraturan

perundang

undangan yang

sedang berjalan

Menentukan

perbaikan

Peraturan

perundang

undangan yang

sudah tidak

sesuai dengan

kebutuhan

Melaksanakan

Evaluasi

seluruh

peraturan

perundang

undangan yang

sedang berjalan

Menentukan

perbaikan

Peraturan

perundang

undangan yang

sudah tidak

sesuai dengan

kebutuhan

Melaksanakan

Evaluasi

seluruh

peraturan

perundang

undangan yang

sedang berjalan

Menentukan

perbaikan

Peraturan

perundang

undangan yang

sudah tidak

sesuai dengan

kebutuhan

Peraturan

perundang

undangan di

Setjen

Wantannas

sudah sesuai

dengan

kebutuhan dan

dapat

dilaksanakan

2. Menyempurnakan/

mengubah

berbagai

peraturan

perundang-

undangan yang

dipandang tidak

relevan lagi,

tumpang tindih,

atau

disharmonis

dengan

peraturan

perundang-

undangan lain

Monitoring, evaluasi,

perumusan dan

harmonisasi SOP dan

peraturan perundang-

undangan terbaru

Jumlah revisi

peraturan

perundangan

terbaru

Jumlah hasil revisi

peraturan

perundang-

undangan yang

dapat diterapkan di

Setjen Wantannas

Menginventarisir

seluruh peraturan

perundang

undangan, untuk

menentukan valid

tidaknya

Melaksanakan

Harmonisasi

terhadap peraturan

perundang

undangan,

sehingga tidak

terjadinya tumpang

tindih

Menginventarisir

seluruh

peraturan

perundang

undangan,

untuk

menentukan

valid tidaknya

Melaksanakan

Harmonisasi

terhadap

peraturan

perundang

undangan,

sehingga tidak

terjadinya

tumpang tindih

Menginventarisir

seluruh

peraturan

perundang

undangan,

untuk

menentukan

valid tidaknya

Melaksanakan

Harmonisasi

terhadap

peraturan

perundang

undangan,

sehingga tidak

terjadinya

tumpang tindih

Seluruh

Peraturan

perundang

undangan

sudah sesuai

dan dapat

dilakasankan



2015 2016 2017 2018 2019

3. Melakukan

deregulasi untuk

memangkas

peraturan

perundang-

undangan yang

dipandang

menghambat

pelayanan

Perumusan dan

penetapan aturan

perundangan-

undangan baru

sesuai kebutuhan

Sosialisasi

peraturan

perundangan-

undangan baru

yang akan

diterapkan

Sejumlah peratur

an perundang-

undangan baru

sesuai kebutuhan

Adanya sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan baru

Jumlah biaya

sesuai kegiatan

dan produknya

Perkantoran dan

sarana

pendukungnya

Terpahaminya

sejumlah

peraturan

perundang-

undangan yang

disosialisasikan

Dapat

diterapkannya

peraturan

perundang-

undangan yang

baru

Dari hasil Evaluasi

memilah milah

peraturan

perundang

undangan yang

masih sesuai dan

tidak

Menghapus

peraturan

perundang

undangan yang

sudah tidak

sesuai

Merevisi

peraturan

perundang

undangan yang

disesuaikan

dengan

perkembangan

dan kebutuhan

Membuat

Peraturan

perundang

undangan yang

baru sesuai

kebutuhan

perkembangan

organisasi

Membuat

Peraturan

perundang

undangan yang

baru sesuai

kebutuhan

perkembangan

organisasi

Seluruh

peraturan

perundang

undangan

sudah sesuai

dengan

kebutuhan

organisasi

Setjen

Wantannas dan

dapat

dilaksanakan

VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Penguatan

kelembagaan dan

manajemen

pelayanan:

a. Implementasi

UU Pelayanan

Publik

Meningkatkan kualitas

pelayanan publik:

Standar Pelayanan

Budaya Pelayanan

Prima

Hasil survey

kepuasan

masyarakat

Jumlah inovasi

pelayanan

Melaksanakan

kebijakan survey

kepuasan

masyarakat secara

berkala

Melaksanakan

kebijakan survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Melaksanakan

kebijakan

survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Melaksanakan

kebijakan

survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Melaksanakan

kebijakan

survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala



2015 2016 2017 2018 2019

b. Pemanfataan

ICT

c. Integritas dan

kualitas SDM

Pelayanan

d. Budaya

Pelayanan

Pengelolaan

Pengaduan

Penilaian kepuasan

terhadap pelayanan

Hasil evaluasi

kinerja

penyelenggara

pelayanan publik

Indeks integritas

pelayanan publik

Persentase tingkat

kepatuhan K/L

dalam

pelaksanaan UU

Nomor 25 Tahun

2009 tentang

Pelayanan Publik

Publik Service

Index

Evaluasi kebijakan

survey kepuasan

masyarakat secara

berkala

Tindak lanjut

terhadap seluruh

hasil evaluasi

survey kepuasan

masyarakat secara

berkala

Hasil survey

terintegrasi dalam

website

Penyempurnaan

media pengaduan

pelayanan

Pengembangan

media pengaduan

pelayanan publik

Membuka ruang

partisipasi publik

melalui forum

Bakohumas,

Kajian Daerah,

Seminar dan

Lokakarya

Evaluasi

kebijakan survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Tindak lanjut

terhadap seluruh

hasil evaluasi

survey kepuasan

masyarakat

secara berkala

Hasil survey

terintegrasi dalam

website

Penyempurnaan

media pengaduan

pelayanan

Pengembangan

media pengaduan

pelayanan publik

Membuka ruang

partisipasi publik

melalui forum

Bakohumas,

Kajian Daerah,

Seminar dan

Lokakarya

Evaluasi

kebijakan

survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Tindak lanjut

terhadap

seluruh hasil

evaluasi survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Hasil survey

terintegrasi

dalam website

Penyempurnaan

media

pengaduan

pelayanan

Pengembangan

media

pengaduan

pelayanan

publik

Membuka ruang

partisipasi

publik melalui

forum

Bakohumas,

Kajian Daerah,

Seminar dan

Lokakarya

Evaluasi

kebijakan

survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Tindak lanjut

terhadap

seluruh hasil

evaluasi survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Hasil survey

terintegrasi

dalam website

Penyempurnaan

media

pengaduan

pelayanan

Pengembangan

media

pengaduan

pelayanan

publik

Membuka ruang

partisipasi

publik melalui

forum

Bakohumas,

Kajian Daerah,

Seminar dan

Lokakarya

Evaluasi

kebijakan

survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Tindak lanjut

terhadap

seluruh hasil

evaluasi survey

kepuasan

masyarakat

secara berkala

Hasil survey

terintegrasi

dalam website

Penyempurnaan

media

pengaduan

pelayanan

Pengembangan

media

pengaduan

pelayanan

publik

Membuka ruang

partisipasi

publik melalui

forum

Bakohumas,

Kajian Daerah,

Seminar dan

Lokakarya



2015 2016 2017 2018 2019

2. Penguatan

kapasitas

pengelolaan

kinerja pelayanan

publik:

a. Penguatan

monev kinerja

b. Efektivitas

pengawasan

c. Sistem

pengaduan

d. Penerapan

reward and

punishment

Meningkatkan kapasitas

manajemen

penyelenggaraan

pelayanan publik:

Optimalisasi

merespon

pengaduan

Peningkatan soft

competency petugas

pelayanan

Pengembangan

sistem reward and

punishment

Pemanfaatan

teknologi informasi

Tindak lanjut

pengaduan

pelayanan publik

Implementasi

sistem reward and

punishment

Kemudahan akses

informasi

Pemanfaatan

sistem elektronik

dalam pelayanan

publik

Evaluasi

pengelolaan

pengaduan

Peningkatan

kecepatan

merespon

pengaduan

masyarakat

Peningkatan soft

competency dalam

upaya penerapan

pelayanan prima

Peningkatan

kemudahan akses

informasi terkait

pelayanan

Pengembangan

sistem reward and

punishment bagi

petugas pelayanan

Implementasi dan

evaluasi sistem

reward and

punishment bagi

petugas pelayanan

Evaluasi

pengelolaan

pengaduan

Peningkatan

kecepatan

merespon

pengaduan

masyarakat

Peningkatan soft

competency

dalam upaya

penerapan

pelayanan prima

Peningkatan

kemudahan

akses informasi

terkait pelayanan

Pengembangan

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan

Implementasi dan

evaluasi sistem

reward and

punishment bagi

petugas

pelayanan

Evaluasi

pengelolaan

pengaduan

Peningkatan

kecepatan

merespon

pengaduan

masyarakat

Peningkatan

soft competency

dalam upaya

penerapan

pelayanan

prima

Peningkatan

kemudahan

akses informasi

terkait

pelayanan

Pengembangan

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan

Implementasi

dan evaluasi

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan

Evaluasi

pengelolaan

pengaduan

Peningkatan

kecepatan

merespon

pengaduan

masyarakat

Peningkatan

soft competency

dalam upaya

penerapan

pelayanan

prima

Peningkatan

kemudahan

akses informasi

terkait

pelayanan

Pengembangan

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan

Implementasi

dan evaluasi

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan

Evaluasi

pengelolaan

pengaduan

Peningkatan

kecepatan

merespon

pengaduan

masyarakat

Peningkatan

soft competency

dalam upaya

penerapan

pelayanan

prima

Peningkatan

kemudahan

akses informasi

terkait

pelayanan

Pengembangan

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan

Implementasi

dan evaluasi

sistem reward

and punishment

bagi petugas

pelayanan



2015 2016 2017 2018 2019

IX. MONITORING, EVALUASI, DAN QUICK WINS

1. Monitoring dan

Evaluasi bidang

pembinaan

aspek

ketahanan

nasional pada 8

(delapan) area

perubahan

Tersedianya data dan

informasi aspek

ketahanan nasional

pada 8 (delapan) area

perubahan

Tercapainya reformasi

birokrasi di Setjen

Wantannas

Laporan dokumen

monitoring dan

evaluasi

Laporan dokumen

monitoring dan

evaluasi

Laporan dokumen

monitoring dan

evaluasi

Laporan dokumen

monitoring dan

evaluasi

Laporan dokumen

monitoring dan

evaluasi

2. Quick Wins:

Optimalisasi

Situation Room

dalam rangka

percepatan

penyajian

kondisi

ketahanan

nasional kepada

Ketua dan

Anggota Tetap

Dewan

Ketahanan

Nasional

Terwujudnya

percepatan penyajian

kondisi ketahanan

nasional kepada Ketua

dan Anggota Tetap

Dewan Ketahanan

Nasional

Tercapainya kondisi

ketahanan nasional

Menyusun dan

merumuskan quick

wins

Menetapkan

kebijakan quick wins

Melaksanakan

quick wins

Monitoring dan

evaluasi quick wins

Monitoring dan

evaluasi quick wins

Jakarta, Oktober 2015

Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional

W a r i s

Letnan Jenderal TNI

road map reformasi birokrasi sekretariat jenderal … · menyusun rencana strategis (renstra) yang...

Documents