laporan analisis beban kerja sekretariat jenderal – kemenkeu ri

Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l

ii

KATA PENGANTAR

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lain merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan tersebut semakin hari semakin bertambah berat dan kompleks serta dinamis, sehingga diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur (organisasi, proses bisnis, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan teknologi informasi) yang handal dan selalu dapat mengikuti perubahan administrasi publik, perkembangan dan tuntutan stakesholder.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang handal dan baik (Good Governance) tersebut, Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang terdiri dari 3 pilar meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM yang saat ini telah disesuaikan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi (Perpres No.81/2010) dan Road Map Reformasi Birokrasi (Permenpan No.20/2010) menjadi 8 area perubahan meliputi Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir dan Budaya Kerja. Bidang atau area tersebut pada prinsipnya merupakan tugas, fungsi, dan peran Sekretariat Jenderal.

Agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas atau program Reformasi Birokrasi tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan optimal tentunya perlu didukung oleh suatu organisasi yang adaptif serta didukung SDM yang berintegritas dan mempunyai kompetensi tinggi. Untuk mewujudkan organisasi dan SDM tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan.

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat di bidang penataan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 yang hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja (ABK).

Program Reformasi Birokrasi di bidang penataan organisasi khususnya kegiatan analisis beban kerja telah melaksanakan penyusunan aplikasi berbasis web dalam pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat http://www.bebankerja.depkeu.go.id, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, efektivitas dan efisiensi unit/pejabat dan kebutuhan pegawai pada

http://www.bebankerja.depkeu.go.id/


iii

seluruh unit organisasi, kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja serta pelayanan. Sistem aplikasi tersebut dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan dan Makassar).

Pelaksanaan ABK di tahun ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi yang baik serta pembahasan bersama secara intensif dengan seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan UPT Sekretariat Jenderal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, bekerja sama dalam melancarkan pelaksanaan ABK serta memberikan masukan agar pelaksanaan ABK ke depan dapat berjalan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2013 Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Charmeida Tjokrosuwarno NIP 195605141985011001


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerak program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Untuk itu diperlukan organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif jumlah kebutuhan pegawai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, prestasi kerja jabatan/unit adalah Analisis Beban Kerja (ABK).

Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai, efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Hasil pengolahan data pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima KPTIK-BMN sebagai UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan prestasi kerja unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 tampak pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),

Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal No.

Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Biro Perencanaan dan Keuangan 216,272.17 144 orang 146 orang 2 0.98 B Baik2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 101,746.11 71 orang 73 orang 2 0.92 B Baik3 Biro Hukum 168,538.00 109 orang 98 orang -11 1.14 A Sangat Baik4 Biro Bantuan Hukum 129,420.25 84 orang 76 orang -8 1.13 A Sangat Baik5 Biro Sumber Daya Manusia 275,910.48 180 orang 167 orang -13 1.10 A Sangat Baik6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 200,783.63 131 orang 124 orang -7 1.07 A Sangat Baik7 Biro Perlengkapan 151,740.88 97 orang 92 orang -5 1.09 A Sangat Baik8 Biro Umum 442,630.20 293 orang 284 orang -9 1.03 A Sangat Baik9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 343,443.52 226 orang 207 orang -19 1.10 A Sangat Baik

10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 149,880.84 97 orang 91 orang -6 1.09 A Sangat Baik11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 128,977.06 83 orang 68 orang -15 1.26 A Sangat Baik12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 118,161.61 74 orang 63 orang -11 1.24 A Sangat Baik13 Pusat Investasi Pemerintah 101,499.13 65 orang 54 orang -11 1.25 A Sangat Baik14 Sekretariat Pengadilan Pajak 520,450.12 339 orang 337 orang -2 1.02 A Sangat Baik15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 62,614.46 39 orang 27 orang -12 1.54 A Sangat Baik16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 37,142.52 25 orang 13 orang -12 1.90 A Sangat Baik17 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 1,417.67 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik18 Tenaga Pengkaji Bidang Rencana Strategik 1,483.33 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik19 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara 1,355.25 1 orang 1 orang 0 0.90 B Baik20 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Barang Milik Negara 106,458.22 74 orang 56 orang -18 1.26 A Sangat Baik3,259,925.45 2,134 orang 1,979 orang -155 1.09 A Sangat Baik

Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada

Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai

Jumlah


v

Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,45 orang jam (OJ), dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut:

• Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai.

• Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai.

• Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai.

• Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai.

• Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai.

• Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai.

• Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai.

• Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai.

• Pusintek kekurangan 19 orang pegawai.

• PPAJP kekurangan enam orang pegawai.

• Pushaka kekurangan 15 orang pegawai.

• Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai.

• PIP kekurangan sebelas orang pegawai.

• Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.

• Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai.

• Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kekurangan 12 orang pegawai.

• Tiga Tenaga Pengkaji tidak mengalami kekosongan jabatan.

• KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.

Adapun kekurangan pegawai terbesar pada Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal diantaranya adalah Pusintek (19 Orang), Pushaka (15 orang) dan Biro Sumber Daya Manusia (13 orang), sedangkan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu KPTIK-BMN juga kekurangan pegawai yang cukup besar pada tahun 2012 yaitu 18 orang.

Pusintek memiliki beban kerja sebesar 343.443,52 OJ. Dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 207 orang, Pusintek memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 311.949 orang jam (207 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 31.494,52 OJ. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Pusintek juga secara terus menerus mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencana implementasi SPAN.


vi

Pushaka memiliki beban kerja sebesar 128.977,06 OJ dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 68 orang, sehingga terjadi kelebihan beban kerja dengan kekurangan pegawai sebanyak 15 orang. Tingginya beban kerja tersebut sebagai akibat tingginya volume kegiatan pendampingan sekaligus penyusunan laporan tugas pendampingan tersebut, pelaksanaan tugas mini office, pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan, serta penyusunan risalah rapat dan matrik tindak lanjut.

Biro Sumber Daya Manusia menjadi Unit Eselon II di urutan ketiga dengan kekurangan pegawai sebanyak 13 orang, dimana Biro SDM memiliki beban kerja sebesar 275.910,48 OJ. Kekurangan pegawai ini dikarenakan tugas dan fungsi Biro SDM yang mengakibatkan tingginya beban kerja, diantaranya pelaksanaan assessment center, Pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, verifikasi berkas dan usul calon penerima SLKS, dan konversi dan filtering data kepegawaian unit eselon I dan seluruh kegiatan di bidang SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi beban kerja yang sangat krusial dikarenakan bidang Sumber Daya Manusia menjadi komponen yang sangat penting dan sangat berperan dalam mendukung penataan organisasi dan penilaian efektivitas dan efisiensi Kementerian Keuangan. Sehingga kegiatan-kegiatan di Biro SDM membutuhkan effort sangat besar dan kompleks dan membutuhkan adanya penambahan pegawai.

Kekurangan pegawai sebagaimana disebutkan di atas memerlukan spesifikasi atau kualifikasi pendidikan dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.

Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat/ Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/Tenaga Pengkaji/UPT.

Sedangkan unit eselon II yang mengalami kelebihan pegawai diantaranya Biro Perencanaan dan Keuangan (dua orang) khususnya pada Bagian Perbendaharan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 frekuensi sosialisasi perubahan-perubahan Peraturan Pelaksanaan Anggaran tidak banyak mengingat untuk diseminasi aturan juga dilakukan melalui mekanisme website dan melalui korespondensi/surat. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mengalami kelebihan pegawai (dua orang) khususnya pada Bagian Jabatan Fungsional. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas sebagian kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal.

Secara umum hasil analisis beban kerja Sekretariat Jenderal sebagian besar berasal dari produk atau kegiatan yang bersifat pelayanan/servicing antara lain: penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15, penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan assessment center, pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, serta meningkatnya jumlah aplikasi dan database yang harus dikelola mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat


vii

Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan tersebut menghasilkan beban kerja yang sangat besar dan menyebabkan Setjen kekurangan pegawai sebanyak 155 orang. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal sebagai perumus dan pembina serta peran Sekretariat Jenderal sebagai shaping dan safeguarding, belum dilaksanakan secara optimal, misalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, dan lain-lain.

Perkembangan beban kerja Sekretariat Jenderal sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 meningkat sebesar 63%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis beban kerja hanya 13 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2012 telah dilakukan pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melakukan pembentukan KPTIK-BMN sebagai UPT di lima kota besar dan secara efektif beroperasi pada tahun 2012 serta pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang juga secara efektif beroperasi pada tahun 2012 yang merupakan amanat Wakil Presiden untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 1.

Tabel 2 Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

Hukum Ekonomi Sosial Komputer/IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 11 - - - - - - -

4 51 (DIII Perpajakan),

2 (DIII Akuntansi Pemerintah)

5 2 (Manajemen)1 (Psikologi), 1

(Statistik), 9 (DIII Anggaran & Perbendaharaan)

6 11 (Ekonomi

Pembangunan)1 (Komunikasi) 1 (Desain Grafis)


7 1 1 (Akuntansi)1 (Teknik Geodesi) 2

(Teknik Sipil)

8 22 (Administrasi/

Manajemen), 2 (Akuntansi)

1 (Desain Grafis) 2 (DIII Kebendaharaan),

9 1 (Manajemen)1 (IT), 1 (Sistem

Informasi)1 (Psikologi), 1

(Kearsipan)3 (DIII/DI Akuntansi

Pemerintahan/STAN)11 (DIII IT)

10 2 (Akuntansi) 4 (DIII Akuntansi)

114 (Hukum Perdata)

1 (Akuntansi), 2 (Ekonomi

Pembangunan)


1

12 6 (Umum) 5 (DIII Keuangan)

133 (Ekonomi

Manajemen)4 (Komunikasi)

2 (Sistem Informasi)


14 2

15 1 1 (Organisasi), 1

(Statistik)

1 (DIII Akuntansi Pemerintah), 1 (DIII Perpajakan), 1 (DI

Administrasi Perpajakan)

3 (Bea dan Cukai)

161 (Akuntansi), 1

(Manajemen SDM) 1 (IT)

2(Umum), 1 (Statistik), 4 (SII Umum)

1 (DIII Akuntansi/ Keuangan), 1

(DIII Kebendaharaan)

17 - - - - - - - -

18 - - - - - - - -

19 - - - - - - - -

20 18

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Stategik

KPTIK-BMN

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara

PIP

Pusat LPSE

Sekretariat Pengadilan Pajak

Biro Perlengkapan

Biro Umum

Pusintek

PPAJP

Pushaka

Biro Hukum

Biro Bantuan Hukum

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Tanpa Kualifikasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

No. Unit OrganisasiKualifikasi Pendidikan (orang)

Sarjana Diploma III/ Diploma I


viii

Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal

2,001 1,9722,384 2,434

2,965

3,260

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Beban Kerja (dalam ribuan)

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 2.

Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal

1,312 1,301

1,567 1,598

1,9482,134

1,207 1,306

1,511 1,559

1,8321,979

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jml Kebutuhan Pegawai

Jml Pegawai Yg Ada

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon II tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai Efektivitas Dan Efisiensi Unit (EU) di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 3.


ix

Grafik 3

Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B (baik). Hal ini dikarenakan adanya penempatan komposisi pegawai pada masing-masing unit Eselon II Sekretariat Jenderal berdasarkan beban kerja yang ada, kecuali pada Pusat LPSE tahun 2009 mempunyai Efisiensi Unit sebesar 0,26 dengan kualifikasi E (kurang) dikarenakan Pusat LPSE merupakan unit organisasi yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan tangga l8 April 2010, sehingga efektivitas kegiatan pada Pusat LPSE baru dimulai pertengahan tahun 2009 yang tidak mencerminkan beban kerja selama satu tahun. Selain LPSE, Setkomwasjak pada tahun 2011 juga mempunyai EU sebesar 0,70 dengan kualifikasi C (Cukup) dikarenakan Setkomwasjak belum beroperasi secara optimal dan volume pekerjaan belum besar di tahun 2011.

Selain itu dari form FP2, Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak 3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218. Adapun sepuluh produk yang mempunyai beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.

Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para stakeholders. Di samping itu ke depannya Kementerian Keuangan dapat melaksanakan ABK dengan menggunakan Sistem Otomasi ABK agar hasilnya dapat lebih objektif dan akurat.


x

Tabel 3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar

No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban Kerja

% Beban Kerja Eselon III

Jabatan yang Terlibat Status

1 Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi

Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum I A 31,041.42 25.96% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum I; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC;Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID; Pelaksana

SNW

2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Biro Perlengkapan Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan

A 27,765.67 61.97% Kepala Biro Perlengkapan; Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III; Pelaksana

Non- SNW

3 Penatausahaan Surat Masuk (Kelengkapan Berkas)


Bagian Umum A 24,477.90 42.83% Sekretaris Pengadilan Pajak; Kepala Subbagian Tata Usaha;Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;Pelaksana

SNW

4 Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d. Rp.100.000.000

Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 22,264.65 36.21% Kepala Bagian Rumah Tangga;Kepala Subbagian Urusan Dalam;Kepala Subbagian Pemeliharaan;Kepala Subbagian Keamanan Dalam;Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas;Pelaksana

Non-SNW

5 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satker Sekretariat Jenderal

Biro Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan

A 19,938.33 33.29% Kepala Biro Umum; Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan; Kepala Subbagian Perbendaharaan; Pelaksana

Non-SNW

6 Pelayanan Kerumahtanggaan Untuk Keperluan Dinas/Upacara Kementerian Keuangan

Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 18,541.00 29.12% Kepala Bagian Rumah Tangga;Kepala Subbagian Urusan Dalam;Kepala Subbagian Pemeliharaan;Pelaksana

Non-SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 18,509.17 26.61% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum II; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;Pelaksana

SNW

8 Pelayanan Dokumen Paspor, Visa dan Exit Permit untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

Biro Umum Bagian Tata Usaha Kementerian

B 16,662.92 27.02% Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian;Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;Pelaksana

SNW

9 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di atas Rp.100.000.000


Non-SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum III A 13,384.50 27.63% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum III; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC;Pelaksana

SNW


xi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... iv

DAFTAR ISI .................................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xv

DAFTAR GRAFIK ..................................................................................................... xxiv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1

B. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................... 2

C. TUJUAN DAN MANFAAT .................................................................................. 2

D. OBJEK DAN PELAKSANAAN ............................................................................ 3

E. BAGAN PROSES KEGIATAN .............................................................................. 4

BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA ...................................... 5

A. ALAT UKUR ........................................................................................................... 5

B. WAKTU PELAKSANAAN ................................................................................... 6

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ...................................................................... 6

D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA ......................................................................... 6

E. STANDAR NORMA WAKTU .............................................................................. 7

BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL ............... 9

A. Biro Perencanaan dan Keuangan ........................................................................ 14

1. Bagian Perencanaan ..................................................................................... 16 2. Bagian Penganggaran .................................................................................. 17 3. Bagian Perbendaharaan ............................................................................... 18 4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ............................................ 20

B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ................................................................ 21

1. Bagian Organisasi I ....................................................................................... 22 2. Bagian Organisasi II ..................................................................................... 24 3. Bagian Ketatalaksanaan I............................................................................. 25 4. Bagian Ketatalaksanaan II ........................................................................... 26 5. Bagian Jabatan Fungsional .......................................................................... 27

C. Biro Hukum ........................................................................................................... 28

1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan ..................................................... 30


xii

2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP ........................................................................ 31

3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum ........................................................................................................... 33

4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang ............................................................ 34 5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian ......................................... 35

D. Biro Bantuan Hukum ........................................................................................... 37

1. Bagian Bantuan Hukum I ............................................................................ 39 2. Bagian Bantuan Hukum II ........................................................................... 40 3. Bagian Bantuan Hukum III ......................................................................... 41

E. Biro Sumber Daya Manusia ................................................................................. 43

1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia ................ 45 2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ....................................... 46 3. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia ............................ 48 4. Bagian Mutasi dan Kepangkatan ............................................................... 49 5. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun ......................... 51

F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ......................................................... 52

1. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan ............................ 55 2. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara .................................................. 56 3. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah .................. 59 4. Bagian Manajemen Opini Publik ................................................................ 61 5. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan ......... 62

G. Biro Perlengkapan................................................................................................. 64

1. Bagian Perencanaan BMN ........................................................................... 66 2. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan ............................................ 67 3. Bagian Pengelolaan BMN ............................................................................ 68 4. Bagian Penatausahaan BMN ....................................................................... 70

H. Biro Umum ............................................................................................................ 71

1. Bagian Tata Usaha Kementerian ................................................................ 73 2. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan .............................. 75 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan ........................................................... 77 4. Bagian Perlengkapan.................................................................................... 79 5. Bagian Rumah Tangga ................................................................................. 80

I. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ........................................... 82

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 86 2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.................................................................................................... 88 3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi ................................................. 89 4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 90


xiii

5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 91

J. Pusat Pembinaan Akuntan dan Penilai Publik ................................................. 93

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 94 2. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik ....................................... 95 3. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik .......................................... 97 4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik .................................. 100 5. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik ..................................... 102

K. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan .................................................... 104

1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 105 2. Bidang Program dan Kegiatan I ............................................................... 106 3. Bidang Program dan Kegiatan II .............................................................. 108 4. Bidang Program dan Kegiatan III ............................................................ 109 5. Bidang Program dan Kegiatan IV ............................................................ 111

L. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik ................................................. 112

1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 115 2. Bidang Registrasi dan Verifikasi .............................................................. 116 3. Bidang Layanan Teknis Pengguna ........................................................... 117 4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem ............................................. 118

M. Pusat Investasi Pemerintah ............................................................................... 119

1. Divisi Portofolio Investasi I ....................................................................... 120 2. Divisi Portofolio Investasi II ..................................................................... 122 3. Divisi Keuangan dan Umum .................................................................... 123

N. Sekretariat Pengadilan Pajak ............................................................................. 125

1. Bagian Umum ............................................................................................. 127 2. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I ..................................................... 128 3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak II .................................................... 129 4. Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data .......................................... 130 5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi .............. 131 6. Sekretaris Pengganti ................................................................................... 132

O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ....................................................... 155

1. Bagian Umum ............................................................................................. 158 2. Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi .................................................. 159 3. Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring ........................................ 160 4. Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi ............................................. 162

P. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ............................................................. 163

1. Direktorat Keuangan dan Umum ............................................................ 167 2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana ................... 168 3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan .................................................... 169 4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan ................................ 171


xiv

Q. Tenaga Pengkaji .................................................................................................. 172

1. Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur .................................. 173 2. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik .................................... 173 3. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara ..................... 179

T. KPTIK-BMN ........................................................................................................ 175

1. KPTIK-BMN Medan ................................................................................... 176 2. KPTIK-BMN Semarang .............................................................................. 177 3. KPTIK-BMN Surabaya ............................................................................... 178 4. KPTIK-BMN Denpasar .............................................................................. 178 5. KPTIK-BMN Makassar .............................................................................. 179

BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 181

Glosarium ..................................................................................................................... 189


xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal ................ iv

Tabel 2 Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................. vii Tabel 3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar...................... x Tabel 3.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal .................. 9 Tabel 3.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................... 10 Tabel 3.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar.................... 13 Tabel 3.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan ....................................................................................................................... 15

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan ............... 16

Tabel 3.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penganggaran ............ 17

Tabel 3.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perbendaharaan ......... 18

Tabel 3.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .................................................................................................... 20

Tabel 3.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ............................................................................................................ 22

Tabel 3.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi I ................. 23

Tabel 3.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi II ............... 24

Tabel 3.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan I .......................................................................................................... 25

Tabel 3.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan II ......................................................................................................... 26

Tabel 3.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Jabatan Fungsional ...................................................................................................................... 27

Tabel 3.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum ............................. 29

Tabel 3.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan ............................................................................................................ 30


xvi

Tabel 3.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP ........................ 32

Tabel 3.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum........................................... 33

Tabel 3.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pengelolaan Utang ........................................................................................................ 35

Tabel 3.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian ............................................................................................. 36

Tabel 3.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum ............. 37

Tabel 3.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum I ......................................................................................................................... 39

Tabel 3.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum II ........................................................................................................................ 41

Tabel 3.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum III ...................................................................................................................... 42

Tabel 3.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia .......................................................................................................................... 44

Tabel 3.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia ............................................................................ 45

Tabel 3.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ................................................................................................. 47

Tabel 3.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia ............................................................................... 48

Tabel 3.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Mutasi dan Kepangkatan .................................................................................................................. 49

Tabel 3.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun ................................................................................ 51

Tabel 3.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ........................................................................................................ 53


xvii

Tabel 3.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan ............................................................................... 56

Tabel 3.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Kelembagaan Negara ................................................................................................... 57

Tabel 3.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah ............................................................................ 59

Tabel 3.35 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Opini Publik ................................................................................................................... 61

Tabel 3.36 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan ............................................................... 63

Tabel 3.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan .................. 64

Tabel 3.38 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan Barang Milik Negara .................................................................................................... 66

Tabel 3.39 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan ..................................................................................................... 67

Tabel 3.40 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara .................................................................................................... 68

Tabel 3.41 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara .................................................................................................... 70

Tabel 3.42 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum .............................. 72

Tabel 3.43 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Kementerian................................................................................................................... 73

Tabel 3.44 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan ............................................................................... 75

Tabel 3.45 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Keuangan ....................................................................................................................... 78

Tabel 3.46 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perlengkapan ............. 79

Tabel 3.47 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Rumah Tangga ........... 80


xviii

Tabel 3.48 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek .................................... 82

Tabel 3.49 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusintek .......................................................................................................................... 86

Tabel 3.50 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ..................................................... 88

Tabel 3.51 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengembangan Sistem Informasi ............................................................................................................ 89

Tabel 3.52 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 90

Tabel 3.53 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 92

Tabel 3.54 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP ....................................... 93

Tabel 3.55 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha PPAJP .............................................................................................................................. 94

Tabel 3.56 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik ......................................................................................... 95

Tabel 3.57 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik ............................................................................................. 97

Tabel 3.58 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik ....................................................................................... 100

Tabel 3.59 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik ........................................................................................... 102

Tabel 3.60 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan .............................................................................................. 103

Tabel 3.61 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pushaka ........................................................................................................................ 105

Tabel 3.62 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan I ..................................................................................................................... 106


xix

Tabel 3.63 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan II .................................................................................................................... 108

Tabel 3.64 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan III................................................................................................................... 109

Tabel 3.65 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan IV .................................................................................................................. 110

Tabel 3.66 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik .................................................................................... 112

Tabel 3.67 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusat LPSE .............................................................................................................................. 115

Tabel 3.68 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Registrasi dan Verifikasi ...................................................................................................................... 116

Tabel 3.69 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Layanan Teknis Pengguna ...................................................................................................................... 117

Tabel 3.70 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem ..................................................................................................... 118

Tabel 3.71 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Investasi Pemerintah ................................................................................................................... 119

Tabel 3.72 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio I.................. 120

Tabel 3.73 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio II ................ 122

Tabel 3.74 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Keuangan dan Umum ........................................................................................................................... 123

Tabel 3.75 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan Pajak .............................................................................................................................. 125

Tabel 3.76 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Set-PP ........... 127

Tabel 3.77 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak I........................................................................................................... 128


xx

Tabel 3.78 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak II ......................................................................................................... 129

Tabel 3.79 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data ................................................................................................. 130

Tabel 3.80 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi ................................................................... 131

Tabel 3.81 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti I .......... 132

Tabel 3.82 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti II ......... 132

Tabel 3.83 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti III ........ 133

Tabel 3.84 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IV........ 133

Tabel 3.85 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti V ......... 134

Tabel 3.86 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VI........ 135

Tabel 3.87 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VII ...... 135

Tabel 3.88 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VIII .............................................................................................................. 136

Tabel 3.89 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IX ........ 137

Tabel 3.90 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti X ......... 137

Tabel 3.91 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XI ........ 138

Tabel 3.92 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XII ...... 138

Tabel 3.93 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIII ..... 139

Tabel 3.94 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIV .............................................................................................................. 140

Tabel 3.95 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XV ...... 140

Tabel 3.96 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVI .............................................................................................................. 141


xxi

Tabel 3.97 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVII ............................................................................................................ 142

Tabel 3.98 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVIII ........................................................................................................... 142

Tabel 3.99 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIX .............................................................................................................. 143

Tabel 3.100 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XX ............................................................................................................... 143

Tabel 3.101 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXI .............................................................................................................. 144

Tabel 3.102 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXII............................................................................................................. 145

Tabel 3.103 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIII ........................................................................................................... 145

Tabel 3.104 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIV ........................................................................................................... 146

Tabel 3.105 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXV ............................................................................................................ 147

Tabel 3.106 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVI ........................................................................................................... 147

Tabel 3.107 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVII .......................................................................................................... 148

Tabel 3.108 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVIII ........................................................................................................ 148

Tabel 3.109 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIX ........................................................................................................... 149

Tabel 3.110 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXX............................................................................................................. 150


xxii

Tabel 3.111 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXI ........................................................................................................... 151

Tabel 3.112 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXII .......................................................................................................... 151

Tabel 3.113 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIII......................................................................................................... 152

Tabel 3.114 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIV ........................................................................................................ 153

Tabel 3.115 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXV .......................................................................................................... 153

Tabel 3.116 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXVI ........................................................................................................ 154

Tabel 3.117 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ................................................................................................. 155

Tabel 3.118 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Setkomwasjak .............................................................................................................. 158

Tabel 3.119 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultansi .......................................................................................................... 159

Tabel 3.120 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring ..................................................................................... 160

Tabel 3.121 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi.......................................................................................... 162

Tabel 3.122 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Lembangan Pengelola Dana Pendidikan ......................................................................................................... 163

Tabel 3.123 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Keuangan dan Umum ................................................................................................................... 167

Tabel 3.124 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana .............................................................................. 168


xxiii

Tabel 3.125 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan .................................................................................................. 169

Tabel 3.126 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan .............................................................................. 171

Tabel 3.127 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur .............................................................................................. 172

Tabel 3.128 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik ................................................................................................ 173

Tabel 3.129 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara ................................................................................. 174

Tabel 3.130 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN .......................... 175

Tabel 3.131 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Medan ............. 175

Tabel 3.132 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Semarang ........ 176

Tabel 3.133 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Surabaya ......... 177

Tabel 3.134 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Denpasar ........ 178

Tabel 3.135 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Makassar ........ 179


xxiv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................. viii Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................. viii Grafik 3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... ix Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................... 11 Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................... 12 Grafik 3.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 12


1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan performance Kementerian Keuangan dan sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Menteri Keuangan menetapkan KMK Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.

Dalam diktum pertama KMK Nomor 53/KMK.01/2013 tersebut program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

4. Penataan Tata Laksana.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

6. Penguatan Pengawasan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan

9. Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaan dan implementasi bidang-bidang tersebut, dipergunakan salah satu alat yaitu Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai suatu teknik manajemen yang dapat memperoleh informasi tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan ABK juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta menciptakan organisasi yang right-sizing, efektif, dan efisien pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak tahun 1992, yang kemudian ditetapkan pedomannya di dalam KMK Nomor 26/KMK.01/1995. Seiring dengan berjalannya program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan penyempurnaan pedoman ABK melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang mengamanatkan agar setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan melaksanakan ABK secara berkesinambungan setiap tahun sekali.

Selanjutnya dalam rangka menentukan standar produk dan norma waktu, perlu dilakukan ABK minimal tiga tahun secara berturut-turut untuk memperoleh data series. Pelaksanaan ABK pada tahun 2008 merupakan ABK tahun pertama yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat, dan ABK tahun 2013 merupakan perhitungan ABK tahun ke enam.


2

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan.

b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan.

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan.

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam laporan ini, data beban kerja yang dipakai adalah data tahun 2012 (sejak awal hingga akhir tahun 2012).

Hasil ABK diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi.

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.

3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/unit, penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural.

6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi.

7. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan.

8. Program promosi pegawai.

9. Bahan penyempurnaan program diklat.


3

D. OBJEK DAN PELAKSANAAN

Objek Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 adalah seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal (unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan Unit Pelaksana Teknis) yang meliputi unit-unit sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

3. Biro Hukum.

4. Biro Bantuan Hukum.

5. Biro Sumber Daya Manusia.

6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

7. Biro Perlengkapan.

8. Biro Umum.

9. Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan.

10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

12. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

13. Pusat Investasi Pemerintah.

14. Sekretariat Pengadilan Pajak.

15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

17. Tiga Tenaga Pengkaji, dan

18. Lima KPTIK-BMN.

Tahapan pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis kepada para peserta wakil dari unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Sekretariat Jenderal masing-masing sebagai calon analis.

2. Persiapan Pelaksanaan ABK, meliputi menyiapkan statute, SOP, urjab, kuesioner, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data ABK, meliputi: Form A, Form B, dan Form C.

4. Pengolahan data ABK, meliputi: Form FP1A, Form FP1B, Form FP2, Form FP3, dan Form FP4.

5. Presentasi hasil pengolahan ABK dari seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal di depan TRBTKP.

6. Pelaporan hasil ABK.


4

E. BAGAN PROSES KEGIATAN

Gambar 1 – Proses Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Bigan Teknis ABK

Persiapan Pelaksanaan ABK

Pengumpulan Data ABK

Pengolahan Data Beban Kerja

Presentasi Hasil Pengolahan ABK

Bimbingan Teknis

Dokumen Laporan ABK

Pelaporan Hasil ABK kepada Sekretaris Jenderal dan

Menteri Keuangan


5

BAB II TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA

A. ALAT UKUR

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan Objektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu jam kerja yang harus diisi dengan kerja untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau abstrak (benda atau jasa).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja Kantor Pemerintah jis. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu. Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan adalah 42 jam 45 menit per minggu.

Atas ketentuan tersebut, perhitungan jam kerja efektif yang digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja adalah:

Jam kerja formal per minggu :

Senin s.d Kamis 07.30 – 12.15 4 jam 45 menit X 4 = 19 jam

13.00 – 17.00 4 jam X 4 = 16 jam

Jum’at 07.30 – 11.30 4 jam = 4 jam

13.15 – 17.00 3 jam 45 menit = 3 jam 45 menit

Total = 42 jam 45 menit

= 2.565 menit

Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) 25%:

75/100 x 2.565 menit = 1.923,75 menit = 32 jam

Jam kerja efektif per hari: 5 hari kerja = 1923,75 menit: 5 = 384,75 menit = 6 jam 25 menit/hari Jumlah hari kerja per tahun:

Jumlah hari per tahun 365 hari

Libur Sabtu-Minggu 104 hari

Libur resmi 14 hari

Hak cuti 12 hari

130 hari

235 hari

Jam kerja efektif per tahun:

5 hr kerja = 235 x 384,75 menit = 90.416,25 menit = 1507 jam


6

B. WAKTU PELAKSANAAN

Pengukuran beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. Apabila dipandang perlu, pengukuran beban kerja pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau lain-lain alasan sesuai dengan kebijakan pimpinan.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya kepada responden sebagai data primer.

2. Melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran lengkap data primer di lapangan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan disertai penjelasan kepada para responden.

3. Menggunakan Formulir yang disebut Form A, Form B, dan Form C.

D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B, dan Form C, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai dengan produk-produk/hasil kerjanya pada form A, form B, dan form C dengan menggunakan rumus:

Beban Kerja = Volume x Norma Waktu

2. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan (menggunakan form FP2) untuk menghitung jumlah beban kerja per jabatan dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada masing-masing jabatan.

3. Menghitung kebutuhan pegawai dan efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan formulir FP3 dengan menggunakan rumus:

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan

Jam kerja efektif per tahun

EJ = Jumlah beban kerja jabatan

Jumlah pemangku jabatan × jam kerja efektif per tahun


7

PJ (Prestasi Kerja Jabatan)

a. EJ di atas 1,00 = A (Sangat Baik)

b. EJ antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)

c. EJ antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)

d. EJ antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)

e. EJ di bawah 0,50 = E (Kurang)

4. Membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan cara menjumlahkan kebutuhan pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit dengan menggunakan rumus:

EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit)

EU = Jumlah beban kerja unit

Jumlah pegawai unit × jam kerja efektif per tahun

PU (Prestasi Kerja Unit)

a. EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik)

b. EU antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)

c. EU antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)

d. EU antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)

e. EU di bawah 0,50 = E (Kurang)

5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus:

Jumlah kelebihan/ kekurangan

pegawai

= Jumlah Pegawai yang ada – Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

E. STANDAR NORMA WAKTU

Norma waktu merupakan waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait, dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk, yang melalui uji coba selama tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya norma waktu yang telah teruji harus distandarkan agar menjadi faktor tetap.


8

Dalam menyusun rancangan standar norma waktu dilakukan melalui pembahasan dengan narasumber agar diperoleh hasil yang wajar. Selanjutnya, rancangan standar norma waktu tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan oleh pimpinan unit Eselon I. Di masa yang akan datang, standar norma waktu yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis beban kerja, sehingga unit organisasi yang memiliki volume kerja yang tinggi akan menghasilkan beban kerja yang tinggi pula. Manfaat standar norma waktu adalah:

1. Mempercepat dan mempermudah pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang.

2. Meningkatkan objektivitas pelaksanaan ABK.

3. Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya kepastian waktu.

Norma waktu yang telah ditetapkan wajib dievaluasi, apabila:

1. Terjadi penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

2. Terjadi penyempurnaan organisasi.

3. Adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil kerja. 4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah.


9

BAB III HASIL PENGUKURAN ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL

Hasil pengolahan data pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima KPTIK-BMN sebagai UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi Kerja Unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal

No.Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan







Jumlah Dari Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,45 orang jam (OJ), dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang dengan perincian sebagai berikut:

A. Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai. B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai. C. Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai. D. Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai. E. Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai. F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai. G. Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai. H. Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai. I. Pusintek kekurangan 19 orang pegawai. J. PPAJP kekurangan enam orang pegawai. K. Pushaka kekurangan 15 orang pegawai. L. Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai. M. PIP kekurangan sebelas orang pegawai.


10

N. Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai. O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai. P. LPDP kekurangan 12 orang pegawai. Q. KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.

Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Biro/Pusat/Sekretariat /LPDP/ KPTIK-BMN yang mengalami kekurangan pegawai tersebut adalah sebagaimana tampak pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

Hukum Ekonomi Sosial Komputer/ IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 11 - - - - - - -

4 51 (DIII Perpajakan),


5 2 (Manajemen)1 (Psikologi), 1

(Statistik), 9 (DIII Anggaran & Perbendaharaan)

6 11 (Ekonomi

Pembangunan)1 (Komunikasi) 1 (Desain Grafis)


7 1 1 (Akuntansi)1 (Teknik Geodesi) 2

(Teknik Sipil)

8 22 (Administrasi/

Manajemen), 2 (Akuntansi)

1 (Desain Grafis) 2 (DIII Kebendaharaan),

9 1 (Manajemen)1 (IT), 1 (Sistem

Informasi)1 (Psikologi), 1

(Kearsipan)3 (DIII/DI Akuntansi

Pemerintahan/STAN)11 (DIII IT)

10 2 (Akuntansi) 4 (DIII Akuntansi)

114 (Hukum Perdata)

1 (Akuntansi), 2 (Ekonomi

Pembangunan)


1

12 6 (Umum) 5 (DIII Keuangan)

133 (Ekonomi

Manajemen)4 (Komunikasi)

2 (Sistem Informasi)


14 2

15 1 1 (Organisasi), 1

(Statistik)

1 (DIII Akuntansi Pemerintah), 1 (DIII Perpajakan), 1 (DI

Administrasi Perpajakan)

3 (Bea dan Cukai)

161 (Akuntansi), 1

(Manajemen SDM) 1 (IT)

2(Umum), 1 (Statistik), 4 (SII Umum)

1 (DIII Akuntansi/ Keuangan), 1

(DIII Kebendaharaan)

17 - - - - - - - -

18 - - - - - - - -

19 - - - - - - - -

20 18

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Stategik

KPTIK-BMN

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara

PIP

Pusat LPSE


Biro Perlengkapan

Biro Umum

Pusintek

PPAJP

Pushaka

Biro Hukum

Biro Bantuan Hukum

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Tanpa Kualifikasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

No. Unit Organisasi

Kualifikasi Pendidikan (orang)Sarjana Diploma III/ Diploma I


11

Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/LPDP/KPTIK-BMN.

Beban kerja Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10% (dan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 meningkat sebesar 63%), hal ini dikarenakan pada tahun 2011 objek analisis beban kerja hanya 15 unit eselon II (pada tahun 2007 objek analisis beban kerja hanya 13 unit eselon II), sedangkan untuk tahun 2012 dilakukan pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, lima UPT Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melakukan pembentukan KPTIK-BMN sebagai UPT di lima kota besar dan secara efektif beroperasi pada tahun 2012 dan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang juga secara efektif beroperasi pada tahun 2012 merupakan amanat Wakil Presiden untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal

2,001 1,9722,384 2,434

2,965

3,260

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Beban Kerja (dalam ribuan)

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal

1,312 1,301

1,567 1,598

1,9482,134

1,207 1,306

1,511 1,559

1,8321,979

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jml Kebutuhan Pegawai

Jml Pegawai Yg Ada


12

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai efektivitas dan efisiensi unit di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II, BLU, Tenaga Pengkaji dan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Grafik 3.3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B (baik). Selain itu dari Form FP2, dapat diketahui bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak 3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218 produk. Adapun sepuluh produk yang mempunyai beban kerja tertinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.3.


13

Tabel 3.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Tertinggi

No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban Kerja

% Beban Kerja Eselon III

Jabatan yang Terlibat Status


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum I A 31,041.42 25.96% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum I; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC;Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID; Pelaksana

SNW

2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Biro Perlengkapan Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan

A 27,765.67 61.97% Kepala Biro Perlengkapan; Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III; Pelaksana

Non- SNW

3 Penatausahaan Surat Masuk (Kelengkapan Berkas)


Bagian Umum A 24,477.90 42.83% Sekretaris Pengadilan Pajak; Kepala Subbagian Tata Usaha;Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;Pelaksana

SNW

4 Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d. Rp.100.000.000


Non-SNW

5 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satker Sekretariat Jenderal

Biro Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan

A 19,938.33 33.29% Kepala Biro Umum; Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan; Kepala Subbagian Perbendaharaan; Pelaksana

Non-SNW

6 Pelayanan Kerumahtanggaan Untuk Keperluan Dinas/Upacara Kementerian Keuangan

Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 18,541.00 29.12% Kepala Bagian Rumah Tangga;Kepala Subbagian Urusan Dalam;Kepala Subbagian Pemeliharaan;Pelaksana

Non-SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 18,509.17 26.61% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum II; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;Pelaksana

SNW

8 Pelayanan Dokumen Paspor, Visa dan Exit Permit untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

Biro Umum Bagian Tata Usaha Kementerian

B 16,662.92 27.02% Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian;Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;Pelaksana

SNW

9 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di atas Rp.100.000.000


Non-SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum III A 13,384.50 27.63% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum III; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC;Pelaksana

SNW

Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna


14

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan para stakeholders.

Penggunaan sistem aplikasi berbasis web dalam pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat http://www.bebankerja.depkeu.go.id dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan dan Makassar). Penggunaan sistem aplikasi tersebut diharapkan pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat lebih objektif dan akurat. Namun demikian, sistem aplikasi ABK yang saat ini digunakan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Di masa yang akan datang diharapkan sistem aplikasi dapat digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan secara terintegrasi agar hasil pengukuran ABK Kementerian Keuangan dapat lebih objektif dan akurat.

Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai pengukuran ABK pada masing-masing unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan pengukuran ABK masing-masing unit tersebut.

A. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

2. Penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian.

3. Pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian.

4. Pelaksanaan akuntansi anggaran Kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Perencaaan dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Dari Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 216.272,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan berjumlah 144 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 146 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Perbendaharaan. Selain itu,

http://www.bebankerja.depkeu.go.id/


15

dari form FP2 diketahui bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan output sebanyak 427 produk yang terdiri dari 151 Form A dan 276 Form B, dengan sepuluh produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),

Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan

No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 1,541.45 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik2 Bagian Perencanaan 42,492.83 28 orang 28 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Bagian Penganggaran 68,742.67 46 orang 46 orang 0 0.99 B Baik4 Bagian Perbendaharaan 52,436.74 35 orang 37 orang 2 0.94 B Baik5 Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 51,058.48 34 orang 34 orang 0 1 B Baik

216,272.17 144 orang 146 orang 2 0.98 B Baik



Jumlah 1. Penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian

Anggaran 15.

2. Penelaahan atas KMK tentang penunjukan pejabat pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Perhitungan rampung Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kementerian Keuangan (TKPKN).

4. Penyelesaian kerugian negara melalui surat keterangan tanggung jawab.

5. Laporan Keuangan BA 015 Tahunan UAPA Kementerian Keuangan.

6. Laporan Keuangan BA 015 Semester I UAPA Kementerian Keuangan.

7. Penyusunan dan penyampaian RKA-K/L Kementerian Keuangan berdasarkan Pagu sementara Tahun 200x+1 kepada DJA dan Komisi XI DPR RI.

8. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan.

9. Penyusunan dan penyampaian RKA-KL Departemen Keuangan berdasarkan Pagu APBN-P tahun 200x kepada DJA.

10. Inventarisasi data anggaran Kementerian Keuangan.

Sementara itu lima produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar usul kepangkatan.

2. Laporan lulus Sekolah/Kuliah.

3. Rapat persiapan penyusunan LAKIP, RKT, dan PT tingkat Biro Perencanaan dan Keuangan.

4. Penerusan Surat.

5. Rapat Pembinaan Kepegawaian.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Perencanaan dan Keuangan, berikut akan dijelaskan empat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.


16

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. Penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana jangka menengah, jangka pendek

dan strategis di lingkungan Kementerian.

b. Penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian dan pemantauan, evaluasi, dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan.

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.5.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan

No. Unit OrganisasiBeban Kerja

Selisih EU PU Keterangan

1 Kepala Bagian Perencanaan 1,520.15 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Perencanaan I 1,435.05 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik3 Kepala Subbagian Perencanaan II 1,508.05 1 orang 1 orang 0 1 B Baik4 Kepala Subbagian Perencanaan III 1,365.60 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik5 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 1,387.84 1 orang 0 orang -1 0.92 B Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan 1,386.00 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik7 Pelaksana Bagian Perencanaan 33,890.13 22 orang 23 orang 1 0.98 B Baik

42,492.83 28 orang 28 orang 0 1.01 A Sangat BaikJumlah



Dari Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perencanaan

memiliki beban kerja unit sebesar 42.492,83 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perencanaan. Selain itu, dari form FP2 diketahui bahwa Bagian Perencanaan menghasilkan output sebanyak 144 produk yang terdiri dari 25 Form A dan 119 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan.

b. Laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan.

c. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan.

d. Penyusunan Laporan Pengarusutamaan Gender (PUG).

e. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Sementara itu produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Rapat persiapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tingkat Biro Perencanaan dan Keuangan.

b. Rapat pembentukan Tim Sosialisasi dan Asistensi penyusunan renstra di lingkungan Kementerian Keuangan.


17

c. Rapat pembentukan Tim Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan.

d. Rapat pembahasan penyusunan LAKIP, RKT, dan PK Setjen dan Kementerian.

e. Rapat pengajuan usulan PHLN Kementerian Keuangan.

2. Bagian Penganggaran

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian.

b. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian.

c. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Penganggaran dapat dilihat pada Tabel 3.6.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penganggaran



1 Kepala Bagian Penganggaran 1,472.82 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik2 Kepala Subbagian Penganggaran I 1,493.40 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik3 Kepala Subbagian Penganggaran II 1,466.56 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik4 Kepala Subbagian Penganggaran III 1,471.50 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,421.52 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik6 Pelaksana Bagian Penganggaran 61,416.88 41 orang 41 orang 0 0.99 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Penganggaran

memiliki beban kerja unit sebesar 68.742,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,99. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Penganggaran.

Berdasarkan form FP2 diketahui bahwa Bagian Penganggaran menghasilkan output sebanyak 89 produk terdiri dari 49 Form A dan 40 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15.

b. Penyusunan dan penyampaian RKA-KL Departemen Keuangan berdasarkan Pagu Sementara tahun 200x+1 kepada DJA dan Komisi XI DPR.

c. Penyusunan dan penyampaian RKA-KL Kementerian Keuangan berdasarkan Pagu APBN-P tahun 200x kepada Direktur Jenderal Anggaran.

d. Inventarisasi data anggaran Kementerian Keuangan.

e. Pemrosesan permintaan usulan dana melalui pembebanan BA 69 Tahun 200x.


18


a. Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.

b. Rapat pembinaan kepegawaian.

c. Laporan lulus Sekolah/Kuliah.

d. Penerusan Surat.

e. Penyusunan Daftar Usul Kepangkatan (DUK).

3. Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan perbendaharaan dan penyiapan bahan serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian.

b. Penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan.

c. Penyiapan bahan dan pengelolaan tunjangan khusus.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 3.7.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perbendaharaan



1 Kepala Bagian Perbendaharaan 1,522.49 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bimbingan Perbendaharaan I 1,355.50 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik3 Kepala Subbagian Bimbingan Perbendaharaan II 1,381.75 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik4 Kepala Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan 1,528.25 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus 1,516.58 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Perbendaharaan 45,132.17 30 orang 32 orang 2 0.94 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perbendaharaan

memiliki beban kerja unit sebesar 52.436,74 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Bagian Perbendaharaan secara keseluruhan berjumlah 35 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 37 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai pelaksana.

Berdasarkan form FP2 diketahui bahwa Bagian Perbendaharaan menghasilkan output sebanyak 131 produk yang terdiri dari 36 Form A dan 95 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penelaahan atas KMK tentang penunjukan pejabat pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Produk ini memiliki beban kerja besar karena jumlah KMK yang ditelaah mulai dari level Kantor Pusat unit eselon I sampai dengan level satker vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan dan proses yang dilakukan meliputi


19

penelitian KMK, sinkronisasi dengan peraturan terkait sampai dengan koreksi KMK membutuhkan koordinasi yang baik antar unit eselon I.

b. Perhitungan rampung TKPKN. Produk ini memiliki beban kerja besar karena menyajikan penyaluran dana TKPKN secara rinci mulai dari tingkat satker, tingkat Kanwil, tingkat Pusat unit eselon I dan tingkat Kementerian Keuangan sehingga dapat mengetahui jumlah TKPKN yang dibayarkan kepada pegawai, jumlah PPh yang dibayarkan, dan sisa saldo TKPKN dalam satu tahun anggaran.

c. Penyelesaian kerugian negara melalui surat keterangan tanggung jawab. Produk ini memiliki beban kerja besar karena berdasarkan prinsip dasar penyelesaian kerugian Negara, diupayakan optimalisasi penyelesaian kerugian negara secara damai dan sedini mungkin.

d. Pembuatan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Anggaran TA 2012 di lingkungan Kementerian Keuangan. Produk ini memiliki beban kerja yang besar karena membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menghasilkan suatu Surat Edaran, dikarenakan harus memperhatikan banyak aturan-aturan yang berlaku dan harus melalui kajian terlebih dahulu.

e. Penatausahaan atas KMK tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Produk ini memiliki beban kerja besar karena dalam tahun anggaran 2012 terdapat banyak Keputusan Menteri Keuangan yang harus disusun dan prosesnya harus melewati prosedur yang cukup panjang.


a. Pengelolaan ADK TKPKN Kementerian Keuangan. Beban kerja tersebut rendah dikarenakan aktivitasnya hanya melakukan pengarsipan berkas data komputer dan ADK dilakukan hanya di Kantor Pusat unit eselon I dan di Kanwil.

b. Sosialisasi perubahan-perubahan Peraturan Pelaksanaan Anggaran. Produk ini memiliki beban kerja yang rendah karena di tahun anggaran 2012 frekuensi sosialisasi tidak banyak mengingat untuk diseminasi aturan juga dilakukan melalui mekanisme website dan melalui korespondensi/surat.

c. Pemeliharaan Database TKPKN. Beban kerja rendah dikarenakan pemeliharaan database tidak memerlukan waktu yang banyak karena aktivitas yang dilakukan hanya meng-up date data hasil kompilasi berdasarkan data yang dikirim oleh satker.

d. Surat pelimpahan penagihan piutang, Surat Menteri Keuangan meminta rekomendasi kepada BPK, Surat Menteri Keuangan tentang penghapusan piutang. Proses penghapusan atas piutang TGR tidak bersifat rutin dan sangat tergantung pada proses penerbitan PSBDT pada DJKN dan persetujuan penghapusan piutang dari BPK.

e. Rekonsiliasi data realisasi dan tahapan status penagihan piutang TGR/TP yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN. Produk ini memiliki beban kerja yang rendah karena rekonsiliasi kerugian negara yang pengurusannya telah dilimpahkan ke PUPN bukan merupakan aktivitas rutin dan hanya dilakukan dua kali dalam setahun, yang digunakan untuk penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan.


20

4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Sekretariat Jenderal.

b. Penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian Keuangan.

c. Penyusunan laporan keuangan Kementerian meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi.

e. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian.

f. Penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.8.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



1 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1,496.81 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik2 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 1,463.19 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik3 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 1,463.19 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik4 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III 1,463.19 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik5 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV 1,442.82 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik6 Pelaksana Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 43,729.28 29 orang 29 orang 0 1 B Baik

51,058.48 34 orang 34 orang 0 1 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 51.058,48 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selain itu, dari form FP2 diketahui bahwa Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menghasilkan output sebanyak 63 produk yang terdiri dari 41 Form A dan 22 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Tahunan UAPA Kementerian Keuangan. Produk ini merupakan tugas dan fungsi utama Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai kompilator Laporan Keuangan dari tiap unit eselon I Kementerian Keuangan untuk disajikan menjadi Laporan Keuangan (BA) 015 Kementerian Keuangan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan ini dibutuhkan koordinasi dengan semua unit eselon I Kementerian Keuangan secara intensif dan berkesinambungan.

b. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Semester I UAPA Kementerian Keuangan. Produk tersebut memiliki beban kerja tinggi dikarenakan dalam proses


21

pengerjaannya juga dibutuhkan koordinasi dengan unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan secara intensif dan berkesinambungan.

c. Tugas belajar. Produk tersebut juga memiliki beban kerja tinggi mengingat pelaksanaan tugas belajar untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar yaitu satu tahun penuh.

d. Laporan Keuangan BA 999 Triwulan I UAPA Kementerian Keuangan, karena volume kerja tersebut sangat besar dan diperlukan koordinasi dengan unit lain di lingkup Kementerian Keuangan.

e. Pelayanan pelaksanaan reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan. Produk ini memiliki beban kerja tinggi karena frekuensi pelaksanaannya dalam setahun sesuai dengan Laporan Keuangan yang diselesaikan.


a. Pembahasan Tri Partit memiliki beban kerja rendah karena pembahasan tripartit (antara Unit Eselon I, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan) hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

b. Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan (dalam Kota) memiliki beban kerja rendah karena waktu yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi tidak terlalu lama.

c. Rapat peraturan perundang-undangan memiliki beban kerja rendah karena produk tersebut bersifat kondisional, dilaksanakan jika terdapat Peraturan Perundang-undangan yang baru terbit atau mengalami perubahan.

d. Rapat Entry Meeting dengan Tim Pemeriksa BPK memiliki beban kerja rendah karena frekuensi pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun.

e. Pelatihan di Kantor sendiri memiliki beban kerja rendah karena frekuensinya tidak banyak dan waktu pelaksanaannya tidak lama.

B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

2. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

3. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat dilihat pada Tabel 3.9.


22


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


1 Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 2,033.83 1 orang 1 orang 0 1.35 A Sangat Baik2 Bagian Organisasi I 22,134.21 15 orang 14 orang -1 1.05 A Sangat Baik3 Bagian Organisasi II 20,224.88 14 orang 14 orang 0 0.96 B Baik4 Bagian Ketatalaksanaan I 27,095.08 20 orang 20 orang 0 0.9 B Baik5 Bagian Ketatalaksanaan II 15,983.50 11 orang 11 orang 0 0.96 B Baik6 Bagian Jabatan Fungsional 14,274.61 10 orang 13 orang 3 0.73 C Cukup




Jumlah Dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Biro Organisasi dan

Ketatalaksanaan memiliki beban kerja unit sebesar 101.746,11 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,92. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan secara keseluruhan berjumlah 71 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 73 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Jabatan Fugsional. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menghasilkan output sebanyak 303 produk yang terdiri dari 90 Form A dan 213 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).

3. Laporan Sementara Tim Evaluasi PMPM.

4. Verifikasi Uraian Jabatan.

5. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP.


1. Rapat terkait dengan pengembangan website Sekretariat Jenderal.

2. Penyusunan bahan workshop peringkat jabatan pelaksana.

3. Usulan formasi pegawai.

4. Rapat dinas tingkat Sekretariat Jenderal.

5. Pemantauan capaian realisasi anggaran.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

1. Bagian Organisasi I

Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan


23

evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Organisasi I dapat dilihat pada Tabel 3.10.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi I


1 Kepala Bagian Organisasi I 1,854.54 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Organisasi IA 1,363.75 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik3 Kepala Subbagian Organisasi IB 1,562.71 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Organisasi IC 1,032.00 1 orang 1 orang 0 0.68 D Sedang5 Pelaksana Bagian Organisasi I 16,321.21 11 orang 10 orang -1 1.08 A Sangat Baik

22,134.21 15 orang 14 orang -1 1.05 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Organisasi I memiliki Beban Kerja unit sebesar 22.134,21 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Bagian Organisasi I sebanyak 15 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 14 orang, sehingga Bagian Organisasi I mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Selain itu, form FP2 diketahui bahwa Bagian Organisasi I menghasilkan output sebanyak 83 produk yang terdiri dari 9 Form A dan 74 Form B. Dari 83 produk tersebut terdapat beberapa produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Rapat pembahasan usulan penyempurnaan organisasi dengan unit terkait.

c. Verifikasi uraian jabatan.

d. Konsinyering dalam rangka analisis beban kerja.

e. Rapat pembahasan penunjang tugas pokok dan fungsi.

Kelima produk tersebut melibatkan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam bentuk pertemuan secara intensif.


a. Mengikuti pelantikan.

b. Rapat terkait dengan pengembangan website Sekretariat Jenderal.

c. Penyusunan standar norma waktu di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Rapat Kerja Kementerian Keuangan.


24

e. Seminar implementasi sistem pengawasan lembaga keuangan di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bagian Organisasi II

Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Organisasi II dapat dilihat pada Tabel 3.11.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi II



1 Kepala Bagian Organisasi II 1,720.13 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Organisasi IIA 936.71 1 orang 1 orang 0 0.62 D Sedang3 Kepala Subbagian Organisasi IIB 1,446.96 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik4 Kepala Subbagian Organisasi IIC 932.63 1 orang 1 orang 0 0.62 D Sedang5 Pelaksana Bagian Organisasi II 15,188.46 10 orang 10 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Organisasi II memiliki beban kerja unit sebesar 20.224,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,96. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Organisasi II. Selain itu, dari Form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Organisasi II menghasilkan 93 produk yang terdiri dari 8 Form A dan 85 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Verifikasi Uraian Jabatan.

b. Konsinyering dalam rangka analisis beban kerja.

c. Tugas Kesekretariatan Bagian.

d. Verifikasi standar norma waktu eselon I.

e. Undangan rapat dari unit lain.


a. Penyusunan bahan workshop peringkat jabatan pelaksana.


25

b. Rapat dinas Sekretariat Jenderal.

c. Penyusunan standar norma waktu di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Administrasi pertanggungjawaban kegiatan pengadaan.

e. Laporan capaian Indikator Kinerja Utama.

3. Bagian Ketatalaksanaan I

Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

c. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

d. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Ketatalaksanaan I dapat dilihat pada Tabel 3.12.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan I No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Kepala Bagian Ketatalaksanaan I 1,059.88 1 orang 1 orang 0 0.7 C Cukup2 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IA 1,085.08 1 orang 1 orang 0 0.72 C Cukup3 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IB 919.54 1 orang 1 orang 0 0.61 D Sedang4 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IC 949.92 1 orang 1 orang 0 0.63 D Sedang5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 764.04 1 orang 1 orang 0 0.51 D Sedang6 Pelaksana Bagian Ketatalaksanaan I 22,316.63 15 orang 15 orang 0 0.99 B Baik


Jumlah Kebutuhan Jumlah Pejabat/Pegawai

Jumlah Dari Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Ketatalaksanaan I

memiliki Beban Kerja unit sebesar 27.095,08 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,9. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Ketatalaksanaan I. Berdasarkan Form FP2 diketahui bahwa Bagian Ketatalaksanaan I menghasilkan 98 produk yang terdiri dari 52 Form A dan 46 Form B. Dari 98 produk tersebut terdapat produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:


26

a. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).

b. Laporan Sementara Tim Evaluasi PMPM.

c. Laporan monitoring dan evaluasi SOP.

d. Asistensi KPPc.

e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian.


a. Konsinyering dalam rangka pembahasan pembatasan pembayaran honorarium.

b. Usulan formasi pegawai.

c. Permintaan perbaikan barang inventaris Kantor.

d. Penyusunan RKMK mengenai e-filling.

e. Penyusunan Rencana Kerja Biro.

4. Bagian Ketatalaksanaan II

Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

c. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Ketatalaksanaan II dapat dilihat pada Tabel 3.13.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan II


1 Kepala Bagian Ketatalaksanaan II 1,515.71 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIA 1,524.00 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIB 1,397.75 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik4 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIC 836.08 1 orang 1 orang 0 0.55 D Sedang5 Pelaksana Bagian Ketatalaksanaan II 10,709.96 7 orang 7 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah


27

Dari Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Ketatalaksanaan II memiliki beban kerja unit sebesar 15.983,50 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,96. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Ketatalaksanaan II. Berdasarkan Form FP2 diketahui bahwa Bagian Ketatalaksanaan II menghasilkan produk sebanyak 95 produk yang terdiri dari 39 Form A dan 56 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).

b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian.

c. Pemberian konsultasi di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal.

e. Penyusunan RKMK mengenai pelimpahan wewenang.

Sementara produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Pemberian hadiah kepada KPPc.

b. Rapat Dinas Tingkat Sekretariat Jenderal.

c. Penyusunan DP3.

d. Penyusunan kontrak kinerja BSC dan manual IKU.

e. Penyusunan telaahan tata naskah dinas.

5. Bagian Jabatan Fungsional

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.14.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Jabatan Fungsional


1 Kepala Bagian Jabatan Fungsional 1,431.16 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik2 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional I 911.11 1 orang 0 orang -1 0.6 D Sedang3 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional II 1,073.24 1 orang 1 orang 0 0.71 C Cukup4 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional III 1,322.63 1 orang 1 orang 0 0.88 C Cukup5 Pelaksana Bagian Jabatan Fungsional 9,536.47 6 orang 10 orang 4 0.63 D Sedang

14,274.61 10 orang 13 orang 3 0.73 C Cukup



Jumlah Dari tabel 3.14 diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Jabatan Fungsional

memiliki Beban Kerja unit sebesar 14.274,61 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar


28

0,73. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan berjumlah sepuluh orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Bagian Jabatan Fungsional berjumlah 13 orang, dengan demikian terdapat kelebihan tiga orang pegawai. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas sebagian kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal.

Selain itu, unit Eselon I belum dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi jabatan fungsional secara tepat dan optimal, hal ini disebabkan belum adanya pedoman mengenai pengelolaan jabatan fungsional. Dari kegiatan pengembangan jabatan fungsional pada tahun 2012 oleh Bagian ini diproyeksikan setelah tahun 2012 pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Jabatan Fungsional akan mencakup jabatan fungsional di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Jabatan Fungsional menghasilkan produk sebanyak 39 yang terdiri dari 2 Form A dan 37 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Konsinyering (Fullboard Meeting).

b. Rapat internal Bagian.

c. Penyiapan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Penyusunan RKMK mengenai pedoman pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Perjalanan dinas.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan capaian realisasi anggaran Bagian.

b. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa pajak.

c. Penyusunan SE-16/MK.1/2012 tentang pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Persiapan Sosialisasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004.

e. Pencanangan pembangunan WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:


29

1. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

2. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

3. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum.

4. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang.

5. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel 3.15.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum


1 Kepala Biro Hukum 2,215.89 1 orang 1 orang 0 1.47 A Sangat Baik2 Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 31,794.58 21 orang 20 orang -1 1.05 A Sangat Baik3 Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan,

Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak34,238.39 22 orang 20 orang -2 1.14 A Sangat Baik

4 Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum

34,010.98 22 orang 22 orang 0 1.03 A Sangat Baik

5 Bagian Hukum Pengelolaan Utang 30,341.90 20 orang 20 orang 0 1.01 A Sangat Baik6 Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 35,936.27 23 orang 15 orang -8 1.59 A Sangat Baik




Jumlah Dari tabel 3.15 diketahui bahwa pada tahun 2012 Biro Hukum memiliki beban kerja

unit sebesar 168.538,00 orang jam (OJ), dengan tingkat Efisiensi unit sebesar 1,14. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Biro Hukum sebanyak 109 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 98 orang, sehingga Biro Hukum mengalami kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebelas orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2, Biro Hukum menghasilkan output sebanyak 308 produk yang terdiri dari 165 Form A dan 143 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah:

1. Penelahaan peraturan hukum pajak I.


30

2. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3. Rapat.

4. Pengurusan surat masuk dan surat keluar.

5. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk menyelesaikan masalah/kasus Hukum Perjanjian.

Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah:

1. Rapat Pembinaan.

2. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Informasi dan Desiminasi Hukum.

4. Penyusunan Rencana Kerja Biro.

5. Sosialisasi.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Hukum, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Hukum.

1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan dapat dilihat pada Tabel 3.16.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan


1 Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 1,546.63 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hukum Pajak I 1,557.08 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Pajak II 1,561.08 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Kepabeanan I 1,534.42 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Hukum Kepabeanan II 1,554.92 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 24,040.46 16 orang 15 orang -1 1.06 A Sangat Baik




Jumlah


31

Berdasarkan Tabel 3.16 diketahui bahwa pada tahun 2012 Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan memiliki beban kerja unit sebesar 31.794,58 orang jam (OJ) dengan Efisiensi Unit sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan sebanyak 21 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 20 orang, sehingga Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum.

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menghasilkan output sebanyak 52 produk yang terdiri dari 32 Form A dan 20 Form B. Dari 52 produk tersebut terdapat produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penelaahan Peraturan Hukum Pajak I.

b. Rapat.

c. Perumusan peraturan mengenai Kebijakan Menteri Keuangan Hukum Pajak I.

d. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Hukum Pajak II.

e. Penelaahan Masalah Hukum Pajak II.


a. Rapat Pembinaan.

b. Perjalanan Dinas.

c. Pelatihan.

d. Sosialisasi. e. Perumusan Pertimbangan Hukum Kepabeanan I.

2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum anggaran.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perimbangan keuangan termasuk otonomi antara pusat dan daerah.

c. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbendaharaan termasuk pengelolaan dana investasi dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.


32

d. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pendapatan negara bukan pajak.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP dapat dilihat pada Tabel 3.17.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Anggaran, PK, Perbendaharaan, dan PNBP


1 Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak


2 Kepala Subbagian Hukum Anggaran 1,722.58 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan 1,723.42 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Perbendaharaan 1,818.33 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak 1,839.00 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik

6 Pelaksana Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak





Jumlah Berdasarkan Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2012 Bagian Hukum

Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP memiliki beban kerja unit sebesar 34.238,39 orang jam (OJ) dengan efisiensi unit sebesar 1,14.

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP sebanyak 22 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 20 orang, sehingga Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP mengalami kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2, produk yang dihasilkan oleh Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP sebanyak 56 produk yang terdiri dari 32 Form A dan 24 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Peraturan Mengenai Kebijakan Menteri Keuangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perbendaharaan.

d. Penelaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

e. Perumusan pertimbangan hukum perimbangan keuangan.

Sedangkan produk beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR Hukum Perimbangan Keuangan.


33

c. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR Hukum Perbendaharaan.

d. Rapat pembinaan.

e. Sosialisasi.

3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan.

c. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang.

d. Penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Kementerian.

e. Penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Kementerian.

f. Komputerisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Kementerian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum dapat dilihat pada Tabel 3.18.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum


1 Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum


2 Kepala Subbagian Hukum Barang Milik Negara 1,750.53 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan

Perusahaan1,789.96 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik

4 Kepala Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang 1,578.54 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum 1,473.26 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan

Informasi Hukum25,425.91 17 orang 17 orang 0 0.99 B Baik




Jumlah


34

Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum memiliki beban kerja unit sebesar 34.010,98 orang jam (OJ) dengan Efisiensi unit sebesar 1,03. Berdasarkan data beban kerja tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum.

Berdasarkan form FP2, Produk yang dihasilkan berjumlah 76 produk yang terdiri dari 44 Form A dan 32 Form B. Produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Rapat.

b. Penelaahan rancangan peraturan Perundang-Undangan Hukum Barang Milik Negara.

c. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk menyelesaikan masalah/kasus Barang Milik Negara.

d. Penelaahan masalah Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan.

e. Penelaahan masalah Hukum Barang Milik Negara.

Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Informasi dan Desiminasi Hukum.

b. Sosialisasi.

c. Penelaahan rancangan peraturan Perundang-Undangan Informasi dan Desiminasi Hukum.

d. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan hukum kekayaan Negara dipisahkan dan perusahaan.

e. Perumusan pertimbangan hukum piutang Negara dan lelang.

4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang

Bagian Hukum Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat berharga negara, pinjaman dan hibah luar negeri, dan pembiayaan syariah.

b. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Pengelolaan Utang dapat dilihat pada Tabel 3.19.


35


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pengelolaan Utang


1 Kepala Bagian Hukum Pengelolaan Utang 1,657.07 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hukum Pengelolaan Utang I 1,599.92 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Pengelolaan Utang II 1,598.50 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Pengelolaan Utang III 1,767.08 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,610.75 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Pengelolaan Utang 22,108.58 15 orang 15 orang 0 0.98 B Baik




Jumlah Berdasarkan tabel 3.19 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Bagian Hukum

Pengelolaan Utang memiliki beban kerja unit sebesar 30.341,90 orang jam (OJ) dengan Efisiensi unit sebesar 1,01. Berdasarkan data beban kerja tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Hukum Pengelolaan Utang.

Berdasarkan form FP2, Produk yang dihasilkan berjumlah 67 produk yang terdiri dari 24 Form A dan 43 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengurusan surat masuk dan surat keluar.

b. Perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang III.

c. Perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang II.

d. Perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang I.

e. Penelaahan masalah hukum pengelolaan utang I.


a. Penyusunan rencana kerja Biro.

b. Penyelesaian LP2P.

c. Penyelesaian DP3.

d. Sosialisasi.

e. Penyelesaian KP4 dan usulan formasi pegawai.

5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum jasa keuangan serta pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, jasa pembiayaan, lembaga penjaminan, dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.


36

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks program penjaminan Pemerintah.

c. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan serta jaminan pemerintah dan kewajiban kontinjensi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian


1 Kepala Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 1,949.87 1 orang 1 orang 0 1.29 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan I 1,597.17 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan II 1,565.46 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan III 1,524.61 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Hukum Perjanjian 1,530.25 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 27,768.92 18 orang 10 orang -8 1.84 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Bagian Hukum Jasa

Keuangan dan Perjanjian memiliki beban kerja unit sebesar 35.936,27 orang jam (OJ) dengan efisiensi unit sebesar 1,59. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 23 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 15 orang, sehingga mengalami kekurangan pegawai (pelaksana) sebanyak delapan orang pegawai (pelaksana). Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah delapan orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2, Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian menghasilkan output sejumlah 57 produk yang terdiri dari 33 Form A dan 24 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Rapat.

b. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk menyelesaikan masalah/kasus hukum perjanjian.

c. Penelaahan masalah hukum jasa keuangan III.

d. Penelaahan peraturan hukum perjanjian.

e. Penelaahan masalah hukum perjanjian.


a. Sosialisasi.

b. Rapat pembinaan.

c. Pelatihan.


37

d. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR hukum jasa keuangan III.

e. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan hukum perjanjian.

D. Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian.

2. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

3. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian.

4. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Bantuan Hukum dapat dilihat pada Tabel 3.21.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum


1 Kepala Biro Bantuan Hukum 1,699.25 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik2 Bagian Bantuan Hukum I 44,942.17 29 orang 25 orang -4 1.19 A Sangat Baik3 Bagian Bantuan Hukum II 51,458.00 34 orang 31 orang -3 1.1 A Sangat Baik4 Bagian Bantuan Hukum III 31,320.83 20 orang 19 orang -1 1.09 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.21 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Bantuan Hukum

memiliki beban kerja sebesar 129.420,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.13. Beban kerja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebesar 133.441,46 orang jam (OJ), hal ini dikarenakan produk


38

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2012, yaitu Standar Kebijakan Perdamaian sehubungan dengan penanganan aset negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Tim Pemberesan BPPN. Standar Kebijakan Perdamaian tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada permohonan perdamaian dari pihak ketiga kepada Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Biro Bantuan Hukum sebanyak 84 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 76 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang pegawai Diploma III spesialisasi Perpajakan, dua orang Diploma III spesialisasi Akuntansi Pemerintah dan lima orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Bantuan Hukum menghasilkan output sebanyak 96 produk yang terdiri dari 43 Form A dan 53 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada pengadilan umum, pengadilan niaga, atau pengadilan agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

2. Pendampingan pejabat Kementerian Keuangan yang diperiksa oleh aparat penegak hukum.

3. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan perkara dan pendampingan.

4. Penyelesaian telaahan kasus hukum.

Adapun hal-hal yang menyebabkan besarnya beban kerja tersebut dikarenakan pada tahun 2012 jumlah gugatan perkara terhadap Menteri Keuangan yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum, baik perkara gugatan di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara cukup banyak. Selain itu, dikarenakan keberhasilan Biro Bantuan Hukum dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, produk kegiatan pada Biro Bantuan Hukum yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian DP3.

2. Penyelesaian KP4.

3. Penyelesaian LP2P.

4. Permohonan pensiun pegawai.

5. Usulan formasi pegawai.

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya beban kerja kelima produk kegiatan di atas disebabkan sifat pekerjaan bersifat administratif, didukung oleh sistem aplikasi, dan dilakukan secara rutin sehingga pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Kegiatan usulan formasi pegawai sudah mempunyai format yang baku dan secara terus menerus dilakukan setiap

http://www.bebankerja.depkeu.go.id/index.php?r=abk/produkA/view&id=100002487




39

tahun sehingga pekerjaan cepat dan mudah diselesaikan. Kegiatan permohonan pensiun pegawai juga mempunyai beban kerja yang rendah mengingat selama tahun 2012, hanya ada satu orang pegawai yang pensiun.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Bantuan Hukum, berikut akan dijelaskan tiga bagian yang ada di Biro Bantuan Hukum.

1. Bagian Bantuan Hukum I

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penelaahan kasus hukum.

b. Pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

c. Pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai Kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bantuan Hukum I dapat dilihat pada Tabel 3.22.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum I


1 Kepala Bagian Bantuan Hukum I 1,530.92 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA 1,619.83 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB 1,958.33 1 orang 1 orang 0 1.3 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC 1,696.08 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID 1,750.42 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Bantuan Hukum I 36,386.58 24 orang 20 orang -4 1.21 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.22 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Bantuan Hukum I

memiliki beban kerja unit sebesar 44.942,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,19. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 29 orang, sementara pegawai yang ada pada Bagian Bantuan Hukum I sebanyak 25 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak empat orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai adalah tiga orang Sarjana Hukum dan satu orang Diploma III spesialisasi Perpajakan.


40

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Bantuan Hukum I menghasilkan 20 produk yang terdiri dari 6 Form A dan 14 Form B, dengan produk kegiatan yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

b. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan perkara.

c. Penyelesaian telaahan hukum.

d. Administrasi penanganan perkara.

e. Pendampingan Pejabat Kementerian Keuangan sebagai pemberi panggilan dari keterangan/saksi/ahli atas panggilan dari Penyelidik/Penyidik.

Sementara itu, produk kegiatan pada Bagian Bantuan Hukum I yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Pengurusan alat tulis Kantor.

b. Penyelesaian DP3.

c. Penyelesaian KP4.

d. Penyelesaian LP2P.

e. Melayani tamu-tamu Pimpinan.

2. Bagian Bantuan Hukum II

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:


b. Pendampingan kepada para mantan pejabat, dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

c. Pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

d. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bantuan Hukum II dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Dari Tabel 3.23 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Bantuan Hukum II memiliki beban kerja unit sebesar 51.458,00 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada


41

yang dibutuhkan pada Bagian Bantuan Hukum II sebanyak 34 orang, sedang pegawai yang ada sebanyak 31 orang, dengan demikian Bagian Bantuan Hukum II mengalami kekurangan tiga orang pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum II


1 Kepala Bagian Bantuan Hukum II 1,559.96 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA 1,659.29 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB 1,702.71 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC 1,541.33 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,736.54 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Bantuan Hukum II 43,258.17 29 orang 26 orang -3 1.1 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk

kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang pegawai Sarjana Hukum untuk Subbagian teknis dan dua orang Diploma III spesialisasi Akuntansi Pemerintah untuk Subbagian Tata Usaha Biro.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Bantuan Hukum II menghasilkan 50 produk yang terdiri dari 28 Form A dan 22 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, atau Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

b. Pengurusan surat masuk dan surat keluar.

c. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan perkara.

d. Tugas-tugas kesekretariatan.

e. Penyelesaian telaahan kasus hukum.

Sementara itu, produk kegiatan yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Kerja Biro.

b. Penyusunan Matrik, Kebijakan, Program.

c. Usulan formasi pegawai.

d. Permohonan pensiun pegawai.

e. Penyelesaian LP2P.

3. Bagian Bantuan Hukum III

Bagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi:



42

b. Pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

c. Pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, serta dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bantuan Hukum III dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Dari Tabel 3.24 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Bantuan Hukum III memiliki beban kerja unit sebesar 31.320,83 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 20 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Bagian Bantuan Hukum III sebanyak 19 orang, dengan demikian terdapat kekurangan satu orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum III


1 Kepala Bagian Bantuan Hukum III 1,811.92 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA 1,531.25 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB 1,514.58 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC 1,764.83 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID 1,542.92 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Bantuan Hukum III 23,155.33 15 orang 14 orang -1 1.1 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Bantuan Hukum III

menghasilkan 26 produk yang terdiri dari 9 Form A dan 17 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, atau Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

b. Penyelesaian telaahan hukum.

c. Penanganan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

d. Pendampingan pejabat Kementerian Keuangan sebagai pemberi keterangan/saksi/ahli atas panggilan dari Penyelidik/Penyidik.

e. Perjalanan dinas.

Sementara itu, produk kegiatan pada Bagian Bantuan Hukum III yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:


43

a. Administrasi Penanganan Perkara.

b. Penyelesaian DP3.

c. Penyelesaian KP4.

d. Penyelesaian LP2P.

e. Melaksanakan tugas kesekretariatan bagian.

E. Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengelolaan Assessment Center Kementerian Keuangan.

3. Pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan dan manajemen kinerja pegawai.

4. Pengelolaan sistem manajemen talenta.

5. Pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia Kementerian Keuangan serta manajemen naskah dan dokumen pegawai Kementerian Keuangan.

6. Penyelesaian mutasi jabatan, dan kepangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. Pengelolaan kesejahteraan, perijinan, dan pengkoordinasian pemberian penghargaan pegawai.

8. Penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.

9. Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai.

10. Penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

11. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Dari Tabel 3.25 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 275.910,48 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 180 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 167 orang, dengan demikian Biro Sumber Daya Manusia kekurangan pegawai sebanyak 13 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi


44

pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Ekonomi Manajemen, satu orang Sarjana Psikologi, satu orang Sarjana Statistik, Sembilan orang Diploma III spesialisasi Anggaran dan Perbendaharaan.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia


1 Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2,054.49 1 orang 1 orang 0 1.36 A Sangat Baik2 Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia 51,979.83 34 orang 34 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 51,362.91 33 orang 31 orang -2 1.1 A Sangat Baik4 Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia 65,033.56 43 orang 40 orang -3 1.08 A Sangat Baik5 Bagian Mutasi dan Kepangkatan 62,744.15 41 orang 36 orang -5 1.16 A Sangat Baik6 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun 42,735.54 28 orang 25 orang -3 1.13 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro SDM menghasilkan 640 produk

yang terdiri dari 413 Form A dan 227 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan assessment center.

2. Pemutakhiran data kepegawaian unit eselon I.

3. Pemutakhiran data kepegawaian Biro SDM.

4. Verifikasi berkas dan usul calon penerima SLKS.

5. Konversi dan Filtering data kepegawaian unit eselon I.

6. Penyusunan RKMK tentang mutasi eselon III Kemenkeu.

7. Usul kenaikan pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN.

8. Penyusunan tabel referensi.

9. Penyusunan RKMK tentang Kenaikan Pangkat I/b sampai dengan IV/b.

10. Penyusunan Job Person Match.


1. Penyelenggaraan assessment Pejabat eselon IV, Fungsional dan Pelaksana.

2. Penyusunan konsep metode assessment center untuk eselon III.

3. Pembatalan KMK.

4. Penyusunan konsep metode assessment center untuk Fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal.

5. Usulan pembatalan KMK ke BKN.

6. Penyelenggaraan assessment pejabat eselon III.

7. Penyelesaian hasil general check up Pejabat teras Pusat Kementerian Keuangan.

8. Penerbitan surat tugas ke Kantor Regional BKN dalam rangka verifikasi data pensiunan Kementerian Keuangan di seluruh daerah di Indonesia.

9. Konsep SKJ eselon III.

10. Penyelesaian tugas administrator manajemen risiko.


45

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Sumber Daya Manusia, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Sumber Daya Manusia.

1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, dan penempatan pegawai serta tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pengkoordinasian penyiapan dan penyusunan analisa beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan manajemen risiko di lingkungan Biro SDM.

c. Penyiapan penerimaan pegawai baru, perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, dan staf khusus Menteri Keuangan.

d. Penyiapan penempatan pegawai baru, orientasi pegawai baru, pengangkatan CPNS/PNS, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan Kartu Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Penandatanganan pakta integritas, pengiriman peserta diklat prajabatan, dan penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal.

f. Penyiapan rumah tangga, pengelolaan uang muka, dan penyiapan sarana prasarana umum serta pendistribusian persuratan Biro Sumber Daya Manusia.

g. Pengkoordinasian penyusunan uraian jabatan, standar prosedur operasi, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Biro Sumber Daya Manusia.

h. Pembinaan sumber daya manusia Biro Sumber Daya Manusia.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.26.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia


2 Kepala Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia


3 Kepala Subbagian Rekruitmen Sumber Daya Manusia


4 Kepala Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia

1,508.96 1 orang 1 orang 0 1 B Baik

5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,222.83 1 orang 1 orang 0 0.81 C Cukup6 Pelaksana Bagian Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia43,700.96 29 orang 29 orang 0 1 B Baik




Jumlah


46

Dari Tabel 3.26 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 51.979,83 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia menghasilkan 179 produk yang terdiri dari 116 Form A dan 63 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Agenda Surat Masuk Biro SDM.

Produk pekerjaan tersebut menjadi tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM dan merupakan salah satu kegiatan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro SDM.

b. Penyelesaian berkas lamaran seleksi administrasi rekrutmen CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Konsinyering Subbagian Rekrutmen SDM.

d. Agenda surat keluar Biro SDM.

e. Pengusulan permohonan pengujian kesehatan untuk menjadi PNS Golongan III.


a. Pelaksanaan sumpah PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal.

b. Pengiriman surat keluar.

c. Penyelesaian KMK tentang pengangkatan PNS lebih dari 2 tahun Golongan I dan II.

d. Pengusulan pengangkatan PNS lebih dari 2 tahun ke BKN Golongan I dan II.

e. Pelaksanaan usul diklat prajabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan assessment center, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan assessment center dan psikotes.

b. Pengembangan dan evaluasi assessment center dan psikotes.

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan.

d. Pengembangan program Pendidikan dan Pelatihan.

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Keuangan.

f. Pengelolaan kinerja pegawai.

g. Pengkoordinasian pelaksanaan penataan pegawai.


47

h. Pengkoordinasian pengelolaan dan penyusunan indikator kinerja utama Biro Sumber Daya Manusia.

i. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.27.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia


1 Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,804.07 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Assesment Center 1,794.00 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Manusia1,803.43 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik

4 Kepala Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia 1,768.77 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal1,678.42 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik

6 Pelaksana Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 42,514.23 28 orang 26 orang -2 1.09 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.27 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Pengembangan

Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 51.362,91 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 33 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 31 orang, dengan demikian Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami kekurangan pegawai sebanyak dua orang.

Berdasarkan form FP2 Bagian Pengembangan SDM menghasilkan 153 produk yang terdiri dari 103 Form A dan 50 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan assessment center.

Pelaksanaan Assesment Center dengan beban kerja sebesar 13.356,33 OJ dan membutuhkan 9 orang pelaksana, pada saat ini pelaksanaannya masih dibantu oleh Assosiate Assessor yang bekerja sama dengan Bagian Pengembangan SDM. Hal ini dilaksanakan mengingat terbatasnya jumlah SDM yang ada pada Bagian Pengembangan SDM. Kedepannya diharapkan kebutuhan Assessor dapat dipenuhi dari Assessor Internal yang berasal dari unit Eselon I lain.

b. Penyusunan Job Person Match.

c. Agendaris.

d. Persiapan survei pengelolaan kinerja.

e. Konsinyering.

Selain itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan konsep metode assessment center untuk eselon III.


48

b. Penyusunan konsep metode assessment center untuk fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal.

c. Penyelenggaraan assessment Pejabat eselon III.

d. Penyelenggaraan assessment Pejabat eselon IV, fungsional dan pelaksana.

e. Konsep SKJ eselon III.

3. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Keuangan, serta penyajian, analisis, dan pengintegrasian data sumber daya manusia, pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, disain aplikasi sumber daya manusia, penyiapan infrastruktur, manajemen basis data, dan dukungan teknis teknologi informasi, bimbingan teknis penerapan standarisasi basis data serta pemantauan prosedur pengiriman dan pertukaran data.

b. Pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyajian laporan atas data dan informasi sumber daya manusia.

c. Verifikasi, penyeragaman dan integrasi data sumber daya manusia.

d. Manajemen naskah dan dokumen kepegawaian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.28.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia


1 Kepala Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia 1,437.46 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik2 Kepala Subbagian Manajemen Basis Data 1,507.00 1 orang 1 orang 0 1 B Baik3 Kepala Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi 1,369.00 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik4 Kepala Subbagian Pengintegrasian Data 1,890.10 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi 1,751.67 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia 57,078.33 38 orang 35 orang -3 1.08 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Manajemen

Informasi Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 65.033,56 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia sebanyak 43 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 40 orang, dengan demikian Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mengalami kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.


49

Berdasarkan form FP2 Bagian Manajemen Informasi SDM menghasilkan 34 produk yang terdiri dari 23 Form A dan 11 Form B, dengan produk beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pemutakhiran Data Kepegawaian berdasarkan data dari unit eselon I.

Pemutakhiran data tersebut berada pada Subbagian Pengintegrasian Data dengan beban kerja 11.662,5 OJ, dimana pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penunjang dalam validitas data SIMPEG.

b. Pemutakhiran Data Kepegawaian berdasarkan data dari Biro SDM.

c. Konversi dan filtering data kepegawaian unit eselon I.

d. Penyusunan Tabel Referensi.

e. Penatausahaan dokumen kepegawaian.

Selain itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, Lakip dan RKA-K/L Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi.

b. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Jenderal.

c. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Biro SDM.

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Kementerian Keuangan.

e. Penyusunan TOR.

4. Bagian Mutasi dan Kepangkatan

Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan mutasi jabatan dan kepangkatan pegawai, pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status, pindah antar unit, dan pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan mutasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan serta pemantauan pelaksanaan pola mutasi Sekretariat Jenderal.

b. Pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya.

c. Pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, penyelesaian perpindahan pegawai antar unit, perpindahan pegawai ke intansi di luar Kementerian Keuangan, penyelesaian penugasan kepala perwakilan Kementerian Keuangan dan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.

d. Penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan pilihan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Mutasi dan Kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 3.29.


50


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Mutasi dan Kepangkatan


1 Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan 1,902.99 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Mutasi 1,727.35 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Manajemen Talenta 1,828.68 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Kepangkatan I 1,672.60 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Kepangkatan II 1,714.13 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Mutasi dan Kepangkatan 53,898.39 36 orang 31 orang -5 1.15 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.29 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Mutasi dan

Kepangkatan memiliki beban kerja unit sebesar 62.744,15 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Mutasi dan Kepangkatan sebanyak 41 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 36 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak lima orang.

Kepala Subbagian Manajeman Talenta merupakan Kepala Subbagian dengan beban kerja tertinggi karena pada Tahun 2012 melakukan reviuw Manajemen Talenta dan penyusunan pedoman implementasi Manajemen Talenta, Penyusunan konsep Manajemen Talenta dan menyelesaiakan perpindahan pegawai antar unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan dan antar unit eselon I Sekretariat Jenderal, pengisian jabatan struktural melalui pencalonan terbuka, menyelesaikan pengaturan status pegawai eks Bapepam-LK dan pekerjaan lain yang bersifat laporan bagian yang membutuhkan koordinasi dengan Kepala Subbagian lainnya.

Berdasarkan form FP2 Bagian Mutasi dan Kepangkatan menghasilkan 161 produk yang terdiri dari 83 Form A dan 78 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengusulan Kenaikan pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN.

b. Penyelesaian petikan dan salinan KMK tentang Mutasi Jabatan eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Penyelesaian KMK tentang Kenaikan Pangkat I/b s.d. IV/b.

d. KMK tentang kenaikan pangkat Golongan I/b s.d. II/d di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Golongan III/a s.d. III/d di Lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Penyelesaian KMK tentang Kenaikan Jabatan/Pembebasan Sementara/Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.


a. Usul pembatalan KMK ke BKN.

b. Pembatalan KMK.

c. KMK tentang Peninjauan Masa Kerja.

d. Penyelesaian KMK tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Pekerjaan Sebagai Pegawai Kementerian Keuangan Golongan IV/b s.d. IV/e.

e. Penyelesaian tugas administrator manajemen risiko.


51

5. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun mempunyai tugas mengelola kesejahteraan pegawai, menyelesaikan pemberian penghargaan dan tanda jasa, perijinan, menegakkan disiplin pegawai, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan, usul pemberhentian dan pensiun serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta perijinan pegawai.

b. Pelaksanaan penegakan disiplin, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai.

c. Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai.

d. Penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun dapat dilihat pada Tabel 3.30.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun


1 Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun 1,677.22 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Kesejahteraan 1,612.89 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Penegakan Disiplin 1,733.41 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun 1,584.92 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia 1,537.93 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun 34,589.18 23 orang 20 orang -3 1.15 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.30 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Penghargaan,

Penegakan Disiplin dan Pensiun memiliki beban kerja unit sebesar 42.735,54 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun sebanyak 28 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 25 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai.

Berdasarkan form FP2 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun menghasilkan 113 produk yang terdiri dari 88 Form A dan 25 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Verifikasi berkas dan pengusulan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

b. Pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan piagam penghargaan pensiun di Jakarta pada hari keuangan.

c. Lembur dalam rangka otomatisasi.


52

d. Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan surat keterangan untuk melakukan perceraian (Golongan III/a s.d. IV/e) kecuali yang menduduki jabatan eselon I.

e. Surat tanggapan Menteri Keuangan atas keberatan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada BAPEK.


a. Penyelesaian hasil general check up pejabat teras pusat Kementerian Keuangan.

b. Penerbitan surat tugas ke Kantor Regional BKN dalam rangka verifikasi data pensiunan Kementerian Keuangan di seluruh daerah di Indonesia.

c. Permintaan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi data pensiunan Kementerian Keuangan di seluruh daerah di Indonesia.

d. Pembentukan tim dalam rangka otomatisasi pemberian penghargaan pensiun.

e. Penerbitan Surat pemberitahuan tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan piagam pensiun pada hari keuangan kepada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia.

F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya.

2. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

4. Pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik.

5. Evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik.

6. Koordinasi dan pengelolaan PPID.

7. Pengelolaan data informasi kehumasan Kementerian.

8. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya


53

dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi.

9. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak dan media elektronik.

10. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan media institusi internasional.

11. Koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center.

13. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan referensi dan perpustakaan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dapat dilihat pada Tabel 3.31.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi


1 Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 2,064.90 1 orang 1 orang 0 1.37 A Sangat Baik2 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 53,320.13 35 orang 32 orang -3 1.11 A Sangat Baik3 Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 30,108.31 21 orang 18 orang -3 1.11 A Sangat Baik4 Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah 33,968.16 22 orang 19 orang -3 1.19 A Sangat Baik5 Bagian Manajemen Opini Publik 38,667.04 25 orang 25 orang 0 1.03 A Sangat Baik6 Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan 42,655.08 27 orang 29 orang 2 0.98 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.31 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi memiliki beban kerja unit sebesar 200.783,63 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebanyak 131 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 124 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tujuh orang pegawai, dua diantaranya adalah kebutuhan untuk mengisi jabatan Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I dan Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Desain Grafis, satu orang Sarjana Ekonomi Pembangunan, satu orang Sarjana Komunikasi, satu orang Diploma III Akuntansi Pemerintah.

Jika dibandingkan dengan hasil ABK tahun sebelumnya beban kerja Biro KLI mengalami penurunan sebesar 13.770,34 OJ. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain sebagai berikut:


54

1. Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan RUU dibidang keuangan dengan DPR RI mengalami penurunan (tahun 2012 sejumlah 4 RUU sedangkan tahun 2011 sejumlah 6 RUU).

2. Produk pengurusan surat keluar yang pada tahun sebelumnya menempati posisi urutan produk dengan beban kerja tertinggi pertama, di tahun 2012 mengalami penurunan cukup besar. Beban kerja produk pengurusan surat keluar di 2011 sebanyak 16.449,63 OJ, sementara di tahun 2012 hanya sejumlah 3667,9 OJ saja.

3. Produk “Pembangunan Sistem Informasi” yang pada tahun 2011 menempati urutan produk tertinggi kedua, dengan beban kerja 8.031,08 OJ, pada tahun 2012 tidak lagi dilaksanakan mengingat di tahun 2011 aplikasi Sistem Informasi Kehumasan (http://www.sik.depkeu.go.id/) sudah terbangun. Sehingga beban kerja yang muncul hanya pada pengembangan dan monitoringnya saja.

4. Selain beberapa faktor penyebab turunnya beban kerja Biro KLI yang telah disebutkan diatas, faktor lain yang cukup berpengaruh adalah bahwa proses pengolahan data ABK 2013 di lingkungan Biro KLI telah direviu dan dianalisa kembali sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat (beberapa norma waktu telah disesuaikan kembali).

Berdasarkan form FP2 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menghasilkan 449 produk yang terdiri dari 236 Form A dan 213 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan Surat Masuk - SOP 2011.

2. Penulisan artikel dan berita untuk media keuangan.

3. Mengundang dan pengendalian peliputan wartawan.

4. Penyusunan klasifikasi buku.

5. Pengurusan surat keluar – SOP 2011.

6. Pendampingan wartawan media.

7. Rapat konsinyering pembahasan RUU.

8. Pengelolaan dan pengembangan News Website.

9. Pengisian dan monitoring konten Website Perpustakaan.

10. Penyusunan resume berita media TV.

Pengurusan surat masuk menjadi produk dengan beban kerja tertinggi di tahun 2012 dengan total beban kerja sebesar 352.204 OJ, produk ini menggantikan posisi yang sebelumnya di tahun 2011 ditempati oleh produk dengan bidang pekerjaan yang serupa yakni Pengurusan Surat Keluar. Berdasarkan data statistik dalam aplikasi persuratan (http://workflow.depkeu.go.id) jumlah surat masuk ke Biro KLI sepanjang 2012 sebanyak 5682 surat. Sementara itu, produk dengan beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2012.

2. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2011.


4. Permohonan pensiun pegawai.

http://www.sik.depkeu.go.id/

http://workflow.depkeu.go.id/


55

5. Pencatatan konferensi pers.

6. Usul kenaikan gaji berkala.

7. Distribusi buku dan CD kumpulan siaran pers 2011.

8. Penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPD.

9. Penyusunan surat fasilitasi pembahasan RUU tentang perubahan APBN dengan DPR.

10. Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU tentang APBN kepada Pimpinan DPR.

Produk dengan beban kerja terendah sebagian besar ditempati oleh produk-produk yang sifat pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun dan/atau produk yang dikerjakan hanya untuk periode tertentu saja/tidak sepanjang tahun.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

1. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan, layanan informasi dan langkah-langkah kegiatan produksi pemberitaan/kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media nirmassa, baik media cetak, elektronik, dalam dan luar ruang, maupun pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan.

b. Pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

c. Penyiapan, penerbitan, dan publikasi media luar ruang.

d. Penyiapan dan pengelolaan website kementerian serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaanya.

e. Penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi media dan publikasi elektronik lainnya.

f. Penghimpunan dan pengelolaan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya.

g. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penerbitan dan publikasi elektronik.

h. Pengelolaan aktivitas cyber secara tepat waktu.

i. Peliputan kegiatan Kementerian dan pimpinan.

j. Pelayanan desk informasi dan call center Kementerian.


56

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan dapat dilihat pada Tabel 3.32.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan



1 Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 1,597.42 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi 1,950.54 1 orang 1 orang 0 1.29 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Publikasi I 1,598.21 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Publikasi II 1,827.73 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 46,346.23 31 orang 28 orang -3 1.1 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.32 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Manajemen Strategi

Komunikasi Kehumasan memiliki beban kerja unit sebesar 53.320,13 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan sebanyak 35 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 32 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai dengan rincian satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Desain Grafis, satu orang Sarjana Ekonomi Pembangunan.

Berdasarkan form FP2 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan menghasilkan 133 produk yang terdiri dari 37 Form A dan 96 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penulisan artikel dan berita untuk media keuangan.

b. Pengelolaan dan pengembangan news website.

c. Reconstruction Image.

d. Updating database Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan.

e. Pelayanan Informasi melalui Contact Us.


a. Penanganan sengketa informasi PPID melalui mediasi.

b. Pengklasifikasian informasi PPID.

c. Pembuatan konsep SOP Pengelolaan dan Respon Media Jejaring Sosial (Twitter).

d. Pembuatan konsep SOP Pengelolaan dan Respon Media Jejaring Sosial (Facebook).

e. Pembuatan Daily Activities Monitoring System (DAMS) Subbagian Publikasi II.

2. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara

Bagian Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), dan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan RUU/ peraturan/ ketentuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:


57

a. Pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

d. Pengkomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

e. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

f. Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke instansi vertikal Kementerian di daerah pada masa reses persidangan.

g. Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan dan kekayaan Negara.

h. Pengelolaan database stakeholders Bagian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dapat dilihat pada Tabel 3.33.


58


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Kelembagaan Negara



1 Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 2,465.65 2 orang 1 orang -1 1.64 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I 2,460.77 2 orang 1 orang -1 1.63 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II 1,552.17 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III 1,576.64 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 22,053.08 15 orang 14 orang -1 1.05 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.33 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Hubungan

Kelembagaan Negara memiliki beban kerja unit sebesar 30.108,31 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Hubungan Kelembagaan Negara sebanyak 21 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 18 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai. Jumlah kekurangan pegawai dimaksud muncul karena adanya kelebihan jam kerja pada posisi jabatan Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dan Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I. Sementara pada posisi pelaksana terdapat kebutuhan 1 pegawai, namun kebutuhan tersebut pada kondisi riil, dapat diatasi dengan jam kerja tambahan di luar jam kerja normal.

Berdasarkan data FP3 dapat dilihat bahwa Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dan Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I memiliki beban kerja yang lebih tinggi dari pada posisi jabatan lainnya. Hal ini terjadi karena frekuensi agenda rapat antara Kementerian Keuangan dengan DPR pada tahun 2012 sangat tinggi, karena sesuai dengan PMK Nomor 184 Tahun 2010 beban kerja dimaksud hanya terdistribusi pada Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dan Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I.

Berdasarkan form FP2 Bagian Hubungan Kelembagaan Negara menghasilkan 101 produk yang terdiri dari 78 Form A dan 23 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Rapat konsinyering pembahasan RUU.

b. Pelaksanaan permintaan pertemuan pimpinan Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan kunjungan kerja Komisi XI DPR RI.

d. Pembinaan hubungan dengan Humas Pemerintah Pusat.

e. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN dengan DPR.


a. Penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPD.

b. Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU tentang APBN kepada Pimpinan DPR.

c. Penyusunan surat fasilitasi pembahasan RUU tentang Perubahan APBN dengan DPR.

d. Penyusunan surat fasilitasi pembicaraan pendahuluan RAPBN dengan DPR.


59

e. Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Pimpinan DPR.

3. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah

Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan stakeholder non lembaga pemerintah/negara, khususnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa (cetak dan elektronik), organisasi-organisasi, asosiasi dan pemimpin opini baik nasional, internasional maupun daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan.

b. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan non pemberitaan.

c. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media asing.

d. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada organisasi masyarakat, politik, dan profesi (daerah, nasional dan internasional).

e. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada asosiasi (daerah, nasional dan internasional).

f. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada pelaku usaha (daerah, nasional dan internasional).

g. Pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Kementerian dan narasumber lainnya.

h. Perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media.

i. Penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers.

j. Penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca.

k. Perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media.

l. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui media cetak dan media elektronik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.34.


60

Tabel 3.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah


1 Kepala Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah


2 Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I


3 Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah II


4 Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah III


5 Pelaksana Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah





Jumlah Dari Tabel 3.34 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Hubungan Non

Kelembagaan Negara/Pemerintah memiliki beban kerja unit sebesar 33.968,16 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,19. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah sebanyak 22 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 19 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai. Kebutuhan dimaksud terdiri dari satu orang untuk mengisi posisi jabatan Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I dan 2 orang pelaksana. Namun demikian Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah hanya memprioritaskan penambahan satu orang pelaksana dengan pendidikan Sarjana Komunikasi.

Berdasarkan form FP2 Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah menghasilkan 64 produk yang terdiri dari 34 Form A dan 30 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Mengundang dan pengendalian peliputan wartawan.

Kegiatan yang dengan beban kerja tertinggi ini terjadi karena banyaknya jumlah permohonan dari unit eselon I lainnya untuk mengundang wartawan dan peliputan dalam rangka publikasi informasi atau kegiatan ke media massa.

b. Pendampingan wartawan media.

Kegiatan ini cukup menonjol karena aktivitas Menteri Keuangan dan Pimpinan unit eselon I lainnya yang bersifat terbuka dan disorot media massa jumlahnya cukup besar, baik kegiatan tersebut berada di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Keuangan sehingga memerlukan pendampingan.

c. Pengumpulan informasi melalui Liason Officer.

Kegiatan ini memerlukan koordinasi langsung dengan unit-unit terkait selaku pemegang informasi, pengumpulan informasi ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi wartawan, penyiapan materi kegiatan, serta penyesuaian antara informasi yang tersebar dengan data yang benar.

d. Penyiapan dan penyelenggaraan konferensi pers.

Kegiatan ini sebagai layanan unggulan Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah merupakan kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan permohonan unit eselon I lainnya atau instruksi Menteri Keuangan, sehingga membutuhkan persiapan yang baik, dan koordinasi lebih lanjut dengan nara sumber dan unit terkait.


61

e. Rapat koordinasi internal.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan dalam melakukan setiap tugas dan fungsi Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah dengan cara berkoordinasi antar Bagian dan antar Biro di Sekretariat Jenderal.


a. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2011.

b. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2012.

c. Distribusi buku dan CD kumpulan siaran pers 2011.

d. Pencatatan konferensi pers.

e. Pembicara atau moderator.

4. Bagian Manajemen Opini Publik

Bagian Manajemen Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan monitoring, analisis dan penelitian opini publik terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan, menyusun rekomendasi tindakan dan tanggapan komunikasi, menyelenggarakan audit komunikasi dan riset opini publik, serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Manajemen Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kementerian dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

b. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya.

c. Penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian.

d. Penyelenggaraan kegiatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal.

e. Pelayanan unjuk rasa.

f. Pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak daerah, nasional dan internasional.

g. Pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media elektronik dan online daerah, nasional dan internasional.

h. Penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik.

i. Pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Manajemen Opini Publik dapat dilihat pada Tabel 3.35.


62


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Opini Publik


1 Kepala Bagian Manajemen Opini Publik 1,613.33 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik I 1,809.04 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik II 1,707.25 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik III 1,557.54 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Manajemen Opini Publik 31,979.88 21 orang 21 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.35 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Manajemen Opini

Publik memiliki beban kerja unit sebesar 38.667,04 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Manajemen Opini Publik.

Berdasarkan form FP2 Bagian Manajemen Opini Publik menghasilkan 53 produk yang terdiri dari 42 Form A dan 11 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan resume berita media TV.

Untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dibutuhkan empat orang pegawai yang menghasilkan output 243 laporan resume dengan total norma waktu mencapai 420 menit.

b. Pengurusan pertanggungjawaban keuangan Biro-mekanisme LS.

Jumlah berkas yang diselesaikan pada tahun 2012 mencapai 208 berkas dengan total norma waktu 135 menit yang dikerjakan oleh sepuluh orang pegawai.

c. Penyusunan resume berita media on-line.

d. Perekaman kliping berita media.

e. Kliping media TV.


a. Pertemuan pimpinan Kementerian Keuangan dengan stakeholders.

b. Penyiapan komponen pengiriman peserta kursus/workshop dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Kementerian Keuangan.

c. Keikutsertaan Kementerian Keuangan pada kursus/workshop dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Kementerian Keuangan.

d. Penyusunan buku penelitian komunikasi publik.

e. Penyiapan komponen penyelenggaraan workshop dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Kementerian Keuangan.

5. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan

Bagian Perencanaan, Pengendalian Pogram dan Perpustakaan mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, monitoring serta evaluasi program, pelayanan perpustakaan, pengelolaan database dan sistem informasi kehumasan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dalam melaksanakan tugas


63

tersebut Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program serta pengembangan perpustakaan.

b. Penyusunan katalogisasi dan klasifikasi buku-buku, koleksi AV dan digital (CD, DVD), serta koleksi perpustakaan lainnya.

c. Penyusunan bibliografi.

d. Pengadaan buku-buku dan koleksi perpustakaan lainnya.

e. Pelayanan peminjaman buku-buku dan reference work.

f. Pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dengan institusi lain.

g. Penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja biro.

h. Penyusunan sistem dan prosedur yang berhubungan dengan kegiatan biro.

i. Pelaksanaan manajemen database dan sistem informasi biro.

j. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 3.36.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan


1 Kepala Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan


2 Kepala Subbagian Perpustakaan 1,404.27 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik3 Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan 344.00 0 orang 0 orang 0 0.23 E Kurang

4 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,852.05 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Perencanaan, Pengendalian

Program, dan Perpustakaan36,803.25 24 orang 26 orang 2 0.94 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.36 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perencanaan,

Pengendalian Program, dan Perpustakaan memiliki beban kerja unit sebesar 42.655,08 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan sebanyak 27 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 29 orang, dengan demikian terdapat kelebihan pegawai sejumlah dua orang. Kelebihan ini timbul karena beban kerja yang rendah pada Subbagian Sistem Informasi Kehumasan yang tidak lagi melaksanakan pembangunan aplikasi dimana pada tahun sebelumnya pembangunan aplikasi ini merupakan produk dengan beban kerja tertinggi kedua pada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Pada tahun 2012 beban kerja Subbagian Sistem Informasi Kehumasan hanya terfokus pada kegiatan pengembangan dan monitoring saja. Menindaklanjuti hal ini, Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan telah mengajukan usulan penataan organisasi berupa perubahan tugas fungsi dan nomenklatur Subbagian Sistem Informasi Kehumasan menjadi Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Program.


64

Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan menghasilkan 98 produk yang terdiri dari 45 Form A dan 53 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengurusan Surat Masuk-SOP 2011.

b. Penyusunan klasifikasi buku.

c. Pengurusan Surat Keluar-SOP 2011.

d. Pengisian dan monitoring konten website perpustakaan.

e. Piket pendampingan pimpinan.


a. Penyelesaian DP3.

b. Permohonan pensiun pegawai.

c. Usul kenaikan gaji berkala.

d. Usul kenaikan pangkat.

e. Usulan formasi pegawai.

G. Biro Perlengkapan

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan kementerian, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian.

3. Analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMN kementerian, bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi pengelolaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis, pelaksanaan serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan BMN kementerian serta analisis dan evaluasi penatausahaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



65

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 3.37.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan


1 Kepala Biro Perlengkapan 1,900.58 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik2 Bagian Perencanaan BMN 40,517.75 26 orang 26 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 41,967.67 27 orang 27 orang 0 1.03 A Sangat Baik4 Bagian Pengelolaan BMN 38,017.40 25 orang 20 orang -5 1.26 A Sangat Baik5 Bagian Penatausahaan BMN 29,337.48 18 orang 18 orang 0 1.09 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.37 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Perlengkapan memiliki

beban kerja unit sebesar 151.740,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Perlengkapan sebanyak 97 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 92 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak lima orang pada Bagian Pengelolaan BMN. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Teknik Geodesi, dua orang Sarjana Teknik Sipil.

Berdasarkan form FP2 Biro Perlengkapan, menghasilkan 382 produk yang terdiri dari 117 Form A dan 265 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.

Produk tersebut terdapat pada Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan, produk ini termasuk pekerjaan rutin dan pada tahun 2012 terdapat 144 paket yang telah dikerjakan.

2. Pengurusan surat masuk dan surat keluar.

Kegiatan ini memiliki beban kerja yang tinggi karena volume surat masuk pada tahun 2012 mencapai 5875 berkas surat.

3. Penyusunan perencanaan kebutuhan BMN Kementerian Keuangan.

4. Konsep SK penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan dengan paket usulan diatas Rp.250.000.000,-.

Kegiatan ini ada pada Bagian Pengelolaan BMN yang termasuk dalam pekerjaan rutin dan pada tahun 2012 terdapat 4 paket yang telah diselesaikan.

5. Rapat pimpinan.

Kegiatan ini ada pada Bagian Penatausahaan BMN yang membutuhkan koordinasi untuk kelancaran semua kegiatan.


1. Penyusunan bahan masukan Roadmap Bagian Perencanaan BMN.

2. Usulan penunjukan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.


66

3. Laporan melanjutkan sekolah atas biaya sendiri.

4. Daftar pertelaan arsip.

5. Usulan untuk mengikuti diklat S2/S3.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Perlengkapan, berikut akan dijelaskan empat bagian yang ada di Biro Perlengkapan.

1. Bagian Perencanaan BMN

Bagian Perencanaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis perencanaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan BMN menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk teknis dibidang penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Analisis dan penyiapan bahan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Analisis dan penyiapan bahan bimbingan teknis penyusunan perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

e. Analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi atas realisasi BMN yang direncanakan di lingkungan Kementerian Keuangan.

f. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.

g. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan BMN dapat dilihat pada Tabel 3.38.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan BMN


1 Kepala Bagian Perencanaan BMN 1,882.43 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Perencanaan BMN I 1,565.20 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Perencanaan BMN II 1,389.62 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik4 Kepala Subbagian Perencanaan BMN III 1,640.73 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,930.85 1 orang 1 orang 0 1.28 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan BMN 132.00 0 orang 0 orang 0 0.09 E Kurang7 Pelaksana Bagian Perencanaan BMN 31,976.92 21 orang 21 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.38 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perencanaan BMN

memiliki beban kerja unit sebesar 40.517,75 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar


67

1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perencanaan BMN. Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan BMN menghasilkan 111 produk yang terdiri dari 50 Form A dan 61 Form B, adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi pada Bagian Perencanaan BMN adalah sebagai berikut:

a. Pengurusan surat masuk dan surat keluar Biro.

b. Penyusunan perencanaan anggaran (RKAKL) Gedung Keuangan Negara (GKN).

c. Pelayanan tamu Biro.

d. Laporan realisasi belanja DIPA dan Penerimaan Negara Bukan Pajak GKN di seluruh Indonesia.

e. Monitoring dan evaluasi perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.


a. Penyusunan bahan masukan Roadmap Bagian Perencanaan BMN.

b. Laporan melanjutkan sekolah atas biaya sendiri.

c. Daftar pertelaan arsip.

d. Usulan penunjukan Kepala Rumah Tangga GKN.

e. Usulan untuk mengikuti diklat S2/S3.

2. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultansi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan bimbingan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Analisis dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Analisis dan penyiapan bahan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.

e. Pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan dapat dilihat pada Tabel 3.39.


68


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan


1 Kepala Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 1,620.33 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan I 1,688.00 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II 1,685.58 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III 1,686.00 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 35,287.75 23 orang 23 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.39 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Bimbingan dan

Layanan Pengadaan memiliki beban kerja unit sebesar 41.967,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan berjumlah 27 orang, dengan demikian bagian ini tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pegawai. Berdasarkan form FP2 Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menghasilkan 39 produk yang terdiri dari 21 Form A dan 18 Form B, adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.

b. Konsinyering evaluasi penawaran dalam rangka pemilihan penyedia barang dan jasa.

c. Konsinyering pembahasan KAK dengan PPK dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

d. Tugas belajar.

e. Konsinyering penyusunan pengembangan strategi kebijakan pengadaan barang/jasa.


a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Rencana umum pengadaan di lingkungan Satker Sekretariat Jenderal.

c. Penyusunan bahan masukan RKT, LAKIP Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan.

d. Laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

e. Rencana umum pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Bagian Pengelolaan BMN

Bagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengelolaan BMN menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan penggunaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.


69

b. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pemanfaatan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

c. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan penghapusan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

d. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pemindahtanganan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

e. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

f. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Pengelolaan BMN dapat dilihat pada Tabel 3.40.

Dari Tabel 3.40 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Pengelolaan BMN memiliki beban kerja unit sebesar 38.017,40 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Pengelolaan BMN sebanyak 25 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 20 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak lima orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Teknik Geodesi, dua orang Sarjana Teknik Sipil.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengelolaan BMN


1 Kepala Bagian Pengelolaan BMN 2,178.83 1 orang 1 orang 0 1.45 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN I 1,525.67 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN II 1,540.58 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN III 1,697.58 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Pengelolaan BMN 31,074.73 21 orang 16 orang -5 1.29 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Pengelolaan BMN menghasilkan 154 produk yang

terdiri dari 23 Form A dan 131 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut dijual lelang BMN dengan paket usulan diatas Rp. 250.000.000.


70

b. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut dijual lelang BMN dengan paket usulan dibawah Rp.250.000.000.

c. Pemanfaatan BMN dengan cara sewa.

d. Penyelesaian permintaan klarifikasi/kelengkapan dokumen usulan pengelolaan BMN dari pengelola barang.

e. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan BMN dengan paket usulan dibawah Rp.250.000.000.


a. Studi banding dengan Kemenhan dan BPKP terkait penyelesaian sengketa BMN.

b. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pensertifikatan tanah di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

d. Penetapan status rumah Negara Golongan I dan rumah Negara Golongan II.

e. Koordinasi dengan DJPU.

4. Bagian Penatausahaan BMN

Bagian Penatausahaan BMN mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan BMN Kementerian Keuangan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Penatausahaan BMN menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan inventarisasi BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

b. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pembukuan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pembukuan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

c. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pelaporan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

d. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN lingkup Kementerian Keuangan, dan tingkat Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Penatausahaan BMN dapat dilihat pada Tabel 3.41.


71


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penatausahaan BMN


1 Kepala Bagian Penatausahaan BMN 2,174.15 1 orang 1 orang 0 1.44 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN I 1,777.00 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN II 1,771.92 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN III 1,797.58 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN IV 1,782.00 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Penatausahaan BMN 20,034.83 13 orang 13 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.41 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Penatausahaan

BMN memiliki beban kerja unit sebesar 29.337,48 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan pada Bagian Penatausahaan BMN sebanyak 18 orang, dengan demikian bagian ini tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan pegawai. Berdasarkan form FP2 Bagian Penatausahaan BMN menghasilkan 78 produk yang terdiri dari 23 Form A dan 55 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Rapat pimpinan Bagian Penatausahaan BMN.

b. Konsinyering dalam rangka penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Perjalanan dinas monitoring pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan tim audit BPK.

d. Undangan konsinyering dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait penatausahaan BMN kepada seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.


a. Kajian mengenai dukungan teknologi informasi terhadap kegiatan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Persiapan pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam rangka audit BPK-RI atas laporan BMN UAPB Kementerian Keuangan.

c. Evaluasi pelaksanaan dan pembinaan dan monitoring inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN pada seluruh UAPPB-EI/UPPB-EI di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Penyusunan analisis atas laporan BMN tingkat Kementerian Keuangan.

H. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan


72

pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan.

2. Pelaksanaan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi.

3. Pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

4. Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan.

5. Melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 3.42.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum


1 Kepala Biro Umum 2,638.98 1 orang 1 orang 0 1.75 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha Kementerian 99,877.33 66 orang 67 orang 1 0.99 B Baik3 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan 62,760.50 42 orang 39 orang -3 1.07 A Sangat Baik4 Bagian Perencanaan Dan Keuangan 70,043.18 46 orang 43 orang -3 1.08 A Sangat Baik5 Bagian Perlengkapan 82,668.37 55 orang 56 orang 1 0.98 B Baik6 Bagian Rumah Tangga 124,641.84 83 orang 78 orang -5 1.06 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.42 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Umum memiliki beban

kerja unit sebesar 442.630,20 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Bila dilihat EU Kepala Biro Umum yang mencapai 1,75 tersebut disebabkan karena volume pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2012 cukup tinggi mengingat jumlah dana yang dikelola Biro Umum cukup besar dan frekuensi dalam layanan pimpinan juga cukup tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Umum sebanyak 293 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 284 orang, dengan demikian Biro Umum kekurangan pegawai sebanyak sembilan orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Diploma III spesialisasi Kebendaharaan Negara, dua orang Sarjana Hukum, dua orang Sarjana Administrasi/Manajemen, dua orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Desain Grafis.


73

Berdasarkan form FP2 Biro Umum menghasilkan 586 produk yang terdiri dari 186 Form A dan 400 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk nilai pekerjaan Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.

2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Pelayanan kerumahtanggaan untuk keperluan dinas/upacara Kementerian Keuangan.

4. Pelayanan dokumen paspor, visa dan exit permit untuk perjalanan dinas luar negeri.

5. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan diatas Rp.100.000.000.


1. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

2. Pembuatan DP3.

3. Usulan perbaikan peralatan komputer/mesin tik.

4. Pelayanan permintaan sterilisasi untuk pengamanan jaringan telekomunikasi di Ruang Kerja Pimpinan.

5. Pengurusan izin frekuensi alat komunikasi/Handy Talky (HT).

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Umum, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Umum.

1. Bagian Tata Usaha Kementerian

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pengendalian surat masuk dan surat keluar kantor pusat Kementerian Keuangan, perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat kantor pusat Kementerian, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pengurusan arsip dan dokumentasi meliputi pengelolaan arsip, penyusunan jadwal retensi, dan penyusutan arsip, serta penyiapan bahan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Penatausahaan penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian beserta keluarganya dan perencanaan kebutuhan obat-obatan dan bahan-bahan laboratorium.

d. Pengurusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

e. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Kementerian dapat dilihat pada Tabel 3.43.


74


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Kementerian


1 Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian 1,630.93 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan, Arsip dan

Dokumentasi2,121.40 1 orang 1 orang 0 1.41 A Sangat Baik

3 Kepala Subbagian Tata Usaha Kesehatan Pegawai 1,451.55 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik4 Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas 1,628.33 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,520.75 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Tata Usaha

Kementerian16,320.97 11 orang 7 orang -4 1.55 A Sangat Baik

7 Pelaksana Bagian Tata Usaha Kementerian 75,203.40 50 orang 55 orang 5 0.91 B Baik99,877.33 66 orang 67 orang 1 0.99 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.43 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Tata Usaha

Kementerian memiliki beban kerja unit sebesar 99.877,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,99. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha Kementerian sebanyak 66 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 67 orang, dengan demikian terdapat kelebihan satu orang pegawai. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jenis pekerjaan spesifik pada Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas dan Subbagian Tata Usaha Kesehatan Pegawai.

b. Belum tersusun dengan jelas tugas dan fungsi unit Pembinaan Mental dan Agama.

c. Pada Subbagian TU Persuratan, Arsip dan Dokumentasi (TUPAD), kegiatan pemikrografikan dan scanning arsip pada tahun 2012 tidak dapat dilaksanakan, karena peralatan kamera mikrofilm dan scanner yang sudah tidak layak pakai/rusak akan tetapi beban kerja yang dimiliki masih cukup besar dengan EJ mencapai 1,41 ini dikarenakan spesifikasi pekerjaan yang dilayanai yaitu tentang layanan persuratan dan kearsipan dalam skup Kementerian Keuangan.

d. Pekerjaan pejabat fungsional tahun 2012 sebagian dilaksanakan oleh pelaksana karena belum ada pejabatnya yaitu analis kesehatan untuk laboratorium, asisten apoteker dan perawat.

e. Khusus pada Jabatan Fungsional masih kekurangan empat orang pegawai. Hal ini disebabkan karena belum adanya asisten lab/kimia dan asisten apoteker pengganti petugas lama yang telah pensiun.

Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha Kementerian menghasilkan 194 produk yang terdiri dari 72 Form A dan 122 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Dokter Umum.

b. Penanganan arsip hasil pemindahan.

c. Pengiriman Surat Keluar lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

d. Pelayanan Kegiatan Pimpinan (Persuratan).

e. Pelayanan Dokumen Paspor, Visa dan Exit Permit untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.


a. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan.


75

b. Pembuatan DP3.

c. Usulan perbaikan peralatan komputer/mesin tik.

d. Usulan perbaikan kendaraan dinas.

e. Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah (1 frekuensi).

2. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. Pemantauan, evaluasi, dan penyajian informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal.

b. Pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal.

c. Pengurusan tata usaha, penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pencatatan acara dan pengaturan penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.

d. Pelaksanaan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi Kementerian Keuangan.

e. Urusan tata usaha, pencatatan acara, dan pengaturan penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan dapat dilihat pada Tabel 3.44.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan


1 Kepala Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan


2 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan I


3 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan II


4 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan III


5 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan pimpinan IV


6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan

0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang

7 Pelaksana Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan





Jumlah Dari Tabel 3.44 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Dukungan Program

dan Kegiatan Pimpinan memiliki beban kerja unit sebesar 62.760,50 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan


76

sebanyak 42 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 39 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.

Berdasarkan Tabel 3.44 jumlah jam beban kerja Bagian DPKP umumnya mengalami penurunan dibandingkan hasil ABK Tahun 2011. Penurunan dan penambahan beban kerja tersebut menyebar di beberapa Subbagian. Namun secara keseluruhan terdapat beberapa produk kegiatan baru seiring dengan adanya penambahan tugas yang dibebankan kepada Bagian DPKP. Adapun penjelasan jumlah jam kerja masing-masing Kepala Subbagian adalah sebagai berikut:

a. Subbagian DPKP I.

Adanya penambahan jumlah beban kerja Kepala Subbagian DPKP I, hal ini sejalan dengan bertambahnya beban kerja Subbagian DPKP I yaitu dengan adanya kegiatan Kepatuhan Internal disamping beban kerja kegiatan yang telah ada sebelumnya yaitu mengelola IKU dan BSC, Laporan Capaian Kinerja, Manajemen Risiko, Pemetaan Risiko, Pengendalian Intern, DAMS Menteri dan Sekjen, Pendampingan dan Penyusunan risalah Rapat Sekjen, Dukungan Pelaksanaan Rapat Dinas Setjen dan lain-lain. Namun juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan pada tahun 2012, yaitu diantaranya seperti kegiatan sosialisasi/workshop pengenalan dasar BSC/IKU/Manajemen Risiko serta Rapat Dinas Sekretariat Jenderal periode 2. Pada tahun 2012 Subbagian DPKP I memiliki penambahan tugas baru yaitu Kepatuhan Internal, walaupun kegiatan masih dalam tahap dasar/persiapan rencana kerja sehingga kinerja dan beban kerjanya belum bekerja secara efektif seluruhnya.

b. Subbagian DPKP II.

Beban kerja Kepala Subbagian DPKP II, relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini sejalan dengan meningkatnya volume kegiatan pelayanan terhadap aktifitas tugas lima orang Staf Ahli dan satu orang Staf Khusus yang mana pada tahun 2012 aktivitas para Staf Ahli dan Staf Khusus tersebut meningkat seiring dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan. Beban kerja pada Subbagian DPKP II umumnya berdasarkan permintaan penugasan pelayanan kegiatan yang diminta untuk pimpinan, sehingga kenaikan dan penurunan beban kerja berhubungan langsung dengan volume kegiatan pelayanan pimpinan.

c. Subbagian DPKP III.

Beban kerja Kepala Subbagian DPKP III relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Beban kerja pada Subbagian DPKP III umumnya berdasarkan permintaan penugasan pelayanan kegiatan yang diperlukan untuk pimpinan, sehingga kenaikan beban kerja berhubungan langsung dengan volume kegiatan pelayanan pimpinan diantaranya adalah:

1) Pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan di dalam kantor.

2) Pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan di luar kantor.

3) Pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan di luar kota.

4) Pelayanan keprotokolan Tamu Asing di luar kantor.


77

5) Pelayanan keprotokolan Tamu Asing di luar kota.

6) Penyediaan akomodasi acara pimpinan.

7) Penyelesaian administrasi keuangan penunjang acara pimpinan yang mana kegiatan nomor 1 dan 4 adalah produk yang baru terinventarisir.

Nilai EJ Kepala Subbagian DPKP III meningkat walau masih dibawah beban kerja efektif, namun tidak serta merta berarti bahwa kinerja Kepala Subbagian DPKP III tidak maksimal karena semua penugasan yang diberikan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga dengan penilaian kelebihan pegawai pelaksana, mengingat dalam pelaksanaan tugas, diperlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pegawai pelaksana, serta terkadang ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan secara bersamaan di lokasi yang berbeda pada waktu yang bersamaan, sehingga memerlukan pembagian penempatan pegawai pelaksana tugas. Demikian juga dengan tugas pelayanan pimpinan yang kadang diperlukan pada waktu malam hari bahkan dini hari atau pada hari libur, yang mana memerlukan jumlah pegawai yang cukup dengan stamina yang baik dengan didukung waktu istirahat/persiapan yang cukup.

d. Subbagian DPKP IV.

Beban kerja Kepala Subbagian DPKP IV sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan tersebut terutama dari penurunan beban kerja pengurusan surat-surat pimpinan yang menurun jumlahnya. Secara umum beban kerja Subbagian DPKP IV relatif stabil.

Berdasarkan form FP2 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan menghasilkan 147 produk yang terdiri dari 18 Form A dan 129 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penatausahaan Surat Masuk Sekretaris Jenderal.

b. Pelayanan kesekretariatan/ekomodasi kegiatan TRBU Sekretariat Jenderal.

c. Pelayanan keperluan pimpinan.

d. Perjalanan Dinas/Konsinyering/Workshop/Tugas Belajar.

e. Pelaksanaan pendampingan pimpinan Kementerian Keuangan dalam kota.


a. Administrasi Kegiatan Upacara Bendera di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

b. Reviu key risk semester I.

c. Reviu key risk semester II.

d. Pembuatan daftar absensi uang makan.

e. Mengikuti TOT Pengendalian internal.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.


78

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. Pelaksanaan pengujian tagihan kepada negara dan penerbitan surat perintah membayar dan penetapan SKPP, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan.

c. Pelaksanaan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penatausahaan pelaksanaan pembayaran, penyusunan laporan keuangan, dan menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

d. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan administrasi belanja pegawai dan pengelolaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Dari Tabel 3.45 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 70.043,18 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 46 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 43 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Keuangan


1 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 1,836.25 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran 1,669.83 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Perbendaharaan 2,127.13 1 orang 1 orang 0 1.41 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 1,370.42 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik5 Kepala Subbagian Administrasi Gaji dan Pengelolaan

Penerimaan Bukan Pajak1,390.98 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik

6 Pelaksana Bagian Perencanaan Dan Keuangan 61,648.57 41 orang 38 orang -3 1.08 A Sangat Baik70,043.18 46 orang 43 orang -3 1.08 A Sangat Baik



Jumlah

Kekurangan pegawai tersebut dikarenakan meningkatnya intensitas SPM yang mencapai 4.816 pada tahun 2012 yang juga mengakibatkan beban kerja Kepala Subbagian Perbendaharaan mencapai 2.127,13 OJ atau dengan tingkat efisiensi 1,41. Adapun kelebihan jam kerja disamping disebabkan intensitas/jumlah/volume SPM yang mencapai 4.816 pada tahun 2012, juga disebabkan adanya pelimpahan administrasi gaji dan TKPKN pegawai eks BAPEPAM-LK ke Sekretariat Jenderal sebelum statusnya ditetapkan sebagai pegawai OJK atau unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.


79

Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan dan Keuangan menghasilkan 71 produk yang terdiri dari 34 Form A dan 37 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan SPM pada Satker Sekretariat Jenderal.

b. Pembuatan Daftar TPKPN.

c. Pembuatan Daftar Perhitungan Uang Makan.

d. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan UAKPA Biro Umum dan UAPPA E1 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

e. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Penggantian UP/TUP.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah:

a. Pemrosesan Berkas Lembur.

b. Penatausahaan dan Pelaporan PNBP (Open Table).

c. Rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan Dit. APK.

d. Penyelesaian retur SP2D oleh Bank Operasional terkait kesalahan rekening penerima.

e. Penyelesaian ralat SPM.

4. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

b. Pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

c. Penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

d. Pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 3.46.

Dari Tabel 3.46 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Perlengkapan memiliki beban kerja unit sebesar 82.668,37 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Perlengkapan sebanyak 55 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, dengan demikian bagian ini kelebihan pegawai sebanyak satu orang. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan volume kegiatan pelayanan yang berimbas pada penurunan beban kerja pelaksana.


80


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perlengkapan



1 Kepala Bagian Perlengkapan 1,841.97 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Pengadaan 1,541.75 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi 1,412.58 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik4 Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara 1,444.00 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik5 Kasubbag Pencetakan Dan Penggadaan 1,368.32 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik6 Pelaksana Bagian Perlengkapan 75,059.75 50 orang 51 orang 1 0.98 B Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Perlengkapan menghasilkan 95 produk yang terdiri

dari 33 Form A dan 62 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Proses Pengadaan Langsung dan Penyelesaian Tagihan Untuk Pengadaan Sarana Operasional Perkantoran, dll. (Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000).

b. Pencetakan Nota Keuangan, RAPBN, Himpunan RKA-KL.

c. Penggandaan PMK, KMK, SE dan Peraturan-peraturan Lainnya.

d. Labelisasi Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

e. Permintaan Barang Cetakan (Map, Kop Surat, Kop Garuda, Amplop, Lembar Disposisi, Verbal dan Karcis Parkir) dan Buku.


a. Penyusunan DP3.

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Cetak dan Peralatan Cetak.

c. Penyusunan absensi uang makan.

d. Pengajuan dan Penyelesaian Berkas Lembur.

e. Penyusunan RKA Penatausahaan BMN.

5. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan perawatan, kebersihan gedung dan halaman, pertamanan, penataan lay out kantor, rumah jabatan, penyiapan tempat rapat/pertemuan/upacara dan konsumsi pada kantor pusat, di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. Pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan.

c. Pelaksanaan urusan keamanan dalam.

d. Pelaksanaan urusan pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Rumah Tangga dapat dilihat pada Tabel 3.47.


81


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Rumah Tangga


1 Kepala Bagian Rumah Tangga 3,130.28 2 orang 1 orang -1 2.08 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Urusan Dalam 2,872.31 2 orang 1 orang -1 1.91 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Pemeliharaan 2,315.00 2 orang 1 orang -1 1.54 A Sangat Baik4 Kepala SubbagianKeamanan Dalam 1,625.76 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi

Dan Kendaraan Dinas1,476.36 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik

6 Pelaksana Bagian Rumah Tangga 113,222.13 75 orang 73 orang -2 1.03 A Sangat Baik124,641.84 83 orang 78 orang -5 1.06 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.47 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Rumah Tangga

memiliki beban kerja unit sebesar 124.641,84 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Rumah Tangga sebanyak 83 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 78 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak lima orang.

Beban Kerja Bagian Rumah Tangga tertinggi terdapat pada kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa dengan nilai Rp.10.000.000 s.d. Rp.100.000.000. Sifat pekerjaan tersebut yang membutuhkan ketelitian serta memiliki tingkat resiko yang tinggi mengharuskan Kepala Bagian Rumah Tangga untuk intensif dan berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak. Dengan banyaknya paket pekerjaan pengadaan barang/jasa membuat Beban Kerja Kepala Bagian Rumah Tangga pada tahun 2012 mencapai 3.130,28 OJ dengan Efektifitas Jabatan (EJ) sebesar 2,08.

Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Kepala Subbagian Pemeliharaan selain memiliki lingkup pekerjaan yang luas (meliputi pemeliharaan Gedung-Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan) juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen bagi dua Subbagian lainnya (Subbagian Keamanan Dalam dan Subbagian PTKD) sehingga pada tahun 2012 beban kerja Kepala Subbagian Urusan Dalam mencapai 2.872,31 OJ dengan Efektifitas Jabatan sebesar 1,91, sementara Kepala Subbagian Pemeliharaan memiliki jam kerja sejumlah 2.315,00 OJ dengan Efektifitas Jabatan (EJ) sebesar 1,54.

Koordinasi yang baik di lapangan antara Penyedia Barang/Jasa dengan Kepala Subbagian, Pelaksana, unit teknis terkait (Pengelola Kegiatan) sangat dibutuhkan dan dilakukan sesering mungkin untuk menjamin pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal serta mencegah dan mengantisipasi munculnya kemungkinan yang dapat menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat layanan/dukungan kegiatan Pimpinan/Peringatan Hari Besar Nasional membutuhkan waktu yang relatif lama dan tenaga yang banyak untuk menyelenggarakan persiapan, pelaksanaan, serta perapihan lokasi setelah acara berlangsung. Hal-hal tersebut membuat beban kerja Pelaksana Bagian Rumah Tangga di tahun 2012 mencapai Efektifitas Jabatan sebesar 1,03.

Berdasarkan form FP2 Bagian Rumah Tangga menghasilkan 79 produk yang terdiri dari 29 Form A dan 50 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:


82

a. Pengadaan jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk nilai pekerjaan Rp.10.000.000 s.d. Rp100.000.000.

b. Pelayanan kerumahtanggaan untuk keperluan dinas/upacara Kementerian Keuangan.

c. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di atas Rp.100.000.000.

d. Pengadaan jasa untuk keperluan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk nilai pekerjaan Rp.10.000.000.

e. Pemenuhan permintaan makanan/konsumsi rapat untuk keperluan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.


a. Penyusunan DP3 di Lingkungan Bagian Rumah Tangga.

b. Pelayanan Permintaan Sterilisasi untuk pengamanan jaringan telekomunikasi di ruang kerja pimpinan.

c. Pengurusan izin Frequensi Alat Komunikasi/HT.

d. Penyusunan Surat Perintah Pengawalan untuk mengambil Uang ke Bank.

e. Penyusunan Urjab dan SOP Bagian Rumah Tangga.

I. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusintek menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi.

3. Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

4. Koordinasi pelaksanaan manajemen program.

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi.

6. Pelayanan pengembangan sistem informasi.

7. Koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data.

8. Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi.

9. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

10. Pelaksanaan administrasi pusat.


83

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan Pusintek dapat dilihat pada Tabel 3.48.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek


1 Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan


2 Bagian Tata Usaha 86,270.58 57 orang 51 orang -6 1.12 A Sangat Baik3 Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi47,468.63 32 orang 30 orang -2 1.05 A Sangat Baik

4 Bidang Pengembangan Sistem Informasi 55,020.67 36 orang 32 orang -4 1.14 A Sangat Baik5 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi60,010.75 39 orang 35 orang -4 1.14 A Sangat Baik

6 Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah Dari Tabel 3.48 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusintek memiliki beban

kerja unit sebesar 343.443,52 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusintek sebanyak 226 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 207 orang, dengan demikian Pusintek kekurangan 19 orang pegawai. Berdasarkan analisa kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha membutuhkan enam orang dengan DIII/DI Akuntansi Pemerintahan/STAN (tiga orang), S1 Psikologi (satu orang), S1 Manajemen (satu orang), S1 Kearsipan (satu orang).

2. Bidang Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Teknologi Informatika (satu orang) dan S1 Sistem Informasi (satu orang).

3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi membutuhkan empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.

5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan tiga orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.

Berdasarkan form FP2, Pusintek menghasilkan output sebanyak 362 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Diklat/training.

Integrasi TIK Kementerian Keuangan, piloting dan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor pendorong utama Pusintek dalam mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pusintek sepanjang tahun 2012 melaksanakan berbagai training bagi pegawai Pusintek baik training teknis (hardskill) maupun kepribadian (softskill), di samping diklat teknis umum di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Total terdapat kurang lebih 180


84

materi diklat/training yang diikuti oleh pegawai Pusintek pada tahun 2012. Hal ini menyebabkan beban kerja produk ini menjadi sangat tinggi.

2. Konsinyering.

Volume kegiatan konsinyering meningkat berbanding lurus dengan volume kegiatan Pusintek dalam melaksanakan integrasi TIK Kementerian Keuangan, piloting dan rencana implementasi SPAN, serta kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK). Selain itu, konsinyering juga dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan layanan dari unit di Kementerian Keuangan khususnya terkait pemintaan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi.

3. Pendampingan kegiatan jasa pemindahan perangkat TIK Data Center Kemenkeu 2012.

Pada tahun 2012, dilakukan pemindahan server dan perangkat pendukung dari data center masing-masing unit eselon I ke Data Center Kementerian Keuangan di Pusintek. Proses pendampingan kegiatan pemindahan perangkat TIK Data Center Kementerian Keuangan meliputi 12 unit eselon I, beberapa tahapan yang dilakukan antara lain:

a. Persiapan pemindahan perangkat (pendataan perangkat, konfirmasi PIC unit eselon I, labeling).

b. Pemindahan. c. Penyelesaian pada Data Canter Kementerian Keuangan (konfigurasi network,

perapihan, dan pembuatan laporan).

Lama waktu pekerjaan ini tercantum dalam surat tugas sebanyak dua bulan (November s.d. Desember 2012), tetapi pada kenyataannya kegiatan ini berlanjut di awal Januari 2013. Waktu pengerjaan proses pemindahan tersebut dilakukan pada hari kerja dan hari libur, serta melebihi jam kerja normal.

4. Pengelolaan hosting aplikasi dan atau data.

Pengelolaan hosting aplikasi dan atau data memiliki beban kerja yang tinggi karena meningkatnya aplikasi dan database yang harus dikelola seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012.

5. Pengelolaan Data Pooling.

Pusintek sebagai Kustodian Pertukaran Data mengelola data pooling dengan terlebih dahulu memeriksa kesesuaian antara data pooling dengan kesepakatan data yang dipertukarkan. Pertukaran data antar unit eselon I ini dilakukan setiap hari sehingga menyebabkan beban kerja kegiatan dimaksud tinggi.

6. Pemulihan Permasalahan/gangguan layanan TIK.

Penanganan permasalahan/gangguan layanan TIK yang dilakukan oleh Pusintek baik yang berasal dari unit di Sekretariat Jenderal maupun dari unit-unit eselon I lainnya, menyebabkan volume beban kerja produk tersebut tinggi. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran user atas peran Pusintek dalam penyelesaian gangguan TIK serta bertambahnya sistem aplikasi yang disupport juga turut menyebabkan beban kerja produk ini tinggi.


85

7. Sekretariat Kepala Bidang/Bagian.

Produk ini memiliki beban kerja tinggi karena terdapat empat orang pegawai Bagian Tata Usaha yang diperbantukan sebagai Sekretaris Kepala Bidang secara penuh sepanjang tahun 2012.

8. Pengelolaan permasalahan jaringan (gangguan).

Pusintek mengelola permasalahan pengelolaan jaringan dan infrastruktur yang mencakup seluruh eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012, beban kerja produk ini meningkat berbanding lurus dengan permintaan pemulihan permasalahan/gangguan jaringan TIK.

9. Penetapan angka kredit pejabat pranata computer.

Pada tahun 2012, terdapat penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang cukup besar yaitu sejumlah 323 berkas untuk penilaian semester I dan II. Dalam kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap keseluruhan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan oleh Pranata Komputer beserta kelengkapan administratif pendukungnya. Hal ini menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi.

10. Permintaan layanan.

Meningkatnya kesadaran user atas layanan-layanan yang diberikan oleh Pusintek, proses integrasi TIK Kementerian Keuangan, dan kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan untuk menggunakan layanan-layanan Pusintek menjadi penyebab tingginya volume beban kerja produk Permintaan Layanan.


1. Pemberian Peringatan Tertulis.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang rendah serta jumlah pegawai yang dikenakan peringatan tertulis berjumlah sedikit, yaitu satu orang.

2. Pelayanan Penggandaan Buku/Dokumen.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang sangat kecil. Selain itu, volume kegiatan ini juga sedikit mengingat pada setiap bidang/bagian sudah terdapat fasilitas mesin penggandaan (fotocopy) sendiri.

3. Usulan Pemberian Satyalancana Karya Satya.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu pegawai Pusintek yang diusulkan untuk diberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya.

4. Permintaan Kebutuhan Barang Inventaris.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang sangat kecil serta jumlah permintaan kebutuhan barang inventaris sepanjang tahun 2012 yang dilakukan secara batch processing sebanyak empat kali.

5. Laporan Melanjutkan Sekolah.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang kecil serta proses tahapan pekerjaan yang relatif singkat.


86

6. Prosedur Koordinasi Penerapan SMKI.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena jumlah volume pekerjaan berupa koordinasi penyusunan laporan penerapan SMKI pada tahun 2012 sebanyak satu kali.

7. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena volume pekerjaan berupa persiapan pelaksanaan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada tahun 2012 dilakukan sebanyak satu kali.

8. Usulan Pembuatan Kartu Pegawai.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pegawai Pusintek yang mengajukan permintaan pembuatan kartu pegawai pada tahun 2012 sebanyak tiga orang.

9. Pembuatan Kartu Askes.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena volume pekerjaan pada tahun 2012 hanya terdapat satu kali kegiatan.

10. Pengunduran Diri dari JFPK atas Permintaan Sendiri.

Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Pusintek, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di Pusintek.

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan.

d. Penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Barang Milik Negara.

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja.

f. Pengelolaan keamanan ruangan.

g. Pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan.

h. Koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi.

i. Koordinasi penyusunan laporan kegiatan, dan akuntabilitas kinerja.

j. Evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

k. Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.


87

l. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi di daerah.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Pusintek dapat dilihat pada Tabel 3.49.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusintek


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,553.14 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian 1,724.43 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan 1,692.98 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Umum 1,438.95 1 orang 0 orang -1 0.95 B Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 79,861.08 53 orang 48 orang -5 1.10 A Sangat Baik

86,270.58 57 orang 51 orang -6 1.12 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.49 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Tata Usaha memiliki

beban kerja unit sebesar 86,270.58 OJ, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha sebanyak 57 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 51 orang, dengan demikian terdapat kekurangan enam orang pegawai. Adapun penyusunan kebutuhan pegawai lebih kepada prediksi kebutuhan ke depan dan pengganti pegawai yang memasuki usia pensiun. Adapun kualifikasi kebutuhan pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tiga orang DIII/DI Akuntansi Pemerintah (STAN).

b. Satu orang S1 Psikologi.

c. Satu orang S1 Manajemen.

d. Satu orang S1 Kearsipan.

Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Kepala Bidang/Bagian.

b. Penetapan angka kredit Pejabat Pranata Komputer.

c. Penerbitan SPP dan Dokumen pendukung 2012.

d. Kegiatan Tim Panitia Pengadaan 1.

e. Penerbitan SPM dan Dokumen Pendukungnya 2012.

Sementara produk atau kegiatan yang memiliki beban kerja terendah di Bagian Tata Usaha adalah:

a. Laporan melanjutkan sekolah.

b. Permintaan kebutuhan barang inventaris.

c. Usulan pemberian satyalancana Karya Satya.

d. Pelayanan penggandaan Buku/Dokumen.

e. Pemberian Peringatan Tertulis.


88

2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama, pengembangan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan program teknologi informasi dan komunikasi, melakukan perumusan, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama.

b. Koordinasi pengembangan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi.

c. Koordinasi penyusunan, diseminasi, dan sosialisasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

d. Pengkajian dan analisis dalam rangka seleksi dan prioritasi usulan program teknologi informasi dan komunikasi serta memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program teknologi informasi dan komunikasi.

e. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

f. Pengembangan Manajemen Risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.50.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi


2 Kepala Subbidang Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi

1,035.92 1 orang 0 orang -1 0.69 D Sedang

3 Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan TIK 1,564.92 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Manajemen Program 1,763.17 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik5 Kepala Subbidang Bina Kepatuhan dan Manajemen

Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi824.33 1 orang 0 orang -1 0.55 D Sedang

6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi


7 Pelaksana Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah Dari Tabel 3.50 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Perencanaan dan

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beban kerja sebesar 47,468.64 OJ, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Perencanaan dan Kebijakan


89

Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 32 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 30 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang S1 Teknologi Informatika dan satu orang S1 Sistem Informasi.

Berdasarkan form FP2 Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran program TIK Strategis.

b. Diklat/kursus.

c. Pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran program TIK Strategis.

d. Pelaksanaan kegiatan tim pendukung PPK.

e. Konsinyering.

Sementara produk atau kegiatan yang memiliki beban kerja terendah di Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

a. Penyusunan roadmap pusat.

b. User Acceptance Test (UAT).

c. Penyusunan Indikator Kinerja Pusat.

d. Administrasi surat masuk/keluar PMO.

e. POC.

3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan jaringan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan perancangan sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

b. Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

c. Pengujian sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi dapat dilihat pada Tabel 3.51.

Dari Tabel 3.51 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Pengembangan Sistem Informasi memiliki beban kerja unit sebesar 55,020.66 OJ, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,04. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 35 orang, dengan demikian terdapat kekurangan empat orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang DIII STAN/Teknologi Informatika.


90


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengembangan Sistem Informasi


1 Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi 1,486.58 1 orang 0 orang -1 0.99 B Baik2 Kepala Subbidang Perancangan Aplikasi dan Basis Data 1,654.83 1 orang 1 orang 0 1.10 A Sangat Baik

3 Kepala Subbidang Perancangan Jaringan 2,084.42 1 orang 1 orang 0 1.38 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data 1,081.75 1 orang 0 orang -1 0.72 C Cukup

5 Kepala Subbidang Pengembangan Jaringan 1,676.25 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan

Sistem Informasi39,785.33 26 orang 11 orang -15 2.40 A Sangat Baik

7 Pelaksana Bidang Pengembangan Sistem Informasi 7,251.50 5 orang 18 orang 13 0.27 E Kurang55,020.66 39 orang 35 orang -4 1.04 A Sangat Baik



Jumlah Berdasarkan form FP2 Bidang Pengembangan Sistem Informasi, produk yang

memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Diklat/training.

b. Konsinyering.

c. Pembangunan/pengembangan sistem aplikasi.

d. Pendampingan dan Implementasi sistem jaringan dan Infrastruktur TIK.

e. Pelaksanaan proses integrasi sistem jaringan dan infrastruktur TIK.

Sementara produk atau kegiatan yang memiliki beban kerja terendah di Bidang Pengembangan Sistem Informasi adalah:

a. Administrasi dokumen uji kerentanan.

b. Seminar/workshop.

c. Penyusunan konsep rancangan integrasi sistem aplikasi dan basis data, jaringan dan infrastruktur TIK.

d. Rapat koordinasi Pusintek.

e. Pelaksanaan penerapan keamanan informasi.

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, basis data, dan jaringan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketersediaan dan kualitas.

b. Pelaksanaan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pengelolaan aplikasi, basis data, dan jaringan.

d. Pengelolaan pertukaran data.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.52.


91


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi


2 Kepala Subbidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi


3 Kepala Subbidang Pengelolaan Aplikasi 1,659.42 1 orang 1 orang 0 1.10 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Pengelolaan Pertukaran Data dan

Basis Data972.50 1 orang 0 orang -1 0.65 D Sedang

5 Kepala Subbidang Pengelolaan Jaringan 1,854.75 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi15,535.42 10 orang 10 orang 0 1.03 A Sangat Baik

7 Pelaksana Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah

Dari Tabel 3.52 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beban kerja unit sebesar 60,010.76 OJ, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,14. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 39 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 35 orang, dengan demikian bidang ini kekurangan pegawai sebanyak empat orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan data pooling.

b. Diklat/training.

c. Pengelolaan permasalahan jaringan (gangguan).

d. Pemantauan kinerja jaringan dan infrastruktur.

e. Dinas luar.

Sementara produk atau kegiatan yang memiliki beban kerja terendah adalah:

a. Prosedur koordinasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi (laporan perbaikan).

b. Pengurusan laporan absensi untuk uang makan pegawai bidang PTIK.

c. Pengurusan absensi lembur pegawai bidang PTIK.

d. Pengurusan surat A1 dan A2 pegawai bidang PTIK.

e. Surat permintaan ATK, barang/computer, dan lain-lain.

5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan dukungan teknis kepada pengguna, melakukan pengoperasian dan pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan Disaster Recovery Center, dan melakukan pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan kepustakaan teknologi informasi dan


92

komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan permintaaan dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pemberian dukungan dan penyelesaian permasalahan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi.

d. Pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan Disaster Recovery Center.

e. Pengelolaan rilis teknologi informasi dan komunikasi.

f. Pemantauan akurasi dan pengamanan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi.

g. Pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan kepustakaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.53.

Dari Tabel 3.53 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beban kerja unit sebesar 92,616.43 OJ, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 61 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 58 orang, dengan demikian bidang ini kekurangan pegawai sebanyak tiga orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah DIII STAN/Teknologi Informatika.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 Kepala Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi


2 Kepala Subbidang Layanan Pengguna 1,789.50 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Dukungan Teknis 1,520.55 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Operasional Pusat Data 1,666.03 1 orang 1 orang 0 1.11 B Baik5 Kepala Subbidang Kepustakaan Teknologi Informasi

dan Komunikasi1,556.97 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik

6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi


7 Pelaksana Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah Berdasarkan form FP2 Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi,

produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pendampingan kegiatan jasa pemindahan perangkat TIK Data Center Kementerian Keuangan Tahun 2012.

b. Pengelolaan Hosting Aplikasi dan atau data.


93

c. Pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK.

d. Diklat/training.

e. Permintaan layanan.

Sementara produk atau kegiatan yang memiliki beban kerja terendah di Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

a. Pengadaan buku.

b. Penyusunan laporan DP3 Bidang Operasional TIK.

c. Pengelolaan DSL.

d. Penatausahaan TKPKN dan uang makan.

e. Persiapan preventive maintenance perangkat TIK GKN Tahun 2012.

J. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPAJP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai.

2. Penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik.

3. Penyajian informasi akuntan dan penilai publik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan PPAJP dapat dilihat pada Tabel 3.54.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP


1 Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 1,981.79 1 orang 1 orang 0 1.32 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha 34,531.44 22 orang 20 orang -2 1.15 A Sangat Baik3 Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik 33,966.31 22 orang 22 orang 0 1.02 A Sangat Baik4 Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik 31,082.47 20 orang 15 orang -5 1.38 A Sangat Baik5 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik 20,433.33 14 orang 14 orang 0 0.97 B Baik6 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik 27,885.50 18 orang 19 orang 1 0.97 B Baik

149,880.84 97 orang 91 orang -6 1.09 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.54 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, PPAJP memiliki beban kerja

unit sebesar 149,880.84 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan PPAJP sebanyak 97 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 91 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang DIII Akuntansi dan dua orang S1 Akuntansi.


94

Berdasarkan form FP2 PPAJP, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan surat keluar.

2. Melaksanakan Perjalanan Dinas.

3. Kajian pengembangan profesi Akuntan Publik.

4. Evaluasi Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) oleh Akuntan Publik.

5. Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Kantor Jasa Penilai Publik.

6. Tutorial Aplikasi Laporan Tahunan KJPP.

7. Pemeriksaan Berkala.

8. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

9. Studi Pustaka Materi Penilaian.

10. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.


1. Pembuatan kartu istri/kartu suami.

2. Penghapusan BMN.

3. Pengaktifan kembali Izin Akuntan Publik setelah Masa Pembekuan Izin Telah Berakhir.

4. Pelaksanaan Pemberian Register Negara untuk Akuntan di Daerah.

5. Permohonan Legalisir.

6. Membuat surat undangan rapat dan permintaan data/tanggapan dari asosiasi dalam rangka pembinaan Penilai Publik.

7. Rencana Pemeriksaan Tahunan.

8. Evaluasi Kinerja Bidang PUAP.

9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

10. Laporan Evalusai Kinerja PUPP.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III PPAJP, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di PPAJP.


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja.

b. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja.

c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, tata laksana, dokumentasi, dan kearsipan.

f. Koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja.


95

g. Evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha PPAJP dapat dilihat pada Tabel 3.55.

Dari Tabel 3.55 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Tata Usaha memiliki beban kerja unit sebesar 34,531.43 OJ dengan tingkat efisiensi sebesar 1,15, dengan demikian dikategorikan A (Sangat Baik). Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 22 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Tata Usaha sebanyak 20 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak dua orang.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha PPAJP


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,669.51 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Umum 1,737.87 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Kepegawaian 1,420.83 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik4 Kepala Subbagian Rumah Tangga 1,920.24 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 27,782.98 18 orang 16 orang -2 1.15 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2, Bagian Tata Usaha menghasilkan 74 produk, dengan produk

yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penataan surat masuk. Jenis surat masuk yang jumlahnya signifikan, antara lain Penyampaian laporan kegiatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Penyampaian laporan PPL Akuntan Publik (AP) dan Penilai Publik (PP), dan Permohonan Registrasi Ulang AP.

b. Melaksanakan Perjalanan Dinas. c. Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Konsinyering (Full Board). d. Penataan Arsip. e. Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Konsinyering (Full Day).

Sementara produk atau kegiatan yang memiliki beban kerja terendah adalah:

a. Pembuatan Kartu Isteri/Kartu Suami. b. Penghapusan BMN. c. Usulan Pegawai yang mengikuti pengambilan sumpah PNS. d. Pengelolaan Transfer masuk BMN. e. Usulan Pensiun.

2. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan kantor akuntan publik, perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan


96

hubungan kelembagaan profesi akuntan, serta penyajian informasi akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan register akuntan, penyajian informasi register akuntan, dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik.

b. Pengembangan dan pemantauan standar akuntansi keuangan dan standar profesi akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan dan akuntan publik, ujian profesi akuntan serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan.

c. Pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan kantor akuntan publik, serta penyajian informasi akuntan publik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik dapat dilihat pada Tabel 3.56.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik


1 Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik 1,813.74 1 orang 1 orang 0 1.20 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik 1,483.73 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik3 Kepala Subbidang Pengembangan Akuntan Publik 1,912.65 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Laporan Usaha dan Akuntan Publik 1,673.42 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik 27,082.77 18 orang 18 orang 0 1.00 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.56 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Pembinaan Usaha

dan Akuntan Publik memiliki beban kerja unit sebesar 33.966,31 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik yaitu sebanyak 22 orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, Beban kerja di Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik mengalami peningkatan sebesar 245,06 dengan beban kerja di tahun 2011 sebesar 33.721,25 dan jumlah pegawai 22 orang, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan waktu kerja lebih, seperti kajian pengembangan profesi Akuntan Publik dan penyusunan regulasi profesi di bidang akuntansi.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Kajian pengembangan profesi Akuntan Publik, hal ini disebabkan karena tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih difokuskan untuk melaksanakan pengembangan terhadap profesi Akuntan Publik.

b. Evaluasi Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) oleh Akuntan Publik, hal ini disebabkan karena masing-masing Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan


97

realisasi PPL sendiri sehingga jumlah laporan realisasi PPL yang diterima sangat banyak termasuk waktu untuk menginput ke database dan evaluasinya.

c. Pengembangan Pedoman Penerapan Standar Profesional Akuntan Publik, hal ini disebabkan karena PPAJP melakukan pembahasan secara intens bersama asosiasi profesi mengenai pedoman penerapan Standar Profesional Akuntan Publik termasuk melakukan sosialisasi kepada stakeholder.

d. Sosialisasi Regulasi Profesi di Bidang Akuntansi, SAK, SPAP, dan Pedoman Penerapan SPAP, hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sehingga untuk tahun 2012 PPAJP secara intens melakukan sosialisasi UU dimaksud kepada stakeholder baik bagi kalangan praktisi, akademisi, juga kepada para pengguna jasa Akuntan Publik.

e. Penyusunan Regulasi Profesi di Bidang Akuntansi, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 PPAJP secara intens mempersiapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).


a. Pengaktifan kembali Izin Akuntan Publik setelah Masa Pembekuan Izin Telah Berakhir, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 tidak terdapat Akuntan Publik yang mengajukan pengaktifan kembali setelah masa pembekuan izinnya berakhir.

b. Pengaktifan Kembali Izin Usaha KAP dan Izin Pembukaan Cabang KAP setelah Masa Pembekuan Izin telah Berakhir, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 tidak terdapat KAP yang mengajukan pengaktifan kembali izin usahanya setelah masa pembekuan izinnya berakhir.

c. Pelaksanaan Pemberian Register Negara untuk Akuntan di Daerah, hal ini disebabkan karena untuk tahun 2012 penyelenggaraan pemberian Register Negara untuk Akuntan di daerah belum dapat dilaksanakan.

d. Evaluasi Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 baru sedikit perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi yang dikunjungi yang disebabkan karena adanya aktivitas lain.

e. Permohonan Pembatalan Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing/Organisasi Audit Asing Bersama-sama dengan Nama KAP, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 KAP yang mengajukan permohonan pembatalan pencantuman nama KAPA/OAA hanya sebanyak delapan KAP.

3. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik dan usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan usaha jasa penilai, perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai, serta penyajian informasi penilai publik. Dalam


98

melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas laporan penilaian dan laporan hasil pemeriksaan usaha jasa penilai publik.

b. Pengembangan dan pemantauan, standar penilaian, pendidikan dan pelatihan penilai, ujian profesi penilai serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai publik.

c. Pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan usaha jasa penilai serta penyajian informasi penilai publik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik dapat dilihat pada Tabel 3.57.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik


1 Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik 1,565.33 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik 1,533.25 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Pengembangan Penilai Publik 1,589.73 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Laporan Usaha dan Penilai Publik 1,843.17 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik 24,550.98 16 orang 11 orang -5 1.48 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.57 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Pembinaan Usaha

dan Penilai Publik memiliki beban kerja unit sebesar 31.082,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,38. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada adalah 15, namun kebutuhan pegawai sejumlah 20 orang sehingga Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik memiliki kekurangan pegawai sebanyak lima orang dengan kualifikasi pendidikan S1 Matematika (dua orang), S1 Hukum (satu orang), S1 Akuntansi (satu orang), dan S1 Teknik Sipil (satu orang).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya adalah:

a. Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik (KUPP): 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa penilai masih setingkat

Menteri, untuk itu perlu ditingkatkan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas;

2) Peraturan asosiasi profesi penilai yang tidak fleksibel sehingga mempersulit penilai untuk mengajukan permohonan izin menjadi Penilai Publik.

b. Subbidang Pengembangan Penilai Publik (PPP): 1) Belum adanya pendidikan formal setara strata 1 di bidang penilaian dan masih

terbatasnya tenaga pengajar baik dari segi jumlah maupun kualitas, untuk itu perlu adanya kesadaran dan kemauan dari pihak-pihak yang terkait di bidang pendidikan


99

khususnya instansi pemerintah untuk segera dapat menyelenggarakan pendidikan formal di bidang penilaian sekurang-kurangnya setara strata 1;

2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa penilai masih setingkat Menteri, untuk itu perlu ditingkatkan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas;

3) Masih kurangnya pemahaman pengguna jasa terhadap profesi Penilai Publik, akibatnya jasa yang disediakan oleh Penilai Publik tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh pengguna jasa, sehingga perlu adanya pengenalan profesi Penilai Publik terhadap pengguna jasa.

c. Subbidang Laporan Usaha & Penilai Publik (LUPP): 1) Standar laporan kegiatan usaha masih banyak kelemahan dan validitas laporan

kegiatan usaha diragukan, hal ini disebabkan ketidaksadaran Penilai Publik untuk menyampaikan informasi dengan benar dan ketakutan akan ketidakbenaran penggunaan informasi oleh pihak lain yang menggunakan informasi;

2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa penilai masih setingkat Menteri, untuk itu perlu ditingkatkan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas;

3) Sistem dan aplikasi laporan tahunan KJPP sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan kegiatan penilaian dan permintaan informasi oleh PP, KJPP dan pengguna jasa.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik telah mengikuti beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan SDM, yaitu:

a. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dengan materi Analisis Hightest and Best Use;

b. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dengan materi Seminar Nasional Integrasi Manajemen Pertanahan dan Kebijakan Penataan Ruang untuk Optimalisasi Fungsi dan Nilai;

c. Pendidikan dan pelatihan Tata Naskah;

d. Pendidikan dan pelatihan Legal Drafting;

e. Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa;

f. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dengan materi Analisis dan Implementasi Perhitungan Teknis Tingkat Diskonto;

g. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dengan materi Chartered Financial Analyst (CFA);

h. Pendidikan dan pelatihan TOEFL Preparation;

i. Pendidikan Dasar Penilaian 1 Properti;

j. Pendidikan Dasar Penilaian 2 Properti;

k. Pendidikan Dasar Penilaian 1 Bisnis;

l. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dengan materi Workshop Penilaian Aset Tak Berwujud;


100

m. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dengan materi Workshop Penilaian Commercial Property;

n. Ujian Sertifikasi Penilai Tahun 2012.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Konsinyering. Salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan Konsinyering adalah untuk melakukan pembahasan secara internal maupun berkoordinasi dengan asosiasi (MAPPI) mengenai revisi Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Penilaian Indonesia.

b. Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Kantor Jasa Penilai Publik. Kegiatan Penyusunan Buku dimaksud memerlukan waktu dalam hal penginputan maupun ketelitian dalam review.

c. Tutorial Aplikasi Laporan Tahunan KJPP. Kegiatan Tutorial Aplikasi Laporan Tahunan KJPP mengalami peningkatan volume sebesar 112,5% dari tahun 2011 sebesar 8 KJPP menjadi 17 KJPP pada tahun 2012.

d. Pendidikan Penilaian P1-P2, dan P3-P4. Pendidikan dimaksud diminati oleh pegawai di lingkungan Pembinaan Usaha dan Penilai Publik untuk meningkatkan kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugas.

e. Analisis Laporan Tahunan KJPP. Meningkatnya pelanggaran terhadap ketentuan menyampaikan Laporan Tahunan KJPP mengakibatkan penambahan volume laporan tahunan yang perlu ditindaklanjuti.


a. Permohonan Legalisir. Permohonan legalisir yang diterima jumlahnya tidak banyak.

b. Membuat surat undangan rapat dan permintaan data/tanggapan dari asosiasi dalam rangka pembinaan Penilai Publik. Rapat-rapat reguler telah termasuk dalam kegiatan lain sehingga hanya sedikit frekuensi rapat yang bersifat lainnya.

c. Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Cabang KJPP. Volume yang kecil diakibatkan oleh sedikitnya pelanggaran yang dilakukan oleh KJPP dan Cabang KJPP.

d. Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penilai Publik. Volume yang kecil diakibatkan oleh sedikitnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Publik.

e. Pengunduran Diri Izin Penilai Publik. Volume yang kecil diakibatkan oleh sedikitnya pengajuan pengunduran diri izin yang dilakukan oleh Penilai Publik.

4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas


101

usaha akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan.

b. Penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan.

c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik dapat dilihat pada Tabel 3.58.

Dari Tabel 3.58 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik memiliki beban kerja unit sebesar 20.433,34 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa baik jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik sebanyak 14 orang, dengan demikian tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik


1 Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik 1,429.79 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik

2 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah I


3 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah II


4 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah III


5 Pelaksana Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik





Jumlah Berdasarkan form FP2 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik, produk

yang memiliki beban kerja tertinggi pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik adalah:

a. Pemeriksaan Berkala.

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

c. Mengikuti kegiatan diklat, pelatihan, kursus, inhouse training.

d. Mengikuti kegiatan rapat-rapat internal maupun eksternal.

e. Melaksanakan kegiatan konsinyering full board.

Kegiatan tersebut di atas memiliki beban kerja teringgi karena kegiatan Pemeriksaan Berkala dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan kegiatan utama yang memiliki porsi paling besar di bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik. Pemeriksaan berkala tahun 2012 dilakukan terhadap 98 KAP dan dilanjutkan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berlangsung selama satu tahun. Kegiatan diklat, pelatihan, kursus, inhouse training; kegiatan rapat-rapat internal maupun eksternal; dan kegiatan konsinyering full board merupakan kegiatan diluar kegiatan utama yang dilakukan secara rutin untuk mendukung kegiatan utama. Kelima kegiatan


102

merupakan kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai bidang Pemeriksan Usaha dan Akuntan Publik.

Sementara produk yang memiliki beban kerja terendah pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik adalah:

a. Rencana Pemeriksaan Tahunan.

b. Evaluasi Kinerja Bidang PUAP.

c. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sewaktu-waktu.

d. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Berkala.

e. Melaksanakan kegiatan konsinyering full day.

Kegiatan tersebut memiliki beban kerja terendah karena kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pegawai. Kegiatan Rencana Pemeriksaan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik merupakan kegiatan yang hanya menghasilkan satu produk dalam satu tahun. Kegiatan Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sewaktu-waktu dilakukan jika terdapat pengaduan atau informasi atau pemeriksaan berkala yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sewaktu-waktu. Selama tahun 2012 terdapat tujuh pengaduan dengan dua Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sewaktu-waktu. Untuk kegiatan konsinyering full day, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai bidang Pemeriksan Usaha dan Akuntan Publik namun dengan frekuensi yang sedikit.

Rencana aksi bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik pada tahun 2013 adalah:

a. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP.

b. Peningkatan kualitas SDM atau kompetensi Pemeriksa (program peningkatan capacity building).

c. Penyempurnaan manual dan program pemeriksaan dengan menyesuaikan pada International Standards on Auditing (ISA).

d. Penyusunan substansi peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan terhadap AP/KAP.

5. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha penilai publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan.

b. Penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan.

c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.


103

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik dapat dilihat pada Tabel 3.59.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik


1 Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik 1,521.13 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik I 1,813.38 1 orang 1 orang 0 1.20 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik II 1,660.17 1 orang 1 orang 0 1.10 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik III 1,608.83 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik 21,282.00 14 orang 15 orang 1 0.94 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.59 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Pemeriksaan Usaha

dan Penilai Publik memiliki beban kerja unit sebesar 27.885,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi sebanyak 18 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 19 orang, dengan demikian bidang ini kelebihan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan berkala.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan.

c. Kegiatan Konsinyering.

d. Studi Pustaka Materi Penilaian.

e. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

Kegiatan Pemeriksaan Berkala, Laporan Hasil Pemeriksaan, serta Pernerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan memiliki beban kerja tinggi karena kegiatan tersebut merupakan tugas utama dari Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik.


a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

b. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk pemeriksaan sewaktu-waktu.

c. Laporan Evalusai Kinerja.

d. Penyusunan Rencana Pemeriksaan (RPT).

e. Kegiatan Konsinyering (half day).

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 memiliki beban kerja terendah pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik karena kegiatan tersebut bukan merupakan tugas utama dari Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik.


104

K. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pushaka menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

2. Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

3. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

4. Pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian Keuangan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan Pushaka dapat dilihat pada Tabel 3.60.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pushaka


1 Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 1,819.28 1 orang 0 orang -1 1.21 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha 23,433.01 15 orang 12 orang -3 1.30 A Sangat Baik3 Bidang Program dan Kegiatan I 24,975.40 16 orang 12 orang -4 1.38 A Sangat Baik4 Bidang Program dan Kegiatan II 19,552.88 13 orang 10 orang -3 1.30 A Sangat Baik5 Bidang Program dan Kegiatan III 32,394.33 21 orang 19 orang -2 1.13 A Sangat Baik6 Bidang Program dan Kegiatan IV 26,802.17 17 orang 15 orang -2 1.19 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.60 diketahui bahwa pada tahun 2012, Pushaka memiliki beban kerja

unit sebesar 128.977,07 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pushaka sebanyak 83 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 68 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 15 orang pegawai (termasuk kebutuhan Kepala Pushaka).

Berdasarkan form FP2 Pushaka, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut.

2. Penyusunan laporan tugas pendampingan.

3. Tugas mini office.

4. Pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan.

5. Tugas Malam.

6. Penanganan surat masuk Menteri Keuangan.


105

7. Persiapan bahan materi pertemuan Menteri Keuangan.

8. Koordinasi dan komunikasi ajudan Menteri.

9. Pemberian konsultasi Indikator Kinerja Utama.

10. Pembahasan usulan penyempurnaan peta strategi, monitoring dan evaluasi validitas data capaian.


1. Penyiapan materi Rapimum.

2. Penyampaian surat pending matters.

3. Rapat tingkat Sekretaris Jenderal.

4. Persiapan materi rapat Sekretaris Jenderal.

5. produk evaluasi SOP.

6. Penyusunan surat undangan rapat diluar Kementerian Keuangan.

7. Persiapan kunjungan Menteri Keuangan ke daerah.

8. Persiapan kunjungan Menteri ke luar negeri.

9. Pelayanan penomoran surat rahasia.

10. Penyusunan undangan rapat pembahasan IKU triwulanan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Pushaka, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di Pushaka.


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat, serta koordinasi penyediaan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan.

c. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja.

d. Pelaksanaan urusan keuangan dan rumah tangga.

e. Pengolahan dan analisis data serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Pushaka dapat dilihat pada Tabel 3.61.

Dari Tabel 3.61 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Tata Usaha memiliki beban kerja unit sebesar 23.433,01 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,30. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha sebanyak 15 orang, sementara jumlah pegawai yang


106

ada sebanyak 12 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah DIII Akuntansi Pemerintah (STAN).


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pushaka


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,773.20 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian 1,714.33 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 1,679.71 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Pengolahan Data 1,456.06 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 16,809.71 11 orang 8 orang -3 1.39 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha Pushaka, produk yang memiliki beban

kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Perekaman matrik tindak lanjut.

Perekaman matrik tindaklanjut merupakan bagian dari implementasi Daily Activity Monitoring System yang merupakan aplikasi untuk memantau hasil rapim dan tindaklanjutnya oleh unit eselon I.

b. Penataan surat masuk.

Penataan surat masuk meliputi seluruh proses dari surat diterima hingga disampaikan kepada unit pemroses

c. Pelaksanaan tugas mini office (menginap).

Tugas mini office (menginap) merupakan perwujudan layanan 24 hours 7 days dari Pushaka kepada Menteri Keuangan. Mini Office Pushaka berada di tiga lokasi yakni BPPK,DJP dan Rumah Dinas Menteri Widyachandra. Pelaksanaan tugas dimulai setelah selesai jam kerja sampai dengan pagi hari berikutnya (menginap).

d. Penyusunan surat pesanan/pengadaan ATK dan penyusunan surat tugas pendampingan.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah meliputi pengurusan LP2P, administrasi kas, pengajuan cuti dan penyiapan kontrak kinerja. Rendahnya beban kerja dikarenakan rendahnya volume dari produk-produk tersebut.

2. Bidang Program dan Kegiatan I

Bidang Program dan Kegiatan I mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program dan Kegiatan I menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.


107

b. Pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

c. Pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

d. Pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

e. Pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan I dapat dilihat pada Tabel 3.62.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan I


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan I 2,036.94 1 orang 1 orang 0 1.35 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IA 1,666.88 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IB 1,790.21 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IC 1,873.63 1 orang 1 orang 0 1.24 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan I 17,607.75 12 orang 8 orang -4 1.46 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.62 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Program dan

Kegiatan I memiliki beban kerja unit sebesar 24.975,41 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,38. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan I sebanyak 16 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 12 orang, dengan demikian terdapat kekurangan empat orang pegawai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan dua orang S1 Hukum Perdata dan S1 Ekonomi Pembangunan dan dua orang setingkat DIII Akuntansi Pemerintah (STAN).

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan I, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah:

a. Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut.

Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut serta laporan tugas pendampingan merupakan produk utama dari Delivery Unit yang dihasilkan dari setiap kegiatan pendampingan Menteri/Wakil Menteri. Peningkatan volume kegiatan dan banyaknya


108

waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan risalah/matrik tindaklanjut menyebabkan beban kerja pada produk ini sangat tinggi.

b. Penyusunan laporan tugas pendampingan dan tugas mini office.

c. Pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan dan penyampaian hasil kajian analisis program.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah meliputi penyiapan materi Rapimum, penyampaian surat pending matters, rapat tingkat sekjen dan persiapan materi rapat sekjen. Rendahnya beban kerja dikarenakan rendahnya volume atau frekuensi kegiatan terkait produk-produk tersebut.

3. Bidang Program dan Kegiatan II

Bidang Program dan Kegiatan II mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Program dan Kegiatan Internal II menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

b. Pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

c. Pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara, dan kekayaan negara.

d. Pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

e. Pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di belanja negara dan kekayaan negara.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan II dapat dilihat pada Tabel 3.63.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan II


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan II 1,740.42 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIA 1,699.21 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIB 1,636.50 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIC 1,650.04 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan II 12,826.71 9 orang 6 orang -3 1.42 A Sangat Baik





Kegiatan II memiliki beban kerja unit sebesar 19.552,88 orang jam (OJ), dengan efisiensi unit sebesar 1,30. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai


109

yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan II sebanyak 13 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak sepuluh orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah S1 yakni masing-masing S1 Hukum Perdata, S1 Ekonomi Pembangunan dan S1 Akuntansi.

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan II, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan risalah rapat dan matrik tindak lanjut.

Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut serta laporan tugas pendampingan merupakan produk utama dari Delivery Unit yang dihasilkan dari setiap kegiatan pendampingan Menteri/Wakil Menteri. Peningkatan volume kegiatan dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan risalah/matrik tindaklanjut menyebabkan beban kerja pada produk ini sangat tinggi.

b. Penyusunan laporan tugas pendampingan.

c. Pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan, tugas mini office (menginap) dan tugas malam.

Sementara itu, produk/kegiatan yang memiliki beban kerja terendah meliputi produk evaluasi SOP, penyusunan usulan kegiatan, penyusunan surat undangan rapat, rapat diluar Kementerian Keuangan dan pendampingan di luar kota. Rendahnya beban kerja dikarenakan rendahnya volume/frekuensi kegaiatan terkait produk-produk tersebut.

4. Bidang Program dan Kegiatan III

Bidang Program dan Kegiatan III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, penyiapan bahan, pendampingan dan asistensi kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan melaksanakan layanan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Program dan Kegiatan III menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

b. Koordinasi penyiapan, penyusunan, dan penyajian bahan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

c. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

d. Koordinasi pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan lainnya.

e. Layanan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan III dapat dilihat pada Tabel 3.64.


110


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan III


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan III 1,869.03 1 orang 1 orang 0 1.24 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIIA 1,674.77 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIIB 1,782.87 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIIC 1,467.82 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik5 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan III 25,599.85 17 orang 15 orang -2 1.13 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.64 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang program dan

Kegiatan III memiliki beban kerja unit sebesar 32.394,34 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan III sebanyak 21 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 19 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang S1 Hukum Perdata dan satu orang DIII Akuntansi Pemerintah (STAN).

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan III, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penanganan surat masuk Menteri Keuangan.

Penanganan surat masuk merupakan produk dengan beban tertinggi mengingat jumlah surat masuk yang pada tahun 2012 tercatat sebanyak 28.721 surat.

b. Persiapan bahan materi pertemuan Menteri Keuangan, koordinasi dan komunikasi ajudan Menteri.

Persiapan bahan materi Rapim dan koordinasi ajudan Menteri terkait dengan pelaksanaan Rapim/kegiatan Menteri yang frekuensinya juga meningkat.

c. Pelaksanaan tugas belajar.

Pelaksanaan tugas belajar memilki beban yang tinggi karena pada tahun 2012 terdapat dua pegawai yang sedang menyelesaikan tugas belajar S3 di luar negeri.

d. Tugas mini office.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah meliputi:

a. Persiapan kunjungan Menteri ke daerah.

b. Persiapan kunjungan Menteri ke luar negeri.

c. Penyusunan surat tanggapan atas permintaan pertemuan dengan Menteri.

d. Pelayanan penomoran surat rahasia.

e. Persiapan pertemuan dengan menteri lain.

Rendahnya beban kerja dikarenakan rendahnya volume/frekuensi kegiatan terkait produk-produk tersebut.


111

5. Bidang Program dan Kegiatan IV

Bidang Program dan Kegiatan IV mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan data dan analisis Key Performance Indicators berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Penyajian informasi Key Performance Indicators dan implementasi sistem manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan IV dapat dilihat pada Tabel 3.65.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan IV


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan IV 1,741.92 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVA 1,708.58 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVB 1,743.75 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVC 1,674.08 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik5 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVD 1,712.75 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik6 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan IV 18,221.08 12 orang 10 orang -2 1.21 A Sangat Baik





Kegiatan IV memiliki beban kerja unit sebesar 26.802,16 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,19. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan IV sebanyak 17 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 15 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang S1 Hukum Perdata dan satu orang DIII jurusan Akuntansi Pemerintah (STAN).

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan IV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Pemberian konsultasi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Konsultasi IKU tercatat memiliki beban tertinggi mengingat volume pekerjaan yang cukup tinggi. Layanan konsultasi dilakukan terhadap semua pertanyaan terkait pengelolaan kinerja yang diajukan oleh pengelola kinerja unit eselon I setiap hari kerja baik tertulis maupun melalui e-mail.


112

b. Pembahasan usulan penyempurnaan peta strategi, monitoring dan evaluasi validitas data capaian.

Penyempurnaan peta strategi juga memiliki beban kerja yang tinggi mengingat prosesnya cukup panjang melalui serangkaian diskusi internal yang diikuti kemudian dengan rapat penyempurnaan bersama pengelola kinerja setiap unit Eselon I. Demikian halnya dengan proses monitoring dan evaluasi data capaian yang membutuhkan waktu tidak sedikit.

c. Tugas belajar.

Tugas belajar juga tercatat memiliki beban yang cukup tinggi mengingat terdapat dua pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam dan luar negeri

d. Tugas mini office.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah rapat internal, penyusunan undangan rapat pembahasan IKU triwulanan, penyusunan rencana kerja tahunan, training dan pembuatan poster. Rendahnya beban kerja dikarenakan rendahnya volume/frekuensi kegaiatan terkait produk-produk tersebut.

L. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan Pusat LPSE dapat dilihat pada Tabel 3.66.

Dari Tabel 3.66 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusat LPSE memiliki beban kerja unit sebesar 118.161,61 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat LPSE sebanyak 74 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 63 orang, dengan demikian Pusat LPSE terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Dari kekurangan pegawai tersebut, telah diakomodir sebanyak satu orang dari penerimaan pegawai hasil rekruitmen sarjana bulan Desember 2012, sehingga pada


113

tahun 2012 terdapat kekurangan sepuluh orang pegawai. Kekurangan tersebut belum termasuk kekurangan pegawai untuk ditugaskan pada agency daerah.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat LPSE


1 Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2,052.71 1 orang 1 orang 0 1.36 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha 26,656.03 17 orang 14 orang -3 1.26 A Sangat Baik3 Bidang Registrasi dan Verifikasi 27,546.83 17 orang 15 orang -2 1.22 A Sangat Baik4 Bidang Layanan Teknis Pengguna 37,619.92 24 orang 20 orang -4 1.25 A Sangat Baik5 Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 24,286.12 15 orang 13 orang -2 1.24 A Sangat Baik



Jumlah Pejabat/Pegawai

Jumlah Mengingat bahwa kantor agency daerah merupakan kantor pelayanan, merupakan

sesuatu yang mendesak bagi Pusat LPSE untuk mendapat tambahan pegawai minimal 2 (dua) orang pada tiap-tiap agency LPSE di daerah yang fokus melaksanakan tugas dan fungsi LPSE.

Adapun kualifikasi pendidikan pegawai yang dibutuhkan oleh Pusat LPSE sebagai berikut:

No. Bagian/Bidang Kekurangan Pegawai Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan perhitungan ABK

1. Bagian Tata Usaha 3 orang S1 Ekonomi Manajemen DIII Akuntansi Pemerintah

2. Bidang Registrasi dan Verifikasi 2 orang DIII Akuntansi Pemerintah

3. Bidang Layanan Teknis Pengguna 4 orang S1 Ilmu Komunikasi DIII Akuntansi Pemerintah

4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 2 orang S1 Sistem Informasi

S1 Akuntansi* Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di daerah

5. Agency LPSE Daerah 64 orang DIII Kebendaharaan Negara Keterangan: *telah dipenuhi dari penerimaan sarjana tahun 2012

Berdasarkan form FP2, Pusat LPSE menghasilkan output sebanyak 552 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Helpdesk melalui telepon, email, faks, dan datang langsung.

Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang memiliki beban kerja yang tertinggi di lingkungan Pusat LPSE. Hal ini karena produk tersebut merupakan salah satu tusi utama bidang yaitu memberikan pelayanan atas keluhan dan kebutuhan bantuan teknis para pengguna sistem. Kegiatan layanan ini dilaksanakan setiap hari kerja oleh pelaksana pada Bidang Layanan Teknis Pengguna mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

2. Surat Perjalanan Dinas.

Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang menjadi tusi, yaitu melakukan urusan rumah tangga dalam hal ini menyediakan dokumen perjalanan dinas. Surat Perjalanan Dinas yang dibuat pada tahun 2012 sebanyak 775 berkas.

http://10.242.35.116/index.php?r=abk/laporan/FP3&unit=201103011203




114

3. Registrasi dan Verifikasi Dokumen Penyedia.

Produk ini merupakan produk Bidang Registrasi dan Verifikasi yang merupakan salah satu tusi utama, yaitu pelayanan tata cara registrasi dan verifikasi/validasi dokumen yang dipersyaratkan. Pada tahun 2012, dokumen penyedia yang diregistrasi dan diverifikasi adalah sebanyak 3830 berkas.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Panitia.

Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang memiliki beban kerja tinggi karena merupakan tusi utama bidang, yaitu melakukan pelatihan sosialisasi dan desiminasi pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2012, frekuensi pelatihan panitia yang dilakukan adalah sebanyak 47 kali.

5. Kegiatan Focus Group Discussion di daerah.

Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang dilaksanakan pada tahun 2012. Kegiatan ini memiliki beban kerja yang tinggi karena dilaksanakan selama dua frekuensi di delapan kota di Indonesia.


1. Rapat Persiapan PFM II dengan Kepala GOI MCR.

Produk ini merupakan salah satu kegiatan Kepala Pusat LPSE selaku Ketua PSSU-GFMRAP yaitu rapat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan norma waktu 120 menit.

2. Pemberian user ID dan password kepada verifikator, helpdesk, dan trainer.

Produk ini merupakan produk Bidang Registrasi dan Verifikasi. Beban kerja yang dihasilkan kecil karena pada tahun 2012, pemberian user Id dan password untuk verifikator, helpdesk, dan trainer hanya diberikan 1 kali.

3. Usulan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun.

Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang pada tahun 2012memiliki beban kerja yang kecil karena pegawai yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hak pensiun hanya berjumlah satu orang.


Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang dilaksanakan secara rutin setahun sekali, yaitu pada awal tahun. Pada produk ini, Bagian Tata Usaha bertugas untuk mengumpulkan DP3 dari bidang-bidang lain dan membuat konsep Nota Dinas penyampaian DP3 kepada Biro SDM.

5. Briefing Setjen untuk implementation support mission kick-off meeting.

Produk ini merupakan salah satu kegiatan Kepala Pusat LPSE selaku Ketua PSSU-GFMRAP yaitu merupakan rapat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan norma waktu 60 menit.

Pada tahun 2012, Pusat LPSE mengalami peningkatan beban kerja sebanyak 11.916,16 jam. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama tahun 2012, ada mutasi keluar sebanyak satu orang, pindahan pegawai dari unit eselon lain sebanyak satu orang, dan penambahan pegawai baru sebanyak tiga orang,


115

termasuk satu orang pegawai penerimaan sarjana bulan Desember 2012,. Hal ini mengakibatkan beban kerja Pusat LPSE bertambah. Dapat kami sampaikan bahwa perhitungan ABK Pusat LPSE untuk tahun 2012, tidak menyertakan satu orang pegawai baru TMT 1 Desember 2012 dalam bezetting pegawai (Form C).

2. Selama tahun 2012, Kepala Pusat LPSE juga menjabat sebagai Ketua PSSU-GFMRAP, Anggota Kelompok Kerja KSAP, dan pengajar pada PPAKP.

3. Ada peningkatan volume beban kerja pada Pusat LPSE, antara lain:

a. Peningkatan jumlah penyedia teregistrasi dan terverifikasi yang cukup signifikan pada tahun 2012. Jumlah penyedia tahun 2012 sebanyak 3.830 orang, meningkat sebesar 1.266 orang dari jumlah tahun 2011 sebanyak 2.564 orang;

b. Peningkatan jumlah penatausahaan surat masuk pusat, yang semula tahun 2011 sebanyak 2.327 berkas, meningkat sebesar 869 berkas pada tahun 2012 menjadi 3.196 berkas.

Pusat LPSE akan menyelenggarakan fungsi Unit Layanan Pengadaan Daerah di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan sesuai dengan amanat KMK Nomor 146/KM.1/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vetikal Kementerian Keuangan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Pusat LSPE, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di Pusat LPSE.


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan.

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Pusat LPSE dapat dilihat pada Tabel 3.67.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusat LPSE


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,629.83 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Umum 1,891.28 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan 1,678.92 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Rumah Tangga 2,042.33 1 orang 1 orang 0 1.36 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 19,413.67 13 orang 10 orang -3 1.29 A Sangat Baik




Jumlah


116

Dari Tabel 3.67 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Tata Usaha memiliki beban kerja unit sebesar 26.656,03 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha sebanyak 17 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 14 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sejumlah tiga pegawai.

Berdasarkan form FP2, Bagian Tata Usaha menghasilkan produk sejumlah 264 dengan produk/kegiatan yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Surat Perjalanan Dinas, sedangkan beban kerja terendah adalah Briefing Sekretaris Jenderal untuk implementation support mission kick-off meeting.

Produk-produk pada Bagian Tata Usaha tersebut dihasilkan berdasarkan kondisi riil beban kerja Bagian Tata Usaha, yaitu berdasarkan uraian jabatan, SOP, dan surat tugas yang telah dilaksanakan. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 ini telah mencerminkan asumsi jam kerja efektif selama satu tahun dan dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan jabatan atau pegawai pada Bagian Tata Usaha.

2. Bidang Registrasi dan Verifikasi

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyimpanan persyaratan dan tata cara registrasi pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

b. Penyiapan bahan verifikasi/validasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pengguna sistem.

c. Penyiapan bahan penetapan, pengembangan, dan pengadministrasian identitas digital kepada pengguna sistem.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.68.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Registrasi dan Verifikasi


1 Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi 2,126.92 1 orang 1 orang 0 1.41 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Registrasi 2,038.50 1 orang 1 orang 0 1.35 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Verifikasi 2,149.25 1 orang 1 orang 0 1.43 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Sertifikasi Digital 1,745.33 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Registrasi dan Verifikasi 19,486.83 13 orang 11 orang -2 1.18 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.68 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Registrasi dan

Verfikasi memiliki beban kerja unit sebesar 27.546,83 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah


117

pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Registrasi dan Verfikasi sebanyak 17 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 15 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sejumlah dua orang.

Berdasarkan form FP2, Bidang Registrasi dan Verifikasi menghasilkan 92 produk. Produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Registrasi dan Verifikasi Dokumen Penyedia, sedangkan produk terendah adalah Pemberian user ID dan pasword kepada verifikator, hepldesk, dan trainer.

Produk-produk yang dihasilkan tersebut berdasarkan kondisi riil beban kerja Bidang Registrasi dan Verifikasi, yakni berdasarkan uraian jabatan, SOP, dan surat tugas yang telah dilaksanakan. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 ini telah mencerminkan asumsi jam efektif selama satu tahun dan dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan jabatan atau pegawai pada Bidang Registrasi dan Verifikasi.

3. Bidang Layanan Teknis Pengguna

Bidang Layanan Teknis Pengguna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Teknis Pengguna menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pelayanan keluhan dan kebutuhan bantuan teknis setiap saat dari pengguna sistem.

b. Penyiapan bahan pelatihan sosialisasi, dan diseminasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pengguna sistem, serta kerjasama dan kehumasan LPSE.

c. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Layanan Teknis Pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.69.

Dari Tabel 3.69 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Layanan Teknis Pengguna memiliki beban kerja unit sebesar 37.619,92 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Layanan Teknis Pengguna sebanyak 24 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 20 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak empat orang.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Layanan Teknis Pengguna


1 Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna 1,888.92 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Layanan Pengguna 2,039.92 1 orang 1 orang 0 1.35 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Publikasi dan Kerja Sama 1,839.75 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi 1,860.83 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Layanan Teknis Pengguna 29,990.50 20 orang 16 orang -4 1.24 A Sangat Baik




Jumlah


118

Berdasarkan form FP2, Bidang Layanan Teknis Pengguna menghasilkan produk sebanyak 191 dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Pelayanan Helpdesk melalui telepon, email, faks, dan datang langsung, sedangkan beban kerja terendah adalah Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2012. Hasil analisis beban kerja tahun 2012 ini mencerminkan asumsi jam kerja efektif selama satu tahun dan menjadi dasar dalam penghitungan pemenuhan kebutuhan pejabat/pegawai pada Bidang Layanan Teknis Pengguna.

4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan serta mengelola sistem serta memberikan jaminan aksesibilitas pengguna dan koneksi kepada pusat data pengadaan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem menyelenggarakan fungsi:

a. Monitoring, pengkajian, dan penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkordinasi dengan LKPP.

b. Pengkajian, pelaporan kinerja, dan administrasi sistem aplikasi dan penyusunan Pengelolaan Tingkat Layanan dengan instansi terkait.

c. Pengkajian, perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan administrasi perangkat jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem dapat dilihat pada Tabel 3.70.

Dari Tabel 3.70 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem memiliki beban kerja unit sebesar 24.286,12 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem sebanyak 15 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem



1 Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 2,208.38 1 orang 1 orang 0 1.47 A Sangat Baik

2 Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan 1,771.21 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi 1,826.08 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem 1,783.50 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik

5 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem


6 Pelaksana Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 14,908.70 10 orang 8 orang -2 1.24 A Sangat Baik




Jumlah


119

Berdasarkan form FP2, Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem menghasilkan produk sejumlah 164. Adapun produk/kegiatan pada bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Konsinyering Fullday Bidang KPS TA 2012, sedangkan beban kerja terendah adalah Surat Tugas Placement Test TOEFL Preparation and English Conversation.

Produk-produk yang dihasilkan tersebut berdasarkan kondisi riil beban kerja Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem, yakni berdasarkan uraian jabatan, SOP, dan surat tugas yang telah dilaksanakan. Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2012 ini telah mencerminkan asumsi jam kerja efektif selama satu tahun dan dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan jabatan atau pegawai pada Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem.

M. Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut PIP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi.

2. Penyusunan rencana strategis bisnis.

3. Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan.

4. Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat.

5. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan.

6. Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah.

7. Pelaksanaan urusan umum.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing divisi di lingkungan PIP dapat dilihat pada Tabel 3.71.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PIP


1 Kepala Pusat Investasi Pemerintah 1,789.97 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik2 Divisi Keuangan dan Umum 47,718.45 31 orang 27 orang -4 1.17 A Sangat Baik3 Divisi Portofolio Investasi I 27,529.83 18 orang 14 orang -4 1.30 A Sangat Baik4 Divisi Portofolio Investasi II 24,460.88 15 orang 12 orang -3 1.35 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.71 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusat Investasi Pemerintah

(PIP) memiliki beban kerja unit sebesar 101.499,13 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat Investasi Pemerintah sebanyak 65 orang, sedangkan jumlah


120

pegawai yang ada sebanyak 54 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah S1 Umum (6 orang) dan DIII Keuangan (5 orang).

Berdasarkan form FP2 PIP, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Rapat analisis kelayakan pinjaman Pemerintah Daerah (Tim Analis).

2. Rapat pembahasan teknis dengan pihak yang mengajukan proposal pinjaman pembangunan PLTM.

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pinjaman kepada PT PLN.

4. Produk yang terkait investasi pada proyek PLTMH.

5. Inisiasi Investasi Pusat Investasi Pemerintah dengan bentuk pinjaman.

6. Koordinasi pelaksanaan mitigasi risiko.

7. Penilaian kelayakan.

8. Permintaan pembayaran.

9. Produk pengelolaan deposito yang terdiri dari pembukaan, perpanjangan dan pencairan deposito serta monitoring deposito.

10. Laporan keuangan bulanan (SAP dan SAK).


1. Rapat pemantapan RBA 2012.

2. Rapat koordinasi dengan ahli pemerintah.

3. Rapat pembahasan pemutakhiran DAMS.

4. Rapat pembahasan pinjaman daerah pasar amlapura dan pusat kerajinan.

5. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional.

6. Penyusunan daftar urut kepangkatan.

7. Penyusunan laporan Focussed Group Discussion terkait BMN.

8. Placement test TOEFL.

9. Penyusunan surat edaran tentang kepegawaian.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III PIP, berikut akan dijelaskan tiga divisi yang ada di PIP.

1. Divisi Portofolio Investasi I

Divisi Portofolio Investasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen dan pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat, serta penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, yang pembagian jenis/sektor investasinya ditetapkan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Portofolio Investasi I menyelenggarakan fungsi:


121

a. Penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi.

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi.

c. Penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat.

d. Penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi.

e. Penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Divisi Portofolio Investasi I dapat dilihat pada Tabel 3.72.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio Investasi I


1 Kepala Divisi Portofolio Investasi I 1,697.25 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik2 Kepala Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I 1,730.67 1 orang 0 orang -1 1.15 A Sangat Baik3 Kepala Subdivisi Pengembangan Instrumen dan

Pengendalian I1,859.50 1 orang 0 orang -1 1.23 A Sangat Baik

4 Kepala Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I


5 Pelaksana Divisi Portofolio Investasi I 20,482.50 14 orang 13 orang -1 1.05 A Sangat Baik27,529.84 18 orang 14 orang -4 1.30 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.72 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Divisi Portofolio Investasi I

memiliki beban kerja unit sebesar 27.529,84 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,30. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada adalah 14 orang, sementara pegawai yang dibutuhkan sebanyak 18 orang, dengan demikian terdapat kekurangan empat orang pegawai dengan rincian satu orang Kepala Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian I, satu orang Kepala Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I, satu orang Kepala Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I, dan satu orang pelaksana Divisi Portofolio Investasi I. oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan tiga Kepala Subdivisi di atas, jabatan seluruh Kepala Subdivisi pada Portofolio Investasi I diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Adapun kualifikasi atas tiga pejabat tersebut yaitu pendidikan minimal sarjana dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kualifikasi pendidikan satu pelaksana dimaksud yaitu DIII Bidang Keuangan.

Berdasarkan form FP2 Divisi Portofolio Investasi I, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Rapat analisis kelayakan pinjaman Pemerintah Daerah (Tim Analis).

b. Rapat pembahasan teknis dengan pihak yang mengajukan proposal pinjaman pembangunan PLTM.

c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pinjaman kepada PT PLN.


122

d. Produk yang terkait investasi pada proyek PLTMH.

e. Produk yang terkait rencana pengambilalihan PT Inalum.


a. Rapat pemantapan RBA 2012.

b. Rapat koordinasi dengan ahli pemerintah.

c. Rapat pembahasan pemutakhiran DAMS.

d. Rapat pembahasan pinjaman daerah pasar amlapura dan pusat kerajinan.

e. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional.

2. Divisi Portofolio Investasi II

Divisi Portofolio Investasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen dan pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat, serta penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, yang pembagian jenis/sektor investasinya ditetapkan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Portofolio Investasi II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi.

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi.

c. Penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat.

d. Penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi.

e. Penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Divisi Portofolio Investasi II dapat dilihat pada Tabel 3.73.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio Investasi II


1 Kepala Divisi Portofolio Investasi II 1,536.30 1 orang 0 orang -1 1.02 A Sangat Baik2 Kepala Subdivisi Pembiayaan dan Hukum II 1,907.75 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik3 Kepala Subdivisi Pengembangan Instrumen dan

Pengendalian II1,970.67 1 orang 1 orang 0 1.31 A Sangat Baik

4 Kepala Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko II


5 Pelaksana Divisi Portofolio Investasi II 17,033.75 11 orang 9 orang -2 1.26 A Sangat Baik24,460.89 15 orang 12 orang -3 1.35 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.73 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Divisi Portofolio Investasi II

memiliki beban kerja unit sebesar 24.460,89 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar


123

1,35. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 12 orang, sedangkan yang dibutuhkan Divisi Portofolio Investasi II sebanyak 15 orang, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang dengan rincian satu orang Kepala Divisi Portofolio Investasi II dan dua orang pelaksana. Kekurangan satu orang pejabat pada Divisi Portofolio Investasi II dikarenakan belum adanya pejabat defenitif yang menggantikan posisi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan satu pejabat Kepala Divisi Portofolio Investasi II diisi oleh Koordinator Divisi Portofolio Investasi II yaitu Kepala Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko II. Adapun kualifikasi pendidikan atas kebutuhan satu pejabat tersebut yaitu minimal sarjana serta telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kualifikasi pendidikan atas kebutuhan dua pelaksana pada Divisi Portofolio Investasi II yaitu minimal DIII Bidang Keuangan.

Berdasarkan form FP2, Divisi Portofolio Investasi II menghasilkan produk sejumlah 40, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Inisiasi Investasi Pusat Investasi Pemerintah dengan bentuk pinjaman.

b. Koordinasi pelaksanaan mitigasi risiko.

c. Penilaian kelayakan.

d. Penandatanganan perjanjian investasi.

e. Investment Gathering dan Workshop Pinjaman Daerah.


a. Rapat pemantapan RBA 2012.

b. Rapat pembahasan pemutakhiran DAMS.

c. Rapat pembahasan pinjaman daerah Pasar Amlapura dan Pusat Kerajinan.

d. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional.

e. Placement test TOEFL.

3. Divisi Keuangan dan Umum

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan anggaran, pembayaran dan/atau penerimaan atas transaksi investasi pada Rekening Induk Dana Investasi, akuntansi dan pelaporan, koordinasi penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, dan urusan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran.

b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan kebendaharaan serta pembayaran dan/atau penerimaan atas transaksi investasi pada Rekening Induk Dana Investasi.

c. Penyiapan bahan penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.

d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, dan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga Pusat.


124

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Divisi Keuangan dan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.74.

Dari Tabel 3.74 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Divisi Keuangan dan Umum memiliki beban kerja unit sebesar 47.718,45 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 27 orang, sedangkan yang dibutuhkan pada Divisi Keuangan dan Umum sebanyak 31 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak empat orang pegawai dengan rincian satu orang Kepala Divisi Keuangan dan Umum, satu orang Kepala Subdivisi Anggaran, dan dua orang pelaksana Divisi Keuangan dan Umum. Kekurangan dua orang pejabat pada Divisi Keuangan dan Umum dikarenakan belum adanya pejabata defenitif yang menggantikan posisi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan dua pejabat pada Divisi Keuangan dan Umum, jabatan Kepala Divisi Keuangan dan Umum diidi oleh Koordinator Divisi Keuangan dan Umum yaitu Kepala Subdivisi Akuntansi dan Pelaporan, sedangkan untuk Kepala Subdivisi Anggaran diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Adapun kualifikasi pendidikan dan pengalaman keuangan negara, serta telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kualifikasi pendidikan atas kebutuhan dua orang pelaksana pada Divisi Keuangan dan Umum yaitu DIII Bidang Keuangan/Perpajakan.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Keuangan dan Umum


1 Kepala Divisi Keuangan dan Umum 1,634.18 1 orang 0 orang -1 1.08 A Sangat Baik2 Kepala Subdivisi Akuntansi dan Pelaporan 1,767.08 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik3 Kepala Subdivisi Anggaran 1,774.23 1 orang 0 orang -1 1.18 A Sangat Baik4 Kepala Subdivisi Umum 1,997.22 1 orang 1 orang 0 1.33 A Sangat Baik5 Pelaksana Divisi Keuangan dan Umum 40,545.74 27 orang 25 orang -2 1.08 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2, Divisi Keuangan dan Umum menghasilkan produk sejumlah

133, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Permintaan pembayaran. b. Produk pengelolaan deposito yang terdiri dari pembukaan, perpanjangan dan pencairan

deposito serta monitoring deposito. c. Laporan keuangan bulanan (SAP dan SAK). d. Administrasi surat masuk. e. Administrasi surat keluar.


a. Penyusunan daftar urut kepangkatan. b. Penyusunan laporan Focussed Group Discussion terkait BMN. c. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional. d. Placement test TOEFL. e. Penyusunan surat edaran tentang kepegawaian.


125

N. Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Pengadilan Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

2. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan. 3. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan pengadilan pajak dan penyelenggaraan

perpustakaan. 4. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak. 5. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak. 6. Pengolahan data dan pelayanan informasi. 7. Pelayanan administrasi persiapan persidangan. 8. Pelayanan administrasi persidangan. 9. Pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian dan sekretaris pengganti di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.75.

Dari Tabel 3.75 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja unit sebesar 520.450,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 339 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 337 orang, dengan demikian Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretariat Pengadilan Pajak menghasilkan produk sejumlah 2081 dengan jumlah produk A sebanyak 1402 produk dan produk B sebanyak 679 produk dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Surat Masuk/Kelengkapan Berkas. 2. Pengiriman Surat Keluar Pengadilan Pajak. 3. Permohonan Banding/Gugatan I. 4. Administrasi Putusan dan Persidangan II. 5. Pemberian Nomor Putusan. 6. Resume Putusan pengadilan Pajak. 7. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali. 8. Dokumentasi Putusan Pengadilan Pajak. 9. Konsep Putusan Acara Biasa. 10. Sidang Pemeriksaan.


126


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan Pajak


1 Sekretaris Pengadilan Pajak 1,337.28 1 orang 1 orang 0 0.89 C Cukup2 Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak 1,775.97 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik3 Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi 21,373.08 13 orang 13 orang 0 1.09 A Sangat Baik4 Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 22,794.90 15 orang 13 orang -2 1.16 A Sangat Baik5 Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 16,050.28 11 orang 12 orang 1 0.89 C Cukup6 Bagian Umum 68,653.53 45 orang 42 orang -3 1.08 A Sangat Baik7 Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data 18,885.37 12 orang 14 orang 2 0.90 C Cukup8 Sekretaris Pengganti I 11,505.81 7 orang 7 orang 0 1.09 A Sangat Baik9 Sekretaris Pengganti II 11,792.50 7 orang 7 orang 0 1.12 A Sangat Baik

10 Sekretaris Pengganti III 10,344.58 7 orang 7 orang 0 0.98 B Baik11 Sekretaris Pengganti IV 9,828.77 7 orang 7 orang 0 0.93 B Baik12 Sekretaris Pengganti V 11,852.04 7 orang 7 orang 0 1.12 A Sangat Baik13 Sekretaris Pengganti VI 10,973.68 7 orang 6 orang -1 1.21 A Sangat Baik14 Sekretaris Pengganti VII 9,913.76 7 orang 7 orang 0 0.94 B Baik15 Sekretaris Pengganti VIII 10,241.24 7 orang 7 orang 0 0.97 B Baik16 Sekretaris Pengganti IX 10,702.55 7 orang 7 orang 0 1.01 A Sangat Baik17 Sekretaris Pengganti X 11,091.68 7 orang 7 orang 0 1.05 A Sangat Baik18 Sekretaris Pengganti XI 9,930.35 7 orang 7 orang 0 0.94 B Baik19 Sekretaris Pengganti XII 10,303.83 7 orang 7 orang 0 0.98 B Baik20 Sekretaris Pengganti XIII 11,652.23 7 orang 7 orang 0 1.10 A Sangat Baik21 Sekretaris Pengganti XIV 10,313.23 7 orang 7 orang 0 0.98 B Baik22 Sekretaris Pengganti XV 10,699.28 7 orang 6 orang -1 1.18 A Sangat Baik23 Sekretaris Pengganti XVI 11,091.49 7 orang 7 orang 0 1.05 A Sangat Baik24 Sekretaris Pengganti XVII 11,311.95 7 orang 7 orang 0 1.07 A Sangat Baik25 Sekretaris Pengganti XVIII 10,893.53 7 orang 6 orang -1 1.20 A Sangat Baik26 Sekretaris Pengganti XIX 9,666.18 7 orang 7 orang 0 0.92 B Baik27 Sekretaris Pengganti XX 8,479.55 6 orang 6 orang 0 0.94 B Baik28 Sekretaris Pengganti XXI 11,270.03 7 orang 7 orang 0 1.07 A Sangat Baik29 Sekretaris Pengganti XXII 9,204.28 7 orang 7 orang 0 0.87 C Cukup30 Sekretaris Pengganti XXIII 10,518.78 7 orang 7 orang 0 1.00 A Sangat Baik31 Sekretaris Pengganti XXIV 11,311.39 7 orang 7 orang 0 1.07 A Sangat Baik32 Sekretaris Pengganti XXV 9,248.94 6 orang 6 orang 0 1.02 A Sangat Baik33 Sekretaris Pengganti XXVI 10,583.68 7 orang 7 orang 0 1.00 B Baik34 Sekretaris Pengganti XXVII 10,203.64 7 orang 7 orang 0 0.97 B Baik35 Sekretaris Pengganti XXVIII 10,152.68 7 orang 6 orang -1 1.12 A Sangat Baik36 Sekretaris Pengganti XXIX 11,288.18 7 orang 7 orang 0 1.07 A Sangat Baik37 Sekretaris Pengganti XXX 10,947.92 7 orang 7 orang 0 1.04 A Sangat Baik38 Sekretaris Pengganti XXXI 12,116.98 7 orang 6 orang -1 1.34 A Sangat Baik39 Sekretaris Pengganti XXXII 10,194.17 7 orang 7 orang 0 0.97 B Baik40 Sekretaris Pengganti XXXIII 10,966.80 7 orang 7 orang 0 1.04 A Sangat Baik41 Sekretaris Pengganti XXXIV 10,409.38 7 orang 7 orang 0 0.99 B Baik42 Sekretaris Pengganti XXXV 4,573.50 2 orang 5 orang 3 0.61 D Sedang43 Sekretaris Pengganti XXXVI 4,001.15 3 orang 5 orang 2 0.53 D Sedang




Jumlah

Tingginya beban kerja pada produk tersebut karena dalam 1 tahun setiap Sekretaris Pengganti harus melaksanakan ±40 hari sidang pemeriksaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan sebelum, pada saat dan setelah persidangan menjadi produk dengan beban kerja tertinggi di Sekretariat Pengganti.


1. Laporan Penceraian.


127

2. Laporan Selesai Sekolah.

3. Persidangan I.

4. Rapat koordinasi dan konsiyering.

5. Balas SMS center.

6. Pemeliharaan dan Troubleshooting aplikasi sms center.

7. Pemeliharaan dan Troubleshooting website.

8. Penelitian Akademisi.

9. Pengiriman Putusan Sela Mahkamah Agung di Tingkat Peninjauan Kembali.

10. Pembuatan Buku Himpunan Putusan PP.

11. Permintaan Perbaikan/Penambahan.

12. Pengiriman Berkas Alih.

13. Permintaan Nomor Putusan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Sekretariat Pengadilan Pajak, berikut akan dijelaskan lima bagian dan 34 Sekretaris Pengganti yang ada di Sekretariat Pengadilan Pajak.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program kerja, tata usaha, kepegawaian, keuangan, pelaporan, dan rumah tangga Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan program kerja.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan pelaporan.

e. Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.76.

Dari Tabel 3.76 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum memiliki beban kerja unit sebesar 66.877,56 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Umum sebanyak 44 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 40 orang, dengan demikian terdapat kekurangan empat pegawai yaitu 1 pegawai pada jabatan Kepala Bagian Umum, 1 pegawai pada jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 pegawai pada jabatan pelaksana. Selama tahun 2012, jabatan Kepala Bagian Umum dirangkap oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan jabatan kepala Subbagian Tata Usaha dirangkap oleh Kepala Subbagian Keuangan. Kekurangan pelaksana pada Bagian Umum di harapkan dapat diisi dengan kualifikasi sarjana teknik sipil untuk pengelolaan gedung dan sarjana kearsipan untuk subbagian tata usaha.


128


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak


1 Kepala Bagian Umum 1,974.48 1 orang 0 orang -1 1.31 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Kepegawaian 1,951.54 1 orang 1 orang 0 1.29 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan 1,452.03 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik4 Kepala Subbagian Pelengkapan dan Rumah Tangga 1,455.40 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha 966.73 1 orang 0 orang -1 0.64 D Sedang6 Pelaksana Bagian Umum 59,077.38 39 orang 37 orang -2 1.06 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Umum, produk yang memiliki beban kerja tertinggi

adalah sebagai berikut:

a. Penatausahaan Surat Masuk/Kelengkapan Berkas;

b. Pengiriman Surat Keluar Pengadilan Pajak;

c. Tugas Belajar;

d. Penerbitan Surat Perjalanan Dinas;

e. Penandatangan Tanda Terima Banding/Gugatan, Permintaan SUB, Permintaan Surat Bantahan dan Pengiriman Surat bantahan;dan

f. Penyusunan SPP GUP dan SPM GUP.

Produk-produk yang berhubungan dengan administrasi berkas perkara menjadi produk dengan beban kerja tertinggi di Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak karena pelayanan penerimaan, pengadministrasian berkas perkara dan pengiriman putusan menjadi tugas dan fungsi tata usaha secretariat.


a. Laporan Penceraian;

b. Laporan Selesai Sekolah;

c. Permintaan Kartu Pegawai;

d. Pembuatan Surat Keterangan; dan

e. Usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Produk-produk yang berada di Subbag kepegawaian ini menjadi produk dengan bobot terendah di Bagian Umum karena jika di bandingkan dengan administrasi berkas perkara yang setiap tahunnya rata-rata 7000 berkas yang masuk maka pengadministrasian kepegawaian ini menjadi produk yang terendah.

2. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I

Bagian Administrasi Sengketa Pajak I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Sengketa Pajak I menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha permohonan banding dan/atau gugatan.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas banding dan/atau gugatan dalam rangka persiapan sidang.


129

c. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas putusan sidang.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak I dapat dilihat pada Tabel 3.77.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak I


1 Kepala Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 1,601.46 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Banding dan Gugatan I 2,050.20 1 orang 1 orang 0 1.36 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Persidangan I 1,798.62 1 orang 0 orang -1 1.19 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Putusan I 1,426.54 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik5 Pelaksana Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 15,918.08 11 orang 10 orang -1 1.06 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.77 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Administrasi

Sengketa Pajak I memiliki beban kerja unit sebesar 22.794,90 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak I sebanyak 15 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua orang pegawai yaitu satu pegawai pada jabatan Kepala Subbagian Persidangan I dan satu pegawai pada jabatan Pelaksana. Kualifikasi pejabat adalah Sarjana dan pelaksana adalah lulusan Diploma III Perpajakan. Sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun 2012 jabatan kepala Subbagian Persidangan I dirangkap oleh kepala Subbagian Putusan I.

Berdasarkan form FP2 Bagian Administrasi Sengketa Pajak I, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Permohonan Banding/Gugatan I dan produk dengan beban kerja terendah adalah Persidangan I. Beban kerja di bagian ASP I di dominasi oleh tiga produk yaitu Permohonan Banding/Gugatan, Administrasi Putusan dan Persidangan I.

3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak II

Bagian Administrasi Sengketa Pajak II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah di luar provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Sengketa Pajak II menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha permohonan banding dan/atau gugatan.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas banding dan/atau gugatan dalam rangka persiapan sidang.

c. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas putusan sidang.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak II dapat dilihat pada Tabel 3.78.


130


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak II


1 Kepala Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 1,570.12 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Banding dan Gugatan II 1,626.53 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Persidangan II 1,523.32 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Putusan II 1,321.35 1 orang 1 orang 0 0.88 C Cukup5 Pelaksana Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 10,008.97 7 orang 7 orang 1 0.95 B Baik





Sengketa Pajak II memiliki beban kerja unit sebesar 16.050,29 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak sebelas orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak II sebanyak sebelas orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pegawai. Beban kerja Bagian ASP II tidak sebanyak Bagian ASP I karena berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah di luar provinsi DKI Jakarta lebih sedikit daripada dari DKI Jakarta

Berdasarkan form FP2 Bagian Administrasi Sengketa Pajak II, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Permohonan Banding/Gugatan II, Administrasi Putusan dan Persidangan II dan produk dengan beban kerja terendah adalah rapat koordinasi dan konsiyering.

4. Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data

Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak, serta pengolahan data dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak.

b. Pelaksanaan pelayanan pengolahan data.

c. Pelaksanaan pelayanan informasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data dapat dilihat pada Tabel 3.79.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data


1 Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data 1,779.04 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Pelayanan Informasi 1,299.63 1 orang 1 orang 0 0.86 C Cukup3 Kepala Subbagian Pengolahan Data 1,552.16 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Yurisprudensi 1,464.13 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik6 Pelaksana Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data 12,790.42 8 orang 10 orang 2 0.85 C Cukup




Jumlah


131

Dari Tabel 3.79 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data memiliki beban kerja unit sebesar 18.885,38 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,90. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data sebanyak 12 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada 14 orang, dengan demikian terdapat kelebihan pegawai sebanyak dua orang.

Berdasarkan form FP2 Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Pemberian Nomor Putusan, Resume Putusan pengadilan Pajak, Izin Kuasa Hukum dan Pengiriman Sms center. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah balas SMS center kemudian Pemeliharaan dan Troubleshooting aplikasi sms center dan Pemeliharaan dan Troubleshooting website.

5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi

Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun dan mengklasifikasikan, menatausahakan berkas putusan Pengadilan Pajak, pelayanan perpustakaan dan melaksanakan pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha permohonan peninjauan kembali.

b. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak.

c. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi dapat dilihat pada Tabel 3.80.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi


1 Kepala Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi 1,956.25 1 orang 1 orang 0 1.30 A Sangat Baik

2 Kepala Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali I 1,903.58 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II 669.83 0 orang 1 orang 1 0.44 E Kurang4 Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan 1,278.80 1 orang 1 orang 0 0.85 C Cukup5 Pelaksana Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi 15,564.62 10 orang 9 orang -1 1.15 A Sangat Baik





Peninjauan Kembali dan Dokumentasi memiliki beban kerja unit sebesar 21.373,08 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi sebanyak 13 orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai disebabkan kekurangan 1 pegawai pada jabatan pelaksana dan kelebihan 1 pegawai pada jabatan Kepala Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II. Beban kerja Subbag


132

Administrasi Peninjauan Kembali II sangat kecil dibandingkan dengan Subbag Administrasi Peninjauan Kembali I karena tingkat pengajuan berkas Peninjauan Kembali dari luar wilayah DKI Jakarta sangat rendah.

Berdasarkan form FP2 Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali dan Dokumentasi Putusan Pengadilan Pajak. Dua produk ini memiliki beban kerja tertinggi karena pengajuan Peninjauan Kembali pada tahun 2012 mengalamai peningkatan.

Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penelitian Akademisi, Pengiriman Putusan Sela Mahkamah Agung di Tingkat Peninjauan Kembali dan Pembuatan Buku Himpunan Putusan PP.

6. Sekretaris Pengganti

Sekretaris Pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari pelayaan administrasi persiapan persidangan, pelayanan administrasi persidangan, dan pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing Sekretaris Pengganti yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

a. Sekretaris Pengganti I.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti I dapat dilihat pada Tabel 3.81.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti I


1 Sekretaris Pengganti I 1,738.17 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti I 3,657.31 2 orang 2 orang 0 1.21 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti I 6,110.33 4 orang 4 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.81 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti I

memiliki beban kerja unit sebesar 11.505,81 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti I sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti I tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti I, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Konsep Putusan Acara Biasa, kemudian Sidang Pemeriksaan dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa. Tiga produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi karena aktifitas sehari-hari majelis adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Pengiriman Berkas Alih dan Permintaan Nomor Putusan.


133

b. Sekretaris Pengganti II

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti II dapat dilihat pada Tabel 3.82.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti II


1 Sekretaris Pengganti II 1,787.30 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti II 3,696.79 2 orang 2 orang 0 1.23 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti II 6,308.41 4 orang 4 orang 0 1.05 A Sangat Baik

11,792.50 7 7 0 1.12 A Sangat BaikJumlah



Dari Tabel 3.82 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti II

memiliki beban kerja unit sebesar 11.792,50 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti II sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti II tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti II, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Konsep Putusan Acara Biasa, kemudian Sidang Pemeriksaan dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa. Tiga produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi karena aktifitas sehari-hari majelis adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Pengiriman Berkas Alih dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Cepat.

c. Sekretaris Pengganti III

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti III dapat dilihat pada Tabel 3.83.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti III


1 Sekretaris Pengganti III 1,458.20 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti III 3,510.13 2 orang 2 orang 0 1.16 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti III 5,376.25 4 orang 4 orang 0 0.89 C Cukup

10,344.58 7 orang 7 orang 0 0.98 B BaikJumlah



Dari Tabel 3.83 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti III

memiliki beban kerja unit sebesar 10.344,58 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti III sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti III tidak mengalami kekurangan atau kelebihan pegawai.


134

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti III, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa. Tiga produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi karena aktifitas sehari-hari majelis adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pembuatan DP3, Penetapan Alih dan Pengiriman Berkas Alih.

d. Sekretaris Pengganti IV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti IV dapat dilihat pada Tabel 3.84.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IV


1 Sekretaris Pengganti IV 1,411.03 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti IV 3,053.01 2 orang 2 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti IV 5,364.73 4 orang 4 orang 0 0.89 C Cukup




Dari Tabel 3.84 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti IV

memiliki beban kerja unit sebesar 9.828,77 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,93. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti IV tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti IV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Tiga produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi karena aktifitas sehari-hari majelis adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Pengiriman Berkas Alih dan Penetapan Alih.

e. Sekretaris Pengganti V

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti V dapat dilihat pada Tabel 3.85.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti V


1 Sekretaris Pengganti V 1,852.35 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti V 3,491.52 2 orang 2 orang 0 1.16 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti V 6,508.18 4 orang 4 orang 0 1.08 A Sangat Baik





135

Dari Tabel 3.85 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti V memiliki beban kerja unit sebesar 11.852,05 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti V sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti V tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti V, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa, Sidang Pemeriksaan, Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa dan Konsep Putusan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti V karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan dan Pembuatan DP3.

f. Sekretaris Pengganti VI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti VI dapat dilihat pada Tabel 3.86.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VI


1 Sekretaris Pengganti VI 1,594.11 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti VI 2,615.84 2 orang 1 orang -1 1.74 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti VI 6,763.73 4 orang 4 orang 0 1.12 A Sangat Baik

10,973.68 7 orang 6 orang -1 1.21 A Sangat BaikJumlah



Dari Tabel 3.86 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti VI

memiliki beban kerja unit sebesar 10.973,68 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,21. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti VI sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti VI mengalami kekurangan sebanyak satu pegawai yaitu pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti VI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa, Sidang Pemeriksaan, Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa dan Konsep Putusan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti VI karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Permintaan Perbaikan/Penambahan, dan Penatapan Alih. Ketiga produk ini menjadi produk dengan beban terendah di Sekretaris Pengganti VI karena sedikitnya berkas perkara yang disidang dengan sidang acara cepat.


136

g. Sekretaris Pengganti VII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti VII dapat dilihat pada Tabel 3.87.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VII


1 Sekretaris Pengganti VII 1,346.86 1 orang 1 orang 0 0.89 C Cukup2 Pembantu Sekretaris Pengganti VII 3,131.84 2 orang 2 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti VII 5,435.06 4 orang 4 orang 0 0.90 B Baik




Dari Tabel 3.87 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti VII

memiliki beban kerja unit sebesar 9.913,76 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti VII sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti VII tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti VII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa, Konsep putusan acara biasa dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti VII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Permintaan Perbaikan/Penambahan, dan Penatapan Alih. Ketiga produk ini menjadi produk dengan beban terendah di Sekretaris Pengganti VII karena berkas perkara yang disidang dengan sidang acara cepat tidak sebanyak dengan sidang acara biasa.

h. Sekretaris Pengganti VIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti VIII dapat dilihat pada Tabel 3.88.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VIII


1 Sekretaris Pengganti VIII 1,647.32 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti VIII 2,766.32 2 orang 2 orang 0 0.92 B Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti VIII 5,827.61 4 orang 4 orang 0 0.97 B Baik




Dari Tabel 3.88 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti VIII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.241,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang


137

dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti VIII sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti VIII tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti VIII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa, Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa dan Konsep putusan acara biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti VIII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, dan Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap.

i. Sekretaris Pengganti IX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti IX dapat dilihat pada Tabel 3.89.

Dari Tabel 3.89 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti IX memiliki beban kerja unit sebesar 10.702,56 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IX


1 Sekretaris Pengganti IX 1,499.45 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti IX 2,921.48 2 orang 2 orang 0 0.97 B Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti IX 6,281.63 4 orang 4 orang 0 1.04 A Sangat Baik




Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti IX, produk yang memiliki beban kerja

tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa, Undangan/Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan dan Konsep putusan acara biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti IX karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan dan Revisi Penetapan dan Penetapan Alih.

j. Sekretaris Pengganti X

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti X dapat dilihat pada Tabel 3.90.


138


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti X


1 Sekretaris Pengganti X 1,686.52 1 orang 1 orang 0 1.12 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti X 3,191.95 2 orang 2 orang 0 1.06 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti X 6,213.21 4 orang 4 orang 0 1.03 A Sangat Baik




Dari Tabel 3.90 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti X

memiliki beban kerja unit sebesar 11.091,68 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sehingga Sekretaris Pengganti X tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti X, produk yang memiliki beban kerja tertinggi Produk Berita Acara Sidang Pemeriksaan Biasa, Sidang Pemeriksaan, Konsep putusan acara biasa dan Produk Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti X karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman berkas alih dan Permintaan Perbaikan/Penambahan. Sejak awal tahun 2012 Ketua Pengadilan Pajak sudah membentuk majelis tunggal untuk sidang acara cepat sehingga produk kerja yang berkaitan dengan sidang acara pemeriksaan cepat menjadi produk dengan beban kerja terendah.

k. Sekretaris Pengganti XI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XI dapat dilihat pada Tabel 3.91.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XI


1 Sekretaris Pengganti XI 1,334.93 1 orang 1 orang 0 0.89 C Cukup2 Pembantu Sekretaris Pengganti XI 2,832.92 2 orang 2 orang 0 0.94 B Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XI 5,762.50 4 orang 4 orang 0 0.96 B Baik




Dari Tabel 3.91 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XI

memiliki beban kerja unit sebesar 9.930,35 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XI tidak mengalami kelebihan atau kekurangan pegawai.


139

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Berita Acara Sidang Pemeriksaan, Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Konsep putusan acara biasa dan Produk Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XI karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Peyusunan Rencana Sidang Ucap dan Permintaan Nomor Putusan.

l. Sekretaris Pengganti XII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XII dapat dilihat pada Tabel 3.92.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XII


1 Sekretaris Pengganti XII 1,570.50 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XII 3,038.43 2 orang 2 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XII 5,694.89 4 orang 4 orang 0 0.94 B Baik




Dari Tabel 3.92 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.303,82 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XII tidak mengalami kelebihan atau kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Konsep putusan acara biasa, dan Berita Acara Sidang Pemeriksan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Alat Tulis Kantor dan Berita Acara Sidang Pemeriksan Acara Cepat.

m. Sekretaris Pengganti XIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan ABK pada Sekretaris Pengganti XIII dapat dilihat pada Tabel 3.93.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIII


1 Sekretaris Pengganti XIII 1,890.87 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XIII 3,492.86 2 orang 2 orang 0 1.16 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XIII 6,268.50 4 orang 4 orang 0 1.04 A Sangat Baik





140

Dari Tabel 3.93 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XIII memiliki beban kerja unit sebesar 11.652,32 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XIII tidak mengalami kelebihan atau kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XIII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Konsep Putusan Acara Biasa, Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Produk Pengiriman Putusan. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XIII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Alat Tulis Kantor dan Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap.

n. Sekretaris Pengganti XIV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XIV dapat dilihat pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIV


1 Sekretaris Pengganti XIV 1,379.82 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XIV 3,464.79 2 orang 2 orang 0 1.15 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XIV 5,468.62 4 orang 4 orang 0 0.91 B Baik




Dari Tabel 3.94 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XIV

memiliki beban kerja unit sebesar 10.313,23 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XIV tidak mengalami kelebihan atau kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XIV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Konsep Putusan Acara Biasa, Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Produk Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa, dan Produk Pengiriman Putusan. Lima produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XIV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan Alih dan Pengiriman Berkas Alih, dan Permintaan Alat Tulis Kantor.


141

o. Sekretaris Pengganti XV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XV dapat dilihat pada Tabel 3.95.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XV


1 Sekretaris Pengganti XV 1,566.98 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XV 3,150.16 2 orang 1 orang -1 2.09 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XV 5,982.14 4 orang 4 orang 0 0.99 B Baik




Dari Tabel 3.95 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XV

memiliki beban kerja unit sebesar 10.699,28 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XV mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Produk Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan Alih, Permintaan Alat Tulis Kantor dan Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap.

p. Sekretaris Pengganti XVI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan ABK pada Sekretaris Pengganti XVI dapat dilihat pada Tabel 3.96.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVI


1 Sekretaris Pengganti XVI 1,769.23 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XVI 3,583.18 2 orang 2 orang 0 1.19 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XVI 5,739.08 4 orang 4 orang 0 0.95 B Baik




Dari Tabel 3.96 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XVI

memiliki beban kerja unit sebesar 11.091,49 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh


142

orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XVI tidak mengalami kelebihan atau kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XVI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Produk Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa, dan Produk Penyusunan Verbal. Lima produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XVI karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Alat Tulis Kantor, Produk Pengiriman Bekas Alih dan Permintaan Nomor Putusan.

q. Sekretaris Pengganti XVII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XVII dapat dilihat pada Tabel 3.97.

Dari Tabel 3.97 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XVII memiliki beban kerja unit sebesar 11.311,95 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XVII tidak mengalami kelebihan atau kekurangan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVII


1 Sekretaris Pengganti XVII 1,917.30 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XVII 3,577.04 2 orang 2 orang 0 1.19 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XVII 5,817.61 4 orang 4 orang 0 0.97 B Baik




Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XVII, produk yang memiliki beban kerja

tertinggi adalah Produk Berita Sidang Pemeriksaan, Produk Konsep Putusan Acara Biasa, Produk Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Produk Panggilan Sidang Pemeriksaan, dan Produk Berita Acara Musyawarah Majelis. Lima produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XVII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Produk Permintaan Perbaikan/ Penambahan, Produk Daftar Rekapitulasi Kehadiran Terbanding dan Produk Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap.


143

r. Sekretaris Pengganti XVIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XVIII dapat dilihat pada Tabel 3.98.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVIII


1 Sekretaris Pengganti XVIII 1,910.02 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XVIII 3,619.86 2 orang 2 orang 0 1.20 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XVIII 5,363.66 4 orang 3 orang -1 1.19 A Sangat Baik




Dari Tabel 3.98 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XVIII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.893,54 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,20. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XVIII kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XVIII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Konsep Putusan Acara Biasa, Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Berita Acara Musyawarah Majelis, dan Penggilan Sidang Pemeriksaan. Lima produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XVIII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Sidang Ucap dan Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap.

s. Sekretaris Pengganti XIX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XIX dapat dilihat pada Tabel 3.99.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIX


1 Sekretaris Pengganti XIX 1,389.15 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XIX 2,612.13 2 orang 2 orang 0 0.87 C Cukup3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XIX 5,664.90 4 orang 4 orang 0 0.94 B Baik




Dari Tabel 3.99 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XIX

memiliki beban kerja unit sebesar 9.666,18 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,92. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang


144

ada maupun yang dibutuhkan sebanyak tujuuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XIX tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XIX, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Panggilan Sidang Pemeriksaan, Undangan/ Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan, dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Lima produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XIX karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Penetapan Alih dan Konsep Putusan Acara Cepat.

t. Sekretaris Pengganti XX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XX dapat dilihat pada Tabel 3.100.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XX


1 Sekretaris Pengganti XX 1,177.04 1 orang 1 orang 0 0.78 C Cukup2 Pembantu Sekretaris Pengganti XX 2,808.33 2 orang 2 orang 0 0.93 B Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XX 4,494.18 3 orang 3 orang 0 0.99 B Baik




Dari Tabel 3.100 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XX

memiliki beban kerja unit sebesar 8.479,55 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XX tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XX, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XIX karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap dan Permintaan Nomor Putusan.

u. Sekretaris Pengganti XXI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXI dapat dilihat pada Tabel 3.101.


145


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXI


1 Sekretaris Pengganti XXI 1,510.37 1 orang 1 orang 0 1.00 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXI 3,643.57 2 orang 2 orang 0 1.21 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXI 6,116.10 4 orang 4 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Dari Tabel 3.101 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXI

memiliki beban kerja unit sebesar 11.270,03 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXI tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 , Sekretaris Pengganti XXI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Konsep Putusan Acara Biasa, Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XIX karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Konsep Putusan Acara Cepat, Permintaan Alat Tulis Kantor dan Pengiriman Berka Alih.

v. Sekretaris Pengganti XXII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan ABK pada Sekretaris Pengganti XXII dapat dilihat pada Tabel 3.102.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXII


1 Sekretaris Pengganti XXII 1,313.66 1 orang 1 orang 0 0.87 C Cukup2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXII 2,412.48 2 orang 2 orang 0 0.80 C Cukup3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXII 5,478.14 4 orang 4 orang 0 0.91 B Baik

9,204.28 7 orang 7 orang 0 0.87 C CukupJumlah



Dari Tabel 3.102 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXII

memiliki beban kerja unit sebesar 9.204,28 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,87. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 , Sekretaris Pengganti XXII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa, dan Konsep Putusan Acara Biasa.


146

Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih dan Permintaan Perbaikan/Penambahan.

w. Sekretaris Pengganti XXIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXIII dapat dilihat pada Tabel 3.103.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIII


1 Sekretaris Pengganti XXIII 1,670.70 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXIII 3,268.91 2 orang 2 orang 0 1.08 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXIII 5,579.17 4 orang 4 orang 0 0.93 B Baik




Dari Tabel 3.103 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXIII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.518,78 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,00. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXIII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXIII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXIII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih dan Permintaan Penetapan Alih.

x. Sekretaris Pengganti XXIV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXIV dapat dilihat pada Tabel 3.104.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIV


1 Sekretaris Pengganti XXIV 1,644.94 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXIV 3,590.83 2 orang 2 orang 0 1.19 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXIV 6,075.63 4 orang 4 orang 0 1.01 A Sangat Baik





147

Dari Tabel 3.104 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXIV memiliki beban kerja unit sebesar 11.311,40 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXIV sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXIV tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXIV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Konsep Putusan Acara Biasa, Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXIV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih dan Permintaan Permintaan Nomor Putusan.

y. Sekretaris Pengganti XXV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXV dapat dilihat pada Tabel 3.105.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXV


1 Sekretaris Pengganti XXV 1,440.72 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXV 2,749.17 2 orang 1 orang -1 1.82 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXV 5,059.06 3 orang 4 orang 1 0.84 C Cukup




Dari Tabel 3.105 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXV

memiliki beban kerja unit sebesar 9.248,95 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXV sebanyak enam orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXV tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Penyusunan Verbal. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan Alih dan Pengiriman Berkas Alih.


148

z. Sekretaris Pengganti XXVI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXVI dapat dilihat pada Tabel 3.106.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVI


1 Sekretaris Pengganti XXVI 1,962.32 1 orang 1 orang 0 1.30 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXVI 3,032.21 2 orang 2 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXVI 5,589.16 4 orang 4 orang 0 0.93 B Baik




Dari Tabel 3.106 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXVI

memiliki beban kerja unit sebesar 10.583,69 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,00. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXVI tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXVI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Konsep Putusan Acara Biasa dan Penyusunan Surat Pemberitahuan Berkas Tunda. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXVI karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/ Penambahan dan Pengiriman Berkas Alih.

aa. Sekretaris Pengganti XXVII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXVII dapat dilihat pada Tabel 3.107.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVII


1 Sekretaris Pengganti XXVII 1,442.35 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXVII 3,111.10 2 orang 2 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXVII 5,650.19 4 orang 4 orang 0 0.94 B Baik




Dari Tabel 3.107 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti

XXVII memiliki beban kerja unit sebesar 10.203,64 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah


149

pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXVII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXVII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Konsep Putusan Acara Biasa, dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Biasa. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXVII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan dan jumlah beban kerja akan berbanding lurus dengan berkas perkara yang masuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Permintaan Alat Tulis Kantor, Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap dan Permintaan Nomor Putusan.

bb. Sekretaris Pengganti XXVIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXVIII dapat dilihat pada Tabel 3.108.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVIII


1 Sekretaris Pengganti XXVIII 1,656.68 1 orang 1 orang 0 1.10 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXVIII 2,956.22 2 orang 1 orang -1 1.96 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXVIII 5,539.78 4 orang 4 orang 0 0.92 B Baik





XXVIII memiliki beban kerja unit sebesar 10.152,68 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada adalah enam orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXVIII kekurangan pegawai sejumlah satu orang.

Pada Sekretaris Pengganti XXVIII terdapat kekurangan satu pegawai, yaitu pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti, kualifikasi SDM pada posisi ini adalah yang mempunyai pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai atau dengan mempromosikan pegawai pada Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon IV.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXVIII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Produk Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa, Undangan/Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan, dan Berita Acara Musyarawarah Majelis. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXVIII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Permintaan Alat Tulis Kantor dan Penetapan Alih.


150

cc. Sekretaris Pengganti XXIX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXIX dapat dilihat pada Tabel 3.109.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIX


1 Sekretaris Pengganti XXIX 1,567.95 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXIX 3,683.40 2 orang 2 orang 0 1.22 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXIX 6,036.83 4 orang 4 orang 0 1.00 B Baik




Dari Tabel 3.109 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXIX

memiliki beban kerja unit sebesar 11.288,18 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXIX sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXIX tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXIX, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Konsep Putusan Acara Biasa, kemudian Sidang Pemeriksaan, Risalah Sengketa Banding dan Pengiriman Putusan. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXIX karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Pengiriman Berkas Alih dan Penetapan Alih. Produk yang terkait sidang acara capat pada beberapa majelis memiliki beban kerja yang rendah karena sudah adanya majelis tunggal yang secara khusus menyidangkan berkas perkara dengan sidang acara cepat. Persidangan dengan acara cepat adalah persidangan terhadap berkas perkara yang formal pengajuan banding diduga tidak terpenuhi.

dd. Sekretaris Pengganti XXX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXX dapat dilihat pada Tabel 3.110.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXX


1 Sekretaris Pengganti XXX 1,599.68 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXX 3,612.23 2 orang 2 orang 0 1.20 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXX 5,736.02 4 orang 4 orang 0 0.95 B Baik





151

Dari Tabel 3.110 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXX memiliki beban kerja unit sebesar 10.947,93 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,04. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXX sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXX tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXX, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, produk yang berikutnya adalah Risalah Sengketa Banding kemudian Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Berita Acara Musyawarah Majelis. Empat produk ini menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXX karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Pengiriman Berkas Alih dan Penetapan Alih. Produk yang terkait sidang acara cepat pada beberapa majelis memiliki beban kerja yang rendah karena sudah adanya majelis tunggal yang secara khusus menyidangkan berkas perkara dengan sidang acara cepat. Persidangan dengan acara cepat adalah persidangan terhadap berkas perkara yang formal pengajuan banding di duga tidak terpenuhi.

ee. Sekretaris Pengganti XXXI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXI dapat dilihat pada Tabel 3.111.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXI


1 Sekretaris Pengganti XXXI 2,108.88 1 orang 1 orang 0 1.40 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXI 3,496.45 2 orang 1 orang -1 2.32 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXI 6,511.65 4 orang 4 orang 0 1.08 A Sangat Baik




Dari Tabel 3.111 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXXI

memiliki beban kerja unit sebesar 12.116,98 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,34. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXI mengalami kekurangan satu orang pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti. Kualifikasi SDM pada posisi ini adalah yang mempunyai pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai atau dengan mempromosikan pegawai pada Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon IV.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Konsep Putusan Acara Biasa, kemudian Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Risalah Sengketa Banding. Empat produk ini


152

menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXXI karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pengiriman Berkas Alih, Penetapan Alih dan Permintaan Alat Tulis Kantor. Produk yang terkait sidang acara cepat pada beberapa majelis memiliki beban kerja yang rendah karena sudah adanya majelis tunggal yang secara khusus menyidangkan berkas perkara dengan sidang acara cepat. Persidangan dengan acara cepat adalah persidangan terhadap berkas perkara yang formal pengajuan banding di duga tidak terpenuhi.

ff. Sekretaris Pengganti XXXII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXII dapat dilihat pada Tabel 3.112.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXII


1 Sekretaris Pengganti XXXII 1,480.26 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXII 3,189.88 2 orang 2 orang 0 1.06 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXII 5,524.03 4 orang 4 orang 0 0.92 B Baik




Dari Tabel 3.112 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXXII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.194,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Risalah Sengketa Banding. Produk persidangan tersebut menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXXII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan Alih, Penyusunan Rencana Usulan Sidang Ucap dan Permintaan Nomor Putusan.

gg. Sekretaris Pengganti XXXIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXIII dapat dilihat pada Tabel 3.113.


153


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIII


1 Sekretaris Pengganti XXXIII 1,775.82 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXIII 3,557.13 2 orang 2 orang 0 1.18 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXIII 5,633.85 4 orang 4 orang 0 0.93 B Baik





XXXIII memiliki beban kerja unit sebesar 10.966,80 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,04. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXIII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXIII, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Konsep Putusan Acara Biasa, Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Penatausahaan Berkas dari ASP. Produk persidangan tersebut menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXXIII karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Permintaan Alat Tulis Kantor dan Pengiriman Berkas Alih.

hh. Sekretaris Pengganti XXXIV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXIV dapat dilihat pada Tabel 3.114.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIV


1 Sekretaris Pengganti XXXIV 1,558.41 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXIV 3,323.94 2 orang 2 orang 0 1.10 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXIV 5,527.03 4 orang 4 orang 0 0.92 B Baik




Dari Tabel 3.114 dapat diketahui pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXXIV

memiliki beban kerja unit sebesar 10.409,38 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,99. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXIV tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXIV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Konsep Putusan Acara Biasa dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa. Produk persidangan tersebut menjadi produk dengan


154

beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXXIV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Perbaikan/Penambahan, Permintaan Alat Tulis Kantor dan Permintaan Nomor Putusan.

ii. Sekretaris Pengganti XXXV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXV dapat dilihat pada Tabel 3.115.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXV


1 Sekretaris Pengganti XXXV 535.07 0 orang 1 orang 1 0.36 E Kurang2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXV 749.95 0 orang 0 orang 0 0.50 D Sedang3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXV 3,288.48 2 orang 4 orang 2 0.55 D Sedang

4,573.50 2 orang 5 orang 3 0.61 D Sedang



Jumlah Dari Tabel 3.115 dapat diketahui pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXXV

memiliki beban kerja unit sebesar 4.573,50 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,61. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak dua orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXV kelebihan tiga orang pegawai.

Sekretaris Pengganti XXXV ini baru dibentuk pada bulan Juli 2012 sehingga beban kerjanya masih relatif sedikit dan berkas yang sedang dikerjakan masih dalam proses pemeriksaan sehingga belum menghasilkan produk yang banyak. Namun mengingat banyaknya jumlah sengketa pada Pengadilan Pajak, berkas yang masuk pada Sekretaris Pengganti XXXV terus meningkat. Karena jabatan Sekretaris Pengganti dan Pembantu Sekretaris Pengganti merupakan jabatan struktural maka pada tahun 2013 diperlukan satu Sekretaris Pengganti dan dua Pembantu Sekretaris Pengganti. Sehingga Sekretaris Pengganti XXXV masih kekurangan dua pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti. Selisih pegawai yang saat ini tidak dapat menjadi tolak ukur kebutuhan pegawai pada Sekretaris Pengganti ini karena Sekretaris Pengganti XXXV ini baru di bentuk bulan Juni 2012 dan bersidang perdana di bulan Agustus 2012.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXV, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Cepat dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa. Produk persidangan tersebut menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXXV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan walaupun tidak sebesar beban kerja di Sekretaris Pengganti lainnya karena majelis XVIII baru dibentuk. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Permintaan Alat Tulis Kantor, Laporan Sidang Pemeriksaan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan. Karena Majelis baru maka perkara yang diputus belum ada maka Laporan Sidang Pemeriksaan dan Panggilan Sidang memiliki beban kerja yang terendah.


155

jj. Sekretaris Pengganti XXXVI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXVI dapat dilihat pada Tabel 3.116.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXVI


1 Sekretaris Pengganti XXXVI 573.62 0 orang 1 orang 1 0.38 E Kurang2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXVI 964.42 1 orang 0 orang -1 0.64 D Sedang3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXVI 2,463.12 2 orang 4 orang 2 0.41 E Kurang

4,001.16 3 orang 5 orang 2 0.53 D Sedang



Jumlah Dari Tabel 3.116 dapat diketahui pada tahun 2012, Sekretaris Pengganti XXXVI

memiliki beban kerja unit sebesar 4.001,16 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,53. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tiga orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXVI kelebihan dua pegawai.

Sekretaris Pengganti XXXVI ini baru dibentuk pada bulan Juli 2012 sehingga beban kerjanya masih relatif sedikit dan berkas yang sedang dikerjakan masih dalam proses pemeriksaan sehingga belum menghasilkan produk yang banyak. Namun mengingat banyaknya jumlah sengketa pada Pengadilan Pajak, berkas yang masuk pada Sekretaris Pengganti XXXVI terus meningkat. Karena jabatan Sekretaris Pengganti dan Pembantu Sekretaris Pengganti merupakan jabatan struktural maka pada tahun 2013 diperlukan satu Sekretaris Pengganti dan dua Pembantu Sekretaris Pengganti. Sehingga Sekretaris Pengganti XXXVI masih kekurangan dua pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti. Selisih pegawai yang saat ini tidak dapat menjadi tolak ukur kebutuhan pegawai pada Sekretaris Pengganti ini karena Sekretaris Pengganti XXXVI ini baru di bentuk bulan Juni 2012 dan bersidang perdana di bulan Agustus 2012.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXVI, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Sidang Pemeriksaan, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Risalah Sengketa Banding/Gugatan Acara Cepat. Produk persidangan tersebut menjadi produk dengan beban kerja tertinggi Sekretaris Pengganti XXXV karena aktifitas sehari-harinya adalah menyiapkan dan melaksanakan persidangan walaupun tidak sebesar beban kerja di Sekretaris Pengganti lainnya karena baru berisang 6 bulan. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Cepat, Laporan Risalah Sidang Ucap dan Permintaan Nomor putusan. Karena Majelis baru maka perkara yang diputus belum banyak sehingga sidang acara ucap dan permintaan nomor putusan adalah produk dengan beban kerja terendah.

O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis


156

Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutSekretariat Komite Pengawas Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan.

2. Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan.

3. Penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

4. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 3.117.

Tabel 3.117

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan


1 Sekretaris Komwas Perpajakan 1,648.61 1 orang 0 orang -1 1.09 A Sangat Baik2 Bagian Umum 22,673.26 14 orang 10 orang -4 1.50 A Sangat Baik3 Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 15,081.21 9 orang 6 orang -3 1.67 A Sangat Baik4 Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring 12,601.34 8 orang 5 orang -3 1.67 A Sangat Baik5 Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 10,610.04 7 orang 6 orang -1 1.17 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.117 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretariat Komite

Pengawas Perpajakan memiliki beban kerja unit sebesar 62.614,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,54. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 27 orang, dengan demikian Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang.

Jabatan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan selama tahun 2012 masih diisi oleh Plt. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang dijabat oleh Kepala Bagian Umum sama halnya dengan tahun 2011. Adapun jabatan-jabatan structural yang hingga akhir tahun 2012 posisi masih belum terisi, adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang jabatannya telah terisi per tanggal 27 Maret 2013.

2. Kepala Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi yang jabatannya telah terisi per tanggal 17 Januari 2013.

Berdasarkan table tersebut pula masih ada jabatan-jabatan struktural yang hingga sekarang masih kosong:

1. Kepala Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring.


157

2. Kepala Subbagian Fasilitasi Verifikasi.

Untuk jabatan pelaksana berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum membutuhkan empat orang dengan kualifikasi S1 Bidang Organisasi (satu orang), D III Akuntansi Pemerintahan (satu orang), D III Administrasi Perpajakan (satu orang), dan D I Administrasi Perpajakan (satu orang).

2. Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Bidang Statistik (satu orang) dan D III Bidang Kepabeanan dan Cukai (satu orang).

3. Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Bidang Hukum (satu orang) dan D III Bidang Kepabeanan dan Cukai (satu orang).

4. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi membutuhkan satu orang D III Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Berdasarkan Form FP2 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menghasilkan produk sejumlah 183. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan analisis/kajian mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan.

2. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan dalam rangka pencegahan dan monitoring.

3. Konsultasi terkait sistem, prosedur, dan kebijakan di bidang perpajakan.

4. Penyusunan uraian jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

5. Penyusunan surat keluar.

6. Monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Pengumpulan data dan keterangan instansi perpajakan.

8. Pengumpulan keterangan ke instansi perpajakan (di luar bidang pengaduan).

9. Pembukuan realisasi anggaran (bulanan).

10. Penyusunan laporan realisasi anggaran (bulanan).


1. Penyelesaian tunjangan keluarga KP4.

2. Upacara.

3. Inventarisasi dosir kepegawaian.

4. Rapat pimpinan kementerian.

5. Pengurusan SPT Tahunan.

6. Mengikuti pelaksanaan assessment.

7. Kompilasi data survey penelitian di bidang perpajakan.

8. Penyusunan kuesioner dan pengolahan data sosialisasi Komite Pengawas Perpajakan.

9. Konsultasi di bidang perpajakan.

http://10.242.35.116/index.php?r=abk/produkA/view&id=100000083





158

10. Forum diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, berikut akan dijelaskan empat bagian yang ada di Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik dan pengelolaan laporan, urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, keuangan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan.

b. Pengelolaan urusan sumber daya manusia.

c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

d. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Komite Pengawas Perpajakan dan pengajuan permintaan pembayaran.

e. Pelaksanaan urusan perbendaharaan Komite Pengawas Perpajakan dan penerbitan surat perintah pembayaran.

f. Akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Komite Pengawas Perpajakan.

g. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi, dan kearsipan Komite Pengawas Perpajakan.

h. Pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan pegawai.

i. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana, dan prasarana.

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Umum Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 3.118.

Tabel 3.118 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan



1 Kepala Bagian Umum 1,853.88 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik2 Kepala Subbag Tata Usaha 1,645.96 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian 1,800.98 1 orang 1 orang 0 1.20 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Keuangan 1,742.69 1 orang 1 orang 0 1.16 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Umum 15,629.75 10 orang 6 orang -4 1.73 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.118 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum memiliki

beban kerja unit sebesar 22.673,26 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,50.

http://10.242.35.116/index.php?r=abk/produkB/view&id=3273


159

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Umum sebanyak 14 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak sepuluh orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak empat orang.

Berdasarkan form FP2 Bagian Umum menghasilkan produk sejumlah 81, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Uraian Jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

b. Pengurusan surat keluar.

c. Pengumpulan data dan keterangan instansi perpajakan.

d. Pembukuan realisasi anggaran (bulan).

e. Penyusunan laporan realisasi anggaran (bulanan).


a. Penyelesaian tunjangan keluarga KP4.

b. Upacara.

c. Inventarisasi dosir kepegawaian.

d. Rapat pimpinan kementerian.

e. Pengurusan SPT Tahunan.

2. Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi

Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan analisa dan konsultasi pelaksanaan tugas instansi perpajakan serta penerapan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, dan penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program di bidang fasilitasi analisa dan konsultasi.

b. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi analisis dan konsultasi.

c. Penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan, di bidang fasilitasi analisa dan konsultasi.

d. Fasilitasi analisis mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan dengan meminta keterangan dan memperoleh masukan termasuk pihak terkait.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi dapat dilihat pada Tabel 3.119.



160


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi


1 Kepala Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 2,256.48 1 orang 0 orang -1 1.50 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Fasilitasi Analisa Pajak 1,973.68 1 orang 1 orang 0 1.31 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Fasilitasi Analisa Bea dan Cukai 2,109.48 1 orang 1 orang 0 1.40 A Sangat Baik4 Kepala Fasilitasi Konsultasi 1,801.39 1 orang 1 orang 0 1.20 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 6,940.18 5 orang 3 orang -2 1.54 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.119 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Fasilitas Analisa

dan Konsultasi memiliki beban kerja unit sebesar 15.081,21 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,67. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi sebanyak sembilan orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.

Berdasarkan form FP2 Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menghasilkan produk sejumlah 38, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan analisis/kajian mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan.

b. Konsultasi terkait sistem, prosedur, dan kebijakan di bidang perpajakan.

c. Penyusunan rekomendasi, saran, dan/atau masukan Komite Pengawas Perpajakan.

d. Survey dan koordinasi rencana sosialisasi.

e. Permintaan Keterangan dari Pihak Internal (Petugas Instansi Perpajakan).


a. Upacara.

b. Mengikuti pelaksanaan assessment.

c. Penyusunan masukan terkait Uraian Jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

d. Kompilasi data survey penelitian di bidang perpajakan.

e. Penyusunan kuesioner dan pengolahan data sosialisasi Komite Pengawas Perpajakan.

3. Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring

Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi terhadap pencegahan penyimpangan dan monitoring pelaksanaan tugas instansi perpajakan serta menerapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, dan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program di bidang fasilitasi pencegahan dan monitoring.

b. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan monitoring.





161

c. Penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang fasilitasi pencegahan dan monitoring.

d. Pengamatan, pemantauan, pengumpulan informasi dan klarifikasi terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

e. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan terhadap pelaksanaan tugas instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Inventarisasi masukan dari masyarakat atau pihak lain dan mengkaji ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring dapat dilihat pada Tabel 3.120.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring


1 Kepala Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring 1,935.04 1 orang 0 orang -1 1.28 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Fasilitasi Pencegahan Penyimpangan I 1,805.88 1 orang 1 orang 0 1.20 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Fasilitasi Pencegahan Penyimpangan II 1,424.56 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik4 Kepala Subbagian Fasilitasi Monitoring 1,541.90 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring 5,893.97 4 orang 2 orang -2 1.96 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.120 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Fasilitas

Pencegahan dan Monitoring memiliki beban kerja unit sebesar 12.601,35 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,67. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring sebanyak delapan orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.

Berdasarkan form FP2 Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring menghasilkan produk sejumlah 30, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan dalam rangka pencegahan dan monitoring.

b. Monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

c. Pengumpulan informasi perpajakan dari pihak eksternal terhadap pelaksaaan tugas instansi perpajakan.

d. Penyusunan rekomendasi, saran, dan/atau masukan Komite Pengawas Perpajakan.

e. Kompilasi berita perpajakan.


a. Mengikuti pelaksanaan assessment.

b. Penyusunan masukan terkait Uraian Jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

c. Penyusunan masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.






162

d. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK).

e. Konsultasi di bidang perpajakan.

4. Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi

Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan verifikasi pelaksanaan tugas instansi perpajakan, menerapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, dan penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengaduan dan verifikasi.

b. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan verifikasi.

c. Penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang fasilitasi pengaduan dan verifikasi.

d. Inventarisasi masukan dari masyarakat atau pihak lain dan mengkaji ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Pelaksanaan verifikasi terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan.

f. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan terhadap pelaksanaan tugas instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.121.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi


1 Kepala Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 1,866.53 1 orang 1 orang 0 1.24 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Fasilitas Pengaduan I 1,805.52 1 orang 1 orang 0 1.20 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Fasilitas Pengaduan II 1,317.24 1 orang 1 orang 0 0.87 C Cukup4 Kepala Subbagian Fasilitas Verifikasi 152.72 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang5 Pelaksana Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 5,468.04 4 orang 3 orang -1 1.21 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.121 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Bagian Fasilitas

Pengaduan dan Verifikasi memiliki beban kerja unit sebesar 10.610,05 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak satu orang.


163

Berdasarkan form FP2 Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi menghasilkan produk sejumlah 34, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan keterangan ke instansi perpajakan (di luar bidang pengaduan).

b. Pengumpulan Informasi dan Keterangan dari Pihak Eksternal Terhadap Pelaksanaan Tugas Instansi Perpajakan di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi.

c. Inventarisasi Masukan dari Masyarakat atau Pihak Lain yang Terkait dengan Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi.

d. Penyusunan konsep surat penerusan atas permasalahan sari pengusaha/Wajib Pajak dan/atau pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai atau masyarakat terkait pengaduan.

e. Verifikasi prosedur, sistem, kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan terkait pengaduan.


a. Upacara.

b. Penyusunan masukan terkait uraian jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

c. Penyusunan masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK).

e. Forum diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.

P. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja.

2. Pengelolaan dan pengembangan dana endowment fund dan dana cadangan pendidikan.

3. Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran.

4. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan.

5. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

6. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.122.





http://bebankerja.depkeu.go.id/index.php?r=abk/produkB/view&id=3277




164


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan


1 Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan


2 Direktorat Keuangan dan Umum 14,129.92 10 orang 5 orang -5 1.88 A Sangat Baik3 Direktorat Perencanaan Usaha dan

Pengembangan Dana9,355.08 6 orang 5 orang -1 1.24 A Sangat Baik

4 Direktorat Dana Kegiatan Pendidkan 5,838.33 4 1 -3 3.87 A Sangat Baik5 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 6,066.50 4 orang 1 orang -3 4.03 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.122 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan memiliki beban kerja unit sebesar 37.142,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,90. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebanyak 25 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Direktorat Keuangan dan Umum membutuhkan lima orang dengan kualifikasi S1/DIV Akuntansi (satu orang), DIII/S1 Akuntansi/Keuangan (satu orang), S1 Manajemen SDM (satu orang), S1 Teknologi Informatika/Ilmu Komputer (satu orang), DIII Kebendaharaan/yang relevan (satu orang).

2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana membutuhkan satu orang S1 Statistik/Manajemen.

3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan membutuhkan S2 Umum (dua orang) dan DIII/S1/S2 Umum (satu orang).

4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan membutuhkan S2 Umum (satu orang) dan S1 Umum (dua orang).

Berdasarkan Form FP2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menghasilkan produk sejumlah 189. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Surat Keluar dan Surat Masuk.

Dalam pengurusan surat keluar terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya. Sedangkan Dalam pengurusan surat masuk terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya.

2. Penyusunan Laporan BMN/Persediaan.

Laporan BMN/Persediaan disusun setiap bulan dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi persediaan yang harus dilakukan proses penginputan dan pengoutputan sesuai dengan pemakaian.

3. Penyusunan SOP Anggaran, Akuntansi, SDM dan Umum.

SOP yang telah disusun antara lain SOP pengelolaan dokumen, SOP surat masuk dan


165

surat keluar, SOP penggunaan kendaraan dinas, SOP perawatan kendaraan dinas, SOP distribusi ATK, SOP pemeliharaan gedung, SOP layanan perbaikan, SOP pengelolaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan (K3).

4. Pembukuan Pendapatan.

Pembukuan Pendapatan dilakukan setiap hari, dengan menghasilkan laporan pembukuan secara bulanan.

5. Konsinyering.

Konsinyering dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan kajian perencanaan usaha dan pengembangan dana. Pada tahun 2012 banyak terdapat kegiatan konsinyering disebabkan banyaknya kajian yang dilakukan oleh LPDP dalam rangka penguatan organisasi dan kelembagaan serta dalam rangka pengembangan dana yang memerlukan kajian lebih dalam mengenai diversifikasi investasi.

6. Persiapan Pembentukan Tim Penilaian Proposal Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

Pada tahun 2012 telah dilakukan tahap persiapan penyaluran dana kegiatan pendidikan (beasiswa) yaitu tahapan pembentukan tim penilaian proposal penyaluran dana kegiatan pendidikan dengan diawali proses seleksi tim reviewer terhadap daftar reviewer yang telah diusulkan oleh beberapa universitas di Indonesia. Proses seleksi reviewer ini yaitu dimulai dari pendaftaran oleh masing – masing calon reviewer untuk kemudian dilakukan seleksi adminstratif dan pengalaman dari calon reviewer LPDP. Sedangkan untuk tahapan seleksi beasiswa baru akan dilakukan pada tahun 2013.

7. Penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa.

Pedoman pemberian beasiswa penting untuk disusun sebagai dasar penyaluran dana kegiatan pendidikan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013. Penyusunan pedoman tersebut disusun dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya dengan metode rapat di dalam kantor dan konsinyering.

8. Dokumen Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan dan Pedoman Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kebijakan penyaluran dana kegiatan pendidikan, maka disusunlah dokumen sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan narasumber untuk kemudian difinalisasi secara internal oleh tim LPDP. Kemudian akan dilakukan penggandaan dokumen tersebut untuk dapat disalurkan kepada peserta sosialisasi dan publikasi.

9. Seleksi Proposal Bantuan Riset.

Pada tahun 2012, direktorat DRFP telah menjalankan kegiatan bisnis utamanya yaitu menyalurkan dana riset. Oleh karena itu pada tahun 2012 telah dilakukan seleksi proposal bantuan riset terhadap 70 judul riset yang telah mendaftar.

10. Penyusunan Pedoman Penghargaan Karya RISPRO.

Pedoman penghargaan karya RISPRO telah dilakukan pada tahun 2012 dengan melibatkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya.


166


1. Penyusunan Formasi dan Statistik Pegawai.

Formasi dan statistik pegawai yang disusun belum begitu banyak disebabkan belum banyaknya pegawai LPDP.

2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU LPDP belum memuat target yang tinggi disebabkan masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan.

3. Perawatan Kendaraan Dinas.

Perawatan dilakukan terhadap lima buah kendaraan dinas yang semuanya baru diadakan pada tahun 2012 sehingga belum memerlukan perawatan yang besar.

4. Penyusunan dokumen pelaksanaan manajemen data.

Dokumen pelaksanaan manajemen data pada tahun 2012 belum banyak dihasilkan disebabkan belum dibukanya pendaftaran beasiswa maupun riset sehingga tidak menghasilkan data yang banyak untuk diolah.

5. Penyusunan konsep dokumen bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR.

Bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR diperlukan pada saat DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai LPDP. Pada tahun 2012 DPR beberapa meminta penjelasan mengenai LPDP terutama terkait penjelasan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

6. Melaksanakan sosialisasi melalui surat.

Pada tahun 2012 telah beberapa dilakukan sosialisasi kebijakan dan pedoman penyaluaran dana beasiswa dengan metode perjalanan dinas. Namun beberapa kali juga dilakukan sosialisasi melaui surat ke Pemda, Kementerian, Universitas, dan atase – atase pendidikan di Indonesia. Namun, karena keterbatasan waktu, sosialisasi melalui surat ini hanya dilakukan ke beberapa tujuan penerima yang telah melakukan koordinasi dengan LPDP.

7. Rapat di Luar Direktorat.

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan beberapa kali mendapat undangan dari luar Direktorat maupun luar instansi. Namun karena keterbatasan jumlah pegawai, maka tidak semua undangan tersebut dapat dihadiri sehingga hanya sebagian saja undangan rapat dari luar direktorat yang dapat dihadiri.

8. Bahan Masukan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR tentang Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

Dalam rangka menjawab pertanyaan DPR terkait peyaluran dana kegiatan pendidikan, Direktorat DKP menyusun bahan masukan jawaban tersebut. Selama tahun 2012 tercatat Direktorat DKP telah menyusun 3 kali bahan masukan DPR.

9. Penyusunan Peta Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.

Pada tahun 2012 telah dilakukan penyusunan peta rehabilitasi fasilitas pendidikan, namun baru tahap persiapan dan proses penyusunan. Sedangkan untuk finalisasinya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2013.


167

10. Pemeliharaan microsite RISPRO.

Microsite RISPRO yang sedang disusun memerlukan pemeliharaan agar kondisi microsite dalam keadaan baik sehingga tidak stakeholder yang akan mengakses microsite ini tidak mengalami kendala. Namun disebabkan microsite yang dibangun juga belum tahap finalisasi, pemeliharaan microsite dimaksud juga belum kompleks dan masih sederhana.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, berikut akan dijelaskan empat direktorat yang ada di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

1. Direktorat Keuangan dan Umum

Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, serta urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja

b. pengelolaan anggaran dan keuangan.

c. penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.

d. pelaksanaan setelmen.

e. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia.

f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Keuangan dan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.123.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Keuangan dan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan



1 Direktur Keuangan dan Umum 1,451.25 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik2 Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi 1,280.58 1 orang 1 orang 0 0.85 C Cukup3 Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum 1,441.42 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik4 Pelaksana Direktorat Keuangan dan Umum 9,956.67 7 orang 2 orang -5 3.30 A Sangat Baik




Jumlah

Dari Tabel 3.123 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Direktorat Keuangan dan Umum memiliki beban kerja unit sebesar 14.129,92 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,88. Total beban kerja tersebut merupakan beban kerja yang dihitung selama delapan bulan yaitu pada saat mulai beroperasinya LPDP pada bulan Mei – Desember 2012. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Keuangan dan Umum sebanyak sepuluh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, dengan demikian bagian ini kekurangan


168

pegawai sebanyak lima orang. Efisiensi Jabatan (EJ) pelaksana DKU yang tertera merupakan analisis dari beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai PNS sebanyak 2 orang dan NonPNS sebanyak 3 orang. Diharapkan pada tahun mendatang beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai NonPNS tersebut dapat digantikan melalui rekrutmen/seleksi pegawai PNS terkhusus yang memiliki keahlian/kemampuan di bidang anggaran dan akuntansi, hukum/legal, kerumahtanggaan, SDM dan IT

Berdasarkan form FP2 Direktorat Keuangan dan Umum menghasilkan produk sejumlah 62, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Surat Keluar.

b. Surat Masuk.

c. Penyusunan Laporan BMN/Persediaan.

d. Penyusunan SOP Anggaran, Akuntansi, SDM dan Umum.

e. Pembuatan dan Pemeliharaan Website.


a. Penyusunan Formasi dan Statistik Pegawai.

b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

c. Perawatan Kendaraan Dinas.

d. Pelaksanaan Pembayaran Secara Elektronik.

e. Permohonan Penggunaan Kendaraan Dinas.

2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis tahunan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan;

b. penyiapan pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan;

c. pengelolaan kerja sama pendanaan;

d. penyiapan penyusunan rencana penyaluran dana; dan

e. riset dan manajemen data.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana dapat dilihat pada Tabel 3.124.


169

Tabel 3.124 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana


1 Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana 1,544.42 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik

2 Kepala Divisi Perencanaan dan Manajemen Data 1,331.58 1 orang 1 orang 0 0.88 C Cukup3 Kepala Divisi Pengembangan Dana Kelolaan 1,365.08 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik4 Pelaksana Direktorat Perencanaan Usaha dan

Pengembangan Dana5,114.00 3 orang 2 orang -1 1.70 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.124 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Direktorat Perencanaan

Usaha dan Pengembangan Dana memiliki beban kerja unit sebesar 9.355,08 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Total beban kerja tersebut merupakan beban kerja yang dihitung selama delapan bulan yaitu pada saat mulai beroperasinya LPDP pada bulan Mei – Desember 2012. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana sebanyak enam orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Selisih/kekurangan pegawai tersebut telah dipenuhi dengan pelaksanaan rekrutmen pegawai nonPNS sebanyak satu orang pada Direktorat Perencanaan Usha dan Pengembangan Dana.

Berdasarkan form FP2 Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menghasilkan produk sejumlah 92, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pembukuan Pendapatan.

b. Konsinyering.

c. Laporan Pelaksanaan Rekonsiliasi.

d. Mengikuti Rapat di Dalam Kantor.

e. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana/Investasi.


a. Penyusunan dokumen pelaksanaan manajemen data.

b. Penyusunan konsep dokumen bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR.

c. Persiapan Kerja Sama Data Riset.

d. Pembahasan Perencanaan Launching.

e. Perencanaan Pendanaan Penelitian.

3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan (DKP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan, penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan, monitoring


170

dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat DKP menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan;

b. pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan; dan

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana kegiatan pendidikan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat DKP dapat dilihat pada Tabel 3.125.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan


1 Direktur Dana Kegiatan Pendidikan 1,506.00 1 orang 1 orang 0 1.00 B Baik2 Kepala Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan 0.00 0 orang 0 orang 0 0.00 E Kurang3 Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan 0.00 0 orang 0 orang 0 0.00 E Kurang

4 Pelaksana Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan 4,332.33 3 orang 0 orang -3 2.87 A Sangat Baik5,838.33 4 orang 1 orang -3 3.87 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.125 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Direktorat DKP memiliki

beban kerja unit sebesar 5.838,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 3.87. Total beban kerja tersebut merupakan beban kerja yang dihitung selama delapan bulan yaitu pada saat mulai beroperasinya LPDP pada bulan Mei – Desember 2012. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat DKP sebanyak empat orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak satu orang, dari analisis beban kerja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Direktorat DKP kekurangan tiga orang pelaksana dibandingkan pegawai yang telah ada sebelumnya. Efisiensi Jabatan (EJ) pelaksana Direktorat DKP yang tertera merupakan analisis dari beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai NonPNS sebanyak dua orang. Diharapkan pada tahun mendatang beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai NonPNS tersebut dapat digantikan melalui rekrutmen/seleksi pegawai PNS terkhusus yang memiliki keahlian/kemampuan di bidang penyaluran dan monitoring penyaluran beasiswa. Beban kerja Kepala Divisi Penyaluran Direktorat merupakan beban kerja yang telah dilaksanakan oleh satu orang pegawai PNS yang mulai aktif bekerja pada bulan Agustus-November 2012. Diharapkan posisi-posisi struktural seperti Kepala Divisi Penyaluran DKP dan Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran DKP dapat diisi segera mungkin melalui rekrutmen pegawai agar tugas dan fungsi yang belum dijalankan berkenaan kekurangan pejabat/pegawai tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan form FP2 Direktorat DKP menghasilkan produk sejumlah 61, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Pembentukan Tim Penilaian Proposal Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

b. Penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa.


171

c. Dokumen Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan dan Pedoman Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

d. Kerja Sama Bidang Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

e. Perjalanan Dinas Sosialisasi ke Universitas Dalam Negeri.


a. Melaksanakan sosialisasi melalui surat.

b. Rapat di Luar Direktorat.

c. Bahan Masukan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR tentang Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.

d. Dokumen Rancangan Kebijakan.

e. Laporan Kinerja Direktorat.

4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam, verifikasi dan penilaian atas proposal, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi atas pelaksananaan penyaluran rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam;

b. pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal, serta penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; dan

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.126.

Tabel 3.126

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan


1 Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 1,492.50 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik2 Kepala Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas

Pendidikan0.00 0 orang 0 orang 0 0.00 E Kurang

3 Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

0.00 0 orang 0 orang 0 0.00 E Kurang

4 Pelaksana Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan





Jumlah Dari Tabel 3.126 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Direktorat Dana

Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan memiliki beban kerja unit sebesar 6.066,50 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 4,03. Total beban kerja tersebut merupakan beban kerja


172

yang dihitung selama delapan bulan yaitu pada saat mulai beroperasinya LPDP pada bulan Mei – Desember 2012. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan sebanyak empat orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak satu orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak tiga orang. Efisiensi Jabatan (EJ) pelaksana DRFP yang tertera merupakan analisis dari beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai NonPNS sebanyak dua orang. Diharapkan pada tahun mendatang beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai NonPNS tersebut dapat digantikan melalui rekrutmen/seleksi pegawai PNS terkhusus yang memiliki keahlian/kemampuan di bidang penyaluran dan monitoring penyaluran dana riset dan dana rehabilitasi fasilitas pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2012, untuk posisi Kepala Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan dan Kepala DIvisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan masih kosong. Diharapkan posisi-posisi struktural dapat diisi segera mungkin melalui rekrutmen pegawai agar tugas dan fungsi yang belum dijalankan berkenaan kekurangan pejabat/pegawai tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan form FP2 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menghasilkan produk sejumlah 31, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Seleksi Proposal Bantuan Riset.

b. Penyusunan Pedoman Penghargaan Karya RISPRO.

c. Melaksanakan Sosialisasi RISPRO.

d. Penyusunan Kebijakan Bantuan Dana RISPRO.

e. Konsinyering.


a. Penyusunan Peta Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.

b. Pemeliharaan microsite RISPRO.

c. Penyusunan Kebijakan Bantuan Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.

d. Evaluasi Kebijakan Bantuan Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.

e. Pendidikan / Pelatihan.

Q. Tenaga Pengkaji

Tenaga Pengkaji mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur, perencanaan strategik, dan pengelolaan kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Tenaga Pengkaji menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang sumber daya aparatur Kementerian Keuangan.

2. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang perencanaan strategik Kementerian Keuangan.


173

3. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan tiga Tenaga Pengkaji yang ada di Sekretariat Jenderal.

1. Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.127.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur


1 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 1,417.67 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik




Jumlah

Dari Tabel 3.127 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur memiliki beban kerja unit sebesar 1.417,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur menghasilkan 13 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Kajian dalam Bidang Sumber Daya Aparatur.

b. Pengembangan kapasitas secara mandiri.

c. Rapat TRBTKP.

d. Perjalanan dinas dalam rangka rapat.

e. Plh. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.


a. Narasumber kegiatan Eksternal/Kementerian/Lembaga lain.

b. Rapat pimpinan bersama Menteri Keuangan.

2. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut perencanaan strategik Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik dapat dilihat pada Tabel 3.128


174


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik


1 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik 1,483.33 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.128 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang

Perencanaan Strategik memiliki beban kerja unit sebesar 1.483,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik menghasilkan 14 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Kajian sesuai Arahan Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan.

b. Kajian di Bidang Perencanaan Strategis.

c. Pengembangan Kapasitas Secara Mandiri.

d. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat.

e. Plh. Kepala Biro Organta.


a. Workshop.

f. Narasumber Kegiatan Internal Kantor.

3. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut pengelolaan kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dapat dilihat pada Tabel 3.129.

Tabel 3.129 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara


1 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara 1,355.25 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.129 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang

Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki beban kerja unit sebesar 1.355,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,9. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menghasilkan sebelas produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Rapat TRBTKP (Rutin/Dengan Kalakhar/Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan).


175

b. Kajian Dalam Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

c. Rapat Teknis dengan Unit Terkait (selaku Ketua Panitia Percepatan Pembentukan ULP, selaku Ketua Tim Kerja Tes Kompetensi Dasar, sebagai anggota Tim Penilaian Kantor Percontohan, dll.

d. Pengembangan Kapasitas Secara Mandiri.


a. Narasumber Kegiatan Eksternal/Kementerian/Lembaga Lain.

f. Narasumber Kegiatan Internal Kantor.

R. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. KPTIK-BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPTIK-BMN menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pemberdayaan barang milik Negara.

3. Pengelolaan gedung keuangan negara.

4. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing KPTIK-BMN lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.130.

Dari Tabel 3.130 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN secara keseluruhan memiliki beban kerja unit sebesar 106.457,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada KPTIK-BMN secara keseluruhan sebanyak 76 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, dengan demikian KPTIK-BMN secara keseluruhan kekurangan 18 orang pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN


1 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Medan


2 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang


3 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara


4 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara


5 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Makassar





Jumlah


176

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 terdapat lima KPTIK-BMN yaitu KPTIK-BMN Medan, KPTIK-BMN Semarang, KPTIK-BMN Surabaya, KPTIK-BMN Denpasar, dan KPTIK-BMN Makassar. Untuk lebih memahami analisis beban kerja pada masing-masing KPTIK-BMN, berikut akan dijelaskan lima KPTIK-BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

1. KPTIK-BMN Medan

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPTIK-BMN Medan dapat dilihat pada Tabel 3.131.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Medan


1 Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara Medan


2 Kepala Subbagian Tata Usaha 1,537.08 1 orang 0 orang -1 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi804.67 1 orang 0 orang -1 0.53 D Sedang

4 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara 1,361.08 1 orang 1 orang 0 0.90 B Baik

5 Pelaksana Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara Medan





Dari Tabel 3.131 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN Medan memiliki beban kerja unit sebesar 16.546,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sejumlah 12 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada adalah sembilan orang, dengan demikian KPTIK-BMN Medan membutuhkan tiga orang pegawai.

Berdasarkan form FP2 KPTIK-BMN Medan, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Layanan Keprotokoleran.

b. Koordinasi pelaksanaan dukungan teknis untuk perangkat TIK Pimpinan dan Gedung Keuangan Negara.

c. Perjalanan Dinas.

d. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) KPTIK BMN.

e. Pengadaan Barang dan Jasa.


a. Penandatanganan kontrak kinerja.

b. Evaluasi kinerja.

c. Usulan Calon Peserta Diklat.

d. Pengajuan ATK.

e. Pemenuhan Layanan TIK.




http://www.bebankerja.depkeu.go.id/index.php?r=abk/produkB/view&id=9745







177

2. KPTIK-BMN Semarang

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPTIK-BMN Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.132.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Semarang


1 Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara Semarang


2 Kepala Subbagian Tata Usaha 1,769.58 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik3 Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan


4 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara 1,533.17 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik






Jumlah

Dari Tabel 3.132 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN Semarang memiliki beban kerja unit sebesar 27.669,83 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,15. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sejumlah 19 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada adalah 16 orang, dengan demikian KPTIK-BMN Semarang membutuhkan tiga pegawai

Berdasarkan form FP2 KPTIK-BMN Semarang, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:


b. Perjalanan Dinas.

c. Pengelolaan Jaringan Dan Infrastruktur.

d. Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa.

e. Layanan Penggunaan Fasilitas GKN untuk Kegiatan Kedinasan.


a. Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Teknis Untuk Perangkat TIK Pimpinan dan Gedung Keuangan Negara.

b. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) KPTIK BMN.

c. Rapat koordinasi penyelesaian gangguan TIK.

d. Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Dan Golongan Pegawai.

e. Pelaksanaan Perbantuan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN.













178

3. KPTIK-BMN Surabaya

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPTIK-BMN Surabaya dapat dilihat pada Tabel 3.133.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Surabaya


1 Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara Surabaya










Jumlah

Dari Tabel 3.133 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN Surabaya memiliki beban kerja unit sebesar 21.295,16 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sejumlah 15 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada adalah 12 orang, dengan demikian KPTIK-BMN Surabaya membutuhkan tiga pegawai.

Berdasarkan form FP2 KPTIK-BMN Surabaya, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:


b. Pengadaan Barang Jasa GKN Surabaya I.

c. Pengelolaan DRC (DRC Drill, pemasangan perangkat, pengawasan AC dan listrik).

d. Pengadaan Barang Jasa GKN Surabaya 2.

e. Inventarisasi BMN.


a. Penyusunan Bahan Masukan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN.

b. Penilaian Awal BMN pada Instansi Vertikal dan UPT Kementerian Keuangan.

c. Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyiapan Bahan Usulan Penetapan Dan Pengalihan Status Penggunaan BMN.

d. Pemantauan Ketersediaan Layanan TIK.

e. Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Jaringan, Infrastruktur, Basis Data Dan Aplikasi.

4. KPTIK-BMN Denpasar

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPTIK-BMN Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.134.













179


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Denpasar


1 Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara Denpasar










Jumlah

Dari Tabel 3.134 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN Denpasar memiliki beban kerja unit sebesar 26.277,68 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,59. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sejumlah 17 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada adalah 11 orang, dengan demikian KPTIK-BMN Denpasar membutuhkan enam pegawai.

Berdasarkan form FP2 KPTIK-BMN Denpasar, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:


b. Rapat Koordinasi.

c. Pengadaan Barang dan Jasa (dibawah 200 juta).

d. Pengujian Spp-Spm (Ls).

e. Pengelolaan Jaringan Dan Infrastruktur.


f. Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

g. Pengisian LP2P.

h. Penyusunan Mitigasi Risiko.

i. Surat Ijin Pemegang dan Penanggung Jawab BMN.

j. Pembuatan Surat Kuasa dalam menandatangani berkas tanda terima pembayaran TKPKN.

5. KPTIK-BMN Makassar

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPTIK-BMN Makassar dapat dilihat pada Tabel 3.135.













180


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Makassar


1 Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara Makassar


2 Kepala Subbagian Tata Usaha 775.58 1 orang 0 orang -1 0.51 D Sedang3 Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan








Dari Tabel 3.135 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN Makassar memiliki beban kerja unit sebesar 14.667,95 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sejumlah sebelas orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada adalah delapan orang, dengan demikian KPTIK-BMN Makassar membutuhkan tiga pegawai.

Berdasarkan form FP2 KPTIK-BMN Makassar, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Pengelolaan Jaringan Dan Infrastruktur.

c. Penanganan Permasalahan Gangguan Ketertiban dan Keamanan di Lingkungan Gedung Keuangan Negara.

d. Koordinasi Pemulihan Permasalahan/Gangguan Layanan TIK.

e. Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan GKN/Instansi Vertikal/UPT Kementerian Keuangan.


f. Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

g. Penilaian Awal BMN pada Instansi Vertikal dan UPT Kementerian Keuangan.

h. Usulan Calon Peserta Diklat.

i. Permohonan Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting Pegawai.

j. Survei Kepuasan Pengguna Layanan KPTIK-BMN Makassar.














181

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal didukung oleh 16 unit eselon II, 3 Tenaga Pengkaji, dan 5 Unit Pelaksana Teknis dan didukung oleh kurang lebih 1.979 orang pegawai dengan berbagai disiplin ilmu. Agar Sekretariat Jenderal selalu mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien, serta agar selalu memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi serta diagnostik untuk mengetahui secara lebih obyektif dan akurat mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai dimaksud adalah Analisis Beban Kerja.

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal dilakukan pada 16 unit eselon II, 3 Tenaga Pengkaji, dan 5 Unit Pelaksana Teknis. Dari hasil pengolahan data Analisis Beban Kerja tersebut dapat diketahui mengenai jumlah kebutuhan pegawai, kekurangan/kelebihan pegawai, efektivitas unit, serta prestasi unit sebagai berikut:

No.Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan







Jumlah


182

Dari hasil pengolahan data analisis beban kerja diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan, memiliki beban kerja unit sebesar 216.272,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan terdapat kelebihan dua orang pegawai serta berdasarkan form FP2 menghasilkan output sebanyak 427 produk yang terdiri dari 151 Form A dan 276 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15, sedangkan produk yang perlu dioptimalkan adalah Sosialisasi terhadap perubahan-perubahan Peraturan Pelaksanaan Anggaran.

2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, memiliki beban kerja sebesar 101.746,11 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,92. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdapat kelebihan dua orang pegawai pada Bagian Jabatan Fungisonal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas sebagian kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal.

3. Biro Hukum, memiliki beban kerja sebesar 168.538,00 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,14. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Biro Hukum mengalami kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang serta berdasarkan form FP2, menghasilkan output sebanyak 308 produk yang terdiri dari 165 Form A dan 143 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Penelahaan peraturan hukum pajak I. Sedangkan produk yang perlu dioptimalkan adalah Sosialisasi.

4. Biro Bantuan Hukum, memiliki beban kerja sebesar 129.420,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13. Beban kerja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebesar 133.441,46 orang jam (OJ), hal ini dikarenakan produk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2012, yaitu Standar Kebijakan Perdamaian sehubungan dengan penanganan aset negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Tim Pemberesan BPPN. Standar Kebijakan Perdamaian tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada permohonan perdamaian dari pihak ketiga kepada Kementerian Keuangan.

5. Biro Sumber Daya Manusia, memiliki beban kerja sebesar 275.910,48 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Biro Sumber Daya Manusia mengalami kekurangan pegawai sebanyak 13 orang serta berdasarkan form FP2 Biro SDM menghasilkan output 640 produk yang terdiri dari 413 Form A dan 227 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah




183

Pelaksanaan assessment center. Sedangkan produk yang perlu dioptimalkan adalah penyusunan konsep SKJ eselon III.

6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, memiliki beban kerja sebesar 200.783,63 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Jika dibandingkan dengan hasil ABK tahun sebelumnya beban kerja Biro KLI mengalami penurunan sebesar 13.770,34 OJ. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain: Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan RUU dibidang keuangan dengan DPR RI mengalami penurunan (tahun 2012 sejumlah 4 RUU sedangkan tahun 2011 sejumlah 6 RUU); Produk pengurusan surat keluar yang pada tahun sebelumnya menempati posisi urutan produk dengan beban kerja tertinggi pertama di tahun 2012 mengalami penurunan cukup besar sedangkan Beban kerja produk pengurusan surat keluar di 2011 sebanyak 16.449,63 OJ, sementara di tahun 2012 hanya sejumlah 3667,9 OJ; Produk “Pembangunan Sistem Informasi” yang pada tahun 2011 menempati urutan produk tertinggi kedua, dengan beban kerja 8.031,08 OJ, pada tahun 2012 tidak lagi dilaksanakan mengingat di tahun 2011 aplikasi Sistem Informasi Kehumasan (http://www.sik.depkeu.go.id/) sudah terbangun. Sehingga beban kerja yang muncul hanya pada pengembangan dan monitoringnya saja.

7. Biro Perlengkapan, memiliki beban kerja sebesar 151.740,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Biro Perlengkapan terdapat kekurangan pegawai sebanyak lima orang pada Bagian Pengelolaan BMN serta berdasarkan form FP2 Biro Perlengkapan, menghasilkan 382 produk yang terdiri dari 117 Form A dan 265 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa yang pada tahun 2012 terdapat 144 paket yang telah dikerjakan. Sedangkan produk yang perlu dioptimalkan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

8. Biro Umum, memiliki beban kerja sebesar 442.630,20 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Bila dilihat EU Kepala Biro Umum yang mencapai 1,75 tersebut disebabkan karena volume pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2012 cukup tinggi mengingat jumlah dana yang dikelola Biro Umum cukup besar dan frekuensi dalam layanan pimpinan juga cukup tinggi.

9. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) memiliki beban kerja sebesar 343.443,52 orang jam (OJ), dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 207 orang, Pusintek memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 311.949 orang jam (207 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 31.494,52 OJ. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di

http://www.sik.depkeu.go.id/


184

lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Pusintek juga secara terus menerus mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencana implementasi SPAN.

10. PPAJP, memiliki beban kerja sebesar 149,880.84 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, PPAJP kekurangan pegawai sebanyak enam orang. Berdasarkan form FP2 produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah penatausahaan surat keluar, sedangkan produk yang perlu dioptimalkan adalah Evaluasi Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.

11. Pushaka, memiliki beban kerja sebesar 128.977,07 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Pushaka terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 orang. Berdasarkan form FP2, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut. Hal ini dikarenakan, penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut serta laporan tugas pendampingan merupakan produk utama dari Delivery Unit yang dihasilkan dari setiap kegiatan pendampingan Menteri/Wakil Menteri. Peningkatan volume kegiatan dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan risalah/matrik tindaklanjut menyebabkan beban kerja pada produk ini sangat tinggi.

12. Pusat LPSE, memiliki beban kerja sebesar 118.161,61 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Pusat LPSE terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Dari kekurangan pegawai tersebut, telah diakomodir sebanyak satu orang dari penerimaan pegawai hasil rekruitmen sarjana bulan Desember 2012, sehingga pada tahun 2012 terdapat kekurangan sepuluh orang pegawai, akan tetapi kekurangan tersebut belum termasuk kekurangan pegawai untuk ditugaskan pada agency daerah. Mengingat bahwa kantor agency daerah merupakan kantor pelayanan, merupakan sesuatu yang mendesak bagi Pusat LPSE untuk mendapat tambahan pegawai minimal 2 (dua) orang pada tiap-tiap agency LPSE di daerah yang fokus melaksanakan tugas dan fungsi LPSE. Berdasarkan form FP2, Pusat LPSE menghasilkan output sebanyak 552 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Pelayanan Helpdesk melalui telepon, email, faks, dan datang langsung. Hal ini dikarenakan, produk tersebut merupakan salah satu tusi utama Bidang Layanan Teknis Pengguna yaitu memberikan pelayanan atas keluhan dan kebutuhan bantuan teknis para pengguna sistem. Kegiatan layanan ini dilaksanakan setiap hari kerja oleh pelaksana pada Bidang Layanan Teknis Pengguna mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

13. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memiliki beban kerja sebesar 101.499,13 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Pusat


185

Investasi Pemerintah terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan form FP2 produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Rapat analisis kelayakan pinjaman Pemerintah Daerah (Tim Analis).

14. Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja sebesar 520.450,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Sekretariat Pengadilan Pajak terdapat kekurangan dua orang pegawai. Berdasarkan form FP2, Sekretariat Pengadilan Pajak menghasilkan produk sejumlah 2081 dengan jumlah produk A sebanyak 1402 produk dan produk B sebanyak 679 produk dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Penatausahaan Surat Masuk/Kelengkapan Berkas.

15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki beban kerja sebesar 62.614,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,54. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang serta berdasarkan Form FP2 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menghasilkan produk sejumlah 183. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Kegiatan analisis/kajian mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan.

16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memiliki beban kerja sebesar 37.142,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,90. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang serta berdasarkan Form FP2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menghasilkan produk sejumlah 189. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Surat Keluar dan Surat Masuk. Dalam pengurusan surat keluar terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya. Sedangkan Dalam pengurusan surat masuk terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya.

17. Tenaga Pengkaji.

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur memiliki beban kerja sebesar 1.417,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur menghasilkan 13 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Kajian dalam Bidang Sumber Daya Aparatur.

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik memiliki beban kerja sebesar 1.483,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik menghasilkan 14 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Kajian sesuai Arahan Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan.




186

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki beban kerja sebesar 1.355,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,9. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menghasilkan sebelas produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah Rapat TRBTKP (Rutin/Dengan Kalakhar/Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan).

18. KPTIK-BMN secara keseluruhan memiliki beban kerja unit sebesar 106.457,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada KPTIK-BMN secara keseluruhan sebanyak 76 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, dengan demikian KPTIK-BMN secara keseluruhan kekurangan 18 orang pegawai.

19. Secara umum efektivitas dan efisiensi kerja unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal cukup tinggi tetapi tugas-tugas Sekretariat Jenderal sebagai Shaping dan Safeguarding, belum dilaksanakan secara optimal misalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis dll.


187

B. SARAN

Dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang selalu mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan data hasil analisis beban kerja antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan peran Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dan pembina seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang bersifat inisiatif, misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dll harus lebih dioptimalkan, sehingga organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Pada masa yang akan datang, untuk mendapatkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif, serta pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu sehingga dapat segera digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah:

a. melakukan penyusunan/pembuatan instrumen yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan para pejabat/pegawai untuk menghasilkan suatu produk, agar seluruh kegiatan pejabat/pegawai tersebut tercatat dengan baik dan pasti sehingga akan memudahkan dalam menginventarisasi produk/kegiatan dan frekuensinya untuk pengisian form ABK.

b. melakukan penyesuaian/penyempurnaan uraian proses (tahapan) untuk menghasilkan produk beserta standar norma waktunya, disesuaikan dengan tahapan dan waktu riil yang digunakan, perubahan maupun pembentukan unit organisasi baru, serta perkembangan dan tuntutan masyarakat pengguna jasa/stakeholders, sehingga dapat menghasilkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif dan akurat.

c. membangun sistem aplikasi analisis beban kerja pada masing-masing unit eselon I untuk meningkatkan obyektifitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja.

d. meningkatkan koordinasi antara unit pelaksana abk dengan unit yang menangani kepegawaian pada masing-masing unit eselon I agar hasil pelaksanaan analisis beban kerja dapat digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai baik kualitas maupun kuantitas.

e. melakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan kepada pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.


188

Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, selain mengacu pada data hasil analisis beban kerja, juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Sekretariat Jenderal, pegawai/pejabat yang telah memasuki masa pensiun, serta optimalisasi pelaksanan tugas dan fungsi pada masing-masing unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Diharapkan dengan adanya standar norma waktu pada seluruh produk, sistem aplikasi analisis beban kerja, dimensi/cakupan kerja yang disampaikan dalam pelaporan, serta koordinasi yang baik antara unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, hasil dari pelaksanaan ABK dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat tercapai.


189

GLOSARIUM

Dalam Analisis Beban Kerja, terdapat beberapa pengertian/istilah sebagai berikut:

Analisis Beban Kerja : suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja

Volume kerja : sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan

dalam waktu 1 tahun

Efektivitas

dan efisiensi kerja

: perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi

Beban kerja : besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu

Norma waktu : waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan

Pengukuran kerja : teknik yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar norma waktu kerja

Jam kerja kantor : jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jam kerja efektif : jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang

Waktu luang : jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif

Unit pelaksana : unit organisasi yang secara fungsional mempunyai tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan pada setiap unit organisasi Eselon I

Form A : Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma proses tahapan

Form B : Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma pelayanan

Form C : Formulir inventarisasi jumlah pemangku jabatan


190

Form FP1A : Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan proses tahapan

Form FP1B : Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan norma layanan

Form FP2 : Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan berdasarkan Produk

Form FP3 : Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan (EJ) dan prestasi kerja jabatan (PJ)

Form FP4 : Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit (EU) dan prestasi kerja unit (PU)

laporan analisis beban kerja sekretariat jenderal – kemenkeu ri

Documents