ringkasan dan tanggapan buku prof satya

8/18/2019 Ringkasan Dan Tanggapan Buku Prof Satya

1/22

UNIVERSITAS INDONESIA

“ RINGKASAN & TANGGAPAN

BUKU HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK INDONESIA”

TUGAS MATA KULIAH POLITIK HUKUM

DOSEN: PROF. DR. SATYA ARINANTO S.H., M.H.

Nama : MAHMUD BARKAH

No. Mahasiswa : !"#$%"!$#

K&'as : B ( H)*)m E*o+omi So&

Nomo A-s&+ : $

PROGRAM PAS/ASAR0ANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

A1i' "#

RINGKASAN


2/22

. Ta+sisi Po'i2i* M&+3a4i D&mo*asi

Gelombang pasang dari demokrasi-demokarasi baru yang muncul dari

negara-negara yang masa lalunya bersifat otoriter atau totaliter dimulai sejak tahun

1970-an. Negara tersebut harus berekonsialisasi dengan warisan masa lalunya

yang berupa pelanggaran-pelanggaran !" serta# mengadopsi berbagai

mekanisme yang berbeda dengan masa lalunya.

"enurut $amuel %.untington# dalam &-' dekade terakhir terlah terjadi

re(olusi politik yang luar biasa dimana transisi dan otoritarianisme menuju

demokrasi telah terjadi di lebih )0 negara. *e+im otoritatian sebelumnya berubah

signifikan# termasuk pemerintahan militer di !merika ,atin dan sebagainya re+im 1

partai komunis di Negara komunis# juga aiwandictator personal di $panyol#

/ilipina# *umania# dan dimana saja serta oligarki rasial di !frika $elatan. %roses

transisi menuju demokrasi ini juga ber(ariasi.

!nthony Giddens berpandangan bahwa dalam semua upaya pembaruan

politik# pertanyaan mengenai siapa subyek atau pelaku politik muncul dengan

sendirinya. $elanjutnya Giddens berpendapat bahwa tema-tema tentang

berakhirnya politik# dan Negara yang dilanda oleh pasar global# menjadi begitu

menonjol dalam literature akhir-akhir ini# sehingga apa saja yang bisa dicapai oleh

pemerintah dalam dunuia kontemporer saat ini layak diulang kembali.

"enurut /ran+ "agnis-$useno# totaliterisme adalah istilah ilmu politik untuk

menyebut suatu gejala paling mengejutkan dalam sejarah umat manusia# suatu

gejala yang secara mendadak mencuat dalam bagian pertama abd ke-&0 yang baru

lalu. apat disimpulkan bahwa Negara totaliter adalah sebuah sistem politik yang

-2-


3/22

dengan melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional-secara

menyerluruh mengontrol# menguasai# dan memobilisasikan segala segi kehidupan

masyarakat.

"enurut George rwell dalam bukunya Animal Farm, %enguasa totaliter tidak

hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah ia tidak hanya mau memiliki

monopoli kekuasaan juga bagaimana masyarakat hidup dan mati bangun# tidur#

makan# belajar dan bekerja. "engontrol apa yang mereka fikirkan# siapa yang tidak

ikut# akan dihancurkan.

!rendt membahas & re+im totaliter yang paling kondang yaitu pemerintahan

Nasional-$osialisme 23Na+i45 dibawah kekuasaan !dolf itler 219''-19)65 di erman

dan dalam kekuasaan 8olshe(isme $o(iet di bawah ossif .$talin 219&&-196'5.

$alah satu contoh lain Negara totaliter di !sia adalah di :amboja setelah :hmer

"erah mengambil alih kekuasaan.

"enurut ,owenthal re+im-re+im otoritarian tidak dapat disamakan karena

muncul berbagai kasus-kasus memperlihatkan bahwa faktor-faktor internasional-

secara langsung atau tidak langsung- mungkin mengkondisi dan mempengaruhi

jalannya transisi# namun yang menjadi partisipan utama dan memberikan pengaruh

dominan berasal dari dalam negeri serta pentingnya lembaga-lembaga# prosedur-

prosedur# dan forum-forum yang membantu melegitimasi para penguasa diskursus

politik dlam masa transisi politik.

"enurut untington sesungguhnya semua re+im otoritarian apapun

mempunyai kesamaan# yaitu hubungan sipil-militer yang tidak begitu diperhatikan.

-3-


4/22

ampir tidak ada hubungan sipil-militer seperti di negara demokrasi yang disebut

dengan 3kontrol sipil objektif4 Objective civilian control).

Negara-negara demokrasi baru menghadapi tantangan yang serius untuk

mereformasi hubungan sipil-militer mereka secara drastis diantaranya; membangun

kekuasaan di wilayah publik# merancang konstitusi baru# menciptkan sistem

kompetisi partai dan institusi-institusi demokarasi lainnya# liberalisasi# pri(atisasi#

dan bergerak ke arah ekonomi dengan menahan laju inflasi dan pengangguran

mengurangi defisit anggaran# membatasi kejahatan dan korupsi# serta mengurangi

ketegangan dan konflik antaretnis dan kelompok agama.

Negara maju seperti di !merika ndonesia# diperlukan reposisi

hubungan sipil-militer dalam arti yang menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada

bidang politik saja.

alam kasus ?hile# pemerintah telah memilih sarana yang berbeda untuk

berhubungan dengan masa lalunya# misalnya dengan membuka kebenaran dari

pelanggaran-pelanggaran !" dan dorongan terhadap suatu pengakuan publik

akan kejahatan-kejahatan dan bahkan suatu permintaan maaf terhadap para

korban. idak ada jaminan bahwa pengadilan-pengadilan merupakan sarana yang

-4-


5/22

terbaik untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran !"# karena pegadilan

tersebut dapat berjalan sesat untuk memenuhi kepentingan atau tujuan politik

arold ?rouch# seorang pengamat militer !ustralia menyatakan bahwa

kondisi baru yang mengarah ke demokratisasi di >ndonesia telah memaksa N>

untuk wifungsi# yang selama ini dijadikan landasan untuk kekuasaan politiknya.

,ima langkah reformasi N> adalah pengurangan dalam perwakilan N>-%,*> di

lembaga-lembaga perwakilan# penghapusan kekaryaan pengalihan sementara para

perwira ke posisi sipil# netralitas politik# pemisahan %,*> dari N># dan orientasi

pertahanan.

. HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

$alah satu bentuk pelanggaran !" dalam transisi politik terjadi pada kasus

pembunuhan $te(en 8iko di !frika $elatan. ia adalah pendiri gerakan :esadaran

:aum :ulit itam yang paling kharismatik dan meninggal di penjara# terbaring

telanjang di atas tikar dari lantai batu di rumah sakit %retoria dengan mulut penuh

bekas pukulan dan berbusa. %embunuhan selama diterapkannya !partheid menurut

%88 adalah suatu kejahatan kemanusiaan.

%elaku pembunuhan kejam ini mengajukan amnesty kepada :omisi

:ebenaran dan *ekonsiliasi !frika $elatan. :onstitusi ransisi !frika $elatan

mengabulkan permintaan mereka dengan memperhatikan segala aspek yang akan

ditimbulkan dari putusan tersebut. al ini dapat terealisasi# namun dapat diberikan

asal semua mereka membeberkan fakta yang rele(an.

Ntsiki 8iko# janda $te(en 8iko menilai rekonsiliasi haruslah datang dengan

keadilan dan menuntut penghukuman atas pembunuh suaminya hingga

-5-


6/22

mengadukan gugatan ke "ahkamah :onstitusi# walaupun akhirnya ditolak.

"enurutnya rekonsiliasi !frika $elatan untuk memberikan !mnesti adalah

inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. alam putusannya

pada tanggal 1@ /ebruari 1999# :omisi :ebenaran dan *ekonsiliasi !frika $elatan

kemudian menyatakan untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh $te(en

8iko# berdasarkan & alasan sebagai berikut; 215 %ara pembunuh 8iko belum

memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya tentang kematian 8iko kepada

:omisi# 2&5 %embunuhan 8iko tidak terkait dengan tujuan politik.

"enurut 8ronkhorst# pelanggaran !" haruslah dihukum# maka dari itu

negara memiliki hukum pidana. $elain itu dalam hukum internasional juga

mengandung peraturan penuntutan secara alamiah. !da persetujuan yang meluas

di kalangan para ahli bahwa kewajiban untuk melakukan penuntutan secara alamiah

didasarkan pada putusan-putusan yang ada dalam hukum internasional. entunya#

terdapat keadaan-keadaan dimana asumsi ini tidak dapat dijamin keberlakuannya.

8erkaitan dengan perspektif hukum internasional# ada dua sudut pandang

yang berprinsip pada “inward looking” dan “outward looking” . i >ndonesia#

penganut outward looking berpendapat bahwa semua ketentuan dari badan

internasional harus dilaksanakan. :on(ensi# hukum internasional# dan international

customary law dianggap perlu. $edangkan inward looking berpendapat keputusan

internasional memang perlu dihormati sebab konsep 3kedaulatan negara4 telah

banyak digerogoti oleh peran %88 dan arus globalisasi.

5. PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

-6-


7/22

Aonnell melihat adanya heterogenitas !merika ,atin yang lebih tinggi dari

pada =ropa $elatan. 8eberapa ahli ilmu politik menyebut situasi re+im di beberapa

negara !merika ,atin pra transisi politik sebagai 3otoriterisme birokratis4. ?ontohnya

adalah *e+im $omo+a di Nikaragua# *e+im 8atista di :uba# dan *e+im $troessner

di %araguay. ransisi di =ropa $elatan tergambar lewat negara Bunani dan $panyol.

$edangkan %eru tergambarkan sebagai negara 3otoriterisme populis4.

i $panyol endral /ransisco /ranco yang menang dalam %erang $ipil

$panyol memerintah secara totaliter# namun berakhir pada tahun 19C0an dengan

re+im demokratis yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. i

Bunani tergambar oleh kelompok perwira militer 2junta5 yang mengambil alih

kekuasaan dari %erdana "enteri George %apandreou yang menjamin untuk

memegang sementara kekuasaan dengan alasan mengontrol kekuatan komunis#

menghindari korupsi# dan mengembalikan Bunani ke demokrasi.

erman imur setelah %erang unia menjadi blok komunis hingga pada masa

transisi dengan bersatunya erman imur dan 8arat pada bulan ktober 1990. i

tembok 8erlin terpampang simbol tekanan :omunis dari %olisi Negara erman

imur. $alah satu yang memperkuat erman ialah pengalamannya )0 tahun lebih

dengan konsep negara hukum menghasilkan keadilan transisional dalam era pasca

komunis.

BAB III

KEADILAN TRANSISIONAL

. PENGANTAR

-7-


8/22

,ebih dari &0 bangsa dalam tempo &6 tahun mencoba untuk

menginstitusionalkan pencarian terhadap rekonsiliasi# hal ini memunculkan keadilan

transisional yang akrab dengan istilah-istilah 3keadilan retributif4# 3keadilan

restoratif4# 3klarifikasi historis4# dan sebagainya. "enurut 8ronkhorst# ada tiga hal

yang perlu dibahas dalam konteks keadilan pada masa transisi yaitu; 215

:ebenaran# 2&5 *ekonsiliasi# dan 2'5 :eadilan.

"enurutnya :eadilan yang paling banyak menimbulkan perdebatan.

%entingnya pencarian keadilan transisional negara-negara akan berbeda tergantung

dari kondisi masa lalu suatu negara. %erbedaan ini membuat upaya penyelesaian

masalah berkaitan dengan pelanggaran !" berat menjadi berbeda.

ika suatu negara yang otoriter berubah ke arah demokrasi maka

permasalahan sekarang adalah bagaimana masyarakat memperlakukan kejahatan

lalu yang pernah terjadi. erkait permasalahan masa lalu# *uti G.eitel

membedakannya berdasarkan empat pertanyaan inti# yaitu;

1. 8agaimana pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu re+im terhadap

aturan-aturan hukum yang dilahirkanD

&. indakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikasi transformatifD

'. !pakah-jika ada- terdapat kaitan pertanggungjawaban negara terhadap masa

lalunya yang represif dan prospeknya untuk membentuk suatu tata pemerintahan

yang liberalD

). ukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasiD

. KONTEKS INTERNASIONAL PADA 6AKTU TRANSISI

-8-


9/22

"enurut :rit+# pemerintahan asing didorong untuk memberikan perlindungan

bagi mereka yang berasal dari re+im sebelumnya atau memfasilitasi pengeluaran

atau ekstradisi mereka untuk diadili. arus dipertimbangkan bahwa jalan dimana

permasalahan ini diselesaikan dapat secara langsung mempengaruhi stabilitas

transisi di berbagai negara dan tetap fokus pada upaya transisi di seluruh dunia.

:onsep peradilan selain dari aturan hukum transisional adalah hukum

internasional. alam periode perubahan politik hukum# hukum internasional

menawarkan suatu konstruksi alternatif dari hukum yang tetap berlangsung dan

kekal. ukum >nternasional berlaku untuk mengurangi dilema dari aturan hukum

keadilan pengganti pada waktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan

dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif 2a+as berlaku surut5.

i 8elgia# %erancis dan 8elanda mencerminkan problematika dengan masa

lalunya. ika keseimbangan kekuatan pada masa transisi tidak dapat diciptakan#

maka pembeberan kejahatan dari re+im sebelumya tidak dapat dibenarkan. al ini

tepat menggambarkan pengertian ,awrence eschler dalam bukunya yang

membahas mengenai penyelesaian masalah dengan para pelanggar masa lalu

adalah secara retrospekti(e# penyampaian kebenaran sampai pada tahap tertentu

perlu untuk menebus penderitaan korban bekas suatu re+im.

%ara analis berpendapat bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi arah

dari keadilan pascaotoritarian# yang paling menentukan adalah faktor keseimbangan

antara kekuatan masa lampau dan para elit penggantinya pada masa transisi. %ara

!nalis juga membuat beberapa skenario mengenai masa depan pascakomunisme

dalam empat kemungkinan# yaitu;

-9-


10/22

1. $kenario pertama# booming like west . alam gambaran ini negara pascakomunis

secara gradual bertransformasi menjadi negara demokrasi pluralis yang stabil.

&. $kenario kedua adalah dari suatu sistem otoritarian. "enurut olmes#

menghasilkan gradasi dan diargumentasikan suatu pembedaan harus dibuat

antara kelompok populis# nasionalis# militer dan ada asusmsi adanya kembali ke

komunis.

'. $kenario ketiga tidak mengarah pada transisi jagka panjang# dimana pemerintah

berubah dengan reformasi yang abnormal dan tetap berupaya mengubah arah.

). $kenario keempat adalah skenario yang tidak dapat atau tidak seharusnya

dideskripsikan tidak dapat diprediksi sejak ia tidak dapat disesuaikan dengan

kategori-kategori yang eksis sebelumnya. ika kejatuhan komunis belum

mengajarkan sesuatu dalam model kesempurnaan ilmu sosial# kita tidak dapat

meramal kemungkinan di masa depan.

5. KEADILAN DALAM MASA TRANSISI POLITIK

%erdebatan kelompok *ealis dan >dealis mengenai hubungan hukum adalah

sebagai berikut; alam perdebatan tentang hubungan hukum dan keadilan dengan

liberalisasi terdapat dua pandangan yang saling berhadapan# yaitu apakah

perubahan politik dianggap penting untuk mendahului penegakkan aturan-aturan

hukum# atau sebaliknya# beberapa langkah hukum justru harus dilakukan untuk

mendahului politik.

"enurut eifel# dilema awal dimulai dari konteks keadilan dalam transformasi

politik; hukum dicerna sebagai suatu fenomena yang terletak di antara masa lalu

-10-


11/22

dan masa yang akan datang# antara retrospektif dan prospektif# antara indi(idual

dan kolektif. alam fungsi sosial yang umum# hukum berfungsi untuk memberikan

ketertiban dan stabilitas namun dalam masa pergolakan politik yang luar biasa#

hukum berfungsi menjaga ketertiban disamping ia juga memungkinkan transformasi.

erjadi pergeseran dalam paradigma karenanya fungsi hukum menjadi berlawanan

arah 2paradoEical5.

e 8rito berpendapat bahwa hubungan antara keadilan politik dan demokrasi

adalah sesuatu yang kompleks. >mplementasi kebijakan keadilan yang

komprehensif dilakukan oleh re+im-re+im pengganti yang nondemokratis

diperlengkapi dengan lebih baik dalam konteks filosofis dan psikologis.

/undamentalisme yang membatasi keadilan berlaku di re+im demokratis.

%engadilan tidak akan dapat menetapkan secara sah kesalahan masyarakat yang

dinilai oleh setiap orang bahwa dia pantas dihukum.

"ahfud " mengemukakan dua pengertian politik hukum# 215 politik hukum

merupakan suatu kebijaksanaan hukum (legal policy) yang dilaksanakan secara

nasional oleh pemerintah# 2&5 bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara

melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan

hukum itu.

7. DILEMA PENERAPAN ATURAN HUKUM

alam ransisi# akan muncul suatu dilema transisional yang hadir pada

keseluruhan waktu sejarah politik. 8agaimana suatu aturan hukum ditegakkan# dan

bagaimana dengan dasar suatu re+im terdahulu di bawa ke pengadilan. "enurut

eitel# dalam transformasi politik masalah legalitas berbeda dengan masalah teori

-11-


12/22

hukum sebagaimana ia muncul dalam demokrasi-demokrasi yang mantap dalam

waktu-waktu yang normal. erdapat suatu penyusunan dari pertanyaan-pertanyaan

inti tentang legitimasi dari re+im baru# termasuk kondisi# peranan# dan pengadilan

transisional.

ilema keadilan transisional akan muncul dalam periode-periode terjadinya

perubahan politik substansial. "asalah institusional mengenai bagaimana

membentuk suatu hukum sesuai dengan rule o law akan dibebani kepada

"ahkaman :onstitusi yang baru didirikan dalam periode ini.

"engenai pelanggaran !" yang terjadi pada masa N!F> itler# prinsip-

prinsip Nuremberg sebagai %engadilan "iliter pada tahun 19)6-)@ menyatakan

bahwa kejahatan kemanusiaan dapat diadili di pengadilan internasional. %engadilan

Nuremberg memiliki kewenangan untuk mengadili crimes against peace# war

crimes# dan crimes against !umanity.

-12-


13/22

TANGGAPAN

8uku ak !sasi "anusia alam ransisi %olitik i >ndonesia oleh %rof. r. $atya

!rinanto# $# "..# memberikan banyak informasi dan pengetahuan yang sangat

penting bagi semua orang khususnya mahasiswa untuk memahami mengenai masa

transisi# demokrasi# kerusuhan tahun 199C# dan pelanggaran !" terdahulu yang

dilakukan oleh penguasa totaliter. "enurut George rwell dalam bukunya Animal Farm#

penguasa totaliter tidak hanya memimpin tanpa gangguan dari bawah ia tidak hanya

mau memiliki monopoli kekuasaan# tetapi juga mau secara aktif menentukan bagaimana

masyarakat hidup dan mati bagaimana mereka bangun dari tidur# makan# belajar dan

bekerja. >a juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan dan siapa yang tidak ikut

akan dihancurkan1.

%ada tahun 19C6 kekuasaan hukum# politik# sosial# dan militer# praktis berada

pada pimpinan puncak kekuasaan eksekutif# yaitu mantan %residen $oeharto&.

>ndonesia merupakan salah satu negara yang bertransisi dari pemerintahan rde 8aru

setelah '& tahun lamanya memerintah menuju ke demokrasi yang dimulai pada tahun

199C. emokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat# oleh rakyat# dan untuk

rakyat# oleh karena itu berbicara mengenai demokrasi adalah membicarakan tentang

kekuasaan# atau lebihnya pengelolaan kekuasaan secara beradab.

%emerintah >ndonesia sampai sekarang masih bebenah diri dalam hal menuju

demokrasi kerakyatan yang mampu membawa negara ke arah supremasi hukum yang

ideal. %roses demokrasi sangatlah panjang terutama dikaitkan dengan permasalahan

1 $atya !rinanto# "ak Asasi #anusia dalam $ransisi %olitik di &ndonesia.2akarta;%usat $tudi ukum ata Negara /akultas ukum ndonesia# &0165#hal.10&.

2 ?harles imawan# "ukum 'ebagai %anglima, 2akarta; Gramedia# &00@5# hal. 1).

-13-


14/22

masa lalu yang sampai sekarang masih melanda. :ekuasaan otoriter dalam masa orde

baru dirasakan sangat berbekas sampai sekarang kekuasaannya# walaupun re+imnya

sudah turun dari tampuk kekuasaan.

$ekarang di masa menuju arah demokrasi yang matang# >ndonesia masih berbenah diri#

pembenahan tersebut juga dibantu oleh masyarakat yang berperan tidak hanya menjadi

penonton pentas demokrasi di pemerintahan# namun juga berperan sebagai pengawas

jalannya pemerintahan yang demokratis. 8anyak demonstrasi sebagai media aspirasi

rakyat apabila suatu kebijakan dinilai tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

"asyarakat bisa bersuara# mereka bisa berkomentar# bahkan tidak sedikit mereka

mencaci pemerintahan yang dianggap lalai dalam kinerjanya. al ini berbeda dengan

keadaan masa pada masa orde baru $oeharto# dimana banyak masyarakat dibungkam

kebebasannya# tidak boleh beraspirasi# harus mengikuti setiap keputusan pemerintah.

$egala lembaga pemerintahan berpusat pada presiden sebagai kepala negara.

alaupun


15/22

besaran yang terjadi# kerusuhan massa# sampai berita korupsi. !pakah >ndonesia pada

saat itu benar-benar ideal seperti yang digambarkanD :ebijakan negara dalam

pembatasan media akan memberi gambaran berbagai kebijakan dan tidakan birokrasi

negara dalam komunikasi yang diterapkan terhadap keberadaan media penyiaran di

>ndonesia.

#

dan penghapusan dualisme N> %,*>.

4 "asduki# egulasi %enyiaran *ari Otoriter +e iberal, 2Bogyakarta; ,:>$# &0075#hal. @&.

-15-


16/22

ubungan militer dengan pencitraan N> yang sangat berkuasa di masa rde

baru hampir tidak dibarengi dengan kontrol sipil berbeda dengan yang terjadi di negara

demokrasi. ominasi N> dengan re+im otoriternya akhirnya kandas melalui reformasi

setelah jatuhnya pemerintahan rde 8aru dengan ditandai H,ima ,angkah *eformasi

N>H. entu saja tidakan reformasi N> dilakukan agar terpeliharanya momentum

demokrasi yang masih memerlukan sistem politik yang kuat dan kepemimpinan yang

bersih agar arah sesungguhnya dari reformasi terealisasi.

$elain itu mucul lembaga baru pada era demokrasi seperti :%: untuk

memberantas tindak pidana korupsi# "ahkamah :onstitusi yang memiliki fungsi dan

peran menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum# dan :omnas

!" sebagai lembaga yang mengawasi pelanggaran !".

8erkaitan dengan pelanggaran !"# banyak sekali yang terjadi pada +aman

pratransisi. $etiap masyarakat yang menentang akan diberikan ganjaran# bahkan tidak

sedikit yang meregang nyawa dikarenakan pertentangan terhadap pemerintahan di

masa orde baru. %elanggaran !" berat kerap terjadi# walaupun !" telah disinggung

dalam dasar negara


17/22


18/22

lembaga seperti "uman ig!ts atc! maupun lembaga-lembaga lain di tanah air

seperti kontras# koalisi NG di !ceh# dan sebagainyaC. "elalui perjanjian damai di

elsinki# akhirnya >ndonesia dapat membuktikan bahwa negara kesatuan *epublik

>ndonesia dapat tercapai dengan proses mediasi dari kedua belah pihak yang berseteru.

iawali dengan kejadian sunami yang membuka jalan hubungan pusat dengan !ceh.

%emerintahan baru di bawah $8B-: kala itu membuka perundingan dengan G!"

untuk mengajak mereka memfokuskan masalah kemanusiaan berkaitan dengan

bencana sunami. %erundingan berhasil dilakukan di elsinki# /inlandia# bulan !gustus

&006 yang membawa dampak penting bagi perubahan sosial-politik di !ceh ke depan.

$elanjutnya# berdasarkan "o< perdamaian ini# dibentuklah %># &00@5#hal. 19.

-18-


19/22

+aman orde baru. "ereka yang diduga sebagai pelanggar !" juga merupakan

petinggi partai besar yang sekarang masih eksis hingga kini juga merupakan orang

dekat $oeharto di jaman rde 8aru. $ecara langsung maupun tidak langsung

masyarakat akhirnya berpandangan# bahwa apakah peran militer masih sangat kuat di

pemerintahan sampai sekarang ini.

:ebobrokan re+im rde 8aru harus dihapuskan# dari pelanggaran !" hingga

::N yang harus ditindak. $ekarang masyarakat lebih pintar# semua berbicara# dan

bertindak. "engenai pelanggaran kasus ::N# diperlihatkan dengan penguasa yang

berkolusi dengan pengusaha. 8eberapa praktek korupsi besar pada masa rde 8aru

adalah korupsi %ertamina 21970-an5# 8ulog# akhir tahun 1970-an dan 1990-an# 8ank

uta# 8appindo# :anintodeE# kasus penggusuran tanah# kemacetan kredit raksasa

219975 pada bank pemerintah dan swasta yang diberikan oleh 8ank >ndonesia atas

nama kredit 8,8> 28antuan ,ikuidasi 8ank >ndonesia5 yang berjumlah ratusan triliun

rupiah# serta praktek monopoli dan oligopoli atas tata niaga cengkeh dan jeruk di

$ulawesi ndonesia menjadi negara

terkorupsi nomor ' oleh hasil sur(ei lembaga antikorupsi internasional - $!e

$ransparancy &nternational 2>5 terhadap 99 negara yang dipublikasikan oleh :ompas

pada && uli &00010.

%roses transisi dari re+im otoriter terdahulu merupakan bentuk ketidakpuasan

masyarakat atas pemerintahan yang telah berjalan. alaupun sudah terjadi reformasi

besar-besaran yang terjadi pada tahun 199C# namun tetap saja ada sebagian besar

masyarakat yang belum puas dan tidak percaya kepada pemerintah. 8uktinya saja#

9 "uhammad isyam# +risis #asa +ini dan Orde 2aru 2akarta; Bayasan bor >ndonesia

&00'5# hal. 197.

10 ibid# hal 199

-19-


20/22

masih banyak kasus main hakim sendiri# ataupun kebrutalan yang terjadi oleh ormas-

ormas yang masih menilai bahwa hukum masih tidak memihak kepada rakyat. ari

pembakaran# pembunuhan# pengeroyokan oleh masyarakat# hingga ormas yang

memboikot hal-hal yang dianggap mereka salah tanpa melalui jalur hukum.

!ksi main hakim sendiri sebenarnya bisa ditanggulangi apabila masyarakat

percaya dengan penegak hukum di negeri sendiri. %ada dasarnya penegakan hukum

dilakukan oleh alat penegak hukum (law enorcement agency) yang umumnya meliputi

kepolisian# kejaksaan# dan pengadilan# dan yang juga dikenal sebagai jalur hukum

terakhir adalah badan peradilan. :arenanya# orang melihat badan peradilan sebagai t!e

last bastion o legal order 33.

$elain itu# pada era demokrasi saat ini# populer istilah 3demokrasi kebablasan4.

emokrasi kebablasan bisa terlihat dari partai politik yang jumlahnya terlalu banyak#

sehingga dapat menyebabkan efisiensi proses demokrasi berkurang. "enurut *.

$oltau# partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir#

yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan

kekuasaannya untuk memilih# bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai

pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka.i >ndonesia# sistem

perwakilan politik dilegitimasi melalui partai politik. leh karena itu banyak orang

berbondong-bondong masuk ke dalam struktural partai. idak jarang terjadi money

politic untuk memuluskan pencapaian kekuasaan. $angat disayangkan apabila

kepentingan-kepentingan partai masih dikedepankan dibandingkan dengan kepentingan

masyarakat.

11 ?harles imawan# p.cit.# hal 6

-20-


21/22

emokrasi >ndonesia juga seharusnya berpedoman pada dasar negara#

sehingga masyarakat >ndonesia dapat menjadi pribadi pancasila dan ndonesia yang lebih baik. $osialisasi nilai-

nilai uni(ersal demokrasi dan sosialisasi nilai-nilai persatuan nasional haruslah

direalisasikan. :epentingan-kepentingan pribadi# kelompok# maupun golongan

seharusnya dapat disingkirkan terlebih dahulu untuk menyongsong negara demokrasi

yang ideal dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

-21-


22/22

DAFTAR PUSTAKA

!rinanto# $atya. "ak Asasi #anusia dalam $ransisi %olitik di &ndonesia . akarta; %usat

$tudi ukum ata Negara /akultas ukum ndonesia# &016.

Gultom# 8indar. %elanggaran "A# *alam "ukum +eadaan *arurat *i &ndonesia.

akarta; Gramedia# &009.

imawan# ?harles. "ukum 'ebagai %anglima. akarta; Gramedia# &00@.

isyam# "uhammad. +risis #asa +ini dan Orde 2aru. akarta; Bayasan bor

>ndonesia# &00'.

"asduki. egulasi %enyiaran4 *ari Otoriter +e iberal . Bogyakarta ,:>$# &007.

Nurhasim. Ambiguitas %erdamaian &ntegtrasi %olitik /A# %asca 0 #o1 "elsinki.

akarta ,>%># &00@.

ringkasan dan tanggapan buku prof satya

Documents