AGENSI, KUASA, POLITIK INDONESIA: Tugas ReviewEra Brilliana Largis – 071012009 – Ilmu Hubungan Internasional

1

Review artikel Actors, Institutional Change and Stability in The Indonesian Industrial Relations System

Perubahan pemerintahan dari masa orde lama ke orde baru kemudian dilanjutkan dengan masa reformasi merupakan suatu bentuk perubahan institusional dalam pemerintahan Indonesia, hal ini tidak lepas dari Peran beberapa aktor yang mempunyai pemikiran dan kepentingan dalam isus buruh. Aktor –aktor tersebut baik buruh, kelompok buruh, aktifis, lembaga internasional serta NGO merupakan beberapa aktor yang mempengaruhi proses perubahan kondisi stabilitas Indonesia beserta perkembangannya mengikuti perubahan institusionalnya.

Artikel dari Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) pada dasarnya menjelaskan mengenai perubahan institusional dan kestabilan di Indonesia dengan juga melihat peran beberapa aktor yang turut mempengaruhi perubahan institusional tersebut, yang kemudian mempengaruhi hubungan sistem industrial Indonesia khususnya pada zaman Orde Baru dan setelahnya melalui pendekatan teori institusionalisme. Perubahan institusional merupakan hal yang umum terjadi dalam sejarah hubungan sistem industrial pada suatu negara, karena berhubungan dengan hubungan struktural antara pemerintah dan kelompok kepentingan yang berusaha mencari keseimbangan dalam kepentingan keduanya, yang juga mencerminkan adanya pergolakan dalam bidang sosial dan ekonomi dalam suatu negara. hal ini juga yang terjadi di Indonesia, perubahan institusional dapat dilihat dari pembagian 3 masa yaitu Orde lama (1945-1965), Orde Baru (1965 - 1998), dan Paska Orde Baru (1998-sekarang).

Kemudian Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) melihat perubahan institusional dan stabilitas ini melalui pendekatan teori institusionalisme, yang mengambil dari pengertian Campbell (2004) dan Weick (1995) sebagai teori yang mengatakan bahwa institusi memberikan aturan dalam kehidupan sosial dan mempengaruhi pertimbangan dan aksi dari aktor sosial. Sehingga bisa dikatakan bahwa kuatnya suatu institusi dalam suatu negara berarti kuatnya aturan yang ada untuk dijalankan, yang juga berarti semakin taatnya individu dan kelompok, dan sedikitnya kesempatan bagi mereka untuk melakukan perlawanan atau keinginan untuk merubah logika institusi, begitu juga sebaliknya. Jika institusi tidak cukup kuat maka muncul keinginan dan kesempatan untuk merubah logika institusinya baik melalui logika yang baru maupun percampuran dari nilai yang telah ada (Hybrid). Terdapat dua jenis perubahan institusional yaitu perubahan yang berlanjut terus menerus atau kontinyu, evolusioner, Path Dependent, yang terjadi jika institusi melakukan perlawanan untuk mempertahankan yang sudah ada. Sedangkan perubahan yang kedua adalah perubahan yang terputus-putus , radikal, perubahan punctuated equilibrium yang terjadi ketika institusi menjadi tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan institusi lain yang biasanya muncul karena adanya krisis. Perubahan yang radikal sebenaranya dapat menjadi perubahan yang path dependent jika dianalisa dalam kerangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu perkembangan perubahan institusional dari hubungan indutrial indonesia akan didiskusikan dengan kerangka waktu sekitar 50 tahun. Melalui teori institusional kemudian agen ini menjadi salah satu variabel yang penting dibahas terutama bagaimana mereka memobilisasi kekuasaan dan mempengaruhi perubahan institusional Indonesia dan stabilitasnya.

AGENSI, KUASA, POLITIK INDONESIA: Tugas ReviewEra Brilliana Largis – 071012009 – Ilmu Hubungan Internasional

2

Perbedaan logika institusional dapat dilihat melalui perbedaan antara Orde Lama dan Orde baru, dimana dilihat dari sisi kebebasan buruh Orde Lama mempunyai tingkat kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Orde Baru. Hal ini dilihat melalui banyaknya partai buruh yang muncul ketika pemerintahan demokrasi liberal Soekarno, yaitu sebanyak 1501 persatuan buruh pada tahun 1955 walaupun kebanyakan mempunyai hubungan erat dengan partai politik tertentu. Hal ini kemudian berubah ketika Soekarno merubah sistem pemerintahannya menjadi Demokrasi Terpimpin dan mulai meningkatkan kontrol atas buruh, dibuktikan dengan adanya Undang Undang darurat no.7 1963 yang melarang adanya mogok buruh yang bekerja pada industri vital, kemudian menyebabkan menurunnya jumlah pemogokan, dan diikuti meningkatnya campur tangan kekuatan militer.

Sedangkan pada orde baru, pada awal pemerintahannya Soeharto telah menerapkan peraturan yang ketat atas hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi dan politik sebagai agenda utamanya, termasuk juga buruh. Sehingga untuk mencapai tujuan agenda ekonominya pemerintah mulai memberlakukan aturan untuk menarik investor asing, menetapkan gaji minimum, buruh yang murah dan diikuti dengan penegakan peraturan tersebut melalui campur tangan yang besar pihak militer. Walaupun bisa dikatakan aturan yang diterapkan pada awalnya mewarisi dari masa orde lama,a akan tetapi pemerintahan Soeharto kemudian membuat nilai aturan yang baru lagi, yang menimbulkan ketidakkonsistenan internal dalam hubungan sistem industrialnya terutama dimana terdapat gap antara aturan institusi dengan standart normatif para buruh. Selain itu untuk melegitimasikan aturan barunya Soeharto juga menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menegakkan aturan barunya melalui HIP atau Hubungan Industrial Pancasila, yaitu konsepsi Soeharto terhadap Pancasila yang disesuaikan dengan kepentingannya.

Selain itu juga, jika dalam Orde Lama kebebasan buruh dicerminkan dengan kebebasan untuk membentuk organisasi buruh yang bermacam-macam, dalam Orde Baru hal ini disatukan menjadi satu perkumpulan yaitu FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada 20 Februari 1973, yang dipimpin oleh partai yang kuat pada saat itu dan juga personel militer didalamnya. Hal ini menunjukkan besarnya kekuasaan koersif Soeharto pada waktu itu dengan batuan militernya yang kemudian membuka kesempatan untuk berontak bagi gerakan buruh dan aktifisnya dimana memiliki logika yang berlawanan dengan logika instutusional dari Orde Baru yang tidak hanya dari level nasional juga dari bantuan organisasi internasional seperti NGO, ILO, WCL dan ICFTU. Sehingga bisa dikatakan bahwa Orde Lama dan Orde Baru mempunyai logika institusional yang berbeda, dimana kemudian menimbulkan respon kritis ketika hal tersebut dilakukan di Orde Baru karena tidak samanya logika institusional yang lebih luas yaitu yang berada pada prinsip dan standar buruh internasional. Oleh karena itu perubahan logika institusi ini lebih mengarah untuk kembali ke logika sebelumnya dan logika institusional yang lebih luas, sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan institusinya bersifat Path-dependent walaupun terdapat perubahan sistem dengan sistem lain.

Perubahan institusional pada masa Post –Soeharto banyak dipengaruhi oleh reformasi politik yang mengarah pada pemerintahan yang lebih demokratis. Melalui bantuan dari ILO (International Labour Organization) Pemerintah Indonesia mulai memperbarui aturan mengenai buruh ditandai dengan meratifikasi 8 konvensi ILO dan mengaplikasikannya didalam peraturan Indonesia, dan hal ini juga diikuti dengan meningkatnya kepedulian aktor aktor lain tentang kebutuhan untuk merubah sistem hubungan industrial Indonesia dari bekas rezim Soeharto. Salah satu diantaranya adalah penandatanganan dan pengadopsian nilai pada Konvensi ILO no.87 pada

AGENSI, KUASA, POLITIK INDONESIA: Tugas ReviewEra Brilliana Largis – 071012009 – Ilmu Hubungan Internasional

3

Juni 1998 oleh Presiden Habibie, dilanjutkan dengan Undang-undang persatuan Dagang no.21/200 pada presiden Abdurrahman Wahid. Adanya reformasi secara formal ini kemudian memunculkan beberapa institusi baru dalam sistem hubungan indutrial Indonesia, terutama yang berasal dari logika luar atau tidak berasal dari rakyat Indonesia, seperti nilai, standart, struktur buruh internasional yang cenderung menggantikan logika yang telah ada diIndonesia yang juga menimbulkan beberapa kritik.Secara umum, terdapat dua perubahan institusi selama masa paska Orde Baru, yaitu muncul kembalinya persatuan-persatuan buruh dan munculnya alianso dari federasi buruh yang independent (tidak berafiliasi dengan partai politik) dan konfederasi buruh yang sebelumnya belum ada. Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru dimana kelompok buruh di Indonesia menjadi terfragmentasi dan berkompetisi satu sama lain dalam mengumpulkan anggota dan pengaruh, bukan bekerja sama untuk reformasi yang berkelanjutan.

Selain itu juga perkembangan institusional dalam hal buruh ditunjukkan dengan adanya pengadilan buruh yang menggantikan mekanisme non-yudikatif penyelesaian sengketa buruh, dimana mekanisme baru ini didukung dengan adanya peran komite khusus P4 atau Panitia Penyeleseain Perselisihan Perburuhan. Mekanisme baru ini merupakan usulan dan dibawah bantuan dari ILO yang juga mekanisme yang dilakukan di beberapa negara lain dan juga untuk menghindari semakin kompleksnya permasalahan buruh karena kurangnya pengetahuan, kemampuan dan sumber daya bagi buruh dan kelompok buruh untuk menyelesaikan permaslahannya. Perubahan lain adalah adanya kelonggaran dan peningkatan jumlah outsourcing dan pekerja kontrak sebagai strategi untuk meluaskan pasar buruh dan fleksibilitas dalam bisnis dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Perubahan ini juga menimbulkan kritik karena dianggap sebagai penyebab kondisi pekerja yang menjadi terlalu dieksploitasi daripada sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan pada paska Orde Baru ini yang terjadi adalah berkurangnya intervensi pemerintah dalam isu hubungan industrial, dimana hubungan antara pemberi kerja (employer) dengan buruh lebih bebas yang walaupun kemudian menimbulkan kritik karena berkurangnya pengawasan atas hukum tentang buruh pada level perusahaan. Dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat logika institusional yang berbeda dalam beberapa aktor dan banyaknya perbedaan pandangan mengenai bentuk keseimbangan dalam sistem yang baru.

Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) menyebutkan terdapat beberapa aktor yang krusial dalam perubahan intitusional terutama pada isu buruh. Salah satu aktor yang paling berperan dalam reformasi buruh adalah NGO, aktifis mahasiswa, dan juga kelompok buruh, yang melakukan perubahan secara sembunyi-sembunyi pada zaman Orde Baru dan dikatakan cukup aktif dalam memperjuangkan pikirannya, akan tetapi menurut Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) mengutip pernyataan Ford (2000) dan Caraway (2004) aktor ini kemudian paska Orde Baru tidak mempunyai peran yang lebih besar, serta berkurangnya kontribusinya sendiri terhadap perubahan, serta semakin terpecahnya atau kurangnya persatuan dari kelompok buruh yang ada. Aktor lain adalah organisasi internasional ILO yang menjadi pengawas dalam proses reformasi buruh agar sesuai dengan standart internasional. Pada zaman Orde Baru peran ILO sendiri pada awalnya tidak terlalu signifikan karena kurangnya respon dari pemerintah, akan tetapi dengan masuknya IMF paska krisis moneter memberikan jalan bagi ILO untuk lebih berkontribusi membantu gerakan buruh yang ada juga sebagai pengawas standart buruh Indonesia. Aktor lain yang adalah kelompok pengusaha, kelompok ini tidak mempunyai peran krusial pada awalnya, akan tetapi mulai aktif ketika Putusan Mentri No.150/2000 tentang upah buruh dan menjadikan kelompok ini lebih kuat secara internal. Aktor lain adalah IMF yang berkontribusi dalam

AGENSI, KUASA, POLITIK INDONESIA: Tugas ReviewEra Brilliana Largis – 071012009 – Ilmu Hubungan Internasional

4

memulai reformasi buruh itu sendiri melalui mekanisme perbaikan struktur ekonomi paska krisis. Selain itu juga terdapat aktor lain yang penting walaupun kontribusinya bisa dikatakan sedikit, yaitu akademisi hukum dan hubungan buruh. Walaupun sebenarnya peran mereka penting akan tetapi selama reformasi perannya tidak begitu krusial karena tidak dianggap terlalu penting oleh pembuat kebijakan dan pemerintah.

Pada kesimpulannya artikel Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) mengatakan bahwa perubahan Institusional dari Orde Baru ke reformasi tidak terlalu berdampak signifikan bagi buruk karena kebijakan dan implementasinya masih sama seperti Orde Baru dengan budaya paternalisitik dan patron-client. Selain itu juga, perubahan institusi yang ada dianggap tidak memberikan peningkatan pada kualitas buruh diIndonesia, malah menurunkan kualitasnya. Hal ini dikarenakan undang-undang buruh yang sangat liberal, berkurangnya intervensi pemerintah, lemahnya penegakan hukum dalam masalah buruh, serta semakin terfragmentasi dan berkompetisinya kelompok-kelompok buruh diIndonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan kondisis kesejahteraan buruh diIndonesia pada masa reformasi tidak bertambah baik, malah dalam beberapa sisi semakin buruk, yang berbeda adalah tidak adanya campur tangan militer didalamnya.

Artikel Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) pada dasarnya secara umum menjelaskan perkembangan gerakan buruh sebagai salah satu aktor yang mempengaruhi politik diIndonesia secara jelas bagaimana perubahan peran aktor-aktor tersebut dalam perkembangan politik Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari judul seharusnya Neil Rupidara dan Peter McGraw (2009) juga lebih fokus terhadap stabilitas diIndonesia sendiri yang kurang tampak didalam artikel, bentuk ketidakstabilan apakah yang disebabkan oleh perubahan institusional ini, dan bagaimana bentuknya serta bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan industrial secara real. Selain itu, bentuk tarik-menarik antar logika institusional juga kurang tampak dalam artikel karena fokus yang dibahas adalah peran dari aktor buruh itu sendiri, bukan peran aktor secara umum. Ditambah lagi tidak tampaknya pengaruh yang signifikan dari peran buruh ini ditiap kurun waktunya, baik dalam Orde Lama dan Orde Baru serta reformasi dalam mempengaruhi perubahan dan hubungan sistem indutrial, baik dalam bentuk partai yang mendominasi ataupun bentuk pengaruh yang kelihatan lainnya.

REFERENSI:

Rupidara, Neil Semuel & Peter McGraw. 2009. “Actors, Institutional Change and Stability in The Indonesian Industrial Relations System”