strategi public relations kementerian agama republik

STRATEGI PUBLIC RELATIONS KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK

INDONESIA DALAM MENGELOLA ISU AGAMA DI MEDIA MASSA

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

(S.Sos)

Oleh:

MUHAMMAD YUNUS 1113051000149

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2020 M./ 1441 H.

ii

LEMBAR PERNYATAAN

iii

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

STRATEGI PUBLIC RELATIONS KEMENTERIAN

AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGELOLA ISU AGAMA DI MEDIA MASSA

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh: Muhammad Yunus

NIM: 1113051000149

Pembimbing.

Ade Rina Farida, M.Si NIP. 197705132007012018

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1441 H/2020

iv

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi berjudul “STRATEGI PUBLIC RELATIONS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DALAM MENGELOLA ISU AGAMA DI MEDIA MASSA”

telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Jakarta, 18 Mei 2020

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Dr. Armawati Arbi, M.Si NIP. 196502071991032002

Sekretaris Merangkap Anggota

Miftachur Rosyidah, M.Pd.I NIP. 197207201999032002

Anggota

Penguji I

Syamsul Rijal, Ph.D NIP. 197810082006041002

Penguji II

Kalsum Minangsih, M.A NIP. 197704242007102002

Pembimbing

Ade Rina Farida, M.Si NIP. 197705132007012018

v

ABSTRAK

Muhammad Yunus Strategi Public Relations Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Mengelola Isu Agama Di Media Massa

Skripsi ini meneliti tentang strategi public relations yang diterapkan oleh Kementerian Agama dalam mengelola isu agama di media masa. Permasalahan utamanya adalah bagaimana peran dan strategi public relaitons Kementerian Agama dalam mengelola isu agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis dan sumbernya diambil dari lembaga Humas Kementerian Agama bidang pengelolaan keberagamaan, yaitu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Strategi public relations merupakan aktifitas dari mulai perencanaan hingga tujuan yang dilakukan oleh public relations. Terdapat tiga tahapan, yaitu menentukan sasaran, membuat formulasi aksi dan menggunakan komunikasi efektif. Dengan tiga tahapan tersebut public relations dapat diukur bagaimana peranan dann menjalakan tugasnya di organisasi.

Adapun hasil penelitiannya adalah dalam mengelola isu keberagamaan, lembaga yang mengampu adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Dalam menjankan tugasnya, Bimas Islam berperan untuk identifikasi isu, berkoordinasi dengan antar lembaga dan stake holder serta menjadi pelayanan publik. Strategi public relations yang diterapkannya adalah menetapkan sasaran dan tujuan, melakukan formulasi aksi, dan melakukan komunikasi efektif sebagai bentuk lembaga layanan keberagamaan. Sedangkan platform media yang digunakannya adalah bekerja sama dengan media cetak serta menggunakan seluruh media sosial.

Kata Kunci: Strategi, Public Relations, Kementerian Agama, Bimas Islam

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kesehatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Public Relations Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Mengelola Isu Agama Di Media Massa”. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan menuju jalan yang di ridhai Allah SWT.

Alhamdulillah dengan ridha dari Allah SWT, peneliti dapat menciptakan karya tulis yang semoga dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Tak ada gading yang tak retak, peneliti memohon maaf apabila dalam karya tulis ini masih banyak kekurangannya. Skripsi ini di tulis untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program strata satu (S1).

Berkat segala dukungan berupa doa, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, peneliti dapat melewati tantangan dan rintangan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua peneliti, H. Bunyamin, HS dan Hj. Euis Suryati

juga kakak dan adik penulis atas segala dukungan dan doa

yang telah dilakukan.

2. Suparto, M.Ed., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

3. Dr. Siti Napsiyah, MSW sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik, Dr. Sihabudin Noor, MA sebagai Wakil Dekan

Bidang Administrasi dan Hukum, dan Drs. Cecep

Castrawijaya, MA sebagai Wakil Dekan Bidang

vii

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi.

4. Dr. Armawati Arbi, M.Si sebagai Ketua Program Studi

Komunikasi dan Penyiaran Islam.

5. Dr. H. Edi Amin, MAA sebagai Sekretaris Program Studi

Komunikasi dan Penyiaran Islam.

6. Dr. Wahyu Prasetyawan, M.A sebagai Dosen Pembimbing

Akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan

kepada seluruh mahasiswa KPI D angkatan 2013.

7. Ade Rina Farida, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

yang senantiasa telah memberikan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan

skripsi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi yang telah memberikan berbagai ilmu

berharga kepada peneliti selama masa perkuliahan.

9. Seluruh karyawan Perpustakaan Utama serta Perpustakaan

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang

memudahkan peneliti dalam menemukan referensi untuk

skripsi ini.

10. H. Sigit Kamseno, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian

Humas dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam

Kementerian Agam RI yang telah memberikan izin kepada

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Sigit Bagian Data Subbag Humas dan Sistem

Informasi Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI

viii

yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi

ini.

12. Seluruh teman seperjuangan peneliti KPI angkatan 2013

terkhusus teman teman KPI D. Terima kasih atas segala

dukungan dan perhatian yang diberikan.

13. Teman-teman SUZURAN, Bos Udin Importir Jersey,

Bahar Menantu pak lurah Lamudin, Nurdin PNS Itjen

Kemenag, Preti pemilik travel Umroh dan Haji, Hakiki

senior wartawan DBL, Ketum Zaki ketua Mahasiswa

Depok Se-Indonesia, Dendi Petugas kecamatan Jaktim,

Hilman ketua calon ketum PP Pemuda Muhammadiyah,

Santi pengusaha batik pekalongan, Bayu pengusaha sosis

bakar pertama di Pamulang, and our true love Cusnul.

14. Dosen Pembimbing dan teman-teman KKN Mesra atas

segala pengalaman pengabdian kemasyarakatan yang

sangat berkesan.

15. Keluarga besar PMII Komfakda yang sangat memberikan

kontribusi luar biasa dalam kehidupan kampus peneliti,

memberikan banyak sekali pelajaran yang sangat berguna

bagi peneliti.

16. Untuk teman-teman MAKCONDO Creative House,

Direksi anakuin.com, IRMAZA, ANRES 405, IMIKI, GP.

ANSOR, BANSER, KOTI, Karang Taruna Pd. Cabe Ilir,

Padepokan 212 Desember terimakasih telah memberikan

inspirasi bagi peneliti.

17. Seluruh teman-teman TRIVIO yang selalu setia bersama

membangun kekuatan ekonomi mandiri.

ix

18. Serta semua pihak yang yang telah membantu peneliti

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian pengantar ini peneliti sampaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, khususnya mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata atu kalimat pada skripsi ini.

Jakarta, 18 Mei 2020

Muhammad Yunus

x

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .............................. iii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ....................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Fokus Penelitian ..................................................................... 12

C. Rumusan Masalah ................................................................. 12

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 12

E. Metodologi Penelitian ............................................................ 14

F. Tinjauan Pustaka ................................................................... 19

G. Sistematika Penulisan ............................................................ 20

BAB II LANDASAN TEORI ..................................................... 22

A. Strategi Public Relations ....................................................... 22

B. Peranan Public Relations ...................................................... 33

C. Isu ............................................................................................ 37

D. Tahapan Isu ............................................................................ 40

E. Menejemen Isu ....................................................................... 42

F. Isu Keagamaan ....................................................................... 43

BAB III GAMBARAN UMUM .................................................. 51

A. Sejarah Kementerian Agama ................................................ 51

B. Visi dan Misi Kementerian Agama ...................................... 59

xi

C. Tujuan, Tugas dan Fungsi .................................................... 60

D. Struktur Ogranisasi Kementerian Agama .......................... 63

BAB IV HASIL DAN ANALISA ............................................... 64

A. Peran Public Relations Kementerian Agama ...................... 64

B. Strategi PR Bimas Kemenag ................................................. 77

C. Platform Media ...................................................................... 87

BAB V PENUTUP ..................................................................... 90

A. Kesimpulan ............................................................................. 90

B. Kritik dan Saran .................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 94

LAMPIRAN ................................................................................ 99

Transkrip Wawancara .............................................................. 101

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang

sangat kaya sekali akan keanekaragaman dan sumber

daya alamnya. Keanekaragaman ini menjadi salah satu

faktor penyebab adanya kemajemukan masyarakat di

Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri

berarti bahwa adanya perbedaan warga masyarakat ke

dalam kelompok – kelompok secara horizontal.

Walaupun adanya masyarakat yang majemuk ini, sesuai

dengan semboyan negara Indonesia yaitu “Bhinneka

Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda beda tetapi

tetap satu jua. Semboyan ini merupakan fondasi kita agar

tetap menjaga toleransi dan juga persatuan dan kesatuan

di tengah perbedaan yang ada.

Dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki

banyak sekali pulau-pulau. Baik pulau besar maupun

pulau kecil. Hal ini dapat berkembang melahirkan

sebuah budaya.1 Kemudian dilihat dari letak Indonesia

yang strategis pada posisi silang, sehingga

1https://www.kompasiana.com/tasyaazzahra/58491eccf87e612f184

d3af6/kemajemukan-bangsa-indonesia, diakses pada Selasa, 19 Mei 2020 pukul. 02.31 WIB

2

memungkinkan terjadinya kontak dengan bangsa-bangsa

lain yang dapat mengakibatkan adanya pertemuan

dengan pendatang yang dapat menyebabkan terciptanya

proses asimilasi melalui perkawinan campuran

(amalgamasi) sehingga terbentuk ras dan etnis.

Perbedaan iklim dan topografi juga mengakibatkan

terbentuknya aneka budaya kelompok masyarakat. Nah,

kemajemukan masyarakat Indonesia ini juga disebabkan

oleh beberapa hal yang dapat dilihat antara lain

berdasarkan ras, etnis, dan agama.

Kemajemukan masyarakat berdasarkan ras. Ras

sendiri memiliki arti yaitu segolongan manusia yang

memiliki persamaan dalam ciri-ciri fisik dan sifat-

sifatnya yang diwariskan secara turun temurun. Setiap

manusia memiliki fisik yang berbeda beda pastinya.

Mulai dari warna kulit, bentuk, warna rambut, bentuk

hidung, dan mata. Dengan adanya perbedaan ras ini

seringkali timbul adanya “streotipe”.2 Streotipe adalah

pikiran yang berprasangka yang didasarkan pada kesan

umum yang dipercayai tentang sifat-sifat dan karakter

suatu kelompok ras tertentu. Contoh dari permasalahan

ini seperti, politik “Aparthied” di Afrika Selatan yang

membatasi secara hukum dan politik warga negara kulit

hitam oleh kelompok minoritas kulit putih. Nenek

moyang Indonesia pun juga merupakan campuran

2https://www.kompasiana.com/tasyaazzahra/58491eccf87e612f184d3af6/kemajemukan-bangsa-indonesia, diakses pada Selasa, 19 Mei 2020 pukul. 02.35 WIB

3

penduduk asli dengan bangsa asing seperti; Bangsa

Melayu Mongoloid, Bangsa Papua Melanosoid, dan

Bangsa Vedoid.

Terakhir yaitu, kemajemukan masyarakat

berdasarkan agama. Agama adalah kepercayaan kepada

alam gaib yang telah mengenal berbagai kepercayaan

kepada alam gaib tanpa dituntun oleh kitab suci.3

Beberapa dari masyarakat Indonesia juga percaya akan

kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu.

Berikut beberapa jenis kepercayaan yang masih diyakini

oleh beberapa masyarakat Indonesia, seperti animisme

dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan kepada

roh-roh nenek moyang dan roh lainnya dari makhluk dan

benda alam. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan

kepada semua benda hidup maupun mati yang dianggap

mempunyai kekuatan gaib dan luar biasa.

Adanya keberagaman masyarakat Indonesia juga

dapat memberikan pengaruh dalam berbagai kehidupan

bangsa Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi kita

untuk tetap mempertahankan adanya persatuan dan

kesatuan dan meningkatkan sikap saling menghargai di

tengah perbedaan yang ada. Hal-hal yang dapat

terpengaruh dengan adanya kemajemukan ini, yaitu

konflik sosial dan integrasi sosial.

3 https://brainly.co.id/tugas/12677396, diakses pada Selasa, 19 Mei 2020 pukul. 02.45 WIB

4

Dalam konflik sosial telah memperlihatkan

bahwa bangsa Indonesia yang majemuk seringkali

menghadapi masalah dalam mewujudkan persatuan dan

kesatuan. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan

bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk

tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan. Contoh

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial

seperti adanya Isu agama. Hal ini biasanya disebabkan

karena kurangnya toleransi yang terjadi di antara

beberapa golongan masyarakat, adanya perbedaan

pendirian dan perasaan antar individu, dan adanya

perbedaan kebudayaan yang berkaitan dengan tata nilai.

Kini pada realitanya Indonesia seperti tidak

pernah luput dari isu yang berhubungan dengan

keagamaan. Tak jarang, isu keagamaan tersebut

berdampak besar pada masyarakat hingga berujung

konflik antar umat beragama. Masyarakat pun menuntut

sikap dan kebijaksanaan pemerintah terhadap masalah-

masalah keagamaan yang menimpa bangsa. 4

Salah satu contoh yakni isu dugaan penistaan

agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja

Poernama atau Ahok karena dianggap melecehkan umat

Islam terkait pidato yang disampaikan mengenai surat Al

Maidah ayat 51 ketika beliau berdinas di Kepulauan

4 https://tirto.id/tantangan-sulit-isu-agama-demokrasi-dalam-kabinet-indonesia-maju-ek68, diakses pada Selasa, 19 Mei 2020 pukul. 02.49 WIB

5

Seribu.5 Peristiwa itu mengakibatkan kecaman dari

segala elemen masyarakat Indonesia, khususnya umat

Islam. Isu tersebut akhirnya berujung aksi unjuk rasa

terbesar di Indonesia atau disebut sebagai demo 411 pada

4 November 2016 di depan Istana Negara yang

dilakukan oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia,

tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan umat muslim di

luar DKI Jakarta dan pulau Jawa. Unjuk rasa itu

menuntut pemerintah terutama Presiden Joko Widodo

bersikap tegas secara hukum dalam menangani dan

menyelesaikan kasus penistaan agama.

Tak hanya itu, contoh lain terkait sentiment

agama juga pernah terjadi pada tahun 2016 di Tanjung

Balai, Sumatera Utara.6 Tepatnya, Jumat 29 Juli 2016,

terjadi kerusuhan yang menyebabkan satu vihara dan

empat kelenteng hangus terbakar. Peristiwa ini bermula

karena salah satu warga keturunan Tionghoa yang

tinggal di Jalan Karya, Tanjung Balai, menemui

pengurus masjid dan menyampaikan keluhannya

terhadap volume suara azan yang di kumandangkan di

wilayah setempat. Setelah itu, pihak masjid menemui

warga tersebut dan terjadilah keributan. Namun, karena

keributan itu, kepala lingkungan dan kelurahan setempat

5 https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51, diakses pada Selasa, 19 Mei 2020 pukul. 02.57 WIB 6http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/30/kronologis-pembakaran-vihara-dan-empat-kelenteng-di-tanjungbalai, diakses pada Kamis, 16 Agustus 2019 pukul. 22.00 WIB

6

membawa masing-masing pihak ke Polisi Sektor

(Polsek) untuk mediasi. Setibanya mereka di kepolisian

dan ketika mediasi tengah dilakukan, sekolompok warga

tiba-tiba membakar Vihara Juanda yang berjarak sekitar

500 meter di Jalan Karya. Tak hanya Vihara Juanda,

warga yang diperkirakan berjumlah puluhan tersebut

juga membakar isi bangunan seperti barang-barang di

dalam Vihara dan Kelenteng hingga kendaraan

operasionalnya.

Sebagai contoh lainnya adalah kasus yang

sempat ramai di media sosial dan membuat banyak portal

berita Nasional yang memberitakan adalah ceramah

seorang tokoh Islam (UAS) yang menyinggung lambang

agama lain pada sesi ceramahnya, sehingga berujung

pada pelaporan kepada polisi.7

Perihal di atas adalah gambaran kasus isu

keagamaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Agama Republik Indonesia, dalam hal ini di bidang

kehumasan atau PR untuk meredam isu-isu tersebut agar

tidak berdampak pada stabilitas keamanan Nasional.

Bila dilihat dari tugas, pokok dan fungsi sebagai

pengelola isu-isu keagamaan, Humas Kementerian

Agama Republik Indonesia harus bisa menyelesaikan

segala permasalahan menyangkut isu kegamaan yang

7https://20.detik.com/detikflash/20190819-190819030/uas-

dilaporkan-gmki-ke-polisi-terkait-pernyataan-soal-salib diakses pada 2 September 2019 Pukul 17.17 WIB.

7

terjadi di masyarakat. Tugasnya sebagai pengelola isu

akan berhasil, apabila Humas Kementerian Agama

Republik Indonesia tidak hanya mengandalkan

kemampuan dari lembaganya saja, tapi dengan

melibatkan publik eksternal maupun publik internal yang

memberikan pengertian, penerimaan dan

keikutsertaannya.8 Disinilah peran kehumasan setiap

instansi pemerintah menjadi keharusan untuk

menyebarkan informasi tentang aktivitas instansi, baik

ke dalam maupun ke luar masyarakat. Sebab, humas

merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya

interaksi serta jalannya informasi melalui media massa

seperti pers, radio, televisi, dan media lainnya.9

Dilihat dari Tujuan Pembangunan Kementerian

Agama Sebagai penjabaran visi dan misi, tujuan

pembangunan Kementerian Agama dalam bidang

agama, yaitu:10

a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas

kehidupan beragama.

b. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat

beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar

kerukunan nasional.

8 A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: PT

Bina Aksara, 1986), hal. 63 9 A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, hal. 63 10 https://kemenag.go.id/home/artikel/42942 diakses pada 2 September

2019 Pukul 17.00 WIB

8

c. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan

beragama yang berkualitas dan merata.

d. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam

meningkatkan kontribusi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan

pembangunan.

e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah yang trasparan dan akuntabel untuk

pelayanan ibadah haji yang prima.

f. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan

bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan

pembangunan bidang agama yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

Pada poin a dan b sudah sangat jelas bahwa

tujuan Kemenag RI adalah meningkatkan kualitas

pemahaman, pengamalan ajaran agama serta

menciptakan suasana beragama yang rukun dan

harmonis. Jelas bahwa dalam prakteknya, Kemenag RI

dalam hal ini adalah bagian Humas harus dapat

mengelola isu-isu keagamaan yang beredar di media

agar isu-isu keagamaan tersebut tidak menjadi alasan

akan ketidakstabilan kondisi kerukunan umat beragama

di Indonesia.

Sesuai dengan ungkapan Dimock dan Koening

yang dikutip oleh Rosady Ruslan, bahwa humas

pemerintah harus mampu untuk menanamkan

9

keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat

ikut berpartisipasi melaksanakan program-program

pembangunan, serta menjaga stabilitas dan keamanan

nasional.11 Tidak hanya itu, ungkapan selanjutnya dari

John D. Millet bahwa kegiatan utama humas

pemerintah ialah seorang yang memberikan nasihat

atau saran dalam menanggapi apa sebaiknya yang

dilakukan oleh organisasi yang sesuai dengan

keinginan publiknya.12

Pendapat-pendapat ini seperti penjelasan yang

dikemukakan oleh Rosady Ruslan mengenai fungsi

utama dari humas atau PR, antara lain: (1)

mengamankan kebijaksanaan pemerintah, (2)

memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan

atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga

program-program kerja secara nasional kepada

masyarakat, (3) menjadi komunikator dan sekaligus

mediator yang proaktif dalam menjembatani

kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan

menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-

keinginan publiknya di lain pihak, (4) berperan serta

dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis

demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik

pembangunan nasional jangka panjang dan jangka

11 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan

Aplikasi edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 324 12 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan

Aplikasi edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 323

10

pendek, (5) memiliki kemampuan membangun dan

membina saling pengertian antara kebijaksanaan

pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal

internal, (6) menyelenggarakan pendokumentasian

setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan,

(7) mengumpulkan berbagai data dan informasi yang

berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan

dengan kepentingan lembaga/instansi, (6) dan

kemampuan membuat produk publikasi humas seperti

kliping, press release, news letter, majalah PR internal,

bulletin, brosur, poster, dan lainnya.13

Media massa sangat berkaitan erat dengan

Public Relations (PR), dalam hal ini yang merupakan

tugas praktisi kehumasan atau PR sebagai seorang yang

memberikan motivasi, menjalankan komunikasi timbal

balik dan membuat citra yang baik. Menurut Frank

Jefkins, Public Relations merupakan kegiatan

komunikasi yang sudah direncanakan terlebih dulu dan

dilakukan antara organisasi dengan publiknya,

umumnya berisi komunikasi publik di dalam organisasi

dan publik di luar organisasi yang bermaksud untuk

mewujudkan pengertian satu sama lain dan pencapaian

tujuan organisasi.14 Pentingnya media massa menurut

Dennis McQuail melalui bukunya berjudul Teori

13 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan

Aplikasi edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 325-328 14 Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung, Pusat

Penerbitan Universitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, 2007), hal. 33

11

Komunikasi Massa kian meningkat seiring berjalannya

waktu bagi institusi penting di masyarakat.15 Media

massa digunakan PR atau humas pemerintah untuk

menyampaikan informasi yang menyangkut

kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta

tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban pemerintahan.

Kembali kepada media massa dan PR, bahwa

media massa terbagi menjadi media cetak, internet dan

elektronik. Media cetak seperti majalah, koran,

kemudian media internet seperti artikel atau berita

online dengan jaringan internet dan media elektronik

yaitu televisi dan radio. Dengan tersedianya perangkat

- perangkat media massa yang semakin hari semakin

berkembang itu, instansi kehumasan atau PR bisa

mengoptimalkan penggunaannya untuk menyampaikan

informasi kepada publik yang berkaitan dengan

tugasnya sebagai pengelola isu. Apabila Humas

Kementerian Agama Republik Indonesia tidak bisa

menyelesaikan isu keagamaan secara baik dan

sistematis, maka hal itu akan berdampak pada

ketidakharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.

Sebab, isu bisa menjadi dampak buruk seperti rusaknya

persatuan, kikisnya nilai kepercayaan, bahkan dapat

mengganggu stabilitas tatanan masyarakat hingga

menimbulkan disiintegrasi satu sama lain. Dari latar

15 Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa¸ (Jakarta: Penerbit

Erlangga, 1989), hal. 3

12

belakang yang telah dijabarkan, akhirnya penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Strategi Public Relations Kementerian Agama

Republik Indonesia Dalam Mengelola Isu Agama Di

Media Massa”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di

atas, penelitian ini akan membahas tentang Strategi

Public Relations Kementerian Agama Republik

Indonesia dalam Mengelola Isu Agama di Media Massa.

Agar penelitian terarah dan tidak meluas, peneliti

menganalisa Strategi Public Relations Kementerian

Agama Republik Indonesia dalam Mengelola Isu

Keagamaan selama tahun 2016 sampai dengan 2019.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Public Relations Kementerian

Agama Republik Indonesia dalam mengelola isu

agama di Media Massa?

2. Platform media apa saja yang digunakan oleh

Public Relations Kementerian Agama Republik

Indonesia dalam menghadapi isu agama?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

13

a. Untuk mengetahui Strategi Public Relations di

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam

menghadapi Isu Keagamaan.

b. Untuk mengetahui bentuk platform media yang

digunakan oleh Kementerian Agama Republik

Indonesia dalam menghadapi Isu agama.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukan dan bahan referensi berguna dalam

pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi

khususnya Public Relations.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan wawasan mengenai Public

Relations yang menjadi mata kuliah penting bagi

mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran

Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Secara Sosial

Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat

mengetahui Strategi Public Relations yang

dilakukan Kementerian Agama Republik

Indonesia dalam melakukan upaya-upaya

penciptaan komunikasi yang baik sehingga

menimbulkan saling paham antara pemerintah

dengan masyarakat.

14

E. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Guba yaitu suatu

kepercayaan yang menjadi dasar dan pedoman dari

seluruh rangkaian penelitian mencakup bagaimana

peneliti melihat realita (world views), bagaimana

mempelajari fenomena, cara yang digunakan dalam

penelitian, hingga cara yang digunakan dalam

menginterpretasikan temuan.16 Peneliti

menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai

pedoman proses pelaksanaan penelitian. Guba

menyatakan bahwa konstruktivisme menunjukan

adanya realitas dari hasil konstruksi kemampuan

berpikir seseorang. Artinya, sebuah realitas

terbentuk melalui pikiran manusia yang hendak

berpikir mengenai realitas itu. Konstruktivisme

bersifat tidak tetap atau selalu berkembang.

Ibaratnya, konstruktivisme ialah fasilitator

yang menjembatani keragaman sikap dan pandangan

pelaku sosial. Tujuannya untuk menyusun kembali

(rekonstruksi), kemudian menjabarkan seluruh

realitas sosial melalui dialog antara peneliti dan yang

diteliti.17 Dengan kata lain, kesimpulan dari

penelitian ini adalah hasil pemikiran dari peneliti.

16 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,

(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013), hal. 25 17 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal.

48-49

15

Peneliti memiliki hak untuk memberikan saran dan

kesimpulan penelitian berdasarkan fakta- fakta yang

ditemukan selama penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode

penelitian kualitatif. Metode kualitatif, menurut

Bogdan dan Taylor, yakni prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.18 Lebih lanjut, penelitian

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk

memahami fenomena yang dialami oleh apa yang

diteliti secara rinci, dalam hal ini subjek penelitian

dari segi perilaku, tindakan, perilaku, motivasi yang

dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa fenomena

tersebut dapat ditelaah dengan memanfaatkan

teknik wawancara, pengamatan dan analisis

dokumen.19

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah bagian Biro Humas dan

Data Informasi Kementerian Agama Republik

Indonesia, sedangkan objek penelitian adalah

strategi Public Relations Kementerian Agama

Republik Indonesia dalam pengelolaan isu agama

18 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 4 19 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 5-6

16

di media sosial yang dikelola tim Kementerian

Agama seperti facebook, Instagram, website

www.kemenag.go.id dan twitter @Kemenag_RI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan beberapa teknik-

teknik untuk mendapatkan data dan informasi yang

diperlukan, antara lain :

a. Observasi/Pengamatan

Observasi/Pengamatan ialah teknik

pengumpulan data yang dilakukan secara

sistematis, artinya terdapat waktu pelaksanaan,

tempat pengamatan dan kapan suatu subjek

penelitian bisa diamati.20 Pengamatan akan

mendukung proses memperoleh informasi atau

data sesuai fakta serta cenderung besar nilai

kebenarannya, sebab peneliti akan melihat

persoalan dari sisi subjek penelitian.

Pengambilan data mengandalkan ketelitian

terhadap sebuah fenomena sosial yakni tingkah

laku manusia menghadapi sebuah peristiwa

melalui pencatatan dan pengamatan secara

langsung.

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data

untuk mendapatkan informasi melalui

percakapan berupa tanya jawab lisan yang

20 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal.

143-145

17

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

berhadapan fisik.21 Pada penelitian kualitatif,

wawancara merupakan pembicaraan yang

memiliki tujuan yakni mengarahkan

pertanyaan pada terungkapnya perasaan,

persepsi, dan pemikiran informan terhadap

sebuah masalah. Tanya jawab ini nantinya

harus menghasilkan informasi secara banyak

dan jelas dari subjek penelitian guna

memperoleh kelengkapan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapakan

data-data yang berkaitan dengan penelitian

berupa buku, surat-surat, catatan harian,

laporan, artefak, dokumen pribadi, dokumen

resmi, artikel, surat kabar, foto, yang sekiranya

dapat mendukung dari segi pustaka.22

Dokumentasi memungkinkan untuk

mendapatkan informasi dari masa silam karena

tidak terbatas ruang dan waktu. Kredibilitas

suatu penelitian akan semakin tinggi bila

menggunakan studi dokumen, karena sejumlah

besar fakta dan peristiwa tersimpan dalam

sebuah dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data


160 22 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal.

175

18

Pada awal penelitian, peneliti melakukan proses

pencarian data dengan wawancara bersama

narasumber terkait penelitan, penelusuran data

melalui catatan-catatan dari pengamatan lapangan

dan pengumpulan bahan-bahan lainnya berupa

dokumentasi untuk menemukan pola-pola dan

hubungan data agar dapat meningkatkan

pemahaman mengenai pembahasan yang dikaji.

Setelah semua data terkumpul, peneliti

melanjutkannya dengan pengorganisasian,

pemilihan data antara yang penting dan tidak

penting untuk dipelajari, pengaturan ke dalam unit-

unit, pengsintesisan hingga akhirnya dapat

merumuskan hasil.23

Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan

kesimpulan dengan menggunakan Triangulasi Data

yakni membandingkan data-data yang telah

terkumpul guna memantapkan derajat kepercayaan

data yang didapatkan, kredibilitas dan konsistensi

data. Peneliti memilih Triangulasi Sumber untuk

menggali kebenaran informasi dari berbagai

sumber. Selanjutnya, dari triangulasi sumber, data

atau informasi yang telah didapatkan melalui

sumber melalui wawancara, pengamatan dan

dokumentasi itu dibandingkan satu sama lain

sehingga menghasilkan berbagai pandangan,


210

19

kebenaran handal dan keluasan pengetahuan dari

fenomena yang diteliti.24

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melihat beberapa judul skripsi karya

mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam di

Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

Perpustakaan Utama (PU) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, dan website http://repository.uinjkt.ac.id,

terdapat judul yang berkaitan dengan penelitian penulis

saat ini, antara lain :

1. Fadhila Puspita Fajri dalam penelitiannya tentang

Strategi Public Relation memiliki persamaan dalam

menggunakan Strategi Public Relation. Sedangkan

perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek

penelitian bila penelitian Fadhila berfokus pada

peningkatan citra organisasi, penelitian penulis

berfokus pada penanganan isu oleh Public

Relations.25

2. Rand Rasyid dalam penelitiannya tentang Strategi

Public Relations memiliki persamaan dalam

menggunakan Strategi Public Relations dan

penjelasan mengenai hubungan antara Public


219 25 Fadhila Puspita Fajri. “Strategi Public Relations Non Govemment

Organization Pasiad dalam Membangun Citra di Indonesia”. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2015.

20

Relations dengan media. Kemudian, perbedaannya

yakni, bila skripsi ini berfokus pada cara

memasarkan produk, penelitian penulis berfokus

pada penanganan isu oleh Public Relations.26

3. Ayu Utami Saraswati dalam penelitiannya tentang

Mengelola Isu keagamaan di media massa memiliki

persamaan dalam memakai pendekatan dan teori

yang digunakan. Sedang letak perbedaan dengan

penelitian ini ada pada objek penelitian, dalam

penelitian ini, peneliti memakai objek peneletian

Kementerian Agama Republik Indonesia.27

G. Sistematika Penulisan

Adapun dari hasil penelitian ini akan dituangkan

dalam bentuk karya tulis skripsi dengan sistematika

penulisan seperti dibawah ini, yaitu;

BAB I Pendahuluan, yang mencakup latar

belakang masalah, fokus penelitian

rumusan masalah penelitian, tujuan dan

manfaat penelitian, landasan teori,

metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan

sistematika penulisan.

26 Rand Rasyid. “Strategi Public Relations HijUp.com dalam

Memasarkan Busana Muslim”. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2016.

27 Ayu Utami Saraswati. “Strategi Public Relations Kantor Staff Presiden dalam Mengelola Isu Keagamaan di Media Massa”. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2017.

21

BAB II Landasan teori yakni definisi Teori Public

Relations, Konseptualisasi Public Relations

yang terdiri dari pengertian Public

Relations, strategi Public Relations, Media

Massa dan Public Relations, Public

Relations dalam merespon isu serta

penjelasan Isu Agama.

BAB III Gambaran Umum mengenai Kementerian

Agama Republik Indonesia berisi peran dan

tugasnya, struktur organisasi, profil

pemimpinnya, dan tugas, peran, fungsi.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini berisikan hasil

dan analisis dari peneliti terkait data, hasil

wawancara, dan juga objek maupun subjek

penelitian. Dengan membahas tentang hasil

keseluruhan data penelitian yang telah

diuraikan dari bab sebelumnya.

BAB V Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan

saran dari skripsi yang dibuat oleh peneliti

sekaligus saran dari peneliti tentang apa

yang telah diteliti oleh peneliti dalam skripsi

ini.

22

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Public Relations

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi

kelangsungan hidup dari suatu perusahan untuk

mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang

efektif dan efisien, perusahaan harus bisa

menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan

yang datang dari dalam perusahaan maupun dari

luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk

mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep

mengenai strategi harus terus memiliki

perkembangan dan setiap orang mempunyai

pendapat atau definisi yang berbeda mengenai

strategi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) strategi adalah rencana yang cermat

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran

khusus.28 Pada mulanya istilah strategi digunakan

dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk

memenangkan suatu peperangan. Secara etimologi

28 Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

2007), hal. 1092.

23

kata strategi menurut Ali Murtopo berasal dari kata

majemuk bahasa Yunani, yaitu stratos dan agein.

Stratos sendiri artinya pasukan dan agein berarti

memimpin.29 Jadi strategi bisa diartikan

memimpin pasukan dan ilmu strategi adalah ilmu

tentang memimpin pasukan.

Secara terminology banyak ahli telah

mengemukakan definisi strategi dengan sudut

pandang yang berbeda - beda. Seperti halnya

Onong Uchjana Effendy yang beranggapan bahwa

strategi pada hakikatnya adalah perencanaan

(planning) dan manajemen untuk mencapai suatu

tujuan tersebut.30 Dari pernyataan tersebut dapat

dipahami bahwa dalam strategi terdapat

perencanaan dan pengaturan agar tujuan yang

diinginkan dapat tercapai. Tak berbeda jauh Ahmad

S. Adnanputra dalam Rosady Ruslan berpendapat

bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu

rencana (plan), sedangkan rencana merupakan

produk dari perencanaan (planning), yang pada

akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dari

proses manajemen.31

29 Ali Murtopo, Strategi Kebudayaan. (Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies-CSIS, 1978), hal. 7.

30 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2007). Cet ke-1, hal. 40. 31 Rosadi Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal.133.

24

Menurut John A. Pearce II dan Richard B.

Robinson, yang berpendapat bahwa strategi adalah

rencana berskala besar, dengan orientasi masa

depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan

untuk mencapai tujuan.32 Begitupun Freddy

Rangkuti, menurutnya strategi adalah perencanaan

induk yang komprehensif, yang menjelaskan

bagaimana perusahaan akan mencapai semua

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang

telah ditetapkan sebelumnya.33

2. Pengertian Public Relations

Kehadiran Public Relations sangat dibutuhkan

oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang

bersifat komersial (perusahaan) maupun non

komersial seperti lembaga pemerintahan, karena

Public Relations merupakan salah satu elemen yang

menentukan kelangsungan suatu organisasi secara

positif. Public Relations terdiri dari dua buah kata,

yaitu Public dan Relations sedangkan dalam bahasa

Indonesia, Public berarti Publik, dan Relations

berarti hubungan-hubungan, maka Public Relations

berarti hubungan-hubungan dengan publik.34

32 John A pearce II dan Richard B Robinson Jr, Manajemen Strategis 10,

(Jakarta: Salemba Empat,2008), hal. 2 33 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta:

PT Gramedia pustaka utama,2013), hal. 183 34 Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung, Pusat Penerbitan

Universitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, 2007), hal. 21

25

Public Relations merupakan mediator yang

berada antara pimpinan organisasi dengan

publiknya, baik dalam upaya membina hubungan

masyarakat internal maupun eksternal. Sebagai

publik, mereka berhak mengetahui rencana

kebijaksanaan aktivitas, program kerja dan rencana

usaha-usaha suatu organisasi atau perusahaan

berdasarkan keadaan, harapan-harapan dan sesuai

dengan keinginan publik sasarannya. Keutaaman

dari Public Relations dalam mewakili top

manajemen suatu lembaga atau organisasi adalah

bentuk kegiatan two ways communication yang

merupakan ciri khas dari fungsi dan peranan Public

Relations. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas

Public Relations adalah bertindak sebagai nara

sumber informasi (source of information) dan

merupakan saluran informasi (channel of

information).35

Banyak pandangan yang beragam terkait

definisi Public Relations dari para ahli.

International Public Relations Association (IPRA)

mendefinisikan Public Relations adalah fungsi

manajemen dari ciri yang terencana dan

berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga

swasta atau publik untuk memperoleh pengertian,

simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau

35 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi,

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 14-15.

26

mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini

publik di antara mereka.30 Dalam Public Relations

News, Public Relations adalah fungsi manajemen

yang menilai sikap publik, menyatakan

kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau

organisasi atas dasar kepentingan publik dan

melaksanakan program kerja untuk memperoleh

pengertian dan pengakuan dari publiknya.31

Pendapat tak jauh pun dikemukakan oleh J.C,

Seidel PR Director, yang di kutip oleh Soleh

Soemirat yang berpendapat bahwa Public

Relations adalah proses yang berkelanjutan dari

usaha-usaha manajemen untuk memperoleh

goodwill (kemauan baik) dan pengertian dari

pelanggan, pegawai dan publik yang luas. Ke dalam

mengadakan analisis dan perbaikan diri sendiri

sedangkan keluar memberikan pernyataan-

pernyataan.36

Berbeda halnya dengan Frank Jefkins yang

menyatakan bahwa Public Relations adalah sesuatu

yang merangkum keseluruhan komunikasi yang

terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara

suatu perusahaan atau organisasi terhadap

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Begitupun pernyataan Edward Bernays yang

36 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations,

hal. 12.

27

dikutip oleh Onong Uchjana Effendi dalam

mendefinisikan Public Relations: “information

given to the public, persuasion directed at the public

to modify attitude and actions, and efforts to

integrate attitude and actions of an institution with

its public with those of that institution”. Maksudnya

adalah memberikan informasi secara langsung dan

persuasif kepada publik agar merubah tindakan atau

sikap publik untuk dapat berintegrasi dengan

tindakan dan sifat publik dari suatu institusi.37

Dari berbagai definisi tersebut bisa diambil

kesimpulan bahwa Public Relations adalah fungsi

manajemen yang menjadi jembatan penghubung

antara organisasi atau perusahaan dengan

publiknya dan mampu membantu menciptakan alur

komunikasi dengan baik untuk mewujudkan

pengertian satu sama lain serta ikut terlibat dalam

menangani masalah atau isu-isu yang berkaitan

dengan perusahaannya.

3. Fungsi Public Relations

Berbicara fungsi berarti berbicara masalah

kegunaan humas dalam mencapai tujuan

organisasi/lembaga38. Humas memiliki fungsi

timbal balik, ke luar dan ke dalam. Ke luar ia harus

37 Onong Uchjana Effendi, Human Relations dan Public Relations,

(Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 116. 38 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2004) Hal. 22

28

mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran

masyarakat yang positif terhadap segala tindakan

dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Ke

dalam, ia berusaha mengenali, mengidentifikasi

hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan

gambaran negatif dalam masyarakat sebelum

sesuatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan.

Dapat dikatakan, ia berperan dalam membina

hubungan baik antara lembaga atau organisasinya

dengan masyarakat atau dengan media massa.

Fungsi utama humas adalah mengatur lalu lintas,

sirkulasi informasi, internal eksternal, dengan

memberikan informasi serta penjelasan seluas

mungkin kepada publik mengenai kebijakan,

progam, tindakan suatu organisasi agar dapat

dipahami.

Kemudian, menurut pakar Humas

Internasional, Cutlip & Centre, and Canfield (1982)

Fungsi public relations dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Menunjang aktivitas utama menejemen dalam

mencapai tujuan bersama.

2. Membina hubungan yang harmonis antara

badan/organisasi dengan publiknya yang

merupakan khalayak sasaran.

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan

dengan opini, persepsi dan tanggapan

29

masyarakat terhadap badan/organisasi yang

diwakilinya, atau sebaliknya.

4. Melayani keinginan publiknya dan

memeberikan sumbangan saran kepada

pimpinan menejemen demi tujuan dan manfaat

bersama.

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik,

dan mengatur arus informasi, publikasi serta

pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau

sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi

kedua belah pihak.

Lebih jauh lagi Bertram R. Canfield

menjelaskan secara lebih luas mengenai fungsi dari

Public Relations yang harus mencakup kepada hal

sebagai berikut:39

1. It should serve the public’s interst

Mengabdi kepada kepentingan publik.

2. Maintain good communication.

Memelihara komunikasi yang baik

3. And stress good morals and manner.

Kegiatan public relation itu ketika

menjalankan fungsinya harus menitik

beratkan kepada moral dan tingkah laku

yang baik.

39 https://eprints.uny.ac.id/43513/1/TUGAS%20AKHIR_.pdf, Diakses pada hari Selasa, 19 Mei 2020 02.40 WIB

30

4. Peranan Public Relations

Public Relations berperan ganda, yaitu keluar

memberikan informasi atau pesan - pesan sesuai

dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi atau

lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak

sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap

reaksi, aspirasi atau opini khalayak, diserasikan

demi kepentingan instansinya atau tujuan

bersama.40

Humas sebagai fungsi komunikasi memiliki

dua pengertian. Pertama, Public Relations sering

diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang

dilakukan seorang atasan terhadap bawahan

ataupun khalayaknya, baik khalayak internal

maupun eksternal, dengan tujuan menumbuhkan

pengertian bagi organisasi. Kedua, Public Relations

juga dimaknai sebagai kegiatan komuniasi yang

dibangun dalam satu wadah khusus seperti, Biro,

Bidang, Devisi, Departemen, Bagaian.

Pelembagaan ini menunjukkan bahwa program

kerja humas merupakan program kerja yang

terencana, terorganisir dan sistematis.

40 https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/peran-humas-dalam-tugas-seksi-informasi-pemerintah-50, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 19 Mei 2020 02.42 WIB

31

Sementara itu, Dozier menyebutkan bahwa

peranan Public Relations merupakan salah satu

kunci penting untuk pemahaman fungsi Public

Relations dan komunikasi organisasi. Menurutnya

peranan petugas Public Relations dibedakan

menjadi dua, yakni peranan managerial

(communication manager role) dan peranan teknis

(communication technical role). 41

Peranan manajerial dikenal dengan peranan di

tingkat manajemen dapat diuraikan menjadi 3

peranan, yakni expert preciber communication,

problem solving facilitator, dan communication

facilitator. Sehingga bila dijelaskan lebih jauh

terdapat 4 peranan, antara lain:

1. Penasihat Ahli (Expert prescriber)

Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan

memiliki kemampuan tinggi dapat membantu

mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah

hubungan dengan publiknya. Artinya, petugas humas

membantu dalam memecahkan dan mengatasi persoalan

yang tengah dihadapi organisasinya.

2. Fasilitator Komunikasi (Communication

fasilitator)

41 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2004) h. 24

32

Peranan sebagai fasilitator komunikasi antara

perusahaan/organisasi dengan publik baik dengan

publik eksternal maupun internal. Humas sebagai

jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan.

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem

solving process fasilitator)

Peranan sebagai fasilitator dalam proses

pemecahan masalah. Pada peranan di sini petugas

humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap

manajemen (krisis). Dia menjadi anggota tim, bahkan

bila memungkinkan menjadi leader dalam penanganan

krisis manajemen.

4. Teknisi Komunikasi (Communication technician)

Petugas humas dianggap pelaksana teknis

komunikasi. Dia menyediakan layanan di bidang teknis,

sementara kebijakan dan keputusan teknik komunikasi

mana yang akan digunakan bukan merupakan keputusan

petugas humas, melainkan keputusan manajemen dan

petugas humas yang melaksanakannya.42

Disamping itu peranan komunikasi di dalam

menejemen berada di tingkat penting dalam terciptanya

hubungan komunikasi antara menejemen dengan

pemilik perusahaan dan sebaliknya. Termasuk

melakukan komunikasi timbal balik dua arah adalah

42 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi:

Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20.

33

komunikasi yang dilakukan antara pihak perusahaan dan

publiknya.

B. Peranan Public Relations

Kata strategi memiliki pengertian yang terkait

dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan atau daya

juang. Artinya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan

mampu atau tidaknya perusahaan menghadapi tekanan

yang muncul dari dalam atau dari luar. Kalau dapat, ia akan

terus hidup, kalau tidak, ia akan mati seketika. Maka dari

itu strategi membenarkan perusahaan untuk mengambil

tindakan pahit sekalipun seperti amputasi (pengurangan

unit usaha, dirumahkannya karyawan, pemangkasan, dan

lain-lain) sepanjang hal itu dilakukan demi kehidupan

perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang.43 Kaitan

Public Relations dan Strategi adalah, yang menjalankan

strategi dan mengaturnya bersama pimpinan adalah

seorang praktisi Public Relations. Karena sesuai dengan

fungsinya, seorang praktisi Public Relations memiliki

pekerjaan untuk mengawasi setiap kegiatan ke dalam

maupuan ke luar perusahaan. Sehingga apabila perusahaan

tersebut memiliki konflik, permasalahan dan sebagainya,

PR perusahaan itulah yang mengetahui terlebih dahulu lalu

menyusun strategi untuk mengatasinya.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan

43 Rhenald Kasali. Manajemen Public Relations, (Jakarta: PT Pustaka

Utama Grafiti, 2003), hal. 35.

34

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai

suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang

hanya menunjukkan jalan saja, melainkan harus

menunjukkan bagaimana tak tik operasionalnya.

Sebagaimana fungsi dari Public Relations yaitu untuk

mengawasi setiap kegiatan ke dalam maupuan ke luar

perusahaan. Sehingga apabila perusahaan tersebut

memiliki konflik, permasalahan dan sebagainya, PR

perusahaan itulah yang mengetahui terlebih dahulu lalu

menyusun strategi untuk mengatasinya. Menurut Ronald D.

Smith ada beberapa langkah yang digunakan dalam teori

strategi Public Relations. Ronald D. Smith adalah Praktisi

Public Relations dan anggota dari Public Relations Society

of America. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

a. Formative Research

Fase pertama dalam proses perencanaan

strategis menurut Smith adalah riset formatif

atau riset stategis adalah kegiatan pendahuluan

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi

dan menganalisa situasi yang dihadapi . Dalam

fase ini terdapat tiga tahap yakni analisis situasi,

analisis organisasi dan analisis publik.

1) Analyzing the situation (menganalisa situasi)

Merupakan bagian yang penting sebagai

proses awal penentuan strategi dimana setiap

tahap ini digunakan untuk mengumpulkan

35

semua informasi dan sekaligus menganalisa

situasi.

2) Ananlyzing the organization (menganalisa

organisasi)

Pada tahap ini diperlukan pengamatan yang

tepat terhadap tiga aspek perusahaan yaitu

lingkungan internalnya (misi, performance,

dan sumber daya perusahaan), reputasi dan

lingkungan eksternalnya.

3) Ananlyzing the public (menganalisa publik)

Merupakan tahap untuk mengidentifikasikan

dan menganalisa publik yang menjadi

sasaran. Hal ini akan membuat perusahaan

mampu mengatur prioritas dalam

berhubungan dengan publiknya yang

beragam.

b. Strategy

Strategi merupakan jantung nya

perencanaan Public Relations maupun masaran

dan bidang lainnya yang berkaitan. Strategi

adalah keseluruhan rencana organisasi, meliputi

apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara

mencapainya. Strategi memiliki tiga tahap,

yakni menetapkan tujuan dan sasaran,

memformulasikan aksi dan strategi respon,

kemudian menggunakan komunikasi efektif.

36

1) Establishing goals and objectives

(menentukan sasaran dan objektif) Tahap ini

dapat membuat perusahaan mengembangkan

objektif yang jelas, spesifik dan terukur

(measurable) sesuai dengan yang diinginkan

perusahaan.

2) Formulating action and response strategies

(memformulasikan aksi dan respon)

Tahap ini merupakan tahap dimana antara

kegiatan atau aksi dipadukan dengan respon

yang akan diterima.

3) Using effective communication

(menggunakan komunikasi yang efektif)

Tahap ini berhubungan dengan beragam

keputusan yang diambil terhadap pesan yang

disampaikan, seperti: sumber yang akan

menyampaikan pesan kepada publik kunci, isi

dari pesan, bunyi dan gayannya dan lain-lain.

c. Tactics

Setelah strategi di buat, kini tiba gilirannya

untuk memasuki fase ketiga yaitu taktik. Pada

fase ini terdiri dari pemilihan taktik komunikasi

yang akan digunakan dan melakukan

implementasi rencana strategis yang sudah

disusun.

1) Choosing communication tactics (memilih

taktik komunikasi)

37

Ada empat kategori dalam komunikasi,

seperti: komunikasi tatap muka,

organizational media, media berita, iklan dan

media promosional dan lainnya.

2) Implementing the strategic plan (mengimplementasikan strategi)

Di tahap ini dikembangkan budget dan

jadwal yang dipersiapkan untuk

mengimplementasikan program komunikasi

yang ditentukan.

d. Evaluative Research

Pada fase terakhir adalah untuk

mengetahui efektivitas berbagai taktik

komunikasi yang digunakan untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tahap

ini adalah tahap akhir dimana dikembangkan

metode yang spesifik dalam mengukur

keefektifan dari strategi yang ditempuh.44

C. Isu

Isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adalah kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak

terjamin kebenarannya, bisa juga disebut kabar angin atau

44 Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, (Lawrence

Erlbaum Associates, 2002, USA), hal. 9-11.

38

desas-desus.45 Isu adalah sebuah kondisi atau peristiwa,

baik internal maupun eksternal organisasi yang jika

berlanjut akan mempunyai efek signifikan pada

berfungsinya atau performa organisasi atau pada

kepentingan organisasi di masa datang.46

Harrison seperti dikutip dalam Rachmat

Kriyantono memberikan definisi bahwa isu adalah

berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik,

yang jika berlanjut dapat secara signifikan memengaruhi

operasional atau kepentingan jangka Panjang dari

organisasi. Sedangkan menurut the Issue Management

Council, jika terjadi gap atau perbedaan antara harapan

publik dengan kebijakan, operasional, produk atau

komitmen organisasi terhadap publiknya, maka disitulah

muncul isu.47

Harrison seperti dikutip dalam Rachmat

Kriyantono memberikan definisi bahwa isu adalah

berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik,

yang jika berlanjut dapat secara signifikan memengaruhi

operasional atau kepentingan jangka Panjang dari

organisasi. Sedangkan menurut the Issue Management

Council, jika terjadi gap atau perbedaan antara harapan

publik dengan kebijakan, operasional, produk atau

komitmen organisasi terhadap publiknya, maka disitulah

45 http://kbbi.web.id/isu, diakses pada Jumat, 14 Desember 2019 pukul

03.00 WIB. 46 Rachmat Kriyantono, Public Relation and Crisis Management,

(Jakarta: kencana Prenada Media group, 2012), hal. 150. 47 Rachmat Kriyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 152.

39

muncul isu.48

Gaunt dan Ollen Burger membagi isu menjadi dua

jenis, yakni isu internal dan isu eksternal. Isu internal

adalah isu yang berkembang di dalam organisasi dan

diketahui oleh orang-orang yang tergabung di organisasi

itu, sedangkan isu eksternal adalah isu yang berkembang di

luar organisasi dan diketahui oleh publik yang cakupannya

lebih besar. Lain halnya pendapat dari Harrison, ia

membagi isu menjadi dua aspek, aspek pertama yakni

aspek dampak yang terdiri dari Defensive issues dan

Offensive issues¸ aspek kedua yakni aspek keluasan isu

yang terdiri dari isu-isu universal, isu-isu advokasi, isu-isu

selektif, dan isu-isu praktis.49

Defensive issues adalah isu-isu yang membuat

cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi,

karenanya organisasi harus mempertahankan diri agar tidak

mengalami kerugian reputasi. Sementara offensive issues

adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan

citra dan reputasi perusahaan.3 Kedua, aspek keluasan isu.

Ada 4 (empat) jenis isu, yaitu (1) isu-isu universal,

yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara

langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi

secara personal, sifatnya lebih imminent. (2) isu-isu

advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak

48 Rachmat Kriyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 152.

49 Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 156-158.

40

orang seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena

disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi

kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. (3) isu-isu

selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok

tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan

kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja

yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih

memperhatikan isi ini. (4) isu-isu praktis, yaitu isu- isu

yang hanya melibatkan atau berkembang diantara para

pakar.50

D. Tahapan Isu

Perbedaan antara isu dan krisis sangatlah tipis untuk

itu sangatlah penting bagi Public Relations untuk

memahami tahap perkembangan isu. Menurut Crable dan

Vibbert (Smudde, 2001), serta Gaunt, ada empat tahap

perkembangan isu yaitu, tahap origin, mediation dan

Amplification, Organization dan Resolution.51

a. Tahap Origin (Potential Stage)

Pada tahap ini isu-isu belum menjadi perhatian

pakar dan publik secara luas, meskipun beberapa

sudah menyadarinya. Di tahap ini seseorang atau

kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu

dan memberikan opini. Dimungkinkan juga mereka

50 Ahmad Fuad Afdhal, Tips & Trik Public Relations, (Jakarta: Grasindo,

2008), hlm. 117. 51 Rachmat Kriyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2015), hal. 159-161.

41

mereka melakukan tindakan- tindakan tertentu

berkaitan dengan isu yang dianggap penting. Tahap

ini dianggap penting karena menentukan apakah isu

dapat di manajemen dengan baik atau tidak.52

b. Tahap Mediation dan Amplification (Imminent

Stage/Emerging)

Pada tahap ini isu berkembang dan

mengindikasikan terjadinya tekanan terhadap

organisasi akibat sebuah isu. Tekanan ini karena

isu-isu tersebut telah mempunyai dukungan publik,

yaitu ada kelompok- kelompok yang lain saling

mendukung dan memberikan perhatian pada isu-isu

tersebut. Media mulai memberitakan hingga isu

berkembang menjadi sebuah isu publik, yang

penyelesaiannya juga harus mempertimbangkan

opini publik.53

c. Tahap Organization (Current Stage dan Critical

Stage)

Menurut Hainsworth, tahap ini disebut tahap krisis

karena isu telah berkembang dan menunjukan

dampak serius terhadap perusahaan. Pada tahap ini

publik sudah mulai mengorganisasikan diri dan

membentuk jaringan-jaringan. Isu berkembang

menjadi lebih populer karena media massa

memberitakannya berulang kali dengan eskalasi

52 Rachmat Kriyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 159. 53 Firsan Nova, Crisis Public Relations. (Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada, 2011), hal. 261.

42

yang tinggi dan ditambah interaksi di media sosial

dan jaringan. Akibatnya isu menjadi diskusi publik

dan bermunculan beberapa pemimpin opini

publik.54

d. Tahap Resolution (Dormant Stage)

Pada tahap ini, pada dasarnya organisasi dapat

mengatasi isu dengan baik. Setidaknya publik puas

karena pertanyaan-pertanyaan seputar isu dapat

terjawab dan pemberitaan media pun mulai

menurun, begitu pun dengan perhatian masyarakat.

Sehingga isu akan mulai menghilang dikarenakan

berjalannya waktu dan solusi dari organisasi atau

pemerintah, karena diasumsikan telah berakhir

sampai seseorang memunculkan kembali dengan

pemikiran dan persoalan baru atau muncul isu baru

yang ternyata mempunyai keterkaitan dengan isu

sebelumnya.55

E. Menejemen Isu

Konsep manajemen isu pertama kali dimunculkan

oleh Howard Chase pada 1976. Chase berpendapat bahwa

manajemen isu adalah sebuah alat yang dapat digunakan

perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan

mengelola isu-isu sebelum menjadi pengetahuan publik.

Sementara itu Public Affair Council of America

54 Firsan Nova, Crisis Public Relations. (Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada, 2011), hal. 262 55 Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 263

43

mendefinisikan manajemen isu sebagai proses yaitu

organisasi dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-

isu sosial dan isu-isu pemerintahan yang kemungkinan

dapat memengaruhi organisasi secara signifikan. Isu-isu

tersebut kemudian dapat dijadikan prioritas bagi organisasi

untuk meresponnya dengan baik.56

Para pakar PR Indonesia mengartikan manajemen

isu sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap

masyarakat, baik internal maupun eksternal,

mengidentifikasi hal-hal atau masalah yang patut

dikhawatirkan dan melakukan usaha-usaha ke arah

perbaikan. Selain itu manajemen isu didefinisikan sebagai

suatu usaha aktif untuk ikut serta memengaruhi dan

membentuk persepsi, opini dan sikap masyarakat yang

mempunyai dampak terhadap perusahaan.57

F. Isu Keagamaan

Berdasarkan penjelasan definisi isu pada bagian

Konseptualisasi Public Relations, isu disimpulkan sebagai

informasi, kabar, yang beredar ke publik namun belum bisa

dipastikan kebenarannya yang apabila tidak ditangani

secara baik akan memberikan efek terhadap organisasi,

misalnya mengganggu pencapaian tujuan-tujuan organisasi

bahkan dapat berlanjut ke tahap krisis yang mengharuskan

56 Rachmat Kriyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2012), hal. 174 57 Firsan Nova, Crisis Public Relations. (Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada, 2011), hal. 248

44

organisasi tidak diizinkan melanjutkan kegiatannya. Hal ini

sesuai dengan ungkapan Harrison bahwa isu ialah berbagai

perkembangan, biasanya di arena publik yang jika berlanjut

dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau

kepentingan jangka panjang organisasi.58

Keagamaan ialah perihal yang berhubungan dengan

agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.59

Dalam penjelasannya, beberapa ahli antropologi (ilmu

yang mempelajari tentang manusia) menemukan bahwa

manusia memiliki sifat ketergantungan dan kepercayaan

pada wujud spiritual, sebab manusia membutuhkan sesuatu

yang dipercayai untuk menggantungkan harapan pada

segala macam tantangan kehidupan. Hal tersebut seperti

diungkap oleh Radcliffe - Brown, bahwa agama ialah

ekspresi terhadap suatu kepercayaan dan kesadaran adanya

kekuatan spiritual atau moral yang berada diluar dirinya

mengatur kehidupannya.60

Keyakinan - keyakinan tentang agama pertama kali

diajarkan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat, dan

58 Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 152 59 http://kbbi.web.id/agama, diakses Senin, 14 Desember 2019 Pukul.

3.40 WIB

60 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 129

45

didasarkan kepada ajaran yang diyakini dan dipercaya

secara gaib, supranatural dan turun temurun. Oleh karena

manusia hidup di dunia dengan menerima berbagai macam

kesan, pendapat atau rangsangan dari dalam diri dan dari

diri manusia lain, maka dalam prosesnya seseorang

memiliki waktu untuk menentukan akan mempercayai

agama yang dianutnya atau tidak. Apabila ia

mempercayainya, ia pun otomatis meyakini bahwa

kekuatan supranatural dan gaib memiliki pengaruh

terhadap hidupnya. Agama merupakan ajaran tentang the

way of life atau tentang bagaimana seseorang memandang,

menjalani kehidupan berdasarkan aturan, pedoman dan

pegangan mereka. Agama mengandung hakikat Filosofis

yang berisi tentang penjelasan fungsi manusia, tujuan

hidup manusia, prinsip-prinsip hidup manusia, tujuan

hidupnya, serta bagaimana cara memandang

keberuntungan, kegagalan, kehidupan hingga kematian.61

Menurut Max Weber, tidak ada masyarakat tanpa

agama, kalau masyarakat ingin bertahan lama, maka

haruslah ada Tuhan yang disembah.61 Sebab sejarahnya,

sejak zaman dulu manusia pasti memiliki kepercayaan

kepada Tuhan. Agama diutarakan Max, Weber berbentuk

konsepsi tentang Tuhan, supranatural, jiwa ruh atau

kekuatan gaib lainnya. Wujud supranatural yang pertama

yaitu Tuhan yang dipercaya sebagai Yang Maha Kuasa,

Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengkehendaki,

61 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT

Raja Grafindo Persada, 2006) hal.57

46

Mengetahui dan Mengasihi. Dari sini, manusia

mempercayai bahwa Tuhan yang memiliki sifat-sifat

tersebut akan memberikan ganjaran terhadap segala tindak

perilaku yang dilakukan manusia itu. Weber menjelaskan,

ganjaran tersebut bisa berupa kemudahan atau

kesengsaraan. Contohnya, bila manusia ingkar kepada-

Nya, Tuhan bisa memberikan ganjaran berupa penyakit

atau bencana alam. Di akhirat kelak pun akan disiksa

berdasarkan kesalahan atau dosanya di dunia. Sebaliknya,

bila manusia mentaati perintah-Nya, suka menolong, dan

melakukan perbuatan terpuji lainnya, Tuhan pun akan

mengasihinya dengan memudahkan segala urusannya di

dunia dan pahala untuk membantunya memasuki Syurga.

Dalam Abdurrahman Kasdi, agama dalam ajaran

islam dikenal dengan istilah al-din atau din al-haqq seperti

yang dijumpai dalam QS. Al-Fath ayat 28 dan QS. Al-

Maidah ayat 3.62

QS. Al-Fath ayat 28, berbunyi;

دلا ىلع هرھظیل قحلا نید لك نی ادیھش �اب ىفكو ھ و ىدھلاب ھلوسر لسرأ يذلا وھ

Artinya: Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan

membawa petunjuk dan agama yang hak agar

dimenangkan-Nya terhadap semua agama. dan

62 Abdurrahman Kasdi, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum:

Mencari Format Islamisasi Ilmu Pengetahuan, (Jakarta, UIN Jakarta Press) hal. 103

47

cukuplah Allah sebagai saksi.

dan QS. Al-Maidah ayat 3, berbunyi;

ةقنخنملاو ھب ¦ ریغل لھأ امو ریزنخلا محلو مدلاو ةتیملا مكیلع تمرح

درتملاو ةذوقوملاو ىلع حبذ امو متیكذ ام لاإ عبس لا لكأ امو ةحیطنلاو ةی

ذ ملازلأاب اومسقت ست نأو بصنلا نم اورفك نیذلا سئی مویلا قسف مكل

لع تممتأو مكنید مكل تلمكأ مویلا نوشخاو مھوشخت لاف مكنید يتمعن مكی

رطضا نمف انید ملاسلإا مكل تیضرو مثلإ فناجتم ریغ ةصمخم يف میحر روفغ ¦ نإف

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,

darah, daging babi, (daging hewan) yang

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik,

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang

disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa

untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah

kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan

untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu

jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa

48

karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.

Din dalam ayat-ayat tersebut memiliki arti yang

meliputi aspek Islam, iman dan ihsan. Islam berarti taat dan

patuh kepada perintah Allah SWT, iman berarti

mempercayai Allah SWT beserta rasulnya, dan ihsan

berarti melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan

buruk alias menjalankan ibadah dan menjauhi larang-Nya.

Maka, Din dapat diartikan sebagai pedoman yang

memimpin manusia untuk mendapat keselamatan di dunia

dan di akhirat. Secara fenomenologis fungsi din

mengartikan bahwa agama adalah alat untuk mengatur,

mengantar, dan memelihara keutuhan manusia dalam

hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan

alam.63 Clifford Geertz, ahli antropologi asal Amerika

melakukan penelitian tentang islam di Indonesia pada

tahun tahun 1952-1954. Setelah meneliti agama dari

masyarakat islam di Indonesia, Geertz menemukan fungsi

agama yang positif bagi kehidupan bahwa agama memiliki

pengaruh besar dalam mendatangkan motivasi dan suasana

hati yang optimis untuk mencapai tujuan hidup dengan

menjalankan perintah Allah dan mendapatkan ridho-Nya.64

Di setiap agama terdapat umat beragama atau

63 A bdurrahman Kasdi, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum: Mencari

Format Islamisasi Ilmu Pengetahuan, hal. 103 64 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT

Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 146

49

penganutnya dan agama tidak ada tanpa adanya penganut

agama tersebut. Adanya kesamaan kepercayaan di suatu

masyarakat membuat sebuah kesatuan yang membentuk

komunitas atau kelompok agama. Seperti halnya agama

Hindu, Budha Kristen dan Islam yang dipercayai oleh

masyarakat dan membuat mereka menjadi satu kesatuan di

kalangannya.65 Sama-sama percaya kepada Dewa Brahma,

Wisnu dan Syiwa adalah pemersatu di kalangan umat

Hindu. Sama-sama percaya kepada Jalan Mulia Berunsur

Delapan adalah pemersatu di kalangan umat Budha.

Percaya kepada Tuhan, Bapa, Ruh Kudus dan Tuhan Yesus

adalah pemersatu di kalangan umat Kristen. Percaya

kepada Allah SWT adalah pemersatu di kalangan umat

Islam. Kelompok-kelompok agama ini mempercayai

sebutan Sang Pencipta beserta ajaran-ajarannya sebagai

pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia maupun

akhirat.

Kembali pada pengertian isu keagamaan. Dari

penjelasan-penjelasan diatas, bila disimpulkan, isu

keagamaan ialah peristiwa, perubahan atau kondisi,

masalah, situasi, atau informasi yang berhubungan dengan

agama namun belum terjamin kebenarannya dan telah

beredar di tengah masyarakat, yakni persoalan tentang

keyakinan, kepercayaan, ajaran-ajaran yang secara turun

temurun dijadikan pedoman hidup, hubungan dengan

Tuhan dan aturan- aturan yang ada dalam suatu agama. Bila

65 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT

Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 103-104

50

isu keagamaan terjadi di dalam sebuah negara yang

memiliki rakyat dengan berbagai macam kepercayaan atau

agama, peristiwa itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian

oleh kelompok agama tertentu yakni penganutnya yang

merasa terusik, terganggu dan menimbulkan keresahan

sehingga mengharuskan institusi yang mengatur kehidupan

tatanan masyarakat menyelesaikannya agar isu tidak

berubah ke tahap krisis dan berdampak merugikan bagi

seluruh warga negara. Isu yang tidak ditangani itu pun bisa

berdampak terhadap organisasi maupun pimpinannya,

seperti bubarnya organisasi atau rusaknya citra dan reputasi

organisasi.

51

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang

bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang

agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama

kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat

Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945.

Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan

perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang

berhubungan dengan agama.

Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada

agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan

harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam

sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa

urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian

Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh

kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai

Kementerian Agama”.66

Namun demikian, realitas politik menjelang dan

masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa

pembentukan Kementerian Agama memerlukan

66 https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah diakses pada hari

sabtu, tanggal 14 Desember pukul 19:36 WIB

52

perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang

hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan

pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang

Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI.

Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan

Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim

sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A.

Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Kementerian

Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada

teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran

orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak

usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurusi soal-

soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam

prakteknya berlainan."67

Dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP) usulan pembentukan Kementerian Agama

disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia

Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri,

K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro.

Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi.

Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI

Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia

yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan



53

agama hanya disambilkan kepada Kementerian

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi

hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan

tersendiri”.68

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat

dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai

Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi,

Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara

aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan

pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno

memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta

akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan,

"Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat

perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi

apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama

Islam ataukah Kementerian Agama. Tetapi akhirnya

diputuskan nama Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet

Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No

1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang

berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul

Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional

Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.69


sabtu, tanggal 14 Desember pukul 20:46 WIB 69 https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah diakses pada hari


54

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian

Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar

rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan

keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat

layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang

bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta

diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian

khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis

berada di tangan seorang menteri.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama

disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik

Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden

Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M.

Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan

Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai

pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas

keagamaan yang semula berada pada beberapa

kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang

berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama,

kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang

berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam

Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan

Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran

agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama,

Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan

55

oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya

Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan

menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi

yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada

Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri

Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di

Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.70

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa

dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M.

Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan

Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian

Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29,

yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi,

lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus

segala hal yang bersangkut paut dengan agama dalam arti

seluas-luasnya.

Perkembangan berikutnya

Tahun-tahun berikutnya merupakan masa

konsolidasi dan pengembangan kementerian. Peralihan



56

kekuasaan kepada Pemerintah RI menjadi momentum

penting untuk memperkuat posisi kementerian. Pada

tanggal 23 April 1946, Menteri Agama mengeluarkan

Maklumat yang isinya;

Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk

dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama

Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah

Kementerian Agama.

Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad

(sekarang bernama Pengadilan Negeri), ketua dan

anggota Raad Agama yang dahulu ada di tangan

pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya

diserahkan kepada Kementerian Agama.

Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang

dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada

Kementerian Agama.

Melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih

para pendahulu kita, sejarah Kementerian Agama menyatu

dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik

dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Kantor

Pusat Kementerian Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa

Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi

dapat disebut "kementerian revolusi", karena ketika awal

dibentuk, Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946

berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta.

57

Dalam Maklumat Kementerian Agama No 1

tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara

kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran

No 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat

Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No 10

Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik tokoh

Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar.

Dalam waktu tersebut tugas-tugas Menteri Agama secara

fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.

Semula hal itu berlaku di Jawa dan Madura, tetapi

setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang didorong oleh mosi integral Mohammad

Natsir (periode berlakunya UUDS 1950) dan penyerahan

urusan keagamaan dari bekas negara-negara bagian

Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada Menteri Agama,

maka secara de jure dan de facto, tugas dan wewenang

dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi

tanggung jawab Menteri Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkanlah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri

Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan

kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan

sebaik-baiknya;

58

2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai

kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya;

3. Membimbing, menyokong, memelihara dan

mengembangkan aliran - aliran agama yang sehat;

4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi

pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;

5. Memimpin, menyokong serta mengamatamati

Pendidikan dan pengajaran di madrasahmadrasah dan

perguruan-perguruan agama lain - lain;

6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;

7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut

paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-

anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara

dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;

8. Mengatur, mengerjakan dan mengamat amati segala

hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan,

rujuk dan talak orang Islam;

9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan

pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid,

gereja-gereja dll);

10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala

sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan

Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;

11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan

mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;

59

12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup

bermasyarakat dan hidup beragama.

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya

Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H.

Muchammad Iljas menegaskan kembali politik keagamaan

dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, bahwa

fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung

dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Visi dan Misi Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki

Visi “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat

Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin

dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39

Tahun 2015 disebutkan bahwa misi Kementerian Agama

Republik Indonesia adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran

agama

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat

beragama

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang

merata dan berkualitas

60

4. Meningkatkan pemanfaata dan kualitas pengelolaan

potensi ekonomi keagamaan

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

yang berkualitas dan akuntabel

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum

berciri agama, pendidikan agama pada satuan

pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih,

akuntabel, dan terpercaya.71

C. Tujuan, Tugas dan Fungsi

Sebagai penjabaran visi dan misi, tujuan

pembangunan Kementerian Agama72:

1. Bidang Agama

a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas

kehidupan beragama.

b. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat

beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar

kerukunan nasional.

c. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan

beragama yang berkualitas dan merata.

71 Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 72 Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Agama 2014-2019 pada Bab II

61

d. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam

meningkatkan kontribusi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan

pembangunan.

e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah yang trasparan dan akuntabel untuk

pelayanan ibadah haji yang prima.

f. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan

bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan

pembangunan bidang agama yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

2. Bidang Pendidikan

a. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi

masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan

dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

b. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan

masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

c. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam

menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan

dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

pada semua jenjang pendidikan.

62

e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan dalam melakukan proses mendidik

yang profesional di seluruh satuan pendidikan.

f. Peningkatan akses masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan

pendidikan umum yang berkualitas.

g. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan

keagamaan yang berkualitas.

Kementerian Agama adalah lembaga pemerintah

yang dipimpin oleh Menteri Agama, berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berikut adalah fungsi dari Kementerian Agama73:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik,

Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji

dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

73 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 3

63

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Agama;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke

daerah;

g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan

pengembangan di bidang agama dan keagamaan;

h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;

dan

i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

D. Struktur Ogranisasi Kementerian Agama

Struktur organisasi Kementerian Agama pusat

sebagai berikut;

Sumber: https://kemenag.go.id/home/artikel/43293

64

BAB IV

HASIL DAN ANALISA

A. Peran Public Relations Kementerian Agama

Isu keberagamaan merupakan persoalan yang cukup

dominan di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara

agama, dasar negara menegaskan sila pertama menyoal

ketuhanan mengafirmasi bahwa setiap penduduk Indonesia

wajib beragama. Pada gilirannya banyak sekali muncul

permasalahan yang berkaitan bahkan mengatasnamakan

agama. Hal inilah yang menjadi tugas utama Kementerian

Agama mengelola dan menyelesaikan persoalan-persoalan

isu-isu agama.

Dalam menjalankan tugas, baik perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi program perlu disosialisasikan

agar sasaran dan tujuannya tercapai dengan apik. Umumnya,

pengampu bagian sosialisasi merupakan pengejawentahan

dari public relations (PR). Adapun dalam pelaksanaanya,

bidang yang mengampu tugas PR di Kemenag adalah

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas)

yang mewakili setiap agama yang diakui di Indonesia.74

Tugas utamanya adalah menyebarkan kebijakan serta proses

mengambil aspirasi guna menciptakan kebijakan, sehingga

74 Saat ini agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen,

Hindu, Budha dan Konghucu. Namun saat ini belum ada Ditjen Bimas Konghucu, selain itu telah ada.

65

peranan ini dapat mewujudkan citra positif Kementerian

Agama.

Lembaga yang berperan untuk menyebarkkan

kebijakan terkait Isu agama Islam adalah Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Ditjen

Bimas Islam merupakan satuan kerja tingkat I di lingkungan

Departemen Agama Pusat. Di tingkat daerah, Ditjen Bimas

Islam memiliki “kepanjangan tangan” pada bidang-bidang

(provinsi) dan seksi-seksi (kabupaten/kota). Pada lapis

paling ujung, Ditjen Bimas Islam memiliki unit pelaksana

teknis di tingkat Kecamatan, yakni kantor urusan agama

KUA.75

Ditjen Bimas Islam memiliki tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun

fungsinya di antaranya perumusan dan pelaksanaan program

bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama

Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan

keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan

zakat, dan pemberdayaan wakaf.76 Bimas Islam dalam

tugasnya, bertanggung jawab untuk membangun

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama yang

75 Lihat dalam “Sejarah Bimas Islam” dalam

www.bimasislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April 2020 76 Diambil dari www.bimasislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April

2020.

66

rahmatan lil’alamin, ramah dan penuh dengan kedamaian;

bersanding dalam kedamaian dalam keragaman Nusantara.77

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bimas Islam

merupakan ujung tombak dalam pengelolaan isu-isu

keberagamaan. Hal ini sebagaimana pernyataan M. Amin

selaku Direktur Jenderal Bimas Islam mengatakan bahwa

Bimas merupakan lembaga yang secara khusus menangani

isu-isu agama Islam. Fatkor pendukungnya adalah Pertama,

umat Islam merupakan pemeluk agama mayoritas di

Indonesia. Kedua, tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam

meliputi hampir seluruh aspek kehidupan umat Islam.

Ketiga, inovasi yang terus dilakukan oleh Ditjen Bimas

Islam. Keempat, ada faktor lain selain faktor agama yang

menjadi pendorong isu tersebut di media.78

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Bimas

Islam merupakan lembaga yang secara khusus menangani

isu-isu agama Islam khususnya. Pengelolaan isu tersebut

juga berkaitan dengan mensosialisasikan program

kementerian agama. Dengan kata lain, Bimas berkedudukan

sebagai PR bagi Kementerian Agama.

Adapun peran praktis Bimas Islam selaku PR

Kementerian agama dapat dikelompokkan melalui kegiatan

atau program. Program merupakan arah kebijakan serta

77 Diambil dari www.bimasislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April

2020. 78 Diambil dari Bimas Islam Kemenag dari

www.bimasiislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April 2020.

67

strategi yang merupakan penjabaran visi-misi Presiden oleh

Kementerian Agama. Selanjutnya Bimas Islam membuat

arah kebijakan dan strategi Kemenag yang mendukung

pencapaian tujuan pembangunan bidang agama, khususnya

terkait dengan pembangunan masyarakat Islam yang

mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian

Agama.79 Dengan kata lain, program Bimas Islam

merupakan arah kebijakan strategi Kementerian Agama

dalam bidang pembangunan masyarakat Islam.

Guna memahami peranan Bimas Islam yang

memangku tugas PR dapat dilihat dari bentuk kegiatan yang

dijalankan. Setidaknya terdapat tiga bentuk kegiatan Bimas,

yaitu Kegiatan Praktis, Kegiatan Generik, dan Sosialasi.

Berikut rinciannya:

1) Kegiatan Teknis

Kegiatan teknis berkaitan dengan Kebijakan

memperkuat dan memperluas upaya penanaman

pemahaman, penghayatan, pengamalan, pengembangan

nilai-nilai Islam kepada masyarakat, serta menghadirkan

suasana kerukunan intern umat beragama. Kemudian

meningkatkan layanan Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah dan Kebijakan dalam hal meningkatkan

pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan Islam (zakat dan wakaf).

79 Diambil dari Renstra Ditjen Bimas Islam tahun 2014-2019.

68

Berkaitan dengan kegiatan teknis, dalam mengelola

isu-isu agama, sosialisasi program Bimas Islam berpatokan

pada Rencana Strategis yang dibuat selama satu periode

kepemimpinan. Sebagaimana Renstra yaitu terwujudnya

masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, maju,

sejahtera, cerdas, dan toleran, dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara dalam wadah NKRI”. Sedangkan dalam

penerjemahannya dalam isu-isu keberagamaan dapat

dirucutkan pada tiga persoalan pokok, yaitu Pemahahaman,

Pengamalan dan Ketaatan.

Pemahaman, pengamalan dan ketaatan agama Islam

merupakan persoalan penting yang menggelayuti

masyarakat muslim di Indonesia. Pemahaman adalah level

pengetahuan dan wawasan yang mengendap pada pola

pikir masyarakat muslim terkait dengan ajaranajaran Islam.

Sementara pengamalan merupakan sisi konkret yang

mewujud dalam tindakan dan perilaku keagamaan

seseorang. Sedangkan ketaatan merupakan sikap untuk

senantiasa patuh dan konsisten terhadap ajaran agama

Islam.80

Ketiga persoalan pokok di atas disandarkan pada

persoalan pengalaman keberagamaan Islam di Indonesia.

Di antaranya praktik keberagamaan Islam di Indonesia

semakin semarak namun perilaku negatif juga

mengiringinya. Selanjutnya masih sering terjadi konflik

mengatasnamakan agama Islam.

80 Diambil dari Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam tahun 2015-2019

69

Hal ini mencerminkan masih berkembangnya

pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak

toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu

keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya

dapat memberikan kontribusi negatif bagi keberhasilan

pembangunan nasional. Ketiga, maraknya kegiatan yang

bersifat ritualistik tidak diiringi dengan pengkajian

keislaman yang mendalam. Keempat, maraknya tampilan

wajah keislaman di media yang kurang memberikan daya

pencerahan yang baik sehingga mengakibatkan terjadinya

pendangkalan ajaran Islam sendiri.

Dengan meningkatkan pemahaman, pengamalan dan

ketaatan diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan

perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang

terkandung di dalam ajaran Islam dan berkembangnya

wawasan Keislaman yang moderat dan inklusif.81

Prinsip yang ditekankan oleh Bimas Islam adalah

moderasi agama. Sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Bukan agamanya yang dimoderasi, tapi sikap dalam

beragamanya sehingga berada di tengah. Tidak condong ke

kiri atau ke kanan. Tidak radikal. Maka dari sinilah negara

melayani, melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan umat beragama.”82

Prinsip moderasi beragama berarti menciptakan

Islam yang moderat. Moderasi beragama adalah cara

81 Diambil dari Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam tahun 2015-2019 82 Wawancara bersama Sigit Kamseno, Kasubbag Humas dan Sistem

Informasi Bimas Islam, 13 April 2020

70

pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni

memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak

ekstrem. Retaknya hubungan antarumat beragama

merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia

yang disebabkan pemahaman ekstremis.

Pengarusutamaan moderasi beragama ini dinilai

penting dan menemukan momentumnya. Bentuk

ektremisme terjewantahkan dalam dua bentuk yang

berlebihan. Satu pada kutub kanan yang sangat kaku dalam

beragama dan pihak satu sebaliknya, sangat longgar dan

bebas dalam memahami sumber ajaran Islam.83 Penjelasan

ini dapat dipahami dalam penegasan berikut ini:

“Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah

dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti

cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan.

Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap

moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi,

tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh, dalam

mengamalkan ajaran agamanya.”84

Beberapa bentuk pengarusutamaan moderasi

beragama, Kementerian Agama memili berbagai program

dengan empat pendekatan, yaitu teologis, politis, yuridis,

dan sosial-budaya dengan pendekatan yang bersifat

83 Tarmizi Tohor, “Pentingnya Moderasi Beragama” dalam Opini

www.bimasilsma.kemenag.go.id publikasi 13 Septerm 2019, diakses pada 20 April 2020

84 Wawancara bersama Sigit Kamseno, Kasubbag Humas dan Sistem Informasi Bimas Islam, 13 April 2020

71

persuasif, kuratif, maupun represif. Upaya persuasif

dilakukan dengan pendekatan agama yang mengedepankan

nilai-nilai kasih sayang, damai, toleran dengan tidak

mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama.

Sedangkan upaya kuratif melakukan upaya

rekonsiliasi maupun resolusi konflik sosial keagamaan

melalui mediasi, dialog, pembauran, edukasi maupun

bimbingan paham keagamaan. Sedangkan represif berarti

menjalin kerjasama dengan kepolisian atau kejaksaan

dalam menyikapi paham keagamaan yang menimbulkan

kekerasan.85

Adapun bentuk program konkritnya saat ini adalah

sebagai berikut:

a) Menyelesaikan review 155 buku pelajaran agama

Islam untuk memperkuat pemahaman moderasi

beragama para siswa, penguatan pendidikan karakter,

dan pendidikan anti korupsi.

b) Pembelajaran tentang khilafah menitikberatkan pada

kajian sejarah sehingga diharapkan lebih kontekstual.

c) Diklat 160 Instruktur Moderasi Beragama

d) Menerbitkan Buku Pendidikan Agama Islam

Perspektif Moderasi Beragama Berpedoman

implementasi moderasi beragama di bidang

pendidikan Islam.

e) Pendirian Rumah Moderasi Beragama


2020.

72

f) Menjadikan materi penguatan moderasi dalam

kurikulum program kediklatan, baik diklat teknis

tenaga administrasi maupun diklat teknis substantif,

serta penyuluhan agama dan bimbingan perkawinan

yang dilakukan sampai pada tingkat Kantor Urusan

Agama (KUA) di kecamatan.

g) Kick off Program Pencegahan Radikalisme bagi

pendidikan dan tenaga kependidikan.

h) Kemah Lintas Paham Keagamaan Islam. Kegiatan ini

menjadi ikhtiar kementerian agama untuk memperkuat

jalinan Ukhuwah Islamiyah dan meminimalisir potensi

konflik. Termasuk juga untuk menyamakan persepsi

dan langkah dalam melakukan pembinaan terhadap

umat.86

Keseluruhan program-program merupakan arahan

kebijakan strategis Kementerian Agama dalam mengelola

isu-isu keberagamaan yang diampu oleh Ditjen Bimas

Islam. Ini menjadi penegas bahwa Ditjen Bimas Islam

merupakan lembaga yang mengelola isu-isu

keberagamaan.

Program Ditjen Bimas Islam bukan tanpa sebab,

melainkan adanya berbagai aspirasi, opini serta masukkan

sehingga mengerucut pada kegiatan tersebut. Misalkan

menurut Bimas terdapat permasalahan peningkatan


2020

73

pemahaman pengamalan agama. Faktor-faktornya antara

lain keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, munculnya

aliran yang bersebrangan yang mengganggu upaya-upaya

penanaman nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran serta

menjamurnya informasi keagamaan Islam melalui media

sosial yang berisi pesan-pesan kebencian sehingga

menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak

diinginkan.87

Masalah di atas menjadi bahan analisa Bimas untuk

membentuk sebuah program. Selain itu tentunya

dikombinasikan dengan arah kebijakan dari Kementerian

Agama yang selaras dengan visi-misi Presiden. Dengan

demikian Bimas berperan secara efektif dalam manajemen

isu. Sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Humas Ditjen Bimas Islam mengidentifikasi

berbagai isu keagamaan yang ada di masyarakat, sehingga

dapat diteruskan kepada stakeholder yang

berkepentingan.”88

Masih banyak masalah yang berkaitan dengan isu-

isu agama. Munculnya konflik social yang disertai

kekerasan atas nama agama yang diawali dengan

berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit,

eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat. Kasus

ini sangat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama

87 Renstra Ditjen Bimas Islam tahun 2015-2019 88 Wawancara bersama Sigit Kamseno, Kasubbag Humas dan Sistem


74

yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan

nasional, khususnya pembangunan dalam bidang

kemanusiaan dan agama.

2) Kegiatan Generik

Kegiatan generik berupa terkait erat dengan

kebijakan dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan

tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan

manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mulai dari

tingkat pusat sampai daerah.89 Selain berkoordinasi dengan

lembaga di bawah strukturnya, Bimas Islam juga

bekerjasama dengan lembaga intern Kemenag, salah satunya

dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Beberapa contohnya adalah Puslitbang BALK

melakukan penelitian mengenai aliran keagamaan,

kerukunan hidup umat beragama, Haji, Umroh, dan Produk

Halal. Penelitian lain yaitu mengenai Bahai. Bahai adalah

agama yang dipeluk sebagian masyarakat Indonesia, bukan

agama sempalan, tetapi juga belum dilayani oleh negara. Isu

lain adalah tentang SKB Tiga Menteri No. 8 dan 9 tahun

2006.

Di dalam SKB ini diatur tiga hal mengenai tugas

kepala daerah dan wakilnya dalam memelihara kerukunan,

89 Renstra Ditjen Bimas Islam tahun 2014-2019

75

pendirian rumah ibadah, dan forum kerukunan umat

beragama. SKB ini memperbaharui peraturan lama tahun

1979 yang sudah tidak relevan tentang pendirian rumah

ibadah.

Di dalam membuat peraturan ini Puslitbang

mengundang majelis-majelis agama yakni MUI, PGI, KWI,

Parisida Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha

Indonesia. Ada juga SKB tentang Ahmadiyah, maupun

Syiah.90

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama yang

terjalin serta koordinasi dalam menyasar isu-isu

keberagamaan sehingga tepat sasaran. Setiap isu agama yang

ada tidak serta diambil, namun perlu disaring sehingga

dikelola dengan baik.

Kegiatan Generik lainnya adalah menjaring stake

holder berkaitan dengan isu-isu beragama yang sedang

berkembang. Misalkan isu radikalisme, ekstremisme, maka

Bimas Islam akan menggaet tokoh-tokoh yang berkaitan

untuk membuat diskusi atau interfaith dialog dalam rangka

memberikan pemahaman, pengamalan dan ketaatan

beragama agar menciptakan Islam yang moderat lagi toleran.

Sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Dalam mengelola isu, kami juga mengundang para

tokoh agama, tokoh masyarakat, stake holder-stake holder

90 Diambil dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,

diakses dari www.balitbangdiklat.kemenag.go.id pada April 2020

76

terkait, agar sama-sama memberikan pemahaman dan

kedewasaan dalam beragama. Disisi lain, hal itu kan menjadi

jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan

masyarakat.”91

Pendapat di atas mempertegas peranan Bimas Islam

sebagai PR dalam pengelolaan isu agama di Kementerian

Agama. Peranan yang diambil adalah menjadi mediator

antara pemerintah sekaligus masyarakat dalam isu-isu

agama.

3) Informasi Publik.

Pelayana publik adalah citra utama Bimas Islam

sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program. Baik dan

buruknya sebuah lembaga dapat dilihat dari bagaimana

bentuk pelayanan publiknya. Masyarakat atau publik sellalu

menilai bahwa Kementerian Agama merupakan institusi

yang berpijak diatas landasan nilai-nilai dan moralitas

keagamaan Islam. Oleh sebab itu, seluruh sikap dan tindakan

yang dilakukan oleh setiap individu atau aparaturnya sangat

berpengaruh terhadap citra lembaga/institusi.

Oleh sebab itu komunikasi publik yang berkualitas

sangat diperlukan untuk menunjukkan citra baik

kelembagaan secara lebih objektif melalui penampilan

performa dan kinerja yang akuntabel, bertanggungjawab,

91 Wawancara bersama Sigit Kamseno, Kasubbag Humas dan Sistem


77

dan transparan. Terlebih, dilingkungan Bimas Islam terdapat

beberapa fokus kinerja yang sangat membutuhkan

akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan harapan

masyarakat, seperti kinerja dalam pelayanan dan bimbingan

keagamaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagai informasi publik, Bimas Islam sendiri

memiliki Laporan Kinerja. Seluruh pelaksanaan Program

dapat dilihat melalui Capaian Kinerja yang dibuat secara

perkala triwulan. Seperti capaian kinerja Ditjen Bimas Islam

pada tahun 2019 triwulan terakhir belum maksimal. Dari 10

Indikator Kinerja Utama (IKU) baru mencapai 75%.

Keseluruhannya dapat dilihat mengenai bentuk program

yang berjalan, realisasi anggaran serta evaluasi yang perlu

dilakukan dalam Laporan Kinerja.92

B. Strategi PR Bimas Kemenag

Dalam memetakan strategi PR yang dilakukan

oleh Bimas Islam, penulis menggunakan pendekatan

strategi yang memuat sasaran dan tujuan; formulasi aksi

dan komunikasi efektif. Berikut rinciannya:

1. Menetapkan Sasaran dan Tujuan

Sasaran dan tujuan merupakan agenda paling

awal dalam membentuk strategi. Sasaran berorientasi

pada target yang dikehendaki sedangkan tujuan adalah

92 Laporan Capaian Kinerja Ditjen Bimas Islam tahun 2019

78

capaian yang yang diinginkan. Sasaran dan tujuan yang

dilakukan oleh Bimas Islam secara umum tertuang

dalam Rencana Strategi (Renstra) yang dibuat periodik.

Di dalamnya menjabarkan tentang strategi arah

kebijakan yang berisikan program-progam yang akan

dijalankan.93

Adapun dalam bentuk strategi PR, Bimas Islam

melakukkan agenda setting, yaitu perencanaan yang

memuat sasaran dan tujuan dalam pengelolaan isu-isu

agama.94 Agenda setting memuat perencanaan untuk

menetapkan sasaran serta tujuan yang hendak

dilakukan. Dalam konteks isu agama, agenda setting

adalah penyesuaian antara isu, program, dan stake

holder. Isu menjadi bahan kajian untuk menetapkan

arah kebijakan dan mencapai tujuan. Program menjadi

bentuk kegiatan yang akan disosialisasikan atau

dilaksanakan. Sedangkan stake holder merupakan

target atau sasaran yang dikehendaki.

Ketiga poin di atas menjadi sangat penting

dimana isu adalah masalah yang sedang berkembang.

Masalah-masalah keagamaan sendiri sangat cepat

berkembang dan berubah-ubah, meski demikian

terkadang memiliki satu rangkaian peristiwa yang

mirip. Akan tetapi, poinnya adalah bagaimana memilah

93 Diambil dalam Pendahuluan pada Rencana Strategi (Renstra) Ditjen

Bimbingan Masyarakat Islam 2015-2019 94 Wawancara bersama Sigit Kamseno, Kasubbag Humas dan Sistem


79

isu agar dapat menetapkan sasaran maupun tujuannya.

Sebagaimana pernyataan berikut:

“Isu agama kan sangat update, sudah gitu

beragam, makanya kita perlu memilih, mana yang

penting untuk dikelola atau tidak.”95

Dengan demikian, pemilihan terhadap isu

merupakan setting dalam mencapai sasaran dan tujuan.

Selain pemilihan isu, strategi PR Bimas Islam

lainnya adalah sasarannya terhdap stake holder.

Sebagaimana diketahui, setiap isu agama dapat

disosialisasikan dengan massif melalui stake holder.

Selain itu, stake holder berperan penting dalam

mensukseskan tujuan program maupun sosialiasi. Oleh

karena itu, keberadaan stake holder menjadi sasaran

penting sebagai strategi PR Bimas Islam.96

Adapun tujuan yang dimaksud adalah

tercapainya program dan kegiatan berkaitan dengan

isu-isu keberagamaan. Penanganan terhadap

permasalahan agama menjadi tugas Kementerian

Agama. Kehadiran Bimas Islam berperan penuh dalam

mensosialisasikan program serta mengambil aspirasi


Informasi Bimas Islam, 13 April 2020. 96 Wawancara bersama Sigit Kamseno, Kasubbag Humas dan Sistem

Informasi Bimas Islam, 13 April 2020.

80

dari masyarakat guna menjadikan arah kebijakan

lanjutan.

2. Formulasi Aksi

Formulasi aksi dapat dipahami sebagai upaya

Kementerian Agama dalam mengatasi atau

menanggapi permasalahan. Dalam hal ini, upaya Bimas

Islam dalam merespon dan menanggapi isu-isu

keberagamaan. Namun sebelum menjelaskan strategi

aksi Bimas Islam, Bimas Islam menyampaikan

beberapa isu yang benar-benar dipilih berdasarkan

kriteria manajemen isu. Berikut pernyataan

langsungnya:

“Ada beberapa masalah yang sebenarnya kecil

tetapi dibesar-besarkan, atau sebaliknya, masalah yang

urgent malah kurang difollow up. Oleh karena itu, kami

(BIMAS), benar-benar bekerja keras memilah dan

memilih isu agar tepat sasaran. Sebenarnya semua isu

juga direspon, namun ada yang perlu dikoordinasikan

ada yang langsung ditanggapi melalui pernyataan

Menteri.”97

Maksud pernyataan di atas menunjukkan bahwa

setiap agenda Kemenag melalui Bimas Islam dalam

mengkonter isu-isu agama diseleksi dengan baik. Ada

isu yang cukup ditanggapi melalui pernyataan, ada isu



81

yang direspon bahkan membutuhkan pelatihan hingga

pendidikan khusus. Misalnya, isu soal cadar yang

disampaikan Menteri beberapa waktu lalu, menurut

Bimas Islam itu cukup ditanggapi melalui pernyataan

Menteri. Tetapi untuk kasus radikalisme, terorisme,

bahkan Kemenag sampai menerbitkan sertifikat

Pendakwah. Sebagaimana pernyataan berikut:

“Kan ada, pernyataan Menteri soal Cadar, nah

itu cukup dijawab sama menteri. Tapi kalau masalah

terorisme, radikalisme, itu kan dipengaruhi oleh

pendakwah, makanya kita bahkan mengusulkan

sertifikat Pendakwah, Khatib, bahkan merilis

penceramah moderat.”98

Keseluruhannya merupakan bagian respon

maupun aksi dalam rangka mengelola isu-isu agama.

Berbeda isu maka berbeda pula strategi aksi yang

dilakukannya. Setidaknya ada empat isu aktual dan

menonjol yang dibahas dalam forum Menteri Agama

tersebut, yaitu terkait moderasi agama atau Islam

Wasathiyah, wakaf dan zakat, radikalisme dan

terorisme, serta isu Islamofobia.99

Dinamika global dan nasional memberi warna

dalam potret kehidupan beragama di Indonesia.

98 Wawancara bersama Sigit Kamseno, 13 April 2020 99 Republika, “Menteri Agama di Dunia Bahas Empat Isu Aktual”

diambil dari www.republika.co.id tanggal 15 Mei 2018, diakses pada 20 April 2020

82

Sejumlah indikasi menunjukan adanya peningkatan

semangat keberagamaan yang ekstrim dan eksklusif

yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan

kemajemukan Indonesia. Hal ini bahkan diindikasi

sudah masuk pada kalangan Apartur Sipil Negara.

Menurut Zainal Abidin, Di antara kasus

menonjol yang diwariskan ke periode pertama Jokowi

adalah kasus-kasus yang bahkan telah mendapat

perhatian dunia, seperti kasus Gereja Kristen Indonesia

Yasmin, Bogor, serta kasus pengungsi Ahmadiyah dan

Syiah. Di sini tak ada kemajuan yang bisa dicatat.

Sementara itu, kasus-kasus besar lain bertambah, di

antaranya pengusiran 1000 pengikut Gafatar pada akhir

2015 dan awal 2016 yang berujung pada pemenjaraan

beberapa orang pemimpinnya.100

Masalah-masalah intoleransi dan pelanggaran

kebebasan beragama atau berkeyakinan yang makin

kerap terjadi. Pemilahan Islam moderat dan radikal

biasa digunakan para penguasa di beberapa negara

untuk menekan satu kelompok yang dianggap

mengganggu sembari menghindari tuduhan

Islamophobia. ekspresi-ekspresi yang direpresi tidak

selalu mati, tapi mengalami hibernasi untuk sekali

100 Zainal Abidin Baghir, “Tantangan Sulit Isu Agama dan Demokrasi

dalam Kabinet Indonesia Maju” dalam Opini tirto.id di www.tirto.id dipublish 8 November 2019, diakses pada 20 April 2020

83

waktu muncul dalam bentuk yang tak selalu bisa

diduga.

Wujud kontribusi atau strategi aksi Bimas Islam

diantaranya: Penanggulangan Pengaruh ISIS di

Indonesia. ISIS diyakini telah mempengaruhi gerakan

jihad diIndonesia. Ada juga penanganan Kasus Syiah

Sampang, Madura.101 Konflik Syiah Sampang,

Madura. Selain itu, Bimas Islam menegaskan

keberadaan Penyuluh Agama terus berupaya

menggiatkan penyuluhan agar masyarakat tidak

terjerumus mengikuti paham-paham yang

menyimpang. Para penyuluh juga telah disediakan

modul agar menjalankan tugasnya untuk

meminimalisir paham-paham yang dinilai keluar dari

ajaran mainstream. Ikhtiar mengatasi problem paham

keagamaan.

Ditjen Bimas Islam telah melakukan berbagai

upaya-upaya pencegahan melalui sinergitas dengan

stake - holder, seperti Ormas Islam, DKM, Lembaga

Sosial Keagamaan, Majelis Ta’lim, dan lainnya. Upaya

ini agar umat tidak mudah disusupi paham keagamaan

radikal atau paham-paham yang menyimpang. Melalui

lembaga keagamaan, khususnya Majelis Taklim,

diharapkan mampu mengajarkan Islam yang damai.

Peran penting lainnya adalah bahwa majelis ta’lim

101 Syafiq Hasyim, “Penanggulangan Radikalisme dan Ekstremisme

Berbasis Agama” dalam www.bimasislam.kemenag.go.id

84

mayoritas diikuti oleh jamaah ibu-ibu sehingga

diharapkan mampu mempersiapkan generasi muslim

dengan pemahaman keagamaan yang moderat dan

damai. Peran ibu yang menjadi madrasah al-

ula (pendidikan pertama) bagi anak-anaknya berperan

besar dalam membentuk pemahman dan sikap

keberagamaan inklusif.

Kementerian Agama bersama jajaran Kabinet

Indonesia-Maju di awal kerjanya mencoba melakukan

upaya preventif. Salah satunya dengan menerbitkan

Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan

Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan

Kebangsaan pada ASN, pada 12 November 2019. SKB

ini menjadi upaya bersama 11 Kementerian dan

Pimpinan Lembaga, termasuk di dalamnya

Kementerian Agama.102

Upaya yang sama juga dilakukan melalui

pemberdayaan takmir masjid dan mushala. Mereka

diharapkan mampu menjadi jembatan dalam

mengkomunikasikan segala persoalan yang muncul di

tengah masyarakat, terutama kemunculan gerakan

radikal dalam keagamaan. Ta’mir masjid dan mushala

merupakan tokoh agama yang langsung berhadapan

dengan umat dan hidup di tengah-tengah mereka serta

berperan melakukan pelayananan keagamaan. Dengan

102 Bimasislam.kemenag.go.id

85

peran strategis ta’mir masjid dan mushala diharapkan

mampu meminimalisir dan memfilter paham

keagamaan radikal dan menyimpang yang menjadi

ancaman kebhinnekaan bangsa.103

3. Komunikasi Efektif

Strategi ketiga adalah menekankan komunikasi

efektif Bimas Islam selaku PR bagi Kementerian

Agama untuk masyarakat. Setelah menetapkan sasaran,

tujuan maupun formulasi aksi, maka tahapan

selanjutnya adalah membentuk komunikasi efektif.

Komunikasi efektif menjadi media dalam

menyampaikan segala kebijakan, program maupun

layanan langsung kepada masyarakat seputar persoalan

isu-isu keberagamaan.

Media yang digunakan untuk mensosialisasikan

informasi pengelolaan isu keagamaan di Bimas Islam

berpusat di www.bimasislam.kemenag.go.id. Website

tersebut menyediakan informasi berbagai layanan

terkait isu-isu agama serta menyajikan opini tokoh

terkait isu agama. Selain website yang beralamat

bimasislam.kemenag.go.id, buletin jurnal kegiatan

bulanan, juga masih dipandang perlu untuk

mensosialisasikan melalui Majalah yang akan

103 Muhammadiyah Amin, “Bimas Islam dalam Mengawal

Kebhinekaan” dalam bimasislam.kemenag.go.id

86

dibagikan kepada seluruh stake-holder Bimas Islam,

Pusat dan Daerah. Majalah ini rencananya akan terbit

dua kali selama setahun, dengan kekuatan penyajian

narasi dan analisis, serta informasi-informasi terbaru

terkait dengan visi dan misi Bimas Islam.104

Dalam melakukan penanganan isu keagamaan,

Ditjen Bimas Islam selalu bersinergi media massa

untuk menyebarkan berbagai informasi terkait isu-isu

keagamaan yang ada di masyarakat. Humas Ditjen

Bimas Islam membuat Siaran Pers dan dikirim ke

media massa untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Secara berkesinambungan juga memberikan informasi

layanan, bimbingan, dan capaian, baik itu berupa

infografis, video pendek, iklan, maupun tulisan yang

disebar melalui media massa.105

Bimas Islam juga menjawab berbagai

pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial yang

dimiliki (Twitter dan Instagram), terkait layanan dan

bimbingan. Masyarakat menanggapi berbagi informasi

yang diberikan Ditjen Bimas Islam, baik itu berupa

kepuasan, saran, hingga kritik. Tanggapan tersebut,

mayoritas melalui media sosial yang dimiliki Ditjen

Bimas Islam, yang berefek kepada perbaikan kualitas

layanan dan bimbingan kepada masyarakat. Hal ini

104 Wawancara dengan Sigit Kamseno, Kasubag Humas dan Sistem

Informasi Bimas Islam pada 20 April 2020. 105 Wawancara dengan Sigit Kamseno, Kasubag Humas dan Sistem

Informasi Bimas Islam pada 20 April 2020.

87

merupakan respon balik dari masyarakat, terutama

terkait layanan dan bimbingan keagamaan, sehingga

Ditjen Bimas Islam dapat terus menerus meningkatkan

kualitas yang diberikan kepada masyarakat.106

Penyebaran informasi serta memberikan

layanan keluhan maupun pertanyaan merupakan

strategi komunikasi efektif yang dilakukan Bimas

Islam dalam mengelola isu keberagamaan. Hal ini

ditandai adanya pola komunikasi timbal balik antara

masyarakat dengan pemerintah yang diperankan oleh

Bimas Islam. Bentuk komunikasi timbal balik juga

menunjukkan adanya pola persuasif, sehingga menjadi

citra efektif dalam menyampaikan pesan dan kebijakan

yang ada.

C. Platform Media

Pengelolaan isu melalui media masa merupakan

strategi yang diterapkan Bimas Islam guna

mengidentifikasi isu, memecahkan masalah, serta

menerapkan program. Media saat ini telah hadir secara

nyata di depan semua orang. Positifnya segala bentuk

informasi dapat didapatkan dengan sangat mudah.

Namun sisi negatifnya adalah ujaran kebencian, paham

keagamaan atau bagian isu-isu keagamaan juga turut

106 Diakses dari www.bimasislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April

2020

88

mudah berkembang pesat. Oleh karena itu, dalam

mengelola isu-isu keagamaan, Bimas Islam pun

menggunakan berbagai platform media, baik cetak,

elektronik maupun media sosial sebagai bentuk

pengelolaan isu agama.

Ditjen Bimas Islam selalu bersinergi media

massa untuk menyebarkan berbagai informasi terkait

isu-isu keagamaan yang ada di masyarakat. Ditjen

Bimas Islam membuat Siaran Pers dan dikirim ke

media massa untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Ditjen Bimas Islam, secara berkesinambungan

memberikan informasi layanan, bimbingan, dan

capaian, baik itu berupa infografis, video pendek, iklan,

maupun tulisan yang disebar melalui media massa.

Ditjen Bimas Islam juga menjawab berbagai

pertanyaan dari masyarakat melalui media sosialterkait

layanan dan bimbingan.107

Adapun platform media yang digunakan oleh

Kemenag dalam mengelola isu-isu agama adalah

melalui bekerja sama dengan media cetak, televisi,

website resmi www.kemenag.go.id termasuk di

dalamnya termuat bimasislam.kemenag.go.id. Website

utamanya menampilkan berbagai layanan seperti

Berita, Opini, Konsultasi Syariah, Regulasi,

Pengaduan, Pustaka Digital yang keseluruhannya



89

membahas isu-isu keagamaan terbaru. selain itu

terdapat sosial media seperti Instagram @bimasislam,

@BimasIslam (twitter), BimasIslam TV (Youtube),

dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam

(Facebook).108



90

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi public relations kementerian Agama dalam

mengelola isu-isu agama di media sosial diperankan oleh

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas

Islam). Dalam menjalankan tugasnya, Bimas Islam

berperan mengadakan kegiatan teknis berupa

mengidentifikasi isu, mengelola isu dan membuat program

berkaitan dengan isu; kemudian melakukan kegiatan

generik berupa koordinasi antar lembaga dan stake holder;

serta sebagai informasi dan pelayanan publik dalam

persoalan isu maupun pelayanan keagamaan.

Adapun strategi public relations yang dijalankan

meliputi:

1) Menetapkan sasaran dan tujuan dalam agenda setting

yaitu memilih isu, menentukan arah kebijakan,

menggaet stake holder, mensosialisasikan,

melaksanakan hingga evaluasi program;

2) Melaksanakan Formulasi Aksi yatiu sikap atau respon

Kementerian Agama melalui Bimas Islam terhadap isu

agama dengan cara melakukan upaya pencegahan

terhadap isu radikalisme dan ekstremisme serta

mendorong moderasi beragama.

91

3) Melakukan Komunikasi Efektif dengan cara Bimas

Islam memiliki dan menggunakan media sosial serta

bekerja sama dengan media masa untuk

mensosialisasikan serta memberikan pelayanan

interaktif melalui media.

Sedangkan platform media yang digunakan oleh

Kemenag dalam mengelola isu-isu agama adalah melalui

bekerja sama dengan media cetak, televisi, website resmi

www.kemenag.go.id termasuk di dalamnya termuat

bimasislam.kemenag.go.id. Website utamanya

menampilkan berbagai layanan seperti Berita, Opini,

Konsultasi Syariah, Regulasi, Pengaduan, Pustaka Digital

yang keseluruhannya membahas isu-isu keagamaan

terbaru. selain itu terdapat sosial media seperti Instagram

@bimasislam, @BimasIslam (twitter), BimasIslam TV

(Youtube), dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam

(Facebook).

B. Kritik dan Saran

Semoga ke depan pengelolaan manajemen isu agama

di kemenag dapat lebih aktif yaitu dengan cara menedan

melakukan komunikasi efektif. Penulis memiliki kritik dan

saran sebagai berikut:

92

1. Perlunya peningkatan kuantitas penyuluh yang dimiliki

oleh Ditjen Bimas Islam agar kegiatan bimbingan

kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Mengingat besaran jumlah penduduk yang ada di

Indoesia begitu besar, maka jumlah penyuluh pun juga

harus diperbanyak.

Sehingga apa yang akan disampaikan serta di

sosialisasikan oleh Humas Bimas Islam dapat

tersampaikan secara cepat dan tepat.

2. Mengingat pengguna media sosial mayoritas adalah

kaum milenial, maka konten-konten yang dikemas

dengan menarik dapat lebih mudah mendapatkan

perhatian. Oleh karena itu Ditjen Bimas Islam perlu

untuk mengemas konten di media sosialnya agar lebih

menarik lagi terkait dengan isu keagamaan.

Kemenarikan konten disini mencakup pada desain,

estetika, dan model konten yang bersifat kekinian.

Sehingga ketika para pengguna media melihat konten

tersebut, akan ada ketertarikan untuk membaca serta

memahami isi dari kontenitu.

93

3. Saya juga menyarankan agar Ditjen Bimas Islam dapat

memberikan fasilitas pelatihan bagi stake-holder,

seperti ormas islam, DKM, Lembaga Keagamaan,

Majlis ta'lim, dan lainnya terkait dengan bimbingan

masyarakat. Karena stake-holder tersebut bisa

dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari Dijen

Bimas Islam yang berada di tengah masyarakat.

94

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Ali Murtopo, Strategi Kebudayaan. (Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies-CSIS, 1978).

Abdurrahman Kasdi, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum: Mencari Format Islamisasi Ilmu Pengetahuan, (Jakarta, UIN Jakarta Press).

A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986).

Ahmad Fuad Afdhal, Tips & Trik Public Relations, (Jakarta: Grasindo, 2008).

Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa¸ (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989).

Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama,2013).

Firsan Nova, Crisis Public Relations. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).

Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013).

95

John A pearce II dan Richard B Robinson Jr, Manajemen Strategis 10, (Jakarta: Salemba Empat,2008).

Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Rhenald Kasali. Manajemen Public Relations, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003).

Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, (Lawrence Erlbaum Associates, 2002, USA).

Rachmat Kriyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations.

Website;

Diambil dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, diakses dari www.balitbangdiklat.kemenag.go.id pada April 2020.

96

Diakses dari www.bimasislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April 2020.

Diambil dari Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam tahun 2015-2019.

Diambil dalam Pendahuluan pada Rencana Strategi (Renstra) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 2015-2019.

Muhammadiyah Amin, “Bimas Islam dalam Mengawal Kebhinekaan” dalam bimasislam.kemenag.go.id

Syafiq Hasyim, “Penanggulangan Radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Agama” dalam www.bimasislam.kemenag.go.id.

http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/30/kronologis-pembakaran-vihara-dan-empat-kelenteng-di-tanjungbalai, diakses pada Kamis, 16 Agustus 2019 pukul. 22.00 WIB.

https://20.detik.com/detikflash/20190819-190819030/uas-dilaporkan-gmki-ke-polisi-terkait-pernyataan-soal-salib diakses pada 2 September 2019 Pukul 17.17 WIB.

https://kemenag.go.id/home/artikel/42942 diakses pada 2 September 2019 Pukul 17.00 WIB.

http://kbbi.web.id/agama, diakses Senin, 14 Desember 2019 Pukul. 3.40 WIB.

https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah diakses pada hari sabtu, tanggal 14 Desember pukul 19:36 WIB.

Saat ini agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.

97

Namun saat ini belum ada Ditjen Bimas Konghucu, selain itu telah ada.

Lihat dalam “Sejarah Bimas Islam” dalam www.bimasislam.kemenag.go.id diakses pada 20 April 2020.

Republika, “Menteri Agama di Dunia Bahas Empat Isu Aktual” diambil dari www.republika.co.id tanggal 15 Mei 2018, diakses pada 20 April 2020.

Tarmizi Tohor, “Pentingnya Moderasi Beragama” dalam Opini www.bimasilsma.kemenag.go.id publikasi 13 Septerm 2019, diakses pada 20 April 2020.

Zainal Abidin Baghir, “Tantangan Sulit Isu Agama dan Demokrasi dalam Kabinet Indonesia Maju” dalam Opini tirto.id di www.tirto.id dipublish 8 November 2019, diakses pada 20 April 2020

Jurnal & Skripsi ;

Ayu Utami Saraswati. “Strategi Public Relations Kantor Staff Presiden dalam Mengelola Isu Keagamaan di Media Massa”. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2017.

Fadhila Puspita Fajri. “Strategi Public Relations Non Govemment Organization Pasiad dalam Membangun Citra di Indonesia”. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2015.

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2014-2019 pada Bab II.

98

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 3.

Laporan Capaian Kinerja Ditjen Bimas Islam tahun 2019.

Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, 2007).

Rand Rasyid. “Strategi Public Relations HijUp.com dalam Memasarkan Busana Muslim”. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2016.

Wawancara;

Wawancara dengan Sigit Kamseno, Kasubag Humas dan Sistem Informasi Bimas Islam pada 20 April 2020.

99

LAMPIRAN

101

Transkrip Wawancara

Nama : H. Sigit Kamseno, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Humas dan Sistem Informasi Bimas Islam Kementerian Agama Repiblik Indonesia

Tempat : Via Chat WhatsApp

Tanggal : 13 April 2020

Pukul : 16.05 WIB

1. Bagaimana strategi Public Relation (Humas)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama RI dalam menghadapi isu

keagamaan?

“Dalam menghadapi isu keagamaan, Ditjen Bimas

Islam mengedepankan peran Humas dalam meredam

isu negatif, dan menjadi jembatan bagi para stakeholder

dengan masyarakat.

Humas Bimas Islam merespon berbagai isu negatif

melalui berbagai platform media sosial dan membuat

siaran pers yang disebarkan melalui media sosial.

Selain itu, dalam membentuk citra positif di

masyarakat, Humas Ditjen Bimas Islam terus


capaian Ditjen Bimas Islam kepada seluruh lapisan

102

masyarakat melalui media massa, media sosial, dan

pameran.”

2. Apa kegiatan yang dilakukan Public Relation

(Humas) Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang

berhubungan dengan media massa terkait

penanganan isu keagamaan?

“Dalam melakukan penanganan isu keagamaan,

Humas Ditjen Bimas Islam selalu bersinergi media

massa untuk menyebarkan berbagai informasi terkait

isu-isu keagamaan yang ada di masyarakat.

Humas Ditjen Bimas Islam membuat Siaran Pers dan

dikirim ke media massa untuk disebarluaskan kepada

masyarakat.”

3. Bagaimana strategi melalui saluran komunikasi

massa atau media massa atau media sosial milik

Public Relation (Humas) Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama

RI?

“Humas Ditjen Bimas Islam, secara berkesinambungan


capaian, baik itu berupa infografis, video pendek, iklan,

maupun tulisan yang disebar melalui media massa.

103

Humas Ditjen Bimas Islam juga menjawab berbagai

pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial yang

dimiliki (Twitter dan Instagram), terkait layanan dan

bimbingan.”

4. Sebelum informasi itu diseminasikan apa ada

penggunaan agenda setting?

“Dalam memberikan informasi, Humas Ditjen Bimas

Islam menanggap perlu adanya agenda setting, agar ada

respon balik dari masyarakat, terutama terkait layanan

dan bimbingan keagamaan, sehingga Ditjen Bimas

Islam dapat terus menerus meningkatkan kualitas yang

diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya agenda setting diharapkan informasi

terkait isu keagamaan dapat disebarkan secara efektif

dan massif.”

5. Bagaimana tanggapan dan efek terhadap

masyarakat mengenai informasi yang telah

disampaikan?

“Masyarakat menanggapi berbagi informasi yang

diberikan Ditjen Bimas Islam, baik itu berupa

kepuasan, saran, hingga kritik. Tanggapan tersebut,

mayoritas melalui media sosial yang dimiliki Ditjen

Bimas Islam, yang berefek kepada perbaikan kualitas

layanan dan bimbingan kepada masyarakat.”

104

6. Bagaimana tahap pengidentifikasian isu

keagamaan yang terjadi di Indonesia?

“Melalui berbagai media sosial dan jaringan media

komunikasi, Humas Ditjen Bimas Islam

mengidentifikasi berbagai isu keagamaan yang ada di

masyarakat, sehingga dapat diteruskan kepada

stakeholder yang berkepentingan untuk menanggapi

dan menyelesaikan isu tersebut.”

7. Apa kegiatan internal Public Relation (Humas)


Kementerian Agama RI yang dilakukan dalam

menghadapi isu keagamaan?

“Membentuk tim yang terdiri dari perwakilan berbagai

stakeholder di Ditjen Bimas Islam, dan mengadakan

rapat rutin membahas berbagai masalah isu keagamaan

yang aktual.”

8. Selain media milik Public Relation (Humas)


Kementerian Agama RI, apa komunikasi massa lain

yang dilakukan melalui media konvensional

misalnya sejenis konferensi pers atau pidato?

105

“Melalui media cetak dan media elektronik, Humas

Ditjen Bimas Islam melakukan berbagai bentuk

informasi, seperti infografis, video pendek, iklan,

maupun tulisan.”

strategi public relations kementerian agama republik

Documents