renstra_bahan bacaan dan informasi bagi peserta

8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta

1/117

Aus li n

AidKemitraan Pendidikan

Australia Indonesia


2/117

Rencana Strategis dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Aus li n

AidKemitraan Pendidikan

Australia Indonesia


3/117


4/117


5/117


6/117

Sambutan Kepala Badan PSDMPK & PMP

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi Kemdikbud 2025 untuk

menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompef (Insan Kamil/Insan Paripurna), tema pembangunanpendidikan nasional 2010-2014 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) 2010-2014,

menjabarkan bahwa sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2014 adalah terselenggaranya

layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia cerdas dan beradab.

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, misi Kemdikbud 2010-2014 dikemas dalam Misi: Meningkatkan

Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (M1); Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan

(M2); Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (M3); Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh

Layanan Pendidikan (M4); Menjamin Kepasan/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan (M5),

dan Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia (M6).

Tujuan strategis telah dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang

diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan

visi dengan memperhakan rumusan misi. Salah satu tujuan strategis untuk mencapai visi-misi

Kemendiknas 2010-2014 adalah terjaminnya kepasan memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu

dan berkesetaraan (T2), dengan strategi umum penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan

dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2) serta arah kebijakan

pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Upaya pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah diantaranya dilakukan dengan

menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan

diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah. Untuk itu, Badan Pengambangan Sumber

Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK & PMP) telahmenetapkan IKU & IKK sebagai berikut:

IKK 9.3.6 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan

profesionalismenya

IKK 9.3. 11: Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan

profesionalismenya

IKK 9.3.12 : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengiku diklat manajemen sekolah

yang terakreditasi

IKK 9.3.6 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi danprofesionalismenya

IKK 9.3.11 : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan

profesionalismenya

IKK 9.3.12: Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengiku diklat manajemen sekolah

yang terakreditasi

BPSDMPK dan PMP yang didukung oleh Kemitraan Pendidikan antara pemerintah Republik Indonesia

dengan pemerintah Australia melalui program Australia Educaon Partnership with Indonesia School

System Quality (AEPI-SSQ) telah mengembangkan sistem nasional Pengembangan Keprofesian bagi

tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dukungan pemerintah Australia

ini diberikan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Indonesia mulai tahun 2013-2016. Di samping dana

hibah tersebut, pemerintah Republik Indonesia juga telah menyediakan APBN untuk pengembangan dan

pelaksanaan sistem nasional tersebut.


7/117

Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut selanjutnya disebut Program Professional

Develompment for Educaon Personnel(ProDEP), yang terdiri dari empat program, yaitu:

1. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS),

2. Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD),

3. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS),

4. Pengembangan Keprofesian Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M).

Kerjasama dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kelancaran Program ProDEP ini demi

terbentuknya sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan.

Atas nama pemerintah Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia

melalui Department of Foreign Aairs and Trade(DFAT) yang dahulu dikenal dengan AusAID atas dukungan

dana hibah yang disediakan untuk Program ProDEP. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada

semua pihak yang mendukung.

Jakarta, 10 Juni 2014

Kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan

dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Prof. Dr. Syawal Gultom

NIP. 19620203 198703 1002


8/117

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Modul Rencana Strategis

dan Pengelolaan Keuangan untuk SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota ini. Modul ini tersusun atas kerja

sama ProgramAustralias Educaon Partnership with Indonesia School System and Quality(AEPI-SSQ)Australian Aidmelalui the Department of Foreign Aair and Trade dengan Pusat Pengembangan Tenaga

Kependidikan (Pusbangtendik), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan

Mutu Pendidikan dan Kebudayaan (Badan PSDMPK dan PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepenngan pendidikan di

Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas melalui proses penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) dan pengelolaan keuangan.

Pusbangtendik, Badan PSDMPK dan PMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima

kasih kepada:

1. AEPI-SSQ Australian Aid melalui the Department of Foreign Aair and Trade yang memberikan

dukungan terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Kelompok kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan

Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan masukan dan

saran bagi tersusunnya modul ini.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta beberapa universitas yang telah mengirimkan

perwakilannya dalam proses penyusunan modul ini.

4. LPMP, PPPPTK, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta beberapa universitas yang

telah mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pelah.

5. Lima Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah menjadi lokasi uji coba Modul Renstra dan

Pengelolaan Keuangan ini, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Cianjur.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengembangan modul ini.

Semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Tuhan Yang Maha

Esa, amin.

Terakhir, Pusbangtendik Badan PSDMPK dan PMP memohon maaf apabila dalam modul ini terdapat hal-

hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Saran-saran demi perbaikan modul ini kami terima dengan

tangan terbuka.

Jakarta, 10 Juni 2014

Kepala Pusat Pengembangan

Tenaga Kependidikan

Dr. Muhammad Haa

NIP. 19550720 198303 1003


9/117


10/117

Pendahuluan

Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dalam meningkatkan akses dan

mutu pendidikan melalui ProgramAustralias Educaon Partnership with Indonesia - School System and

Quality(AEPI SSQ).

AEPI SSQ terdiri dari ga komponen. Komponen 1:Akses dan parsipasi melalui program pembangunan

sekolah (USB dan Satap); Komponen 2: Manajemen sekolah dan Kabupaten, yang difokuskan kepada

penyiapan dan pengembangan keprofesian bagi kepala sekolah, pengembangan keprofesian bagi

pengawas sekolah, dan pengembangan kapasitas bagi pemangku kepenngan pendidikan ngkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota.Komponen 3: Akreditasi madrasah yang mendukung akreditasi kurang lebih 1.500

madrasah.

Dalam pertemuan kelompok kerja (Working Group Meeng) yang difasilitasi oleh Komponen 2 SSQ,

ada beberapa hal yang diangkat sebagai prioritas dalam peningkatan kapasitas pemangku kepenngan

pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(MPSDM), Rencana Strategis (Renstra) dan Pengelolaan Keuangan, dan Perencanaan Akses LayananPendidikan Dasar (PALDIKDAS).

Penngnya Perencanaan, Khususnya Renstra dan Pengelolaan

KeuanganTelah lama disadari bahwa program, kegiatan, biaya, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan

teknologi itu penng. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut akan kurang opmal apabila dak

disertai dengan perencanaan yang baik. Kebijakan yang berbasis data (Data based Policy) adalah hal yang

diidam-idamkan oleh seap perencana, khususnya perencana pendidikan di ngkat Kabupaten/Kota.

Dalam era globalisasi dan otonomi pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, maka kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah dalam menghadapi

kedua momen penng tersebut dak dapat ditawar lagi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat

dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia

bidang pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di ngkat

Kabupaten/Kota adalah SKPD Pendidikan wajib menyusun Rencana Strategis Pendidikan.

Rencana Strategis Pendidikan ini diharapkan dapat membantu merumuskan masalah-masalah

pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota di antaranya: perluasan akses dan pemerataan pendidikan,

peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta esiensi dan efekvitas pengelolaan pendidikan.

Mengingat penngnya Renstra Pendidikan, AEPI SSQ bekerja sama dengan Pusbangtendik Badan PSDMPKdan PMP, mengembangkan Modul Rencana Strategis (Renstra) dan Pengelolaan Keuangan.

Modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini disusun dengan mempermbangkan inklusi sosial seper

permbangan gender, difabilitas dan pemenuhan hak lainnya. Modul ini juga mengajak peserta lokakarya

untuk menyadari penngnya permbangan inklusi sosial tersebut dalam perumusan kebijakan di

Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Kesepakatan Dakkar Tahun 2000 tentang Pendidikan untuk Semua

(Educaon for All/EFA) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil Forum

Pendidikan Dunia (World Educaon Forum) yang harus tuntas pada tahun 2015. Sejalan dengan hasil

kesepakatan tersebut, pemerintah telah menunjukkan komitmennya pada prakk-prakk inklusi sosial,

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Hak Seap Warga Negara untuk

Memperoleh Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang mengatur tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dalam pelaksanaankebijakan tersebut - pemerintah dalam hal ini Kemdikbud - telah mencanangkan ga pilar pembangunan

pendidikan nasional. Pilar pertama berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif, yaitu tentang

i


11/117


12/117

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, utamanya pada Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Guna lebih menyederhanakan dan mempermudah

penyampaian tahapan penyusunan Renstra, maka dak semua tahapan dalam Lampiran Permendagri

tersebut dibahas dalam buku ini. Buku ini akan lebih berfokus pada tahapan penyusunan Renstra dengan

mengacu kepada pengelompokan tahapan yang digunakan oleh Modul Penyusunan Renstra DBE1/USAID

dan Modul Whole District Development/Australian Aid.

A. Tujuan ModulTujuan dari modul ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang ar penng Renstra dan dasar/landasan hukum

kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota, prinsip-

prinsip, sistemaka dan permbangan dalam penyusunan Renstra.

2. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan Renstra

SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

3. Memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun rancangan monitoring dan evaluasi

Renstra.

4. Memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun rencana ndak lanjut.

B. Kompetensi yang DiharapkanSetelah mengiku lokakarya dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, peserta diharapkan menguasai

kompetensi:

1. Memahami ar penng Renstra dan dasar/landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnyadalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip, sistemaka dan permbangan

dalam penyusunan Renstra.

2. Memahami seap tahapan dalam penyusunan Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

3. Memahami penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi Renstra.

4. Memahami penyusunan rencana ndak lanjut.

C. Indikator Keberhasilan

Setelah mengiku lokakarya dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkanmampu:

1. Menuliskan dengan kata-kata sendiri tentang ar penng Renstra serta menyebutkan dasar/

landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD

Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip, sistemaka dan permbangan dalam penyusunan Renstra.

2. Menjelaskan seap tahapan dalam menyusun Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

3. Menjelaskan penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi Renstra.

4. Menjelaskan penyusunan rencana kerja ndak lanjut.

iii


13/117

D. Target PesertaPeserta yang menjadi target dalam lokakarya ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Koordinator Pengawas (Korwas) Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

4. Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Kepala Seksi Madrasah Kankemenag Kabupaten/Kota.

Dari segi pemegang tugas dan fungsi (tusi) penyusunan Renstra SKPD di Kabupaten/Kota, maka beberapa

posisi/jabatan di atas adalah orang yang tepat untuk mengiku lokakarya penyusunan Renstra ini. Namun,

permbangan inklusi sosial yang di antaranya adalah sisi keterwakilan gender perlu mendapat perhaan.

Menyadari bahwa saat ini jabatan di atas lebih banyak ditempa oleh laki-laki, maka penng untuk

secara akf melibatkan peserta perempuan dalam lokakarya ini. Sebagai contoh, keka mengundang lima

orang peserta per Kabupaten/Kota, disarankan agar terdapat minimal dua orang perempuan dari ap

Kabupaten/Kota.

iv


14/117v

Daar Islah:

Anak dengan latar

belakang dan

kemampuan yangberagam

Mengacu pada anak-anak yang biasanya dak termasuk dalam

(dipisahkan dari) sistem pendidikan umum karena gender, sik, sosial,

emosi, bahasa, budaya, agama atau karakterisk lainnya

Curah pendapat

(brainstorming):

Peserta menyampaikan kata-kata atau kalimat tentang sebuah isu yang

ditulis di kertas atau papan tulis. Tidak ada diskusi atau komentar dari

pelah atau peserta lainnya tentang apa yang disampaikan oleh peserta.

Tujuannya untuk menghimpun semua ide/gagasan.

Call out: Teknik untuk mendapatkan respon dari peserta lokakarya dalam kaitannya

dengan topik tertentu yang dibahas dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Coloured dot Sker berbentuk bulatan dengan ukuran yang bervariasi dan berwarna-

warni atau disebut juga Scker Tom & Jerry

Disabilitas Disabilitas adalah suatu kondisi atau fungsi yang dinilai mengalamigangguan secara signikan bila dibandingkan dengan standar umum

dari individu atau sebuah kelompok. Islah ini digunakan untuk merujuk

kepada fungsi individu, termasuk gangguan sik, gangguan sensorik,

gangguan kognif, gangguan intelektual, penyakit mental, dan berbagai

jenis penyakit kronis lainnya.

Diskusi kelompok: Beberapa peserta ditempatkan dalam satu kelompok untuk

mendiskusikan suatu topik. Tempat duduk diatur sedemikian rupa agar

peserta dapat bertatap muka. Teknik ini memberikan kesempatan kepada

peserta untuk menguji dan memperdalam pengeran mereka terhadap

topik yang diberikan atau untuk memecahkan masalah.

Equity(kesamaan hak) Kesamaan hak berar berkeadilan. Kesamaan hak terjadi jika ada manfaatdan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani

minat dan gaya hidup mereka.

Efekf: Mendapatkan hasil yang diinginkan. Produkf atau mampu untuk

menghasilkan.

Esien: Berndak atau menghasilkan secara efekf dengan meminimalkan biaya

atau usaha yang dak perlu.

Energiser: Sebuah kegiatan kecil dalam lokakarya yang dirancang untuk

memberikan energi kepada para peserta dan membuat mereka kembali

terlibat dalam kegiatan lokakarya. Sangat berguna pada siang dan sore

hari.

Focus Group Discussions

(FGD):

Diskusi yang sangat terfokus. Peserta biasanya bersifat homogen dan

memiliki pengalaman/pengetahuan yang serupa.

Gender Merujuk pada peran sosial yang diyakini kepunyaan laki-laki dan

perempuan dalam pengelompokan sosial tertentu. Peran gender

diciptakan oleh suatu masyarakat dan dipelajari dari satu generasi ke

generasi berikutnya sebagai bagian dari kebudayaan. Karena hal ini

merupakan persepsi sosial yang dipelajari (misalnya di keluarga atau di

sekolah) segala hal yang diasosiasikan dengan gender dapat diubah atau

dibalikkan untuk mencapai persamaan dan keadilan bagi laki-laki dan

perempuan.

Ice breaker Kegiatan pada awal lokakarya untuk memaskan bahwa peserta salingkenal dan merasa nyaman untuk mengiku lokakarya.


15/117vi

Indikator kinerja Alat ukur spesik secara kuantaf dan/atau kualitaf untuk masukan,

proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan

ngkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Inklusi sosial Inklusi sosial berar bahwa seap anak berparsipasi dalam kehidupan

sosial, ekonomi, budaya dan bermasyarakat. Inklusi sosial arnya

hak seap anak dilindungi dan dijamin, dan semua anak sepenuhnyadilibatkan dalam program pendidikan terlepas dari status ekonomi,

gender, disabilitas dan kesempatan yang kurang baik untuk mendapatkan

pendidikan. Isu yang terkait dengan inklusi sosial melipu hak anak,

pendidikan inklusif, difabilitas dan gender.

Jenis kelamin Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Jigsaw Materi yang akan dibahas dibagi kepada kelompok, satu kelompok

mendapatkan satu materi. Seap kelompok mengkaji materi yang menjadi

tugasnya dan kemudian melaporkan kembali. Hasil belajar dari seluruh

kelompok disusun menjadi sebuah kesatuan yang utuh.

Kebijakan Arah atau ndakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan

Kompetensi: Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki,

dihaya, dan dikuasai oleh peserta setelah mempelajari suatu muatan

pembelajaran.

Modul: Ikhsar pembelajaran program yang berisi materi, metode, strategi dan

media. Terdiri dari sejumlah unit pembelajaran.

Mind mapping Pemetaan pemikiran. Dilakukan dengan menggunakan diagram yang

mewakili pemikiran tentang konsep in. Kegiatan mind mappingdimulai

dengan sebuah lingkaran yang berada di tengah-tengah diagram yang

mewakili ide/konsep in yang akan dibahas. Kemudian konsep in yang

ada pada lingkaran tersebut dihubungkan dengan ide/konsep lain yangdikemukakan untuk menarik garis hubungan.

Mix and match Cara praks untuk menilai pemahaman terhadap konsep. Peserta

diberi dua daar dengan urutan acak dan diminta untuk mencocokkan

pernyataan dalam Daar A dengan pernyataan yang tepat dari Daar B.

Pendidikan inklusif atau

pembelajaran inklusif

Mengacu pada inklusi dan pengajaran semua anak dalam lingkungan

belajar formal atau non-formal tanpa mempermbangkan gender,

intelektual, sosial, emosi, bahasa, budaya, agama atau karakterisk

lainnya.

Program Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunandaerah.

Referensi Daar buku atau sumber bacaan lainnya yang dijadikan acuan karena

relevan dengan topik yang sedang dibahas, diajarkan, atau dilah.

Think-pair-share Strategi diskusi dan umpan balik yang digunakan dalam kegiatan

pengembangan keprofesian. Peserta berpikir secara individual mengenai

topik tertentu, mendiskusikan pikiran mereka dengan pasangan, dan

kemudian berbagi informasi dalam kelompok atau kelas.

Permainan Berbagai permainan yang digunakan dalam pembelajaran yang berguna

untuk memberi energi kepada peserta dan memperkenalkan konsep-

konsep.Simulasi Peserta dilibatkan dalam situasi yang diciptakan untuk memberikan situasi

kehidupan nyata, di mana pembelajaran dapat digunakan secara akf.


16/117vii

Studi kasus Peserta diberi sebuah contoh seper situasi aslinya dan diminta untuk

membuat panduan pertanyaan dan instruksi yang telah diberikan.

Reeksi terbimbing Peserta diminta untuk merenungkan/menelaah apa yang terjadi dalam

pembelajaran dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang

berbeda untuk direnungkan.

Shopping(belanjagagasan)

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan carameminta peserta dalam kelompok atau individu untuk menuliskan ide/

gagasannya dan menempelkannya di dinding atau media lain seper

ipchart, papan tulis dan sebagainya. Seorang peserta dari seap

kelompok tetap nggal untuk mengawasi hasil kerja kelompoknya.

Peserta yang lain diminta untuk berbelanja ke hasil kerja kelompok lain.

Saat berbelanja, peserta diminta untuk mencatat hal-hal yang dianggap

penng. Setelah selesai, peserta kembali ke kelompoknya masing-masing

dan menjadikan hasil belanjanya sebagai masukan untuk kelompoknya.


17/117viii

Singkatan:

AL Angka Kelulusan

APK Angka Parsipasi Kasar memberikan gambaran seberapa besar kapasitas

layanan pendidikan dengan jumlah anak usia sekolah pada rentang usia sekolah

yang dilayani. Dihitung dengan cara: jumlah siswa jenjang tertentu dibagi

jumlah anak usia sekolah pada rentang usia tertentu dikali 100

APM Angka Parsipasi Murni menghitung seberapa banyak anak usia sekolah

pada rentang usia tertentu yang memperoleh layanan pendidikan pada jenjang

terkait. Dihitung dengan cara: jumlah siswa rentang usia tertentu dibagi jumlah

anak usia rentang waktu tertentu dikalikan 100

APS Angka Parsipasi Sekolah memberikan gambaran seberapa banyak anak usia

sekolah pada rentang usia tertentu memperoleh layanan pendidikan tanpa

memperhakan jenjang satuan pendidikan. Dihitung dengan cara: jumlah anak

bersekolah rentang usia tertentu dibagi jumlah anak rentang usia tertentu dikali100

APtS Angka Putus Sekolah

AMK Angka Mengulang Kelas

AM Angka Melanjutkan

BBI Bahan Bacaan dan Informasi modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Kemdikbud: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenag Kementerian Agama

Kemdagri Kementerian dalam Negeri

KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra Rencana Strategis, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun

Renja Rencana kerja, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 (lima) tahun

RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah

SPM Standar Pelayanan Minimal

SNP Standar Nasional Pendidikan

SWOT Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (Strength, Weakness, Opportunity,

Threat) suatu analisis kerangka kerja


18/117

Unit 1Pengantar Modul


19/117

Unit 1

Pendahuluan

A. Pengantar

Unit 1 ini menjelaskan tentang gambaran Rencana Strategis yang terdiri dari sub pokok bahasan, yaitu:

1. Pengeran Renstra dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan

2. Sistemaka, permbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD

3. Ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD

4. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Tujuan yang Ingin DicapaiTujuan yang ingin dicapai dalam unit ini adalah:

1. Memberikan pemahaman tentang pengeran dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan

2. Memberikan pemahan yang komprehensif tentang sistemaka, permbangan, dan tahapan

penyusunan Renstra SKPD

3. Memberikan pemahaman tentang ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD

4. Memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya

C. Kompetensi yang DiharapkanSetelah mengiku unit 1 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan memiliki

kemampuan dalam:

1. Memahami pengeran dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan

2. Memahami sistemaka, permbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD

3. Memahami ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD

4. Memahami keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

D. Indikator Kinerja

Setelah mengiku unit 1 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengeran dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan

2. Menjelaskan sistemaka, permbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD

3. Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD

4. Menjelaskan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

1


20/117

E. Metode dan Strategi

Menggunakan metode dan strategi pembelajaran/pelahan yang bersifat akf, parsipaf dan

menyenangkan, serta memperhakan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yaitu:

1. Ice breaker

2. Pemaparan

3. Diskusi kelompok dan kerja kelompok

4. Mind mapping

5. Mengisi diagram kosong

6. Menyusun Puzzle

F. Kegiatan Reeksi

Melakukan tanya-jawab tentang materi yang telah diberikan yang melipu dasar/landasan hukum

kebijakan bidang pendidikan serta pemahaman tentang Renstra SKPD.

G. Referensi

[1] Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Depu II Bidang Kajian dan Pelayanan Lembaga Administrasi

Negara, MANAJEMEN KINERJA. 2009

[2] DBE-1. 2011. Modul Penyusunan Renstra

[3] WDD. Pengembangan Kabupaten Terpadu (PKT) (Whole District Development/WDD), Seri-A, Seri-B,

Seri-C

[4] Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun2010-2014

H. Rencana Tindak Lanjut

1. Mempelajari dan mengkrisi Renstra yang ada dengan berfokus pada: sistemaka dan tata

cara penyusunan Renstra SKPD serta konsistensi Renstra SKPD terhadap dasar/landasan hukum

kebijakan bidang pendidikan.

2. Mengimplementasikan pemahaman Unit 1 dalam penyusunan Renstra dan memasukkan

permbangan inklusi sosial dalam penyusunannya.

2


21/117

Bahan Bacaan Unit 1

A. Pendahuluan

Banyaknya faktor penghalang bagi tercapainya program kerja yang telah direncanakan, memunculkan sikapskeps di kalangan SKPD terhadap perencanaan strategis. Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) mengemukakan beberapa contoh di antaranya: 1) kedakpasan polik dan

ekonomi; dan 2) laju perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terus meningkat. Di sisi lain,

LAN juga memandang ada aspek lain yang perlu dipermbangkan sehubungan dengan perencanaan

strategis di antaranya: 1) kedakpahaman mendasar tentang tujuan dan penngnya perencanaan

strategis; 2) hal-hal yang harus diperhakan dalam menyusun perencanaan dan menetapkan proses yang

harus dilalui agar dapat berhasil; 3) kedakha-haan dalam menetapkan tujuan yang jelas dan realiss;

4) menentukan secara terbuka langkah-langkah dan ndakan; 5) kedakha-haan dalam memanfaatkan

pandangan para stakeholderutama.

Berikut keuntungan adanya perencanaan strategis yang ditawarkan Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

LAN:

1. Menggambarkan secara jelas tujuan dan sasaran yang realiss dari organisasi serta sesuai dengan

misi organisasi

2. Memudahkan proses komunikasi mengenai tujuan dan sasaran terhadap pemberi mandat

organisasi

3. Membangun rasa kepemilikan atas rencana dan komitmen dalam pelaksanaan

4. Menjamin pengunaan sumber daya organisasi secara efekf karena memfokuskan strategi

berdasarkan prioritas

5. Sebagai dasar untuk menilai proses, kinerja, dan perubahan yang dibutuhkan

B. Perkembangan Kebijakan dan Landasan Hukum

Perkembangan pertamaadalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional yang mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas

Pendidikan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Undang-undang ini diiku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur ruang lingkup, tahapan dan komponen minimal yang

harus ada dalam Renstra SKPD.

Perkembangan keduaadalah diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen yang mengubah persyaratan minimal kualikasi akademik guru SD dari D2 ke D4/S1. Berdasarkan

undang-undang ini, jumlah guru SD yang telah memiliki kualikasi akademik S1/D4 saat ini mencapai

lebih dari 70%, namun secara nasional masih ada guru yang belum memenuhi kualikasi akademiknya

dan akan berdampak pada penetapan prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di ngkat Kabupaten/

Kota.

Perkembangan kega adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan: layanan dan output pendidikan hendaknya lebih terarah, sistemas,

dan komprehensif. Standar tersebut melipu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Saat ini telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana

dan Prasarana, ada dua contoh yang terkait dengan inklusi sosial yaitu: 1) Di seap SD/MI minimum

3


22/117

terdapat 1 unit jamban untuk seap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban untuk seap 50 peserta

didik perempuan. 2) Bangunan sekolah menyediakan fasilitas dan akses yang mudah, aman dan nyaman

termasuk bagi penyandang cacat.

Perkembangan keempat, perubahan periode Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan periode

pemerintahan baru yaitu 2009-2014, yang tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014. Hal ini berdampak

pada perubahan Renstra Pendidikan Nasional (Kemdikbud) 2010-2014 dan selanjutnya akan berdampakpada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan kelima, perubahan indikator SPM bidang pendidikan dari Kepmendiknas Nomor 129ATahun 2004 menjadi Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Permendiknas yang baru hanya mencakup

pendidikan dasar saja. Dan Permendiknas tersebut telah diperbarui lagi dengan terbitnya Permendikbud

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada Permendikbud No.23 Tahun 2013 tersebut

terdapat contoh tentang prakk inklusi sosial yaitu: pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa

tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki 3 km untuk SD/MI dan 6 km

untuk SMP/Mts dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

Perkembangan keenam, keluarnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perkembangan ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dampaknya terhadap Renstra SKPD adalah jumlah

indikator bidang pendidikan yang relevan dengan Kabupaten/Kota sebanyak 104 indikator.

Perkembangan kedelapan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Dalam Negeri, Keuangan danBappenas) tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut sejalan dengan

perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat. Sebuah rencana strategis harus mampumengansipasi dan memprediksi berbagai perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal.

Daar Landasan Hukum yang Berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperbarui

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

4


23/117

Daerah beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21

Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/

Madrasah21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/

Madrasah

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualikasi

Akademik dan Kompetensi Guru

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Pendidikan

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana danPrasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan

Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi

Sekolah/Madrasah

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium

Sekolah/Madrasah

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Lembaga

Pendidik Non Formal dan Informal


5


24/117

Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C


Pendidikan Anak Usia Dini

33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Bagi

Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Ismewa

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang diperbarui oleh Permendikbud No.23 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Permendikas No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru

Pemula

36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai

Kepala Sekolah/Madrasah

37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan

Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu MembiayaiPendidikan

38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana BOS Tahun 2013

C. Prinsip-Prinsip Perencanaan

Perubahan dari pendekatan inputke output/outcome

Selama ini, perencanaan pendidikan daerah berfokus pada peningkatan masukan ( input) untuk

pengembangan pendidikan (rehabilitasi sekolah, pengadaan buku, dan pelahan guru). Pada umumnya,

program-program ini merupakan program tunggal (single input) dengan sekolah sasaran yang berbeda.

Pada akhir tahun, yang dapat dilaporkan hanyalah bahwa sekian ruang kelas telah direhabilitasi, sekian

buku telah disediakan, dan sekian guru sudah dilah. Dengan cara ini, pencapaian sasaran dapat diukur

pada akhir tahun misalnya pengurangan jumlah sekolah yang berkinerja sangat rendah. Namun, output/

outcomeyang telah dicapai, misalnya dalam peningkatan mutu pendidikan, dak dapat diketahui dengan

pas.

Perhaan pada program yang berhasil dalam perencanaan sebelumnya

Metodologi perencanaan ini juga memberikan perhaan yang lebih luas pada idenkasi program yang

berhasil dalam periode perencanaan sebelumnya, yaitu program-program yang sebaiknya dilanjutkan.

Perhaan pada sasaran khusus

Analisis situasi harus dapat mengidenkasi sasaran khusus tanpa membedakan sekolah umum-

keagamaan, negeri-swasta, perkotaan-perdesaan, tetapi mengarah pada sekolah dengan kinerja paling

lemah, mata pelajaran yang paling rendah pencapaian hasil belajarnya, kelompok siswa yang berasal dari

keluarga miskin, kelompok guru yang paling rendah kualikasinya, dan lain-lain. Dengan teridenkasinya

sasaran khusus tersebut maka program pembangunan pendidikan akan lebih tepat sasaran. Pemberian

perhaan kepada beberapa sasaran khusus di atas juga bertujuan untuk memberikan hak untuk

mendapatkan kualitas pelayanan yang sama. Hal ini penng sebagai aspek prakk inklusi sosial yang baik.

Keterkaitan secara sinergi antara Renstra SKPD dengan rencana-rencana dari instansi

pemerintah yang lebih nggi

Karena Renstra SKPD merupakan perencanaan pengembangan pendidikan mul-sumber, maka penng

bahwa Renstra tersebut dikaitkan dengan rencana-rencana pengembangan pendidikan di ngkat Provinsi

6


25/117


26/117

untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa

mempermbangkan apakah anak berada dalam kelompok usia sekolah atau di luar kelompok

usia sekolah.

APM menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia sekolah dengan jumlah

penduduk usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur seberapa besar

anak usia sekolah yang bersekolah. Namun perlu diperhakan bahwa saat ini ada kecenderunganbahwa APM menurun, yang disebabkan banyak anak masuk sekolah pada usia lebih dini (banyak

murid kelas 1 SD/MI yang berusia kurang dari 7 tahun).

b. Akses diukur menggunakan pendekatan kelompok usia yaitu Angka Parsipasi Sekolah (APS).

Contoh: APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun.

APS menggambarkan anak usia sekolah yang bersekolah, tanpa memandang jenjang sekolahnya. Jadi

APS lebih menekankan apakah kelompok umur tertentu bersekolah. Indikator ini lebih bermakna

untuk melihat apakah anak pada kelompok umur tertentu ada di sekolah atau di luar sekolah.

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

Mutu harus mengacu pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang melipu:

Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian

Pendidikan.

Selain itu, fokus diberikan pada isu kedakmerataan layanan pendidikan antar-wilayah atau antar-kelompok

gender. Perhaan juga diberikan pada isu keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, atau dengan

lain kata: Apakah anak-anak yang bersekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan

layanan pendidikan yang bermutu? Hal ini sangat penng dalam kaitan dengan pemberian layanan

pendidikan yang sama kepada semua anak dan prakk inklusi sosial yang baik di kabupanten/kota.

3. Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan

Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan menggambarkan bagaimana pendidikan dikelola secara efekf

dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata layanan pendidikan yang baik.

Bagi Kabupaten/Kota yang pernah melakukan proses penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas

(RPK) pendidikan Kabupaten/Kota, hasilnya dapat diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pendidikan.

E. Ruang Lingkup Renstra

Ruang lingkup perencanaan sesuai dengan urusan wajib Kabupaten/Kota yang tertuang pada Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan Daerah yang terkait dengan:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

2. Pendidikan Dasar 9 Tahun: SD/MI, dan SMP/MTs

3. Pendidikan Menengah: SMA, SMK, dan MA

4. Pendidikan Nonformal: keaksaraan, kesetaraan dan keterampilan hidup dan PAUD nonformal.

Kesetaraan pendidikan akan memberikan kesempatan bagi yang berhalangan/kesulitan untuk

mengiku pendidikan formal. Dengan demikian, peserta didik memperoleh kemudahan dalam

pendidikan, sebagai bagian dari prakk inklusi sosial yang baik di Kabupaten/Kota

5. Sarana dan prasarana pendidikan

6. Pendidik dan tenaga kependidikan

8


27/117

7. Perencanaan dan penganggaran

8. Data dan stask

9. Urusan lain yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (jika Dinas

melaksanakan urusan lain selain pendidikan)

Catatan: Analisis tersebut sudah mengalami perubahan dengan keluarnya Permendiknas No.36 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Nasional.

F. Sistemaka Penyusunan Renstra

Sistemaka penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota didasarkan pada Permendagri No.54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas mengenai pengeran, fungsi penyelenggaraan pembangunan

daerah bidang pendidikan, proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, keterkaitan Renstra

Dinas Pendidikan dengan RPJMD, Renstra Kemdikbud, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, dan

dengan Renja Dinas Pendidikan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan Dinas Pendidikan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

1.4 Sistemaka Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan, serta susunan garis besar

isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan

wajib pendidikan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penng yang telah dihasilkan melalui pelaksanaanRenstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi

dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan ini.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan, struktur

organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas. Uraian

tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah

personel, dan tata laksana (proses, prosedur, dan mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam-macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit

usaha yang masih beroperasi.

9


28/117

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Bagian ini menunjukkan ngkat capaian kinerja Dinas Pendidikan berdasarkan sasaran/target

Renstra periode sebelumnya, menurut SPM/SNP untuk urusan wajib pendidikan, dan/atau

indikator kinerja pelayanan pendidikan lainnya seper MDGs atau indikator yang telah dirakasi

oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan

Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pendidikan pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan jenis-jenis pelayanan pendidikan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Idenkasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

Pada bagian ini dikemukakan berbagai masalah pelayanan pendidikan beserta faktor-faktor yangmempengaruhinya (hasil analisis gambaran pelayanan pendidikan)

3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang terkait dengan visi,

misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong bagi Dinas Pendidikan

dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mempengaruhi persoalan pelayanan pendidikan

dinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemdikbud maupun Renstra Dinas Pendidikan

Provinsi.3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Pendidikan

dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

pendidikan dinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Pada bagian ini, faktor-faktor pelayanan pendidikan yang mempengaruhi/menjadi permasalahan

bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan dinjau kembali.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pendidikan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pendidikan.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dalam

lima tahun mendatang.

10


29/117

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikaf.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

G. Tahapan Penyusunan Renstra

Dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 disebutkan bahwa tahapan penyusunan Renstra adalah 1) Persiapan

penyusunan Renstra, 2) Penyusunan rancangan Renstra, 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan 4)

Penetapan Renstra. Informasi lebih lengkapnya sebagai berikut:1. Persiapan Penyusunan Renstra

a. Pembentukan m penyusun Renstra

b. Orientasi mengenai Renstra

c. Penyusunan agenda kerja m Renstra

d. Pengumpulan data dan informasi

2. Penyusunan Draf Renstra

a. Tahap perumusan rancangan1) Pengolahan data dan informasi

2) Analisis gambaran pelayanan pendidikan/urusan lainnya

3) Pengkajian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan

Provinsi

4) Penelaahan RTRW Kabupaten/Kota

5) Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

6) Perumusan isu-isu strategis

7) Perumusan visi dan misi

8) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah

9) Perumusan sasaran pelayanan pendidikan

10) Mempelajari surat edaran bupa/walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD

Kabupaten/Kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang

memuat indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan

11) Perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD

Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

12) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikaf selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

13) Perumusan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

11


30/117

14) Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten/Kota

b. Tahap penyajian draf Renstra

Sajikan sesuai dengan sistemaka yang telah ditetapkan (Permendagri No.54/2010)

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

a. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra

Penajaman visi misi

Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

b. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra

4. Penetapan Renstra

a. Sampaikan ke Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.

b. Bappeda melakukan verikasi akhir untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan Dinas Pendidikan dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir

Renstra SKPD lainnya.

c. Pengesahan Renstra Dinas Pendidikan dengan keputusan kepala daerah.

d. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Pendidikan, kepala Dinas

Pendidikan menetapkan Renstra Dinas Pendidikan menjadi pedoman unit kerja/bidang/bagian di

lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun rancangan Renja Dinas Pendidikan.

e. Pengesahan rancangan akhir Renstra Dinas Pendidikan dengan keputusan kepala daerah, paling

lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Penetapan Renstra Dinas Pendidikan oleh kepala Dinas Pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari setelahRenstra Dinas Pendidikan disahkan oleh kepala daerah.

Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan ini dak membahas semua tahapan seper yang

telah dijelaskan dalam Lampiran Permendagri No.54 Tahun 2010 di atas. Modul ini akan lebih berfokus

kepada proses penyusunan rancangan Renstra SKPD yang dikelompokkan menjadi enam (6) tahapan

sebagai berikut:

1. Analisis Layanan Pendidikan

Tahap ini dibagi dalam dua bagian yaitu: (1) analisis eksternal, dan (2) analisis internal.

Analisis eksternalAnalisis eksternal melipu perkembangan penduduk usia sekolah dan kebutuhan masyarakat akan

pendidikan. Dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan penduduk, kebijakan yang berpengaruh terhadap

pendidikan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai pendidikan.

Analisis internal

Analisis ini berkaitan dengan prol layanan pendidikan Kabupaten/Kota yang dapat memberikan gambaran

yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan di ngkat daerah. Karena gambaran ini akan menjadi

landasan rancangan program, maka harus sejelas mungkin sehingga program yang akan disusun benar-

benar mengarah pada kebutuhan- kebutuhan di bidang pendidikan.

2. Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai

Visi, misi dan tata nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD, serta visi,

12


31/117

misi dan tata nilai yang merupakan budaya luhur yang dianut dan berkembang di daerah. Prol layanan

pendidikan juga perlu digunakan sebagai landasan dalam merumuskannya.

3. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat dirumuskan dan diwujudkan denganmemperhakan prol layanan pendidikan yang ada saat ini. Selanjutnya adalah perumusan strategi agar

program dan kegiatan yang disusun benar-benar terarah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan

ditetapkan agar program dan kegiatan dak menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada.

4. Merumuskan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tahap ini bertujuan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan terkait bersama indikator kinerja

untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Prosesnya dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan

yang akan menjadi panduan penetapan target/sasaran. Jika target sudah ditentukan, program dan kegiatan

terkait akan segera teridenkasi untuk memenuhi target yang diinginkan. Sebagai langkah terakhir dari

proses ini, program akan diperinci lebih lanjut dalam sejumlah rencana kerja.

5. Menyusun Rencana Pembiayaan dan Pendanaan

Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan dana seap program dan kegiatan, serta

menentukan sumber dana untuk membiayai kebutuhan tersebut

6. Menyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra

Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap implementasi perencanaan, karena

perencanaan dipandang sebagai suatu siklus yang berkelanjutan dan dinamis sesuai perkembangan

kondisi dan situasi, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut akan berdampak pada

sasaran-sasaran yang diharapkan akan tercapai. Oleh sebab itu, dalam implementasi Renstra harus

dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

13


32/117

Bagan2

.AlurTahapanPenyusunanRenstraSKPDKabupaten/Kota

14

PENY

USUNAN

RPJMD

Persiapan

Penyusunan

Renstra-SKPD

Analisis

Gambaran

pelayanan

SKPD

Perumusan

Isu-isu

strategis

berdasarkan

tusi

Perumusan

Strategidan

kebijakan

Perumusan

rencanakegiatan,

indikatorkinerja,

kelompoksasaran

danpendanaan

indikatif

berdasarkan

rencanaprogram

prioritasRPJMD

Pengolahan

datadan

informasi

Perumusan

visidanmisi

SKPD

Perumusan

Tujuan

Perumusan

sasaran

Rancangan

Renstra-SKPD

Pendahuluan

Gambaranpelay

ananSKPD

isu-isustrategis

berdasarkan

tugaspokokdan

fungsi

visi,misi,tujuan

dansasaran,

strategidankeb

ijakan

rencanaprogram

,kegiatan,

indikatorkinerja

,kelompok

sasarandanpen

danaanindikatif

indikatorkinerja

SKPDyang

mengacupadatujuandan

sasaran

RPJMD

.

Perumusan

indikatorkinerja

SKPDyang

mengacupada

tujuandansasaran

RPJMD

SPM

Renstra-KL

danRenstra

Kabupaten/

Kota

SEKDHttgPenyusunan

RancanganRenstra-SKPD

dilampiridenganindikator

keluaranprogramdanPAGU

perSKPD

Penelaahan

RTRW

Verifikasi

Rancangan

RenstraSKPDdgn

RancanganAwal

RPJMD

Rancang

anRenstra-SKPD

NotaDinasPengantarKepala

SKPDperih

alpenyampaian

RancanganRenstra-SKPD

kepad

aBappeda

sesuai

Tidaksesuai

Penyusunan

Ranca

ngan

RPJMD

Pelaksanaan

Musrenbang

RPJMD

Perumusan

Rancangan

AkhirRPJMD

Penyempurnaan

Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan

Renstra-

SKPD

RENSTRA-

SKPD

Penyesuaian

Rancangan

Renstra-SKPD

berdasarkan

hasilverifikasi

PENYUSUNANRANCANG

ANRENSTRASKPD

PENYUSUNANRAN

CANGANAKHIR

PENETAPAN

Verifikasi

Rancangan

AkhirRenstra

SKPD

Rancangan

AkhirRenstra

SKPD

sesuai

Tidak

sesuai

PERDAttg

RPJMD

Penelaahan

KLHS

Renstra-KL

danRenstra

Kabupaten/

Kota

Renstra-KL

danRenstra

SKPDKab/

Kota


33/117

Lembar Kerja Unit 1

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

15


34/117


35/117


36/117


37/117

H. Rencana Tindak Lanjut

Setelah kembali ke unit kerja masing-masing, peserta diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan

Renstra Dinas Pendidikan sehingga tersusun dengan baik menurut aturan maupun subtansi. Peserta juga

diharapkan mampu menggunakan permbangan inklusi sosial yang diperoleh melalui lokakarya, dalam

proses penyusunan Renstra di Kabupaten/Kota.

18


38/117

Bahan Bacaan Unit 2

Unit 2 ini akan difokuskan pada proses penyiapan Renstra SKPD yang dikelompokkan ke dalam enam

tahapan, yaitu: 1) Analisis Layanan Pendidikan, 2) Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai, 3) Perumusan

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan, 4) Perumusan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, 5)Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan dan 6) Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi

Implementasi Renstra.

A. Analisis Layanan Pendidikan

Salah satu langkah terpenng dalam menyusun Renstra adalah menyiapkan analisis layanan pendidikan

1. Menyiapkan Data

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis

dalam perumusan rancangan Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

mencakup:

a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian

b. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan

ngkat capaian target Renstra periode sebelumnya sampai dengan akhir tahun berjalan

c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun

sebelumnya

d. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset paling kurang 5 (lima) tahun terakhir

e. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan indikator lainnya

f. Renstra Kemdikbud

g. Renstra Dinas Pendidikan

h. RTRW Kabupaten/Kota

i. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pendidikan

Informasi lain yang terkait pelayanan pendidikan (primer maupun sekunder), dari Dapodik, EDS, EDK,

PADAMU NEGERI, BPS, maupun instansi lain seper:

a. Data pendukung yang penng untuk perencanaan pendidikan: (a) penduduk usia sekolah, (b)

indeks kemiskinan, (c) kapasitas skal daerah

b. Data pendidikan anak usia dini (TK/RA)

c. Data sekolah dasar dan menengah

d. Data pendidikan nonformal

e. Data pendidik dan tenaga kependidikan

f. Data manajemen layanan pendidikan

g. Data layanan SKPD lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan (bidang lainnya)

Sumber data yang dapat digunakan dalam menyiapkan layanan pendidikan di antaranya: 1) Dapodik,

2) Padaweb, 3) Data NUPTK, 4) prol layanan pendidikan, 5) PADAMU NEGERI, 6) data lain yang dapat

menggambarkan layanan pendidikan secara menyeluruh.

19


39/117

2. Analisis Layanan Pendidikan

Analisis gambaran pelayanan pendidikan dilakukan untuk menunjukkan:

a. Peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan

b. Sumber daya Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya

c. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya

d. Capaian kinerja antara Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya, dan

e. Hambatan dan permasalahan yang perlu diansipasi

Analisis gambaran pelayanan diharapkan mampu mengidenkasi:

a. Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM

dan indikator lain sesuai urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

b. Potensi dan permasalahan pelayanan, dan

c. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pendidikan adalah indikator

kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendidikan. Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya

mencakup:

a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya untuk menunjukkan peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

b. Struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana Dinas

Pendidikan (proses, prosedur, mekanisme)

c. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini dikaitkan dengan isu-isu krusial dan

aktual daerah, isu strategis dalam Renstra periode sebelumnya, dan perkiraan ngkat pencapaian

target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan

d. Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja

tahun lalu untuk menunjukkan ngkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai

selama pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum

mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau daknya target pelayanan

tersebut

e. Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait

pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan

Dinas Pendidikan)

f. Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk urusan wajib pendidikan

dan/atau indikator kinerja pelayanan pendidikan lainnya (Informasi dari bur (c) sampai dengan

(f) dianalisis untuk menunjukkan ngkat capaian kinerja, masalah yang dihadapi, dan potensi

pengembangan pelayanan)

g. Data perkembangan pendanaan pelayanan pendidikan (pendapatan dan belanja) minimal 5 (lima)

tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan (rasio antara dana yang

dianggarkan dengan realisasi), dan kapasitas pendanaan pelayanan, sehingga dapat digunakan

untuk mengidenkasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan pendidikan

Untuk menunjukkan ngkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, dilakukan perbandingan antara capaian

kinerja dengan target kinerja, serta dampak yang dimbulkan atas kinerja pelayanan pendidikan

tersebut. Langkah-langkah analisis ngkat kinerja pelayanan pendidikan adalah:

20


40/117


41/117

tanggung jawab dan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Layanan Pendidikan

bagi Anak Usia Dini, 2) Layanan Pendidikan Dasar, 3) Layanan Pendidikan Menengah, 4) Layanan

Pendidikan Non-formal

3.1. Layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)

a. Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Apakah sebagian besar anak usia 4-6 tahun bersekolah di PAUD (PAUD nonformal, TK, dan RA)

dan kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun?

Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, diperlukan data ketersediaan lembaga PAUD per tahun.

Angka Parsipasi Kasar (APK) PAUD, yaitu rasio antara jumlah anak yang sedang bersekolah di

TK/RA, SPS/KB terhadap anak usia 4-6 tahun dikali seratus.

Bandingkan APK PAUD pada tahun terakhir dengan APK PAUD ngkat Provinsi. Hal ini dilakukan

untuk melihat posisi Kabupaten/Kota terhadap Provinsi, apakah Kabupaten/Kota berada di atas

atau di bawah rata-rata Provinsi. Juga bandingkan APK PAUD Kabupaten/Kota dengan target

nasional.

b. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Apakah layanan PAUD bermutu?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu memperhakan standar pendidikan PAUD yang melipu:1) Standar ngkat pencapaian perkembangan

2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

3) Standar isi, proses, dan penilaian

4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan

Untuk analisis layanan pendidikan PAUD akan dipilih indikator esensial yang dapat menggambarkan

mutu layanan PAUD di ngkat Kabupaten/Kota serta mempermbangkan ketersediaan data.

Analisis layanan pendidikan dapat digunakan pada analisis layanan pendidikan persekolahan

yang relevan.

3.2. Layanan Pendidikan Dasar

a. Akses Pendidikan Dasar

Apakah layanan pendidikan tersedia untuk semua usia sekolah?

Pada saat menyampaikan isu tentang akses, sebaiknya berfokus pada anak usia sekolah yang

dak bersekolah, bukan pada mereka yang bersekolah. Pada dasarnya, kita ingin melihat

seberapa jauh pemda memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan pendidikan kepada

semua anak.

Fokus berikutnya adalah untuk menjawab dua pertanyaan kunci:

1) Apakah anak-anak bersekolah?

2) Apakah anak-anak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih nggi?

22


42/117

Apakah anak-anak bersekolah?

Untuk menjawab pertanyaan tentang akses, terdapat ga indikator yaitu APK, APM, dan APS.

Catatan: APS 7-12 tahun memperhitungkan semua anak tanpa memandang apakah anak

tersebut bersekolah di SD/MI atau SMP/MTs.

Kementerian Pendidikan Nasional mengunakan APM sebagai indikator keberhasilan untuk

jenjang SD/MI dan APK untuk jenjang SMP/MTs (lihat Renstra Kemdikbud 2010-2014). Sedangkan

di RPJM Nasional menggunakan indikator APS.

Untuk tujuan perencanaan, perlu diingat bahwa seap peningkatan akses akan mengakibatkan

peningkatan daya tampung bagi rombongan belajar (rombel) yang ada, atau pembentukan

rombel baru. Dampaknya adalah penambahan kelas baru, penambahan guru kelas, guru mata

pelajaran, dan beberapa sarana pendidikan lainnya.

Untuk menjawab apakah anak usia 7-12 tahun bersekolah, perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

Pertama, kita akan melihat bagaimana perkembangan ngkat parsipasi selama ga tahun

terakhir

Fokuskanlah terhadap desa yang mempunyai APM rendah. Untuk lebih jelasnya, dapat

dilihat dari dua hal, yaitu: ketersediaan layanan (supply side) dan kemampuan masyarakat

untuk menyekolahkan anaknya (demand side). Hal ini penng sebagai bentuk prakk inklusi

sosial dalam proses analisis layanan pendidikan

Idenkasi ketersediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/MI untuk melihat apakah

sekolah memiliki daya tampung yang rendah atau sudah terlalu nggi.

Catatan:Jumlah siswa maksimum 32 per rombel, dan 6 rombel per sekolah

Lakukan idenkasi sekolah dengan jumlah murid yang sangat kecil:

o Di mana sekolah itu berada, apa nama desa dan kecamatannya?

o Berapa jarak terdekat ke sekolah lainnya?

o Apakah sekolah tersebut terletak di daerah terpencil?

o Apakah jumlah penduduk usia 0-6 tahun cukup besar?

Idenkasi kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya melalui indeks

kemiskinan desa dan kecamatan, terutama pada desa dan kecamatan dengan APS rendah

Agar analisis lebih tajam dan akurat, perlu dilakukan analisis rasio siswa-rombel

23


43/117

Langkah-langkah idenkasi di atas sangat penng dilakukan untuk mengetahui apakah semua

anak telah memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Hal ini penng dilakukan dalam rangka

memberikan layanan yang baik kepada semua anak. Hal ini juga merupakan contoh penggunaan

permbangan inklusi sosial dalam proses perencanaan khususnya dalam proses analisis data.

Apakah anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih nggi?

Angka Melanjutkan (AM) adalah bagian penng dalam pengukuran indikator akses terhadappendidikan, karena indikator ini menunjukkan apakah anak akan tetap berada di sekolah

atau di luar sekolah. Angka melanjutkan merupakan jumlah siswa yang lulus dari SD/MI yang

melanjutkan ke SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen.

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs,yaitu rasio antara jumlah siswa baru kelas VII

SMP/MTs terhadap lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya

Angka melanjutkan maksimum adalah 100% (semua lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs).

Bila AM lebih dari 100%, perlu ditelaah arus siswa bersekolah dari luar Kabupaten/Kota. Bila

dak mencapai 100% berar ada sejumlah siswa yang dak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs,

atau melanjutkan pendidikan ke luar Kabupaten/Kota. Minimal ada dua faktor lulusan SD/MI

dak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih nggi. Kedua faktor dimaksud adalah supply

dan demand. Faktor supplyberkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang

SMP/MTs dan faktor demandberkaitan dengan ngkat kemiskinan masyarakat.

AM dari SD/MI ke SMP/MTs harus mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan program Wajib

Belajar 9 tahun. Bila Kabupaten/Kota sudah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun, maka angka

melanjutkan SMP/MTs ke SMA juga harus mencapai 100%.

b. Mutu Pendidikan Dasar

Apakah Layanan Pendidikan Bermutu?

Mutu pendidikan didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1). Input pada

Standar PTK: kecukupan, distribusi, kualikasi dan kompetensi, dan standar sarpras: ruang

kelas, laboratorium, buku, perpustakaan (kecukupan dan kualitas), 2). Proses pada Standar

Isi: ketersediaan dan penerapan yang berlaku, standar proses: penerapan pembelajaran akf

dan kreaf (PAKEM/CTL) dan standar penilaian: umpan balik dan analisis hasil penilaian, 3).

Output: standar kompetensi lulusan, hasil UN, berbagai kejuaraan (olimpiade) ngkat Provinsi

dan nasional, dan 4). Tata kelola: standar pengelolaan: jumlah sekolah yang memiliki RKS/RKAS,

akreditasi sekolah, standar keuangan: BOSDA, dana masyarakat (SPP), transparasi BOS dan mutu

output/outcomesebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan.

1) MutuInputPendidikan Dasar

Mutu input mengacu pada standar sarana prasarana serta standar pendidik dan tenaga

kependidikan.

Standar Pendidik

Kecukupan Guru

Berapa banyak sekolah telah mempunyai jumlah guru yang memadai?

Dalam perencanaan jangka menengah (Renstra), penghitungan kecukupan guru bukan hanya

pada saat ini tetapi lima tahun ke depan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Idenkasi kekurangan/kelebihan guru saat ini, baik guru kelas maupun guru mata

pelajaran

24


44/117

2. Idenkasi peningkatan kebutuhan akan guru sebagai akibat: (1) peningkatan akses

(penambahan jumlah rombel), atau (2) penurunan jumlah siswa per rombel (misalnya

dari 40 menjadi 32)

Menghitung kecukupan pada jenjang SD/MI relaf lebih mudah karena jumlah guru SD/MI

didasarkan pada jumlah rombongan belajar. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/

MA/SMK didasarkan pada beban mata pelajaran.

Berapa banyak guru yang sudah memiliki kualikasi pendidikan D4 atau S1?

Untuk mengelola sumber daya manusia secara efekf, daerah membutuhkan data guru yang

terperinci. Hal ini menuntut adanya sistem informasi guru berbasis individu (NUPTK). Sebagai

implikasi dari UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru SD sampai dengan SMA/

SMK harus berkualikasi S1/D4. Untuk itu, jenjang pendidikan guru dan usia harus diperinci

agar perencanaan peningkatan kualikasi guru lebih memprioritaskan pada guru yang

berusia lebih dari 45 tahun.

Guru yang berusia lebih dari 55 tahun adalah guru yang akan pensiun empat tahun ke depan.

Adanya data proyeksi jumlah guru yang akan pensiun sangat penng untuk mengansipasi

kekosongan guru secara mendadak. Guru yang berada dalam kelompok ini perlu didaarmenurut sekolah, masa kerja, golongan, status kepegawaian, dan alamat lengkap.

Apakah guru yang ada saat ini memiliki kompetensi?

Dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru, diperlukan peta kompetensi

guru secara nyata. Salah satu alat ukur uji kompetensi guru yang telah dilakukan oleh

Kemdikbud adalah melalui uji kompetensi guru (UKG). Hasil UKG ini akan dijadikan dasar

dalam pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.

Di sisi lain, guru dikelompokkan menurut jenjang kepangkatan, mulai dari: 1) guru pertama

(IIIa IIIb), 2) guru muda (IIIc-IIId), 3) guru madya (IVa-IVb), dan 4) guru utama (IVc-IVd).

Apakah distribusi guru merata untuk seap sekolah?

Secara nasional ketersediaan guru di Indonesia sudah memadai, bahkan lebih baik bila

dibandingkan dengan beberapa negara lain. Persoalan yang mendasar adalah distribusi guru

yang dak merata, baik dalam Kabupaten, antarkabupaten, maupun antarprovinsi. Lahirnya

Peraturan Bersama 5 Menteri adalah upaya untuk melakukan pendistribusian kembali guru

secara merata, baik dilihat dari kecukupan maupun dari mutu.

Bagaimana melakukan analisis distribusi guru menurut sekolah? Untuk melihat ketersediaan

guru pada sekolah yang tepat, dapat dilihat dari matriks ketersediaan guru, yaitu rasio siswa

terhadap rombongan belajar dengan rasio guru terhadap rombongan belajar. Dari sana akan

terlihat dimanakah ketersediaan guru yang lebih dari rasio ideal terjadi. Bila ketersediaan guru

yang lebih dari rasio ideal terjadi pada sekolah dengan jumlah siswa kecil, maka menunjukkan

pengelolaan guru belum efekf. Untuk itu, perlu ditelusuri kelebihan guru tersebut di sekolahmana saja dan bagaimana kebijakan pengelolaan guru ke depan dilakukan.

Kecukupan ruang kelas

Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas yang dibutuhkan?

Gambaran tentang kecukupan ruang kelas dapat diukur dengan rasio jumlah ruang kelas

terhadap jumlah rombongan belajar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika rasio

sama dengan satu (= 1), berar jumlah ruang kelas sama dengan yang dibutuhkan. Jika rasio

lebih dari satu (> 1), berar ada kelebihan jumlah ruang kelas. Sedangkan jika rasionya kurang

dari satu (< 1), berar ada kekurangan jumlah kelas.

Jika rasio jumlah ruang kelas terhadap rombel kurang dari satu, perlu dilakukan analisis

lebih mendalam untuk menentukan apakah diperlukan penambahan ruang kelas baru (RKB).

Permbangannya ialah, ada rombel yang jumlah siswanya sesuai dengan standar nasional,

ada yang kurang, ada pula yang melebihi.

25


45/117

Jika jumlah siswa per rombel lebih kecil daripada standar nasional, berar kapasitas ruang

kelas masih bisa diopmalkan.

Jika jumlah siswa per rombel sesuai dengan standar nasional, maka perlu dilakukan

analisis ruang kelas per rombel:

o Jika rasio ruang kelas per rombel lebih dari satu maka dak diperlukan penambahan

ruang kelas

o Jika rasio ruang kelas per rombel kurang dari satu, maka diperlukan penambahan ruang

kelas

Jika jumlah siswa per rombel di atas standar nasional maka diperlukan penambahan ruang

kelas.

Bagan 3: Alur Analisis Kecukupan Ruang Kelas

Jumlah siswa

terhadap rombel

< standar

nasional

=standar

nasional

> standarnasional

Optimalkan ruang kelas yang ada sampai

mendekati standar nasional

Lakukan analisis rasio rombel terhadap

ruang kelas

Jika > 1

Penambahan ruang kelas

Kelayakan Ruang kelas

Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai ruang kelas dengan kondisi yang memadai?

Langkah awal untuk menata kondisi ruang kelas adalah pendataan yang akurat, terutama

menetapkan kriteria rusak ringan dan rusak berat, sebab kondisi ngkat kerusakan berdampakpada besarnya anggaran.

Ketersediaan Perpustakaan Sekolah

Apakah semua sekolah telah memiliki perpustakaan yang lengkap?

Hal ini penng sebab perpustakaan merupakan jantung sekolah.

Kecukupan Buku Pelajaran Pokok

Berapa banyak sekolah yang muridnya mempunyai buku-buku yang diperlukan untuk

seap mata pelajaran pokok (rasio buku terhadap murid)?

Gambarkan perkembangan keadaan buku mata pelajaran selama ga tahun terakhir.

Lakukan analisis buku menurut mata pelajaran pokok di SD/MI. Hal ini dilakukan untuk

melihat buku mata pelajaran apa saja yang masih kurang dan buku mata pelajaran apa

saja yang sudah memadai.

26


46/117

Ketersediaan Laboratorium (Lab)

Gambarkan ketersediaan laboratorium pada masing-masing jenjang, terutama SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK. Pada jenjang SMA, Lab IPA bisa dipecah menjadi Lab Kimia, Lab Biologi dan

Lab Fisika. Sementara pada SMK bengkel bisa dipecah berdasarkan masing-masing bidang

keahlian yang ada di SMK.

Ketersediaan Jamban

Berapa banyak jamban yang tersedia untuk seap sekolah? Apakah semua sekolah sudah

memiliki mimimal 1 unit jamban untuk seap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban

untuk seap 50 peserta didik perempuan? Hal ini sangat penng dan merupakan prakk

inklusi sosial yang baik.

2) Mutu Proses

Mutu proses berkaitan dengan esiensi dan efekvitas penyelenggaraan pendidikan. Standar

yang berkaitan dengan mutu proses melipu:

Standar isi: ketersediaan dan penerapan kurikulum yang berlaku

Standar proses: penerapan pembelajaran akf dan kreaf (PAKEM/CTL)

Apakah semua sekolah telah mengimplementasikan kurikulum yang berlaku?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dinas Pendidikan perlu memiliki data akurat tentang

implementasi kurikulum yang berlaku. Jika data implementasi kurikulum dak tersedia

di Kabupaten/Kota, perlu dilakukan FGD dengan pengawas sekolah untuk memperoleh

gambaran tentang implementasi kurikulum di sekolah.

Outputdari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan

kapasitas sekolah dalam implementasi kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan.

Berapa banyak sekolah yang telah menerapkan pembelajaran akf/kreaf (PAKEM/CTL)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dinas Pendidikan harus memiliki data yang akurat

tentang penerapan pembelajaran akf/kreaf.

Jika data penerapan pembelajaran akf/kreaf dak tersedia di Kabupaten/Kota, maka perlu

dilakukan FGD dengan pengawas sekolah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan

pembelajaran akf/kreaf di sekolah.

Outputdari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan

kapasitas sekolah dalam penerapan pembelajaran akf/kreaf.

3) Standar Mutu Lulusan

Mutu lulusan dapat dinilai dengan indikator angka mengulang kelas, angka putus sekolah,dan angka kelulusan. Hal ini akan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan

berikut ini:

Seberapa nggikah angka mengulang kelas (AMK)?

Seberapa nggikah angka putus sekolah (APtS)?

Seberapa nggikah ngkat kelulusan dan nilai UAS dan UN?

Angka Mengulang Kelas

Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan ngkat angka mengulang kelas

(AMK) selama ga tahun terakhir

27


47/117


48/117

mutuinput, proses dan lulusan. Untuk menganalisis kinerja sekolah, dibuat agregat dari berbagai

indikator pendidikan dengan menggunakan asumsi bahwa semua indikator memiliki bobot yang

sama.

Daar berikut menggambarkan kinerja sekolah berdasarkan indikator input, proses dan output

pendidikan.

1) Kualikasi guru dihitung dengan menggunakan persentase guru yang berpendidikan D4/S1

2) Indikator buku dihitung berdasarkan rasio buku terhadap siswa

3) Indikator ruang kelas dihitung berdasarkan persentase ruang kelas yang baik

4) Indikator laboratorium dihitung berdasarkan ketersediaan laboratorium

5) Indikator AMK dihitung dengan menggunakan angka naik kelas (1- AMK)

6) Indikator DO/APtS dihitung dengan menggunakan angka bertahan di sekolah (1- DO)

7) UASBN/UN dihitung dengan menggunakan rata-rata sekolah untuk mata pelajaran yang

disertakan dalam UASBN/UN

8) Kelulusan dihitung dengan menggunakan presentase kelulusan

3.4. Layanan Pendidikan Nonformal

a. Pendidikan Keaksaraan

Prol pendidikan juga difokuskan pada peningkatan akses pendidika

renstra_bahan bacaan dan informasi bagi peserta

Documents