renstra operasiona l 2019 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/narasi rentra bkp...

RENSTRA OPERASIONAL

2015-2019

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA BADAN KARANTINA PERTANIAN

2 Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Operasional BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II

PALANGKARAYA Tahun 2015-2019

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Badan Karantina Pertanian

Kementerian Pertanian 2016


Kata Pengantar Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada tahun 2015. Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan pola pergerakan ekonomi di perbatasan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya.Diperlukan langkah terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayaakan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayamelakukan review Rencana Strategis tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian untuk Tahun 2015-2019 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta anggaran yang diperlukan dalam Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II PalangkarayaTahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Propinsi Kalimantan Tengah.

Palangkaraya, Juni 2016 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkaraya

Ir. Eka Darnida Yanto, M.Si


1. PENDAHULUAN

RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam

pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut

digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan

baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB),

penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah

tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam

upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045,

pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan

mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for

development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi

pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi,

ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.

2. TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008

tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian

menyatakan bahwa UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok yaitu

:melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan,

serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut diatas, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit

hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina

(OPTK);

3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;

4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;

6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati

hewani dan nabati;


8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan

dan tumbuhan;

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelangggaran peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati

hewan dan nabati;

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk merumuskan kegiatan yang berkelanjutan pada 2015-2019 diperlukan

perumusan visi misi unit kerja yang merangkum serta mengadaptasi dari visi dan

misi Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri

berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai

tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan

kesejahteraan petani.”

Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi yang

Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam

Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta

Keamanan Pangan”.

Visi dalam Renstra Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) di atas, selanjutnya

menjadi acuan dalam penyusunan Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkaraya, yaitu “Mewujudkan Balai Karantina Pertanian sebagai UPT yang

Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam

Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta

Keamanan Pangan”.

Untuk mewujudkan visi Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Karantina Pertanian, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkarayamenetapkan Misi, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari

tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan

akses pasar komoditas pertanian

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan


5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

Setelah perumusan misi unit kerja akhirnya Rencana Strategis Operasional Balai

Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya pada Tahun 2015-2019 menetapkan

tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK

dan OPTK

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan

tumbuhan

3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk

dan keluarnya media HPHK dan OPTK

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan

5. Mewujudkan pelayanan prima

3. PROFIL BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA

A. Karakteristik UPT

Berdasarkan Persetujuan Kementerian PAN melalui Surat Nomor :

B/682/M.PAN/3/2008 tentang penataan UPT lingkup Badan Karantina

Pertanian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008, maka UPT Badan

Karantina Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Stasiun Karantina

Hewan Kelas II Palangkaraya dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II

Palangkaraya digabung menjadi Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkaraya.

Berdasarkan Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Wilayah Kerja

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya meliputi :

Bandara udara meliputi :

Tjilik Riwut Palangkaraya

Haji Hasan Sampit

Iskandar Pangkalan Bun

a. Pelabuhan Sungai meliputi :

Sampit

Panglima Utar Kumai – Pangkalan Bun

Seruyan

b. Kantor Pos Palangkaraya

Jumlah pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya sebanyak

52orang, yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural yaitu Kepala Balai, Kasubag


Tata Usaha, Kasi Karantina Hewan dan Kasi Karantina Tumbuhan. Sedangkan

fungsional terdiri dari Medik Veteriner 6 orang, Paramedik Veteriner Penyelia

1orang, Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan 1 Orang, Paramedik Veteriner

Pelaksana 9orang, POPT Ahli Pertama 3orang, POPT Pelaksana Lanjutan 1

Orang, POPT Pelaksana 7 orang, tenaga teknis 12 orang dan staf administrasi 8

orang. Sedangkan matrik pegawai dari 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 23 April 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian

mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


Balai Karantina Kelas II Palangkaraya terdiri atas: (a) Sub Bagian Tata Usaha; (b)

Seksi Karantina Hewan; (c) Seksi Karantina Tumbuhan.

a. Sub Bagia Tata Usaha

Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Balai Karantina Kelas II

Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian tata usaha

menyelenggarakan fungsi:

1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan

hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan

urusan kepegawaian;

4) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan

hubungan masyarakat dan informasi publik; dan

5) Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Karantina Kelas II Palangkaraya.

b. Seksi Karantina Hewan

Seksi Karantina hewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi di seksi karantinan hewan unit organisasi di lingkungan Balai

Karantina Kelas II Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi

Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengasingan dan Pengamatan dan tindakan karantina 8P

2. Layanan Pemeriksaan Media Pembawa HPHK

3. Penyelenggaraan laboratorium

4. Pelaksanaan perlakuan

5. Verifikasi dokumen pemeriksaan

6. Dokumen pendukung dan segel karantina hewan

7. Pemantauan Daerah Sebar HPHK

8. Pembuatan Koleksi HPHK

c. Seksi Karantina Tumbuhan

Seksi Karantina tumbuhanmempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi di seksi karantina tumbuhan unit organisasi di lingkungan Balai

Karantina Kelas II Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi

karantina tumbuhan menyelenggarakan fungsi

1. Pengasingan dan Pengamatan dan tindakan karantina 8P


2. Layanan Pemeriksaan Media Pembaa OPTK

3. Penyelenggaraan laboratorium

4. Pelaksanaan perlakuan

8. Verifikasi dokumen pemeriksaan

9. Kesekretariatan SAB

10. Pemantauan Daerah Sebar OPTK

11. Pembuatan Koleksi OPTK

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri

atas jabatan fungsional Medik Veteriner , Paramedik Veteriner , POPT Ahli dan POPT

Trampil yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

oleh Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis. Kelompok jabatan fungsional mempunyai

tugas :

Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit

hewan karantina (HPHK) dan OPTK;

Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;

Melakukan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK ;

Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati ;

Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya saat ini mempunyai 4 (Empat) wilayah

kerja meliputi :

1. Wilayah Kerja Bandara Tjilik Riwut

2. Wilayah Kerja Sampit

3. Wilayah Kerja Pangkalan Bun

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Seruyan

Kempat wilayah kerja tersebut berada di di empat Kabupaten di

Kalimantan Tengah yaitu Wilker Bandara Tjilik Riwut di Kabupaten

Palangkaraya, Wilker Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Wilker


Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Wilker Seruyan berada di

Kabupaten Seruyan.

Untuk petugas yang ditempatkan di Wilayah Kerja Bandara Tjilik Riwut

sebanyak 12 (dua belas) orang petugas, Wilayah Kerja Sampit sebanyak 10

(Sepuluh) orang petugas, Wilayah Kerja Pangkalan Bun sebanyak 9 (Sembilan)

orang petugas dan Wilayah Kerja Seruyan sebanyak 3 (Tiga) orang petugas.

Sedangkan untuk Kantor Pos Palangkaraya merupakan bagian dari Wilker

Bandara Tjilik Riwut yang hanya dilakukan tindakan pengawasan dan koordinasi

dengan pihak kantor pos jika ada komoditas karantina pertanian yang masuk,

B. Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara

0°45’ Lintang Utara, 3°30’ Lintang Selatan dan 111°-116° Bujur Timur.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ke DUA di Indonesia

setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km².

Berdasarkan hasil penelitian terpadu yg telah melalui uji konsistensi

Kementerian Kehutanan, Kalimantan Tengah terdiri dari:

a. Kawasan Hutan : 12.675.364 Ha atau 82,16%

b. Kawasan Non Kehutanan : 2.751.416 Ha atau 17,84%.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang

dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah

satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito dengan panjang

mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai

terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700 km.

Batas Kalteng di utara sabuk pegunungan Muller Schwanner paling

tidak 52 bukit dari ketinggian 343 meter Bukit Ancah sampai 2278

meter Bukit Raya. Bukit Batu Tatau 1652 meter paling ujung perbatasan

Kalteng - Kaltim. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di

Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah rata-

rata mendapat sinaran matahari sekitar 56,18% per tahun. Dimana kondisi udara

relatif cukup panas yaitu pada siang hari hari mencapai 33°C dan malam hari

23°C. Sementara rata-rata intensitas curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu

mencapai 331,68 mm.


Berikut ini adalah peta wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkaraya :

C. Data Frekuensi dan Volume Kegiatan Lalulintas Media Pembawa

HPHK/OPTK

Frekuensi Kegiatan Lalu Lintas Media Pembawa HPHK dan OPTK Tahun 2015

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2015

2015

MP HPHK 15,424

MP OPTK 5,677

MP HPHK MP OPTK


1. Lalu lintas Media Pembawa HPHK

Data Frekuensi Kegiatan Ekspor Media Pembawa HPHK Tahun 2015adalah

Nihil:

Data Frekuensi Kegiatan Antar Area Domestik Masuk Media Pembawa

HPHK sebagai berikut :

Data Frekuensi Kegiatan Antar Area Domestik Keluar Media Pembawa

HPHK sebagai berikut :

-

1,000

2,000

3,000

4,000

2015

2015

HEWAN 3,172

BAH 1,138

HBAH 324

Benda Lain 815

HEWAN

BAH

HBAH

Benda Lain

-

5,000

10,000

2015

2015

HEWAN 8,549

BAH 1,414

HBAH 8

Benda Lain 4

HEWAN

BAH

HBAH

Benda Lain


2. Lalu lintas Media Pembawa OPTK

Data Frekuensi Kegiatan Impor Media Pembawa OPTK sebagai berikut :

Data Frekuensi Kegiatan Ekspor Media Pembawa OPTK sebagai berikut :

Data Frekuensi Kegiatan Antar Area Masuk Media Pembawa OPTK sebagai

berikut :

-

1

1

2015

2015

BIBIT TANAMAN -

HASIL TANAMAN HIDUP -

HASIL TANAMAN MATI 1

BIBIT TANAMAN

HASIL TANAMAN HIDUP

HASIL TANAMAN MATI

-

200

400

2015

2015

BIBIT TANAMAN 117

HASIL TANAMAN HIDUP -


BIBIT TANAMAN

HASIL TANAMAN HIDUP

HASIL TANAMAN MATI

-

1,000

2,000

3,000

2015

2015

BIBIT TANAMAN 1,737

HASIL TANAMAN HIDUP 2,198


BIBIT TANAMAN

HASIL TANAMAN HIDUP

HASIL TANAMAN MATI


Data Frekuensi Kegiatan Antar Area KeluarMedia Pembawa OPTK sebagai

berikut :

3. Tindakan Karantina (Pengasingan dan Pengamatan, Perlakuan,

Penolakan, Penahanan dan Pemusnahan)

1. Pengasingan dan Pengamatan

Di wilayah Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya terdapat

Kegiatan Pengasingan, Karena adanya Pemasukan atau Pengeluaran

Media Pembawa HPHK/OPTK yang diwajibkan untuk dilakukan tindak

pengasingan dan Pengamatan yaitu hewan besar (sapi,kuda dan

sejenisnya), hewan kesayangan, ungas, kelapa sawit dan ikutannya baik

ekspor, impor dan domestik.

2. Perlakuan

Kegiatanperlakuan pada Media Pembawa HPHK berupa desinfeksi untuk

tindakan pengamatan dan pengasingan yang di lakukan pada alat angkut

maupun sarana dan prasarana yang di gunakan dalam rangka tindakan

karantina.

Kegiatan Perlakuan pada Media Pembawa OPTK adalah perlakuan

fumigasi metil bromida sesuai dengan di lakukan pada media pembawa

OPT/ OPTK berupa Kelapa sawit dan ikutannya. Tindakan Perlakuan

Fumigasi ini dilakukan karena merupakan persyaratan teknis dari negara

tujuan Ekspor .

3. Penolakan

Kegiatan penolakan dilakukan, karena semua jenis pelanggaran

pemasukan Media Pembawa yang tidak di lengkapi dokumen dari daerah

-

100

200

300

2015

2015

BIBIT TANAMAN 165

HASIL TANAMAN HIDUP 140


BIBIT TANAMAN

HASIL TANAMAN HIDUP

HASIL TANAMAN MATI


asal yang merupakan kegiatan tangkapan yang dalam pemasukannya

tidak dilaporkan ke petugas karantina dan Media Pembawa ditangkap

setelah diturunkan dari alat angkut maka langsung dilakukan tindakan

penahanan dan selanjutnya di lakukan penolakan apabila pemilik tidak

bisa melengkapi dokumen yang di persyaratkan sesuai dengan jangka

waktu yang telah di tentukan dan pemilik bersedia men re eskpor.

4. Penahanan

Tindakan Penahanan yang dilakukan Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkaraya di lakukan terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK yang

pemasukannya tidak di lengkapi dengan dokumen yangdi persyaraktan .

apabila pemilik barang bisa melengkapi dukomen yang di persyatkan

dalam jangka waktu yang telah di tetepkan maka barang tersebut akan di

lepaskan. Pada tahun 2015 di di lakukan sebanyak 3 kali yaitu terhadap

Bibit Nanas, Bibit Kelengkeng dan Bawang daun serta seledri.

Tindakan penahanan ini dilakukan karena Media Pembawa tersebut

pemasukannya tidak di laporkan kepada petugas Karantina dan tidak

dilengkapi dengan Phytosanitary Certificate dari Negara asal, dan Media

Pembawa tersebut sudah diturunkan dari alat angkut.

Pemusnahan

Kegiatanpemusnahandi lakukan apabila selama penahanan pemilik tidak

biasa melengkapi dokumen yang di persyaratkan dalam jangka waktu

yang telah di tetapkan dan pemilik tidak mau men re ekspor. Selama

tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 5 kali. Pemusnahan dilakukan

terhadap komoditi yang tidak memenuhi persyaratan pemasukan.


Tabel Berikut menyajikan data komoditi pertanian yang dimusnahkan selama Tahun

2015

Tabel Berikut menyajikan data komoditi pertanian yang dimusnahkan selama Tahun

2015

4. Permasalahan

A. Operasional

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah di Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan Provinsiyang sebagian besar

merupakan daratan yang luas, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya

berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas

keluar masuknya produk pertanian, baik dari area lain di dalam wilayah RI.

Penahanan (KH-8a) Penolakan (KH-8b) Pemusnahan (KH-8c)

2 3 5 6 7 8

1 04/01/2015 MARMUT Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Emas 6 Ekor 6 Ekor


3 24/01/2015 AYAM JAGO Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Perak 2 Ekor 2 Ekor

4 05/01/2015 BURUNG Kumai, pangkalan Bun Tanjung Perak 2 Ekor 2 Ekor

5 21/02/2015 AYAM JAGO Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Emas 16 Ekor 16 Ekor

6 21/02/2015 KELINCI Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Emas 2 Ekor 2 Ekor

7 25/02/2015 BRG MERPATI Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Emas 4 Ekor 4 Ekor


9 25/02/2015 AYAM JAGO Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Perak 1 Ekor 1 Ekor

10 27/02/2015 AYAM Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 3 Ekor 3 Ekor

11 27/02/2015 MARMUT Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 1 Ekor 1 Ekor

12 27/02/2015 MARMUT Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 10 Ekor 10 Ekor

13 19/03/2015 AYAM JAGO Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Emas 1 Ekor 1 Ekor

14 24/03/2015 BURUNG BERKUTUT Sampit, Kotawaringin Timur Tjg Emas 2 Ekor 2 Ekor

15 02/07/2015 KUCING Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 2 Ekor 2 Ekor

16 08/07/2015 DAGING BABI Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 1500 Kilogram 1500 Kilogram 1500 Kilogram

17 27/07/2015 MERPATI Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 4 Ekor 4 Ekor

18 01/08/2015 AYAM KAMPUNG Sampit, Kotawaringin Timur TANJUNG EMAS 3 ekor 3 ekor

19 06/08/2015 AYAM KAMPUNG Sampit, Kotawaringin Timur TANJUNG PERAK 2 ekor 2 ekor

20 06/08/2015 KELINCI Sampit, Kotawaringin Timur TANJUNG PERAK 5 ekor 5 ekor

21 06/08/2015 MERPATI Sampit, Kotawaringin Timur TANJUNG EMAS 2 ekor 2 ekor

22 06/08/2015 MERPATI Sampit, Kotawaringin Timur TANJUNG EMAS 2 ekor 2 ekor

23 30 Nov 2015 AYAM JAGO BANGKOK Sampit, Kotawaringin Timur Tjg. Emas 1 Ekor 1 Ekor

24 30 Nov 2015 MARMUT Sampit, Kotawaringin Timur Tjg. Emas 4 Ekor 4 Ekor

25 26/12/2015 BURUNG Kumai, pangkalan Bun Tanjung Emas 10 Ekor 10 Ekor

No Tanggal Komoditi Tempat pemasukan Pelabuhan AsalKeterangan

Penahanan Penolakan Pemusnahan

1 29/01/2015 Bibit Jeruk Pelabuhan Laut Sampit Surabaya 1 batang 1 batang



4 04/04/2015 Bibit Jeruk Bali Pelabuhan Laut Sampit Surabaya 3 batang 3 batang

5 27/04/2015 Benih Kelapa Sawit Bandara Tjilik Riwut Medan 25.000 butir 25.000 butir




9 16/12/2015 Bibit Jeruk Pelabuhan Laut Sampit Semarang 50 batang 50 batang

KeteranganNo Tanggal Komoditi Tempat Pemasukan Pelabuhan Asal


Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas

II Palangkarayamenjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah

masuk atau keluarnyahama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara

Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong

semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap

hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara.

Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan

jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen

pengendalian perdagangan antar negara.

Pada saat ini ancaman bermula dari daerah pintu pemasukan yang

dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan

masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian,

serta lingkungan yang kemudian didefinisikan sebagai ancaman yang perlu

untuk dicegah masuk dan penyebarannya.Daerah yangmerupakan pintu

terdepan bagi masuknya ancaman gangguan terhadap produksi sektor pertanian

di kantong-kantong produksi. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh

petugas karantina pertanian mengalami kendala geografis yang begitu kompleks

belum lagi menghadapi permainan pedagang yang memiliki backingan dari

oknum aparat setempat dengan berbagai alasan kebijakan lokal.

Selain kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu faktor

yang yang menjadi hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang

berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan

penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem

surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang

dibangun yang antara lain :

PERMASALAHAN KH Sesuai dengan Permentan no. 113/permentan/PD.410/10/2013, tentang Tindak karantina terhadap sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap potong masuk kedalam Negara RI, dapat dilakukan dengan Preshipmen Inspektion (PSI) , tata cara PSI, hal-hal yang dilakukan selama PSI, Mekanisme pembiayaan belum diatur secara jelas. Perlu peningkatan kapasitas Laboratorium untuk pemeriksaan penyakit pada sapi import (BVD, IBR, Para Tbc dll).Perlu peningkatan kemampuan Analisa Resiko bagi medik paramedik dalam pelaksanaan Tindak Karantina Terhadap sapi import. Belum semua wilker dilengkapi Instalasi karantina Hewan untuk Ternak besar.SKKH belum bisa sebagai dasar pelaksanaan TKH (belum menggambarkan situasi asal (daerah) penyakit). Jangka waktu Pemeriksaan RBT belum sesuia (range waktu pemeriksaan 30s/d 60 hari belum terpenuhi, Banyak ternak bibit/potong tujuan kalimantan Tengah, berasal dari daerah endemis Antrax (sulbar) yang melalui pelabuhan pemasukan wilayah kalimantan selatan, pemeriksaan belum menggarah ke penyakit tersebut.


Belum Semua wilker dilengkapi fasilitas Instalasi Untuk Hewan Pemabawa rabies (wilker sampit dan Wilker P.bun), Perlu peningkatan laboratorium untuk pengujian ellisa ( kit pemeriksaan dan Petugas yang mumpuni) Perlu penambahan anak kandang yang terbiasa berhubungan dengan anjing. Masih banyak pemasukan HPR yang tidak sesuai dengan SK Kepala badan Karantina Pertanian no 87/Kpts/KR.120/L/1/2016, tentang petunjuk teknis tindakan karantina Hewan terhadap HPR . Perlu juklak dan juknis tindakan karantina terhadap Tindakan karantina Terhadap Sarang walet yang belum dilakukan pembersihan selain ekspor ke china. Perlu juknis yang komprehensif untuk evaluasi rumah walet yang sudah teregistrasi untuk ekspor ke china. Perlu bimbingan teknis jenis-jenis pemeriksaan laboratorium pada walet yang belum dilakukan pemrosesan Terbatasanya anggaran untuk melakukan evaluasi rumah walet, untukekspor ke china. Belum tersedianya IKH untuk Unggas (burung, ayam, dsb), THK di tempat pemilik Belum adanya juknis pemeriksaan untuk unggas liar (tehnik pengambilan sampel) (stress, Uji HA/HI ?) Perlu Peningkatan laboratorium untuk pengujian HA/HI

PERMASALAHAN KT

Tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap impor benih kelapa sawit

mengalami kendala tentang penyediaan lahan yang terisolir sesuai persyaratan di

Keputusan Kepala Barantan Nomor : 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 tgl 1 Mei 2012.

Apabila proses tindakan Pengasingan dan Pengamatan memerlukan waktu lebih dari

enam bulan maka pemilik MP harus menyediakan lahan sekitar 30 Ha dengan

kondisi yang terisolir jauh dari tanaman famili palmae, hal ini sulit untuk dipenuhi

oleh pemilik MP.

Kondisi ini disebabkan impor benih selama ini dalam jumlah yang banyak, sekitar

1.000.000 benih tiap Surat Ijin.

Tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap impor MP yang masuk melalui UPT

"A" selanjutnya dilakukan pengasingan dan pengamatan di dua tempat yaitu di BKP

Palangkaraya dan UPT "C".

MP yang diserahterimakan dari UPT "A" ke BKP Palangkaraya telah difasilitasi di

Aplikasi Eplaq tetapi serah terima sebagain MP yang dikirim ke UPT "C" untuk

pengasingan dan pengamatan belum difalisiltasi di Aplikasi Eplaq.

Pelepasan MP yang dilakukan Pengasingan dan Pengamatan di BKP Palangkaraya

dan di UPT "C" saling terkait, dan kondisi ini belum diatur.

BKP Palangkaraya belum memiliki Auditor Fumigasi PH3.

BKP Palangkaraya belum memiliki Auditor IKT.


Wilker tertentu lokasi pelabuhan sangat jauh dari kantor wilker (Bagendang -

Sampit, Bumiharjo - Pangkalanbun, Tempenek - Pangkalanbun).

Masih adanya perbedaan penentuan MP yang memerlukan dokumen SATSDN atau

dokumen lain dari BKSDA dan yang tidak.

Fumigator yang telah teregister ada yang tidak mendapat pekerjaan, sehingga

terancam terkena suspend atau bahkan pencabutan sesuai peraturan SAB, sehingga

tidak ada jaminan bahwa Perusahaan yang telah tergister oleh Barantan akan

mendapatkan pekerjaan.

Pelaksanaan audit surveilen terhadap pihak ketiga pelaksana tindakan karantina

yaitu Perusahaan Kemasan Kayu dan Perusahaan Fumigasi tidak terlaksana sesuai

jadwal yaitu tiap 6 (enam) bulan sekali, sesuai Keputusan Kepala Barantan Nomor :

699/Kpts/KT.240/L/9/10 dan 695/Kpts/KT.240/L/9/10, tgl 1 September 2010.

Kondisi dilapangan pelaksanaan audit surveilen 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini

kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pihak ketiga pemilik IKT dan pemilik

fasilitas ekspor PKE belum dilakukan sesuai jadwal, yaitu tiap 6 (enam) bulan sekali

sesuai peraturan Menteri Pertanian nomor: 73/Permentan/OT.140/12/2012 tgl 14

Desember 2012.

Kondisi dilapangan monitoring dan evaluasi ada yang dilakukan 1 (satu) kali dalam

setahun, hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran.

B. Non Operasional

Permasalahan dan kendala yang muncul selalu berawal dari kegiatan yang

bersifat non operasional seperti ketersediaan sarana dan prasarana, sistem

manajemen mutu pelayanan publik, ketersediaan sumber daya, kemampuan dan

keahlian personil, dan karakteristik kewilayahan serta koordinasi dengan pihak-

pihak terkait.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai keunikan karakteristik

masyarakatnya sendiri. Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengahsejak dahulu

sudah terbiasa berhubungan dan bepergian ke kota lain. Sehingga lalu lintas

perdagangan manusia dan barang begitu luar biasa ramainya. Seakan tanpa

memikirkan resiko terbawanya bibit penyakit dari tetangga sebelah. Potensi

resiko rembesan media pembawa ke wilayah lain di luar wilayah Provinsi

Kalimantan Tengah sangat besar. Berbagai antisipasi telah dilakukan oleh para

petugas karantina untuk menanggulangi hal tersebut. Berbagai kegiatan

penahanan, penolakan, dan pemusnahan yang dilakukan selama ini rerata

merupakan barang tentengan yang dibawa.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Personil di wilayah Balai Karantina

Pertanian Kelas II Palangkaraya harus terus ditingkatkan demi mengantisipasi


perubahan dan perkembangan jaman, selain itu personil yang dimiliki saat ini

masih dirasakan kurang dari sisi kuantitasnya. Masih ada Personil yang

melaksanakan perangkapan pekerjaan antara pekerjaan teknis operasional dan

administrasi perkantoran. Sedangkan tuntutan pekerjaan semakin hari semakin

bertambahterutama administrasi perkantoran. Berbagai macam jenis dan

bentuk laporan, sistem pekerjaan yang selalu berhubungan dengan teknologi

terbaru saling terhubung dan terkoreksi.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah ketersediaan sarana dan

prasarana yang mendukung kegiatan operasional perkarantinaan pertanian.

Beban yang dipikul tidaklah ringan selain melaksanakan kegiatan sehari-hari

perkarantinaan pertanian dalam kerangka penanggulangan masuk dan

tersebarnya HPHK/OPTK dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya juga melaksanakan

kegiatan pengawasan terhadap media pembawa yang ditransitkan atau yang

melintas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan penahanan dan

pemusnahan yang dilakukan selama ini selalu ada dan sangat fluktuatif. Tidak

pernah ditemukan dalam masa pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun yang tidak

menemukan tindakan penahanan dan pemusnahan. Kondisi sarana untuk

kegiatan penahanan dan pemusnahan yang dimiliki masih terbilang minim

sehingga masih banyak yang harus ditingkatkan.

5. AnalisaResiko

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman),banyak

faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan

tumbuhan, serta status penyakit di suatu areayang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayasebagai berikut :

No Aspek Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats) 1 Penguatan

Kelembagaan a. Karantina Pertanian

merupakan satu-satunya organisasi perlindungan tana-man di Indonesia sehingga memiliki kewenangan penuh dalam melak-sanakan fungsi perlindungan ter-hadap varietas dan keamanan produk.

a. Kemampuan analisa resiko dibidang karan-tina hewan & karantina tumbuhan masih lemah dan belum didokumen-tasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan.

b. Kelembagaan karantina khususnya Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya masih memerlukan penye-suaian terhadap strategi perlindungan sumberdaya hayati & keamanan pangan serta koordinasi antar instansi.

c. Sistempengendalian & Sistem Pengukuran Kinerjabelum dapat mengikuti perkem-bangan tuntutan situasi terkini.

a. Dengan ditanda-tanginya berbagai MOU dengan ber-bagai pihak terma-suk aparat penegak hukum didarat & dilaut serta pihak yang terkait dengan lalu lintas perda-gangan peningkatan pengawasan terha-dap lalulintas media pembawa HPHK/OPTK akan semakin dapat dikondisikan dalam kerangka implementasi kerjasama tersebut.

a. Situasi dan kondisi yang berubah se-tiap saat serta ber-bagai macam mo-dus &cara pema-sukan media pem-bawa ilegal meru-pakan tantangan terbesar bagi pe-laksanaan ke-giatan pengawas-an lalu lintas media pembawa.


No Aspek Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats)

2 Penguatan Sumber daya manusia

a. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya memiliki SDM yang dise-suaikan dengan kondisi per-kembangan di lapangan dalam penyelenggaraan perkarantinaan &pengawasan kea-manan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsi-onal karantina tumbuhan (POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS dan Intelijen Karantina

b. StandarKompe-tensi SDM yang semakin tinggi sehingga saat ini SDM yang dimiliki mempunyai ke-mampuan analisa yang baik.

a. Distribusi SDM yang belum memperhitung-kan analisis beban kerja sehingga terjadi ketimpangan antara tenaga administrasi dan fungsional.

b. Kualitas, Kapasitas, Kapabilitas dan Kuantitas SDM yang belum sesuai dengan beban kerja operasional

a. Kondisi SDM yang dimiliki masih mempunyai rentang masa kerja yang panjang karena terdri dari tenaga-tenaga muda yang masih segar dan dapat dibina serta dibentuk sejak dini.

a. Bertugas didaerah perbatasan meru-pakan tantangan yang berat bagi petugas karantina pertanian saat ini. Walaupun telah didukung oleh fa-silitas dan sistem penggajian yang lebih baik akan tetapi tuntutan gaya hidup yang berlebihan serta pengaruh ling-kungan kerja di lapangan memer-lukan antisipasi sejak dini dengan kegiatan pembi-naan kerohanian & mental terhadap SDM yang dimiliki.

3 Sarana prasarana/infrastruktur

a. Mempunyai sarana & prasarana opera-sional pokok yang mampu mendukung terlaksananya ope-rasional penga-wasan & pelayanan karantina

b. Komitmen dari pim-pinan dan pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya untuk meningkatkan kua-litas pelayanan pu-blik semakin menguat

c. Unit Kerja telah memiliki alat ukur sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelaya-nan publik

a. Sarana/prasarana ope-rasional perlu penataan &peningkatan kualitas sesuai peruntukkan & standar penggunaan.

b. Saranapelayanan be-lum semuanya meme-nuhi standar minimal

c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaat-annya dalam mening-katkan pelayanan dan manajemen kinerja internal

d. Sarana & Prasarana Operasional masih me-merlukan penataan & peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan

e. Sistem pelayanan & pengawasan pelak-sanaan perkarantinaan belum optimal pene-rapannya

a. Seluruh unit kerja karantina pertanian di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan rencana pengembangan in-frastruktur perka-rantinaan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan & kemampuan yang dimilki oleh Unit Kerja yang bersangkutan

b. Masih terbukanya la-han pengembangan infrastruktur di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya sehingga ma-sih bisa lebih lanjut untuk merancang per-baikan infrastruktur perkarantinaan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah

a. Sumber daya yang terbatas yang tersedia di Wila-yah Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat diman-faatkan secara maksimal untuk memenuhi in-frastruktur bagi pelayanan publik.

6. Rencana Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya TA. 2015 –

2019


No 3 Pilar Karantina Pertanian

Tahun Anggaran 2015

Tahun Anggaran 2016

Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran 2018

Tahun Anggaran 2019

1 Penguatan Kelembagaan

a. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP

b. Kerjasama Pe-meriksaan Hasil Pemantauan de-ngan BVET Banjarbaru

c. Sosialisasi Ka-rantina Per-tanian Tentang SOP Pemerik-saan Karantina

d. Penilaian Ins-talasi Karantina

e. Persiapan ISO-17025: 2005

f. Sirveillance I ISO 9001:2008

g. Penyusunan & Implementasi Standar Pela-yanan Publik

a. Koordinasi An-tar Instansi

b. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP

c. Kerjasama Pemeriksaan Hasil Pemantauan dengan BVET Banjarbaru

d. Sosialisasi Ke-patuhan Ma-syarakat Ter-hadap Per-aturan Per-karantinaan

e. Penilaian Ins-talasi Karan-tina

f. Finalisasi Dokumen Mutu & Implementasi ISO-17025: 2005

g. Survelillance II ISO-9001: 2008

h. Penilaian Stan-dar Pelayanan Publik

a. Koordinasi An-tar Instansi



d. Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina

e. Penilaian Instalasi Karantina

f. Akreditasi Laboratorium ISO-17025: 2005

g. Resertifikasi ISO-9001: 2015

h. Implementasi & perbaikan berkelanjutan Standar Pela-yanan Publik

a. Koordinasi Antar Instansi



d. Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina Penilaian Instalasi Karantina

e. Surveillance I ISO-17025: 2005

f. Surveillance I ISO-9001: 2015

g. Implementasi & perbaikan berkelanjutanStandar Pela-yanan Publik

a. Koordinasi Antar Instansi



d. Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina Penilaian Instalasi Karantina

e. Surveillance II ISO-17025: 2005

f. Surveillance I ISO-9001: 2015 Implementasi & perbaikan berkelanjutanStandar Pela-yanan Publik

2 Penguatan Sumber daya manusia

a. Peningkatan Ke-mampuan SDM melalui keikut-sertaan pelatihan & workshop

b. Pembinaan men-tal pegawai

c. In House Training hasil pelatihan &workshop

d. Peningkatan Kualitas SDM Laboratorium

e. Penyuluhan bahaya narkoba

a. Peningkatan Kemampuan SDM melalui ke-ikutsertaan pe-latihan & workshop

b. Pelatihan Public Speaking

c. In House Training hasil pelatihan & workshop



a. Peningkatan Kemampuan SDM melalui keikutsertaan pelatihan & workshop

b. Pelatihan Pe-ngembangan Kapasitas Pelayan Publik





b. Pelatihan Pembinaan Mental Pegawai





b. Pelatihan Pembinaan Mental Pegawai


d. Peningkatan Kualitas SDM Laboratorium Penyuluhan bahaya narkoba

3 Sarana prasarana/infrastruktur

a. Pengadaan Pera-latan Pengolah Data

b. Pengadaan Meu-belair

c. Renovasi Gedung Pelayanan

a. Kendaraan Bermotor Roda 4, Roda 2 & Roda 3

b. Pengadaan Pe-ralatan Pengo-lah Data

a. Kendaraan Bermotor Roda 4

b. Pengadaan Lahan Instalasi Penahanan & Pemusnahan

a. Kendaraan Bermotor Roda 2

b. Pembangunan Instalasi Penahanan & Pemusnahan

a. Kendaraan Bermotor Roda 4, Roda 2 & Roda 3

b. Pengadaan Peralatan Laboratorium


No 3 Pilar Karantina Pertanian

Tahun Anggaran 2015

Tahun Anggaran 2016

Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran 2018

Tahun Anggaran 2019

c. Pembangunan IKH Sampit dan Pangkalan Bun

d. Pegadaan Meubelair

e. Pengadaan Peralatan & Fasilitas Ge-dung Kantor

c. Renovasi IKH Tjilik Riwut

c. Pengadaan Peralatan Laboratorium

d. Pembangunan Pengamanan Lahan Instalasi & Pemusnahan

e. Pengadaan Peralatan Alat Pengolah Data

f. Pengadaan Peralatan Penahanan & Pemusnahan

c. Pengadaan Meubelair

d. Pengadaan Peralatan Alat Pengolah Data

7. PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya2015-2019

merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No.

25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana

strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayaini mengacu pula pada

Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi

Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan

Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina

hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen Renstra Balai Karantina

Pertanian Kelas II Palangkaraya2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkarayadan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Karantina Pertanian

Kelas II Palangkarayatahun 2015-2019.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan

memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja karatina pertanian se

Indonesia terkait, sertapartisipasi masyarakat.Komitmen dan kerja keras dari

pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di Balai

Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya, serta sinergitas dengan semua pihak


terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan

pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.


Lampiran. Matrik Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (TA. 2015-2019)

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019

UPT BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA

KEMENTERIAN PERTANIAN

3 PILAR KARANTINA PERTANIAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI (Rp Miliar)

TOTAL ALOKASI

2015-2019

LOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Rp

Miliar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Meningkatnya Kualitas tindakan karantina

IKK. 025

Jumlah sertifikasi karantina Impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)

3.000 3.400 3.800 4.200 4.600 1,480 2,302 2,532 2,785 3,064 12,163

PENGUATAN SDM Terwujudnya good

governance & clean government

IKK. 037

Dukungan Internal Administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian (BULAN)

12 12 12 12 12 1,617 1,003 1,201 1,211 1,333 6,356

IKK. 038

Dukungan aparatur pegawai &layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)

12 12 12 12 12 3,387 4,020 4,400 4,700 5,300 21,807


3 PILAR KARANTINA PERTANIAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI (Rp Miliar)

TOTAL ALOKASI

2015-2019

LOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Rp

Miliar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/ SARANA/PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

IKK. 039

Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)

58 100 130 145 160 0,268 1,924 2,231 3,002 3,100 10,525

6,752 9,249 10,364 11,698 12,797 32,332

renstra operasiona l 2019 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/narasi rentra bkp...

Documents