rencana strategis kementerian riset dan … · ekonomi indonesia tahun 2011-2025 dan ... kerangka...

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2010 – 2014

(REVISI KE-2)


JL. MH. Thamrin 8

Jakarta

ii

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /M/Kp/III/2013

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung

pelaksanaan kebijakan pembangunan

ekonomi yang tertuang dalam Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan

penguatan Sistem Inovasi Daerah serta

menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kementerian Riset dan Teknologi

Tahun 2011 oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap Rencana Strategis

Kementerian Riset dan Teknologi Tahun

2010-2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Negara

Riset dan Teknologi tentang Perubahan

Rencana Strategis Kementerian Riset dan

Teknologi Tahun 2010-2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4402);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011

tentang Masterplan Percepatan dan

SALINAN

iii

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Tahun 2011-2025;

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun

2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Riset dan

Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Riset dan Teknologi;

9. Keputusan Menteri Negara Riset dan

Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011

tentang Perubahan Rencana Strategis

Kementerian Riset dan Teknologi Tahun

2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN

TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2010-2014.

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis

Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-

2014, yang selanjutnya disebut Renstra

Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-

2014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran

Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun

2010-2014 merupakan panduan dalam

melaksanakan penyusunan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan

Kementerian Riset dan Teknologi.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka

Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi

Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan

Rencana Strategis Kementerian Riset dan

Teknologi Tahun 2010-2014, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2013

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kementerian Riset dan Teknologi

Kepala Biro Hukum dan Humas,

TTD.

Dadit Herdikiagung

iv

KATA PENGANTAR

Peranan iptek dalam pembangunan bangsa disadari semakin

penting. Hal ini juga sudah dirasakan oleh pemerintah dengan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan iptek dalam

kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014.

Dalam periode 2010 – 2014, salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membangun SINas yang mengintegrasikan

unsur-unsur SINas melalui satu simpul tujuan bersama, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Program dan kegiatan perlu disinkronisasikan antar-kelembagaan SINas guna meningkatkan

efektivitas dalam mencapai tujuan bersama tersebut dan meningkatkan efisiensinya dalam mengelola sumberdaya yang semakin terbatas.

Keberhasilan dalam membangun SINas akan terlihat dari kelancaran aliran teknologi dari pengembang ke pengguna dan aliran

informasi antara semua pelaku yang terlibat, baik sebagai aktor utama maupun pihak-pihak pendukung SINas. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam membangun SINas agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat melalui:

1. Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara;

2. Rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik;

3. Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi

teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan

4. Dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum

untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi

antar-aktor SINas dan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya.

Keempat langkah ini terkait satu sama lain. Oleh sebab itu,

seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SINas hanya dapat dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik.

Demikian pula, kebijakan bidang fokus masih tetap relevan untuk

periode lima tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pangan, energi, infrastruktur (transportasi, informasi dan komunikasi), dan kesehatan; sedangkan untuk menjaga stabilitas

keamanan nasional diperlukan dukungan bidang fokus pertahanan dan keamanan.

Memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis selama

2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, terutama dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun

2011-2025 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Lakip 2011 oleh Kementerian PAN & RB maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Ristek tahun 2010-2014 dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card.

Menteri Negara Riset dan Teknologi

TTD.

Gusti Muhammad Hatta

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL....................................................... i

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 26/M/KP/III/2013 TENTANG PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2010-2014 ............................................................. ii

KATA PENGANTAR ............................................................. iv

DAFTAR ISI ....................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN............................................. 1

1.1. KONDISI UMUM..................................................

2

1.2. LINGKUNGAN STRATEGIS……........………………………….

7

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN...................................

13

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............... 29

2.1. VISI..................................................... 29

2.2. MISI .........……........…………………………… 30

2.3. TUJUAN................................................ 31

2.4.

2.5.

SASARAN .............................................

TAHAPAN SISTEM INOVASI NASIONAL…

31

31

BAB IV. PENUTUP ...................................................... 54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................. 34

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

NASIONAL ..........................................

34

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI …………….......…………...........................

43

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2)

14/Dok-BP/III/2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang dicitakan dalam Kabinet

Indonesia Bersatu II (KIB II) diwarnai dengan semangat

manajemen nasional dengan tag-line:”change and continuity,

debottlenecking, acceleration and enhancement, unity-together we

can”. Semangat mengusung perubahan dan berkelanjutan,

memperlancar seluruh saluran komunikasi dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan

secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai

persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan,

dan kebersamaan dalam manajemen pemerintahan untuk

menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad

luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi

dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang

berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya

alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola

melalui penguasaan Iptek yang memadai.

Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD

1945 Pasal 31(5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia”, ilmu pengetahuan dan teknologi

(Iptek) sebagai “engine of tomorrow” mempunyai peran penting

bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata

terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika produk yang

dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata

yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Iptek yang telah dicapai pada

periode 2004-2009 merupakan langkah awal bagi keberhasilan

yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai

pada periode 2010-2014. Untuk itu perlu digali dan dilakukan

pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya.

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) ini

diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program



Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Program

Kementerian Riset dan Teknologi disusun untuk menjamin

kontinuitas dan konsistensi program pembangunan iptek, sekaligus

menyelesaikan masalah dan kendala yang belum sepenuhnya

tertangani pada periode 2004-2009 serta mengantisipasi dan

mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul pada lima

tahun kedepan.

Program Kementerian Riset dan Teknologi dirancang untuk

meningkatkan peran dan kemampuan Kementerian dalam

mendorong dan menghela pembangunan iptek nasional yang

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk

mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ini dapat

dicapai apabila terwujud sebuah sistem yang memungkinkan

terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang

tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan iptek, tetapi

juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil

pengembangan iptek ini dapat termanfaatkan oleh pihak-pihak

yang membutuhkannya. Karena itulah program pembangunan iptek

ke depan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi

Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek

(Sisnas Iptek). Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi

program serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk

merealisasikannya. Program disusun berlandaskan visi dan misi

yang berpandangan jauh ke depan sesuai dengan dinamika

lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Iptek masa

mendatang.

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 bersifat

mengikat ke dalam internal KRT dalam aspek perumusan kebijakan

nasional tentang litbang iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan

dan sinkronisasi program, termasuk di dalamnya monitoring dan

evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan

tupoksinya.

1.1. Kondisi Umum

Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM

yang besar, disertai penguasaan iptek yang maju, Indonesia

memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa adi

kuasa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah.

Secara umum cara pandang kita terhadap penguasaan iptek

masih bersifat parsial, dengan mengesampingkan upaya yang

sistematis untuk menjadikan iptek benar-benar sebagai mesin bagi

pembangunan nasional. Karenanya sangat dibutuhkan upaya

nasional yang melibatkan seluruh stake-holder iptek untuk



mencapai tingkat penguasaan iptek yang dapat memberikan nilai

tambah tinggi bagi proses perekonomian dan mencegah terjadinya

disintegrasi peran iptek dari proses pembangunan nasional.

Sebagai indikasi akan produktivitas di bidang iptek, jumlah

publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan

Indonesia selama tahun 2005-2008 yang tercatat dalam Scopus

(2009) adalah sebanyak 6.553 paper. Bidang ilmu yang dominan

dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan

Indonesia adalah clinical medicine dan plant and animal sciences.

Sementara itu, paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

dalam kurun waktu tahun 1991 – 2008, hanya 4.14% yang berasal

dari dalam negeri dan sisanya merupakan usulan paten asing. Hal

ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar

bagi teknologi asing. Ironisnya jumlah ilmuwan doktor terbanyak

berada di lembaga penelitian pemerintah terutama yang berkaitan

dengan bidang teknik non-pertanian, dan hanya sebagian kecil saja

yang berlatar belakang bidang pertanian dan kedokteran1.

Dari data ini paling tidak bisa diajukan dua tesis penting:

pertama, bahwa kemajuan iptek hanya bisa dicapai apabila

1 Data LIPI tahun 2004

pengembangan iptek dilakukan sejalan dengan pemecahan

masalah riil secara langsung (demand-driven). Kedua, bahwa

ilmuwan yang terkonsentrasi di lembaga pemerintah non-

Kementerian (LPNK) belum terlibat secara nyata dalam aktifitas

penerapan Iptek untuk pembangunan nasional.

Keterkaitan technology-supply and demand menjadi hal

yang penting dalam upaya pengembangan teknologi. Bisa dipahami

kenapa bidang pertanian dan kedokteran termasuk bidang yang

paling maju kontribusi ilmiahnya dibanding dengan bidang lain

manapun di Indonesia, karena kedua bidang ini secara langsung

berkaitan dengan permasalahan riil masyarakat, dengan kata lain

karena keterkaitan yang baik antara sisi pemasok dan pengguna

Iptek.

Di bidang lain, terutama teknik dan rekayasa,

permasalahannya bukan terletak pada sisi supply. Tetapi lebih pada

sisi demand serta upaya 'menjembatani' kedua sisi itu yang tidak

optimal, sehingga keterkaitan yang erat antara keduanya tidak

terbangun. Kebutuhan akan teknologi bagi dunia industri, yang

masih terkonsentrasi pada low-tech dan medium-tech, sangat

besar dan terus membesar. Hanya saja kebutuhan itu selama ini

hanya bisa dipenuhi dari produk impor.



Upaya menjembatani sisi supply dan demand dilakukan

dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu

sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supply

chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan

pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem

Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem

Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem Inovasi Nasional dan Sistem

Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi yang koheren

dalam kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan

mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat

nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan sisi

demand dan supply teknologi antara industri serta lembaga

pengguna iptek dengan lembaga litbang iptek menjadi kunci

penting bagi kemajuan iptek nasional. Peningkatan kebutuhan akan

litbang terapan pada industri identik dengan peningkatan demand

akan teknologi kepada litbang pemerintah maupun perguruan tinggi

sebagai produsen teknologi. Karenanya kebijakan insentif bagi

industri untuk melakukan litbang sebagaimana diterapkan di

negara-negara maju menjadi sangat penting. Beberapa kebijakan

pemerintah terbaru seperti pemberian insentif fiskal bagi

perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP

35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak

diolah (UU No.4/2009) adalah salah satu langkah untuk mendorong

proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan motor

penggerak demand teknologi.

Kita menyadari bahwa kemampuan iptek, terutama dalam

percaturan global, masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja

litbang, pengeluaran Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per

PDB Indonesia masih di bawah 0.1%, ini jauh dari rata-rata negara

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

yang sudah diatas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea

sudah mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China

sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun,

belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, di mana

Singapore sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%.

Sumber pembiayaan belanja litbang Indonesia sebagian besar

(>70%) masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana

litbang pun hampir seluruhnya merupakan institusi pemerintah. Ini

berbeda dengan negara-negara maju pada umumnya, dimana

belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha/industri

dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini

http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development



dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih

didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan

perekonomian nasional.

Intensitas sumberdaya manusia iptek Indonesia juga masih

jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain.

Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000

penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang

mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura

sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2

Meskipun kondisi sumberdaya iptek yang masih terbatas,

beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan iptek telah

dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang

fokus pembangunan iptek selama kurun waktu 2004-2009.

Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa

varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai.

Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan

cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah

2 IMD 2009

dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai,

kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan

juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas

sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit

cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu

keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen

pakan ternak multi nutrisi.

Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan,

atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT) telah berhasil dikembangkan teknologi rancang bangun

biofuel, PLTB 25 kW, PLTU mulut-tambang, eksplorasi migas lepas

pantai, dan survey laut untuk eksplorasi-mineral, serta

pemanfaatan bijih besi lokal utuk bahan baku industri baja.

Di samping itu di BPPT telah dikembangkan pula

pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor

transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk

Fuel Grade Ethanol (FGE) serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20.

Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak

nabati berbasis biji jarak untuk subtitusi BBM termasuk alat press

biji jarak yang mudah diterapkan.



Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan

teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan

medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan

otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk

memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil

dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan (Wing-in-

Surface Effect Ship – WISE).

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil

dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap

dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi

berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluan-

keperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi

protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan

rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi

generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta

sistem Technical Assistance Pengembangan E-Government, paket

aplikasi SIMDA.

Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan

keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan

kerjasama BPPT-PT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser

6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser

4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata

berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI, amunisi gas air

mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian

kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat

Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency

Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan

pengacakan suara (voice encryption), radio jammer untuk

mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat

digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh, transponder

sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal

selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA),

Blast Effect Bomb (BEB) yang merupakan bom latih yang

memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam. Dalam

rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), BAKOSURTANAL telah melakukan demarkasi dan

deliniasi di wilayah perbatasan antara RI-Malaysia, RI-Papua

Nuginia (PNG) dan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)

serta menyusun peta batas wilayah NKRI.

Hasil yang baik juga terlihat dalam bidang kesehatan dan

obat. Di Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) terutama telah

dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit



kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat

ini akan memasuki uji klinis, interferon I-2a yang sering digunakan

sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan

baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti

malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti

kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah

membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu

Burung sendiri.

1.2. Lingkungan Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis khususnya

lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh

bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan

global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita

masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual

Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia

tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup

terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan

terbuka terhadap arus global.

Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu

perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme

yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang,

informasi, dan investasi semakin cepat dan mengakibatkan

perubahan yang sangat cepat terhadap tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir

tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan

interaksi satu dengan lainnya, arus informasi baik positif maupun

negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi

transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas

penduduk dunia yang tidak lagi mengenal batas wilayah yang

berdampak pada adanya masalah-masalah pertahanan dan

keamanan di wilayah perbatasan. Arus globalisasi memberikan

dampak baik positif maupun negatif yang berakibat adanya

transformasi baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya

serta pertahanan dan keamanan.

Bila dicermati keterkaitan antara kejadian di lingkup global

dengan kejadian di lingkup regional maupun nasional, demikian

pula dengan hubungan antara negara-negara yang terletak dalam

satu kawasan maupun antar kawasan, baik secara langsung



maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang

terjadi di suatu negara.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan iptek

nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting,

karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang

diambil. Mengikuti perkembangan iptek, khususnya teknologi

informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang,

jasa dan orang, termasuk iptek, yang masuk dan keluar dari

wilayah kita.

Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling

ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negara-

negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan.

Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta

peningkatan arus perdagangan dan keuangan internasional,

berbagai negara, perusahaan dan lembaga baik di pusat maupun di

daerah, khususnya yang memiliki kemampuan dan sarana

penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya

hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih

ekonomis dan singkat.

Berkaitan dengan pembangunan iptek nasional, UNDP dalam

Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global

technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai

lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan

inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000

terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi

diranking dari 1 - 4 untuk 4 bidang besar:

a. Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih

pekerja ahli atau mengembangkan teknologi.

b. Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan

multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas

ekonomi.

c. Populasi para enterpreneur untuk bergerak memulai

perusahaan ventura baru.

d. Kemampuan modal ventura untuk menjamin, bahwa ide-ide

teknologi baru dapat masuk ke pasar.

Dari survei tersebut dideteksi 46 teknologi hub di seluruh

dunia. Dari 10 besar (nilai di atas 13) pertama 5 hub (pusat

inovasi) berada di AS (Silicon Valley, Boston, Raleigh-Durham-

Chapel Hill, Austin, San Fransisco). Nilai sempurna (nilai 16) dimiliki

oleh Silicon Valley, AS. Benua terbanyak memiliki hub adalah



Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Hal-hal yang

menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur

(Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia. El

Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini.

Perkembangan global penting di negara-negara yang

berpengaruh dalam bidang iptek yang berhubungan dengan

Indonesia perlu diungkap. Salah satunya adalah China.

Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara

besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi,

SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah

membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi

industri manufaktur. Produk-produk industri China membanjiri

pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah.

Kemajuan iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga

lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China yakni Taipei,

Hsinchu dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas

Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia

memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi,

perdagangan, investasi dan sosial budaya sesuai dengan

kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan

adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan

kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia, termasuk

wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan high-tech yang

diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi.

Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra

dagang terbesar Indonesia. Hingga tahun 2005, volume

perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18

milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar).

Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya

investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan

China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan

tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005,

investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur non-migas,

sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena

meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi

bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki,

tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player,

microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi

negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas,

yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya.


14/Dok-BP/III/2013 10

India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan

informasi teknologi yang terpusat di Bangalore. Dengan

kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki,

Bangalore bahkan disebut-sebut sebagai Silicon Valley kedua.

Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di

India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat

global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001). Secara

khusus, bidang-bidang kerjasama antara Indonesia dan India

meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai

bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi

dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, tenologi nuklir,

satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk

beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh

kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum

Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India

yang telah dimulai sejak tahun 2003. Kerjasama yang perlu

ditingkatkan adalah pada bidang-bidang strategis (seperti

pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan

tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang

telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di

bidang-bidang strategis tersebut, Indonesia harus mampu

memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif.

Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu

dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN

merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi

Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan

kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang

penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan

dengan pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris yang digunakan

oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal

kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan

bahwa berdasarkan kondisi objektif, potensi kepemimpinan

Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun

Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah

kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih

melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada

kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa

sejak 1997/1998, dengan dicurahkannya perhatian pada proses

reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri,

telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap

peran Indonesia dalam ASEAN. Namun demikian, seiring dengan


14/Dok-BP/III/2013 11

pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua

tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali

perhatiannya kepada ASEAN. Upaya-upaya untuk meningkatkan

peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan.

Dengan perkembangan iptek di negara tetangga yang sudah

cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia - dua negara ini

termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi - Indonesia

perlu lebih menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini penting

untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan

negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya

alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak

dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi.

Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015,

tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi. Bila tidak

disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan

tertinggal dan hanya akan mendapat beban dan kerugian dari

dibukanya Pasar Bebas ASEAN tersebut.

Bagi Negara berkembang, globalisasi menawarkan perspektif

baru bagi integrasi ekonomi dan kemungkinan perbaikan kinerja

ekonomi, antara lain:

Multilateralisme: Merupakan forum terbaik untuk

menangani berbagai permasalahan global. Untuk itu,

berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum

seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan

lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF).

Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global

seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha

Developtment Agenda, the Monterrey Consensus on

Financing for Development maupun Johannesburg Declaration

on Sustainable dan Johannesburg Plan of Implementation.

Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai

komitmen dan target yang harus dicapai masyarakat

internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang

berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin

dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi

seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan

berkelanjutan, peningkatan standar hidup, penciptaan

lapangan kerja dan pemberian manfaat yang besar bagi umat

manusia dari peningkatan teknologi harus dikelola melalui

upaya bersama dan tidak dapat diserahkan kepada

mekanisme pasar semata.


14/Dok-BP/III/2013 12

Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan,

Monterrey Consensus, mengenai pendanaan bagi

pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan

inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi

pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia,

khususnya di negara-negara berkembang. Konsesus ini

menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan

domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan

keuangan internasional termasuk Official Development

Assistant (ODA) dan isu-isu hutang luar negeri.

Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya

perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007

– 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju rata-rata

sekitar 6 persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan

momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di segala

bidang, termasuk dalam upaya pembangunan iptek. Pesatnya

kemajuan iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan

sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan iptek yang

bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung

penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global

perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terus-

menerus dalam rangka seleksi, adaptasi, dan pemfokusan

penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan

terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang

dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk

meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality,

Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang

berkualitas; meningkatkan efisiensi biaya produksi agar

menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu

bersaing); serta menambah kecepatan pelayanan yang diberikan.

Globalisasi mengandung resiko dan tidak jarang

mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang berat, misalnya:

(a) Keterbukaan pasar modal global dapat membuat pasar

keuangan dalam negeri rentan gejolak yang mendadak, (b) Banyak

negara berkembang menjadi tersisih (marginalized) karena tidak

diperlukannya buruh yang tidak terdidik dan turunnya pendapatan

riil, (c) Adanya jurang pemisah kemampuan Iptek karena

kelangkaan sumber dana untuk meningkatkan kemampuan tersebut

di negara berkembang, (d) Keadaan itu menyebabkan banyak

negara berkembang kembali mencoba bertumpu pada ekspor

produk komoditas primer yang bernilai tambah rendah.


14/Dok-BP/III/2013 13

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan

rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang dinyatakan dalam

Undang-undang nomor 17 tahun 1985 sebagai negara kepulauan

(Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir

sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk

lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583

bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya.

Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya

alam, maka Indonesia mempunyai potensi lebih besar untuk

menjadi negara maju, karena mempunyai modal pembangunan

yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional hanya kalah dari Brasil.

Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas

merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara

lain di dunia. biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan,

serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi

dan obat-obatan.

Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk

terbesar di dunia, dapat menjadikan populasi penduduk tersebut

sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang

masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan

pembangunan nasional. Kekayaan sumberdaya alam dan populasi

yang besar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi modal

pembangunan yang jarang dipunyai oleh negara lain.

Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri

menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan

memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis

sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi

negeri (PTN) sebanyak 82 dan perguruan tinggi swasta (PTS)

sebanyak 2556 merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang

berkualitas, dan dapat didorong menjadi universitas riset yang

menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh

industri nasional. Demikian juga lembaga riset non-kementerian

(LPNK) dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta

lembaga-lembaga riset departemen merupakan sarana untuk

mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi.

Faktor lain yang juga sangat penting dalam mendukung

investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keamanan. Kondisi

keamanan nasional saat ini sangat baik, meskipun masih ada

beberapa gerakan separatis di beberapa daerah. Keberhasilan Polri


14/Dok-BP/III/2013 14

membongkar kasus terorisme serta kasus-kasus tindak kriminal lain

yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu

yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha

dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan

memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan

meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan

meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai

dengan kebutuhan industri.

Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah upaya

pemenuhan atas kepentingan nasional, yakni kepentingan

keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus

merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual

maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas

tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen

(tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan

lancar, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan

peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional

yang kondusif.

1.3.2. Permasalahan

Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun

2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara,

mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun

2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru

bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi

pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business

efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya

antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi

menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum

(WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia

berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEF

menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi

dari kelompok negara yang ekonominya bergantung pada

pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok

negara yang ekonominya mengandalkan efisiensi (efficiency

driven). Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)

yang merupakan kelompok negara maju ekonominya bergantung

pada inovasi (innovation driven). Fenomena ini menunjukkan


14/Dok-BP/III/2013 15

bahwa Iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan

dalam ekonomi Indonesia.

Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya

saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada

tataran makro terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Tidak kondusifnya

kondisi ekonomi makro; (b) Buruknya kualitas kelembagaan publik

sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) Lemahnya

kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang

peningkatan produktivitas; dan pada tataran mikro, terdapat 2

(dua) faktor, yaitu: (a) Rendahnya efisiensi produksi; dan (b)

Lemahnya iklim persaingan usaha. Karenanya, untuk

meningkatkan peran Iptek dalam peningkatan daya saing nasional

diperlukan kebijakan pembangunan Iptek yang di satu sisi dapat

memajukan penguasaan Iptek, dan di sisi lain dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perekonomian

nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan Iptek harus mampu

mendorong terwujudnya jaringan yang saling memperkuat antara

penghasil dan pengguna Iptek sehingga terjadi aliran sumber daya

Iptek secara optimal. Paradigma ini mengantarkan pada

pendekatan sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Nasional

(SINas).

Secara lebih mendasar faktor-faktor yang menjadi akar

permasalahan rendahnya daya saing nasional dari sisi

pengembangan teknologi antara lain adalah: 1) Ketergantungan

produk industri serta sarana dan prasarana kebutuhan nasional

seperti pertahanan dan yang lainnya terhadap impor masih sangat

tinggi; 2) Lemahnya kualitas SDM dan penguasaan serta

pengembangan teknologi penunjang industri, sehingga sulit

diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasi-

inovasi teknologi. Rendahnya kandungan dalam negeri produk-

produk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri

utama dalam membangun industri-industri penunjang dan pemasok

bahan baku/antara (intermediate) di dalam negeri, lemahnya upaya

pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas

sektoral yang baik, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang

dan teknologi sangat minim.

Dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa

dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan,

relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan iptek.


14/Dok-BP/III/2013 16

a. Kelembagaan Iptek

Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur

organisasi, tata-laksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara

berkesinambungan sampai dengan periode 2005-2009. Namun

dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat

mengokohkan Sistem Nasional Iptek (SINas Iptek) dan

berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem

insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam

pengembangan IPTEK masih perlu ditingkatkan. Sementara itu,

sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan

berkembangnya industri/ekonomi berbasis IPTEK belum tumbuh

dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sbb.:

1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara

umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK

Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum

lain, tanpa kualifikasi sebagai lembaga litbang dengan

kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Dengan mekanisme

pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang

kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar

untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya

keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan

akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar

diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem

operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk

menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya

sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin

kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas

antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam

rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi

terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala

(Thee, 1997).

Di lain pihak hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari

LPNK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya

sektor industri menjadi bergantung pada teknologi impor. Salah

satu penyebabnya adalah penelitian dan pengembangan di

LPNK selama ini masih dilakukan dengan paradigma supply-

driven. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah

mengubah paradigma penelitian dan pengembangan dari

supply-driven menjadi demand-driven, hasil penelitian dan

pengembangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan

sektor riel di Indonesia.


14/Dok-BP/III/2013 17

2. Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi

mengkoordinasikan LPNK Ristek di bawahnya, memiliki

keunggulan dan juga kelemahan. Bergantung pada

orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri,

beberapa negara memiliki bentuk yang berbeda-beda.

Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka

dengan Departemen Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi,

sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek

dengan Departemen Perindustrian. Penggabungan kantor

Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari

aspek koordinasi, sehingga mempertajam fokus dan

memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin

muncul adalah aspek tumpang-tindih program di antara LPNK-

LPNK Ristek, termasuk juga tumpang-tindih anggaran.

Karenanya konsolidasi dan koordinasi kelembagaan dan

program iptek, baik antara KRT dengan LPNK-LPNK Ristek, KRT

dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara lembaga

riset - perguran tinggi - dunia usaha dan antara pusat dan

daerah menjadi penting. Kemungkinan membenahi masalah

tumpang tindih ini harus menjadi program prioritas utama

sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka

mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional.

3. Dari segi kualitas, survei WEF pada tahun 2007

memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset iptek, Indonesia

menempati posisi ke-28, sebuah peringkat yang cukup baik.

Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009,

menempati posisi ke-43 dari 133 negara. Akan tetapi, bila

dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka

posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui

Thailand, yang berada pada posisi ke-60. Salah satu bukti

meningkatnya kualitas lembaga litbang adalah masuknya

beberapa lembaga litbang dalam daftar 2.000 lembaga litbang

terbaik dunia pada World Rank Research Center. Dari daftar

tersebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

menduduki peringkat ke-201, merupakan yang terbaik Asia

Tenggara. Selain itu, terdapat 2 (dua) lembaga penelitian di

Indonesia yang masuk dalam peringkat terbaik, yaitu Center

for International Forest Research (Cifor) pada peringkat ke-

425, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen

Pertanian pada peringkat ke 771. Di samping itu, Lembaga

Biologi Molekuler Eijkman telah ditetapkan oleh World Health


14/Dok-BP/III/2013 18

Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk

mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan

dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga

riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler.

4. Selama kurun waktu 2005-2009, berbagai sistem insentif

untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah

satunya dan yang cukup signifikan adalah dengan

diterbitkannya PP. 35/2007 tentang pengalokasian sebagian

pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan

perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang

untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan

badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang

mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas

kemampuan iptek-nya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi

penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian,

berbagai insentif dan kondisi yang kondusif bagi swasta perlu

terus dikembangkan pemerintah, sehingga swasta tertarik

untuk melaksanakan upaya peningkatan kemampuan

teknologinya.

5. Untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan

masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan

peneliti, berbagai penghargaan, acara-acara, pameran ilmiah,

dan sarana dan prasarana bagi sosialisasi iptek telah

dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Harteknas yang

diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun,

Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan,

berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa,

pengelolaan pusat peragaan iptek, dan lain-lain adalah

berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di

kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres

No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan

Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional

(Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang

jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansi-instansi

yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah

kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah

di bidang Iptek. Namun berbagai upaya sosialisasi kebijakan

ini dirasakan masih belum cukup. Secara umum, budaya

bangsa masih belum mencerminkan nilai-nilai Iptek yang

mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul


14/Dok-BP/III/2013 19

dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah

yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih

suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka

belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi

yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis,

masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain

itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan ristek,

masih rapuh. Pendidikan kita masih belum berhasil

membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan

apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul

budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar

gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih

mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas.

6. Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/

kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi.

Setelah amandemen ke - 4 UUD 1945, dimana di dalam salah

satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional,

pada tahun 2002 diundangkan UU No.18/tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional

pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009

dihasilkan 4 PP turunan dari UU. No.18 tahun 2002, yakni: (1)

PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan

Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang

mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan

oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan

Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan nilai

tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan

negara; (2) PP 41/2006 tentang perizinan melakukan kegiatan

penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing,

lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha

asing, dan orang asing yang mengatur tentang perijinan bagi

individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan

penelitian pengembangan di Indonesia; (3) PP 35/2007

tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha

untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan

difusi teknologi yang dirancang untuk memajukan pelaksanaan

pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai

sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam

meningkatkan kapasitas kemampuan Ipteknya, maka PP ini

dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi


14/Dok-BP/III/2013 20

teknologi di level industri; (4) PP No. 48/2009 tentang

perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya yang

dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang

dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya

bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Semua ini

memperlihatkan mantapnya struktur kebijakan pembangunan

Iptek nasional.

7. Dalam kaitannya dengan sinergi kelembagaan iptek,

pembangunan iptek nasional saat ini masih harus ditingkatkan.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya

belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dalam sistem

inovasi yang ada. Mekanisme intermediasi iptek yang

menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek

dengan kebutuhan pengguna iptek dalam sistem inovasi masih

belum berkembang dengan baik. Masalah ini dapat terlihat dari

belum tertatanya infrastruktur iptek, seperti institusi yang

mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek

menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan

dalam sistem produksi. Integrasi iptek di sektor riset-

khususnya lembaga riset pemerintah - dengan industri di

sektor produksi masih belum menyatu dalam sebuah harmoni.

Dengan kata lain pembangunan iptek di sisi penyediaan

(supply side) dengan pembangunan di sisi permintaan

(demand side) masih belum terintegrasi.

b. Sumberdaya Iptek

Secara umum pembangunan sumber daya iptek Indonesia

saat ini masih relatif lemah, karenanya dirasakan harus

ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan sistem

nasional iptek dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian

tujuan negara. Hal ini diindikasikan dengan :

1. Prosentase penduduk berpendidikan tinggi (Strata 1 ke atas) di

Indonesia sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain

seperti Thailand, Malaysia, bahkan India dan China. Tingkat

pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan

dari 9,5 % pada tahun 1990 menjadi 17,5 % pada tahun 2007,

Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan


14/Dok-BP/III/2013 21

Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan

Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3.

2. Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara-

negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa

negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World

Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah

sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar

15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di

lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang

LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun

jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan

negara-negara ASEAN, tetapi secara kualitas terjadi

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya,

dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan

S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 2005-2009, yaitu kurang lebih

11.846 orang pada tahun 2005, 12.465 pada tahun 2006,

12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka

berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya

peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi,

3 UNESCO, 2008

4 World Bank, 2009

pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lain-

lain. Khusus tenaga fungsional peneliti, saat ini terdapat lebih

kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga

litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi

sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan

tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti.

3. Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka

pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi

ke-27, sedikit menurun di tahun 2008 dan 2009 pada peringkat

ke-31. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara

tetangga ASEAN lainnya, maka ketersediaan ilmuwan dan

engineer di Indonesia ini relatif baik, bahkan kita menempati

posisi di atas Malaysia, dengan peringkat ke-33. Di ASEAN kita

tepat berada di bawah posisi Singapura yang menempati posisi

ke-14.

4. Anggaran pemerintah untuk riset iptek sangat kecil dibanding

dengan negara-negara lain di ASEAN sekalipun. Rasio

anggaran iptek nasional terhadap PDB terus menurun dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2004 dan 2006, total belanja


14/Dok-BP/III/2013 22

litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05

% angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand,

Malaysia dan Singapura, artinya terendah se - ASEAN.

Anggaran litbang Vietnam saja hampir 4 kali lipat dari

anggaran litbang kita.5

5. Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang,

Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-27. Kemudian

secara fluktuatif kembali pada posisi ke-28 di tahun 2009.

Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik,

berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah

Malaysia, peringkat ke-19. Secara umum 70% dana litbang

dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara kontribusi swasta

dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%. Kondisi ini

terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan

atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset

mencapai 80%, dan anggaran riset pemerintah hanya 20%

dari total anggaran riset nasional.6

6. Kondisi sarana dan prasarana Iptek yang menonjol khususnya

sebelum krisis ekonomi tahun 1998 - terlihat dari

5 World Bank, 2009

6 World Bank, 2009

beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi

transformasi industri) yaitu industri penerbangan, industri

maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat,

industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri

rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri

pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh

BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT

PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau

Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif

komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT

BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin).

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan

sarana dan prasarana iptek terhenti. Bahkan, masalah

pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan-peralatan canggih

ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang

berkembang adalah bagaimana mengoptimasikan potensi yang

ada, yakni SDM, biaya perawatan, dengan program iptek, serta

peluang spin-off di luar tugas pokok lembaga. Dengan kata lain

posisi pembangunan sarana dan pra-sarana iptek berada pada

status ”defensif”.


14/Dok-BP/III/2013 23

Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di

berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di

kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Puspiptek) Serpong yang di dalamnya terdapat 35

laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi

litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI, BATAN,

BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu direvitalisasi

untuk mendukung produktivitas Iptek.

c. Jaringan Iptek

Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus

dilaksanakan dalam periode waktu 2005-2009. Dengan berdirinya

Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut

terbentuknya jaringan iptek yang semakin luas dan kompleks, yakni

bukan hanya jaringan antar lembaga riset - perguruan tinggi -

badan usaha atau jaringan antar sektor, namun juga jaringan Iptek

antar pusat dan daerah serta jaringan internasional, termasuk

jaringan informasi dan SDM. Karenanya dirasakan, bahwa jaringan

iptek ini masih relatif lemah dan perlu terus dikuatkan. Sinergi

kebijakan terkait pembangunan iptek antara stake-holder yang ada

masih belum kokoh. Hal-hal tersebut diindikasikan dengan:

1. Kinerja kerjasama riset antara universitas - industri di

Indonesia pada tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan

pada posisi ke-64. Angka ini terus membaik secara signifikan.

Pada tahun 2008 peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan

bahkan secara fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset

antara universitas-industri di Indonesia dinilai WEF menempati

posisi ke-43. Kinerja ini dibandingkan dengan capaian negara

tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di

atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat

ke-44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang

menempati peringkat ke-4 dan 22. Namun demikian, koordinasi

pembangunan Iptek khususnya antar stake-holder di luar LPNK

ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas

yang memadai. Berbagai forum koordinasi iptek baik sektoral,

nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan.

2. Kemudian juga teramati lemahnya sinergi kebijakan Iptek

intra institusi/aktor pengembang iptek (LPNK ristek, lembaga

riset departemen teknis, industri dan perguruan tinggi), serta

antar institusi pengembang iptek dengan pengguna Iptek.

Lemahnya sinergi kebijakan iptek ini, menyebabkan kegiatan

iptek baik dari segi kualitas dan skalanya belum mampu


14/Dok-BP/III/2013 24

memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang

pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga

mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi

penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum

tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Di

samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif

bagi pengembangan kemampuan iptek.

3. Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward

Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)

sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina,

Singapura, Indonesia masih berada dibawah negara-negara

tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari

GDP yang terbesar diantara negara-negara tersebut yaitu

sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing,

Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada

tahun 2008. 7

4. Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007

menempati posisi ke-85 dari 131 negara. Capaian ini menurun

secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat

7 , UNCTAD, 2009

ke-107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi

ke-87. Di antara negara-negara ASEAN, kita menempati posisi

sedikit lebih baik dibanding Filipina, peringkat ke-106.

Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik.

Malaysia menempati peringkat ke-22, bahkan Singapura dalam

aspek penggunaan internet menempati posisi ke-15 dari 133

negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan

internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia

berada pada posisi ke-101. Dibandingkan dengan negara

tetangga ASEAN, maka posisi ini adalah terbawah. Vietnam

dan Filipina saja berada pada peringkat ke-77 dan ke-89.

Sementara Thailand dan Malaysia berada pada peringkat ke-78

dan ke-55.8

d. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

Penguasaan Iptek melalui Riset dan Pengembangan (litbang),

perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional terus digulirkan

pemerintah dalam periode pembangunan 2005-2009. Namun

dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus

8 , UNDP, 2009


14/Dok-BP/III/2013 25

diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang iptek

bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara masih harus

ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikator-indikator

pembangunan iptek sbb.:

1. Jumlah keluaran riset peneliti Indonesia dalam bentuk

publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah,

hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per

tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization

(WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan

tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah

paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718

(4,14 % dari seluruh paten yang terdaftar). Hal ini

menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin

dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing.

2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di

Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit

dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina

(22) dan Thailand (40)10

9 , SCORPUS, 2009

10 USPTO, 2008/2009

Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan iptek,

data WEF 2009 memperlihatan, bahwa ketersediaan

teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada

tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-51 dari 131 negara,

menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di

antara negara-negara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam

(posisi ke-75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah

Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36).

e. Pendayagunaan Iptek

Pendayagunaan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan

untuk pemercepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam

bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan

pengokohan daya saing ekonomi terus-menerus dilakukan selama

kurun waktu 2005-2009. Namun dirasakan, bahwa kontribusi iptek

dalam pemercepatan pencapaian tujuan negara masih terbatas dan

perlu terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator

sbb.:

1. Dari segi jumlah produk riset yang terkomersialisasi,

ternyata sebanyak 85%-nya berasal dari produk riset di


14/Dok-BP/III/2013 26

departemen teknis. Kontribusi produk riset yang

dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%-nya saja (LIPI,

2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang

kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang

mereka daripada LPNK Ristek.

2. Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent),

pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia

menempati posisi ke-87. Angka ini secara fluktuatif mengalami

perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati

peringkat ke-84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia

menempati posisi ke-87. Di antara negara tetangga, peringkat

kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand

(68), dan bahkan Filipina (78).

3. Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur

Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai

tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai

persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih

lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia

(52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih

tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006).

4. Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan,

dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan

yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada

posisi ke-67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009

menjadi ke peringkat ke-65. Posisi ini lebih rendah

dibandingkan Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61),

Filipina (54) dan Vietnam (51).

5. Pendayagunaan iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi

tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja

industri strategis (BUMNIS). PT. DI memberhentikan ribuan

karyawannya. DPIS (Dewan Pengelola Industri Strategis),

bahkan kemudian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis)

dibubarkan. PT BPIS yang merupakan holding company dari

BUMN industri strategis menyusul dibubarkan. PT Barata, BBI,

Pindad dll. kondisinya memprihatinkan. Berbagai laboratorium

uji di kawasan PUSPIPTEK yang dirancang untuk mendukung

industri strategis harus berpikir keras untuk menutupi biaya

pemeliharaan alat dan SDM. Akhir-akhir ini PT Pindad mulai

bergeliat dengan mengembangkan alutsista.

6. Pendayagunaan iptek untuk layanan dan kesejahteraan publik,

secara konstan menampilkan peran yang konsisten meski


14/Dok-BP/III/2013 27

dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN;

pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System

(TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut

tahunan oleh BAKOSURTANAL yang dapat mengurangi korban

bencana akibat laut pasang; aplikasi e-goverment untuk

menunjang proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi

ramah lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air;

teknologi untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk

ketahanan pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan

pendayagunaan iptek selama periode 2005-2009 cukup baik,

namun skalanya tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak

secara nasional, maupun bila dikomparasi dengan negara-

negara tetangga.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi

pembangunan iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di

atas, terlihat bahwa pembangunan iptek nasional kita masih belum

optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek

kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi

dan produktivitas iptek, serta pendayagunaannya secara luas,

sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan

nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum

masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar

permasalahannya, maka pokok-pokok persoalan yang harus

dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek

nasional ke depan adalah sebagai berikut:

a. Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi

penyediaan (supply side) berupa pengelolaan

teknostruktur yang baik. Dimana masih terbatasnya

kemampuan kelembagaan iptek (organisasi, regulasi,

koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber

daya iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan

prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi

Iptek), jaringan iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar

sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan

daerah, dll.), relevansi dan produktivitas litbang iptek,

serta pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang

pembangunan.

b. Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi

permintaan (demand side). Lemahnya minat dan

kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik

keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek

masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA


14/Dok-BP/III/2013 28

(Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset

di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan

baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk

dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas

pada teknologi produksi belum sampai pada teknologi

pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam tingkat

kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan

dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi.

c. Masih terbatasnya integrasi iptek di sisi permintaan

dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi

mainstream; lemahnya sinergi kebijakan iptek (berupa

integrasi program, koordinasi, harmonisasi kegiatan,

dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra

lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek

dengan pengguna iptek atau secara umum lemahnya

koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan

Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada;

lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih

belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai

penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri.

Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan iptek

masih lemah.

Persoalan-persoalan di atas secara langsung telah

menghambat pembangunan iptek di Indonesia dan memperlemah

kontribusinya bagi laju pembangunan nasional untuk mencapai

tujuan negara, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan

penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait.


14/Dok-BP/III/2013 29

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4

ayat (2), Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) adalah:

menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,

koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Pokok KRT

adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan

koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam

melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu

pengetahuan, dan teknologi;

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu

pengetahuan dan teknologi;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggungjawabnya;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini

disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian

Riset dan Teknologi di atas.

2.1. Visi

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan

Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin

diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang

memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau

target yang ditetapkan.

Sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dipaparkan

sebelumnya, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan

kepada peningkatan kontribusi iptek secara langsung dalam

pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara.

Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan

Iptek 2010 – 2014 adalah:

Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban


14/Dok-BP/III/2013 30

Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan

kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas

dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan

baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan

pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat

memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek mampu

menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim,

ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan

dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman,

ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan

dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek

kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil-

hasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai

economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi

kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari

meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi,

jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam

negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi,

dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan

produk dalam negeri, dan kemandirian Iptek. Penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan

Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama

tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di

dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia

menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan

budaya material dan non-material buah dari penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan iptek.

2.2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas,

ditetapkan misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu:

1. Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat

pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta

turut serta menjaga ketertiban dunia.

2. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan

iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian

dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan

internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.


14/Dok-BP/III/2013 31

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan

pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek:

kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi

dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek.

2.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan

Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi

tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan

operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata

terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan

memajukan peradaban, maka tujuan sebagai-berikut harus dicapai:

1. Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional;

2. Meningkatkan kemampuan litbang nasional.

2.4. Sasaran

Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam

unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional di sisi supply yakni:

Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping

penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan

Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di

kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia

industri.

Karena itulah, sasaran pembangunan iptek ke depan adalah:

1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek;

2. Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek;

3. Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek;

4. Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek;

5. Meningkatkan Pendayagunaan Iptek.

2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas)

Dalam rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan

Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan

dicapai sampai dengan tahun 2025 maka diperlukan tahapan

sebagai berikut:

2.5.1 Tahap Awal: Komitmen Politik

Untuk membangun dasar yang kokoh bagi pembangunan

Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka perlu diawali dengan

komitmen politik yang tinggi, membangun kesadaran publik, agar

masyarakat sadar Iptek dan menjadikan Iptek sebagai basis

pembangunan bangsa.


14/Dok-BP/III/2013 32

2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010-

2015)

Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek

melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar

kebijakan, kelembagaan, jaringan dan sumber daya, serta

ekosistem inovasi baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun

sisi intermediasi.

2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (2015-

2020)

Selanjutnya percepatan (akselerasi) pembangunan Iptek

dilakukan untuk mewujudkan industri/masyarakat berbasis

Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik

dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai.

2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (2020-

2025)

Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara

berkelanjutan, maka dilakukan secara terus-menerus pengokohan

SINas dengan memantabkan unsur-unsur SINas.

Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan

dalam Renstra tahuan 2010-2014 akan dapat dicapai melalui

tahapan sebagai berikut:

Tahun 2010-2011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui

Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset

dan Teknologi, program insentif penelitian KRT, program

implementasi SINas dan SIDa, program penguatan dan

peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan

SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan

mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HAKI.

Tahun 2011-2013: Tahapan Implementasi SINas melalui program-

program realisasi secara nasional dan daerah secara masif di

seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang

terintegrasi dengan inovasi teknologi dengan terus mengokohkan

pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Techno-Park

untuk mendukung SINas.

Tahun 2013-2014: Tahapan Pengokohan SINas melalui program-

program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata

dengan indikasi terwujudnya proyek-proyek inovasi bersama yang

melibatkan secara kokoh pemasok Iptek pengguna Iptek untuk


14/Dok-BP/III/2013 33

pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, pangan dan

energi), peningkatan daya saing industri dan layanan masyarakat.

Gambar 2.1

Tahapan Pengokohan SINas


14/Dok-BP/III/2013 34

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

A. Pancasila

Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional serta

falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional

mengandung nilai-nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan

dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan

yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan

idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat

ini dan masa mendatang khususnya dalam mendorong

pembangunan Iptek nasional.

B. UUD 1945

UUD 1945 mengamanatkan:

1. “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat

manusia” (Pasal 31 ayat (5));

2. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat

manusia” (Pasal 28 c ayat (1)).

Nilai-nilai dalam butir UUD-1945 digunakan sebagai landasan

konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi

pembangunan Iptek nasional.

C. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek

Undang-undang No.18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3

Iptek; memberikan landasan hukum; mengamanatkan penyusunan

Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat

semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk


14/Dok-BP/III/2013 35

berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi

landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional.

D. RPJPN, RPJMN

RPJPN 2005-2025:

Dalam RPJPN disebutkan bahwa pembangunan iptek

diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan

baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan

mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk

menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil

penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan

masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui

peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa

berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan

lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan

pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi,

kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan;

pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah

penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.

RPJMN 2010-2014:

Dalam Bab IV RPJMN 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan iptek diarahkan kepada :

1. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang

dan lembaga pendukung untuk mendukung proses trans er

dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju

prototip industri sampai menghasilkan produk komersial

(penguatan sistem ino asi nasional) ;

2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek

untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna

bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta

kreativitas nasional;

3. mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik

peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk

mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan

pendayagunaan litbang nasional;


14/Dok-BP/III/2013 36

4. meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk

ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan

masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas

masyarakat;

5. meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi

untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan

terhadap iptek dalam negeri.

Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi

pembangunan iptek dilaksanakan melalui dua prioritas

pembangunan yaitu:

1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi

aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang

berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi

pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang

digariskan dalam RPJPN 2005-2025.


14/Dok-BP/III/2013 37

Gambar 3.1. Kerangka Pembangunan Iptek di RPJMN


14/Dok-BP/III/2013

38

E. Peraturan perundangan lain di bidang iptek

Inpres No. 4 Tahun 2003:

Inpres tentang Pengkoordinasian Perumusan dan

Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek

memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan

Jakstranas Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar

instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah

kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah.

PP No. 20 Tahun 2005:

PP tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta

Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga

Penelitian dan Pengembangan ini mengamanatkan, agar hasil–hasil

penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga

Penelitian dan Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan

nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan

negara.

PP 41/2006:

PP tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian

dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing

mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing

yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia.

PP ini dirancang agar kepentingan nasional tetap terjaga dan kita

mendapat manfaat yang maksimal dengan masuknya peneliti atau

lembaga penelitian asing di Indonesia.

PP 35/2007:

PP pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk

peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi

teknologi ini dirancang untuk memajukan pelaksanaan

pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai

sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam

meningkatkan kapasitas kemampuan ipteknya, PP 35/2007 dapat

menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi teknologi di level

industri.


14/Dok-BP/III/2013

39

PP No. 48/2009:

PP tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian,

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang beresiko tinggi dan berbahaya ini dirancang untuk menjaga

agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan iptek tidak

menimbulkan resiko dan bahaya yang tidak diperlukan bagi

masyarakat dan lingkungan hidup.

F. Prioritas Nasional KIB II:

Presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam

program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni:

1. Re ormasi birokrasi dan “good go ernance”.

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan kemiskinan

5. Ketahanan pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim investasi dan bisnis

8. Energi

9. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik

11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Peran pembangunan iptek, sangat dituntut untuk mendukung

dan mensukseskan implementasi 11 Prioritas Nasional di atas.

Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan diumumkan

15 program pilihan aksi prioritas 100 hari, dengan rincian sebagai

berikut:

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan

penegakan hukum seperti makelar kasus, suap menyuap,

pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak

semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian

hukum;

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk

dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam

negeri dan kontrak sedang berjalan;

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan

restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih

libatkan seluruh lapisan masyarakat;


14/Dok-BP/III/2013

40

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh

Indonesia dalam lima tahun kedepan;

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan

kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan

yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk

dan subsidi khusus bunga bagi petani;

6. Perindutrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk

dan gula yang meliputi penggunaan teknologi dan

pembiayaannya;

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata

ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU

Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan

penggunaan di lapangan;

8. Infrastruktur. Prioritasnya pemotongan rencana

pembangunan ruas jalan yang penting antar propinsi dan di

pulau besar, termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara

dan infrastrktur perhubungan dan perikanan;

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah

yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemantapan

rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 triliun dalam 5 tahun

yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan;

10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD

untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan

infrastruktur, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi

pembiayaan dan investasi;

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup, yaitu intensifkan

pemberontasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan

mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang;

12. Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis,

melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas

kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas

dan kapabilitas;

13. Reformasi pendidikan. Memastikannya ada keterkaitan

antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia

usaha selaku pasar tenaga kerja;

14. Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan

membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang

dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi

bencana;


14/Dok-BP/III/2013

41

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah

pemborosan. Sinergi meliputi jajaran pemerintah, kegiatan

pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan.

G. Arahan Presiden Republik Indonesia tentang

pengembangan Iptek

Dalam pidatonya di depan masyarakat ilmiah Indonesia

tanggal 20 Januari 2010, Presiden RI mengarahkan bahwa agar

bangsa kita menjadi bangsa yang menguasai iptek, maka kita harus

bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa

Indonesia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi Innovation

Nation, bangsa inovasi, yaitu sebuah rumah bagi manusia-manusia

yang kreatif dan inovatif.

Untuk mencapai itu, hal penting yang harus dibangun adalah

sebagai-berikut:

1. Perubahan mindset, berupa pengembangan budaya unggul—a

culture of excellence — baik di birokrasi, di universitas,

maupun di sektor swasta sehingga tercipta sistem dan

lingkungan nasional yang bisa melahirkan inovator-inovator

yang kreatif; sikap open-mind dan risk-taking, yang membuat

komunitas iptek Indonesia harus berwawasan jauh lebih

terbuka dan lebih progresif dari masanya, dan dari masyarakat,

untuk mengembangkan ilmu dan teknologi.

2. Investasi dan Insentif. Untuk memunculkan inovasi diperlukan

inkubator-inkubator di lingkungan pemerintah, universitas,

perusahaan, dan lain-lain sehingga harus ada sumberdaya dan

dana yang cukup, serta program yang berkesinambungan.

Pengembangan enterpreneurship juga harus dilakukan karena

enterpreneurship identik dengan inovasi, risk-taking, peluang,

dan dinamisme. Namun dalam hal ini, kita tidak harus selalu

menjadi inventor teknologi baru tetapi dapat mencari,

menyerap dan mengembangkan teknologi baru untuk

pembangunan Indonesia.

3. Kebijakan pemerintah dan kolaborasi, karena hampir semua

inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi,

apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas,

antar-perusahaan, antar-ilmuwan, atau kombinasi dari

semuanya. Karena itulah, harus didorong upaya untuk

membangun networking dan kolaborasi yang seluas-luasnya


14/Dok-BP/III/2013

42

dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas

manapun di dunia.

Juga diarahkan bahwa bangsa Indonesia harus menguasai

teknologi yang dapat menjawab tantangan-tantangan pokok yang

dihadapi, yaitu:

1. Teknologi untuk pengentasan kemiskinan (pro-poor

technology).

2. Teknologi hijau (green technology)

3. Teknologi pangan

4. Teknologi industri

5. Teknologi kesehatan

6. Teknologi maritim

7. Teknologi pertahanan

8. Teknologi transportasi

9. Teknologi energi

10. Teknologi masa depan.

Mengacu pada landasan idiil, landasan konstitusionil,

landasan operasional (RPJPN, RPJMN dan Peraturan Perundangan

lainnya, Prioritas Nasional KIB II, dan Arahan Presiden) di atas,

maka pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang

benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari

upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan

Pembukaan UUD45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan

kesejahteraan umum (kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan

kehidupan bangsa (pelayanan); dan turut serta menjaga ketertiban

dunia), serta meningkatkan daya saing, serta kemandirian dalam

memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan

internasional.

Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan

iptek diharapkan mampu:

1. Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna

menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang

kokoh, yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi

guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka

mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, serta

memajukan kesejahteraan umum.


14/Dok-BP/III/2013

43

3. Mempercepat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,

tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan

rakyat, melalui pelayanan teknologi bagi publik.

4. Memberikan solusi bagi terciptanya pembangunan

berkelanjutan dalam rangka turut berpartisipasi menangani

masalah lingkungan global seperti: pemanasan global,

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

3.1.2. Strategi Kebijakan Nasional

Untuk menjalankan 11 prioritas nasional dan prioritas

terpilih dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah:

[1] Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan,

menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan)

[2] Kemitraan antara pemerintah dan swasta

[3] Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator

[4] Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan

[5] Memperkuat rantai nilai perekonomian

[6] Meningkatkan akses pendidikan

[7] Meningkatkan kesehatan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi

3.2.1. Arah Kebijakan.

Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak

dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk

menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni

meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek

nasional. Iptek yang dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi

permasalahan nasional di segala bidang.

Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang

nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan

memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah

sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu

menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang

dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena

itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi

adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan

stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang

kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan


14/Dok-BP/III/2013

44

Teknologi melalui: [1] Kelembagaan iptek yang efektif, [2]

Sumberdaya iptek yang kuat, [3] Jaringan antar-kelembagaan iptek

yang saling memperkuat (mutualistik), [4] Relevansi dan

produktivitas iptek yang tinggi, dan [5] Pendayagunaan iptek yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem Inovasi Nasional adalah jaringan antar institusi publik

dan swasta dalam suatu wilayah nasional (SINas) dan daerah

(SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan

memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan

sehingga menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh

masyarakat. Para aktor utama yang menggerakkan Sistem Inovasi

Nasional adalah perguruan tinggi, industri, dan lembaga litbang;

sedangkan aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional dan

daerah), lembaga pembiayaan (pendanaan ventura), konsumen

(end user), lembaga intermediasi, lembaga paten dan sertifikasi,

lembaga diklat dan lain-lain.

Ada berbagai komponen yang berinteraksi membentuk SINas

diantaranya adalah wirausaha (entrepreneur), penemu (inventor)

dan peneliti. Entrepreneur berkontribusi dalam menarik investor

(domestik dan internasional) dengan skema pendanaan alternatif

selain perbankan (venture capital). Inventor dan peneliti terkait

dengan sistem inovasi yang lebih luas (global, regional dan

nasional). Secara nasional paling tidak ada 3 elemen dasar yang

membangun efektivitas bekerjanya SINas, yaitu:

1. Kapasitas pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan SDM

berkualitas,

2. Kapasitas investasi yang terbangun oleh adanya iklim kondusif

bagi industri berbasis ilmu pengetahuan, serta

3. Kapasitas kelembagaan inovasi (riset, bisnis dan universitas).

Dari hasil Rakornas Ristek 2008, disepakati bahwa kerangka

kebijakan inovasi nasional terdiri atas 6 (enam) agenda kebijakan

inovasi pokok, yaitu:

a. Mengembangkan (reformasi) kerangka umum yang kondusif

bagi perkembangan inovasi dan bisnis: misalnya penataan

insentif pajak (insentif struktural) bagi aktivitas inovasi;

penetapan kepastian peraturan perundangan pembiayaan

berisiko (risk capital, seperti modal ventura); penataan

kebijakan perijinan investasi dan bisnis; pengembangan

standar atau ketentuan teknis-teknologis dan pengembangan


14/Dok-BP/III/2013

45

kelembagaan khusus tertentu, reformasi peraturan

perundangan yang menghambat atau yang dinilai kurang

efektif/tidak sesuai lagi.

b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung litbang Iptek dan

meningkatkan kemampuan absorpsi dunia usaha, khususnya

UKM: misalnya reformasi kelembagaan Iptek/inovasi;

peningkatan kualitas SDM dan insentif non-struktural;

pengembangan pusat-pusat unggulan (center of excellence);

dan pengembangan kapasitas teknologis dan bantuan teknis

(technical assistance) bagi dunia usaha (terutama pelaku

UKM).

c. Menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan

meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil

litbangyasa: misalnya penguatan kelembagaan intermediasi

dan aliansi strategis antarpelaku; dan pengembangan Pusat

Inovasi UMKM.

d. Mendorong Budaya Kreatif - Inovatif: misalnya peningkatan

apresiasi atas karya kreatif-inovatif; edukasi dini dan dukungan

pengembangan technopreneurship; pengembangan standar

literasi teknologi; migrasi ke penggunaan TIK legal; dukungan

bagi perlindungan hukum dan pengembangan indigenous

knowledge/technology.

e. Menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan

pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan

daerah: misalnya program kolaboratif pengembangan industri

unggulan dan strategis nasional-daerah; percontohan e-

development daerah;

f. Penyelarasan dengan perkembangan global: misalnya

kerjasama teknis regional dan internasional; pengembangan

interoperabilitas (adopsi dan adaptasi) dalam bidang yang

telah menjadi kesepakatan internasional (misalnya

implementasi teknologi baru CNS/ATM system dalam sistem

manajemen transportasi udara); pengembangan kapasitas

nasional-daerah bagi antisipasi implementasi open standar

technology.

Kementerian Riset dan Teknologi beserta jajaran LPNK di

bawahnya merencanakan dan telah memprakarsai langkah-langkah

awareness campaign (sosialisasi), pendampingan (technical

assistance), dan diklat, serta upaya membangun konsensus

nasional-daerah untuk menyusun agenda sinergis atas dasar


14/Dok-BP/III/2013

46

common platform tersebut. Penguatan kelembagaan juga telah

dilaksanakan antara lain melalui kerjasama dan bantuan teknis

dalam pengembangan DRD (Dewan Riset Daearah) di beberapa

daerah. Peningkatan dan perluasan upaya ini akan dikembangkan

lebih lanjut di waktu mendatang.

3.2.2. Strategi Kebijakan

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan

Teknologi diarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam

pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), yakni:

1. Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek

perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang

litbang Iptek (supply-push technology).

2. Mempromosikan hasil litbang Iptek untuk didayagunakan bagi

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam

rangka mengarahkan aktivitas litbang iptek (demand-driven

approach).

Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan

pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai

adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya

tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional

(ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stake-holders

pembangunan iptek, efek sinergi yang lemah, sehingga

pembangunan iptek nasional menjadi lambat, marjinal, dan tidak

terkoordinasi dengan baik.

Strategi yang akan dijalankan oleh KRT dalam menjalankan

peran intermediasi dan fungsi “koordinasi” dan “sinkronisasi”

kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta/industri/badan

usaha, dan perguruan tinggi) dan program litbang adalah dengan

menjalankan sinergi fungsional, yaitu sinergi yang

mengedepankan kebersamaan antar berbagai pemangku

kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan iptek.

Orientasi untuk melakukan sinergi fungsional ini sesuai

dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 25, yaitu

ayat (1): “Hubungan fungsional antara Kementerian dan

lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara

sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan", dan ayat (2):”Lembaga pemerintah


14/Dok-BP/III/2013

47

non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan

bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang

mengkoordinasikan”.

Pendekatan koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi

fungsional diharapkan mampu menerobos kebuntuan struktural

melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan

tupoksi untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku

kepentingan iptek.

Dengan sinergi fungsional yang baik, maka hasil litbang dan

penemuan iptek yang dikembangkan lembaga penelitian baik di

lembaga riset pemerintah maupun perguruan tinggi dapat

diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran“ untuk

didayagunakan. Proses melintasi "Lautan Kemubadziran" adalah

sebuah proses pengembangan produk dari hasil temuan dan litbang

iptek untuk bisa dikomersialkan atau didayagunakan untuk

memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain.

Dalam hal ini KRT menempatkan posisi sebagai “nakhkoda” untuk

mendorong proses pendayagunaan berbagai hasil litbang iptek

menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (value

creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat

supply-push menjadi demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi

Nasional (SINas).

Prinsip penggalangan kompetisi dan kerjasama untuk

membangkitkan industri hasil inovasi dilakukan dengan cara

mengelola interaksi serta hubungan-hubungan antar elemen

pendukung. Karena, selain upaya ke dalam, yakni bagaimana

mengefektifkan interaksi antar lembaga-lembaga penghasil

teknologi (LPNK Ristek, Balitbang Dep, daerah serta Perguruan

Tinggi), tetapi juga penting interaksi ke luar dengan dunia usaha,

agar inovasi dapat mewujud dalam penyediaan barang dan jasa

yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian Riset dan Teknologi berupaya memfasilitasi

interaksi antar LPNK di bawah koordinasi KRT, serta interaksi

dengan lingkungan eksternal. Dalam kaitan dengan lingkungan

eksternal yang mempengaruhi efektifitas SINas, maka tidak semua

kendali SINas berada dalam portofolio KRT, karena menyangkut

sistem yang lebih luas seperti: sistem pendidikan, keuangan, pajak

dan moneter, hukum, HKI, dll. Ini semua berada dalam kendali

berbagai kementerian lain.


14/Dok-BP/III/2013

48

Sebagai contoh UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi yang diikuti oleh aturan pelaksanaan di bawahnya.

Kenyataannya, koherensi antar peraturan tersebut dengan

Peraturan Pemerintah yang mengatur Keuangan Negara masih

perlu diharmonisasikan. Misalnya Peraturan Pemerintah RI No.

20/2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan, maupun Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 35/2007 Tentang Pengalokasian

Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan

Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Dalam

implementasinya, dua PP ini sangat bergantung kepada UU

Keuangan Negara dan perangkat aturan di bawahnya, yang masih

perlu diselaraskan agar tidak saling meniadakan.

Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di

suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi

antarsektor dan lintas sektor; antar waktu (intertemporal); dan

nasional-daerah (inter teritorial), daerah-daerah, dan internasional.

Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan

inovasi dalam penguatan SINas di Indonesia perlu dibangun melalui

kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang

sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen

sumberdaya yang memadai pada tataran nasional maupun daerah

sebagai common platform.

Dalam kasus pelaksanaan program yang bersifat top-down,

seperti Kontrak Kinerja Menteri, Program 5 Tahun (P5T), 11

Program Prioritas Nasional, dan 15 Program Pilihan Presiden, yakni

yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan dan produksi

pangan; industri pertahanan, pengembangan energi alternatif,

pengembangan teknologi untuk daerah perbatasan dan rawan

bencana dll., maka Kementerian Riset dan Teknologi berperan

dalam aspek perumusan kebijakan nasional, koordinasi pelaksanaan

kebijakan yang memberikan arti adanya sinkronisasi program -

termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan

disampaikan kepada Presiden. Sementara LPNK di bawah

koordinasi KRT berperan dalam merumuskan kebijakan dibidangnya

dan melaksanakan program-program ini sesuai dengan tupoksinya

masing-masing dan bekerja di bawah koordinasi, supervisi,

sinkronisasi dan monev Kementerian Riset dan Teknologi.


14/Dok-BP/III/2013

49

Secara umum strategi sinergi fungsional dalam kerangka Visi

dan Misi serta tujuan dan sasaran Kementerian Riset dan Teknologi

2010-2014 bisa digambarkan dalam sebuah alur pikir pada

Gambar-3.2.


14/Dok-BP/III/2013

50

Gambar-3.2 Alur pikir sinergi fungsional dalam kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014

INTERMEDIASI KOORDINASI INSENTIF

FF

NAT’LSECURITY: Hankam,

Pangan, Energi

INDUSTRI

YANMAS: TIK, Tranportasi, Kesehatan

Visi

Misi

Sasaran

RENSTRA KRT

2010-2014

LEMBAGA

SUMBER DAYA

JARINGAN Pro-Supplier Pro-User

Arus Informasi (Demand)

Arus Iptek (Supply)

Tujuan

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL: UUD 1945 Ps. 31(5), UU 18/2002, RPJPN, RPJMN, PERATURAN PERUNDANGAN IPTEK, ARAHAN PRESIDEN

PRESIDEN

TUPOKSI KRT: KEBIJAKAN RISET & TEKNOLOGI NASIONAL, KOORDINASI, SINKRONISASI

Pro

gra

m:

P

en

ing

kata

n K

em

am

pu

an

Ip

tek u

ntu

k P

en

gu

ata

n

Sis

tem

In

ov

asi N

asio

nal

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

EL

EM

EN

IPT

EK

S

trate

gi:

S

ine

rgi fu

ng

sio

na

l u

ntu

k [

1]

Me

ng

ko

ord

inir

ke

be

rsa

ma

an

, [2

] M

em

pro

mo

sik

an

has

il

litb

an

g;

[3]

Me

nye

rap

ke

bu

tuh

an

pe

ng

gu

na


14/Dok-BP/III/2013

51

3.2.3. Program

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Iptek Nasional

maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang

menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi

Nasional, maka Program KRT selama 5 tahun ke depan adalah

“Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem

Inovasi Nasional”. Dalam hal ini pembangunan iptek diarahkan

untuk meningkatkan unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional, yakni:

Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping

penguatan core business Iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan

Produktivitas Litbang Iptek serta Pendayagunaan Iptek.

Dengan demikian, maka 5 sub program pembangunan Iptek

tahun 2010 – 2014 adalah:

1. Penguatan Kelembagaan Iptek, diarahkan bagi

meningkatkan kualitas kelembagaan iptek, antara lain dicapai

melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan iptek,

penataan kelembagaan iptek, penguatan kompetensi lembaga

iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, pengembangan

budaya dan etika iptek.

2. Penguatan Sumber Daya Iptek, diarahkan untuk

meningkatkan kapasitas sumberdaya iptek, yang dicapai melalui

kegiatan peningkatan SDM Iptek, peningkatan sarana dan

prasarana iptek, peningkatan investasi iptek, pengembangan

data dan informasi iptek, peningkatan kekayaan intelektual dan

standardisasi.

3. Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan

jaringan iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan

antar penyedia iptek, pengembangan jaringan antar penyedia

dengan pengguna iptek, penguatan hubungan penyedia iptek

dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan

daerah, penguatan jaringan iptek internasional.

4. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek, diarahkan

untuk menyelaraskan antara kapasitas iptek dengan kebutuhan

pengguna dan meningkatkan produktivitas iptek yang dicapai

melalui kegiatan pengembangan kebijakan riptek nasional,

pengembangan program riptek nasional, peningkatan

produktivitas riptek strategis, peningkatan produktivitas riptek

masyarakat, peningkatan produktivitas riptek industri.


14/Dok-BP/III/2013

52

5. Pendayagunaan Iptek, diarahkan untuk meningkatkan

pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui

kegiatan analisis kebutuhan iptek nasional, pendayagunaan

iptek masyarakat, pendayagunaan iptek strategis,

pendayagunaan iptek industri kecil menengah, dan

pendayagunaan iptek industri besar.

Sesuai dengan tupoksinya, maka kegiatan dalam program

KRT meliputi 2 kegiatan besar yaitu kegiatan kajian untuk

perumusan kebijakan dan kegiatan non kajian untuk menjalankan

peran mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan implementasi

kebijakan. Dengan demikian, isi dari kelima sub program utama di

atas akan terdiri dari dua jenis kegiatan ini yang kemudian menjadi

instrumen dalam melaksanakan strategi sinergi fungsional antar

berbagai pemangku kepentingan pembangunan iptek guna

mencapai tujuan yang diharapkan.

Karena itu, kegiatan yang akan menjadi instrumen untuk

melaksanakan sinergi fungsional dalam rangka pembangunan

sebuah SINas ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan iptek untuk menguatkan Sistem Inovasi

Nasional yang meliputi:

a. Penguatan kelembagaan iptek: [1] Pembangunan pusat

unggulan iptek berlevel internasional, [2] Penerapan

organisasi dan manajemen profesional di lembaga litbang,

[3] Restrukturisasi dan penataan kelembagaan iptek, [4]

Regulasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, [5]

Membangun sistem reward and punishment, dan [6]

Menciptakan dan meningkatkan pemahaman teknologi di

masyarakat;

b. Penguatan sumberdaya iptek: [1] Peningkatan investasi

litbang khususnya investasi R&D swasta, [2] Peningkatan

kapasitas, kompetensi dan jumlah SDM litbang, [3]

Peningkatan sarana dan prasarana litbang, [4]

Pengembangan data dan informasi litbang, dan [5]

Optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual;

c. Penguatan jaringan iptek: [1] Memperkuat jaringan

kelembagaan dalam dan luar negeri, [2] Membangun

infrastruktur penghubung iptek-industri {science and


14/Dok-BP/III/2013

53

technopark, lembaga intermediasi, modal ventura,

inkubator, pusat purwarupa (prototype center), dll};

d. Peningkatan relevansi dan produktivitas litbang iptek: [1]

Penajaman fokus bidang iptek dalam mendukung

ketahanan pangan, energi, hankam, ICT, transportasi,

kesehatan dan obat, serta material maju, dan mendorong

pertumbuhan klaster-klaster industri unggulan serta

merespon isu perubahan iklim, [2] Kerjasama riset

pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, [3] Reorientasi

pelaksanaan riset: riset terpadu, alih pengetahuan, human

capital, UKM, aliansi riset nasional/regional/international .

e. Peningkatan pendayagunaan iptek: [1] Penguatan

kapasitas adopsi teknologi di sektor produksi, [2]

Peningkatan promosi, difusi dan diseminasi hasil litbang,

[3] Optimalisasi proses alih teknologi (FDI, lisensi, sistem

procurement), [4] Peningkatan inovasi dan kreativitas

pemuda.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

a. Koordinasi: breakfast meeting LPNK, konsorsium riset

per bidang, Rapim, Rakor LPNK Ristek, Rakornas Iptek,

forum riset internasional

b. Fasilitasi: pemanfaatan lab bersama, perpustakaan on-

line, data base teknologi dan KI, sistem informasi litbang,

beasiswa, peningkatan sarpras, fasilitasi HKI

c. Riset Unggulan Bersama (7 bidang fokus + 11

Prioritas Nasional KIB II): sistem insentif, riset

strategis, riset tematik

d. Diseminasi: diseminasi iptek di daerah, pusat informasi

iptek, inovasi pemuda


14/Dok-BP/III/2013

54

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi 2010-

2014 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program

kerja tahunan, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam

pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber

pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional tentu

akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara

langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.

Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan

tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala

urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.


14/Dok-BP/III/2013

55

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014


PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET UNIT ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

I. Kelembagaan Iptek

Menguatnya kelembagaan Iptek

Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian

- - - 50 45 Deputi Bidang Kelembagaan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Jumlah pusat unggulan iptek - 1 3 5 7

Jumlah pranata litbang terakreditasi

27 29 32 35 37

Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) provinsi tingkat utama

- - - 5 10

Jumlah apresiasi budaya Iptek di masyarakat

5 10 15 20 25

Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek

- 1 2 3 4

Jumlah laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan Iptek

- - - 1 2


14/Dok-BP/III/2013

56




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arah Pengembangan Kelembagaan Sistem Inovasi

Rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan Iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

- - - 5 10

Hasil survey tata kelola lembaga litbang

Jumlah pemetaan - 1 1 1 1

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan insentif kelembagaan balitbangda

Jumlah laporan - - - - 1

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan Iptek


2. Penataan Kelembagaan Litbang

Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Penataan

Kelembagaan


14/Dok-BP/III/2013

57




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pranata litbang terakreditasi


27 29 32 35 37

Model revitalisasi kelembagaan litbang

Jumlah model revitalisasi kelembagaan litbang

- 1 1 1 1

Peringkat kualitas lembaga Litbang

Jumlah laporan peringkat Lemlitbang

- - 1 2 3

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek

Jumlah laporan - - - 1 2

Laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan Iptek


Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penataan kelembagaan litbang



14/Dok-BP/III/2013

58




1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang

Rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Kompetensi

Kelembagaan

Pusat unggulan Iptek Jumlah lembaga litbang yang dibina menjadi pusat unggulan Iptek

- 1 3 5 7

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kompetensi litbang


Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penguatan kompetensi litbang



14/Dok-BP/III/2013

59




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 3 3

Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset

Jumlah konsorsium - 1 2 2 2


14/Dok-BP/III/2013

60




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Pengembangan Sistem Legislasi Iptek

Rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Legislasi Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

Legislasi lintas sektor yang mendukung iptek

Jumlah cetak biru pembangunan SINas

- 1 1 1 1

Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas

- - 1 2 3

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan legislasi Iptek


5. Pengembangan Budaya dan Etika iptek

Rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan - 1 2 3 4 Asisten Deputi Budaya dan Etika

Jumlah pedoman umum etika iptek

- - 1 2 2

Hasil pemetaan kawasan percontohan

Jumlah model kawasan percontohan budaya masyarakat kreatif dan inovatif

1 2 2 2 2

Siswa kreatif dan inovatif

Jumlah pemuda dan pelajar yang kreatif dan inovatif

600 1200 1200 1200 1200


14/Dok-BP/III/2013

61




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kolaborasi budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat

Jumlah model kolaborasi budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat

1 3 3 3 3

Sistem apresiasi budaya iptek

Jumlah kategori penghargaan budaya iptek

1 2 3 4 5

Pedoman kode etik profesi

Jumlah Pedoman Umum Etika Iptek

- - 1 1 1

Jumlah lembaga Iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian

- - - 3 6

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelembagaan budaya Iptek


Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pelembagaan budaya Iptek



14/Dok-BP/III/2013

62




1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Penguatan Sumberdaya Iptek

Menguatnya sumberdaya Iptek

Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB

- - - - 1 Deputi Bidang Sumber Daya


Jumlah peneliti (orang/1 juta penduduk)

370 400 435 470 500

Jumlah rumusan kebijakan penguatan sumber daya iptek

- 1 2 3 4

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan sumberdaya Iptek

- - - 1 2

1. Peningkatan Investasi Litbang

Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Investasi Ilmu


Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat

Jumlah konsorsium - 1 2 - -

Jumlah hasil riset obat herbal

- - 1 - -

Konsorsium riset bidang material maju

Jumlah konsorsium

- 1 2 - -

Jumlah prototype - - 1 - -


14/Dok-BP/III/2013

63




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

- - - 1 2

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan investasi litbang Iptek


Prosentase anggaran litbang terhadap PDB

- - - - 0.25

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan investasi litbang Iptek


Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan, dan instrumentasi medis

Jumlah paket penelitian 12 24 36 - -


14/Dok-BP/III/2013

64




1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Peningkatan SDM Iptek

Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu


Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas SDM litbang Iptek


Peningkatan kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)

Karyasiswa S2 dan S3 Jumlah karyasiswa S-2 dan S-3

S2=225 dan

S3=75

S2=245 dan

S3=85

S2=265 dan

S3=95

S2=385 dan

S3=105

S2=405 dan

S3=115

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)

370 400 435 470 500

Karyasiswa RISET-PRO

Jumlah karyasiswa RISET-PRO

- - - 35 70

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang

Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Sarana dan

Prasarana Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi


14/Dok-BP/III/2013

65




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek

Jumlah laporan - -

- 1 2

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek


Sarana dan prasarana Iptek yang telah direvitalisasi

Jumlah sarana dan prasarana Iptek yang direvitalisasi

2 4 6 - -

4. Pengelolaan Data dan Informasi Iptek

Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Data dan

Informasi Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

Interoperabilitas perpustakaan digital online

Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online

1 2 3 4 5

Informasi indikator dan statistik iptek

Jumlah buku indikator dan statistik iptek

1 2 3 4 5


14/Dok-BP/III/2013

66




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek


5. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi

Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Kekayaan

Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek


Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk kreatif

Unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual

8 16 24 32 40

Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi

10 20 30 40 50

Jumlah HKI lainnya - - - 15 20

Pranata litbang terakreditasi


30 35 - - -


14/Dok-BP/III/2013

67




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek


III. Penguatan Jaringan Iptek

Menguatnya jaringan Iptek

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

4 8 12 16 20 Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Jumlah kerjasama riset internasional lemlitbang secara nasional

8 16 24 32 40

Prosentase propinsi yang menerapkan SIDA tingkat utama

- - - 20 25

Jumlah rumusan kebijakan penguatan jaringan Iptek

- 1 2 3 4


14/Dok-BP/III/2013

68




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan jaringan Iptek

- - - 1 2

1. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek

Rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Jaringan Penyedia

Forum jaringan antar

peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus

Jumlah forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus

1 2 2 3 4

Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

1235 2235 - - -


14/Dok-BP/III/2013

69




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek


Kolaborasi riset antar lembaga penyedia Iptek

- 5 10 15 20

Jumlah forum peneliti dan Lemlitbang berbasis regional

- - - 4 6

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan jaringan penyedia Iptek


Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan Iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan



14/Dok-BP/III/2013

70




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan

Jumlah konsorsium - 2 3 - -

Paket penunjang teknologi Kobold

Jumlah paket penunjang teknologi

- 1 1 1 1

Pelaksanaan sosialisasi PLTN

Jumlah paket sosialisasi PLTN 14 24 - - -

2. Pengembangan Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek

Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna

Model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong

Jumlah rekomendasi revitalisasi Puspiptek sebagai STP

1 1 1 1 1

Jumlah masterplan STP - 1 1 2 2

Jumlah paket jaringan FO untuk mendukung STP

- 1 1 1 1

Jumlah model STP - - 1 2 3

Jumlah Detail Engineering Design (DED)

- - - - 1

Jumlah seminar Iptek nasional - - 1 1 1


14/Dok-BP/III/2013

71




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong

Jumlah laporan pengelolaan kawasan penelitian Iptek

1 2 3 4 5

Jumlah paket revitalisasi sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian Iptek, Serpong

- - - 1 2

Sarana dan prasarana pusat penelitian iptek yang telah direvitalisasi

Jumlah revitalisasi sarana bangunan laboratorium penelitian Iptek, Serpong

- - - 10 11

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna Iptek


3. Pengembangan HubunganLembaga Regulasi dengan Penyedia Iptek

Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga litbang pemerintah/Perguruan Tinggi dengan lembaga penelitian

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 4 Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga

Regulasi


14/Dok-BP/III/2013

72




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

Jumlah rekomendasi kebijakan - - - - 1

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek


Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia Iptek


Jumlah forum nasional regulasi dan penyedia Iptek

- - - - 1

4. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Pusat dengan Daerah

Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Jaringan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Pusat

dan Daerah


14/Dok-BP/III/2013

73




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jaringan/kerjasama lembaga Iptek pusat dengan daerah

Jumlah jaringan/ kerjasama Iptek pusat dan daerah

1 5 9 13 17

Jumlah laporan pelaksanaan Rakornas Balitbangda

- - - 1 2

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek


Daerah yang menerapkan SIDa

Jumlah daerah yang menerapkan SIDa

- - - 17 27

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek pusat dengan daerah



14/Dok-BP/III/2013

74




1 2 3 4 5 6 7 8 9



Jumlah paket sosialisasi PLTN - - 1 - -

5. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek dengan Internasional

Rekomendasi kebijakan jaringan internasional

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Jaringan Ilmu


Internasional

Jaringan penelitian internasional

Jumlah kerjasama riset internasional

8 16 24 32 40

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek dengan internasional


Jumlah mobilitas Internasional SDM Iptek

10 20 30 50 70


14/Dok-BP/III/2013

75




1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

Meningkatnya relevansi dan produktivitas litbang Iptek

Jumlah paten terdaftar 760 1520 2280 3040 3800 Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas

Iptek

Jumlah publikasi ilmiah

- - - 60 90

Jumlah prototipe

- - - 1 2

Jumlah rumusan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek

- 1 2 3 4

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek

- - - 1 2


14/Dok-BP/III/2013

76




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional

Rekomendasi Relevansi Kebijakan Riset Iptek

Jumlah rekomendasi tentang arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional iptek

1 2 3 4 5 Asisten Deputi Relevansi

Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kebijakan riset Iptek nasional


Laporan pelaksanaan rakornas iptek

1 2 3 4 5

Dokumen Jaktranas 2015- 2019

- - - - 1

Peningkatan Efektivitas Riset Secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang

Rekomendasi kebijakan sinergi program riptek nasional

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

- 1 2 3 4

2. Pengembangan Program Riset Iptek Nasional

Rekomendasi Kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Relevansi

Program Riset Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi


14/Dok-BP/III/2013

77




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program riset Iptek nasional


Laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi pengembangan instrumen kebijakan program riset Iptek nasional

Jumlah laporan - 1 2 3 4

Insentif Riset SINas

Paket insentif riset SINas

Jumlah paket insentif riset SINas

- - 285 585 885

Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

25 43 61 79 100

Jumlah konsorsium - - - 10 15

Jumlah konsorsium riset mobil listrik

- - - 1 2

Jumlah paten terdaftar 760 1520 2280 3040 3800


14/Dok-BP/III/2013

78




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek

Paket riset dasar Jumlah paket riset dasar 54 92 92 92 92

Paket riset terapan Jumlah paket riset terapan 144 299 299 299 299

Insentif Pendayagunaan Iptek

Paket insentif difusi Iptek

Jumlah paket insentif difusi Iptek

40 57 - - -

Paket insentif kapasitas sistem produksi

Jumlah paket insentif kapasitas sistem produksi

109 187 - - -

3. Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 3 4 5 6 Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Strategis

Konsorsium riset kelautan

Kajian konsep Pusritekla yang berkelanjutan

- - 1 2 3

Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat


Jumlah hasil riset obat herbal - - - 2 3

Jumlah prototype alat kesehatan

- - - 1 2

Konsorsium riset bidang material maju



14/Dok-BP/III/2013

79




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan

Jumlah konsorsium - - - 4 5 Laporan evaluasi dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek strategis nasional


Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan

Rekomendasi kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi pertahanan


Konsorsium bidang teknologi hankam

Jumlah prototype 3 6 9 12 15


14/Dok-BP/III/2013

80




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal

Jumlah rekomendasi kebijakan - - - 4 5

Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset



14/Dok-BP/III/2013

81




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan, dan instrumentasi medis

Jumlah paket penelitian - - - 48 60

4. Pengembangan Riset Iptek Masyarakat

Rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek masyarakat


dan Teknologi Masyarakat

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek


Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek masyarakat



14/Dok-BP/III/2013

82




1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Pengembangan Riset Iptek Industri

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri


dan Teknologi Industri

Model inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas riptek industri

Jumlah model inovasi teknologi

1 2 2 2 2

Konsorsium bidang teknologi transportasi

Jumlah prototipe teknologi transportasi

- - 1 3 4

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek industri


V. Peningkatan Pendayagunaan Iptek

Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri

96 98 100 102 104 Deputi Bidang Pendayagunaan


Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

34 36 38 40 42


14/Dok-BP/III/2013

83




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security

4 6 8 10 12

Jumlah rumusan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek

1 2 3 4 5

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek

- - - 1 2

1. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah

Rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah

Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Pemerintah

Paket diseminasi Iptek pemerintah

Jumlah Model ATP 1 1 1 1 1


14/Dok-BP/III/2013

84




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek institusi pemerintah


Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana

Rekomendasi pendayagunaan teknologi mitigasi bencana

Jumlah SOP teknologi mitigasi 1 2 3 4 5

Jumlah rekomendasi kebijakan mitigasi bencana

1 2 2 2 2

Adaptasi Perubahan Iklim

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim


Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 sub adaptasi perubahan iklim

Jumlah konsorsium iklim - - 1 2 3

Jumlah lokasi pendayagunakan teknologi iklim

1 2 3 6 8


14/Dok-BP/III/2013

85




1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat

Jumlah rekomendasi 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Masyarakat

Rekomendasi peningkatan pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

34 36 38 40 40

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek masyarakat


Peningkatan promosi dan diseminasi Iptek

Paket promosi Iptek Jumlah paket promosi Iptek 12 24 36 48 60

Paket diseminasi Iptek Jumlah paket diseminasi iptek 20 40 60 75 90

Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca konflik

Pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

- 4 8 12 16


14/Dok-BP/III/2013

86




1 2 3 4 5 6 7 8 9



Jumlah paket sosialisasi PLTN - - - 1 2

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa

Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

- - 3035 3035 3035

3. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis


dan Teknologi Industri Strategis

Model pendukung (e-Pemasaran dan e-Desain) untuk pengembangan model ekonomi

Jumlah model - - - 1 2


14/Dok-BP/III/2013

87




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek strategis


Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source

Rekomendasi kebijakan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source


Jumlah SNI 1 1 1 1 1

Jumlah daerah yang melakukan migrasi ke OSS

15 18 18 18 18

Aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis

- - 1 2 4

Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan SIAK dan penerapan e-KTP



14/Dok-BP/III/2013

88




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)


dan Teknologi Industri Kecil Menengah

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)


Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek


Layanan intermediasi Iptek untuk mendukung I-STP

Jumlah intermediasi iptek di daerah

10 20 30 40 50

Jumlah intermediasi Iptek skala nasional (SINas) untuk mendukung I-STP

- - 5 10 15

Jumlah kegiatan pelatihan intermediasi Iptek

- - 1 1 1


14/Dok-BP/III/2013

89




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri

96 98 100 102 104

Paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi

Jumlah paket - - 1 - -

Peningkatan Kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda

Rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda


Pilot project peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda

Jumlah Pilot project peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda

4 8 8 8 8

Jumlah kelompok Technopreneur pemuda

- 15 30 45 60

5. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar


dan Teknologi Industri Besar


14/Dok-BP/III/2013

90




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi

Jumlah paket Iptek untuk mendukung pembangunan koridor ekonomi

- - - 6 12

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek industri besar



14/Dok-BP/III/2013

91

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014


PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

I Penguatan Kelembagaan Iptek 1 Arah pengembangan kelembagaan sistem

inovasi 1.750.000.000 2.999.930.000 850.000.000 7.894.182.000 3.100.000.000

2 Penataan Kelembagaan Litbang 1.500.000.000 2.250.180.000 1.800.000.000 3.898.311.000 2.630.000.000

3 Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang 2.500.000.000 2.250.000.000 3.250.000.000 11.363.575.000 4.200.000.000

4 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

5.000.000.000 4.300.000.000 3.000.000.000 - -

5 Pengembangan Sistem Legislasi Iptek 1.500.000.000 2.249.670.000 2.174.951.000 3.904.206.000 2.864.500.000

6 Pengembangan Budaya dan Etika iptek 2.150.000.000 3.550.000.000 3.300.000.000 4.178.342.000 2.500.000.000

II Penguatan Sumberdaya Iptek

1 Peningkatan investasi litbang. 2.250.000.000 3.500.000.000 3.400.000.000 2.500.000.000 1.782.200.000

2 Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

20.000.000.000 22.117.500.000 22.000.000.000 - -

3 Peningkatan SDM iptek 2.000.000.000 1.348.962.000 850.000.000 1.000.000.000 700.000.000

4 Peningkatan Kapasitas SDM Iptek 50.000.000.000 44.000.000.000 35.000.000.000 98.464.891.000 151.449.200.000

5 Peningkatan sarana dan prasarana litbang 2.500.000.000 6.115.000.000 5.804.500.000 2.000.000.000 1.700.000.000


14/Dok-BP/III/2013

92




2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Pengelolaan data dan informasi iptek 8.500.000.000 3.600.000.000 3.400.000.000 7.409.481.000 3.200.000.000

7 Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi

1.500.000.000 1.150.000.000 850.000.000 1.000.000.000 700.000.000

8 Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif

2.750.000.000 3.800.000.000 2.500.000.000 2.465.309.000 2.000.000.000

III Penguatan Jaringan Iptek

1 Pengembangan jaringan penyedia iptek 2.650.000.000 2.250.000.000 850.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

2 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

7.000.000.000 16.000.000.000 2.600.000.000 - -

3 Pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek

1.900.000.000 33.550.904.000 32.061.356.000 143.211.378.000 54.307.500.000

4 Pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia iptek

1.500.000.000 1.350.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.750.000.000

5 Pengembangan jaringan penyedia iptek pusat dengan daerah

10.768.100.000 3.645.000.000 1.275.000.000 10.299.508.000 5.000.000.000

6 Pengembangan jaringan penyedia iptek dengan internasional

3.500.000.000 4.065.504.000 5.129.917.000 4.813.438.000 6.700.000.000


14/Dok-BP/III/2013

93




2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

IV Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

1 Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional 6.750.000.000 1.350.000.000 850.000.000 1.000.000.000 700.000.000

2 Peningkatan Efektivitas Riset secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang

1.000.000.000 2.500.000.000 850.000.000 1.000.000.000 500.000.000

3 Pengembangan Program Riset Iptek Nasional 2.500.000.000 1.349.995.000 849.100.000 1.000.000.000 700.000.000

4 Insentif Pendayagunaan Iptek 68.000.000.000 51.579.822.000 - - -

5 Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek 256.000.000.000 273.420.178.000 - - -

6 Insentif Riset Sinas - - 99.000.000.000 101.886.222.000 86.578.800.000

7 Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional 6.500.000.000 1.350.000.000 1.275.000.000 5.410.476.000 3.100.000.000

8 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan

6.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.236.084.000 2.500.000.000

9 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

- - - 1.917.937.000 1.500.000.000

10 Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

23.771.800.000 15.000.000.000


14/Dok-BP/III/2013

94




2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11 Pengembangan Riset Iptek Masyarakat 2.500.000.000 1.350.000.000 850.000.000 2.250.000.000 1.950.000.000

12 Pengembangan Riset Iptek Industri 7.782.067.000 2.700.000.000 2.300.000.000 2.750.000.000 2.200.000.000

V Pendayagunaan Iptek

1 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah

1.500.000.000 4.950.000.000 1.892.644.000 3.051.044.000 2.751.044.000

2 Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana 9.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.934.501.000 1.000.000.000

3 Adaptasi Perubahan Iklim 9.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.414.466.000 500.000.000

4 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat

6.850.000.000 3.000.000.000 1.650.000.000 1.473.039.000 700.000.000

5 Peningkatan Promosi dan Diseminasi Iptek 10.582.600.000 18.057.000.000 42.129.313.000 30.543.545.000 24.000.000.000

6 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.789.339.000 2.000.000.000

7 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

7.000.000.000 16.000.000.000 2.600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

8 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa

- - 223.600.000.000 - -

9 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis 2.250.000.000 1.350.000.000 850.000.000 2.776.043.000 1.200.000.000


14/Dok-BP/III/2013

95




2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis open source

9.000.000.000 1.750.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

11 Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

500.000.000 500.000.000 425.000.000 500.000.000 -

12 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1.500.000.000 25.647.900.000 8.100.000.000 11.916.008.000 3.700.000.000

13 Peningkatan kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda

10.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 4.920.168.000 1.000.000.000

14 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar

1.500.000.000 1.349.980.000 850.000.000 12.064.964.000 1.700.000.000

TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

557.932.767.000 594.297.525.000 537.866.781.000 529.508.257.000 400.863.244.000

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT

1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas KRT

1.000.000.000 986.932.000 1.425.000.000 1.500.000.000 1.300.000.000

2 Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum

2.000.000.000 9.018.550.000 12.574.992.000 16.800.000.000 12.000.000.000


14/Dok-BP/III/2013

96




2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerjasama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

2.500.000.000 13.439.181.000 17.220.391.000 19.580.954.000 17.778.200.000

4 Peningkatan dan pengelolaan urusan umum 79.506.432.000 72.028.906.000 112.520.814.000 122.632.777.000 108.083.156.000

TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT

85.006.432.000 95.473.569.000 143.741.197.000 160.513.731.000 139.161.356.000


14/Dok-BP/III/2013

97

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014



2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR KNRT

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana 6.525.000.000 4.516.450.000 - - - 2 Perawatan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana 8.607.300.000 - - - - 3 Pengadaan Kendaraan 1.975.000.000 - - - -

TOTAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR KNRT

17.107.300.000 4.516.450.000 - - -

TOTAL 660.046.499.000 694.287.544.000 681.607.978.000 690.021.988.000 540.024.600.000

rencana strategis kementerian riset dan … · ekonomi indonesia tahun 2011-2025 dan ... kerangka...

Documents