rencana strategis - bpsdm.pu.go.id fileinfrastruktur wilayah dan isu-isu strategis yang berkembang....

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

2015

ii | h a l a m a n

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sebelumnya kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas berkatNya Dokumen Rencana Strategis Organisasi Eselon II Pusdiklat

Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini dapat

diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan Renstra Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah 2015-2109 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,

juga mengacu pada arah dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renstra

Kementerian maupun Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019, serta berlandaskan

pada pemetaan kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal yang mencakup

kondisi umum Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah dan isu-isu strategis yang berkembang.

Dengan ditetapkannya Renstra Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, maka selanjutnya Renstra ini harus menjadi

acuan masing-masing unit/bagian di lingkungan Pusdiklat Jalan, Perumahan,

Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran dan Penetapan Kinerja setiap tahun mulai tahun 2015, sampai

dengan tahun 2019.

Hal-hal yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini, tentunya masih terdapat banyak

kekurangan dan memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu berbagai

masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka pengembangannya kedepan.

Akhir kata kami berharap bahwa dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Unit

Organisasi Eselon II Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini, akan dapat mengendalikan kinerja

organisasi secara berkala lebih terukur. Selain itu, diharapkan dengan dituangkannya

pengendalian kinerja organisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat secara signifikan.

Bandung, 2015

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

DR. Ir. Jawali Marbun, M.Sc

NIP. 19570430 198703 1001

iii | h a l a m a n

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PEDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum 1-1

1.2 Potensi dan Permasalahan 1-11

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi 2-1

2.2 Misi 2-1

2.3 Tujuan 2-2

2.4 Sasaran Strategis 2-2

BAB III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Kebijakan 3-1

3.2 Strategi 3-1

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Keluaran 4.1

4.2 Target Kinerja 4-2

4.3 Kerangka Pendanaan 4-4

BAB V. PENUTUP 5-1

LAMPIRAN

iv | h a l a m a n

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kondisi Modul 1-13

Tabel 1.2. Jumlah Pengajar 1-20

Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan SDM Bidang Jalan dan Jembatan 1-20

Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan SDM Bidang Perumahan 1-20

Tabel 1.5. Tingkat Pendidikan SDM Bidang Pembiayaan Perumahan 1-20

Tabel 1.6. Tingkat Pendidikan SDM Bidang Cipta Karya

Tabel 1.7. Tingkat Pendidikan SDM Bidang PIW

1-21

1-21

Tabel 4.1.Tabel Sasaran Kegiatan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan

PIW 2015-2019

4-3

Tabel 4.2. Tabel Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019 Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW

4-5

v | h a l a m a n

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Stuktur Organisasi 1-8

RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I PENDAHULUAN 1-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Peran serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat berada pada posisi yang strategis dan vital dalam perkembangan dan kemajuan suatu daerah dalam melaksanakan aktivitasnya. Transportasi berperan aktif dalam mengakomodasi mobilitas kegiatan bidang ekonomi, kehidupan sosial, budaya, serta aktifitas lain masyarakat yang penting. Peran transportasi akan lebih dirasakan dan dibutuhkan ketika dilihat dari beberapa aspek yang mencakup penduduk yang besar maupun kondisi geografis Indonesia. Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) pengendalian perumahan komersial, (2) penguatan perumahan umum, (3) pemberdayaan perumahan swadaya, dan (4) fasilitas permahan khusus. Arah kebijakan pembangunan wilayah nasional untuk rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pembangunan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akseslerasi pembangunan wilayah KTI (Kawasan Timur Indonesia), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah jawa-bali dan sumatera. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dam finansial tidak akan memberikan manfaat secara optimal untuk perbaikan



kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaannya faktor SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Pengembangan sumber dara manusia (human resources development) pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas/ kinerja/ performance sesuai yang diharapkan. Mengingat begitu pentingnya faktor sumber daya manusia dalam pembangunan khususnya peran aparatur sipil negara di pemerintahan maka, telah dikeluarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) yang mengatur pembinaan dan pengembangan ASN secara garis besar yang akan diikuti dengan peraturan pemerintah turunannya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memandang perlu membentuk lembaga yang menangani pengembangan sumber daya manusia untuk ASN yang menangani pekerjaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, baik di pusat maupun di daerah. Sesuai dengan peraturan presiden no.15 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Pekerjraan Umum dan Perumahan Rakyat, maka pada pasal 35 telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat. BPSDM ini memiliki fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat;



c. Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peleksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;

f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas, BPSDM terdiri atas : a. Sekretariat Badan ; b. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air Konstruksi; d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ; dan e. Pust Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan

Jabatan Fungsional. Salah satu fungsi Badan Pengembangan Suber Daya Manusia pada point b adalah pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat terkait bidang jalan, perumahan, permukiman dan pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu unit Eselon II BPSDM. Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelengggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi :



a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

b. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

c. Penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas: a. Bagian Anggaran dan Umum; b. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan; c. Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Bagian Anggaran dan Umum

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan; c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan

barang milik negara; dan



d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat, dan

b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Bidang Teknik dan Materi Bidang Teknik dan Materi Jalan dan

Jembatan Bidang Teknik dan Materi Bidang Teknik dan Materi Jalan dan

Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan palatihan Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan.Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Teknik dan Materi Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama,

rencana dan kebutuhan, b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substanstif, serta c. Penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem / pola, teknik

dan materi pendidikan dan pelatihan bidan jalan dan jembatan d. Penyiapan penyelenggaraan diklat jalan dan jembatan.

Bidang Teknik dan Materi Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatanterdiri atas: a. Subbidang Teknik Pelatihan, yang bertugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan



b. Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta desiminasi.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayahmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dankebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standardisasisistem/pola,teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Teknik dan Materi bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama,

rencana, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

c. penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas: a. Subbidang Teknik Pelatihan, yang bertugas melakukanpenyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang



perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

b. Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta desiminasi.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan bidang bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Penyusunan laporankinerjadan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi, yang bertugas melakukan pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah, dan

b. Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Selain Bagian Anggaran dan Umum, Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan, Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infratruktur Wilayahmempunyai, Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Struktur organisasi Pusdiklat



Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG TEKNIK DAN MATERI

JALAN DAN JEMBATAN

BAGIAN

ANGGARAN DAN UMUM

SUBBAGIAN

PROGRAM DAN EVALUASI

SUBBAGIAN

UMUM

SUBBIDANG

TEKNIK PELATIHAN

SUBBIDANG

MATERI PELATIHAN

BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBIDANG

EVALUASI

SUBBIDANG

PELAPORAN

SUBBIDANG

TEKNIK PELATIHAN

SUBBIDANG

MATERI PELATIHAN

BIDANGTEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN PERMUKIMAN

DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN

PENGEMBANGAN INF. WILAYAH

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL



Berdasarkan Renstra PUPR 2015-2019, target Pembangunan bidang

Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW meningkat. Peningkatan

beban kerja tersebut, belum bisa diimbangi dengan kuantitas dan

kualitas SDM. Berikut ini adalah target pembangunan bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman dan PIW :

A. Bidang Jalan dan Jembatan

a) preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km

b) Pembangunan jalan sepanjang 2.650 Km

c) Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km

d) Pembangunan jembatan sepanjang 29,859 m

e) Penggantian jembatan sepanjang 19.952 m

f) Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km

g) Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan

B. Bidang Perumahan

a) Pembangunan rumah layak huni, yang diantaranya rumah

umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU

rumah umum sebanyak 676.950 unit

b) Fasilitas bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya

sebanyak 250.000 unit

c) Fasilitas bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya

sebanyak 1.500.000 unit

d) Pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana / konflik,

maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU

pendukung sebanyak 50.000 unit

e) Pembangunan rumah susun untk MBR yang dilengkapi dengan

PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit



C. Bidang Permukiman

a) Target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

Indonesia pada akhir periode perencanaan , akan dicapai

melalui strategi :

Pembangunan SPAM 1.500 l/detik

Pengembangan SPAM 174 PDAM & 522 kawasan MBR,

dan pengembangan SPAM 50 non PDAM dan 106 kawasan

MBR

Pembinaan penyelenggaraan SPAM / penyehatan

Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM

Fasiltasi opsi pembiayaan SPAM (Perbankan)

Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan B

to B)

b) Pengentasan permukiman kumuh perkotaan, melalui :

Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

pedesaan 5.238 kawasan

Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan

pulau-pulau kecil terluar di 86 kawasan, seerta pembangunan

dan pengembangan kawasan rawan atau paska bencana di

63 kawasan

c) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi

100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui :

Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah

domistik yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah

sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air

limbah kkumunal di 5.200 kawasan, penambahan IPA skala

kawasan sebanyak 200 kawasan, serta peningkatan

pengelolaan lumpur tinja melalui sampah di IPLT di 222

Kota/Kab.

Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan

dengan IPA di 163 kawasan, fasilitas penyediaan 3R komunal



di 850 kawasan, fasilitasn pengolahan sementara sampah di

45 kawasan

Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan

pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170

Kota/Kab

d) Peningkatan keamanan bangunan gedung di kawasan

perkotaan, melalui :

e) Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan

sebanyak 18 NSPK

f) Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kab/Kota dan

pendampingan penyusunan 22 Ranperda bangunan gedung

g) Penyelenggaraan bangunan gedung pada 115 bangunan

gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan di 454

kawasan

1.2 Potensi dan Permasalahan 1.21 Potensi

Potensi yang dimiliki Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan

PIW antara lain:

Sudah dimiliki struktur organisasi yang menunjang pencapaian

Tugas dan fungsi

Memposisikan dirinya sebagai pengembang program pendidikan

dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan

PIWyang profesional

Telah mampu mengembangkan beberapa program studi jenjang

S2 dan S3Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW

Telah mampu menyelenggarakan pelatihan teknis bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman dan PIW dengan baik.



Telah dimilikinya modul-modul diklat bidang Jalan, Perumahan,

Permukiman dan PIW difokuskan pada kebutuhan riil/nyata di

lapangan

Dimilikiya sumber dana untuk melaksanakan tugas dan fungsi

1.2.2 Permasalahan

Terdapat beberapa Permasalahan yang ada saat ini di lingkungan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW, diantaranya: a. Kondisi Modul yang sebagian tidak lengkap dan membutuhkan

kaji ulang

Sampai dengan akhir tahun 2014, modul bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang tersedia sebanyak 669 Modul yang trdiri dari 345 Modul Bidang Jalan dan Jembatan, 26 Modul Bidang Perumahan, 239 Modul Bidang Permukiman dan 59 Modul Bidang PIW.Modul-modul tersebut, dihasilkan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun pihak-pihak eksternal. Kondisi sebagian dari modul-modul tersebut, ketersediaan dokumennya tidak lengkap serta belum memenuhi kebutuhan pengembangan ASN saat ini terkait dengan adanya restrukturisasi organisasi Kementerian PU menjadi Kementerian PUPR sehingga perlu dilakukan revisi maupun pengembangan seiring dengan berkembangnya kebijakan Pemerintah, konsep keilmuan dan teknologi serta penerapan di lapangan. Adapun modul-modul yang ada sampai tahun 2014 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:



Tabel 1.1.Kondisi Modul

NO NAMA DIKLAT Tahun JUMLAH

MODUL

I Bidang Jalan da Jembatan

1 Diklat Aplikasi GPS Dalam Perencanaan Jalan

2008 8

2 Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Jalan dan Jembatan

2008

30

3 Diklat Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

2009 8

4 Diklat Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan 1

2009 8

5 Diklat Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan 2

2009 8

6 Diklat Pembentukan Jafung Teknik Jalan & Jembatan Tk. Ahli

2009

20

7 Diklat Pembentukan Jafung Teknik Jalan & Jembatan Tk. Terampil

2005

16

8 Diklat Pemeliharaan Jalan 2007 11

9 Diklat Pemeliharaan Jembatan 1 (Standar)

2006 5

10 Diklat Pemeliharaan Jembatan 2 (Khusus)

2006 6

11 Diklat Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan

2013 7

12 Diklat Penanganan Badan Jalan di Atas Tanah Lunak

2005 4

13 Diklat Penanganan Drainase Jalan

2013 7

14 Diklat Penanganan Longsor Jalan

2009 4



15 Diklat Penerapan SMM Pada Pengelolaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan

2012 5

16 Diklat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan

2014 4

17 Diklat Pengawasan Pekerjaan Jalan (Tk. Dasar)

2010 9

18 Diklat Pengawasan Pekerjaan Jalan (Tk. Lanjutan)

2010 8

19 Diklat Pengawasan Pekerjaan Jembatan

2005 7

20 Diklat Pengelolaan Aset Jalan

2007 5

21 Diklat Pengelolaan Laik Fungsi Jalan

2014 6

22 Diklat Pengelolaan Leger Jalan

2007 6

23 Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

2011

11

24

Diklat Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan

2011

8

25 Diklat Penggunaan Bahan dan Alat Untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan

2006 9

26 Diklat Perencanaan Teknik Geometrik Jalan 1

2010 8

27 Diklat Perencanaan Teknik Geometrik Jalan 2

2010 7

28 Diklat Perencanaan Teknik Jembatan 1

2010 7

29 Diklat Perencanaan Teknik Jembatan 2

2010 8



30 Diklat Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 1

2007 7

31 Diklat Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 2

2007 7

32 Diklat Perencanaan Umum dan Penyusunan Program

2007 9

33 Diklat Rekayasa Lalu Lintas Perekotaan

2006 4

34 Diklat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan dan Jembatan

2008

7

35

Diklat Teknis Laboratorium Bidang Bahan dan Perkerasan Tingkat Terampil Pelaksana

2009 25

36 Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Jembatan Tingkat Terampil Pelaksana

2009 16

37 Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Geoteknik Tingkat Terampil Pelaksana

2009 14

38 Diklat Teknis Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan

2009 6

Total 345

II Modul Bidang Perumahan

1 Diklat PISK Bidang Perumahan

2012 26

Total 26

III Modul Bidang Permukiman

1 Diklat Pengelolaan BMN(Tanah Dan Bangunan Gedung)

2010 8

2 Diklat Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara

2011 7



3 Pembentukan Jabatan Fungsional Tata Bangunan & Perumahan Tingkat Ahli

2012 11

4 Diklat Sektor Tata Bangunan 2011 19

5 Diklat Pengelolaan Sampah 2010 8

6

Diklat Perencanaan Fasilitas Pengolahan Air Limbah Dan Lumpur Tinja (Tingkat Menengah)

2010

6

7 Diklat Perencanaan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Dan Lumpur Tinja TK. Menengah

2010 7

8 Diklat Sektor Air Limbah 2009 18

9 Diklat Perencanaan Teknis Drainase Perkotaan

2008 7

10 Diklat Perencanaan Dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan

2008 19

11 Diklat Perencanaan Teknis Drainase Perkotaan (Tingkat Lanjutan

2010 7

12 Diklat Sektor Drainase 2009 20

13 Diklat Manajemen OP Air Bersih

2010 4

14 Diklat Produksi Air Bersih 2010 5

15 Diklat Sektor Air Minum 2012 18

16 Diklat Pengawasan Kesulitan Air

2012 13

17

Diklat Fungsional Pengangkatan Pertama Teknik Penyehatan Lingkungan Tingkat Ahli

2009

13

18 Diklat Pejabat Inti Proyek Bidang Perkotaan dan Perdesaan

2003 31



19 Diklat Pengawas Lapangan Permukiman Dan Prasarana Wilayah

2008 8

20

Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Permukiman Dan Prasarana Wilayah

2013

10

Total 239

III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1 Diklat Bimbingan Teknis Manajemen Proyek

2003 10

2 Diklat Penyusunan Peraturan Zonasi

2007 5

3 Diklat Perencanaan Tata Ruang Wilayah

2009 10

4 Diklat Manajemen Prasarana Dan Sarana Perkotaan

2010 7

5

Diklat Fungsional Pengangkatan Pertama Teknik Penata Ruang Tingkat Ahli

2011

2

6 Diklat Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perdesaan Potensial

2013 6

7 Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Ruang

2013 19

Total 59

b. Modul pelatihan bidang perumahan masih sangat sedikit sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus.

c. Kondisi Pengajar Kondisi terakhir, Kementerian PUPR memiliki sekitar 73 orang

pengajar (Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW), baik

yang berprofesi sebagai Widyaiswara, pejabat fungsional, pensiunan,



dan lainnya. Jumlah pengajar yang dimiliki sangat kurang jika

dibandingkan dengan jumlah pegawai Kementerian PUPR yang harus

mendapatkan pelatihan.

Tabel 1.6 Jumlah Pengajar

Sektor/Bidang WI Aktif LB

Jafung

Aktif

Lainnya

Jalan Jembatan 4 10 15 -

Permukiman 2 5 15 -

Perumahan - - - 22

Total 6 15 30 22

d. Manajemen administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan belum optimal

e. Pemanfaatan tenaga widyaiswara dan tenaga ahli kurang proporsional

f. Alokasi pembelajaran dengan proporsi 40 % teori dan 60% praktek tidak dapat dilaksanakan secara konsisten pada pelaksanaan Diklat

g. Asset fisik pemanfaatannya belum maksimal dan kurang terawat h. Kuantitas ASN yang Semakin berkurang sehingga dibutuhkan

peningkatan kompotensi ASN yang ada

SDM aparatur merupakan bagian dari administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritikal dalam pencapaian target-target pembangunan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Potret Ideal yang diharapkan dari SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah : Independen dan netral; Berkompeten; Produktif; Berintegritas; Berkesejahteraan; Berorientasi pelayanan dan kinerja; dan Akuntabel.



Terkait kuantitas SDM, jumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) orang dianggap sudah memenuhi kuantitas yang dibutuhkan. Kebijakan Moratorium CPNS 2015 – 2019 kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang di perkirakan dapat menyebabkan kondisi kekosongan pegawai di tahun-tahun mendatang, karena SDM yang saat ini menduduki posisi-posisi strategis akan memasuki masa purna bakti, sedangkan SDM di bawahnya belum cukup matang untuk menduduki posisi-posisi yang ditinggalkan. Selain itu, kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM-nya sehingga kurangnya jumlah SDM yang kompeten dengan sendirinya berpengaruh terhadap menurunnya kinerja organisasi.

i. Kualifikasi Pendidikan ASN yang ada masih belum memenuhi

harapan yang diinginkan Data kondisi kualifikasi pendidikan SDM bidang jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW dapat disajikan sebagai berikut: SDM Bidang Jalan dan Jembatan PNS Ditjen Bina Marga 0,14% tingkat pendidikan S3, 11,76% tingkat pendidikan S2, 37% tingkat pendidikan S1, dan sisanya D3, SMA, SMP dan SD. Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan SDM Bidang Jalan dan Jembatan

Tingkat

Pendidikan Jumlah %

SD 259 3,52

SMP 252 3,43

SMA 2.895 39,37

D-III 344 4,68

S1 2.728 37,09

S2 865 11,76

S3 11 0,14

Jumlah 7.354 100



SDM Bidang Perumahan PNS Ditjen Perumahan 3,6% tingkat pendidikan S3, 32,40% tingkat pendidikan S2, 45,90% tingkat pendidikan S1, dan sisanya SMA, SMP dan SD

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan SDM Bidang Perumahan

Tingkat

Pendidikan Jumlah %

SD 4 2,70

SMP 0 0,0

SMA 17 15,30

D-III 0 0,0

S1 51 45,90

S2 36 32,40

S3 4 3,60

Jumlah 111 100

SDM Bidang Pembiayaan Perumahan PNS Ditjen Pembiayaan Perumahan 1,86% tingkat pendidikan S3, 39,75% tingkat pendidikan S2, 43,48% tingkat pendidikan S1, dan sisanya SMA, SMP dan SD

Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan SDM Bidang Pembiayaan Perumahan

Tingkat Pendidikan Jumlah %

SD 4 2,48

SMP 1 0,62

SMA 9 5,59

D-III 10 6,21

S1 70 43,48

S2 64 39,75

S3 3 1,86

Jumlah 161 100



SDM Bidang Cipta Karya Tingkat pendidikan SDM Badan Cipta Karya 0,36 % S3, 16,45 % S2, 46,90% S1, dan sisanya SMA, SMP dan SD

Tabel 1.5 Tingkat PendidikanSDM Bidang Cipta Karya


SD 45 2,06

SMP 46 2,11

SMA 607 27,80

D-III 94 4,31

S1 1.024 46,90

S2 359 16,45

S3 8 0,36

Jumlah 2.183 100

SDM Bidang PIW Tingkat pendidikanPNS Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 6,33% S3, 38,61% S2, 37,9% S1, dan sisanya SMA, SMP dan SD

Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan SDM Bidang PIW


SD 1 0,63

SMP 2 1,27

SMA 18 11,39

D-III 6 3,80

S1 60 37,97

S2 61 38,61

S3 10 6,33

Jumlah 158 100


BAB IIVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2-1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dukungan Kementerian PUPR terhadap Visi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal, inklusif dan berkelanjutan. VISI PUPR:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG

INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

2.2 MISI Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR yaitu butir No.5: Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat, maka misi Pusdiklat Pusat Pendidikandan PelatihanJalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai unit eselon II BPSDM adalah:

a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur


BAB IIVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2-2

Wilayah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan kedinasan

b. Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2.3. TUJUAN Tujuan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

1. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi diklat bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

4. Membina dan mengembangkan Widyaiswara, dan tenaga pengajar, instruktrur, serta fasilitator diklat.

5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

2.4 SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah disesuaikan dengan sasaran strategis BPSDM yaitu “Tersedianya SDM yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur yang handal” dengan indikator sasaran strategis “Prosentase SDM PUPR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan” dalam rangka mencapai tujuan strategis.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3-1

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. KEBIJAKAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.5 Th,.2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga definisi Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengambil tujuan. Sehingga untuk mencapai tujuan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW diperlukan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan

3.2 STRATEGI

Menurut Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.5 Th. 2014, Strategi adalah langkah-langkah berisi program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam pengembangan kompetensi manajerial dan teknis SDM Kementerian PUPR maka Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW menetapkan strategi sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana induk pengembangan SDM bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW

b. Menyempurnakan dan membuat, modul-modul diklat sesuai dengan kebutuhan stakeholder terkait

c. Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diklat dan pendidikan kedinasan

Selain strategi di atas, dalam rangka pencapaian sasaran strategis, Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan sistem manajemen mutu kediklatan 2. Optimasi kuantitas, kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga

pengajar/widyaiswara 3. Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan. 4. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan SDM aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan dan operasional pelaksanaan kegiatan tersebut serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif.

5. Meningkatkan intensitas komunikasi dan efektivitas publikasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana publikasi dan koordinasi.

6. Meningkatkan jaringan kerja sama pendidikan kedinasan profesional dan pelatihan baik dengan perguruan tinggi maupuninstansidi dalam maupun di luar negeri.

7. Pengembangan pola pelatihan yang berbasis kompetensi, program pelatihan khusus, danberbasis IT (E-Learning)

8. Peningkatan dan pengembangan kerjasama pendidikan kedinasan/tugas belajar dengan mitra lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri,

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3-2

kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah dan lembaga kementerian lain atau non kementerian, dan kerjasama dengan balai-balai diklat

9. Peningkatan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana Balai Inkubator dalam melaksanakan pengujian kurikulum dan modul.

10. Pemanfaatan hasil penelitian, lokasi proses pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai sarana peningkatan kompetensi SDM melalui pengembangan kurikulum dan materi

11. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada setiap program pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW

12. Pengusulan penetapan program pelatihan tertentu sebagai persyaratan jabatan di bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW

13. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM PUPR bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW sebagai hak ASN untuk mendapatkan pelatihan minimum 12 hari dalam 1 tahun

14. Pengembangan system informasi manajemen secara terus menerus di lingkungan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW


BAB IVTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4-1

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN KELUARAN 4.1.1 Program Pengembangan SDM PUPR

Program didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Program pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW sejalan dengan program BPSDM adalah pengembangan SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.1.2 Kegiatan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW

Kegiatan didefinisikan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II di Badan Pengembangan SDM. Kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW adalah penyelenggaran pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW. Indikator kinerja kegiatan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW adalah: a) Jumlah laporan perencanaan umum, program dan anggaran b) Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran dan sarpras c) Jumlah laporan pembinaan tenaga pengajar d) Jumlah ASN aparatur yang terlatih e) Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/ pelatihan/ sort

course (dalam negeri/luar negeri) f) Jumlah dokumen pola dan teknik kediklatan g) Jumlah laporan KAD h) Jumlah laporan pasca pelatihan i) Jumlah laporan monev pelatihan j) Jumlah dokumen kurikulum dan modul kediklatan k) Jumlah pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan

prasarana l) Jumlah peralatan dan perlengkapan



4.1.3 Keluaran (Output)

Menurut Permen PPN No. 1 tahun 2014, Keluaran (Output) atau Sasaran kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Keluaran yang akan dihasilkan oleh Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW yaitu: a) Layanan Dukungan Manajemen, dengan keluaran jumlah laporan

layanan dukungan manajemen b) Layanan Pelatihan, dengan keluaran jumlah ASN yang terlatih c) Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan, dengan keluaran

jumlah pola, teknik, kurikulum, dan modul kediklatan d) Layanan Pendidikan, dengan keluaran jumlah ASN yang terdidik e) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana,

dengan keluaran jumlah meter persegi (m2) sarana dan prasarana yang dibangun, ditingkatkan, dan direnov.

f) Peralatan dan Perlengkapan, dengan keluaran jumlah peralatan dan perlengkapan yang dihasilkan.

4.2 TARGET KINERJA

Target Kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.1.Target Sasaran Kegiatan PusdiklatJalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW 2015 – 2019

SASARAN /

SATUAN TARGET

INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Dukungan Manajemen Laporan 105 106 105 105 106 527

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Laporan 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras Laporan 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

Laporan 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah Laporan KAD Laporan 1 1 1 1 1 5

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan 0 1 0 0 1 2

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan 100 100 100 100 100 500

2 ASN yang Terlatih Orang 2.450 2.750 2.750 2.850 2.850 13.650

1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) Orang 2.450 2.750 2.750 2.850 2.850 13.650

3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen 12 12 12 12 12 60

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dokumen 10 10 10 10 10 50

4 ASN yang Terdidik Orang 250 375 375 350 350 1.700

1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang 250 375 375 350 350 1.700

5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 500 200 0 0 0 700

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 500 200 0 0 0 700

6 Peralatan dan Perlengkapan Unit 30 10 10 10 10 70

1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 30 10 10 10 10 70



4.3. KERANGKA PENDANAAN

Dalam menentukan kerangka pendanaan didasarkan pada 1) Rentang waktu Program dan Kegiatan; dan 2) Parameter dan non-parameter yang digunakan. Sedangkan dalam perhitungannya memperhatikan 1) Alokasi Program adalah penjumlahan dari alokasi kegiatan; 2) Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output; dan 3) Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan yang wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Terdapat 2 (dua) skenario penganggaran untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu:

1. Skenario-1:merupakan pagu anggaran yang dialokasikan BAPPENAS untuk mencapai target pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu sebesar Rp. 659,2 Triliun (tidaktermasukanggaranuntukdukunganmanajemen).

2. Skenario-2:merupakan usulan pagu moderat sesuai dengan kesiapan sumber daya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 883Triliun, tetapi ada beberapa sasaran RPJMN yang tidak tercapai.

3. Skenario-3: merupakan usulan optimis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 957 Triliun, dengan asumsi kemampuan sumber daya mencukupi untuk mencapai sasaran/target RJMN secara penuh.



Rekapitulasi pendanaan untuk Skenario 2 (Moderat) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019

PusatPendidikandanPelatihanJalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW

(Skenario-2)

SASARAN /

SATUAN ANGGARAN (JUTA)

INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 10 11 12 13 14 15

SASARAN KEGIATAN

82.500

106.161

111.929

123.759

134.864

559.213

1 Dukungan Manajemen Laporan

16.000

29.600

31.460

34.606

39.367

151.033

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Laporan

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras Laporan

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

Laporan

4 Jumlah Laporan KAD Laporan

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan

2 ASN yang Terlatih Orang

22.050

24.283

24.283

25.164

25.164

120.944

1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) Orang

3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen

8.000

8.800

9.680

10.648

11.713

48.841

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dokumen

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dokumen

4 ASN yang Terdidik Orang

32.850

41.778

45.956

52.791

58.070

231.445

1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang

5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M²

3.000

1.200 -

-

-

4.200

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M²

6 Peralatan dan Perlengkapan Unit

600

500

550

550

550

2.750

1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit


BAB V PENUTUP 5-1

BAB V

PENUTUP

Renstra yang telah disepakati bersama melalui proses yang partisipatif ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pendorong bagi Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW untuk berusaha sungguh-sungguh agar menjadi institusi yang mampu mencetak SDM aparatur bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW yang andal dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai bidang tugasnya. Cita-cita dan keinginan tersebut menyiratkan kesungguhan pada upaya memenuhi kebutuhan para pengguna layanan dengan lebih berkualitas dalam peningkatan kompetensi SDM bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW. Oleh karenanya, keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa menjadi kunci utama bagi keberhasilan PusdiklatJalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW. Disamping untuk memenuhi dan melaksanakan amanat peraturan perundangan, khusunya terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sistem penganggaran berbasis kinerja, Renstra yang berjangka waktu 5 (lima) tahun ini mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PusdiklatJalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW dengan menajamkan fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW.

Tercapainya tujuan beserta sasaran strategis yang telah ditetapkan sangat bergantung pada komitmen dan dukungan maupun konsistensi dari segenap pimpinan, pelaksana, dan unit-unit BPSDM terkait. Oleh karenanya nilai-nilai dan semangat kerjasama tim harus dipelihara dan ditingkatkan.

Keberhasilan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan menjadi bukti bahwa Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW mampu memberikan konstribusi bagi tersedianya SDM aparatur bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW yang kompeten dan andal, tidak hanya di lingkungan Kementerian PUPR tetapi juga lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut pada gilirannya akan membuktikan bahwa Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW memiliki peran


BAB V PENUTUP 5-2

yang sangat strategis bagi pencapaian pembangunan bidang PUPR secara nasional.

Dengan telah tersusunnya Renstra PusdiklatJalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW 20150 – 2019, seluruh kegiatan Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW selama 5 (lima) tahun ke depan diharapkan akan mengacu pada Renstra ini. Selanjutnya setiap awal tahun Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja Tahunan dan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian PUPR. Sedangkan pada setiap akhir tahun, pencapaian kinerja akan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah (LAKIP) dan pada akhir tahun ke lima akan dilakukan evaluasi sebagai bagian dari evaluasi Renstra Kementerian.

rencana strategis - bpsdm.pu.go.id fileinfrastruktur wilayah dan isu-isu strategis yang berkembang....

Documents