bab 4 permasalahan dan isu-isu strategis daerah

Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambaran umum pada bab 2 terdapat beberapa

permasalahan pembangunan per urusan penyelenggaraan pemerintah

Kabupaten Kutai Timur. Permasalahan per urusan tersebut menjadi fokus

utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis di Kabupaten

Kutai Timur. Adapun permasalahan yang dimaksud, disajikan dalam Tabel

4.1 berikut ini:

Tabel 4.1Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No Urusan/ Permasalahan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 Pendidikan

a. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan

kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di

Kabupaten Kutai Timur.

b. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang merata.

c. Terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil

khususnya tingkat SLTP.

d. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau seluruh

masyarakat. Prasarana pendidikan di bidang olah raga dan

kesenian, serta sumber listrik untuk mendukung jaringan

komputer dan wifi. Prasarana ini belum terpenuhi di wilayah

wilayah yang sulit secara geografis.

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-1



2. Kesehatan

a. Terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara merata

dan proporsional di setiap wilayah.

b. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan.

c. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di

wilayah pedalaman, perbatasan dan terpencil.

d. Penanganan kasus gizi buruk dan bayi lahir dengan berat badan

rendah belum optimal

e. Meningkatnya prevalensi HIV/AIDS

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kurangnya pemerataan infrastruktur dasar: air minum, listrik,

dan kualitas jalan terutama di wilayah pedesaan.

b. Kurangnya kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah.

c. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan, khususnya

penerangan Jalan Umum kurang memadai.

d. Kurang memadainya jaringan drainase, khususnya yang terkait

penanganan air limpasan dan lokasi genangan air/ banjir

(penanganan air limpasan dan air genangan saat hujan).

e. Jaringan irigasi kurang mendukung tersedianya air khususnya di

wilayah sentra produksi pangan.

f. Pemanfaatan bendungan di Kecamatan Kaubun belum optimal

dan proses pembangunan bendungan di Kecamatan Kaliorang

sebaiknya dipercepat, mengingat kedua kecamatan ini sebagai

sentra tanaman padi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan

b. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan

c. Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman.




5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Operasi patroli wilayah masih terbatas, baik dalam hal cakupan

dan intensitasnya

b. Masih kurangnya penegakan Perda terkait ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

c. Sarana dan prasarana (early warning system) penanggulangan

bencana, serta penanganan pasca bencana belum memadai.

d. Meningkatkan status dan “Desa Tangguh Bencana” di beberapa

kecamatan yang rawan mengalami rawan kebakaran hutan dan

lahan (kahutla); khususnya Kecamatan Bengalon dan Rantau

Pulung.

6. Sosial

a. Belum memadainya data base Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Kuantitas dan kualitas panti sosial belum memadai.

c. Koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS belum

optimal.

d. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS belum optimal.

e. Program-program pemberdayaan PMKS belum optimal.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Fungsi BLK dan lembaga ketenagakerjaan lainnya dalam upaya

meningkatkan kompetensi tenaga kerja belum optimal.

b. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kerjasama antar instansi

terkait ketenagakerjaan beserta stakeholders.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan KDRT




dan perlindungan anak akibat masih kurangnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya melaporkan KDRT.

b. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kutai

Timur sebagai kota layak anak.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

3. Pangan

a. Produksi pangan kurang optimal

b. Tingkat diversifikasi sumber bahan pangan masih rendah

c. Belum optimalnya program ketahanan pangan dalam mendukung

ketersediaan dan kecukupan pangan utama.

4. Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan

b. Pengelolaan potensi residu perkebunan dan pertambangan

mempengaruhi kualitas lingkungan

c. Kurangnya ketaatan Penataan RTH khususnya di wilayah

perkotaan.

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)

a. Masih rendahnya koordinasi antar instansi yang menangani

urusan kependudukan dan pencatatan sipil terkait akurasi data

b. Masih rendahnya kualitas layanan administrasi kependudukan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Penyiapan dan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal.

b. Belum optimalnya upaya penguatan peran lembaga-lembaga

yang ada di desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Belum optimalnya penggalian potensi, pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya di desa serta penggunaan teknologi




tepat guna untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan sumber

daya manusia dalam upaya penyelenggaraan program

penunjang pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera.

b. Belum terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan.

c. Belum optimalnya ketersediaan layanan Keluarga Berencana.

d. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajemen

usaha khususnya keluarga pra sejahtera.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia

perkawinan

8. Perhubungan

a. Peran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penggunaan transportasi

kendaraan di atas air belum optimal khususnya di daerah

pedalaman yang dilalui oleh DAS, belum optimal.

b. Kurangnya moda transportasi massal antar kecamatan dan desa.

c. Ketersediaan database Urusan Perhubungan kurang optimal

9. Komunikasi dan Informatika

a. Belum meratanya pengembangan sarana dan prasarana

telekomunikasi (BTS) khususnya di wilayah perdesaan

b. Layanan masyarakat berbasis ICT (Information and

Communication Technology) belum optimal.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Kompetensi kewirausahaan perlu ditingkatkan.

b. Pemantauan aktivitas koperasi belum optimal

c. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UKM (inovasi)




dalam menumbuhkan wirausaha baru

d. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM

e. Kurangnya pembinaan UKM

f. Rendahnya akses perbankan bagi Koperasi dan UKM.

11. Penanaman Modal

a. Informasi dan promosi tentang peluang investasi di Kabupaten

Kutai Timur belum optimal

b. Belum optimalnya kualitas layanan perizinan terpadu

c. Iklim dan minat investasi di Kutai Timur masih rendah.

12. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kurangnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dapat

mencegah pengaruh NAPZA.

b. Sarana dan prasarana olahraga baik yang disediakan oleh

pemerintah daerah maupun swasta belum dimanfaatkan secara

optimal untuk mendukung atlet potensial asal Kabupaten Kutai

Timur.

13. Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai sumberdaya

wisata

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

14. Perpustakaan

a. Kurangnya budaya literasi (penumbuhan minat baca).

b. Kurangnya inovasi pelayanan perpustakaan berbasis teknologi.

15. Kearsipan

a. Pengelolaan kearsipan (digitalisasi) kurang inovatif.




Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Masih kurangnya produksi budidaya ikan air tawar;

b. Belum optimalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.

2. Pariwisata

a. Pengembangan destinasi wisata belum menjadi prioritas;

b. Pengelolaan wisata masih sektoral.

3. Pertanian

a. Komoditas unggulan masih kurang disosialisasikan;

b. Penyediaan pangan utama masih kurang optimal;

c. Dukungan sektor terkait pengembangan agribisnis masih kurang.

4. Perdagangan dan Perindustrian

a. Banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi

b. Penyediaan sarpras pasar di wilayah kecamatan dan desa

kurang memadai

c. Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan

BBM belum dilakukan secara kontinu

d. Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi

dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD

e. Pemasaran produk koperasi dan UKM belum memanfaatkan e-

commerce.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Good

Government Governance.

b. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi




pelayanan sektor publik di Kabupaten Kutai Timur.

2. Pengawasan

a. Belum optimalnya asistensi kepada OPD dalam pelaksanaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.

3. Perencanaan

a. Kurang optimalnya dukungan dari OPD dalam menyusun

perencanaan;

b. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih

kurang.

4. Keuangan

a. Perlunya peningkatan Sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah

b. Lemahnya penerapan standarisasi belanja.

5. Kepegawaian

a. Alokasi SDM belum mengacu analisis beban kerja.

6. Penelitian dan Pengembangan

a. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya

mendukung pengambilan keputusan dan atau penyusunan

kebijakan.

4.2 Isu-Isu Strategis

Analisis isu strategis dimaksudkan untuk menyajikan keterkaitan dari visi,

misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam 5

(lima) tahun mendatang. Identifikasi isu strategis merupakan salah satu

komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi

dasar pengambilan keputusan politik. Perencanaan strategis dapat

meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu-

isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Terkait dengan isu strategis



wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka kondisi lingkungan internal dan

lingkungan eksternal sebaiknya mendapat perhatian khusus. Lingkungan

internal dan eksternal Kabupaten Kutai Timur mencakup kondisi yang

mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Kutai

Timur.

Dikaitkan dengan isu strategis, kondisi yang ada di Kabupaten Kutai

Timur tidak bisa dipisahkan dari isu-isu eksternal dan isu internal Kabupaten

Kutai Timur. Isu internal mencakup isu-isu yang berkembang di dunia

internasional secara umum, isu-isu yang sedang berkembang di kawasan

regional negara ASEAN, dan yang terjadi di level nasional Indonesia. Dalam

konteks dunia internasional, isu-isu yang berkaitan dengan pencapaian

tujuan dan target pembangunan yang berkelanjutan, dikenal dengan

Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam kaitannya dengan kawasan regional ASEAN, implementasi MEA

masih menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam persaingan di level

kawasan. Masyarakat Indonesia tidak hanya menghadapi tingginya arus

barang import tetapi juga persaingan dalam menghadapi arus tenaga kerja

asing. Selanjutnya, isu-isu yang berkembang di level nasional dan daerah,

masih berfokus pada masalah kemiskinan, ketimpangan dan target

pertumbuhan ekonomi. Isu-isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten

Kutai Timur ini dapat disajikan dalam skema sederhana dalam Gambar 4.1.

Isu-isu strategis ini dibedakan menjadi isu eksternal dan isu internal. Isu

eksternal di bedakan menjadi isu: internasional, regional, dan

nasional/provinsi. Di sisi yang lain, isu internal berkaitan dengan tugas pokok

pemerintahan yang mencakup: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.



Gambar 4.1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, maka isu strategis pembangunan

Kabupaten Kutai Timur diuraikan di bawah ini. Uraian akan dimulai dari

pembahasan isu-isu internal.

4.2.1 Isu-Isu Internal di Kabupaten Kutai Timur

Isu internal yang ada di Kabupaten Kutai Timur mencakup: aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah.

4.2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pemerataan ekonomi,

yang mencakup: perkembangan PDRB, PDRB per kapita, kemiskinan, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1

4-10

IsuEksternal

IsuInternal

Internasional

RegionalEkstern

Nasional/

Provinsi

AspekKesejahter

aanMasyaraka

AspekPelayanan

Umum

AspekDayasaing

Daerah

ProgramNawacit

a

SDGsMEA

Pertambangan

ISUSTRATEGIS


1) Pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita

Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2013-

2017 berfluktuasi. Tiga tahun pertama, yaitu 2013-2016 PDRB ADHB terus

mengalami penurunan dari Rp 98,4 T menjadi Rp 89,9 T. Namun, sejak

tahun 2017 PDRB ADHB mulai naik. PDRB per kapita tanpa migas dan

batubara dalam periode 2013-2017 tidak mengikuti pola pertumbuhan PDRB.

Tahun 2013-2015 PDRB per kapita tanpa migas dan batubara berada pada

kisaran Rp 57,8 juta - Rp 59,8 juta; namun tahun 2016 PDRB per kapita turun

drastis menjadi Rp 26,6 juta dan mulai naik perlahan pada tahun 2017-2018.

Perbedaan arah pergerakan atau pola PDRB dan PDRB per kapita

pada tahun 2013-2015 tersebut dikarenakan adanya penyesuaian data

jumlah penduduk pada tahun 2014 (OPD Dukcapil, 2014). Data jumlah

penduduk semakin sedikit, sehingga angka PDRB perkapita yang dihasilkan

dari pembagian ini berdampak pada PDRB per kapita. Hal ini berarti adanya

peningkatan PDRB per kapita yang terjadi tidak menunjukan peningkatan

kesejahteraan secara riil, namun karena adanya perubahan data

kependudukan.

2) Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan trend yang menurun

pada periode 2013-2015. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan dalam

PDRB per kapita. Namun, sejak tahun 2016 dan 2017 kemiskinan meningkat,

hal ini juga sejalan dengan adanya trend penurunan dalam PDRB per kapita.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat

dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


4-11


IPM kabupaten Kutai Timur selama tahun 2013-2017 menunjukkan trend

peningkatan, dengan nilai IPM sebesar 69,79 pada tahun 2013 dan

meningkat menjadi 71,43 pada tahun 2017. Kondisi ini memberi indikasi

bahwa peningkatan nilai IPM mungkin ditunjang oleh peningkatan dibidang

indikator pendidikan dan kesehatan.

4) Indeks Pembangunan Desa (IPD)

IPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013-2017 menunjukkan adanya

perubahan yang cukup dinamis. Berdasarkan perhitungan kementerian PPN/

Bappenas pada tahun 2014, jumlah desa tertinggal sebanyak 23 desa, dan

tahun 2017 turun menjadi 12 desa. Pada periode yang sama, desa

berkembang sebanyak 106 desa naik menjadi 119 desa; dan selanjutnya

desa mandiri dari 4 desa naik menjadi 8 desa. Kondisi ini menunjukkan

proses pembangunan sudah berjalan baik, karena hasil-hasil pembangunan

sudah dimulai dan dapat dinikmati sampai ke pelosok-pelosok desa.

4.2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup: urusan wajib pelayanan dasar;

urusan wajib bukan pelayanan dasar; urusan pilihan; dan urusan penunjang

pemerintahan.

1) Urusan wajib pelayanan dasar

Urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial serta bidang pendidikan dan

kesehatan yang menunjang IPM cukup baik, namun masih harus ditingkatkan

terutama terkait dengan masalah pemerataan.

2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar

Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus mendapat perhatian

serius adalah: (1) bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2)

bidang pangan; (3) bidang koperasi dan UKM; (4) perhubungan; (5)

pemberdayaan masyarakat dan desa.


4-12


3) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang harus mendapat perhatian serius adalah: pertanian,

kelautan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian. Hal ini disebabkan

karena bidang-bidang ini tidak hanya berpotensi meningkatkan daya saing

daerah, namun juga untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten

Kutai Timur.

4) Urusan Penunjang Pemerintahan.

Semua bidang yang masuk dalam urusan penunjang pemerintahan yang

harus mendapat perhatian serius dalam rangka menciptakan good

government governance.

4.2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Kabupaten Kutai Timur perlu meningkatkan kemampuan ekonomi

daerah, menyediakan fasilitas wilayah/infrastruktur, dan SDM berkualitas

untuk menunjang iklim berinvestasi. Penguatan aspek daya saing daerah ini

difokuskan pada pembangunan agrobisnis menuju agroindustri yang

berkelanjutan.

4.2.2 Isu Eksternal

Isu eksternal mencakup kondisi yang sedang berlangsung secara global,

kawasan, nasional dan regional. Isu global yang menjadi perhatian hampir

seluruh negara adalah 17 (tujuh belas) poin strategis dalam SDGs, dengan

tujuan utama untuk menurunkan kemiskinan. Dalam lingkup kawasan, isu

yang relevan adalah proses integrasi Asia Tenggara terkait implementasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

4.2.2.1 Isu Internasional (Global)

A. Sustainable Development Goals (SDGs)


4-13


Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur disajikan

sebagai integrasi dari isu global yaitu Sustainable Development Goals

(SDGs) dengan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Permasalahan utama yang dikaji adalah kondisi apa yang

diharapkan dapat mendukung proses pembangunan agar dapat berlangsung

secara berkelanjutan. Adapun bidang-bidang yang dikaji mencakup hal-hal

berikut:

1) Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dapat terjadi baik di negara maju

maupun di negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah global yang

menjadi agenda utama untuk diselesaikan. Hal ini telah tertuang dalam

Sustainable Development Goals (SDGs). Kondisi kemiskinan di Kabupaten

Kutai Timur tersebar merata di delapan belas (18) kecamatan, namun

dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang

disajikan oleh BPS tahun 2017, kondisi kemiskinan yang diindikasikan oleh

jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga pra-sejahtera masih ada

hampir di semua kecamatan. Jumlah keluarga miskin dan keluarga pra-

sejahtera paling banyak ada di Kecamatan Muara Wahau (1.287 keluarga);

disusul oleh Kecamatan Kongbeng (862 keluarga); Kecamatan Teluk Pandan

(702 keluarga); dan Kecamatan Muara Ancalong (641 keluarga). Jumlah

keluarga Pra Sejahtera berkisar antara 100-300 keluarga tersebar di

kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kutai Timur.

Selama enam tahun terakhir (2011-2016), garis kemiskikinan di

Kabupaten Kutai Timur berkisar antara Rp 339.000-Rp 470.228. Nilai ini

hanya berkisar antara 20 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai

Tahun 2017, yaitu senilai Rp 2.459.327. Kemiskinan menjadi isu penting

dalam pembangunan, karena masalah kemiskinan mencerminkan hasil dari

pembangunan yang tidak terdistribusi secara merata.


4-14


Dalam dokumen RPJMD ini dsajikan angka kemiskinan (jumlah

keluarga Pra Sejahtera) relatif tinggi ada di Kecamatan: Muara Wahau,

Kongbeng, Teluk Pandan dan Muara Ancalong. Upaya pengentasan kondisi

kemiskinan harus menjadi prioritas kebijakan bagi pemerintah Kabupaten

Kutai Timur. Periode evaluasi pelaksanaan SDGs adalah tahun 2030. Oleh

karena itu, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur dapat ditekan

seminimal mungkin.

2) Masalah Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu yang paling dekat dengan indikator

kemiskinan. Bila kebutuhan pangan tidak terpenuhi, kondisi ini langsung

berimplikasi pada indikator kemiskinan yang paling dasar. BPS (2015)

menetapkan bahwa kemiskinan juga diukur dengan menggunakan rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan.

BPS membagi garis kemiskinan dalam garis kemiskinan makanan (GKM) dan

garis kemiskinan non makanan (GKNM). Kebutuhan pangan utama

masyarakat Indonesia berkaitan dengan kebutuhan konsumsi beras (padi),

jagung, ketela dan ubi. Untuk menjaga kondisi ketahanan pangan lebih

terjamin, maka produktivitas (ton/ha) dari komoditas pangan utama harus

dapat dipertahankan pada kondisi optimal. Hal ini berimplikasi pada

kebutuhan tersedianya dukungan pembangunan infrastruktur dan prasarana

sektor pertanian.

Kondisi di Kabupaten Kutai Timur, menurut data BPS tahun 2017, rasio

luas sawah yang mendapat aliran irigasi teknis relatif masih rendah.

Sebagian besar luas sawah yang ada berupa sawah kering (padi ladang),

dan hanya sebagian kecil berupa produksi sawah basah (padi sawah).

Produksi padi sawah paling luas (1.316,5 ha) terletak di Kecamatan Kaubun,

yang disusul oleh Kecamatan Kombeng (465,6 ha); Kecamatan Long

Mesangat (349,7 ha); Kecamatan Teluk Pandan (265,5 ha); dan Kecamatan


4-15


Rantau Pulung (220 ha). Di kecamatan-kecamatan lainnya luas produksi padi

sawah basah hanya pada kisaran 25-200 ha. Agar kondisi ketahanan pangan

dapat tercapai, maka minimal aliran irigasi teknis harus terpenuhi. Hal ini

berlaku secara tehnis, irigasi yang baik merupakan prasyarat utama bagi

proses produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela ubi dan dan

tanaman pangan lainnya.

3) Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi kualitas sumber

daya manusia. Kondisi kesehatan tidak hanya mempengaruhi kualitas fisik

individu, namun juga mungkin mempengaruhi aspek psikologisnya. Hal ini

telah tertuang dalam semboyan “di dalam badan yang sehat ada jiwa yang

sehat”. Kondisi kesehatan fisik memungkinkan individu untuk belajar dengan

baik sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, dapat dimaknai

bahwa kesehatan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas individu

melalui tingkatan pendidikan yang dapat ditempuhnya. Dengan bekal kualitas

kesehatan dan pendidikan yang baik, maka individu mempunyai bekal untuk

bersaing masuk di pasar kerja, dan selanjutnya memperoleh pekerjaan

dengan upah yang layak. Dengan demikian, sinergi dari tiga komponen ini:

kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, dan pekerjaan dengan upah

yang baik akan membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia

(IPM).

Ditinjau dari indikator kesehatan yang lain di Kabupaten Kutai Timur,

angka kematian bayi atau AKB/infant mortality rate atau IMR relatif masih

tinggi, yaitu 13 bayi per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini relatif masih

cukup tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015, dimana

angka IMR telah menurun dari 16 bayi per kelahiran hidup. Indikator

kesehatan yang lain adalah kondisi balita dengan status gizi buruk. Menurut

data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai

Timur tahun 2016 dan 2017, tercatat ada kasus Balita dengan kondisi gizi


4-16


buruk sebanyak 51 kasus. Insiden atau kasus gizi buruk terbanyak ada di

Kecamatan Muara Bengkal (21 kasus), Kecamatan Sangatta Selatan (8

kasus) dan Kecamatan Kongbeng (6 kasus). Balita yang pernah mengalami

masalah gizi buruk, apalagi hal ini terjadi pada usia emas bayi (1-3 tahun),

dapat berpengaruh pada proses perkembangan otak individu pada usia

dewasa (Plaza dkk, 2011). Proses perkembangan otak yang kurang

sempurna dapat berpengaruh pada capaian pendidikan individu yag

bersangkutan. Capaian pendidikan merupakan salah satu komponen dalam

indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam konteks ini, masalah gizi buruk

pada batita atau balita sebaiknya menjadi prioritas kerja dinas kesehatan

kabupaten Kutai Timur, mengingat dampak gizi buruk pada capaian IPM

dalam jangka panjang. Indikator angka harapan hidup; yang lebih dikenal

dengan rata-rata angka harapan hidup (AHH) penduduk di Kabupaten Kutai

Timur adalah selama 72 tahun. Angka ini jauh lebih lama dibanding rata-rata

AHH nasional selama 70 tahun.

Pembangunan di bidang kesehatan khususnya indikator AHH Kutai

Timur sudah cukup baik, namun distribusi infrastruktur fisik kesehatan, yaitu

ketersediaan fasilitas kesehatan baru sebatas puskesmas yang merata di

seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur. Keberadaan rumah sakit lebih terfokus

di Sangatta Utara sebanyak tujuh rumah sakit, dan satu rumah sakit di

Kecamatan Sangkulirang. Hal ini juga didukung oleh tenaga medis

profesional (dokter) paling banyak ada di Sangatta Utara (117 dokter). Di

Kecamatan Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta Selatan baru dilayani

oleh sekitar 7 orang dokter. Di kecamatan-kecamatan yang lain, jumlah

dokter hanya berkisar 1-2 orang.

Untuk memenuhi target peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Kutai Timur, maka kualitas kesehatan masyarakat harus

ditingkatkan. Agar dapat mencapai target ini, maka jumlah sarana dan

prasarana kesehatan harus terpenuhi dengan rasio yang memadai. Target


4-17


peningkatan kualitas kesehatan penduduk yang hendaknya dicapai adalah:

(Angka Harapan Hidup/AHH) lebih lama dari 72 tahun; Angka Kematian Bayi

(AKB); Angka Gizi Buruk (AGK) kurang dari 20 kasus per 100 kelahiran bayi;

dan Angka Kematian Ibu (AKI) lebih rendah dari kondisi tahun 2017. Hal yang

jauh lebih penting adalah upaya meningkatkan kesadaran penduduk untuk

berobat ke dokter jika mereka mempunyai keluhan sakit. Kesadaran untuk

berperilaku hidup sehat, seperti slogan GERMAS (Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat) lebih penting dibanding menjamin ketersediaan prasarana

kesehatan. Perilaku hidup sehat adalah tindakan preventif, sedangkan

perilaku memanfaatkan obat atau pergi ke dokter sudah masuk pada katagori

tindakan kuratif.

4) Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang membaurkan

peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus (disability) dengan peserta

yang tidak membutuhkan kebutuhan khusus. Tujuan dari program pendidikan

inklusif adalah membaurkan proses pembelajaran agar anak-anak yang

berkebutuhan khusus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial lebih

cepat dan bisa beradaptasi secara normal.

Berdasarkan data BPS yaitu Kabupaten Kutai Timur dalam angka

Tahun 2017, belum ditemukan informasi berapa dan dimana sekolah yang

berstatus sekolah inklusif. Data BPS tersebut telah menunjukkan jumlah

sekolah umum dari jenjang SD dan SMP telah terdistribusi secara merata di

delapan belas (18) kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Sekolah Madrasah

Ibtidaiyah (MI) hanya ada di Kecamatan: Kombeng dan Sangkulirang,

masing-masing satu (1) sekolah; dan Kecamatan Sangatta Utara dan Teluk

Pandan masing-masing dua (2) sekolah MI.

5) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan


4-18


Butir nomor lima dalam SDGs adalah kesetaraan gender; yaitu

memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk

menikmati proses pembangunan (pendidikan, kesehatan, layanan

infrastruktur) dan dalam kesempatan kerja. Dalam konteks Kabupaten Kutai

Timur, menurut data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur,

dari 136 dinas atau instansi pemerintahan (SKPD) yang ada, rasio pegawai

pria dan wanita relatif seimbang. Hal ini memberi indikasi bahwa kesetaraan

gender, minimal di level pegawai pemerintah di Kabupaten Kutai Timur sudah

terlaksana dengan baik.

Bila dikaji dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, pegawai negeri sipil

di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditemukan hal berikut.

Pertama, untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Diploma (D1 dan

D2): jumlah PNS pria lebih tinggi dibanding PNS wanita. Kedua, untuk

jenjang pendidikan Diploma 3, Sarjana dan Pasca Sarjana: PNS wanita

hampir dua kali lipat lebih banyak dibanding PNS pria (BPS Kutai Timur,

2017:28).

6) Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Sanitasi

Kebutuhan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan merupakan

komponen utama dalam kualitas kesehatan fisik individu, dan hal ini

berdampak dalam jangka panjang (Esrey et al.,1991). Dalam sejumlah studi

yang menggunakan data level individu dan rumah tangga; yaitu data riset

kesehatan dasar (Riskesda, 2007 dan 2010) dilaporkan bahwa kualitas air

minum yang buruk berkorelasi positif dengan insiden diare dan muntaber bayi

dibawah tiga tahun (batita) dan bayi dibawah lima tahun (balita) di Indonesia.

Kombinasi dari kondisi sumber air minum yang tidak baik, terbiasa minum air

yang tidak direbus, serta kualitas sanitasi lingkungan yang buruk ditemukan

mempunyai asosiasi yang kuat dan robust terhadap indikator kesehatan.

Insiden bayi lahir dengan status gizi buruk, berat badan dan tinggi badan di


4-19


bawah standar (stunting) serta insiden diare dan muntaber terjadi secara

regular (Komarulzaman, Smits dan de Jong, 2016).

Data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kutai Timur tahun 2017,

menunjukkan bahwa jumlah pelanggan dan jumlah pipanisasi air bersih yang

tersalurkan relatif sudah terdistribusi dengan baik di delapan belas

kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Informasi untuk Kecamatan

Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang belum ada data tentang jumlah

pelanggan dan jumlah rumah tangga yang mendapat pipanisasi air bersih.

Apakah hal ini merefleksikan memang tidak ada pelanggan atau data belum

tercakup dengan benar, belum bisa diverifikasi dengan baik dalam dokumen

ini.

7) Energi

Energi listrik merupakan sumber kebutuhan utama di Indonesia.

Hampir semua kegiatan dalam aktivitas rumah tangga menggunakan energi

listrik. Secara agregat di level provinsi, data BPS tahun 2017 menunjukkan

bahwa hampir semua pulau-pulau di Indonesia bagian Timur belum

mendapat distribusi listrik dari PLN pada kisaran 80 persen dari total

pelanggan potensial. Untuk daerah-daerah perdesaan, jumlah pelanggan

bahkan masih di bawah 40 persen. Di Kabupaten Kutai Timur, jumlah

pelanggan listrik PLN tercatat sebanyak 33.523 pelanggan. Jumlah ini tidak

merinci katagori pelanggan, apakah rumah tangga atau bisnis. Namun, jika

dirinci menurut apakah pelanggan PLN atau nonPLN, data Kelistrikan

menunjukkan kondisi dalam Tabel 4.2.

Energi listrik merupakan salah satu komponen utama penunjang

produktivitas individu dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah

Kabupaten Kutai Timur hendaknya mulai memprioritaskan ketersediaan

energi listrik dengan sumber alternatif. Hal ini mengingat PT PLN tidak bisa

menjangkau pemukiman penduduk yang terkendala secara geografis dan


4-20


karena adanya pertimbangan ekonomis. Beberapa wilayah Kecamatan yang

mempunyai rasio kepala keluarga tanpa listrik di atas 30 persen; harus

menjadi fokus kebijakan kelistrikan dalam beberapa tahun mendatang.

Tabel 4.2Kondisi Kelistrikan di Kabupaten Kutai Timur, 2017

No Nama KecamatanJumlah KKPelanggan

PLN

Jumlah KKPelangganNon-PLN

JumlahKK

tanpaListrik

TotalKK

Rasio KKTanpa

Listrik (%)

1 Muara Ancalong 2.003 1.624 0 4.401 17,602 Busang 0 1.046 593 1.639 36,203 Long Mesangat 0 1.563 376 1.939 20,004 Muara Wahau 5.596 2.858 391 8.845 5,005 Telen 206 1.559 467 2.232 21,006 Kombeng 4.782 3.156 0 7.938 0,007 Muara Bengkal 2.803 1.049 553 4.405 12,068 Batu Ampar 580 897 352 1.798 19,609 Sangatta Utara 16.596 5.383 2.353 24.334 9,70

10 Bengalon 8.285 1.683 2.453 8.285 29,6011 Teluk Pandan 837 2.401 472 3.710 12,7012 Sangatta Selatan 3,359 1.627 659 5.645 11,7013 Rantau Pulung 0 1.008 1.446 2.454 58,9014 Sangkulirang 1.896 1.787 1.620 5.303 30,5015 Kaliorang 0 2.061 379 2.440 15,5016 Sandaran 0 1.364 1.255 2.619 47,9017 Kaubun 0 2.204 443 2.647 16,7018 Karangan 457 796 1.539 2.792 55,10

Sumber: Dinas PMD-PTSP Kabupaten Kutai Timur, 2017

8) Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja


4-21


Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja merupakan indikator

positif dari proses pembangunan yang telah berjalan dengan baik. Dalam

konteks Kabupaten Kutai Timur, data BPS menunjukkan pertumbuhan

ekonomi yang belum merata berdasarkan tujuh belas (17) sektor selama

empat tahun terakhir (2013-2016). Secara umum telah terjadi pergeseran

aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi antar sektor ekonomi. Sebagian

besar aktivitas dalam sektor ekonomi mengalami penurunan, sehingga output

sektoral mengalami pertumbuhan negatif. Sementara itu beberapa sektor

mengalami pertumbuhan yang semakin baik.

Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan

selama empat tahun terakhir (2013-2016) adalah pertanian, pertambangan

dan penggalian, konstruksi, serta perdagangan, hotel dan restoran. Sektor

pertambangan dan penggalian; konstruksi; dan jasa perusahaan selama dua

tahun (2015 dan 2016) berturut-turut mengalami pertumbuhan yang negatif.

Di sisi yang lain sektor-sektor: pengadaan listrik, gas; pengadaan air; jasa

keuangan; jasa kesehatan dan jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang

sangat signifikan (BPS, Kutai Timur dalam Angka, 2017:192).

9) Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Industri dan Inovasi

Infrastruktur merupakan prasyarat penting dalam pembangunan.

Kualitas infrastruktur yang buruk dikatakan sebagai faktor penghambat

pembangunan. Dalam konteks pembangunan dan daya saing investasi

secara internasional, kualitas infrastruktur dan indeks performa logistik sering

menjadi sorotan utama. Secara keseluruhan, indeks performa logistik

Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 2,98 dari skala 5. Ini berarti

secara keseluruhan kualitas infrastruktur (dengan skor 2,65) di Indonesia

masih relatif terbatas.

Berdasarkan data daya saing investasi tingkat kabupaten/kota di

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, Kabupaten Kutai Timur bersama-


4-22


sama dengan Kutai Kertanegara; Pasir; Bulungan; dan Tabalong; tercatat

sebagai lima Kabupaten yang mempunyai daya saing investasi dalam

peringkat A. Kabupaten Kutai Timur mendapat skor sebesar 6,58. Menurut

Laporan Indeks Inovasi Global yang dirilis pada tahun 2017, menunjukkan

daya saing inovasi negara Indonesia berada pada katagori menengah.

Indeks ini dihitung dari kualitas sumber daya manusia dan penelitian;

infrastruktur; dan kecanggihan tehnologi dalam berbisnis. Data di level

daerah kabupaten/kota untuk indeks inovasi belum tersedia, sehingga posisi

Kabupaten Kutai Timur belum bisa digambarkan.

Untuk meningkatkan performa ekonomi dan proses pembangunan di

Kabupaten Kutai Timur, sebagai komplemen atas prestasi indeks daya saing

investasi yang memperoleh skor A, maka inovasi usaha dan persaingan

industri di wilayah ini sebaiknya makin dikembangkan. Inovasi usaha akan

membawa perkembangan positif bagi perekonomian Kutai Timur secara

umum.

10) Kesenjangan Intra Daerah, Antar Daerah, dan Antar Negara

Indikator kesenjangan dalam ekonomi secara umum diukur dengan

beberapa ukuran. Ketimpangan dalam pendapatan, baik secara individu dan

kelompok diukur dengan indeks Gini Rasio. Ketimpangan antar wilayah

secara umum diukur dengan indeks Williamson.

Di level wilayah, yaitu kecamatan dan kabupaten; berdasarkan data

dari Simreda Kabupaten Kutai Tahun 2013, diperoleh informasi bahwa indeks

ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio, menunjukkan

sebagai berikut. Indeks ketimpangan Gini Kabupaten Kutai Timur sebesar

0,2234 selama tahun 2010 dan 2011. Ditinjau per Kecamatan, data Simreda

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan paling tinggi terjadi di

Kecamatan Sandaran dan ketimpangan pendapatan yang terrendah se-

kabupaten Kutai Timur terjadi di Kecamatan Sangatta Utara. Dilihat dari


4-23


indeks Williamson, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Timur

berturut-turut selama tahun 2010-2012 adalah 0,2215; 0,4350; dan 0,3049.

Angka ini menunjukkan kondisi ketimpangan yang cukup tinggi.

11) Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman adalah

bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan. Mengikuti konsep dan definisi ini

permukiman merupakan bagian yang terintegrasi untuk mendukung proses

pembangunan.

Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur difokuskan di tiga

kecamatan yaitu: Sangatta Utara, Sangatta Selatan dan Kaliorang, yang

khusus diperuntukkan sebagai kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Agar

kawasan permukiman penduduk memenuhi standar kualitas yang baik dan

memenuhi aspek kesehatan dalam jangka panjang, maka harus dijaga

sebaik mungkin supaya kawasan pemukiman tidak berbaur dengan kawasan

industri, meskipun itu dalam bentuk agroindustri. Hal ini dimaksudkan agar

produk agroindustri yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik, misalnya

diupayakan memenuhi kualifikasi pertanian organik.

Permukiman merupakan komponen dasar dalam pembangunan.

Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur tahun

2011-2015 menunjukkan bahwa: (1) persentase rumah tinggal yang

menggunakan sanitasi layak adalah 90 persen; (2) persentase pemukiman

layak huni selama tahun 2011-2013 adalah 60-85 persen; (3) rasio rumah

tangga yang menggunakan air bersih selama 2011-2013 adalah 13,87 –

19,74 persen; dan (4) rasio pemakaman umum per wilayah permukiman


4-24


ditemukan semakin menurun; yaitu: 28,69% (2011); 27,71% (2012); 27,71%

(2013), dan 5,52% (2014) serta 5,01% tahun 2015.

Informasi data ini menunjukkan bahwa kondisi permukiman di

Kabupaten Kutai Timur relatif belum memenuhi persyaratan layak secara

keseluruhan. Artinya, kebijakan dan upaya untuk meningkatkan kualitas

permukiman harus terus diupayakan.

12) Pola Produksi dan Konsumsi

Ditinjau dari sisi produksi dan konsumsi, Kabupaten Kutai Timur

mempunyai sumber daya atau kapasitas produksi yang beragam. Untuk

kapasitas produksi didominasi oleh sumber daya energi pertambangan dan

galian yang cukup tinggi. Di sisi yang lain, Kabupaten Kutai Timur juga

mempunyai kemampuan produksi tanaman pangan. Untuk produksi tanaman

pangan, hasil produksi di wilayah ini yaitu: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar,

kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Padi secara umum

dihasilkan dengan produksi padi sawah dan padi ladang.

Secara umum penataan ruang Kabupaten Kutai Timur telah di atur

dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) dan Rencana

Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Timur. Menurut ketentuan RTRW dan

Renstra ini, penataan wilayah Kabupaten Kutai Timur di bagi dalam: kawasan

pertanian, perikanan dan kehutanan; kawasan pertambangan dan kawasan

pemerintahan dan bisnis serta kawasan permukiman.

Kawasan pertanian khususnya pertanian lahan basah difokuskan di

Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong. Untuk menjamin lahan

pertanian yang berkelanjutan difokuskan di empat kecamatan yaitu: Busang,

Karangan, Muara Ancalong dan Sandaran. Kawasan perkebunan rakyat,

yaitu komoditas kakao, karet, lada, dan kelapa sawit, difokuskan di 16 (enam

belas) kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung,

Bengalon, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, Muara


4-25


Wahau, Kongbeng, Telen, Batu Ampar, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun,

Karangan dan Sandaran. Kawasan perikanan, khususnya air tawar dan air

laut difokuskan pada Kecamatan Sangatta Selatan.

Kawasan pertambangan secara umum dibedakan menjadi:

pertambangan batubara yang difokuskan di Sangatta, Tandung Mayang,

Bengalon, Busang, Telen, Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara

Ancalong. Pertambangan emas berfokus di wilayah: Pesab, Sungai Telen

dan Sungai Marah di Kecamatan Muara Wahau; sungai Kelinjau, Sungai

Atan di Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Busang. Pertambangan

besi terdapat di wilayah Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, Kongbeng, dan

Busang.

Agar visi dan misi Kabupaten Kutai Timur menuju wilayah yang

berbasis agribisnis dan agroindustri, maka sub satuan wilayah

pengembangan (SSWP) harus dijalankan dengan baik. Dalam jangka

panjang, alih fungsi lahan dari pertanian produktif ke lahan non pertanian

harus diupayakan seminim mungkin.

13) Perubahan Iklim

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, upaya untuk menurunkan

efek gas rumah kaca dalam pelaksanaannya melalui koordinasi program dari

pemerintah level Gubernur dan diimplementasikan oleh pemerintah level

dibawahnya. Secara nasional, target penurunan emisi gas karbon difokuskan

melalui sektor yang diduga mengeluarkan gas emisi terbesar, diantaranya

sektor berbasis penggunaan lahan (land-use change and forestry/LUCF) dan

upaya penurunan emisi melalui aktivitas transportasi dan pemakaian energi

listrik (Kementrian Keuangan, 2014). Untuk sektor yang pertama, yaitu lahan

kehutanan, pertanian, perkebunan dan juga termasuk lahan gambut sangat

berkaitan kondisi alam di Kabupaten Kutai Timur.


4-26


Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa, dan 2

kelurahan. Ibukota Kabupaten Kutai Timur adalah Sangatta. Data BPS

Kabupaten Sangatta, menyajikan informasi bahwa komposisi wilayah darat

Kabupaten Kutai Timur dimanfaatkan untuk perkebunan seluas 1.117.760,90

ha; untuk hutan produksi seluas 540.841,50 ha; untuk hutan produksi

terbatas seluas 492.814,79 ha; dan untuk hutan lindung seluas 327.825,87

ha. Tingginya permintaan komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan

jagung untuk ekspor, diduga menjadi pemicu perambahan kawasan hutan

secara besar-besaran. Hal ini terjadi di pulau-pulau besar di Indonesia, salah

satunya adalah Kalimantan.

Sumber emisi gas karbon yang lain berasal dari aktivitas industri dan

rumah tangga yang menggunakan energi listrik, termasuk didalamnya

penggunaan lampu penerangan jalan; serta gas emisi dari aktivitas

transportasi. Kabupaten Kutai Timur mempunyai jumlah penduduk yang

relatif tidak terlalu padat, dan juga aktivitas industri dan transportasi yang

tergolong belum dalam katagori sangat padat. Namun demikian, upaya

penurunan gas karbon harus tetap dilakukan, agar target nasional penurunan

emisi sebesar 41 persen pada tahun 2020 dapat dicapai.

14) Sumber Daya Kelautan

Indonesia merupakan negara maritime. Sebagian besar wilayah

Indonesia dikelilingi oleh laut. Oleh karena itu, kekayaan sumber daya laut

dalam bentuk kekayaan ikan dan biota laut lainnya merupakan sumber daya

potensial bagi pembiayaan pembangunan.

15) Ekosistem Daratan, Hutan, Degradasi Lahan, dan Keanekaragaman

Hayati

Disamping merupakan negara maritim, Indonesia juga merupakan

negara tropis yang mempunyai kekayaan alam tropis yang luar biasa besar.


4-27


Namun, kekayaan alam hutan sebagian besar telah rusak oleh karena

terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan. Penebangan hutan yang

dilakungan secara terus menerus menyebabkan hutan gundul, dan hal ini

dapat memicu banjir di musim hujan.

Untuk menjaga kelestarian hutan tropis ini, maka upaya reboisasi harus mulai

dilakukan kembali.

16) Kedamaian Masyarakat, Kesamaan Akses pada Keadilan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman budaya

dalam bentuk ragam suku, agama, dan bahasa. Solidaritas antar suku dan

agama harus diupayakan agar tercipta kedamaian di masyarakat. Kedamaian

juga akan terjaga apabila setiap bagian dari masyarakat memperoleh rasa

keadilan.

17) Penguatan Sarana Pelaksanaan dan Kemitraan Global untuk

Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membangun.

Untuk membiayai pembangunan Indonesia membutuhkan dana yang sangat

besar. Kemitraan global untuk membantu membiayai pembangunan,

khususnya dalam isu pembangunan yang ramah lingkungan dan upaya untuk

menurunkan efek dari rumah kaca harus terus diupayakan.

B. Fluktuasi Harga Komoditas Tambang Batubara

Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang

kaya dengan sumber daya tambang batubara. Pada tahun 2017 telah ada

sekitar 149 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur.

Dari jumlah perusahaan tersebut, sebanyak 143 perusahaan mempunyai

status Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan sisanya 6 perusahaan tambang


4-28


dengan status Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PKP2B). Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kutai

Timur sangat tergantung pada pertambangan batubara. Kondisi ini terbukti

dari kontribusi batubara dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

relatif tinggi, yaitu pada kisaran 75 persen.

Kabupaten Kutai Timur tidak selamanya dapat mengandalkan potensi

tambang batubara sebagai sektor utama dalam aktivitas ekonomi.

Ketergantungan perekonomian tersebut harus dikurangi karena:1) batubara

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable

resources); 2) adanya kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral

mentah (termasuk batubara) serta kebijakan insentif fiskal bagi perusahaan di

dalam negeri yang mengunakan batubara sebagai input produksi.

Dalam kondisi tingginya permintaan batubara baik untuk kebutuhan

domestik maupun di pasar internasional dapat memacu fluktuasi harga

batubara. Penurunan harga dapat berdampak pada kinerja ekonomi secara

langsung, karena nilai output secara nominal dan riil akan turun drastis.

Selama tahun 2018, harga batubara acuan (HBA) cenderung mengalami

peningkatan. Bulan Juli 2018 HBA resmi dari Kementrian ESDM sebesar

US$ 104,65 per ton, dan HBA bulan Agustus telah naik menjadi sebesar US$

107,83 per ton. (Kepmen ESDM No. 1917 K/30/ MEM/2018)

Kecenderungan fluktuasi harga batubara dunia dapat berdampak pada

dua hal. Pertama, kenaikan harga batubara akan mengurangi permintaan

terhadap komoditas batubara dunia, terutama dari negara-negara maju.

Situasi ini turut mempengaruhi turunnya produksi batubara Kabupaten Kutai

Timur. Akibat turunnya produksi ini membawa dampak berkurangnya

permintaan terhadap tenaga kerja atau terjadi PHK masal di Kabupaten Kutai

Timur, sehingga menjadikan angka pengangguran maupun tingkat

kemiskinan akan meningkat.


4-29


Kedua, turunnya harga tambang batubara dunia memicu kenaikan

terhadap permintaan batubaru Kabupaten Kutai Timur. Naiknya permintaan

ini mendorong tingkat produksi batubara yang dapat mempercepat

berkurangnya cadangan batubara. Sementara itu, negara-negara lain yang

memiliki cadangan batubara cenderung memperlambat berkurangnya

cadangan batubara mereka dengan cara tidak mengeksplorasinya secara

besar-besaran. Ini berarti Kabupaten Kutai Timur khususnya dan Indonesia

pada umumnya harus segera mengurangi tumpuan ekonomi utama pada

hasil tambang batubara. Dengan demikian Kabupaten Kutai Timur harus

segera mengoptimalkan potensi sektor agrobisnis dan agroindustri untuk

mengurangi ketergantungan perekonomiannya pada sektor batubara.

Adapun langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan memfokuskan

tema pembangunan daerah pada sektor agrobisnis dan agroindustri.

4.2.2.2 Isu Regional atau Kawasan ASEAN

Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan

faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara.

Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi, dan daya saing

tinggi berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan

selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut.

Terdapat banyak determinan pendorong produktivitas, yang oleh World

Economic Forum (WEF) dikelompokkan kedalam 12 pilar daya saing, yaitu:

(1) institusi, (2) infrastruktur, (3) makroekonomi, (4) kesehatan dan

pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi, (6) efisiensi pasar barang, (7)

efisiensi pasar kerja, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10)

besaran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi. Selanjutnya ke 12

pilar tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok pilar, yaitu kelompok

persyaratan dasar, kelompok penopang efisiensi, dan kelompok inovasi dan

kecanggihan bisnis.


4-30


Berdasarkan Global Competitiveness Report yang dirilis WEF, daya

saing Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 137 negara pada 2017-

2018. Peringkat daya saing Indonesia naik 5 peringkat dibanding peringkat

ke-41 pada laporan WEF tahun 2014-2015. Peringkat Indonesia masih

dibawah negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Singapura berada di

peringkat ke-2, Malaysia ke-18, dan Thailand ke-32.

Peringkat daya saing ekonomi Indonesia pada level global masih

rendah dan harus menjadi bahan koreksi dan introspeksi. Peringkat daya

saing Indonesia yang masih terpaut jauh dari negara-negara tetangga di

kawasan ASEAN merupakan sinyalemen bahwa pemerintah harus bekerja

lebih maksimal. Jika mengacu pada parameter-parameter yang digunakan

WEF, lebih dari separuh daya saing ekonomi suatu bangsa ditentukan oleh

kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah sangat

menentukan baik-buruknya daya saing ekonomi nasional.

Kriteria daya saing versi WEF mengacu pada 113 indikator yang

dikelompokkan dalam 12 pilar, yaitu institusi atau birokrasi, infrastruktur,

kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, serta

pendidikan tingkat atas dan pelatihan. Pilar lainya adalah efisiensi pasar,

efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi,

ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi. Reformasi birokrasi,

menghilangkan hambatan dunia usaha, dan menghapus ekonomi biaya tinggi

sudah lama dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sejalan dengan

mempercepat pembangunan infrastruktur, membenahi iklim tenaga kerja, dan

mendorong inovasi bisnis.

Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Economic

Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan

integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar

negara-negara ASEAN. Pembentukan pasar tunggal MEA memungkinkan

satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain


4-31


di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Selain itu,

MEA juga memungkinkan terjadinya arus tenaga profesional diantara negara-

negara ASEAN. Pada prinsinya implementasi MEA meliputi 12 sektor

prioritas yang disebut arus bebas tenaga kerja terampil untuk perawatan

kesehatan, turisme, jasa logistik, e-ASEAN, jasa angkutan udara, produk

berbasis agro, barang-barang elektronik, perikanan, produk berbasis karet,

tekstil dan pakaian, otomotif, dan produk berbasis kayu.

ASEAN Economic Community Blueprint 2025 menggarisbawahi bahwa

tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dengan implementasi

MEA adalah: 1) Peningkatan persaingan dan daya saing produksi barang dan

jasa; 2) Peningkatan mobilitas tenaga kerja, baik yang mempunyai

keterampilan sederhana maupun tinggi; 3) Peningkatan daya saing untuk

menarik investasi asing langsung. Terkait MEA, masyarakat Indonesia secara

umum dan masyarakat di Kutai Timur secara khusus, menghadapi

persaingan yang semakin meningkat. Peningkatan persaingan tersebut

terutama pada: (i) persaingan memperebutkan pangsa pasar produk ekspor;

(ii) persaingan dalam mendapatkan lapangan kerja, karena mobilitas pekerja

antar negara di kawasan tidak bisa dihindari; (iii) persaingan untuk

menciptakan daya tarik investasi, khususnya PMA.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan visi dan misi yang

telah dicanangkan, bahwa semua gerak pembangunan daerah akan

ditujukan untuk mendukung tercapainya kemandirian Kutai Timur yang

berbasis agrobisnis. Pembangunan agrobisnis diharapkan dapat memberikan

“efek ganda” terhadap pembangunan ekonomi daerah khususnya ekonomi

masyarakat yang berdaya saing baik pada tingkat regional, nasional maupun

global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi

MEA ini harus direspon oleh Kabupaten Kutai Timur dengan peningkatan

kapabilitas dan kompetensinya. Respon tersebut dapat difokuskan pada

penyiapan produk agribisnis dan agroindustri yang didukung sumber daya


4-32


manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi serta infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur untuk mendukung pembangunan bidang agribisnis dan

agroindustri terutama aksesibilitas antar wilayah, serta kelembagaan pasar

dan keuangan. Khusus di bidang pertanian, pola alih fungsi lahan dari

pertanian ke non-pertanian harus diminimalkan. Adapun daya saing SDM

dapat ditingkatkan terutama melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan bidang pendidikan difokuskan pada penguatan keterampilan

pelaku ekonomi agribisnis dan agroindustri. Kabupaten Kutai Timur harus

berupaya keras meningkatkan status kesehatan penduduk khususnya yang

berkaitan dengan penyakit menular maupun tidak menular.

4.2.2.3 Isu Nasional dan Provinsi

A. Isu Nasional

Pemerintah mencanangkan program pembangunan yang dikenal dengan

program Nawacita. Program Nawacita memuat butir-butir sebagai berikut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan

pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi

kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


4-33


5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar";

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk

rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek

pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai

patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di

dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan

menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Sehubungan dengan program pembangunan nasional Nawacita di atas,

Kabupaten Kutai Timur dituntut harus mampu menyelenggarakan fungsi

pemerintahan berbasis pada good government governance (GGG).

Penerapan GGG ini akan mendorong Kabupaten Kutai Timur mencapai cita-

cita pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

B. Isu Provinsi Kalimantan Timur


4-34


Berdasarkan beberapa aspek pertimbangan, seperti sinergitas dengan

RPJPD, isu internasional, kesepatakan regional-global dan perumusan

masalah masing-masing urusan pemerintahan daerah, maka Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan isu strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia

Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi,

luasnya wilayah, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi

menyebabkan tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap

yang lain. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada

fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan

pendapatan masyarakat. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap

kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya

angka kemiskinan di perdesaan. Isu ini harus direspon dengan peningkatan

serapan tenaga kerja di sektor perikanan, perkebunan, perdagangan,

pariwisata serta berbagai sektor potensial lainnya.

Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing merupakan salah

satu modal penting pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada

konteks ini, SDM yang berdaya saing memiliki kualitas yang tinggi dan dapat

berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih berhadapan

dengan persoalan belum optimalnya daya saing SDM. Permasalahan utama

tersebut dapat disebabkan belum optimalnya pelayanan dalam tiga sektor

pembangunan, yaitu sector pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Belum

optimalnya kualitas pada sector tersebut berpengaruh terhadap daya saing

daerah.

2. Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan

ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal

maupun horizontal


4-35


Pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur

didominasi oleh sektor pertambangan, sementara kontribusi sektor

perkebunan, perikanan serta sektor potensial lain yang mampu menyerap

tenaga kerja dalam skala besar masih perlu dioptimalkan. Besarnya

kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata

tidak mampu berjalan secara berkelanjutan. Banyak aspek seperti sosial,

lingkungan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi terabaikan, jika Provinsi

Kalimantan Timur terus mengandalkan sector pertambangan sebagai

pondasi utama pertumbuhan ekonomi. Mengingat semakin langkanya dan

menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, masa depan Provinsi

Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari

sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai

alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur.

Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan

diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan

pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor

non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah. Oleh sebab

itu, isu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

danberkerakyatan menjadi persoalan penting yang harus mendapat perhatian

dari berbagai stakeholder.

3. Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung

peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum

memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya

ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun. Kondisi tersebut

disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar

masyarakat pada beberapa sektor seperti transportasi, perumahan dan

pemukiman, air bersih, energi dan ketenagalistrikan. Kelangkaan bahan


4-36


bakar minyak (BBM) dan daya listrik belum mendapatkan perhatian khusus

karena dapat menyebabkan pembangunan terhambat, kondisi ini sangat

kontras dengan kontribusi yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur terhadap

pasokan energi nasional. Isu strategis ini perlu diselesaikan secara cepat

sebagai pondasi bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup lebih tercermin dari penurunan

lingkungan yang berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan

tingginya emisi dari pembukaan lahan. Penurunan kualitas lingkungan hidup

jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan. Tingginya alih fungsi

lahan dan hutan, tingginya pencemaran air dan udara, masih tingginya Gas

Rumah Kaca, tumpang tindih lahan dan perijinan serta belum optimalnya

penanggulangan persampahan menjadi penyebab bagi penurunan kualitas

lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

5. Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan

akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada

pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator

pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan,

misalnya terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja secara administratif maupun

sosial. Indikator akuntabilitas yang bersifat administrative dapat dilihat dari

dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD). Provinsi Kalimantan Timur mencapai nilai SAKIP “BB”

pada 2017 dan status “Sangat Tinggi” dengan menduduki peringkat 8 pada

penilaian EKPPD.


4-37


Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan

Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017.

Sementara indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks

kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan

pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi

Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas

yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja,

keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja

utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada

tahun 2016. Dari sisi transparansi terkait dengan tuntutan keterbukaan di

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian

pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks

keterbukaan informasi publik, dimana Provinsi Kalimantan Timur berada pada

peringkat 3 secara nasional pada tahun 2016 menurun menjadi peringkat 8

pada tahun 2017. Dari sisi partisipasi masyarakat juga belum optimal yang

dapat dilihat dari kualitas demokrasi daerah. Indeks demokrasi Provinsi

Kalimantan Timur mengalami penurunan, yakni dari tahun 2015 sebesar

81,14 menjadi 73,64 pada 2016. Ketiga aspek Indeks demokrasi yakni

kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik Provinsi Kalimantan

Timur mengalami penurunan. Sebagai provinsi yang dikenal memiliki

kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot

karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan pengelolaan

keuangan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya

penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum

yang baik. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya

meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah

(zona bebas korupsi).


4-38


C. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan dari hasil analisis di atas, maka isu strategis pembangunan

Kabupaten Kutai Timur pada pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021

dirumuskan dari: 1) permasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan

Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pada periode sebelumnya

(2012-2017); dan (2) isu-isu eksternal meliputi isu strategis internasional,

regional (Asia), nasional dan provinsi, serta kebijakan pembangunan yang

tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kutai Timur yang menjadi

acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021.

Berdasarkan gambaran yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan isu

strategis pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten

Kutai Timur pada periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar

- Perlunya peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas

pendidikan dan kesehatan.

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar

- Prasarana, sarana dan utilitas umum belum merata hingga tingkat

pedesaan.

3. Peningkatan Produksi Pangan

- Belum terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang

berkelanjutan.

4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

- Komoditas agribisnis potensi unggulan daerah belum sepenuhnya

memiliki daya saing;

- Belum terintegrasinya aktivitas pariwisata dengan kegiatan ekonomi

kreatif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan;


4-39


- Perlunya peningkatan kualitas SDM terutama pelaku UKM dan

Pertanian berbasis teknologi tepat guna dan kesejahteraan

masyarakat.

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

- Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan

daerah.

Tabel 4.3Integrasi dan Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Provinsi Kalimantan

Timur dan Kabupaten Kutai Timur

Nasional Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai TimurFokus Pembangunan Manusia

Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar

Fokus Pembangunan Ekonomi danFokus Pembangunan Kewilayan

Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambatbaik secara vertikal maupun horizontal

- Peningkatan Produksi Pangan

- Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

Fokus Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Fokus Pembangunan Infrastruktur

Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Fokus Pembangunan SDM

Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber: - Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2019-2023 - Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023


4-40

bab 4 permasalahan dan isu-isu strategis daerah

Documents