PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH:

1. RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2. RUU TENTANG PILKADA3. RUU TENTANG DESA

1

RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(13 Isu Strategis)

2

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

2. PEMBAGIAN URUSAN PEM3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN4. PERAN GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PUSAT5. SINERGI URUSAN PEM,

PERANGKAT DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

6. KECAMATAN

7. APARATUR DAERAH8. PERATURAN DAERAH

(PERDA)9. KEUANGAN DAERAH10. PELAYANAN PUBLIK11. PARTISIPASI MASYARAKAT12. KERJASAMA ANTAR

DAERAH13. TINDAKAN HUKUM THD

APARATUR PEMDA

3

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH

RUU tentang Pemerintahan Daerah masih dalam proses akhir harmonisasi dengan kementerian/LPNK oleh Kemendagri dan difasilitasi oleh Kemenkumham.

4

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

Pembentukan DOB dilakukan melalui tahap persiapan dan memenuhi persyaratan adm. & persyaratan teknis (Pasal 7 ayat 3)

Daerah persiapan ditetapkan dgn PP Masa daerah persiapan selama 3 thn & dilakukan

evaluasi utk ditetapkan sbg DOB / digabung kembali ke daerah induk jika hasil evaluasi dinyatakan tdk layak (Pasal 11)

Tidak melalui daerah persiapan

Persyaratan administrasi terdiri dari persetujuan DPRD, kepala daerah secara berjenjang serta rekomendasi menteri

Persyaratan administrasi terdiri dari persetujuan DPRD, kepala daerah serta rekomendasi menteri

Persyaratan teknis terdiri dari geografis, penduduk, kesisteman, cakupan wilayah dan usia pemerintahan

Persyaratan teknis mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosbud, sospol, kependudukan, hankam & faktor lain

Pembentukan DOB untuk kepentingan strategis nasional tidak diperlukan persyaratan adm. & persyaratan teknis dan tidak diperlukan masa persiapan (Pasal 14)

Tidak diatur

5

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM (lanjutan)

Daerah dapat dihapus berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tdk mampu menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 15 ayat 1)

Daerah yang dihapus digabung dgn daerah lain yang sama tingkatannya & berdampingan (Pasal 15 ayat 2)

Daerah dapat dihapus dan digabung berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah

Penggabungan daerah otonom dilakukan dengan menggabungkan dua daerah otonom atau lebih menjadi satu daerah otonom baru.

Penggabungan daerah otonom dilakukan secara sukarela dan daerah yang bergabung diberikan insentif. (pasal 16)

Penggabungan daerah secara sukarela belum diatur

6

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04

2. URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. urusan konkuren dibagi antara pusat dan daerah (Pasal 20)

Urusan pemerintahan umum adalah urusan memelihara empat pilar negara (pancasila, uud 45, bhineka tunggal ika dan nkri).

Urusan pemerintahan konkuren yg diserahkan kpd daerah & menimbulkan dampak ekologis yaitu meliputi kehutanan, kelautan dan perikanan laut menjadi kewenangan pemda provinsi. kab/kota mendapatkan bagi hasil

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kdh dibantu perangkat pusat (kesbangpol)

7

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMER INTAHAN DAERAH

ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI2.

3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN

PROVINSI KEPULAUAN TDK DIATUR SCR KHUSUS KRN DIDLM HK INTERNASIONAL YG DIKNL HANYA NEGARA KEPULAUAN SHG ISTILAH PROVINSI KEPULAUAN DPT BERKONOTASI NEGARA DLM NEGARA

UTK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN, FORMULA DAN PENGHITUNGAN DAU MEMPERTIMBANGKAN DAERAH YG BERCIRI KEPULAUAN, YAITU BOBOT ASPEK GEOGRAFI WILAYAH KEPULAUAN DIPERBESAR

8

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

9

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

10

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

11

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

12

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

13

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

14

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

15

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

16

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

17

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32 /2004

ISU-ISU STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI:o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.

18

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMER INTAHAN DAERAH

ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI4. PERAN GUB SBG

WKL PUSAT GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN

BINWAS UMUM DAN TEKNIS THD KAB/KOTA KEMENTERIAN/LPNK MELIMPAHKAN KEWENANGAN BINWAS

THD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PUSAT GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS DIBANTU OLEH

PERANGKAT GUBERNUR YANG DIBIAYAI APBN SEKRETARIS DAERAH PROV. MERANGKAP SEBAGAI

SEKRETARIS GUB SBG WAKIL PUSAT5. SINERGI URUSAN

PEM, PERANGKAT DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

PEMDA MENENTUKAN PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN YG BERSIFAT WJB & PILIHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA

KEMENTERIAN/LPNK MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEM WAJIB DAN PILIHAN PROV. DAN KAB/KOTA (SECARA NASIONAL)

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS PEMDA DAN PUSAT

PUSAT DAN DAERAH MELAKUKAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET NASIONAL DAN DAERAH

19

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMER INTAHAN DAERAH

ISU-ISU STRATEGIS

HASIL HARMONISASI

6. KECAMATAN KECAMATAN ADALAH WIL. KERJA CAMAT SBG PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DIBENTUK DGN PERDA KAB/KOTA ATAS PERSETUJUAN

GUBERNUR CAMAT DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA ATAS PERSETUJUAN

GUBERNUR CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DALAM

MENYELENGGARAKAN TUGAS-TUGAS YANG BERSIFAT ATRIBUTIF DAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI/WALIKOTA SERTA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

7. APARATUR DAERAH

PENGATURAN PNS SCR UMUM DIATUR DI RUU KEPEGAWAIAN NEGARA

RUU INI MENGATUR SUBSTANSI YG SPESIFIK BERKAITAN DGN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DAERAH MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA, SEKDA SEBAGAI PEJABAT PEMBINA KARIER PNS TERTINGGI DIDAERAH, TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL ES. II, KOMPETENSI PNS DLM PENY. PEMDA DAN FORMASI PNS DI DAERAH

URUSAN APARATUR DAERAH YANG DIKELOLA SECARA NASIONAL ADALAH PNS GOL IV/C KEATAS dan JABATAN STRATEGIS LAINNYA

20

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH

ISU-ISUSTRATEGIS HASIL HARMONISASI8. PERATURAN DAERAH RANC. PERDA KAB/KOTA YG MENGATUR TTG RPJPD,

RPJMD, APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PEMBENTUKAN KECAMATAN & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUAN GUBERNUR SBLM DITETAPKAN

RANC. PERDA PROV YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD, APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUAN MENDAGRI SBLM DITETAPKAN

PEMBATALAN PERDA KAB/KOTA OLEH GUB DAN PERDA PROV OLEH MENDAGRI

9. KEUANGAN DAERAH BELANJA DAERAH DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BAGI HASIL KELAUTAN DAN KEHUTANAN DARI PROV. KEPADA KAB/KOTA

MEMPERTIMBANGKAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN DALAM FORMULA PENGHITUNGAN DAU

UNTUK MENUNJANG PERPINDAHAN PEGAWAI SECARA NASIONAL DIBIAYAI OLEH APBN

21

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH

ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI

10. PELAYANAN PUBLIK ADANYA KONTRAK PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMDA DGN WARGA

PEMERINTAH MEMBUAT NSPK TTG PELAYANAN PUBLIK WAJIB DITETAPKAN STANDAR PELAYANAN (PROSEDUR,

BIAYA, SYARAT DAN WAKTU) PEMDA WJB MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN

PUBLIK & MEMBUAT MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN RAKYAT DAPAT MENGADUKAN KELUHAN PELAYANAN

PUBLIK KEPADA OMBUDSMAN ATAU KOMISI PELAYANAN PUBLIK JIKA OMBUDSMAN BELUM TERBENTUK DI DAERAH

11. PARTISIPASI MASYARAKAT

DLM PENY. PEMDA YG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASY, PEMDA WJB MENGAKOMODASIKAN PARTISIPASI MASY

DLM PENYUSUNAN PERDA PEMDA WJB MELAKUKAN KONSULTASI PUBLIK

22

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMER INTAHAN DAERAH

ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI12. KERJASAMA ANTAR DAERAH KERJASAMA DAERAH DPT DILAKUKAN ANTAR

DAERAH, PIHAK KETIGA & LEMBAGA/DAERAH DILUAR NEGERI

KERJASAMA ANTAR DAERAH TERDIRI DARI KERJASAMA WAJIB & KERJASAMA SUKARELA

JIKA KERJASAMA WAJIB TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN BIAYANYA DIPOTONG DARI DAU

KERJASAMA SUKARELA DILAKSANAKAN ATAS PERTIMBANGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN UNTUK MENINGKATKAN PAD

13. TINDAKAN HUKUM THD APARATUR PEMDA

TINDAKAN PENYIDIKAN THD APARATUR PEMDA DLM PELAKSANAAN TUGAS, DILAKUKAN DENGAN MEMBERITAHUKAN KPD KEPALA DAERAH

APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERKOORDINASI DENGAN APIP

TERIMA KASIH

SU M AT E R A KA LIM A N TAN

JAVA

IR IA N JAYA

23