standar operation procedure (sop) pengadilan … · b. perdata khusus 1. permohonan pernyataan...

STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP)

PENGADILAN NEGERIHAM, PHI, PERIKANAN DAN NIAGA MEDAN

MEDAN2011

DAFTAR ISI

BAB I PERDATA

A. PERDATA UMUM .......................................................................................................... 1

B. PERDATA KHUSUS

1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PKPU.................................. 10

2. HAKI .......................................................................................................................... 16

3. ARBITRASE.............................................................................................................. 32

4. KPPU ......................................................................................................................... 39

5. BPSK .......................................................................................................................... 43

6. PHI ............................................................................................................................. 47

7. PARPOL..................................................................................................................... 53

BAB II PIDANA

A. PIDANA UMUM............................................................................................................... 59

B. PIDANA KHUSUS

1. TIPIKOR .................................................................................................................... 65

2. PENGADILAN HAM............................................................................................... 69

3. PENGADILAN PERIKANAN .............................................................................. 71

4. PENGADILAN ANAK ........................................................................................... 76

5. PERLINDUNGAN ANAK ..................................................................................... 81

6. KDRT ......................................................................................................................... 87

7. LINGKUNGAN HIDUP ......................................................................................... 93

8. KEHUTANAN ......................................................................................................... 98

9. TINDAK PIDANA PERS ....................................................................................... 102

10. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ........................................................... 104

11. NARKOBA................................................................................................................. 122

12. TINDAK PIDANA TERORISME ........................................................................ 126

13. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ................................................ 130

14. TINDAK PIDANA HAKI ....................................................................................... 136

BAB III KEPANITERAAN HUKUM ................................................................................................ 145

BAB IV ADMINISTRASI UMUM

A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS .................................................................................... 147

B. TUGAS SUB BAG. UMUM ............................................................................................ 147

C. TUGAS SUB BAG. KEUANGAN .................................................................................. 152

D. TUGAS SUB BAG. KEPEGAWAIAN .......................................................................... 155

BAB V PENGAWASAN MELEKAT ............................................................................................... 161

BAB VI KENYAMANAN/KEAMANAN/KESELAMATAN ...................................................... 174

Standar Operating Procedures PN Medan Halaman 1 dari 172

BAB I

PERDATA

A. PERDATA UMUM

1. Penyelesaian Pekara : Jangka Waktu

- Pendaftaran gugatan dan Permohonan, diselesaikandalam waktu 1 (satu) hari kerja, setelah biaya perkaraditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusanKetua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bankyang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomorrekening Pengadilan Negeri tersebut.

- Registrasi perkara perdata gugatan permohonandiselesaikan pada hari itu juga.

- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua PengadilanNegeri melalui Panitera untuk ditetapkan MajelisHakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga ataupaling lama pada hari kerja berikutnya.

- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan MajelisHakim/Hakim dan Panitera menunjuk PaniteraPengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja

- Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang olehMajelis Hakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga.

- Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkanwaktu selama 7 hari kerja, kecuali panggilan delegasidisesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeriyang akan dimintakan bantuan delegasi dan untukpanggilan luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikandengan ketentuan Departemen Luar Negeri

- Setelah para pihak hadir pada sidang yang pertamaMajelis Hakim menunjuk mediator dan memberikantenggang waktu untuk Mediasi sesuai PERMA No. 01Tahun 2008.

- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggalpenundaan sidang beserta alasannya pada hari itu jugakepada Kepaniteraan Perdata.

- Pemeriksaan perkara (Gugatan, Jawaban, Replik,Duplik/Pembuktian, Kesimpulan, Putusan) diselesaikanpaling lama 5 bulan.

- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biayaperkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dansetelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari Kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

5 bulan, tenggangwaktu mediasi tidak

dihitung

1 hari kerja


Kasir Perdata pada hari itu juga

- Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakimmembacakan putusan yang telah siap dibacakan danditandatangani/ putusan sudah nett

- Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itujuga setelah putusan diucapkan dan disertai perintahuntuk disertai perintah untuk memberitahukan putusankepada para pihak yang tidak hadir.

- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembanganpersidangan tersebut kedalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelahmenerima laporan dari Panitera Pengganti.

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajibmenyelesaikan minutasi dan Pemberkasan perkara 14hari kerja setelah putusan akhir diucapkan.

1 hari kerja

1 hari kerja

14 hari kerja

2. Proses Banding : Jangka Waktu

- Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggangwaktu: 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelahputusan diberitahukan kepada para pihak yang tidakhadir.

- Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbandingpaling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan bandingditerima tanpa menunggu Memori Banding.

- Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan olehPanitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalamwaktu 14 hari setelah permohonan bandingdiajukan.

- Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas (inzage) selama : 14 hari kerja.

- Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi paling lama 30hari sejak pernyataan banding diterima (tanpa harusmenunggu Memori Banding/terkecuali adapemberitahuan delegasi yang belum kembali).

- Jika permohonan banding tersebut dicabut olehPemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belumdiputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukankepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itujuga.

- Apabila ada memori banding yang diterima oleh

14 hari kalender

2 hari kerja

14 hari kerja

14 hari kerja

30 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja


Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim makaPengadilan Negeri mengirimkan memori banding danatau kontra memori banding tersebut sesegera mungkindengan disertai relaas pemberitahuan.

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copymasing-masing putusan, apabila tidak, maka berkasdinyatakan tidak lengkap.

- Dalam setiap putusan banding yang diterima dariPengadilan Tinggi harus disertai soft copy.

- Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggidiberitahukan kepada para pihak dalam waktu palinglama 2 hari setelah putusan diterima.

Menggunakan PINuntuk pengamanan


2 hari kerja

3. Proses Kasasi : Jangka Waktu

- Pemeriksaaan Kasasi dapat diajukan dalam tenggangwaktu : 14 hari setelah putusan banding diberitahukankepada para pihak.

- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada TermohonKasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataankasasi diterima.

- Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinyadalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasidiajukan.

- Memori Kasasi harus diberitahukan kepada TermohonKasasi dalam waktu : 2 hari kerja setelah memoriditerima.

- Kontra memori Kasasi dapat diserahkan oleh TermohonKasasi dalam waktu: 14 hari, setelah termohon kasasimenerima memori kasasi.

- Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agungpaling lama 65 hari sejak pernyataan kasasi diterima.

Catatan:Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung R.Itenggat waktu 30 hari, akan tetapi setelah melihatperhitungan penyampaian memori dan kontra memorimembutuhkan waktu yang lebih, untuk itu tenggatwaktu 30 hari tidak cukup.

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copymasing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas

14 hari kalender

2 hari kerja

14 hari kerja

2 hari kerja

14 hari kerja

65 hari kalender



dinyatakan tidak lengkap.

- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dariMahkamah Agung dimohon disertai soft copy.

- Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalamwaktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima


2 hari kerja

4. Proses Peninjauan Kembali : Jangka Waktu

- Penerimaan permohonan dan pencataan dalam registerPeninjauan Kembali paling lama : 2 hari.

- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalamtenggang waktu : 180 hari setelah putusan kasasidiberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukanbukti baru (novum), disertai dengan alasan PeninjauanKembali.

- Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembalikepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembaliditerima.

- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dalam waktu :30 hari, setelah Termohon Peninjauan Kembalimenerima alasan Peninjauan Kembali.

- Dalam waktu paling lama : 30 hari setelah jawabanditerima dari Termohon Peninjauan Kembali berkaspeninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copymasing-masing putusan, apabila tidak, maka berkasdinyatakan tidak lengkap.

- Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterimadari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.

- Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada parapihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusanditerima.

2 hari kerja

180 hari kalender

2 hari kerja

30 hari kalender

30 hari kalender



2 hari kerja

5. Delegasi : Jangka Waktu

- Permintaan pemberitahuan ke Pengadilan Negerilain/delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja.

- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

1 hari kerja

3 hari kerja


dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebutditerima, paling lama : 3 hari kerja.

- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeripemohon bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja.

- Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerjaJurusita apakah sudah benar-benar melaksanakantugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusitaapabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepadaWakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.

- Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasiuntuk melaksanakan panggilan delegasi dari PengadilanNegeri pemohon.

2 hari kerja

Tim Delegasi dibentuksecara periodik

6. Sita dan Eksekusi : Jangka Waktu

I. Sita Jaminan :

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminandari Majelis Hakim pada hari itu juga.

- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itujuga setelah pemohon membayar panjar biayaperkara/Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) danmencatatnya ke dalam buku register penyitaan.

- Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama : 3hari setelah menerima berkas sita jaminan dariKepaniteraan perdata/bagian eksekusi.

- Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepadaKepaniteraan Perdata/bagian eksekusi perdatapaling lama : 1 hari setelah pelaksanaan sitajaminan.

II. Aanmaning :

- Surat masuk permohonan aanmaning, di disposisiKPN dan Pansek pada hari yang sama, jikapemohon aanmaning itu setelah dibaca dandipelajari ternyata memenuhi syarat untukdilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaningyang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPNmemerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untuk

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

14 hari kalender


dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhisyarat atau tidak.

- Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, danmencatatnya ke dalam register eksekusi paling lama1 hari setelah menerima disposisi.

- Kepaniteraan Perdata/ bagian eksekusimempersiapkan Penetapan KPN paling lama : 2 harisetelah pemohon membayar SKUM.

- Penyerahan berkas aanmaning/peneguran olehbagian eksekusi ke KPN untuk ditetapkan hari dantanggal peneguran (pada hari itu juga).

- Panitera menunjuk jurusita untuk melakukanpemanggilan pada hari itu juga.

- Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaningdiperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalamwilayah Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja di luarwilayah hukum Pengadilan Negeri yangbersangkutan.

- Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohonpada hari itu juga dan atau paling lama 3 harisebelum hari dan tanggal peneguran yang telahditetapkan.

- Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hariitu juga setelah dilakukan peneguran.

III. Sita Eksekusi dan Pengangkatan Sita:

- Surat masuk permohonan sita eksekusi danpengangkatan sita eksekusi di disposisi KPN danPansek pada hari yang sama, jika pemohon sitaeksekusi dan pengangkatan sita itu setelah dibacadan dipelajari ternyata memenuhi syarat untukdilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaningyang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPNmemerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untukdipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhisyarat atau tidak.

- Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, danmencatatnya kedalam buku register eksekusi paling

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

14 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

14 hari kalender

1 hari kerja


lama 1 hari setelah menerima disposisi.

- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 harisetelah pemohon membayar SKUM untukselanjutnya dibuatkan Penetapan sita eksekusi.

- KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.

- Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 3hari setelah menerima berkas sita eksekusi daribagian eksekusi.

- Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepadabagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelahpelaksanaan sita eksekusi.

IV. Eksekusi Riil / Pengosongan :

- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPNdan Pansek pada hari yang sama, jika pemohoneksekusi riil/ pengosongan itu setelah dibaca dandipelajari ternyata memenuhi syarat untukdilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaningyang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPNmemerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untukdipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhisyarat atau tidak.

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.

- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 harisetelah pemohon membayar SKUM untukselanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.

- KPN / Pansek meneliti penetapan eksekusi untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.

- Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.

- Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagianeksekusi.

- Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaaneksekusi kepada para pihak paling lama 3 harisebelum hari dan tanggal peneguran yang telah

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

14 hari kalender

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja


ditetapkan.

- Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepadakepada bagian perdata paling lama 1 hari setelahpelaksanaan eksekusi.

V. Eksekusi Lelang :

- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPNdan Pansek pada hari yang sama, jika pemohoneksekusi lelang itu setelah dibaca dan dipelajariternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, makaKPN kembali membuat persetujuan untukdilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutanpada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkasperkara untuk di aanmaning maka berkas harusdiserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudahlengkap dan memenuhi syarat atau tidak.

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya perkara (SKUM)setelah menerima disposisi KPN/Pansek.

- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 harisetelah pemohon membayar SKUM untukselanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang.

- KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelanguntuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.

- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusimempersiapkan surat permohonan pelaksanaanlelang kepada kantor lelang paling lama 2 harisetelah Penetapan ditandatangani.

Catatan :

Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor

kesulitan masing-masing perkara.

VI. Laporan Perdata (untuk diserahkan kepadaKepaniteraan Hukum).

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporanbulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambatpada tanggal 3 tiap bulannya.

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4bulanan kepada Panitera Hukum paling lambat padatanggal 3 tiap 4 bulannya.

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6bulanan kepada Paniera Muda Hukum paling lambat

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

Pada tanggal 3 tiapbulannya

Pada tanggal 3 tiap 4bulannya

Pada tanggal 3 tiap 6bulannya


pada tanggal 3 tiap 6 bulannya.

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporantahunan kepada Paniera Muda Hukum paling lambatpada tanggal 3 Januari Tahun berikutnya.

Pada tanggal 3 JanuariTahun berikutnya


B. PERDATA KHUSUS

1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1. URAIAN Jangka Waktu

- Pendaftaran permohonan kepailitan, pencabutan putusanpailit, rehabilitasi dilakukan setelah biaya perkara dibayarsesuai dengan apa yang ditaksir oleh Meja Pertamaberdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri,yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk setelah MejaPertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeritersebut;

1 hari kerja

- Registrasi perkara perdata permohonan, diselesaikan 1 harikerja;

1 hari kerja

- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua PengadilanNegeri melalui Panitera untuk ditetapkanMajelisnya/Hakim, diselesaikan 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakimdan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu 2hari kerja;

2 hari kerja

- Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh MajelisHakim/Hakim, ditetapkan 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Untuk sah dan patutnya pemanggilan sidang dibutuhkanwaktu selama 7 hari kerja, sebelum hari sidang yangditetapkan;

7 hari kerja

- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggalpenundaan sidang beserta alasannya kepada KepaniteraanPerdata;

1 hari kerja

- Pemeriksaan perkara (Permohonan, Jawaban, Pembuktian,Kesimpulan, Putusan), diselesaikan paling lama 60 harikerja sesuai court calender;

60 hari kerja

- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelahputusan diucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdata1 hari kerja;

1 hari kerja

- Pada saat Putusan diucapkan Majelis Hakim membacakanputusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani 1hari kerja;

1 hari kerja

- Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusandiucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukanputusan kepada para pihak yang tidak hadir 1 hari kerja;

1 hari kerja


- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembanganpersidangan tersebut ke dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu setelah menerima laporan dariPanitera Pengganti 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan(kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan7 hari kerja;

7 hari kerja

- Salinan putusan yang memuat pernyataan pailit harusdisampaikan kepada Hakim Pengawas, Kurator, setelahputusan 3 hari kerja;

3 hari kerja

- Hakim Pengawas menetapkan media pengumuman putusanpernyataan pailit, rapat kreditur pertama, bataspenyampaian pengajuan tagihan ke Kurator dalam 2 (dua)Koran harian dan berita Negara 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Usul penggantian atau penambahan Kurator diserahkankepada Majelis Hakim (Pasal 71) 1 hari kerja

1 hari kerja

- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksausul tersebut dengan memanggil Kurator, pemohon dalamwaktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Majelis Hakim dapat memutuskan penggantian ataupenambahan kurator selama 2 - 3 kali sidang dalam waktusebulan;

2 - 3 kali sidangdalam waktu

sebulan

- Hakim Pengawas harus menyerahkan perselisihan tagihanyang tidak dapat didamaikan (Renvoi Procedure) kepadaMajelis Hakim/Ketua Pengadilan Niaga setelah rapatkreditur deadlock tentang tagihan tersebut denganmemerintahkan pihak-pihak menghadap persidangan yangditetapkan untuk itu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Majelis Hakim segera memutus perkara perselisihantagihan (Renvoi Procedure) tersebut selama 2 - 3 kalisidang dalam waktu sebulan;

2 – 3 kali sidangdalam waktu

sebulan

- Hakim Pengawas menyerahkan Akta Perdamaian yangdisepakati untuk dihomologasi atau ditolak oleh MajelisHakim setelah rapat kreditur memutuskan perdamaiantercapai dengan menetapkan hari sidang untuk itu sertamemerintahkan para pihak, Kurator dan Hakim Pengawasmenghadiri sidang paling lama 14 hari setelah rapatkreditur tersebut dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Majelis Hakim harus memutuskan untuk mengesahkan ataumenolak perdamaian tersebut dalam waktu 7 hari kerja;

7 hari kerja

- Dalam hal Daftar Pembagian telah dibuat, maka HakimPengawas memerintahkan kurator mengumumkan DaftarPembagian tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian untuk

1 hari kerja


memberi kesempatan kepada kreditur atau debiturmengajukan keberatan dalam tenggang waktu yangditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam rapat krediturdalam waktu 1 hari kerja;

- Dalam hal diajukan keberatan atas Daftar Pembagiantersebut, maka Hakim Pengawas menetapkan hari sidanguntuk itu dengan memerintahkan pelawan dan kuratormenghadap di sidang tersebut 7 hari setelah batas waktupengumuman berakhir dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Majelis Hakim menetapkan dan mengumumkanpermohonan rehabilitasi tersebut dalam 2 (dua) suratkabar harian yang ditunjuk selama 60 hari setelahpermohonan rehabilitasi didaftarkan dalam waktu 1 harikerja;

1 hari kerja

- Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biayakepailitan, maka Hakim Pengawas dapat mengajukan usulpencabutan putusan pernyataan pailit kepada MajelisHakim;

1 hari kerja

- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk usulpencabutan putusan kepailitan tersebut dengan memanggilatau mendengar debitur dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Majelis Hakim memutus usul pencabutan putusanpernyataan pailit tersebut untuk mendengar panitiakreditur sementara dan setelah memanggil secara sah ataumendengar debitor dalam waktu 2 - 3 kali sidang dalamwaktu sebulan;

2 – 3 kali sidangdalam waktu

sebulan

2. Proses Kasasi Jangka Waktu

- Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 8hari setelah putusan kepailitan, renvoi procedure,pengesahan atau penolakan perdamaian diucapkan dengandisertai Memori Kasasi dalam waktu 8 hari kerja;

8 hari kerja

- Pendaftaran permohonan Kasasi dilakukan setelahmembayar biaya kasasi dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Memori Kasasi harus diberitahukan kepada TermohonKasasi setelah permohonan didaftarkan dalam waktu 2 harikerja;

2 hari kerja

- Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh TermohonKasasi setelah permohonan kasasi didaftar dalam waktu 7hari kerja;

7 hari kerja

- Kontra Memori Kasasi harus dikirimkan kepada PemohonKasasi dalam waktu 2 hari kerja;

2 hari kerja


- Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agungpaling lama 14 hari sejak pernyataan kasasi diterima dalamwaktu 14 hari kerja;

14 hari kerja

- Permohonan Kasasi harus diputus oleh Mahkamah Agungsetelah berkas diterima dalam waktu 60 hari kerja;

60 hari kerja

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidaklengkap;

MenggunakanPIN untuk

pengamanan

- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari MahkamahAgung dimohon disertai soft copy;

MenggunakanPIN untuk

pengamanan- Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam

waktu paling lama 2 hari kerja setelah putusan diterima;2 hari kerja

3. Proses Peninjauan Kembali Jangka Waktu

- Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam registerPeninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalamtenggang waktu 180 hari kerja setelah putusan mempunyaikekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru(novum) dan 30 hari kerja setelah inkracht apabiladidasarkan pada adanya kekeliruan dalam putusan hakim;

180 hari kerja

30 hari kerja

- Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali paling lama 2 hari kerjasetelah permohonan Peninjauan Kembali didaftar;

2 hari kerja

- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkanoleh Termohon Peninjauan Kembali setelah permohonanPeninjauan Kembali didaftar dalam waktu 7 hari kerja;

7 hari kerja

- Dalam waktu paling lama 30 hari setelah didaftarpermohonan Peninjauan Kembali harus dikirim keMahkamah Agung;

30 hari kerja

- Putusan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalamwaktu 60 hari kerja;

60 hari kerja

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakantidak lengkap;

- Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterimadari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;

- Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada parapihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusanditerima;

2 hari


4. Pendaftaran Permohonan PKPU

A. Permohonan PKPU yang diajukan Debitor

- Pembayaran panjar/biaya setelah dilakukan permohonanPKPU berkas sesuai check list, kemudian dilakukanpendaftaran permohonan tersebut, kemudian dilakukanpendaftaran permohonan tersebut, kemudian untukditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan dan menyerahkan berrkas kepada MajelisHakim dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak Pemohondilakukan pada saat pendaftaran;

- Putusan permohonan oleh Debitor tersebut untukmengabulkan PKPU sementara harus sudah diucapkandalam tenggang waktu 3 hari sejak permohonan PKPUdidaftar (Pasal 225);

3 hari kerja

B. Permohonan PKPU yang diajukan Kreditur

- Pembayaran biaya perkara dilakukan di Bank yang ditunjuksetelah dicek kelengkapan berkas sesuai check list danRegistrasi Perkara Permohonan PKPU dilakukan setelahbukti pembayaran diserahkan kepada Panitera MudaPerdata dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua PengadilanNegeri melalui Panitera untuk ditetapkan MajelisHakim/Hakim dan kemudian Ketua Pengadilan Negerimenetapkan Majelis Hakim/Hakim;

- Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakimdilakukan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Pemanggilan oleh Jurusita dilakukan 7 hari sebelum sidangyang ditetapkan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Pemeriksaan Perkara PKPU (jawab-jinawab) denganpenundaan sidang 1 hari;

- Permohonan PKPU harus diputus oleh Majelis Hakim untukmenetapkan PKPU sementara dalam kurun waktu 20 harisejak didaftar;

20 hari kerja

- Putusan PKPU sementara harus sudah disampaikan kepadaHakim Pengawas dan Pengurus setelah putusan diucapkandalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

- Pengadilan melalui pengurus harus memanggil debitor dankreditur yang dikenal untuk menghadap sidang yangdiselenggarakan pada saat PKPU sementara berakhir;


- Pada hari sidang yang diselenggarakan pada waktuberakhirnya PKPU sementara, Majelis Hakim harusmemutuskan PKPU sementara, Majelis Hakim harusmemutuskan pemberian PKPU tetap paling lama 270 hariatas persetujuan para kreditur (konkuren) atau debiturdinyatakan pailit karena PKPU tetap ditolak dan pada saatpersidangan tersebut harus didengar Hakim Pengawas,pengurus Debitur maupun Krediturnya (kuasanya);

Pada hari itujuga

- Usul penggantian Pengurus sebagaimana dimaksud dalamPasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004 diserahkan oleh HakimPengawas kepada Majelis Hakim dalam waktu 2 hari kerja;

2 hari kerja

- Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang atas usulpenggantian Pengurus setelah adanya usul dari HakimPengawas, atau kreditur atau Pengurus atau Pengurus yanglain;

1 hari kerja

- Setiap waktu Majelis Hakim dapat memutuskan usulpenggantian pengurus, setelah mendengar pengurus yangbersangkutan dan mengganti dengan pengurus lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) UU No.37/2004;

14 hari kerja

- Rencana perdamaian yang telah disepakati menjadiperjanjian perdamaian harus diajukan tertulis oleh HakimPengawas kepada Majelis Hakim untuk disahkan atauditolak setelah rapat kreditor memutuskan perdamaianyang disepakati;

2 hari kerja

- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memutuskanperdamaian yang telah disepakati tersebut;

2 hari kerja

- Majelis Hakim memutuskan mengesahkan perdamaian ataumenolak dengan menyatakan debitur pailit pada sidangyang ditetapkan;

14 hari kerja

- Kasasi dan Peninjauan Kembali secara mutatis danmutandis mengikuti ketentuan kepailitan;


2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

A. TEKNIS ADMINISTRASI

Penerimaan Gugatan

URAIAN WAKTUa. Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama

1) Penggugat atau advokat menyerahkan gugatan kepadaPanitera Muda perdata/Niaga dengan kelengkapanformal sekurang-kurangnya :a. Surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga.b. Surat Kuasa khusus.c. Kartu Anggota Advokat

2) Penggugat diwajibkan untuk menyertakan.a. Bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang

dianggap merugikan Penggugat.b. Alas hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat

HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal(Ditjen HKI).

3) Petugas pada meja pertama mencatat dokumen gugatanHKI yang dilampirkan oleh Penggugat pada lembardokumentasi daftar dokumen yang diserahkanPenggugat.

4) Panitera mengembalikan berkas perkara yang belumlengkap kepada Penggugat, dengan dijelaskan supayamelengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan yangtercantum dalam formulir kelengkapan berkas perkara.

5) Dalam hal berkas perkara telah lengkap, petugaspenerimaan berkas membuat SKUM (Surat Kuasa UntukMembayar) dalam rangkap tiga, (sesuai formulir yangditentukan ).a. Lembar pertama untuk Penggugat.b. Lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas

perkara.c. Lembar ketika untuk arsip.Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah biayaperkara sebagaimana dicantumkan dalam SKUM olehPanitera Muda perdata sebagai petugas meja pertama

6) Besarnya biaya perkara ditetapkan berdasarkan suratKeputusan ketua Pengadilan Negeri/Niaga yangbersangkutan.

7) Biaya perkara HKI dibayar sekaligus kepada Kasir yangmerupakan bagian dari Panitera Muda Perdata/Niaga.

8) Kasir setelah menerima pembayaran menanda tangani,membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dansekaligus mencantumkan nomor baik pada SKUMmaupun pada lembar pertama surat gugatan.

9) Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tataurutan penerimaan biaya perkara pada buku Jurnal.

10)Setelah Penggugat memenuhi kewajiban pembayaranmaka berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUMdan tanda terima pendaftaran diteruskan pada petugas


register untuk didaftar.11)Petugas register mencatat data serta mendaftar perkara

sesuai dengan nomor perkara yang tercantum padaSKUM/lembar pertama surat gugatan pada registerInduk Perkara HKI sesuai dengan urutan pencatatanyang ada.

Setelah perkara didaftar, petugas register member tanda terimapendaftaran kepada Penggugat atau Advokat. Formulir TandaTerima Gugatan diberikan sesuai dengan jenis gugatan yangdiajukan.

b. Pendaftaran Kasasi.1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan

perkara HKI, adalah dengan mengajukan kasasi.2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara

HKI pada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlakupada pendaftaran permohonan Kasasi.

3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh Pemohonditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI.

4) Setelah Pemohon kasasi menyelesaikan kewajibanpembayaran biaya perkara, Pemohon Kasasi diberikantanda terima dan SKUM yang ditandatangani PetugasKas pada tanggal yang sama dengan tanggalpenerimaan.

5) Petugas Register pada meja kedua mencatat tanggalpengajuan permohonan pada register induk perkara HKI.

6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaranpermohonan kasasi untuk ditandatangani oleh Paniteradan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkasperkara.

7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalamregister induk perkara diteruskan kepada petugasurusan upaya hukum HKI pada meja kedua untukditelaah kelengkapannya dan dicatat pada registerpermohonan Kasasi HKI.

8) Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasikepada petugas meja kedua selambat-lambatnya:a. 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Kasasi

didaftarkan untuk perkara Hak Paten dan Merek.b. 14 (empat) belas hari kalender setelah permohonan

Kasasi didaftarkan untuk perkara Hak Cipta dan 14(empat belas) hari kerja untuk desain industri, danDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu

9) Petugas pada meja kedua wajib memberikan tandaterima memori kasasi dan mengirimkan permohonanserta memori kasasi kepada pihak Termohon kasasidalam jangka waktu :a. 2(dua) hari kerja setelah penyerahan memori Kasasi,

untuk perkara paten, Merek, Desain Industri danDesain Tata Letak Sirkuit terpadu.

b. 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan Memorikasasi untuk perkara hak Cipta.

10)Dalam hal Termohon kasasi mengajukan kontra memori

7 hari

14 hari kalender

14 hari kerja

2 hari kerja

7 hari kalender


kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebutharus sudah disampaikan kepada petugas pada mejakedua dalam jangka waktu :a. Paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah tanggal

termohon kasasi menerima memori kasasi, untukperkara paten, Merek, Desain industri, dan Desaintata letak sirkuit Terpadu.

b. Paling lambat 14 (empat belas) kalender setelahtanggal termohon Kasasi menerima memori kasasi,untuk perkara hak Cipta.

11)Petugas meja kedua harus mempersiapkan salinankontra memori kasasi dan menyerahkan kepadaPanitera, agar panitera dapat menyampaikan salinantersebut kepada pemohon Kasasi dalam waktu:

2(dua) hari kerja setelah dokumen tersebut diserahkan olehtermohon:

a. Kasasi, untuk perkara Paten, merek, Desain Industri,dan Desain tata letak sirkuit terpadu.

b. 7(tujuh) hari kalender setelah dokumen tersebutdiserahkan oleh termohon Kasasi, untuk perkara hakcipta.

c. Pemberkasan perkara Kasasi.1) Petugas pada meja kedua memeriksa kelengkapan

berkas, kemudian membagi berkas tersebut kedalamberkas A dan berkas B.

2) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkarapada pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsipPengadilan Niaga.Berkas A berisi :a. Surat Gugatanb. Penetapan Penunjukan majelis Hakim.c. Penetapan hari Sidang.d. Panggilan-panggilan.e. Berita Acara Sidang (Jawaban/Tanggapan dan bukti-

bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara).f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang

berpekara.g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi.h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan

dengan perkara (bila ada).i. Berita acara Sita jaminan/Penyegelan (bila ada).j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh

kedua belah pihak ( bila ada).k. Surat-surat bukti Pemohon.l. Surat-surat bukti Termohon.m. Surat-surat lainnya.n. Salinan putusan.

3) Berkas B memuat permohonan kasasi, memori, kontramemori dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagaiarsip mahkamah Agung.Berkas B berisi :a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan

Niaga kepada kedua belah pihak;

7 hari kerja

14 hari kalender

7 hari kalender


b. Akta Permohonan Kasasi.c. Surat Kuasa khusus dari pemohon kasasi.d. Memori kasasi dan atau surat keterangan apabila

pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.e. Tanda terima Memori Kasasi.f. Berita acara pemberitahuan kasasi kepada

termohon.g. Salinan putusan pengadilan Niaga.

4) Petugas pada meja kedua menyiapkan berkas tersebut diatas dan dengan persetujuan panitera menyampaikanpermohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memorikasasi yang bersangkutan kepada mahkamah Agungmelalui panitera mahkamah Agung paling lambat :a. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyampaian

kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi,untuk perkara paten, merek, Desain industri, danDesain Tata letak Sirkuit terpadu.

b. 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggalpenyampaian kontra memori kasasi kepadapemohon kasasi ( untuk perkara hak cipta).

d. Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali1) Undang-undang HKI tidak mengatur upaya hukum

permohonan peninjauan kembali, namunberdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI upaya hukum permohonan peninjauan kembalidiperkenankan berdasarkan Undang-undangNomor Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonanpeninjauan kembali perkara HKI dilaksanakansesuai dengan ketentuan Undang-Undang

3) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5tahun 2004.

4) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalamjangka waktu sebagai berikut :o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari

setelah bukti baru ditemukan, apabilapermohonan peninjauan kembali diajukanberdasarkan alasan bahwa setelah perkaradiputus ditemukan bukti baru yang bersifatmenentukan, yang pada waktu perkaradiperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belumditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) harisetelah tanggal putusan yang dimohonkanpeninjauan kembali memperoleh kekuatanhukum tetap dan diberitahukan kepada parapihak, apabila permohonan peninjauan kembali

7 hari kerja

14 hari kalender

180 hari

180 hari


berdasarkan alasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 (a,c,d,e,f) Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang-UndangNomor Tahun 2004.

5) Besarnya biaya Peninjauan Kembali ditetapkanberdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI.

6) Setelah permohonan peninjauan kembalimenyelesaikan kewajiban pembayaran biayaperkara, Pemohon Peninjauan Kembali diberikantanda terima dan SKUM yang ditandatanganiPetugas Kas pada tanggal yang sama dengantanggal penerimaan.

7) Petugas Register pada meja Kedua mencatat tanggalpengajuan permohonan peninjauan kembali yangbersangkutan pada register Induk HKI.

8) Petugas register akan menyiapkan aktapermohonan peninjauan kembali untukditandatangani oleh Panitera dan PemohonPeninjauan Kembali dan dilampirkan pada berkasperkara. (sesuai formulir yang ditentukan).

9) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telahdicatat dalam register induk perkara diteruskankepada petugas upaya hukum pada Meja Keduauntuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat padaregister peninjauan kembali.

10)Petugas Meja Kedua wajib memberikan tandaterima permohonan dan memori PK kepadaPemohon dan selanjutnya mengirimkanpermohonan dan memori PK kepada Termohon PKdalam jangka waktu 2 (dua) hari setelahpermohonan didaftarkan. (sesuai formulir yangditentukan).

11)Tenggang waktu mengajukan kontra memori PKadalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberitahuan dan penyerahan memori PK.

12)Berkas perkara permohonan PK dikirimkan keMahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) harisetelah menerima kontra memori PK atau 7 (tujuh)hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari untuk menyerahkan kontra memori PK.

e. Pemberkasan Peninjauan kembaliPetugas pada Meja Kedua memeriksa kelengkapanberkas menyusun dan memastikan kelengkapan berkasPeninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebutke dalam berkas A dan berkas B.1) Berkas A memuat dokumen mengenai proses

perkara pada Pengadilan Niaga dan diperuntukkanbagi arsip pengadilan niagaBerkas A berisi :a. Surat Permohonan;b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

2 hari

30 hari

7 hari

30 hari


c. Penetapan Hari Sidang;d. Panggilan-panggilan;e. Berita Acara Sidang (Jawaban/ Tanggapan dan

bukti-bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara);

f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak;g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan

dengan perkara (bila ada);i. Berita Acara Sita Jaminan / Penyegelan (bila ada);j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh

kedua belah pihak (bila ada);k. Surat-surat bukti Pemohon;l. Surat-surat Bukti Termohon;m. Surat-surat lainnya;n. Salinan Putusan.

2) Berkas B berisi :a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan

Mahkamah Agung kepada Pemohon danTermohon atau Berita acara pemberitahuan isiPutusan Pengadilan Niaga (bila permohonanPeninjauan Kembali itu diajukan atas PutusanPengadilan Niaga);

b. Akta permohonan peninjauan kembali;c. Surat permohonan peninjauan kembali, beserta

dengan alasan-alasannya dilampiri dengan suratbukti;

d. Tanda terima surat permohonan peninjauankembali;

e. Surat Kuasa Khusus;f. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan

permohonan peninjauan kembali kepada pihaklawan;

g. Jawaban / kontra permohonan peninjauankembali;

h. Salinan Putusan Pengadilan Niaga;i. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;j. Tanda bukti setoran biaya dari Bank;k. Surat-surat lainnya;

2. Register Perkaraa. Perkara HKI

1) Untuk mencatat dan mengelola data mengenaiperkara HKI, diadakan suatu pencatatan yangteratur dan sistematis dalam suatu registerperkara HKI yang berisi segala sesuatu yangberkaitan dengan perkara tersebut.

2) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalamregister perkara harus dilakukan dengantertib dan cermat, sesuai dengan pencatatandalam Buku Jurnal Keuangan masing-masingdan tidak boleh ditunda-tunda;

3) Pemberian nomor register bagi perkara HKIdilakukan dengan aturan sebagai berikut :


(…./HKI/Merek (jenis perkara HKI)/20…/PN.Niaga….)

4) Pemberian nomor register dilakukanberdasarkan urutan nomor dalam Buku Jurnal.

b. Jenis Register Perkara HKI pada PengadilanNiaga1) Register Induk Perkara HKI;

Register tersebut adalah register utama yangmemuat segala keterangan mengenai setiapgugatan perkara HKI yang diajukan kePengadilan Niaga.

Register-register tersebut mencatat informasimengenai permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh para pihak Tata Cara PengisianRegister Perkara.1. Data perkara serta segala kegiatan yang

menyangkut jalannya perkara harus dicatatdalam buku Register Induk;

2. Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkaraharus dilakukan tepat waktu, menggunakantinta hitam;

3. Pencatatan data pada Buku Registerdilaksanakan sesuai dengan data asli yangtercantum dalam surat gugatan (pencatatandata tidak dapat disingkat kecuali data aslimenggunakan singkatan).

4. Pada pencatatan awal, apabila kolom yangdisediakan tidak mencukupi disambung padalembar berikutnya, untuk pencatatanselanjutnya mengingat lembar berikutnyatelah digunakan untuk mencatat perkara lain,apabila lembar yang disediakan tidakmencukupi ditempel kertas ke bawah.

5. Data kegiatan untuk perkara yang diajukankasasi serta PK, selain dicatat dalam BukuRegister Induk juga harus dicatat dalam bukuregister kasasi dan PK.

6. Penutupan Register setiap akhir bulanditandatangani oleh Petugas Register denganperincian keadaan perkara sebagai berikut :- Sisa bulan lalu …………… perkara- Masuk bulan ini ………..… perkara- Putus bulan ini ………... perkara- Sisa bulan ini ………….perkaraSetelah penutupan pada akhir bulan,pencatatan nomor urut dimulai dengan nomorsatu, sedangkan nomor perkara berlanjutuntuk periode 1 (satu) tahun dalam perkaraHKI yang sedang berjalan.

7. Penutupan Register setiap akhir tahunditandatangani oleh Panitera dan diketahuioleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, denganperincian sebagai berikut :- Sisa tahun lalu……………..perkara


- Masuk tahun ini ………….. perkara- Putus tahun ini ………... perkara- Sisa tahun ini ………... perkara

8. Register permohonan kasasi, registerpeninjauan kembali ditutup setiap akhir tahundengan rekapitulasi :- Sisa tahun lalu ……….. perkara- Masuk tahun ini …………..perkara- Putus tahun ini ……….. perkara- Sisa tahun ini …………perkara- Sisa akhir …………………perkara- Sudah dikirim …………..…perkara- Belum dikirim ………… perkara

9. Pembetulan pencatatan pada buku Registertidak diperbolehkan menggunakan Tip Ex,melainkan harus direnvoi dan ditanda tanganioleh petugas yang bersangkutan.

3. Buku Keuangan Perkaraa. Keuangan Perkara pada Pengadilan Niaga

diselenggarakan secara tersendiri oleh bendaharakepaniteran niaga yang merupakan bagian dariMeja pertama.

b. Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan,Permohonan Penetapan sementara, Kasasi dan PK)diterima oleh Pemegang Kas.

c. Pemegang kas menyerahkan uang hak-hakkepaniteraan kepada bendaharawan penerimauntuk disetorkan kepada Kas Negara seminggusekali.

d. Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiappenerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalamBuku Induk dan Jurnal Keuangan perkara niagamenurut jenis-jenisnya.

e. Buku Keuangan HKI pada Pengadilan Niaga terdiridari :1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI;2. Buku Jurnal Keuangan Perkara HKI;3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan

Kasasi Perkara HKI;4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan

Peninjauan Kembali Perkara HKI;5. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan;

f. Pembuatan dan pencatatan buku jurnaldilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :1. Pada halaman awal Buku Jurnal dibuat catatan

tentang banyaknya halaman dari Buku Jurnalyang bersangkutan dan ditandatangani olehKetua Pengadilan Niaga;

2. Tiap Lembar buku Jurnal diberikan nomorhalaman, halaman pertama dan halamanterakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan ,sedang halaman lainnya diparaf.

3. Pencatatan Buku Jurnal untuk setiap nomor


perkara menggunakan 1 (satu) halaman duamuka.

4. Pencatatan Buku Jurnal dimulai pada satperkara diterima, ditutup pada saat

5. perkara putus dan dibuka kembali apabila adapemberitahuan putusan.

6. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatankasasi dikeluarkan pada saat/ setelahditerimanya panjar biaya perkara.

7. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan padasaat perkara diputus.

8. Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup Hak-Hak Kepaniteraan,dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Semua pengeluaran uang yang merupakan Hak-Hak Kepaniteraan adalah merupakanpendapatan Negara, setiap minggu sekaliPemegang Kas harus menyetor kepadabendaharawan Penerima untuk disetorkan kekas Negara.

10. Jenis pengeluaran pada Buku Jurnal harussesuai dengan jenis pengeluaran uang yangtelah ditentukan pada kolom Buku IndukKeuangan Perkara.

11. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaranuang setelah dicatat dalam Buku Jurnal harusdipindahkan ke dalam Buku Kas Bantu yangpencatatannya dibuat tindasan rangkap dua.

12. Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari BukuKas Bantu yang berupa lembaran kertasdiserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalamBuku Induk dan sekaligus sebagai laporanpenerimaan dan pengeluaran uang hariankepada Panitera.

13. Untuk perkara yang diajukan Kasasi dan PKpada kolom keterangan Buku Jurnal TingkatPertama harus diberikan catatan tentangtanggal pengajuan kasasi dan PK, nomorhalaman serta tahun perkara tersebut dicatat.

g. Buku Induk terbagi pada dua jenis yaitu :1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI.2. Buku Induk Penerimaan Uang Hak-Hak

Kepaniteraan.h. Tata cara pembuatan dan Pencatatan pada Buku

Induk :1. Buku Induk adalah buku untuk mencatat

kegiatan penerimaan dan pengeluaran uanguntuk semua perkara, yang pencatatannyasecara berurutan dimulai pada awal bulan danditutup pada akhir bulan.

2. Buku Induk dikelola oleh Panitera atau stafPanitera yang ditunjuk dengan Surat KeputusanKetua Pengadilan Negeri / Niaga.

3. Pencatatan Data pada Buku Induk harus sama


dengan data yang ada pada Buku Jurnal.4. Penutupan Buku Induk secara rutin dilakukan

pada setiap akhir bulan yang ditandatanganioleh Panitera dan diketahui oleh KetuaPengadilan Negeri / Niaga.

5. Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat KetuaPengadilan Negeri / Niaga dapatmemerintahkan Panitera untuk menutup BukuInduk Keuangan (pemeriksaan mendadak olehKetua Pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga)bulan sekali).

6. Pada penutupan Buku Induk Keuangan, harusdijelaskan keadaan uang menurut Buku Kas,keadaan uang yang ada dalam brankas ataudisimpan di Bank, serta uraian secara terperincijenis mata uang yang ada dalam brankas.

7. Apabila dalam penutupan terdapat selisihjumlah uang antara Buku Kas dan uang kassesungguhnya, harus dijelaskan alasanterdapatnya selisih, selisih uang tersebut harusmerupakan selisih lebih dan tidak bolehterdapat selisih kurang.

i. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga sebelummenandatangani Buku Induk Keuangan, harusmeneliti kebenaran keadan uang menurut Buku Kasdan menurut keadaan yang nyata, baik dalambrankas maupun yang disimpan di bank, dengandisertai bukti penyimpanan uang di bank.

j. Buku Jurnal dan Buku Induk harus diganti tiaptahun, tidak boleh digabung dengan tahunsebelumnya.

k. Pemegang Kas membuat laporan keuangan perkaraniaga setiap bulannya.

Laporan PerkaraPengadilan Negeri / Niaga berkewajibanmembuat laporan tentang keadan perkara yang meliputi :a. Laporan Keadan Perkara HKI.b. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan

Kasasi.c. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan PK.d. Tanggal Pembuatan Laporan adalah tanggal akhir

bulan.

4. Kearsipana. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh

Panitera Pengganti segera dikirimkan ke PetugasMeja Ketiga dalam rangka persiapan pengirimansalinan putusan kepada para pihak atau untukdiarsipkan.

b. Salinan putusan ditandatangani oleh Panitera.c. Salinan putusan perkara HKI harus sudah

dikirimkan kepada para pihak paling lambat 14(empat belas) hari sejak tanggal putusandiucapkan.

3 bulan sekali

14 hari


d. Setelah salinan putusan dikirim ke para pihak,maka petugas meja ketiga menyimpan berkasperkara untuk diarsipkan.

e. Pembenahan dan Penataan Berkas Perkara danarsip Berkas Perkara dilakukan dalam 3 (tiga)tahap yakni :1). Tahap Pertama

a. Pendataan semua berkas perkara denganmemisahkan berkas perkara yang masihberjalan dan arsip berkas perkara.

b. Berkas yang masih berjalan disusun secaravertikal/ horizontal sesuai dengan situasidan kondisi ruangan.

c. Penataan arsip berkas perkara dimasukkandalam sampul/ box dengan diberikancatatan :1) Nomor urut box;2) Tahun Perkara;3) Jenis Perkara;4) Nomor urut perkara;

2). Tahap KeduaPembenahan dan penataan arsip berkasperkara tahap kedua dilakukan oleh PaniteraMuda Hukum, dengan cara :a. Membuat daftar isi yang ditempel dalam

box.b. Arsip yang telah disusun menurut jenis

perkara, dipisahkan menurut klarifikasiperkaranya dan disimpan dalam boxtersendiri.

c. Penyimpanan box arsip berkas perkaradalam rak (lemari).

d. Membuat daftar isi rak (D.I.R) dan daftar isilemari (D.I.L).

3). Tahap KetigaPembenahan dan penataan arsip berkasperkara tahap ketiga dilakukan oleh PaniteraMuda Hukum, dengan cara :a. Memisahkan berkas perkara yang sudah

mencapai masa untuk dihapus.b. Menyimpan Arsip berkas pertama yang

telah dimasukkan ke dalam box / sampuluntuk disimpan dalam rak / lemari.

4). Pengadilan juga dapat meyimpan berkasperkara dalam bentuk lain, seperti pada pitamagnetic, disket, atau media lainnya.

B. TEKNIS PERADILAN1. Pemanggilan

a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sitapaling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatandidaftarkan.

b. Permintaan pemanggilan delegasi dibuat SuratPengantar yang ditanda tangani oleh Panitera.

7 hari


2. Penunjukkan Majelis Hakima. Setelah perkara didaftarkan pada register, selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja dan untuk Hak Ciptaselambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelahtanggal pendaftaran Petugas Register harus sudahmenyampaikan berkas perkara kepada Paniteramelalui Panitera Muda Perdata.

b. Panitera Pengganti membuat serta melampirkanformulir jangka waktu penyelesaian perkara (matrik)pada berkas tersebut yang berfungsi sebagaikalender persidangan perkara. (sesuai formulir yangditentukan).

c. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga menunjuk MajelisHakim yang akan menyidangkan perkara, kemudianmenyerahkan kepada Panitera yang akan menunjukPanitera Pengganti.

d. Setelah Majelis Hakim menerima dan mempelajariberkas perkara kemudian menetapkan hari sidangpaling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatandidaftarkan.

3. Pemeriksaan di Persidangana. Pada hari sidang pertama Majelis Hakim memeriksa

syarat formal gugatan.b. Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian

tanpa menggunakan prosedur mediasi sebagaimanadiatur dalam Perma No 2 tahun 2003.

c. Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengantata cara pemeriksaan perkara perdata biasa.

4. Putusana. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan

puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapatdiperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari ataspersetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali perkaraPaten 180 (seratus delapan puluh) hari.

b. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalamhal terjadi perbedan pendapat, pendapat yangberbeda tersebut dicantumkan dalam pertimbanganhukumnya.

5. Hal-Hal Khususa. Desain Industri.

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentangbentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atauwarna, atau garis dan warna, atau gabungandaripadanya, yang berbentuk tiga dimensi ataudua dimensi yang memberikan kesan estetis dandapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi ataudua dimensi serta dapat dipakai untukmenghasilkan suatu produk, barang, komoditasindustri, kerajinan tangan.

2. Desain yang dilindungi adalah desain industri

2 hari kerja

2 hari kalender

3 hari

90 hari

30 hari

180 hari


yang baru.3. Desain industri dianggap baru, apabila pada

tanggal penerimaan, desain tersebut tidak samadengan pengungkapan yang telah adasebelumnya.

4. Foto copy sertifikat yang diajukan sebagai bukti dipersidangan harus sesuai dengan asli termasukwarna aslinya.

b. Merek.1) Penghapusan

a). Gugatan penghapusan pendaftaranmerek dapat diajukan oleh pemilikmerek, Dirjen HKI dan pihak ketiga.

b). Gugatan penghapusan merek dapatdiajukan dengan alasan :(1).Merek tidak digunakan selama tiga

tahun berturut-turut dalamperdagangan barang.

(2).Merek digunakan untuk jenis barangatau jasa yang tidak sesuai denganyang dimohonkan pendaftarantermasuk pemakaian merek yangtidak sesuai dengan merek yangdidaftar.

2). Pembatalan(a). Gugatan pembatalan pendaftaran merek

dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan dengan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5atau 6 UU No. 15 Tahun 2001.

(b). Gugatan pembatalan pendaftaran merekhanya dapat diajukan dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak tanggalpendaftaran merek, kecuali apabilamerek tersebut bertentangan denganmoralitas agama, kesusilaan, atauketertiban umum.

3). Persamaan pada pokoknya dilihat dari :(a). Kemiripan yang disebabkan oleh adanya

unsur-unsur yang menonjol antaramerek yang satu dengan merek yang lain.

(b). Menimbulkan kesan adanya persamaanmengenai bentuk, cara penempatan, carapenulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bukti ucapanyang terdapat

4). Kriteria merek terkenal adalah :(a). Sejauh mana pengetahuan masyarakat

mengenai merek tersebut di bidangusaha yang bersangkutan.

(b). Reputasi merek yang diperoleh karenapromosi yang gencar dan besar.

(c). Investasi di beberapa Negara yangdibuktikan pemilik dengan sertifikat.

5 tahun


(d). Hasil survei lembaga independen.(e). Terhadap merek terkenal yang belum

terdaftar di Indonesia dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan Niagadengan cara mengajukan pendaftaranterlebih dahulu kepada Dirjen HKI (Pasal68 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (1b) UU No.15 tahun 2001).

c. Paten1) Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

Negara kepada inventor atas hasilinvensinya di bidang tekhnologi.

2) Paten diberikan untuk invensi yang baru,mengandung langkah inventif dan dapatditerapkan dalam bidang industri.

3) Suatu invensi dianggap baru jika padatanggal penerimaan invensi tersebut tidaksama dengan tekhnologi yang diungkapkansebelumnya.

4) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukanapabila :a) Paten tersebut menurut ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidakdiberikan.

b) Paten tersebut sama dengan Paten lainyang telah diberikan kepada pihak lainuntuk invensi yang sama.

c) Pemberian lisensi wajib ternyata tidakmampu mencegah berlangsungnyapelaksanaan Paten dalam bentuk dancara yang merugikan kepentinganmasyarakat.

d) Pihak yang berhak mengajukanpembatalan paten adalah :(1) Pihak ketiga(2) Kejaksaan dalam hal pemegang

paten atau penerima lisensi wajib.e) Putusan atas gugatan pembatalan

paten harus diucapkan paling lambat180 hari kerja setelah tanggal gugatandibatalkan.

d. Hak Cipta1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta

dan Pendaftaran bukan merupakan kewajibanuntuk mendapatkan hak cipta.

2) Pencipta adalah seseorang atau beberapaorang secara bersama-sama yang atasinspirasinya melahirkan suatu ciptaanberdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,kecekatan, keterampilan, atau keahlian yangdituangkan ke dalam bentuk yang khas danbersifat pribadi.

3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta

180 hari kerja


yang menunjukkan keasliannya dalamlapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagaipemilik hak cipta, atau pihak yang menerimahak tersebut dari pencipta, atau pihak lainyang menerima lebih lanjut hak dari pihakyang menerima hak tersebut.

5) Pemegang hak cipta berhak mengajukangugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga.

6) Pemegang hak cipta berhak memohon kepadapengadilan niaga agar memerintahkanpenyerahan seluruh atau sebagianpenghasilan yang diperoleh daripenyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,pertunjukan atau pameran karya, yangmerupakan hasil pelanggaran hak cipta.

7) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untukmencegah kerugian yang lebih besar padapihak yang haknya dilanggar, hakim dapatmemerintahkan pelanggar untukmenghentikan kegiatan pengumumandan/atau perbanyakan ciptaan atau barangyang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

8) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak gugatan didaftarkan dipengadilan niaga.

9) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukankepada Ketua Pengadilan Niaga;

10) Panitera menyampaikan gugatan kepada KetuaPengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hariterhitung setelah gugatan didaftarkan.

11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) harisetelah gugatan didaftarkan, pengadilan niagamempelajari gugatan dan menetapkan harisidang.

12) Sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalamjangka waktu paling lama 60 (enam puluh)hari setelah gugatan didaftarkan.

13) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatandidaftarkan.

14) Putusan atas gugatan harus diucapkan palinglama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatandidaftarkan dan dapat diperpanjang palinglama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuanKetua Mahkamah Agung.

15) Terhadap putusan pengadilan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(4) hanya dapat diajukan kasasi.

16) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empatbelas) hari setelah tanggal putusan yang

90 hari

2 hari

3 hari

60 hari

7 hari

90 hari

30 hari

14 hari


dimohonkan kasasi diucapkan ataudiberitahukan kepada para pihak denganmendaftarkan kepada pengadilan yang telahmemutus gugatan tersebut.

17) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memorikasasi kepada panitera dalam waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal permohonankasasi didaftarkan.

18) Panitera wajib mengirimkan permohonankasasi dan memori kasasi dan memori kasasikepada pihak termohon kasasi paling lama 7(tujuh) hari setelah memori kasasi diterimaoleh panitera.

19) termohon kasasi dapat mengajukan kontramemori kasasi kepada panitera paling lama 14(empat belas) hari setelah tanggal termohonkasasi menerima memori kasasi dan paniterawajib menyampaikan kontra memori kasasikepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh)hari setelah kontra memori kasasi diterimaoleh panitera.

20) Panitera wajib mengirimkan berkas perkarakasasi kepada Mahkamah Agung paling lama14 (empat belas) hari setelah lewat jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

14 hari

7 hari

14 hari

7 hari

14 hari


3. ARBITRASE

No. Uraian Diajukan Limit Waktu Keterangan

1. ‘KesepakatanTertulis’ yang dicapaioleh para pihak yangbersengketa (melaluiMediator yang ditunjukoleh sebuah LembagaArbitrase atau LembagaAlternatif PenyelesaianSengketa/ APS)

Diajukan kePN melalui

Pansespaling lama30 hari sejakpenandatanga

nankesepakatan

Didaftar, dicatat dandiselesaikan dalam 1hari kerja dalamRegister di KepaniteraanPerdata

Pasal 6 ayat(7)

UU No.30Tahun 1999

tentangArbitrase dan

APS

2. PermohonanPenunjukan Arbiter/Majelis Arbitrase(dalam hal para pihaktidak dapat mencapaikesepakatan pemilihanArbiter dalam Arbitraseatau Arbitrase Ad Hoc)

Diajukankepada Ketua

PN melaluiPanses

- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;

- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat1 hari kerjaberikutnya ;

- Ketua PN menunjukArbiter/Majelis Arbiterdari daftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yangdiperoleh dariOrganisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja;

Pasal 13 ayat(2)

UU 30/1999

3. PermohonanPenunjukan ArbiterTunggal (dalam halpara pihak sepakatmenunjuk ArbiterTunggal namun hal itutidak terjadikesepakatan antarapara pihak)


PN melaluiPanses



- Ketua PN menunjukArbiter Tunggal daridaftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yangdiperoleh dari

Pasal 14 ayat(4)

UU 30/1999


Organisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja ;

4. PermohonanPenunjukan ArbiterKetiga (jika masing-masing Arbiter yangditunjuk oleh parapihak tidak berhasilmenunjuk ArbiterKetiga dalam waktupaling lama 14 harisetelah Arbiter yangterakhir ditunjuk)


PN melaluiPanses



- Ketua PN menunjukArbiter Ketiga daridaftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yangdiperoleh dariOrganisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja ;

Pasal 15 ayat(4)(5)

UU 30/1999

5. PenetapanPembebasan TugasArbiter (dalam halArbiter ybs.mengajukanpermohonan penarikandiri dan tidak mendapatpersetujuan para pihak)


PN melaluiPanses



- Ketua PN menetapkanPembebasan TugasArbiter dalam waktupaling lama 10 harikerja ;

Pasal 19 ayat(4)

UU 30/1999


6. Tuntutan Hak Ingkarterhadap Arbiter yangDiangkat oleh Ketua PN(diajukan jika :menimbulkan keraguanbahwa Arbiter tidakmelakukan tugasnya,melakukan tugasnyatidak secara bebas,akan berpihak, adahubungan keluarga,keuangan ataupekerjaan dengan salahsatu pihak)


PN melaluiPanses



- Ketua PN menetapkanHak Ingkar terhadapArbiter dalam waktupaling lama 10 harikerja ;

- Ketua PN memutuskanapakah Hak Ingkardikabulkan atau tidakdalam hal tuntutandiajukan oleh salahsatu pihak tetapi tidakdisetujui oleh pihaklain dan Arbiterybs.tidak bersediamengundurkan diri ;

- Putusan Ketua PNmengikat kedua pihakdan tidak dapatdiajukan perlawanan ;

- Jika tuntutandikabulkan, harusdiangkat ArbiterPengganti, jikatuntutan ditolak,Arbiter tetapmelanjutkan tugasnya ;

Pasal 22 ayat(1)(2) dan

Pasal 23 ayat(1) UU

30/1999

Pasal 25 ayat(1)(2) (3)

7. Lembar Asli atauSalinan OtentikPutusan Arbitrase

Diajukan kePN melalui

Pansespaling lama

30 hari kerjasejak tanggal

putusandiucapkan

- Didaftar, dicatat dandiselesaikan dalam 1hari kerja dalamRegister diKepaniteraan Perdata ;

- Sebagai tanda sudahdiserahkan dandidaftarakan diPengadilan Negeri,dilakukan pencatatandan penandatangananpada bagian akhir ataudi pinggir putusan olehPanses dan Arbiteratau Kuasanya yang

Pasal 59 ayat(1)(2)(3)(4)


menyerahkan, dancatatan tersebutmerupakan aktapendaftaran ;

- Dalam hal tidakdipenuhi ketentuanayat (1)(2) dan (3),berakibat putusanArbitrase tidak dapatdilaksanakan

8. Pelaksanaan PutusanArbitrase(Ketua PNmemerintahkanpelaksanaan putusanArbitrase ataspermohonan salah satupihak dalam hal pihaklainnya tidakmelaksanakan putusanArbitrase secarasukarela) ;


PN melaluiPanses



- Ketua PN mempelajaripermohonan eksekusidan dalam waktupaling lama 30 harisetelah permohonandidaftarkan kepadaPanitera, Ketua PNmemerintahkanpelaksanaan putusanArbitrase ;

- Ketua PN memberikanperintah pelaksanaansetelah sebelumnyamemeriksa apakahputusan telahmemenuhi ketentuanPasal 4 dan 5 sertatidak bertentangandengan kesusilaan danketertiban umum ;

- Dalam hal putusanArbitrase tidakmemenuhi ketentuansebagaimana dimaksudPasal 62 ayat (2), KetuaPN menolakpermohonanpelaksanaan eksekusidan penolakan tersebuttidak terbuka upayahukum apapun ;

Pasal 61,Pasal 62 ayat(1) (2)(3)(4),

Pasal 63,Pasal 64,

Pasal 69 ayat(1)


- Ketua PN tidakmemeriksa alasan ataupertimbangan dariputusan Arbitrase ;

- Perintah Ketua PNditulis pada lembar aslidan salinan otentikputusan Arbitrase yangdikeluarkan ;

- Putusan Arbitrase yangtelah dibubuhi perintahKetua PN, dilaksanakansesuai ketentuanpelaksanaan putusandalam perkara perdatayang telah berkekuatanhukum tetap ;

- Dalam hal yangdilaksanakan eksekusiputusan ArbitraseInternasional, makaKetua PN tempatdomisili Termohon(yang secara relatifberwenangmelaksanakannya)dapat melaksanakaneksekusi Internasionaltersebut setelah adaeksekuatur dari KetuaPN Jakarta Pusat ;

- Putusan ArbitraseInternasional yangmenyangkut Negara RIsebagai salah satupihak dalam sengketa,hanya dapatdilaksanakan setelahmemperoleheksekuatur dari KetuaMahkamah Agung yangselanjutnyadilimpahkan kepada PNJakarta Pusat ;


9. Pembatalan PutusanArbitrase


PN melaluiPanses

- PN menerimapermohonanpembatalan putusanArbitrase Nasionalsecara tertulis dalamtenggang waktu 30 hariterhitung sejak haripenyerahan danpendaftaran putusanArbitrase kepadaPanses PN ;



- Ketua PN menetapkanMajelis Hakim, danPanses menunjukPanitera Penggantidalam waktu palinglama 2 hari kerja ;

- Setelah berkas diterimaMajelis Hakim,penetapan hari sidangdibuat pada hari itujuga ;

- Putusan ataspermohonanpembatalan, ditetapkanoleh Ketua PN dalamwaktu paling lama 30hari kerja sejakpermohonanpembatalan diterima ;

- Jika permohonanpembatalandikabulkan, Ketua PNmenentukan lebihlanjut akibatpembatalan seluruhnyaatau sebagian putusanArbitrase ;

- Terhadap putusan PNtentang pembatalanputusan Arbitrasetersebut, dapat

Pasal 71,Pasal 72 ayat(2)(3)(4) (5)


diajukan banding(diartikan kasasi) keMahkamah Agung, yangmemutus dalam tingkatpertama dan terakhir,dalam waktu 30 harikerja setelahpermohonan bandingditerima ;


4. KPPU

Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU

1. Permohonan keberatan diajukan

dalam bentuk gugatan.


dalam tenggang waktu setelah Pelaku

Usaha menerima pemberitahuan

putusan KPPU dan atau diumumkan

melalui website KPPU.

14 (empat belas) hari kerja

3. Permohonan keberatan diajukan di

tempat Pelaku Usaha berdomisili.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU


kepada Ketua Pengadilan Negeri

melalui Kepaniteraan Pengadilan

Negeri yang bersangkutan sesuai

dengan prosedur pendaftaran perkara

perdata umum dengan memberikan

salinan permohonan keberatan kepada

KPPU.

2. Dalam hal permohonan keberatan

diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku

Usaha untuk Putusan KPPU yang sama

dan memiliki kedudukan hukum yang

sama, perkara tersebut harus didaftar

dengan nomor yang sama pada satu

Pengadilan Negeri.



diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku

Usaha untuk Putusan KPPU yang sama,

tetapi berbeda tempat kedudukan

hukumnya, KPPU dapat mengajukan

permohonan tertulis kepada

Mahkamah Agung untuk menunjuk

salah satu Pengadilan Negeri disertai

usulan Pengadilan Negeri yang akan

memeriksa penggabungan


permohonan keberatan tersebut,

dengan tembusan kepada seluruh

Ketua Pengadilan Negeri yang

menerima permohonan keberatan

tersebut.

4. Dalam hal Pengadilan Negeri yang

menerima tembusan tersebut ternyata

telah memeriksa permohonan

keberatan tersebut, maka harus

menghentikan pemeriksaan dan

menunggu penetapan Mahkamah

Agung tentang Penunjukkan

Pengadilan Negeri yang akan

memeriksa permohonan keberatan

tersebut.

5. Dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan setelah menerima

permohonan keberatan, Mahkamah

Agung menunjuk Pengadilan Negeri

yang memeriksa perkara tersebut,

dengan ketentuan tenggang waktu

pemeriksaan sebelumnya tidak

diperhitungkan.


Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja dihitung sejak berkas perkara

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

6. Pengadilan Negeri yang sebelumnya

memeriksa perkara yang

bersangkutan, setelah menerima

penetapan Mahkamah Agung tentang

Penunjukkan Pengadilan Negeri, dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan

harus melimpahkan berkas perkara

disertai sisa biaya perkaranya ke

Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

7 (tujuh) hari kerja


Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

1. Setelah menerima permohonan

keberatan, Ketua Pengadilan Negeri

dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan menunjuk Majelis Hakim

yang sedapat mungkin terdiri dari

Hakim-Hakim yang mempunyai

pengetahuan yang cukup di bidang

hukum persaingan usaha.

2 (dua) hari kerja


diajukan oleh Pelaku Usaha, KPPU

wajib menyerahkan putusan dan

berkas perkaranya kepada Pengadilan

Negeri yang memeriksa permohonan

keberatan pada hari persidangan

pertama.

3. Pemeriksaan keberatan dilakukan

hanya atas dasar putusan KPPU dan

berkas perkara tersebut.

4. Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui

proses mediasi.

5. Majelis Hakim harus memberikan

putusan dalam tenggang waktu yang

telah ditentukan sejak dimulainya

pemeriksaan keberatan tersebut.

30 (tiga puluh) hari kerja

6. Dalam hal Pengadilan Negeri yang

ditunjuk berdasarkan penetapan

Mahkamah Agung untuk memeriksa

keberatan tersebut, jangka waktu

pemeriksaan dihitung kembali sejak

Majelis Hakim menerima berkas

perkara yang dikirim oleh Pengadilan

Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh

Mahkamah Agung.

7. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat

perlu pemeriksaan tambahan, maka

melalui putusan sela memerintahkan

kepada KPPU untuk melakukan

pemeriksaan tambahan.


8. Perintah tersebut memuat hal-hal yang

harus diperiksa dengan menyebutkan

alasan-alasan yang jelas dan jangka

waktu pemeriksaan tambahan yang

diperlukan.

9. Dalam hal perkara dikembalikan

karena ada perintah Majelis Hakim

kepada KPPU untuk dilakukan

pemeriksaan tambahan tersebut, sisa

waktu pemeriksaan keberatan

ditangguhkan.

10. Dengan memperhitungkan sisa waktu

tersebut, sidang lanjutan pemeriksaan

keberatan harus sudah dimulai dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan

setelah KPPU menyerahkan berkas

pemeriksaan tambahan tersebut.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

11. Upaya hukum terhadap Putusan

Pengadilan Negeri tersebut adalah

kasasi.

Tata Cara Permohonan Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU

1. Permohonan penetapan eksekusi

putusan yang telah diperiksa melalui

prosedur keberatan, diajukan KPPU

kepada Pengadilan Negeri yang

memutus perkara yang bersangkutan.

2. Permohonan penetapan eksekusi

putusan yang tidak diajukan keberatan,

diajukan kepada Pengadilan Negeri

tempat kedudukan hukum Pelaku

Usaha.


5. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (B P S K )

A. Landasan Hukum :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

2. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.01 Tahun 2006 ;

3. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata

Khusus ;

B. Uraian.

- Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

- Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau

diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam

Undang undang.

- Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar

Pengadilan, gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak

yang bersengketa.

- Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang

konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; kelompok

konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ; Lembaga Perlindungan

Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk

badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan

dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan

kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

- Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada Peradilan Umum.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban

yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan

Peraturan Pemerintah.


URAIAN JANGKA WAKTU

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani SengketaKonsumen

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksaperkara paling lambat

Putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada PengadilanNegeri di tempat konsumen yang dirugikan Pengadilan Negeriwajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 14 hari.

Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilannegeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggapmenerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badanpenyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan,tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuaidengan ketentuan Pidana perundangundangan yang berlaku.

Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yangcukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

GUGATAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK

Gugatan keberatan atas Putusan BPSK diajukan di PengadilanNegeri setempat, melalui Panitera Muda Perdata. (Meja 1).Panitera Muda Perdata wajib meneliti kelengkapan gugatandengan memeriksa adanya Berkas Perkara dari BPSK(Pasal 6 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2006 yang berbunyi : (2).Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar Putusan BPSKdan berkas perkara. (bukan kutipan Putusan)

Apabila belum ada berkas Putusan BPSK ; Panitera wajibmeminta dengan cara menyurati BPSK agar mengirimkansegera berkas putusan dimaksud.

Apabila berkas perkara BPSK sudah lengkap baru diajukan keKetua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim.

21 hari kerja

paling lambat 21(dua puluh satu)

hari sejakditerimanyakeberatan

paling lambat 7(tujuh) hari kerja

paling lambat 14(empat belas) hari

kerja

14 (empat belas)hari


4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Majelis Hakim menentukan hari sidang dengan memanggilpihak-pihak yang bersengketa.

Apabila pihak-pihak sudah hadir dimulailah pemeriksaanGugatan tersebut oleh Majelis Hakim dan terhadap GugatanPutusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wajibmengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusandiucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.

Putusan diucapkan Majelis hakim dalam keadaan telah net siapdibacakan, ditanda tangani dan kutipan putusan dapatdiberikan kepada pihak pihak yang bersengketa.

Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusandiucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukanputusan kepada para pihak yang tidak hadir.

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangantersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itusetelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara selambat-lambatnya.

Upaya hukum terhadap putusan gugatan keberatan atasputusan BPSK.

Bahwa menyimpang dari perkara perdata umum, untukgugatan keberatan terhadap putusan BPSK adalah KASASI.Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan keberatanterhadap putusan BPSK, para pihak dalam waktu paling lamadapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia.

KASASI gugatan keberatan terhadap putusan BPSK

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon palinglama

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya dalamwaktu

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon dalamwaktu

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasidalam waktu

3 (tiga) hari kerja,


21 (dua puluh satu)hari kerja sejaksidang pertama

dilakukanpada hari itu juga

pada hari itu juga

pada hari itu juga

14 hari kerjasetelah putusan

14 (empat belas)hari

4 hari kerja setelahpernyataan Kasasi.

14 hari setelahpermohonan kasasi

diajukan

4 hari kerja


Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung R.I.harus dikirm paling lama

Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft Copy masing-masing putusan

Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari MahkamahAgung RI dimohon disertai Soft Copy

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkanputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakmenerima permohonan kasasi

Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak paling lama

14 hari setelahTermohon Kasasi

menerima MemoriKasasi



30 hari kerja

4 hari setelahputusan diterima


6. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

URAIAN JANGKA WAKTU

A. Proses pada Pengadilan Negeri

1. Meja Pertama :

a. Menerima surat gugatan ( pendaftaran ),

perjanjian bersama, akta perdamaian,

kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

b. Pemeriksaan persyaratan / kelengkapan

berkas.

c. Memberi penjelasan kepada Penggugat /

Kuasa untuk melengkapi gugatan yang

belum lengkap pada hari itu juga.

d. Membuat SKUM untuk perkara yang nilai

gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) atau lebih

dibayarkan melalui Bank ( BRI).

e. Menentukan nomor perkara

berdasarkan urutan pendaftaran

perkara pada buku bantu dan nomor

perkara tersebut diterakan pada

lembar pertama kanan atas surat

gugatan dan untuk membuat

penetapan penunjukan Majelis Hakim,

penunjukan Panitera Pengganti untuk

diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri

Medan melalui Panitera hari itu juga.

f. Ketua menunjuk Majelis Hakim,

Panitera menunjuk Panitera Pengganti

dilaksanakan 2 (dua) hari kerja;

g. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Industrial menunjuk Juru Sita

Pengganti dan menyerahkan berkas

perkara kepada Majelis Hakim hari itu

juga .

h. Hakim menenentukan hari persidangan

dan untuk menentukan lamanya

persidangan disesuai dengan alamat

Penggugat dan Tergugat.

i. Setelah perkara disidangkan diputus

dalam waktu 50 hari kerja;

j. Berkas diminutasi dalam waktu 14

(empat belas) hari sejak diputus ;

k. Menyerahkan surat gugatan yang telah

diberi nomor kepada meja dua untuk

2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

50 hari kerja

14 hari kerja


dicatat dalam Register Induk Gugatan

hari itu juga.

l. Menerima pendaftaran permohonan

kasasi, peninjauan kembali, membuat

SKUM untuk perkara yang dinilai

gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) atau lebih

berdasarkan nomor perkara awal

(nomor perkara PHI).

m. Menerima pendaftaran perjanjian

bersama dengan syarat :

1. Asli surat perjanjian bersama

2. Asli surat kuasa

3. Asli Kwitansi penerimaan.

2. Meja Kedua :Pendaftaran dan Pencatatan Perkara.a. Mencatat data – data perkara pada

register induk gugatan berdasarkan tataurutan nomor perkara yang telahditentukan oleh Meja Pertama padalembar pertama surat gugatan.

b. Mencatat permohonan kasasi dan PKpada Register Induk Perkara, RegisterKasasi dan Register PK.

c. Pengisian kolom-kolom pada bukuregister harus dilaksanakan dengantertib dan cermat berdasarkan prosedurpenyelesaian perkara.

d. Verzet terhadap putusan verstek tidakdidaftar sebagai perkara yang samadengan tambahan kode verzet sedangkanperlawanan pihak ketiga didaftar sebagaiperkara baru.

3. Meja Ketigaa. Menyiapkan dan menyerahkan salinan

putusan pengadilan atas permintaan daripara pihak.

b. Menerima dan memberikan tanda terimaatas :1. Penyerahan memori kasasi;2. Penyerahan kontra memori kasasi;3. Penyerahan jawaban alasan PK;4. Penyerahan jawaban alasan PK;

c. Mengatur urutan dan giliran penugasanjurusita/jurusita pengganti yang akanmelaksanakan tugas kejurusitaan.

d. Menerima berkas perkara yang telahselesai diminutasi untuk persiapanpengiriman apabila upaya hukum.

e. Upaya hukumnya, setelah putusan

1 hari kerja

14 hari kerja


diberitahukan kepada kedua belahpihak, (diterima), maka Penggugat /Tergugat dapat melaksanakankasasi 14 hari kerja mendaftarkan aktekasasi dan 14 hari kerja;memori kasasi 14 hari kalender,juga kontra memori kasasi14 hari kalender sejak diterima memorikasasi.

f. Meneliti kelengkapan Bundel A danBundel B untuk dikirim ke MahkamahAgung.

g. Mengirimkan berkas perkara yang terdiridari Bundel A dan Bundel B keMahkamah Agung;Catatan :Bundel A adalah merupakan himpunansurat – surat yang diawali dari gugatan,dan semua kegiatan / prosespenyidangan / pemeriksaan perkaratersebut yang selalu disimpan di PHI.Daftar isi Bundel A : (untuk arsipPengadilan Negeri/PHI)1. Surat gugatan.2. Penetapan Penunjukan Majelis

Hakim.3. Penetapan Hari Sidang.4. Relaas-relaas panggilan.5. Berita Acara Sidang

(jawaban/tanggapan dan bukti-buktisurat dimasukan dalam BeritaAcara).

6. Surat Kuasa Khusus kedua belahpihak yang berperkara (kalau ada).

7. Penetapan-penetapan lainnya yangberkaitan dengan perkara (bila ada).

8. Berita Acara Sita Jaminan (bila ada).9. Lampiran-lampiran surat yang

diajukan oleh kedua belah pihak (bilaada).

10. Surat-surat Bukti Penggugat.11. Surat-surat Bukti Tergugat.12. Surat-surat lainnya.

Daftar isi Bundel B : (arsip di MahkamahAgung)1. Relaas-relaas pemberitahuan isi

putusan Pengadilan Negeri/PHIkepada kedua belah pihak yangberperkara.

2. Akta permohonan Kasasi.3. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon

Kasasi (bila ada).4. Memori Kasasi dan/atau surat

14 hari kerja

14 hari kerja


keterangan apabila Pemohon Kasasitidak mengajukan Memori Kasasi.

5. Tanda terima memori Kasasi.6. Relaas pemberitahuan Kasasi kepada

Termohon Kasasi.7. Kontra Memori Kasasi.8. Salinan putusan Pengadilan

Negeri/PHI dan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri/PHI.

9. Surat-surat lainnya yang sekitarnyaada.

Daftar isi Bundel B PK : (arsip diMahkamah Agung)1. Setelah putusan Mahkamah Agung

diterima Penggugat / Tergugat,berhak mengajukan PK 180(seratus delapan puluh) harikalender, 180 hari kalenderbersamaan dengan memori danmengajukan kontra PK 30 (tigapuluh) 30 hari kalender hari kalendersejak diterima memori PK.

2. Relaas-relaas pemberitahuan isiputusan Mahkamah Agung kepadakedua belah pihak yang berperkara.

3. Akta permohonan PK berikut alasanPK.

4. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon PK(bila ada).

5. Surat pemberitahuan pernyataan PKdan alas an PK.

6. Jawaban alasan PK.7. Salinan putusan PHI dan putusan

Mahkamah Agung.8. Tanda bukti setoran biaya PK dari

Bank.9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya

ada.

180 hari kalender

1. Anmaninga. Surat masuk permohonan anmaning

disposisi Ketua Pengadilan Negeri danPanitera Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk .

b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya (SKUM)pabila perkara, setelah menerimadisposisi dari Ketua Pengadilan Negeri /Panitera Sekretaris dan mencatatnyakedalam Register Eksekusi paling lamasatu hari setelah menerima disposisi.


c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial / Bagian Eksekusimempersiapkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua)hari setelah Pemohon membayar(SKUM) apabila kena biaya;

d. Penyerahan berkas aanmaning /peneguran oleh Bagian Eksekusi kepadaKetua Pengadilan Negeri untukditetapkan hari dan tanggal pemanggilan(pada hari itu juga).

e. Panitera menunjuk jurusita untukmelakukan pemanggilan pada hari itujuga.

f. Hari dan tanggal pelaksanaanaanmaning diperhitungkan 7 (tujuh) harikerja untuk didalam wilayah hukumPengadilan Negeri dan 14 (empat belas)hari kerja apabila tempat tinggalTermohon beradadiluar wilayah hukum Pengadilan Negeriyang bersangkutan.

g. Jurusita melakukan pemanggilankepada Termohon pada hari itu juga danatau paling lama 3 (tiga) hari sebelumhari dan tanggal peneguran yang telahditetapkan.

h. Jurusita membuat Berita Acara Peneguranpada hari itu juga setelah dilakukanpeneguran.

2. Sita Eksekusia. Surat masuk permohonan Sita Eksekusi

disposisi Ketua pengadilan Negeri danPanitera/Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk.

b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial mewakili kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya (SKUM)apabila dikenakan biaya perkara, setelahmenerima disposisi dari Ketua PengadilanNegeri dan Panitera/Sekretarismencatatnya kedalam Register Eksekusipaling lama satu hari setelah menerimadari disposisi.

c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial / Bagian Eksekusimempersiapkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua)hari setelah Pemohon membayar(SKUM) apabila dikenakan Biayaperkara untuk selanjutnya dibuatkanPenetapan Sita Eksekusi.

d. Ketua Pengadilan Negeri / PaniteraSekretaris meneliti Penetapan Sita

2 hari kerja

7 hari kerja

14 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja


Eksekusi untuk ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri pada hari itu juga.

e. Panitera menunjuk jurusita untukmelakukan penyitaan dan menunjuk 2(dua) orang saksi.

f. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusipaling lama 3 (tiga) hari setelahmenerima berkas Sita Eksekusi daribagian eksekusi.

g. Jurusita menyerahkan berkas SitaEksekusi kepada bagian eksekusiPengadilan Hubungan Industrialpaling lama 1 (satu) hari setelahpelaksanaan Sita Eksekusi lengkapdengan Berita Acara Sita.

3. Eksekusi Lelanga. Surat masuk pernohonan eksekusi,

disposisi Ketua Pengadilan Negeri danPanitera / Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk.

b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial meneliti kelengkapan berkasdan menghitung panjar biaya (SKUM)apabila perkara dikenakan biaya setelahmenerima disposisi dari Ketua PengadilanNegeri / Panitera Sekretaris.

c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial bagian eksekusimempersiapkan penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua)hari setelah pemohon membayar(SKUM) apabila perkaratersebut dikenakan biaya, untukselanjutnya dibuatkan penetapaneksekusi lelang.

d. Ketua Pengadilan Negeri / PaniteraSekretaris meminta nilai harga jual padaKantor Dinas Pendapatan Daerah untukmenentukan harga limit.

e. Ketua Pengadilan Negeri bagian eksekusimempersiapkan permohonanpelaksanaan lelang kepada kantorlelang paling lama 2 (hari) penetapanditandatangani.

3 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja


7. PARTAI POLITIK (PARPOL)

A. Pengertian :

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh

Undang-Undang untuk memeriksa perkara sengketa Partai Politik.

B. Kewenangan dan Upaya Hukum :

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32

berbunyi sebagai berikut:

(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana

dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian Perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang

dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat

secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan.

Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak

tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

(2) Putusan Pengadilan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya

dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan

Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung, paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

C. Jenis Perselisihan Partai Politik

1. Perselisihan yang berkenaan dengan Pengurusan ;

2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik ;


3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;

4. Penyalah gunaan Kewenangan ;

5. Pertanggung jawaban keuangan dan atau ;

6. Keberatan terhadap keputusan Partai politik ;

D. Tata Cara Pengajuan Perkara :

1. Tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara

yang berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Unang tentang

Partai Politik ;

2. Perkara Partai Politik diajukan oleh pemohon dalam bentuk gugatan.

E. Proses Penyelesaian berkas perkara Partai Politik

No Uraian Jangka Waktu

1 Pendaftaran gugatan, diselesaikan 1 hari kerja,

setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama

berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri yang dibayar langsung di Bank yang

ditunjuk setelah meja pertama memberikan

nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut;

1 hari kerja

2 Registrasi perkara gugatan Partai Politik

diselesaikan pada hari itu juga;

1 hari kerja

3 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua

Pengadilan Negeri melalui Panitera, untuk

ditetapkan Majelis Hakimnya, diselesaikan pada

hari itu juga atau paling pada hari kerja

berikutnya;

1 hari kerja

4 Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis

Hakim dan Panitera menunjuk Panitera

Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja;

2 hari kerja

5 Setelah berkas diterima, Penetapan hari sidang

oleh Majelis Hakim ditetapkan pada hari itu

juga;

1 hari kerja

6 Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang

dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja;

7 hari kerja

7 Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama

majelis Hakim memberitahukan bahwa karena

60 hari kerja


perkara perselisihan partai politik, harus

diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama

60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di

kepeniteraan Pengadilan Negeri, oleh karenanya

Majelis Hakim memberi kesempatan kepada

kedua belah pihak yang berperkara untuk

berdamai selama proses persidangan

berlangsung sampai sebelum putusan diucapkan

oleh karena mana Majelis Hakim tidak dapat

memberikan tenggang waktu untuk mediasi

sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008

8 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang

tanggal penundaan sidang beserta alasannya

pada kala hari itu juga kepada Kepaniteraan

Perdata;

9 Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik,

duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan)

diselesaikan paling lama 60 hari kerja;

60 hari kerja

10 Panitera Pengganti wajib meminta perincian

biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan

diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib

melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu

juga;

1 hari kerja

11 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim

melakukan putusan yang telah siap dibacakan

dan ditandatangani

12 Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal

dan amar putusan kepada Kepaniteraan perdata

pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan

disertai perintah untuk memberitahukan

putusan kepada para pihak yang tidak hadir;

13 Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan

persidangan tersebut kedalam buku register

yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga

setelah menerima laporan dari Panitera

Pengganti


14 Majelis Hakim Panitera Penggnati wajib

menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan

perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali

putusan sela yang bukan putusan akhir)

diucapkan;

14 hari kerja

F. PROSES KASASINo Uraian Jangka Waktu

1 Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam

tenggang waktu 14 hari setelah putusan

Pengadilan Negeri diberitahukan kepada para

pihak;

14 hari kerja

2 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada

termohon Kasasi paling lama : 2 hari kerja

setelah pernyataan kasasi diterima;

2 hari kerja

3 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori

kasasinya dalam waktu 14 hari setelah

permohonan kasasi diajukan

14 hari kerja

4 Memori kasasi harus diberitahukan kepada

Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja,

setelah memori diterima;

2 hari kerja

5 Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh

Termohon kasasi dalam waktu 14 hari, setelah

Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi;

14 hari kerja

6 Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah

Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan

kasasi diterima;

30 hari kerja

7 Dalam setiap putusan dilampirkan soft copy

masing-masing putusan, apabila tidak disertai,

maka berkas perkara dinyatakan tidak lengkap;

Menggunakan PIN untukpengamanan

8 Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari

Mahkamah agung dimohon disertai soft copy ;

Menggunakan PIN untukpengamanan

9 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak

dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah

putusan diterima ;

2 hari kerja


G. PROSES PENINJAUAN KEMBALI


1 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam

register Peninjauan Kembali paling lama : 1 hari

kerja ;

1 hari kerja

2 Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan

dalam Tenggang waktu : 180 hari kerja;

180 hari kerja

3 Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada

para pihak atau sejak ditemukan bukti baru

(novum), disertai dengan alasan Peninjauan

Kembali;

4 Pemberitahuan permohonan Peninjauan

Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali

paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan

Peninjauan Kembali diterima;

2 hari kerja

5 Jawaban atas alasan peninjauan Kembali dapat

diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali

dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon

Peninjauan Kembali menerima alasan

Peninjauan Kembali;

30 hari kerja

6 Dalam waktu paling lama : 30 hari, setelah

jawaban diterima dari Termohon Peninjauan

Kembali berkas Peninjauan Kembali harus

dikirim ke Mahkamah Agung;

30 hari kerja

7 Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft

copy masing-masing putusan, apabila tidak

disertai, maka berkas perkara dinyatakan tidak

lengkap;

Menggunakan PIN untuk

pengaman

8 Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang

diterima dari Mahkamah Agung, dimohon

disertai soft copy;

Menggunakan PIN untuk

pengaman

9 Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan

kepada para pihak dalam waktu paling lama 2

hari setelah putusan diterima

2 hari kerja


H. DELEGASI


1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke

Pengadilan Negeri lain / Delegasi, diselesaikan :

1 hari kerja;

1 hari kerja

2 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut

harus sudah dijalankan setelah permintaan

bantuan tersebut diterima, paling lama : 3 hari

kerja;

3 hari kerja

3 Pengiriman Kembali relas kepada Pengadilan

Negeri Pemohon bantuan, diselesaikan 2 hari

kerja;

2 hari kerja

4 Wakil Panitera melakukan Pengawasan terhadap

kinerja Juru Sita, apakah sudah benar-benar

melaksanakan tugasnya tempat waktu dan

diharuskan kepada Juru Sita, apabila telah

selesai melaksanakan tugasnya melapor kepada

Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas /

hasil pekerjaannya;

5 Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim

Relegasi untuk melaksanakan delegasi dari

Pengadilan Negeri Pemohon;


BAB II

PIDANA

A. PIDANA UMUM

1. Penyelesaian Perkara

No. Agenda Waktu Penyelesaian

1.

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas

perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum

atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yang

mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti

oleh Panitera Muda Pidana apabila ada

ketidaklengkapan dikembalikan kepada petugas dari

kejaksaan tersebut;

1 hari kerja

2.

Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang

Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pidana

Registrasi;

2 hari kerja;

3.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan

Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh

Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis

Hakim;

2 hari kerja;

4.

Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika

terdakwa ditahan) oleh Majelis; 1 hari kerja;

5.Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan

Penahanan kepada Penuntut Umum;3 hari kerja;

6.Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas

perkara diterima oleh Majelis Hakim;7 hari kerja;

7.Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada

hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir;7 hari kerja;

8.

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi

Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti, Terdakwa,

Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali

dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang

dan untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang

bersangkutan, termasuk praperadilan;

90 hari kerja kalau

terdakwa ditahan dan

120 hari jika terdakwa

tidak ditahan;


9.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

penundaan sidang beserta alasannya apabila

persidangan ditunda;

1 hari kerja;

10.

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang

akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib

melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah

ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan

Pidana;

1 hari kerja;

11.

Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas

pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke

dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti;

1 hari kerja;

12.

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada

Panitera Muda Pidana;

1 hari kerja;

13.

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan

serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah

petikan putusan tersebut diterima dari Panitera

Pengganti dengan surat pengantar dan tanda terima;

3 hari kerja;

14.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib

menyelesaikan MInutasi dan Pemberkasan perkara

setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

putusan akhir) diucapkan;

14 hari kerja;

15.Persidangan pelanggaran lalu lintas (tilang)

diselenggarakan dengan sistem otomasi tilang;1 hari kerja;

16.Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan

kepada Kejaksaan beserta barang buktinya;3 hari kalender;

2. Proses Banding


1.

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan

diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada

Terdakwa yang tidak hadir;

7 hari kerja;

2. Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus 3 hari kerja;


disampaikan;

3.

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding

setelah pernyataan banding diterima; 3 hari kerja;

4.

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan

kepada Panitera Muda Pidana setelah permohonan

banding diajukan;

7 hari kerja;

5. Tenggang waktu Inzage; 7 hari kerja;

6.

Pengiriman Berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak

pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu

Memori Banding);

14 hari kerja;

7.

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh

Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,

harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan

Terbanding;

3 hari kerja;

8.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy

masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka

berkas dinyatakan tidak lengkap

Menggunakan PIN

untuk pengamanan

3. Proses Kasasi


1.

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang

waktu 14 hari kerja setelah putusan banding

diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa

diputus bebas;

14 hari kalender;

2.

Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan; 3 hari kerja;

3.

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon

Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima; 3 hari kerja;

4.

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan

penyerahan salinan putusannya harus selesai setelah

permohonan kasasi diterima;

7 hari kerja;

5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya 14 hari kerja;


setelah permohonan diajukan;

6.Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon

Kasasi setelah memori kasasi diterima;3 hari kerja;

7.

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori

Kasasi;

14 hari kerja;

8.Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak

pernyataan Kasasi diterima;30 hari kerja;

9.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy,

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak

lengkap;

Menggunakan PIN

untuk pengamanan

4. Proses Peninjauan Kembali


1.

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan

Kembali; 1 hari kerja;

2.

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan

Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri; 1 hari kerja;

3.

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

ditetapkan; 1 hari kerja;

4.

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan

Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang

ditunjuk;

1 hari kerja;

5.Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan

Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan;14 hari kerja;

6.

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada

Kepaniteraan Pidana;

3 hari kerja;

7.

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas

diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah

mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung

termasuk di dalamnya pengiriman harus sampai ke

Mahkamah Agung;

30 hari kerja;


5. Proses Grasi


1.

Permohonan Grasi diajukan Terdakwa atau keluarga

Terdakwa, dicatat dalam register; 1 hari kerja;

2.

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara

Asli paling lama 3 hari dan dikirimkan ke Mahkamah

Agung; (2)

3 hari kerja;

6. Delegasi


1.

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan

Negeri lain/delegasi; 3 hari kerja;

2.

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut

diterima;

3 hari kerja;

3.

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri

Pemohon Bantuan; 2 hari kerja;

4.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap

kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar

melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan

kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya

melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-

relaas/hasil pekerjaannya;

5.

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi

untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri

pemohon.

Tim Delegasi dibentuk

secara periodik;

7. Laporan Perkara Pidana (Untuk Diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum)


1.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan

kepada Panitera Muda Hukum; tanggal 5 tiap bulannya;

2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanantanggal 5 tiap 4

bulannya;


kepada Panitera Muda Hukum;

3.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan


tanggal 5 tiap 6

bulannya;

4.Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan


tanggal 5 Januari setiap

tahunnya;

5.Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan

Pengamat (KIMWASMAT);

tanggal 5 setiap

bulannya;


B. PIDANA KHUSUS

15. TIPIKOR

A. PENYELESAIAN PERKARA,

No. KegiatanTarget Kinerja

(hari kerja)

1

Pengadilan menerima Pelimpahan berkas perkara danbarang bukti dari Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaanyang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Tipikor),apabila terdapat ketidaklengkapan dalam berkas maka hariitu juga harus dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaantersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasipaling lama 1 (satu) hari kerja

1

2

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan danPenunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahanBerkas Perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua)hari kerja

2

3Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jikaterdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja

1

4

penyerahan Penetapan Hari Sidang dan PenetapanPenahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu)hari kerja setelah Hakim Ketua Majelis menentukan harisidang

1

5

Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkaraditerima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung dari tanggal penetapan Hakim Ketua Majelistentang hari sidang

7

6Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada harisidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari setelah sidangterakhir

7

7

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan,pembelaan dan putusan harus selesai paling lama 110(seratus sepuluh) hari

110

8Panitera pengganti wajib melaporkan kepada KepaniteraanMuda Pidana (Tipikor) tentang tanggal penundaan sidangbeserta alasannya pada hari itu juga

1

9

Majelis hakim sudah harus siap dengan konsep putusanyang akan dibacakan dan panitera pengganti wajibmelaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan MudaPidana (tipikor) pada hari pembacaan putusan

1

10

Panitera Muda Pidana (tipikor) bertanggung jawab ataspencatatan perkembangan persidangan tersebut dalambuku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelahmenerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itujuga

1

11

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkanpetikan putusan yang dimaksud kepada kepada PaniteraMuda Pidana (tipikor) pada Hari itu juga/paling lama harikerja berikutnya

1


12

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikanputusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan sertaTerdakwa/Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantardan tanda terima) setelah petikan putusan tersebutditerima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) harikerja

1

13

Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan(kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusanakhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja

14

14

Panitera Muda Pidana (Tipikor) menyampaikan salinanputusan kepada Pengelola Website untuk di upload denganmemperhatikan ketentuan SK Ketua M.A.–R.I Nomor.144/KMA/SK/VII/2007

B. PROSES BANDING


(hari kerja)

1Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusandiucapkan/setelah putusan diberitahukan kepada terdakwayang tidak hadir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja

7

2Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harusdisampaikan pada Hari itu juga saat permintaan Bandingdiajukan atau paling lama pada Hari kerja berikutnya

1

3Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbandingpaling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan bandingditerima

2

4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepadaPanitera Muda Pidana (tipikor) dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah permohonan banding diajukan

14

5Tenggang waktu inzage (mempelajari berkas) 7 (tujuh) harikerja 7

6

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejakpernyataan banding diterima (tanpa harus menunggumemori banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja

14

7

Jika pemohonan banding tersebut dicabut oleh pemohonsebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, harusdiberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbandingpada hari itu juga atau paling lama pada hari kerjaberikutnya

1

8

Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka Berkasdinyatakan tidak lengkap


C. PROSES KASASI


(hari kerja)

1

Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu14 (empat belas) hari kerja setelah putusan bandingdiberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa atau14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan jikaterdakwa diputus bebas

14

2Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harusdisampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lamapada hari kerja berikutnya

1

3Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasisetelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) harikerja

2

4Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas danpenyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasiditerima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

7

5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinyasetelah permohonan kasasi diajukan, paling lama 14 (empatbelas) hari kerja

14

6Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohonkasasi setelah memori diterima, daam waktu 2 (dua) harikerja

2

7Kontra memori kasasi dapat dapat diserahkan olehtermohon kasasi setelah termohon kasasi menerimamemori kasasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja

14

8Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejakpernyataan kasasi diterima, paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja

30

9Dalam setiap putusan haris dilampirkan soft copy, apabilatidak disertai maka berkas dinayatakan tidak lengkap

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI


(hari kerja)

1Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauankembali

2Kepaniteraan Pidana (tipikor) menyerahkan permohonanpeninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri padahari itu juga atau pada hari kerja berikutnya

1

3Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Penggantiditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerjaberikutnya

1

4

Kepaniteraan Pidana (tipikor) meneruskan permohonanpeninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjukuntuk pada hari itu juga atau paling lambat pada hari kerjaberikutnya

1

5Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauankembali memenuhi persyaratan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja

14


6Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaandan berita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana(tipikor) 2 (dua) hari setelah sidang terakhir

2

7Kepaniteraan pidana (tipikor) dalam waktu 7 (tujuh) harisejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harussudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung

7

E. PROSES GRASI


(hari kerja)

1Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluargaterdakwa, dicatat dalam register paling lama 1 (satu) harikerja

1

2Pemberkasan grasi dengan pembuatan berita acara aslipaling lama 2 (dua) hari dan dikirimkan ke MahkamahAgung pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya

1

F. DELEGASI


(hari kerja)

1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negerilain/delegasi, diselesaikan 1 (satu) hari kerja

1

2Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudahdijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,paling lambat 3 (tiga) hari kerja

3

3Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeripemohon bantuan, diselesaikan 2 (dua) hari kerja

2

4

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerjajurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnyatepat tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabilatelah melaksanakan tugasnya melapor kepada wakilpanitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasilpekerjaannya

5Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untukmelaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon


16. PENGADILAN HAM

No Uraian URAIAN Pidana HAM Jangka Waktu

1 Perkara Pidana HAM (berkas perkara) diterima pelimpahan

dari Kejaksaan Negeri, kemudian Kepaniteraan Pidana

memeriksa kelengkapan berkas dan setelah dinyatakan

lengkap, diberi nomor kode Pidana Khusus dan didaftarkan di

buku Register Induk.

2 hari kerja

2 Apabila berkas tidak lengkap, maka meminta kelengkapannya

kepada Kejaksaan Negeri.

1 hari kerja

3 Apabila berkas sudah lengkap Kepaniteraan Pidana membuat

kelengkapan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan

Penunjukan Panitera Pengganti

1 hari kerja

4 Kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Majelis

Hakim dan selanjutnya kepada Panitera untuk penunjukan

Panitera Pengganti.

1 hari kerja

5 Setelah Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ditanda tangani

oleh Ketua Pengadilan dan penunjukan Panitera Pengganti

ditanda tangani Panitera, maka Kepaniteraan Pidana

menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim

1 hari kerja

6 Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada

Majelis Hakim untuk dicatat dan ditanda tangani Penetapan

Sidang dan Penetapan Penahanan.

1 hari kerja

7 Panitera Pengganti menyerahkan penetapan hari sidang dan

Penetapan Penahanan kepada Kepaniteraan Pidana.

Pada hari itu

juga

8 Kepaniteraan Pidana menyerahkan Penetapan hari sidang dan

Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum.

1 hari kerja

9 Pemeriksaan pelanggaran HAM diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM terhitung sejak perkara dilimpahkan ke

Pengadilan HAM.

180 hari kerja

10 Penahanan Hakim Pengadilan HAM 90 hari kerja

11 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan HAM 30 hari kerja

12 Apabila dalam tenggang waktu penahanan 120 hari

pemeriksaan perkara belum selesai, dapat diperpanjang Ketua

Pengadilan Tinggi.

30 hari kerja


13 Apabila pemeriksaan perkara belum selesai, maka penahanan

dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

30 hari kerja

14 Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Mejelis Hakim akan

memutus perkara dengan cara sebagai berikut :

- Ketua Majelis Hakim yang membaca pertama mempelajari

berkas perkara dan kemudian menyerahkan berkas kepada

Hakim Anggota I

- Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari

berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada

Hakim Anggota II

- Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari

berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada

Hakim Ketua Majelis

- Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

15 Pembuatan konsep Putusan 3 hari kerja

16 Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti 7 hari kerja

17 Koreksi Putusan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II 2 hari kerja

18 Ketua Majelis Mengoreksi putusan selanjutnya untuk

diucapkan dalam sidang

2 hari kerja

19 Setelah Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di

persidangan, Majelis Hakim / Panitera Pengganti wajib

menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana

1 hari kerja

20 Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada

Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, Terdakwa atau

Penasehat Hukum terdakwa

1 hari kerja

21 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan

minutasi setelah putusan diucapkan

14 hari kerja

22 Setelah selesai berkas perkara diminutasi kemudian Panitera

Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan

Pidana

1 hari kerja

23 Kepaniteraan Pidana meregister kedalam buku register induk 1 hari kerja


17. PENGADILAN PERIKANAN

A. PENYELESAIAN PERKARA

NO. K E G I A T A N WAKTU

1 Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan

menerima pelimpahan berkas perkara perikanan berikut

barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas

Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas

resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera

Muda Pidana (Khusus Perikanan), apabila terdapat

ketidaklengkapan dalam berkas pada hari itu juga harus

dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan Negeri

tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasi

Maksimal

1 (satu) hari kerja

2 Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,

penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim

Maksimal

3 (tiga) hari kerja

3 Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan

(apabila terdakwa ditahan)

Maksimal

1 (satu) hari kerja

4 Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan

Penahanan (apabila terdakwa ditahan) kepada Jaksa

Penuntut Umum

Maksimal

3 (tiga) hari kerja

setelah Hakim

Ketua menentukan

hari persidangan

5 Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara

diterima oleh Majelis Hakim

Maksimal


terhitung sejak

tanggal penetapan

hari persidangan

6 Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari

persidangan berikutnya atau setelah persidangan

terahir.

Maksimal

Berita Acara Sidang

harus sudah siap 1

(satu) hari kalender

sebelum sidang

berikutnya atau 7

(tujuh) hari

kalender setelah


sidang terakhir

7 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,

pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan,

pembelaan dan putusan

Maksimal

30 (tiga puluh) hari

kerja

8 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

penundaan sidang beserta alasannya

Maksimal

Pada hari itu juga

9 Majelis Hakim sudah harus siap dengan konsep putusan

yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib


ditanda tangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan

Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)

Maksimal

Pada hari itu juga

10 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)

bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan

persidangan tersebut dalam buku register yang

diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan

dari Panitera Pengganti

Maksimal

Pada hari itu juga

11 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan

menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada

kepada Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan

Perikanan)

Maksimal

1 (satu) hari kerja

berikutnya

12 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada

Rutan serta Terdakwa / Penasihat Hukumnya (dengan

surat pengantar dan tanda terima) setelah petikan

putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti

Maksimal

1 (satu) hari kerja

13 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib

menyelesaikan minutasi perkara dan pemberkasan

perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang

bukan merupakan putusan akhir) diucapkan.

Dan dalam setiap Putusan perkara yang banding harus

dilampirkan soft copy masing - masing putusan dan jika

tidak disertai soft copy maka berkas dinyatakan tidak

lengkap

Maksimal



B. PROSES BANDING


1 Pernyataan Banding dapat diajukan setelah

putusan diucapkan atau setelah putusan

diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir

Maksimal


2 Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan

Banding diajukan

Maksimal

1 (satu) hari kerja

berikutnya

3 Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada

Terbanding

Maksimal

2 (dua) hari kerja

setelah pernyataan

Banding diterima

4 Tenggang waktu Inzage (memeriksa dan meneliti

berkas perkara oleh para pihak)

Maksimal


5 Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi

sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus

menunggu Memori Banding diajukan oleh

Pembanding)

Maksimal


6 Apabila permohonan Banding tersebut dicabut

oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan

Tinggi harus diberitahukan kepada Pengadilan

Tinggi dan Terbanding

Maksimal

1 (satu) hari kerja

berikutnya

C. PROSES KASASI


1. Pernyataan Kasasi dapat diajukan sejak putusan

banding diberitahukan kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa dalam jangka waktu 14 hari

setelah putusan pada peradilan tingkat pertama

diucapkan jika Terdakwa diputus bebas.

Maksimal

14 (empat belas) hari

kerja

2 Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus

disampaikan saat permintaan Kasasi diajukan

Maksimal

1 (satu) hari kerja

3 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada

Termohon Kasasi setelah Pernyataan Kasasi

Maksimal

2 (dua) hari kerja


diterima

4 Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan

penyerahan salinan Putusan setelah permohonan

Kasasi diterima

Maksimal

3 (tiga) hari kerja

5 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori

Kasasi setelah permohonan Kasasi diajukan

Maksimal


kerja

6 Memori Kasasi wajib diberitahukan kepada

Termohon Kasasi setelah Memori Kasasi diterima

Maksimal

2 (dua) hari kerja

7 Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh

Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi

menerima Memori Kasasi

Maksimal


kerja

8 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI

sejak berkas perkara tersebut lengkap

Maksimal




1 Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan

Perikanan) menyerahkan permohonan Peninjauan

Kembali kepada Ketua Pengadilan Perikanan pada

Pengadilan Negeri Medan

Maksimal

1 (satu) hari kerja

2 Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Maksimal

2 (dua) hari kerja

3 Kepaniteraa Pidana (Khusus Pengadilan

Perikanan) meneruskan permohonan Peninjauan

Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk

Maksimal

1 (satu) hari kerja

4 Majelis Hakim memeriksa apakah permohonan

Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan

Maksimal


kerja

5 Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara

Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada

Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan

Perikanan)

Maksimal

3 (tiga) hari kerja

setelah sidang terakhir

6 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI

sejak berkas perkara lengkap

Maksimal



E. PROSES GRASI


1 Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau

keluarga Terdakwa, dicatat dalam Register Khusus

untuk Grasi

Maksimal

1 (satu) hari kerja

2 Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita

Acara Asli dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI

Maksimal

2 (dua) hari kerja

F. LAPORAN PERKARA PIDANA PERIKANAN (untuk diserahkan kepada

Kepaniteraan Hukum)


1 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan

Perikanan) menyerahkan laporan bulanan kepada

Panitera Muda Hukum

Maksimal

Pada setiap tanggal 3

setiap bulannya


Perikanan) menyerahkan laporan 4 (empat)

bulanan kepada Panitera Muda Hukum

Maksimal


setiap 4 (empat)

bulannya


Perikanan) menyerahkan laporan 6 (enam)

bulanan kepada Panitera Muda Hukum

Maksimal


setiap 6 (enam)

bulannya


Perikanan) menyerahkan laporan tahunan kepada

Panitera Muda Hukum

Maksimal


Januari

5 Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan

Pengamat (Kimwasmat)

Maksimal


setiap bulannya


18.PENGADILAN ANAK

URAIAN JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas


atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang

mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti

oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada ketidak

lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas

dari Kejaksaan tersebut ;

1 hari kerja


Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan

Registrasi paling lama

2 hari kerja

Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua

Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti

oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada

Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama

2 hari kerja

Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika

terdakwa ditahan) paling lama

1 hari kerja

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan

Penahanan kepada Penuntut Umum

1 hari kerja

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas

perkara diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling

lama

7 hari kerja

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada

hari sidang berikutnya atau setelah siding terakhir

7 hari kerja

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,

Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa,

Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai,

45 hari kerja

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

penundaan siding beserta alasannya apabila

persidangan ditunda : pada hari itu juga ;

Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan

dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan

tanggal dan amar putusan yang ditandatangani Majelis

Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga


;


pencatatan perkembangan persidangan tersebut

kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu,

juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti

: pada hari itu juga



Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling

lama hari kerja berikutnya ;



serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah


Pengganti, paling lama

1 hari kerja

Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib

menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara


putusan akhir) diucapkan paling lama

14 hari kerja

A. PROSES BANDING

URAIAN JANGKA WAKTU

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah


diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir,

paling lama

7 hari kerja

Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus


banding diajukan atau paling lama pada hari kerja

berikutnya ;

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada

Terbanding paling lama

2 hari kerja setelah

pernyataan banding

diterima

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan 7 hari kerja setelah


kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu permohonan diajukan

Tenggang waktu inzage 7 hari kerja

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi,


menunggu memori banding), paling lama

14 hari kerja




Terbanding pada hari itu juga atau paling lama

pada hari kerja berikutnya ;


masing-masing putusan, apabila tidak disertai

maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;

B. PROSES KASASI

URAIAN JANGKA WAKTU


waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding

diberitahukan kepada Penuntut Umum dan

Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan

jika terdakwa diputus bebas ;

14 hari kerja


disampaikan saat permintaan kasasi diajukan,

paling lama pada hari kerja berikutnya ;

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada

Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi

diterima, paling lama 2 hari kerja


penyerahan salinan putusannya setelah

permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam

waktu :

7 hari kerja

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori

kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan,

paling lama

14 hari kerja


Memori kasasi harus diberitahukan kepada

Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam

waktu

2 hari kerja

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh


menerima Memori Kasasi, paling lama 14 hari kerja

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,

sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama 30 hari kerja

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,


lengkap ;

C. PROSES PENINJAUAN KEMBALI

URAIAN JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima permohonan

Peninjauan Kembali ;


Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan

Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja

berikutnya ;


ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja

berikutnya;



ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada

hari kerja berikutnya ;

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan

Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan

dalam waktu paling lama

14 hari kerja



Kepaniteraan Pidana ....


sidang terakhir

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak

berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus


sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah

Agung ;

D. PROSES GRASI

URAIAN JANGKA WAKTU

Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau

keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama

1 hari kerja

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli

paling lama 2 hari dan dikiririm ke Mahkamah Agung

pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;

E. DELEGASI

URAIAN JANGKA WAKTU


Negeri lain/ Delegasi, diselesaikan

1 hari kerja



diterima, paling lama

3 hari kerja


Pemohon Bantuan, diselesaikan :

2 hari kerja





melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-

relaas/ hasil pekerjaannya ;



pemohon ;


19.PERLINDUNGAN ANAK

A. PENYELESAIAN PERKARA :

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas

perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum.

Setelah berkas diteliti oleh Panmud Pidana, apabila ada yang

tidak lengkap hari itu juga dikembalikan kepada Penuntut

Umum dari Kejaksaan tersebut.

2. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti

serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register, paling

lama : 2 hari kerja

2 hari kerja

3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN, dan penunjukan

PP oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada

Majelis Hakim, paling lama : 2 hari kerja.

2 hari kerja

4. Penetapan hari sidang, dan penetapan penahanan paling

lama : 1 hari kerja.

1 hari kerja

5. Penyerahan Penetapan hari sidang dan Penetapan

penahanan kepada Penuntut Umum, paling lama : 1 hari

kerja.

1 hari kerja

6. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara

diterima oleh Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja.

7 hari kerja

7. Penyelesaian Berita Acara Persidangan harus selesai pada

hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : 7 hari

kerja.

7 hari kerja

8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut

Eksepsi,permeriksaan saksi dan barang

bukti,Terdakwa,Tuntutan,Pembelaan dan Putusan harus

selesai,kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih

dari 20 orang, paling lama : 90 hari kerja. Kecuali untuk

perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana

diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk

praperadilan.

90 hari kerja

9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan

ditunda: pada hari itu juga.

Pada hari itu juga


10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan

dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal

dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim

kepada Kepaniteraan Pidana: pada hari itu juga.

Pada hari itu juga

11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan

perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register

yang diperuntukan untuk itu,juga setelah menerima laporan

dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga.

Pada hari itu juga

12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan

Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda

Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja

berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta

Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan

putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling

lama: 1 hari kerja. Dengan surat pengantar dan tanda

terima.

1 hari kerja

14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan

Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali

putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling

lama: 14 hari kerja.

14 hari kerja

B. PROSES BANDING :

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan


Terdakwa yang tidak hadir, paling lama: 7 hari kerja.

7 hari kerja

2. Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding

diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

3. Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding

paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding

diterima.

2 hari kerja


3. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada

Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 hari setelah

permohonan banding diajukan.

7 hari

4. Tenggang waktu inzage : 7 hari kerja 7 hari kerja

5. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak


memori banding), paling lama: 14 hari kerja.

14 hari kerja

6. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon

sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan

kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga

atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

7. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy (Flash

disk) masing-masing putusan, apabila tidak disertai

maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

C. PROSES KASASI :

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu:

14 hari kerja. Setelah putusan banding diberitahukan

kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah

putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas.

14 hari kerja

2. Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama

pada hari kerja berikutnya.

Hari kerja

berikutnya

3. Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasi

setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama : 2 hari

kerja.

2 hari kerja

4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan

penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi

diterima, harus selesai dalam waktu : 7 hari kerja.

7 hari kerja

5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama: 14 hari

kerja.

14 hari kerja

6. Memori kasasi harus diberitahukan kepada kepada

Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu;

2 hari kerja


7. Kontra memori dapat diserahkan oleh Termohon kasasi

setelah termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling

lama : 14 hari kerja.

14 hari kerja

8. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak

pernyataan Kasasi diterima, paling lama : 30 hari kerja.

30 hari kerja

9. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila

tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI :

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan

kembali.

2. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan

peninjauan kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada

hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

3. Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti


berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

4. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan

kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu

juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan

kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama :

14 hari kerja.

14 hari kerja

6. Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara

Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada

Kepaniteraan pidana: 2 hari setelah sidang terakhir.

2 hari

7. Kepaniteraan pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas


mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung.

7 hari


E. PROSES GRASI :

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Permohonan grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga.

Terdakwa, dicatat dalam register paling lama: 1 hari kerja.

1 hari kerja

2. Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli

paling lama 2 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung

pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

F. DELEGASI :

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

lain/delegasi diselesaikan : 1 hari kerja.

1 hari kerja

2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima

paling lama: 3 hari kerja.

3 hari kerja

3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri

Pemohon bantuan diselesaikan : 2 hari kerja.

2 hari kerja

4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja

Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya

tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah

melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan

memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.

5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk

melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.

G. LAPORAN PERKARA PIDANA (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum)

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3

tiap bulannya.

Pada tanggal 3 tiap

bulannya

2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan


tiap 4 bulannya.

Pada tanggal 3 tiap

4 bulannya


3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan


tiap 6 bulannya.

Pada tanggal 3 tiap

6 bulannya

4. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan


Januari.

Pada tanggal 3

Januari

5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

(KIMWASMAT) paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.

Tanggal 3 setiap

bulannya


20.KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

URAIAN JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas


atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang

mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas

diteliti oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada

ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada

Petugas dari Kejaksaan tersebut


Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan

Registrasi paling lama ....

2 hari kerja

Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua

Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera

Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara

kepada Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama…

2 hari kerja

Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan

(jika terdakwa ditahan) paling lama 1 hari kerja

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan

Penahanan kepada Penuntut Umum 1 hari kerja

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas

perkara diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling

lama

7 hari kerja

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada

hari sidang berikutnya atau setelah siding terakhir 7 hari kerja

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut

Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti,

Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus

selesai, kecuali dalam perkara pidana dalam

saksinya lebih dari 20 orang paling lama.

Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang yang bersangkutan termasuk praperadilan

90 hari kerja


Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang

tanggal penundaan siding beserta alasannya apabila

persidangan ditunda : pada hari itu juga ;

Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang


melaporkan tanggal dan amar putusan yang


Pidana : pada hari itu juga ;



kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu,

juga setelah menerima laporan dari Panitera

Pengganti : pada hari itu juga


menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud

kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau

paling lama hari kerja berikutnya ;





Pengganti, paling lama

1 hari kerja

Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib

menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara


putusan akhir) diucapkan paling lama

14 hari kerja

B. PROSES BANDING :

URAIAN JANGKA WAKTU

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah


diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir,

paling lama

7 hari kerja




banding diajukan atau paling lama pada hari kerja

berikutnya ;

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada

Terbanding paling lama ..............................................


pernyataan

banding diterima

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan

kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ............... 7 hari kerja setelah

permohonan diajukan

Tenggang waktu inzage .............................................. 7 hari kerja

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi,


menunggu memori banding), paling lama ................... 14 hari kerja




Terbanding pada hari itu juga atau paling lama

pada hari kerja berikutnya ;


masing-masing putusan, apabila tidak disertai

maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;

C. PROSES KASASI :

URAIAN JANGKA WAKTU


waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding

diberitahukan kepada Penuntut Umum dan

Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan

jika terdakwa diputus bebas ;

14 hari kerja


disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling

lama pada hari kerja berikutnya ;

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada



2 hari kerja




permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam

waktu :

7 hari kerja

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori

kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan,

paling lama

14 hari kerja

Memori kasasi harus diberitahukan kepada

Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam

waktu

2 hari kerja

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh


menerima Memori Kasasi, paling lama

14 hari kerja

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,

sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama

30 hari kerja



lengkap ;


URAIAN JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima permohonan

Peninjauan Kembali ;


Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan

Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja

berikutnya ;



berikutnya;



ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada




Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan

dalam waktu paling lama

14 hari kerja



Kepaniteraan Pidana ....

2 hari kerja

setelah

sidang terakhir

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak

berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus

sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah

Agung ;

E. PROSES GRASI

URAIAN JANGKA WAKTU

Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau

keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama

1 hari kerja

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara

Asli paling lama 2 hari dan dikirim ke Mahkamah

Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;

F. DELEGASI

URAIAN JANGKA WAKTU


Negeri lain/ Delegasi, diselesaikan

1 hari kerja

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus

sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut


3 hari kerja


Pemohon Bantuan, diselesaikan :

2 hari kerja





melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan

relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;




pemohon ;


21. LINGKUNGAN HIDUP

I. PENYELESAIAN PERKARA

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara

dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas

Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi

untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda

Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga

dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan

tersebut.

Pada hari itu juga


serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan Registrasi

paling lama 2 (dua) hari kerja.

2 hari kerja

3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dan

penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling

lama 3 (tiga) hari kerja.

3 hari kerja

4. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika

terdakwa ditahan) paling lama 2 (dua) hari kerja.

2 hari kerja

5. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan

penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu)

hari kerja.

1 hari kerja

6. Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara

diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari

kerja.

7 hari kerja

7. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,

pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan,

Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam

perkara Pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh)

orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;

kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang

bersangkutan, termasuk praperadilan.

90 hari kerja


penundaan sidang beserta alasannya apabila persdiangan

ditunda : pada hari itu juga.

Pada hari itu juga


9. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang

akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan

tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani

Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari

itu juga.

Pada hari itu juga

10. Panitera Muda Pidana yang bertanggung jawab atas

pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke

dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada

hari itu juga.

Pada hari itu juga

11. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan



lama hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya



Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan


lama 1 (satu) hari kerja, dengan surat pengantar dan

tanda terima.

1 hari kerja

13. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib

menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara


putusan akhir) diucapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja.

14 hari kerja

14. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada

Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga

atau paling lama hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

II. Proses Banding

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan


terdakwa yang tidak hadir, paling lama : 7 (tujuh) hari

kerja.

7 hari kerja


2. Laporan banding kepoada Pengadilan tinggi harus


diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya .

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

3. Pemberitahuan pernyataann banding kepada terbanding

paling lama : 2 (dua) hari kerja stelah pernyataan

banding diterima .

2 hari kerja

4. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan

kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 (tujuh)

hari kerja.

7 hari kerja

5. Tenggang waktu Inzage : 7 (tujuh ) hari kerja. 7 hari kerja

6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak


Memori Banding), paling lama 14 (empat belas) hari

kerja.

14 hari kerja

7. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh

permohonan sebelum di putus olehpengadilan tinggi,


terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari

kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

8. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy


berkas dinyatakan tidak lengkap.

III. PROSES KASASI

URAIAN JANGKA WAKTU

1 Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang wakti

14 (empat belas) hari kerja setalah putusan banding

diberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa

atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan

jika Terdakwa diputus bebas.

14 hari

2. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan paling lama

pada hari kerja berikutnya.

Pada hari kerja

berikutnya


3. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon

kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2

(dua) hari kerja.

2 hari kerja


penyerahan salinan putusannya setelah stelah

permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu

7 (tujuh) hari kerja.

7 hari kerja

5. Pemohon kasasi wajib enyerahkan meoi kasasinya

setelah permohonan kasasi diajukan 14 (empat belas)

hari kerja.

14 hari kerja

6. Memori kasasi harus di berutahukan kepada termohoan

kasasi setelah emempori kasasi diterima dalam waktu 2

(dua) hari kerja.

2 hari kerja

7. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon

kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi

paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

14 hari kerja

8. Pengioriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak

pernyataan kasasi diterima paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja.

30 hari kerja

9. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy


lengkap.

IV. PROSES PENINJAUAN KEMBALI

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan

Kembali.

2. Kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan

peninjauan Kembali kepada ketua Pengadilan Negeri

pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

3. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti


berikutnya.

Pada hari itu juga

atau pada hari kerja

berikutnya


4. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan

peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk

pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja

berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan

permohonan peninjauan kembali memenuhi persyaratan

dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja

14 hari kerja

6. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Panitera

Pidana 2 (dua) hari setelah sidang terakhir

2 hari

7. Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak

berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah

mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung

7 hari

V. PROSES GRASI

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga

terdakwa dicatat dalam register 1 (satu) hari kerja

1 hari kerja

2. Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli

paling lama 2 (dua) hari dan dikirim ke Mahkamah Agung

pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya

VI. DELEGASI

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan

Negeri lain / Delegasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu)

hari kerja

1 hari kerja

2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima

paling lama 3 (tiga) hari kerja

3 hari kerja

3. Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri

pemohon bantuan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari

kerja

2 hari kerja


4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja

juru sita apakah sudah benar-benar melaksanakan

tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita

apabila telah melaksanakan tugasnya melapor ke pada

Wapan dengan memperlihatkan relas-relas / hasil

pekerjaannya.

5. Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk

melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

VII. LAPORAN PERKARA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM)

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal

5 (lima) setiap bulannya

Pada tanggal 5

setiap bulannya

2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 (empat)

bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat

pada tanggal 5 (lima) tiap 4 (empat) bulannya

Pada tanggal 5 tiap 4

bulannya

3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 (enam)

bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat

pada tanggal 5 (lima) tiap 6 (enam) bulannya

Pada tanggal 5

setiap 6 bulannya

4. Panitera Muda pidana menyerahkan laporan tahunan

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal

5 (lima) Januari

Pada tanggal 5

Januari

5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan

Pengamat (KIMWASMAT) paling lambat pada tanggal 5

(lima) setiap bulannya.

Pada tanggal 5

setiap bulannya


22. KEHUTANAN

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Perkara pidana kehutanan adalah termasuk perkara

pidana umum.

2. Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas

perkara pidana di bidang kehutanan dan barang bukti

dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang

berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.

Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila

ada ketidak lengkapan, hari itu juga dikembalikan kepada

Petugas dari Kejaksaan tersebut.


serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register

paling lama 2 (dua) hari.

2 hari

4. Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera,

penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling

lama 2 (dua) hari.

2 hari

5. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika

Terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja

1 hari kerja

6. Penyerahan Penetapan hari Sidang dan Penetapan

Penahanan kepada Penuntut Umum adalah 1 (satu) hari

kerja.

1 hari kerja

7. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara

diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari

kerja.

7 hari kerja

8. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada

sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir 7 (tujuh)

hari kerja.

7 hari kerja

9. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,

pemeriksaan saksi, barang bukti, terdakwa, tuntutan,

pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam

perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh)

orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, kecuali

dalam perkara pidana khusus berlaku ketentuan


90 hari kerja


bersangkutan, termasuk pra peradilan.


penundaan hari sidang beserta alasannya dengan

menyerahkan bukti penundaan hari sidang yang telah

ditandatangani oleh Hakim Ketua, apabila perkara itu

ditunda ke kepaniteraan pidana.

11. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang

akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan

tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani

Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu

juga.

Pada hari itu juga

12. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan

perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku

register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima

laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga.

Pada hari itu juga



Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama

1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pada hari itu juga

atau hari kerja

berikutnya



Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan


lama 1 (satu) hari, dengan surat pengantar dan tanda

terima.

1 hari


menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara


putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas)

hari kerja

14 hari kerja

14. Tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo

PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, mengelompokkan tindak pidana bidang

Kehutanan menjadi kejahatan dan pelanggaran


sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (13) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999.

15. Pelaku tindak pidana kehutanan, baik yang berupa

kejahatan maupun pelanggaran, dikenai sanksi pidana

kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

16. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999, apabila dilakukan oleh dan atas nama

badan/badan usaha, maka sanksi pidana dikenakan

terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama dan pidana tersebut ditambah 1/3

(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

17. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran

dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

pelanggaran dirampas untuk Negara (Imperatif)

sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (15) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999.

18. Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya

baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil

kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 dilelang untuk Negara.

19. Selain sanksi pidana, juga diatur sanksi administrasi yang

berhubungan dengan setiap pemegang izin usaha

pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan dan

lain-lain.


23. TINDAK PIDANA PERS

NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU

1. PENYELESAIAN PERKARA

1 Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara

dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau

petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat

tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh

Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan

hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan

tersebut.

2 Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang

bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan

registrasi

2 hari kerja

3 Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,

penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

2 hari kerja

4 Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika

terdakwa ditahan)

1 hari kerja

5 Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan

penahanan pada penuntut umum

1 hari kerja

6 Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan

berkas perkara diterima oleh hakim7 hari kerja

7 Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari

sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja

8 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,

pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,

pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam

perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.

Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan



90 hari kerja

9 Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan

ditunda, pada hari itu juga ;


10 Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang




Pidana : pada hari itu juga ;

11 Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas

pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam

buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah

menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu

juga ;

12 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan



hari kerja berikutnya.

13 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan




lama ;

Dengan surat pengantar dan tanda terima

1 hari kerja


menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah

putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)

diucapkan, paling lama

14 hari kerja

15 Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada




24. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Penyelesaian Perkara

No. Kegiatan Tenggang Waktu

1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas

perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut

Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus

PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.

Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana

apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga

dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan

tersebut.

2. Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan

Barang Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan

Berkas dan Registrasi.

2 hari kerja.

3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan

Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh

Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada

Majelis Hakim.

2 hari kerja.

4. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan

(jika terdakwa ditahan).

1 hari kerja.

5. Penyerahan Penetapan Hari sidang dan

Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum.

1 hari kerja.

6. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas

perkara diterima oleh Majelis Hakim.

7 hari kerja.

7. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai

pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang

terakhir.

7 hari kerja.

8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut

Eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti,

Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan

harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang

saksinya lebih dari 20 orang.

90 hari kerja, kecuali

untuk perkara pidana

khusus berlaku

ketentuan sebagaimana

diatur dalam undang-

undang yang

bersangkutan,

termasuk praperadilan.


9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang

tanggal penundaan sidang beserta alasannya

apabila persidangan ditunda.

Pada hari itu juga.

10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan

yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti

wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang

telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada

Kepaniteraan Pidana.

Pada hari itu juga.

11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas


ke dalam buku register yang diperuntukkan

untuk itu, juga setelah menerima laporan dari

Panitera Pengganti.

Pada hari itu juga.


menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud

kepada Panitera Muda Pidana.

Pada hari itu juga atau

paling lama hari kerja

berikutnya.

13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan

petikan putusan kepada Penuntut Umum dan

Kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat

Hukumnya setelah petikan putusan tersebut

diterima dari Panitera Pengganti dengan Surat

pengantar dan tanda terima.

1 hari kerja.

14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib

menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan

perkara setelah putusan (kecuali putusan sela

yang bukan putusan akhir) diucapkan.

14 Hari Kerja.

15. Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan

kepada kejaksaan beserta barang buktinya.


paling lama pada hari

kerja berikutnya.

2. Proses Banding :


1. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah


diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak

hadir.

7 hari kerja.


2. Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi

harus disampaikan.

Pada hari itu juga saat

permintaan banding

diajukan atau paling

lama pada hari kerja

berikutnya.

3. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada

Terbanding.

2 hari kerja

4. Minutasi perkara banding harus sudah

diserahkan kepada Panitera Muda Pidana.

7 hari kerja

5. Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja.

6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan

Tinggi, sejak pernyataan Banding diterima

(tanpa harus menunggu Memori Banding).

14 hari kerja.

7. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh

Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan

Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan

Tinggi dan Terbanding.



kerja berikutnya.

8. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft

copy masing-masing putusan, apabila tidak

disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

3. Proses Kasasi:


1. Pernyataan Kasasi. 14 hari kerja;

2. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus

disampaikan.


kerja berikutnya.

3. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada


diterima.

2 hari kerja.



permohonan kassi diterima.

7 hari kerja.

5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori

kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan.

14 hari kerja.


6. Memori kasasi harus diberitahukan kepada

Termohon Kasasi setelah memori diterima.

2 hari kerja.

7. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh


menerima Memori Kasasi.

14 hari kerja.

8. Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,

sejak pernyataan Kasasi diterima.

30 hari kerja.

9. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft

copy, apabila tidak disertai maka berkas

dinyatakan tidak lengkap.

4. Proses Peninjauan Kembali :


1. Pengadilan Negeri menerima permohonan

peninjauan kembali.

2. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan

Peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan

Negeri.


pada hari kerja

berikutnya.

3. Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti ditetapkan.


pada hari kerja

berikutnya.

4. Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan

peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang

ditunjuk.



kerja berikutnya.

5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan

peninjauan kembali memenuhi persyaratan.

14 hari kerja.

6. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara


Kepaniteraan Pidana.

2 hari kerja

7. Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan

berkas tersebut ke Mahkamah Agung.

7 hari kerja.


25. NARKOBA

No. Kegiatan

1. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang

Narkotika, lampiran mengenai jenis Psikotropika golongan I dan

golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang No.

5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi

Narkotika golongan I menurut UU ini dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi ;

2. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran

Negara RI tahun 2009 Nomor 143), telah mengatur sanksi pidana

minimal dan maksimal bagi pelaku. Upaya pemberantasan terhadap

tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara,

pidana penjara seumur hidup dan pidana mati ;

3. Untuk beberapa kwalifikasi perbuatan tertentu seperti pelaku setiap

Penyalah Guna Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III untuk

diri sendiri hanya disebutkan sanksi pidana maksimal yaitu 4 (empat)

tahun, 2 (dua) tahun, dan 1 (satu) tahun, tidak ada pidana denda ;

4. Hakim didalam menjatuhkan pidana bagi pelaku Penyalah Guna

Narkotika bagi diri sendiri perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika ;

5. Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna orang tersebut wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat SEMA Nomor

04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban

penyalahgunaan dan pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial) ;

6. Tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara,

hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, benar-


benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi kepada

masyarakat (lihat pada SEMA No. 3 tahun 2001) ;

7. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur pidana denda

minimal dan maksimal, apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak

pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku

dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti

denda yang tidak dapat dibayar ;

8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia

yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan

dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;

9. Tersangka atau Terdakwa didalam penyidikan atau pemeriksaan di

sidang Pengadilan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta

kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau

korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan

dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan

Tersangka atau Terdakwa. Dan Hakim berwenang meminta Terdakwa

membuktikan seluruh harta kekayaannya dan harta benda isteri, suami,

anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak

pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika ;

10. Sebelum sidang dibuka, Hakim dapat mengingatkan kepada saksi dan

orang lain, yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika

dan Prekursor Narkotika untuk tidak menyebutkan identitas pelapor ;

11. Pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhubungan

dengan tindak pidana dilakukan oleh suatu Tiem yang ditentukan dalam

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak menerima Penetapan Pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri

setempat, dan waktu Pemusnahan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu)

kali untuk jangka waktu yang sama ;

12. Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan

didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang

menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya

dinyatakan dirampas untuk Negara segera dimusnahkan, kecuali


sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan ;

13. Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang

beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap

perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan

Pengadilan tingkat pertama ;

14. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian

uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan

keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan :

a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ;

b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial ;

15. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari

pidana denda sebagaimana pasal-pasal atau Undang-Undang No. 35

tahun 2009, disamping pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa :

a. Pencabutan izin usaha dan atau ;

b. Pencabutan status badan hukum ;

16. Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN (Badan Narkotika

Nasional) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;

17. Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Undang-Undang tentang Hukum

Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

18. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang

Pengadilan atas tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor


Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana ;

19. Untuk penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam

waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi (SEMA No. 3 tahun 1998

tentang Penyelesaian Perkara) ;

II. PENYELESAIAN PERKARA

- Dalam hal penyelesaian berkas perkara tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika berpedoman pada Administrasi Perkara

Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;

- Dalam hal proses Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, juga

berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada

Pengadilan Negeri Medan ;

- Dalam hal Delegasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara

Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;


26. TINDAK PIDANA TERORISME



1

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara






tersebut.

2

Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang


registrasi

2 hari kerja

3

Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri



2 hari kerja

4Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika

terdakwa ditahan)

1 hari kerja

5Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan


1 hari kerja

6Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan


7Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari


8

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,




Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan



90 hari kerja

9

Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal


persidangan ditunda ;

1 hari kerja

10 Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang 1 hari kerja





Pidana : ;

11



kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,

juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : ;

1 hari kerja

12




hari kerja berikutnya.

1 hari kerja

13





lama ;


1 hari kerja

14


menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara


putusan akhir) diucapkan, paling lama

14 hari kerja

15

Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada



2. PROSES BANDING ;

1



Terdakwa yang tidak hadir, paling lama

7 hari kerja

2




3Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding

paling lama .2 hari kerja

4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan

kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ;7 hari kerja


5 Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja

6

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak


Memori Banding), paling lama

14 hari kerja

7

Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh

Pemohon sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus

diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding


berikutnya ;

1 hari kerja

8



berkas dinyatakan tidak lengkap.1 hari kerja

3. PROSES KASASI ;

1

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu.

Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut

Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan

diucapkan jika Terdakwa putus bebas.

14 hari kerja

2

Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus



1 hari kerja

3

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas

dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan

kasasi diterima, harus selesai dalam waktu

2 hari kerja

4


penyerahan salinan putusannya setelah permohonan


7 hari kerja

5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama14 hari kerja

6Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon

kasasi setelah memori diterima, dalam waktu2 hari kerja

7

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori

Kasasi, paling lama

14 hari kerja

8 Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak 30 hari kerja


pernyataan Kasasi diterima, paling lama.

9



lengkap.

4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI

1Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan

Kembali.1 hari kerja

2


Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri


1 hari kerja

3



berikutnya.

2 hari kerja

4


Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk


berikutnya.

1 hari kerja

5


peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu

paling lama

14 hari kerja

6



Kepaniteraan Pidana

2 hari setelah

sidang terakhir

7



mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung.

7 hari kerja

5. PROSES GRASI.

1Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga

terdakwa, dicatat dalam register, paling lama1 hari kerja

2


paling lama

Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau

hari kerja berikutnya

2 hari

6. DELEGASI

1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan 1 hari kerja


Negeri lain/Delegasi, diselesaikan

2




3 hari kerja

3Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri

Pemohon bantuan, diselesikan2 hari kerja

4

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja

Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan

tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita

apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada

Wapan dengan memperlihatkan relas-relas/hasil

pekerjaannya.

2 hari kerja

5

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk

melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri

Pemohon.

7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN

HUKUM );

1Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan

kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal3 tiap bulannya

2


kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada

tanggal

3 tiap bulannya

3



tanggal

3 tiap 6 bulannya

4

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan


tanggal

3 Januari

5Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan

Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal3 setiap bulannya


27. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



1

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas

perkara






tersebut.

2

Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang


registrasi

2 hari kerja

3

Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri



2 hari kerja

4Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika

terdakwa ditahan)

1 hari kerja

5Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan


1 hari kerja

6Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan


7Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari


8

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,




Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku

ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang

yang bersangkutan, termasuk praperadilan.

90 hari kerja

9

Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal


persidangan ditunda ;

1 hari kerja


10

Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang




Pidana : ;

1 hari kerja

11



kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,

juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti :

;

1 hari kerja

12




lama hari kerja berikutnya.

1 hari kerja

13





Pengganti, paling lama ;


1 hari kerja

14


menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara


putusan akhir) diucapkan, paling lama

14 hari kerja

15

Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan

kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari

itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

2. PROSES BANDING ;

1



Terdakwa yang tidak hadir, paling lama

7 hari kerja

2




3Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding

paling lama .2 hari kerja


4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan

kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ;7 hari kerja

5 Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja

6

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak


Memori Banding), paling lama

14 hari kerja

7

Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh

Pemohon sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi,


Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada


1 hari kerja

8



berkas dinyatakan tidak lengkap.1 hari kerja

3. PROSES KASASI ;

1


waktu. Setelah putusan banding diberitahukan kepada

penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah

putusan diucapkan jika Terdakwa putus bebas.

14 hari kerja

2

Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus



1 hari kerja

3

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas

dan penyerahan salinan putusannya setelah

permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu

2 hari kerja

4


penyerahan salinan putusannya setelah permohonan


7 hari kerja

5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama14 hari kerja

6Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon

kasasi setelah memori diterima, dalam waktu2 hari kerja

7Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori14 hari kerja


Kasasi, paling lama

8Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak

pernyataan Kasasi diterima, paling lama.30 hari kerja

9



lengkap.

4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI

1Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan

Kembali.1 hari kerja

2


Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri


1 hari kerja

3



berikutnya.

2 hari kerja

4



ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari

kerja berikutnya.

1 hari kerja

5


peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam

waktu paling lama

14 hari kerja

6



Kepaniteraan Pidana

2 hari setelah

sidang terakhir

7



mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung.

7 hari kerja

5. PROSES GRASI.

1Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau

keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama1 hari kerja

2


paling lama

Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau

hari kerja berikutnya

2 hari


6. DELEGASI

1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan

Negeri lain/Delegasi, diselesaikan1 hari kerja

2




3 hari kerja

3Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri

Pemohon bantuan, diselesikan2 hari kerja

4

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja

Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan

tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita

apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada

Wapan dengan memperlihatkan relas-relas/hasil

pekerjaannya.

2 hari kerja

5


untuk melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri

Pemohon.

7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN

HUKUM );

1

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan

kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada

tanggal

3 tiap bulannya

2



tanggal

3 tiap bulannya

3



tanggal

3 tiap 6 bulannya

4

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan


tanggal

3 Januari

5Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan

Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal3 setiap bulannya


28. TINDAK PIDANA HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)

NO U R A I A N WAKTU

I A. DESAIN INDUSTRI

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,atau garis

dan warna, atau gabungan dari padanya yang

berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis

dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu

produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan

tangan.

2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas

hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri, atau memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan

hak tersebut.

3. Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak

tanggal penerimaan.

4. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif

untuk melaksanakan Hak Desain Indutri yang

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa

persetujuannyamembuat,memakai,menjual,mengimport

,mengekspor dan/atau, mengedarkan barang yang

diberi Hak Desain Industri.

5. Dapat dipidana dengan Pidana penjara dan/atau denda

bagi barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport,

dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain

Industri.

6. Tindak Pidana terhadap desain industry merupakan

delik aduan

B. PATEN.

1. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No.8 tahun

1981

Tentang

KUHP


kepada Investor atas hasil investasinya di bidang

teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya;

2. Invensi adalah ide investor yang dituangkan kedalam

suatu kegiatan pemecaha masalah yang spesifik

dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses,

atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau

proses.

3. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau

beberapa orang yang secara bersama-sama

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan

yang menghasilkan invensi.

4. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik

Paten atau pihak yang menerima Hak tersebut dari

pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih

lanjut Hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum

Paten.

5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang

Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

pemberian Hak untuk menikmati manfaat ekonomi

dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam

jangka waktu dan syarat tertentu.

6. Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung

langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri

7. Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal

Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan

teknologi yang dituangkan sebelumnya;

8. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak waktu itu tidak dapat

diperpanjang.

9. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10

(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan

dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang;

10. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau/denda

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No8 tahun

1981 tentang

KUHP.


bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak

melanggar hak pemegang paten.

11. Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas adalah

delik aduan.

C. MEREK.

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa.

2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan barang-barang

sejenis lainnya.

3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada

barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama

yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama-sama untuk membedakan

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar

dalam Daftar umum merek untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya;

6. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal

penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat

diperpanjang.

7. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No8 tahun

1981 tentang

KUHP


bagi barang siapa demgan sengaja dan tanpa hak;

a. Menggunakan merek yang sama pada

keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa

sejenis yang diproduksi dan/atau dipergunakan.

b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi

dan/atau diperdagangkan.

c. Menggunakan tanda yang sama pada

keseluruhannya dengan indikasi geografis milik

pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis

dengan barang yang terdaftar.

d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya

dengan indikasi geografis.

e. Milik pihak lain untuk barang yang sama atau

sejenis dengan barang yang terdaftar.

f. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada

barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun

pencantuman kata yang menunjukkan bahwa

barang tersebut merupakan tiruan dari barang

yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi

geografis.

g. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan

indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat

memperdaya atau menyesatkan mesyarakat

mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.

h. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

diketahui atau patut diketahui bahwa barang

dan/atau jasa tersebut merupakan hasil

pelanggaran tindak pidana merek.

8. Tindak Pidana sebagimana dimaksud pada butir 7

huruf a s/d h diatas, merupakan delik aduan.

D. HAK CIPTA

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau

penerimaan hak untuk mengumumkan atau

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No8 tahun

1981 tentang

KUHP


memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu

ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi,

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan

kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu

pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik

hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari

pencipta,atau pihak lain yang menerima lebih lanjut

hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak

cipta, yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk

memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi

Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman

bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya

siarannya.

6. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau

pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

mengurangi pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat

beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun

sebagian dengan :

a. Pewarisan.

b. Hibah

c. Wasit

Desain

berdasarkan

sesuai dengan

UU No. 8 tahun

1981 tentang

KUHP

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No8 tahun


d. Perjanjian tertulis ; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan.

8. Negara memegang hak cipta atas :

a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda

budaya nasional lainnya.

b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi

milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng,

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi,

tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

c. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan

ciptaan itu belum diterbitkan.

d. Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui

penciptanya dan/atau penerbitnya.

9. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda

bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :

a. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau

membuat, memperbanyak atau menyiarkan

rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan,

memperbanyak dan/atau menyewakan karya

rekaman suara atau rekaman bunyi yang bukan

hak ciptanya.

b. Menyiarkan,memamerkan,mengedarkan, atau

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang

hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait

sebagaimana dimaksud butir a) diatas.

c. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan

komersial suatu program komputer.

d. Mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan

dengan kebijaksaan pemerintah dibidang agama,

pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan serta

ketertiban umum.

e. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas

potret, tanpa seizin dari orang yang dipotret, atau

izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun setelah orang yang dipotret meninggal

1981 tentang

KUHP

Diselesalikan

sesuai dengan

UU No8 tahun

1981 tentang

KUHP


dunia,atau tanpa persetujuan orang lain atas nama

yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang

dipotret atau tanpa persetujuan dari Lembaga

Penyiaran membuat, memperbanyak, dan/atau

menyiarkan ulang karya siarannya melalui

transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui

system elektromagnetik lain.

f. Pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan

nama pencipta dalam ciptaannya atau pihak lain

yang menerima penyerahan hak cipta atas seluruh

ciptaan yang meniadakan nama pencipta yang

tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan

nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau

mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi

ciptaan.

g. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik

tentang informasi menejemen hak pencipta.

h. Merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi

sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak

pencipta.

i. Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan

persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi

yang berwenang terhadap ciptaan-ciptaan yang

menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi,

khususnya dibidang cakram optic (optical disc).

10. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak

pidana hak cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut

dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, kecuali

ciptaan di bidang seni dan bersifat unik, dapat

dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan;

11. Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran ciptaan

hapus karena :

a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan

hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta

atau pemegang hak cipta.

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No8 tahun

1981 tentang

KUHP


b. Lampau waktu.

c. Dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi

atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai

elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen

tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau

seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara

terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang

dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan

peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen,

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah

elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi

dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi

tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan

sirkuit terpadu.

3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang

menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu.

4. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik

Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau

memberikan persetujuannya kepada pihak pihak lain

untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Pemegang hak adalah pemegang hak Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak

dari pendesain yang terdaftar dalam daftar Umum

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan

untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang

orisinil, yakni yang merupakan hasil karya mandiri

pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit

terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang

Diselesaikan

sesuai dengan

UU No8 tahun

1981 tentang

KUHP


umum bagi para pendesain.

7. Perlindungan terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak sejak

pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara

komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan.

8. Yang berhak memperoleh hak Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu adalah Pendesain, yang dapat terdiri

dari seseorang atau beberapa orang secara bersama

atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

9. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih

atau dialihkan dengan, pewarisan, hibah, wasiat,

perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

10. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat

dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan

tertulis yang diajukan oleh pemegang hak.

11. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda

barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak

membuat, memakai, menjual, mengimport,

mengekport dan / atau mengedarkan barang yang

didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain

yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

12. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda

barang siapa yang dengan sengaja:

1. Menghapus hak Pendesain untuk tetap

dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain tata

Letak Sirkuit Terpadu, daftar Umum desain tata

letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain tata

Letak sirkuit Terpadu, jika desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dan

yang dibuat berdasarkan pesanan.

2. Tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai

dengan diumumkannya permohonan yang

bersangkutan, atau


3. Menghilangkan Hak Pendesain untuk tetap

dicantumkan nama dan identitasnya pada waktu

pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu,baik dalam sertifikat Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu maupun dalam daftar Umum

Desain Letak Sirkuit Terpadu. Tindak Pidana pada

butir 12 angka 1,2 dan 3 diatas merupakan delik

aduan.


BAB III

KEPANITERAAN HUKUM

No Pekerjaan Batas Waktu Pekerjaan

1.Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :

a. Laporan keadaan perkara pidana/

perdata

b. Laporan keuangan perkara pidana/

perdata

c. Laporan jenis perkara pidana/ perdata

Paling lambat tanggal 5

setiap bulannya


setiap bulannya


setiap bulannya

2.Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :

a. Laporan perkara pidana/perdata yang

dimohonkan Banding

b. Laporan perkara pidana/perdata yang

dimohonkan Kasasi

c. Laporan perkara pidana/perdata yang

dimohonkan Peninjauan Kembali

d. Laporan perkara perdata yang

dimohonkan Eksekusi

e. Laporan perkara pidana yang

dimohonkan Grasi/Remisi


setiap bulannya


setiap bulannya


setiap bulannya


setiap bulannya


setiap bulannya

3.Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri

dari:

a. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara

pidana

b. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara

perdata


setiap bulannya


setiap bulannya

4Membuat laporan Tahunan dan

menyerahkannya ke Pengadilan Tinggi.


setiap bulan Januari


BAB IV

ADMINISTRASI UMUM

A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS

NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU

1

Membuat program kerja pelaksanaan Anggaran selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah

turun DIPA.

10 hari kerja

2Menyusun rencana kegiatan Kesekretariatan tahunan dan

rencana Anggaran tahun berjalan10 hari kerja

3Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub.Bagian

Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Setiap hari kerja

4

Mengoreksi dan mengkoordinaskan Surat-surat keluar

yang dibuat oleh Sub.Bagian Umum, Keuangan dan

Kepegawaian

1 hari kerja

5Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait dilaksanakan

sesuai kebutuhan

6

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan

seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan

melalui Panitera/Sekretaris

3 hari kerja

B. SUB BAGIAN UMUM

I. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub.Bagian Umum meliputi:

1. Administrasi Tata Persuratan

2. Adminitrasi Perlengkapan

3. Administrasi Perencanaan

4. Kerumah tanggaan


1 Administrasi Tata Persuratan

a. Surat Masuk

Yang dimaksud surat masuk adalah semua Surat-surat

Dinas yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan dan

diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/


Sekretaris.

PENGELOLAAN SURAT MASUK

Surat masuk dan berkas perkara yang dikirim

melalui POS yang ditujukan kepada ketua

Pengadilan Negeri Medan/Pansek Pengadilan

Negeri Medan, masuk kotak PO.Box Pengadilan

Negeri Medan dengan Nomor 1274. Dan kemudian

kurir mengambil surat-surat dan berkas perkara

dari P.O.Box tersebut untuk diagenda dan dibuat

lembaran disposisi oleh petugas Surat masuk.

1 hari kerja

Surat yang diterima diberikan tanda terima dan

diagendakan pada buku agenda surat masuk,

diberikan nomor dan lembaran disposisi dibuat

rangkap 3 (tiga) ,1 (satu) lembar asli disposisi

disatukan didepan surat,1(satu) lembar untuk

arsip Bapak KPN. Dan 1 (satu) lembar untuk arsip

bagian Umum.

1 hari kerja

Panitera/Sekretaris mensortir Surat, untuk

diteruskan kepada ketua Pengadilan Negeri Medan.

1 hari kerja

Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi (kecuali

Ketua Dinas luar).

1 hari kerja

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk

didisposisi.

1 hari kerja

Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf

Panitera/ Sekretaris

1 hari kerja

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan,

masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi.

4 hari kerja

Khusus surat-surat permohonan perpanjangan

penahanan setelah diagenda oleh Sub Bagian

Umum langsung diserahkan kepada

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera untuk

diteruskan ke Paniteraan Pidana untuk diproses

hari itu juga.

1 hari kerja

PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Surat diagendakan dalam buku agenda surat 1 hari kerja


keluar, diberi nomor dan tanggal, pada hari dan

tanggal tersebut, 1 (satu) lembar surat untuk

pertinggal / Arsip pada Sub Bagian Umum.

Pengiriman surat dan berkas perkara yang telah

terbungkus oleh Pamud Pidana, Perdata dan PHI

baik itu banding, kasasi, dan Peninjauan kembali

dilakukan melalui Kantor Pos dan dilaksanakan

setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat

urgensi/penting dikirim hari itu juga melalui kurir.

1 hari kerja

2 Administrasi Perlengkapan

Pencatatan aset /barang Milik Negara setiap ada

kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya

penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D

SPM dilakukan pencatatan / pengimputan kedalam

Aplikasi SIMAK – BMN.

3 hari kerja

Pencatatan barang-barang Persediaan (ATK). 2 hari kerja

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. 4 hari kerja

Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR). 3 hari kerja

Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB). 2 hari kerja

Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan 3 hari kerja

Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester

ke Instansi terkait.

8 hari kerja

Melakukan opname barang setiap bulan. 3 hari kerja

Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan

sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan

penghapusan.

9 hari kerja

Perpanjangan pajak kenderaan operasional roda 2

(dua) dan roda empat yang masih bisa diperbaiki

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

2 hari kerja

Perawatan dan pemeliharaan gedung Kantor secara

periodik sesuai dengan kebutuhan.

2 kali setahun

Perawatan AC. dan Komputer (dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan).

3 bulan sekali

Perbaikan dan perawatan membelair yang masih

bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

2 kali setahun


3 Administrasi Perencanaan

Menghimpun data kebutuhan ATK. Dan sarana

penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua,

Panitera/Sekretaris, Panitera pengganti, Kepaniteraan

dan Kesektariatan, tahun yang Akan datang.

3 hari kerja

Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan

dengan sarana dan prasarana.

12 hari kerja

Menyusun rencana kerja dan program kerja

Sub.Bagian Umum setiap awal.

3 hari kerja

4 Kerumah Tanggaan

a. Pengelolaan Perpustakaan

Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku

agenda, Buku Induk dan penomoran menurut

Klasifikasi, yang diselesaikan selama 1 hari kerja

oleh Petugas Perpustakaan

1 hari kerja

Membuat perencanaan dan mengusulkan

pengadaan buku-buku Undang-undang Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang

hukum serta buku-buku yang ada relevansinya

dengan kedinasan oleh Kepala Sub. Bagian Umum.

2 hari kerja pada

akhir tahun

Membuat catatan peminjam buku dan

pengembalian buku dalam buku peminjaman,

diselesaikan 1 jam

1 hari

Melakukan pemeliharaan, perawatan, koleksi buku-

buku setiap minggu.

1 hari kerja

b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Gedung

Memanaskan Genset. 1 bulan sekali

selama 30 menit

Pemeliharaan Gedung sesuai dengan kebutuhan

dilaksanakan oleh pihak ketiga

15 hari kerja

Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh pihak ketiga 3 bulan sekali

2 hari kerja

Menguras dan mengisi kembali hidran,

dilaksanakan sesuai kebutuhan


c. Keamanan

Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan

pengamanan setiap awal bulan.

1 hari kerja

Melakukan pertemuan dalam Rangka evaluasi

pelaksanaan tugas dengan staf Sub. Bagian Umum

dan Satuan Pengaman.

Setiap Akhir Bulan

selama 2 jam

Melakukan Pengontrolan lingkungan Kantor

dilaksanakan oleh Petugas Pengaman dan Staf

Sub.Bagian Umum.

Setiap hari selama

2 jam

Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan

terkait (Polres, Polsek, dan Kodim) apabila

diperlukan.

2 hari kerja

Mengerahkan semua tamu untuk melapor ke piket.

Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja

setelah jam kerja, mematikan AC, Listrik dan

Komputer yang masih menyala dan mengunci

pintu yang belum terkunci.

Setiap hari selama

2 jam

Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan

seperlunya, dilaksanakan oleh Petugas

Pengamanan.

Setiap hari kerja

Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar

yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Kantor

diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan

keperluan.

d. Kebersihan

Menyusun uraian tugas (Job Description) Petugas

Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas

Kebersihan.

1 hari kerja

Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian

tugas (Job Description)

Setiap hari kerja

Disamping tugas-tugas tersebut diatas, Sub. Bagian

Umum juga bertugas dan bertanggung jawab

terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.


II. PENGAWASAN MELEKAT

NO K E G I A T A N

1. Pengertian

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat

sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung

terhadap bawahannya secara preventif, agar pelaksanaan tugas bawahan

tersebut berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maksud pengawasan

a. Memperoleh Informasi apakah penyelenggaraan tehnis

peradilan,pengelolaan Administrasi Peradilan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah Administrasi dan

ketidak efienan penyelenggaraan peradilan.

c. Menilai kinerja aparat Pengadilan.

3. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada

sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk

menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut

pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja

pelayanan publik.

4. Ruang Lingkup Pengawasan

a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi

Administrasi dan financial pengadilan.

b. Sasaran Pengawasan

- Aparat Pengadilan Tinggi

- Aparat Pengadilan Negeri

5. Bentuk Pengawasan

a. Pengawasan langsung dengancara pemeriksaan reguler dan

pemeriksaan khusus.


b. Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas

laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa.

6. Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri Medan.

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi

Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris barang dan

Administrasi Umum.

b. Evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan Kepemimpinan

kinerja Pengadilan dan kualitas pelayanan publik.

III. PENGAWASAN OLEH PARA KEPALA SUB.BAGIAN TERHADAP STAF


1 Sub Bagian Umum

a. Pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara

(BMN).

b. Pencatatan barang persediaan.

c. Pencatatan permintaan barang persediaan.

d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara

(BMN).

e. Penghapusan Milik Negara (BMN).

f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar.

g. Pengiriman surat-surat keluar.

h. Pengiriman berkas perkara ke PT. dan MA-RI.

i. Pengelolaan dan penata usahaan buku-buku

perpustakaan.

j. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.

k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor

l. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas

keamanan kantor dan petugas piket harian.

m. Pembuatan konsep-konsep laporan.

n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan S O P.


C. TUGAS SUB BAGIAN KEUANGAN

N

O NAMA KEGIATAN JANGKA WAKTU

1. Perencanaan Anggaran

a. Membuat dan Menyusun RKAKL dan data

pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke

Pengadilan Tinggi Medan

Paling Lama Bulan Pebruari

2. Administrasi Keuangan

a. Mengagenda surat masuk yang sudah

didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri

Medan dan Panitera / Sekretaris

Sejak surat itu diterima

b. Membuat surat keluar / surat jawaban 1 hari kerja

c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi 1 hari kerja

d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang

disampaikan ke Bank.2 hari kerja

3. Pelaksanaan Anggaran

a. Gaji Induk.

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan

aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar

gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan

pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi)

3 hari kerja setiap awal bulan

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak

(SSP)1 hari kerja

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya 1 hari kerja

Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan

kelengkapannya untuk ditandatangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran.

1 hari kerja

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan

Surat Setoran Pajak (SSP) untuk

ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan

Surat Perintah Membayar (SPM)

2 hari kerja

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

Paling lama tanggal 10 setiap

bulannya


b. Gaji Susulan /Kekurangan Gaji/ Beras.

Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji

dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji

dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK

kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat,

Tunjangan istri/anak, SK mutasi

3 hari kerja


(SSP)1 hari kerja

Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji

dan kelengkapannya1 hari kerja

Pengajuan Daftar gaji susulan/kekurangan gaji

dan kelengkapannya beserta Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja





2 hari kerja



(KPPN).

1 hari kerja

c. Uang Kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan

Dan PHI.

Membuat daftar uang kehormatan Hakim Ad-

Hoc Perikanan dan PHI menyusun kelengkapan

daftar uang kehormatan

3 hari kerja


(SSP)1 hari kerja

Koreksi daftar uang kehormatan Hakim Ad-Hoc

Perikanan dan PHI beserta kelengkapannya1 hari kerja

Pengajuan Daftar Hakim Ad-Hoc Perikanan dan

PHI dan kelengkapannya beserta Pernyataan



1 hari kerja

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan 2 hari kerja







(KPPN).


bulannya

d. Uang Makan.

Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif

uang makan setelah mendapat rekapitulasi

absensi dari sub bagian kepegawaian

Tanggal 5 setiap bulannya

dalam 2 hari kerja

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)

1 hari kerja


Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja

Penandatanganan Surat Perintah Membayar

(SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (SPM)

1 hari kerja



(KPPN).

1 hari

kerja

e. Uang Lembur.

Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang


(KPA)

1 hari kerja

Membuat Daftar Absent Lembur 2 hari kerja

Penandatanganan oleh penerima/yang

diperintah Kerja Lembur dan disetujui Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)

1 hari kerja

Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM)

1 hari kerja

Penandatanganan Daftar Nominatif uang

lembur dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

(SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja


Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja


(SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (SPM)

1 hari kerja



(KPPN).

1 hari kerja

f. Gaji Ke 13 (Tiga Belas)

Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai

menggunakan aplikasi gaji dan

kelengkapannya mengacu pada daftar gaji

bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat

Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

3 hari kerja

Membuat faktur pajak/ Surat Setoran Pajak

(SSP)1 hari kerja

Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya 1 hari kerja

Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan

kelengkapannya dan Surat Pernyataan



1 hari kerja

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja


(SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk



1 hari kerja



(KPPN).

1 hari kerja

g. Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya.

Membuat daftar nominatif remunerasi

Pengadilan Negeri Medan berdasarkan

rekapitulasi absent dari Sub Bagian

3 hari kerja


Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat

Perintah dari Pengadilan Tinggi Medan

Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara

Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan1 hari kerja

Penandatanganan rekapitulasi permintaan

remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa

Pengguna Anggaran

1 hari kerja

Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi

Pengadilan Negeri Medan ke Pengadilan Tinggi

Medan

1 hari kerja

Daftar Nominatif Remunerasi harus

ditandatangani oleh setiap Pegawai yang

menerima remunerasi

7 hari kerja

Penandatanganan rekapitulasi

pertanggungjawaban permintaan remunerasi

Pengadilan Negeri Medan oleh Ketua

Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1 hari kerja

Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban

permintaan remunerasi Pengadilan Negeri

Medan ke Pengadilan Negeri Medan ke

Pengadilan Tinggi Medan.

1 hari kerja

h. Pengajuan Uang Persediaan

Mengajukan permintaan Kartu Pengawas

(Karwas) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai

pertanggungjawaban kas di bendahara

pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan

uang persediaan (UP)

3 hari kerja



(KPPN).

1 hari kerja

i. Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Pembuatan surat permohonan permintaan

Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor

Dilaksanakan Sesuai

Kebutuhan



yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang

Persediaan yang tidak cukup

Pembuatan surat Permohonan permintaan

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang

diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara

1 hari kerja

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan

(TUP) dengan kelengkapannya1 hari kerja

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM)

Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor


1 hari kerja

j. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan

kelengkapannya2 hari kerja



(KPPN).

1 hari kerja

k. Pengajuan SPM Langsung (LS)

Membuat SPM Langsung (LS) dan

kelengkapannya1 hari kerja



(KPPN).

1 hari kerja

l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

Menerima, membukukan dan menyetorkan

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank

persepsi

Setiap hari Jumat (Kecuali

hari Jumat libur dilaksanakan

hari kerja sebelumnya)

Melaporkan pembukuan disertai bukti

penyetoran untuk ditandatangani oleh

Panitera/Sekretaris

Setiap hari Senin (Kecuali

hari Senin libur dilaksanakan

hari kerja berikutnya)

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak

ke Koordinator Wilayah


bulannya

4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.


a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi

Pengguna Anggaran (SAKPA).

Pembuat Pelaporan memasukkan data ke

aplikasi setelah menerima bukti setoran dari

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerima sesuai format dari KPPN

1 hari kerja

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah

disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan (SP2D)

tersebut di input ke aplikasi SAKPA

2 hari kerja

Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan

hasil belanja selama sebulan antara Satker dan

KPPN

1 hari kerja

Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor

Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah

menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara

(BMN) dari Sub Bag. Umum paling lambat

tanggal 3 setiap bulannya

1 hari kerja

Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, Biro

Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI dan

BadanPengawasan Mahkamah Agung RI paling

lambat tanggal 10 setiap bulannya

1 hari kerja

b. Pelaporan Keuangan Setiap per Triwulan.

Laporan Realisasi Belanja per Triwulan. 1 hari kerja

Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi

belanja selama 3 bulan diantar ke Koordinator

Wilayah dan ke Mahkamah Agung RI

2 hari kerja

Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi

Bapenas) per Triwulan.

Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun

2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri dan

Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (P2K)

1 hari kerja

Mengantar laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 1 hari kerja


2006 ke Koordinator Wilayah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Pembuatan LAKIP Setiap Akhir Tahun

Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi 1 hari kerja

5. Penatausahaan dan Pengawasaan Anggaran

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum pada awal tahun diberi

penomoran disetiap lembarnya dan diparaf

oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan


(KPA)

1 hari kerja

b. Buku Pembantu

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada

setiap transaksi dan ditutup setiap bulan1 hari kerja

Buku pembantu bank dibukukan pada setiap

ada transaksi yang ada di rekening giro1 hari kerja

Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap

transaksi/pembayaran surat setoran pajak

(SSP)

1 hari kerja

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan

pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku

Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku

Pembantu Pajak.

Selama 3 bulan sekali


TUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

No. K E G I A T A N JANGKA WAKTU

1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi

Kepegawaian

a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi

Ketua Pengadilan Negeri Medan :

Surat yang diterima sub bagian

Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan

dan Panitera / Sekretaris diagenda pada buku

surat masuk sejak surat itu diterima;

hari itu juga

Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut

mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh

Ka. Sub bagian kepegawaian diselesaikan

selama ;

2 hari kerja

Mengirimkan surat yang telah ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan / Panitera

Sekretaris baik melalui fax maupun melalui

bagian umum, diselesaikan selama ;

1 hari kerja

b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan

Negeri Medan dilaksanakan ;

setiap hari kerja

c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai

(Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun

anggaran, penegetikan jumlah data pegawai

(Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag

Kepegawaian diselesaikan selama ;

4 hari kerja

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan

Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Kasub

Bag Kepegawaian diselesaikan selama ;

4 hari kerja

e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim

Pengadilan Negeri (Pelaksanaan sesuai kebutuhan)

selama ;

4 hari kerja

f. Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan

daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Medan dilaksanakan ;

setiap hari kerja


g. Perekapan absensi Hakim dan Karyawan /

Karyawati Pengadilan Negeri :

Pengumpulan daftar absensi dan Pengetikan

hasil perekapan absen diselesaikan selama ;

2 hari kerja

Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian

diselesaikan selama ;

2 hari kerja

Penyerahan rekap absensi kepada Bagian

Keuangan untuk uang makan dan uang

remunerasi paling lambat tanggal

5 setiap bulannya.

h. Pembuatan SK Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA)

setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Medan,

diselesaikan ;

1 hari kerja

i. Pembuatan SK Pengelola Keuangan ( SK Pejabat

Pembuat Kometmen, Pejabat Pengadaan, Panitia

Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja

Pegawai ( PPABP ) SK Penguji, Surat Perintah

Pebayaran ( SPP ) dan Penandatangan Surat

Perintah Membayar ( SPM ) SK Pengelola Keuangan,

Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran,

diselesaikan;

2 hari kerja

j. Pembuatan SK Honorer ( Pramubakti, Supir,

Satpam, dan IT ) ;

1 hari kerja

k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan) ;

1 hari kerja

l. Membuat jadwal piket karyawan / karyawati setiap

3 (tiga) bulan sekali, diselesaikan selama.

1 hari kerja

2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan

usulan, dan koreksi oleh Ka. Sub Bag Kepegawaian


3 hari kerja

b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang

surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri / Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri diselesaikan selama ;

3 hari kerja


c. Kenaikan Pangkat Reguler

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan

naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada

akhir tahun dan diselesaikan selama ;

2 hari kerja

Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan

Pangkat diselesaikan selama ;

3 hari kerja

Meneruskan usul kenaikan pangkat tersebut

telah ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri


2 hari kerja

Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap

usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan

selama.

3 hari kerja

d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Dibuat telaahan diselesaikan selama ; 2 hari kerja

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan ;

2 hari kerja

Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasub Bag


2 hari kerja

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke

Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.

2 hari kerja

e. Kenaikan Pangkat Pilihan

Dibuat telaahan diselesaikan selama ; 1 hari kerja

Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang


3 hari kerja

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan ;

2 hari kerja

Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasub Bag


2 hari kerja




2 hari kerja

f. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pengumpulan Data diselesaikan selama ; 2 hari kerja


Mengusulkan usul kenaikan pangkat


2 hari kerja

Pengetikan dan koreksi oleh Kasub Bag


2 hari kerja




2 hari kerja

3. Kenaikan Gaji Berkala

a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik

gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ;

3 hari kerja

b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan

sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan

selama ;

5 hari kerja

c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat

daftar gaji dan dimasukkan ke file yang

bersangkutan, diselesaikan selama ;

2 hari kerja

4. Mutasi Hakim dan Pegawai

a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan

Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan

selama ;

1 hari kerja

b. Disampaikan kepada yang bersangkutan,

Bendahara, dan dimasukan ke file yang

bersangkutan, diselesaikan selama.

2 hari kerja

5. Usul Jabatan

a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan


3 hari kerja

b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan ;

2 hari kerja

c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi

diselesaikan selama .

2 hari kerja

6. Usul Pensiun

a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang

bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan

selama ;

4 hari kerja


b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi

diselesaikan selama.

2 hari kerja

7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana

a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang

telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20

tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun,

diselesaikan setiap ;

awal tahun

b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya

Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan

selama.

3 hari kerja

8. Cuti Hakim dan Pegawai

a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama ; 1 hari kerja

b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan

selama;

1 hari kerja

c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip

file yang bersangkutan diselesaikan selama.

1 hari kerja

9. Hukuman Disiplin.

a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri


1 hari kerja

b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan

kepada tim pemeriksa diselesaikan selama ;

2 hari kerja

c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan


3 hari kerja ;

d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai

dengan kebutuhan ;

e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan serta

tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan

selama.

2 hari kerja

10. DP3.

a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan

langsung yang dinilai, diselesaikan selama ;

2 hari kerja

b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja

untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti

7 hari kerja


dan Jurusita, untuk DP3 Karyawan diserahkan

kepada Ka. Sub nya masing – masing dan dikerjakan

oleh Sub nya masing – masing selama ;

c. Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai

dan atasan pejabat penilai serta memasukkan

kembali ke file yang bersangkutan tersebut


5 hari kerja

3. Kenaikan Gaji Berkala

a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik

gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ;

b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan

sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan

selama;

3 hari kerja

5 hari kerja

c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat

daftar gaji dan dimasukkan ke file yang

bersangkutan, diselesaikan selama ;

2 hari kerja

4. Mutasi Hakim dan Pegawai

a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan

Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan

selama ;

1 hari kerja

b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara,

dan dimasukan ke file yang bersangkutan,


2 hari kerja

5. Usul Jabatan

a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan


3 hari kerja

b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan ;

2 hari kerja

c. Mengirimkan usul jabatan yang telah


Pengadilan Tinggi diselesaikan selama .

2 hari kerja

6. Usul Pensiun

a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang

bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan

selama

4 hari kerja


BAB V

PENGAWASAN MELEKAT

No. Pengawasan Keterangan Waktu

1. Ruang Lingkup

Pengawasan

a. Meliputi penyelenggaraan,

pengawasan dan

pengelolaan organisasi,

administrasi dan finansial

pengadilan.

b. Sasaran pengawasan : Aparat

Pengadilan Negeri

2. Bentuk Pengawasan a. Pengawasan langsung :

dengan cara pemeriksaan

reguler dan pemeriksaan

khusus.

b. Pengawasan tidak langsung :

dengan cara melakukan

penilaian atas laporan

tertulis, laporan lisan, dan

pemberitaan media massa.

3. Pelaksanaan

Pengawasan di

Lingkungan

Pengadilan Negeri

a. Pelaksanaan tugas pokok

dilingkungan Kepaniteraan

yang mencakup

adiministrasi persidangan

dan administrasi perkara;

b. Pelaksanaan tugas pokok di

lingkungan Kesekretariatan

yang meliputi administrasi

Kepegawaian, Keuangan,

Inventaris barang dan

administrasi umum.

c. Pengawasan terhadap

perilaku Aparat Pengadilan.

d. Evaluasi atas

penyelenggaraan


manajemen peradilan,

kepemimpinan kinerja

pengadilan dan kualitas

pelayan publik

A. Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi

I.Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri terhadap :

No. Pengawasan Keterangan Waktu

1. Yang didelegasikan

kepada Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Pelaksanaan tugas selaku

koordinator pengawasan di

Pengadilan Negeri;

Memantau pelaksanaan

tugas Kepaniteraan dan

Kesekretariatan di

Pengadilan Negeri;

Pelaksanaan penyelesaian

pengaduan masyarakat

terhadap tingkah laku dan

pelaksanaan tugas Hakim-

hakim, Kepaniteraan dan

Pegawai di Pengadilan

Negeri;

2. Hakim, Hakim Ad

hoc, Hakim

Pengawas dan

Pengamat

Narapidana dan

Hakim Pengawas

Bidang

Tenggang waktu

penyelesaian perkara

Pidana :

- Penyelesaian perkara

yang berkaitan dengan

masa tahanan.

- Penyelesaian / minutasi

perkara


yang menarik perhatian

masyarakat;

Tenggang waktu

penyelesaian perkara


Perdata :


sesuai dengan SEMA No.

6 Tahun 1992;

- Penyelesaian Perkara

sesuai dengan SOP;

Memantau dan mengadakan

evaluasi setiap bulan

terhadap laporan keadaan

perkara dari Panitera Muda

Pidana dan Panitera Muda

Perdata ;

Menerima laporan Hakim

Pengawas dan Pengamat

Narapidana, serta Hakim

Pengawas Bidang;

3. Panitera / Sekretaris Memantau pelaksanaan

tugas sesuai dengan SOP;

Mengevaluasi proses

penyelesaian administrasi

perkara dan administrasi

umum;


program kerja, pelaksanaan

dan Laporan Pertanggung

Jawaban DIPA;


eksekusi putusan perkara

perdata dan grosse akte,

termasuk eksekusi

berdasarkan delegasi dari

Pengadilan Negeri lain;

Memantau pelaporan

pelaksanaan putusan

perkara pidana yang telah


berkekuatan hukum tetap

dari Kejaksaan;

Memantau pengelolaan dan

administrasi keuangan

perkara perdata dan pidana,

serta konsignasi;

II. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri :

No. Pengawasan Waktu

1. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim,

Panitera/ Sekretaris dan jajarannya pada

Pengadilan Negeri;

2. Memantau pelaksanaan tugas dalam

penyelesaian administrasi perkara pidana

dan perkara perdata;

3. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan

Negeri;

4. Melaksanakan penanganan pengaduan di

Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA

No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni

2009

5. Memantau pengelolan administrasi

pengawasan oleh Panitera Muda Hukum;

III. Pengawasan oleh Panitera / Sekretaris terhadap :

1. Wakil Panitera


1. Memantau pelaksanaan tugas sesuai

dengan SOP;

2. Memantau pelaksanaan tugas-tugas

dalam penyelesaian perkara;


3. Memantau penyelesaian administrasi

perkara dan laporan perkara;

4. Memantau pengawasan dan pembinaan

terhadap para Panitera Muda, Panitera

Pengganti, dan Jurusita / Jurusita

Pengganti;

5. Memantau pengelolaan administrasi

biaya perkara dan pelaporan keuangan

perkara setiap bulannya;

2. Wakil Sekretaris


1. Memantau pelaksanaan tugas sesuai

dengan SOP;

2. Memantau pelaksanaan DIPA;

3. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai

pejabat Pembuat Komitmen;

4. Memantau pengawasan dan

pembinaan terhadap para Kepala Sub

Bagian;

5. Memantau pelaksanaan tugas di

bidang kebersihan, keamanan dan

ketertiban kantor;

IV. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana,

Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti:


1. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera

Muda di Kepaniteraan sesuai dengan

Pola BINDALMIN dan SOP;


2. Memantau pelaksanaan pengawasan

dan Pembinaan oleh Panitera Muda

Pidana, Panitera Muda Perdata dan

Panitera Muda Hukum terhadap

kinerja staf;

3. Penelaahan dan penelitian berkas

perkara oleh Panitera Muda;

4. Penyusunan daftar kebutuhan untuk

penyusunan RKAKL oleh para Panitera

Muda;

5. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti

dan Jurusita / Jurusita Pengganti;

V. Pengawasan oleh Wakil Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum,

Keuangan dan Kepegawaian :


1. Pelaksanaan tugas-tugas di

Kesekretariatan sesuai dengan Pola

BINDALMIN dan SOP;

2. Memantau pelaksanaan pengawasan

dan Pembinaan oleh Ka. Sub Bag.

Umum, Ka. Sub Bag. Keuangan dan Ka.

Sub Bag. Kepegawaian terhadap

kinerja staf;

3. Pembuatan pelaporan keuangan dan

barang milik negara (BMN) ke

Mahkamah Agung RI dan instansi

terkait;

4. Penggunaan barang inventaris dan

pengelolaan administrasinya;

5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk


penyusunan RKAKL oleh para Kepala

Sub Bagian;

6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban,

dan keamanan kantor;

VI. Pengawasan oleh Wakil Para Panitera Muda terhadap staf :

a. Panitera Muda Pidana;


1. Pelaksanaan registrasi perkara,

banding, kasasi, peninjauan kembali,

Grasi dan Praperadilan;

2. Pelaksanaan registrasi penahanan,

perpanjangan penahanan, pengalihan

penahanan, penangguhan penahanan,

pelepasan dari tahanan dan

pembantaran tahanan;

3. Pelaksanaan registrasi barang bukti;

4. Pelaksanaan registrasi uang jaminan

penangguhan penahanan;

5. Pelaksanaan registrasi dana bantuan

hukum;

6. Pembuatan konsep-konsep surat

penetapan dan pengiriman penetapan;

7. Penyampaian berkas perkara dan

surat-surat terkait dengan perkara

kepada Majelis;

8. Penyampaian salinan dan atau petikan

putusan;

9. Pelaksanaan pemberkasan perkara;


10. Mempersiapkan pengiriman berkas

perkara ke Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung RI;

11. Penyerahan berkas perkara yang telah

berkekuatan hukum tetap untuk

diarsipkan;

12. Pembuatan konsep-konsep laporan

perkara pidana, keuangan perkara

pidana, dan bantuan hukum;

13. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

b. Panitera Muda Perdata;


1. Pelaksanaan registrasi perkara,

banding, kasasi, peninjauan kembali,

Sita dan pengangkatan sita jaminan,

serta eksekusi;

2. Pelaksanaan jurnal biaya perkara;

3. Penyampaian berkas perkara dan

surat-surat terkait dengan perkara

kepada Majelis;

4. Pelaksanaan pemberkasan perkara;

5. Mempersiapkan pengiriman berkas

perkara ke Pengadilan Tinggi /

Mahkamah Agung RI;

6. Penyerahan berkas perkara yang telah

berkekuatan hukum tetap untuk

diarsipkan;

7. Pelaksanaan administrasi keuangan

perkara;


8. Penyerahan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) kepada Bendahara

Penerima;


perkara perdata dan biaya perkara

perdata;


c. Panitera Muda Hukum



perkara pidana dan perdata;

2. Pengiriman laporan-laporan setiap

awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI;

3. Pembuatan statistik perkara pidana

dan perdata;

4. Penyusunan dan pemeliharaan arsip

perkara;

5. Pelaksanaan register Badan Hukum,

surat kuasa, legalisasi dan surat-surat

keterangan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang;


VII. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap staf :

1. Sub Bagian Umum


1. Pelaksanaan penatausahaan Barang

Milik Negara (BMN);


2. Pencatatan barang persediaan;

3. Pencatatan permintaan barang

persediaan;

4. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik

Negara (BMN);

5. Penghapusan Barang Milik Negara;

6. Mengelola agenda surat masuk dan

surat keluar;

7. Pengiriman surat-surat keluar;

8. Pengelolaan dan penatausahaan buku-

buku perpustakaan;

9. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban

dan keamanan kantor;

10. Pemeliharaan gedung dan peralatan

kantor;

11. Mengatur pekerjaan petugas

kebersihan, petugas keamanan kantor,

dan petugas piket harian;

12. Pelaksanaan pengiriman berkas

perkara ke Pengadilan tinggi dan

Mahkamah Agung RI;

13. Menjaga ketertiban di lingkungan

kantor dan pelayanan untuk

persidangan;

14. Pembuatan konsep-konsep laporan;


2. Sub Bagian Kepegawaian



1. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-

surat masuk;

2. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file

kepegawaian;

3. Pelaksanaan administrasi kenaikan

pangkat, usulan jabatn, usulan PNS,

mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan

gaji berkala, pensiun, usulan Satya

Lencana, Pendidikan/ pelatihan/

bimbingan teknis, hukuman disiplin,

pembuatan konsep-konsep surat

keputusan, surat tugas, dan lain-lain;

4. Menyelenggarakan dan merekapitulasi

daftar hadir Hakim dan pegawai;

5. Mempersiapkan administrasi dan

pelaksanaan pengambilan sumpah,

pelantikan, dan serah terima jabatan

serta prosesi purnabakti Hakim;

6. Pembuatan konsep-konsep laporan;


3. Sub Bagian Keuangan


1. Pelaksanaan pembuatan konsep

penyusunan RKAKL;

2. Pelaksanaan administrasi pengelolaan

anggaran;

3. Pelaksanaan penyetoran pajak;


4. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP);

5. Pembuatan konsep-konsep pelaporan

pelaksanaan anggaran;


B. Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan perlu dibuat

kontrak kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara :

No. Kontrak Kinerja Waktu

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan

Ketua Pengadilan Negeri;

2. Hakim dengan Ketua / Wakil Ketua

Pengadilan Negeri;

3. Panitera / Sekretaris dengan Ketua

Pengadilan Negeri;

4. Wakil Panitera / Wakil Sekretaris

dengan Panitera / Sekretaris ;

5. Panitera Muda Pidana, Perdata dan

Hukum dengan Wakil Panitera;

6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan

dan Kepegawaian dengan Wakil

Sekretaris;

7. Panitera Pengganti dan Jurusita

dengan Panitera / Sekretaris;

8. Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata dan

Hukum dengan Panitera Muda Pidana,

Perdata dan Hukum;

9. Staff Sub Bagian Umum, Keuangan dan

Kepegawaian dengan Kepala Sub


Bagian Umum, Keuangan dan

Kepegawaian;

C. Sanksi.

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa:

No. Sanksi Waktu

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan

perkara, pembagian perkara untuk bulan

berikutnya dikurangi dan berpengaruh

terhadap penilaian DP3;

2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu

dalam penyelesaian minutasi dikurangi

pembagian perkaranya dan berpengaruh

terhadap penilaian DP3 serta dapat

diusulkan untuk pemberhentian dari

jabatannya sebagai panitera pengganti;

3. Jurusita / Jurusita Pengganti yang tidak

tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya

berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta

dapat diusulkan untuk pemberhentian dari

jabatannya sebagai Jurusita / Jurusita

Pengganti;

4. Pegawai/ Staff yang tidak memenuhi

ketentuan yang telah diperintahkan oleh

atasannya langsungnya berpengaruh

terhadap penilaian DP3 serta dapat

diusulkan penundaan kenaikan gaji

berkala, penundaan kenaikan pangkat dan

penghentian tunjangan remunerasi;

5. Hukuman Disiplin lainnya sesuai dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19

Desember 2007 tentang Petunjuk


Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14

Mei 2008 tentang ketentuan Penegakan

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja

hakim dan Pegawai Negeri pada

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya, sebagaimana

diubah dengan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor

069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009

serta Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;


BAB VI

KENYAMANAN/KEAMANAN/KESELAMATAN

A. KENYAMANAN

Dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang representatif meliputi :

- Ruang Sidang ;

- Ruang Humas ;

- Ruang Poliklinik ;

- Ruang Tunggu ;

- Ruang Jaksa Penuntut Umum ;

- Ruang Advokat ;

- Ruang Acara ;

- Ruang Mediasi ;

1. KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR

URAIAN JANGKA WAKTU

- Memelihara kebersihan lingkungan kantor;

- Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet scara berkala

dan tersedianya air bersih yang mencukupi ;

- Memelihara taman yang asri ;

- Penataan parkir dengan teratur dan rapi ;

- Tersedianya tempat beribadah ;

- Tersedianyan kantin yang bersih ;

- Menyediakan tempat sampah yang mencukupi ;

- Menyediakan kursi tunggu untuk tamu ;

- Memasang peraturan, tata tertib dan himbauan bagi para

pengunjung pengadilan dalam bentuk stiker, pamphlet

dan papan pengumuman ;

- Tamu mengisi formulir yang telah disediakan ;

- Tamu harus meninggalkan Kartu Identitas di tempat piket

;

- Petugas piket memberikan tanda tamu ;

- Petugas piket terlebih dahulu menghubungi

Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi ;

setiap 3 (tiga) jam

setiap 2 (dua) jam


- Menyediakan tempat khusus untuk merokok (Area

Smoking) ;

2. KEAMANAN RUANG TUNGGU

URAIAN JANGKA WAKTU

Dalam rangka memberikan pelayanan menciptakan

kenyamanan ruang tunggu bagi tamu/pencari keadilan

diperlukan :

- Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup ;

- Tersedia air minum untuk pengunjung ;

- Bangku pengunjung yang cukup ;

- Papan pengumuman dan meja informasi ;

- Jadwal persidangan termasuk tempat dan waktu

persidangan sudah terpasang ;

- Media elektronik seperti telivisi dan surat kabar/majalah ;

- Kamar mandi/toilet yang bersih ;

B. KEAMANAN DAN KESELAMATAN

URAIAN JANGKA WAKTU

1. Pengamanan Umum

- Petugas keamanan yang cukup ;

- Pagar keliling kantor ;

- Pintu darurat ;

- Pos keamanan ;

- Tempat parkir pegawai dan tamu ;

- Stand Metal Detector, Hand Metal Detector dan Car

Metal detector ;

- Close Circuite Televition (CCTV) dan Handy Talky

(HT) ;

- Pengontrolan Lingkungan kantor secara berkala;

- Tersedianya penerangan dimalam hari yang

memadai ;

- BERKOORDINASI DENGAN Aparatur Keamanan

terkait (POLRES, POLSEK, KODIM, Koramil dan

lainnya) ;

setiap 2 (dua) jam


- Larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan

dilingkungan kantor ;

- Mengkoordinir petugas keamanan dan petugas

kebersihan setiap bulan dilaksanakan 3 (tiga) jam ;

- Akses ke tangga darurat ;

2. Pengamanan Tamu

- Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor,

khusus yang membawa mobil kaca jendela harus

dibuka Petugas/Satpam (satuan pengamanan)

memeriksa tamu dengan Car Metal detector

kemudian diberikan tanda parkir;

- Menempatkan parkir kenderaan tamu terpisah

dengan parkir kenderaan pegawai/karyawan ;

- Petugas keamanan memeriksa tamu dengan Hand

Metal Detector ;

- Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan

yang dianggap mencurigakan bagi Petugas

keamanan dan harus dititipkan kepada petugas

piket dan disimpan dalam loker yang telah

disediakan ;

- Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor

yang membawa kenderaan harus menunjukkan

STNK kepada Petugas ;

- Apabila terjadi hal-hal yang diluar kemampuan

Petugas Piket segera melaporkan kepada

Penanggung jawab Petugas Piket.

standar operation procedure (sop) pengadilan … · b. perdata khusus 1. permohonan pernyataan...

Documents