putusan pengadilan surabaya

37
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No.536/Pdt.G/2008/PN. Surabaya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-pekara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : PRAWIRO TEDJA , Direktur Utama PT. Rukun Makmur Indah, berkedudukan dan berkantor di Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Blok K-6, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai………………………..PENGGUGAT ; L A W A N 1. BUDI WIBOWO , Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Ketua Paguyupan Warga MMI, beralamat di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok D 19, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai...TERGUGAT I ; 2. RUDI LIM, SE , Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Wakil Ketua Paguyuban Warga MMI beralamat di komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok G-31, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………..TERGUGAT II ; 3. NANIK SUTANINGTYAS. Dra. Ec , Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus/Sekretaris Paguyuban Warga MMI beralamat di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok E-14, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai............................................TERGUGAT III ; 4. SUGIANTO OESMAN , Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Bendahara paguyuban warga MMI, beralamat di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok H-34, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai …………………………………….... TERGUGAT IV ; 5. NYOTO WIBOWO , Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Anggota Paguyuban Warga MMI, beralamat di 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Upload: bhin2000

Post on 18-Jan-2016

66 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Putusan Pengadilan

TRANSCRIPT

Page 1: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.536/Pdt.G/2008/PN.Surabaya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-pekara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PRAWIRO TEDJA, Direktur Utama PT. Rukun Makmur Indah, berkedudukan dan berkantor di Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Blok K-6, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai………………………..PENGGUGAT ;

L A W A N

1. BUDI WIBOWO, Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Ketua Paguyupan Warga MMI, beralamat di

Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok D 19, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut

sebagai...TERGUGAT I ;2. RUDI LIM, SE, Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Wakil Ketua Paguyuban Warga MMI beralamat di komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok G-31, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………..TERGUGAT II ;3. NANIK SUTANINGTYAS. Dra. Ec, Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus/Sekretaris Paguyuban Warga MMI beralamat di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok E-14, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai............................................…TERGUGAT III ;4. SUGIANTO OESMAN, Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Bendahara paguyuban warga MMI, beralamat di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok H-34, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ……………………………………....TERGUGAT IV ;5. NYOTO WIBOWO, Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Anggota Paguyuban Warga MMI, beralamat di

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 2: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok G-23, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai …………………………….….………TERGUGAT V ;6. TAN ERIC TANDRA, Baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pengurus / Anggota Paguyuban Warga MMI, beralamat di Komplek Pertokohan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok K-09, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex Kebun Bibit) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ……………………………………....TERGUGAT VI ;Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membawa surat-surat perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2008, yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2008 dibawah register No.536/Pdt.G/2008/PN.Surabaya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pengembang dan dalam menjalankan pekerjaannya telah melakukan pembangunan, Toko / Ruko yang terletak di Kompleks Manyar Megah Indah di Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya ;

Bahwa proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan nama pengembang PT. Rukun Mamur Indah meliputi 382 (tiga ratus delapan puluh dua) unit Ruko, diareal tanah seluas ( 45.617 M2 ;

Bahwa pembangunan Ruko / Toko yang dilaksanakan oleh Penggugat secara bertahap mulai tahun 1994, dan seluruh pembangunannya sudah dapat diselesaikan seluruhnya tahun 2002, dan seluruh stand an toko-toko sudah habis terjual sebanyak 381 unit dan 1 unit untuk perkantoran PT. Rukun Makmur Indah ;

Bahwa, sesuai SURAT PERJANJIAN / PENGIKATAN JUAL BELI TOKO yang diadakan antara PENGGUGAT (sebagai Penjual) dan Pembeli,

2

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 3: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut bahwa Pembeli berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SURAT PERJANJIAN / PENGIKATAN JUAL BELI TOKO, antara lain memenuhi biaya-biaya pengamanan satpam sesuai peraturan proyek sebagaimana maksud Pasal 2 huruf c, selain itu untuk pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, parkir, berikut iuran-iuran yang merupakan service charge yang umumnya berlaku, dalam setiap pengelolaan pertokoan, perkantoran, yang menjadi janggung jawab pengembang dalam hal ini PENGGUGAT, adalah tetap merupakan kewajiban yang harus ditanggung Pembeli / Pemilik ;

Bahwa demikian pula PENGGUGAT berpendapat bahwa sekalipun PENGGUGAT telah menjual seluruh unit toko / ruko Pembeli, akan tetapi untuk pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, parkir yang berada di komplek ruko PT. RMI, dan lain sebagainya tetap menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh PENGGUGAT ;

Bahwa, untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan sebagaimana angka 4 (empat) diatas, yaitu penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya. Selama ini yang sudah berjalan sejak awal pembangunan tahun 1994, dan untuk pelaksana harian pengelolaannya oleh PENGGUGAT telah diserahkan kepada Sdr. H. TAMPUBOLON dengan menggunakan nama UD. WAHANA ABDI DHARMA ;

Bahwa, sesuai kewenangan yang diberikan PENGGUGAT kepada Sdr. H. TAMPUBOLON sebagai Pelaksana Pengelola, pekerjaan yang meliputi antara lain penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni stan, untuk meningkatan pemeliharaan, dimana Sdr. H. TAMPUBOLON sebagai Pelaksana Pengelola berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban langsung kepada PENGGUGAT selaku Pengembang yang berhak pula memanfaatkan sisa lahan yang digunakan sebagai sarana parkir, dan kegiatan-kegiatan lain yang berada di dalam komplek Pertokohan Manyar Megah Indah ;

Bahwa, karena PENGGUGAT sebagai pengelola satu-satunya yang berhak melakukan pengelolaan dalam bentuk kegiatan penarikan iuran keamanan, iuran kebersihan, iuran ketertiban, parkir (yang berada dilokasi komplek pertokoan PT. RMI), dan iuran lainnya, di komplek pertokoan Manyar Megah Indah, yang dilakukan sejak tahun 1994 pada tahap pembangunan awal, yang ditujukan untuk lebih meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana di komplek pertokoan Manyar Megah Indah, haruslah tetap dipertahankan, hal ini sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 410/Pdt.G/2008/PN. Surabaya tanggal 4 September 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum

3

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 4: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tetap / pasti, dimana salah satu bunyi amar putusannya antara lain sebagai berikut :

Menetapkan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai satu-satunya Pengelola yang berhak mengelola kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang pelaksanaan pengelolaannya oleh PENGGUGAT diserahkan kepada UD. WAHANA ABDI DHARMA (Ddr. H. TAMPUBOLON) yang meliputi pekerjaan / kegiatan-kegiatan penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya sah menurut hukum ;

Bahwa, yang dipersoalkan dalam gugatan ini adalah tiba-tiba pada bulan November tahun 2007, PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan mengatas namakan kelompok atau Paguyuban Warga MMI telah mengambil alih pengelolaan yang meliputi penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya, yang sebelumnya berada dalam pengelolaan PENGGUGAT dengan cara yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagai berikut :

Melakukan provokasi kepada pemilik / pemegang stan / ruko di komplek ruko PT. RMI, dimana PENGGUGAT dianggap tidak berhak untuk memungut iuran keamanan, iuran kebersihan dan parkir ;

Mengirimkan surat kepada Pemilik / pemegang stan / ruko di komplek ruko PT. RMI, antara lain menyatakan :

Wahana Abdi Dharma (PENGGUGAT) tidak lagi memiliki izin untukmenarik iuran keamanan dari warga komplek Manyar Megah Indah ;

Wahana Abdi Dharma (PENGGUGAT) tidak lagi memiliki izin untuk menarik iuran kebersihan dari warga komplek Manyar Megah Indah ;

Kami Paguyuban Warga MMI (PARA TERGUGAT) memberitahukan / menyatakan kepada warga berdasarkan bukti-bukti maupun fakta yang ada, bahwa Wahana Abdi Dharma (PENGGUGAT) bukan pemegang otoritas tunggal dan tidak dibenarkan untuk menarik iuran sebesar Rp. 150.000,- karena tidak pernah ada kesempatan dengan warga ; 7. Mengirim Surat Pemberitahuan kepada seluruh Pemilik / Penghuni Ruko komplek Pertokoan Manyar Megah Indah, dibawah Nomor. 012/PWM/VII/2007 tanggal 02 Agustus 2007, yang pada intinya memperjelas Surat Pemberitahuan diatas sebelumnya, dan juga melakukan bisnis persaingan curang dengan cara :

Menghimbau kepada seluruh Warga MMI / masyarakat luas agar tidak menanggapi surat-surat yang diedarkan Wahana Abdi Dharma (PENGGUGAT) karena dianggap sebagai Pihak yang tidak memiliki legalitas / atas dasar hokum dan mencari keuntungan pribadi ;

4

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 5: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idWarga MMI dapat menghubungi Sekretariat Paguyuban Warga MMI dan

Sekretariat RT.10/RW.VIII setiap saat, apabila mendapat tekanan atau intimidasi oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab ;

Mengirimkan Surat kepada seluruh Pemilik / Penghuni Ruko Komplek Pertokoan Manyar Megah Indah, dibawah No. 01/FWMM/01-07 tanggal 29 Januari 2007, yang pada intinya menyatakan bahwa atas Surat Wahana Abdi Dharma (PENGGUGAT) No.038/WAD/VI/2006 perihal kenaikan iuran sebesar 100 % atau dua kali lipat dari iuran yang berlaku selama ini Paguyuban Warga MMI mengirimkan questioner (Daftar Pertanyaan) tentang kenaikan iuran tersebut ;

Bahwa atas dasar questioner (Daftar Pertanyaan) keberatan tentang kenaikan iuran tersebut, yang seolah-olah menyatakan seluruh Pemilik / Penghuni Ruko Komplek Pertokoan Manyar Megah Indah, maka Paguyuban Warga MMI secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa alas hak yang sah mulai menarik iuran kepada warga sebesar Rp.100.000,- sebagaimana antara lain kwitansi yang clikeluarkan oleh Paguyuban Warga MMI yang ditanda tangani oleh Ketua Paguyuban Warga MMI (Sdr. BUDI WIBOWO) dibawah No. 02933 tanggal 01 Februari 2008, No.03791 tanggal 1 April 2008, No. 080168 tanggal 1 Mei 2008 ;

Bahwa seharusnya PARA TERGUGAT tahu dan patut mengetahuinya bahwa Pengelola yang berhak satu-satunya untuk melakukan pengelolaan dalam bentuk kegiatan penarikan iuran keamanan, iuran kebersihan, iuran ketertiban, parkir, dan iuran lainnya, di Komplek pertokoan Manyar Megah Indah adalah PENGGUGAT ; 8. Bahwa, jelas serentetan tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan melawan Hukum (onrechmatidge daad) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1365 BW / KUH Perdata ;

Bahwa, dalam hubungan pemeriksaan i.c. Perkara ini PENGGUGAT berpendapat dapat diberlakukan ketentuan Pasal 1365 BW / KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan uraian sebagai berikut : “ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannya” ; Dan sesuai perkembangan baik dalam Doktrin Hukum maupun Yurisprudensi,

pengertian tentang “perbuatan melawan hukum” sudah diperluas dan juga dianut dalam sistem peradilan kita yaitu sebagaimana dalam putusan

5

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 6: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Arest Hooge Raad tahun 1919, dimana pengertian “perbuatan melawan hukum” telah tercakup didalamnya yaitu :

“ Suatu tindakan atau kelalaian melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum dari orang yang melakukan tindakan itu atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau kecermatan yang diharuskan dalam pergaulan” ;

Bahwa, serentetan tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, dan bila kemudian dihubungkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian Pasal 1365 BW/KUH Perdata tersebut jelas telah terpenuhi, sehingga karenanya PENGGUGAT berpendapat penerapan Pasal 1365 BW/KUH Perdata ic. Perkara ini dapat diterapkan ;

Bahwa, PARA PENGUGGAT berpendapat menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut Ganti Rugi terhadap PARA TERGUGAT baik kerugian Material maupun Immaterial ;

Bahwa, besarnya tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT dan yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL : Bahwa, Hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh PENGGUGAT

dari penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya yang diperoleh PENGGUGAT sejak bulan Mei Tahun 2007 sampai dengan bulan September 2008 sama dengan 381 stand / ruko Rp.100.000,- x 17 bulan = Rp.674.700.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus tetap diperhitungkan mulai Bulan Mei 2007 sampai dengan PARA TERGUGAT memenuhi atau membayar kerugian kepada PENGGUGAT dan atau sampai Putusan dalam Perkara ini memporoleh kekuatan Hukum tetap atau pasti untuk dapat di jalankan ;

Bahwa, dalam menjalankan perkara ini PENGGUGAT telah mengangkat / menunjuk Advokat / Pengacara sehingga PENGGUGAT harus membayar biaya Honorarium Advokat / Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), karena itu adil dan wajar jika biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk membayar jasa Advokat / Pengacara dibebankan pula kepada PARA TERGUGAT ;

KERUGIAN IMMATERIIL : Bahwa, besarnya kerugian immaterial tidak dapat dinilai begitu saja tapi paling tidak PENGGUGAT telah kehilangan kepercayaan untuk waktu yang lama dari para pemilik ruko/stan, dimana PENGGUGAT sebagai Pengelola yang telah

6

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 7: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepercayaan penuh dari Para Pemilik / Penghuni Ruko yang berada di Komplek pertokoan Manyar Megah Indah sejak tahun 1994, sehingga adil dan wajar karenanya PENGGUGAT menuntut kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PARA TERGUGAT ;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tersebut tidak sia - sia belaka, maka dalam perkara ini mohon dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang – barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT, dan sementara waktu agar hendaknya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) untuk pertama kali diletakkan pada :

Barang Tidak Bergerak terdiri dari : Ruko dan atau rumah milik TERGUGAT-I yang terletak di Komplek

Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok D-19, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex. Kebun Bibit), Surabaya ;

Ruko dan atau rumah milik TERGUGAT-II yang terletak di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok G-31, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex. Kebun Bibit), Surabaya ;

Ruko dan atau rumah milik TERGUGAT-III yang terletak di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok E-14, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex. Kebun Bibit), Surabaya ;

Ruko dan atau rumah milik TERGUGAT-IV yang terletak di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok H-34, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex. Kebun Bibit), Surabaya ;

Ruko dan atau rumah milik TERGUGAT-V yang terletak di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok G-23, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex. Kebun Bibit), Surabaya ;

Ruko dan atau rumah milik TERGUGAT-VI yang terletak di Komplek Pertokoan Rukun Makmur Indah (RMI) Blok K-09, Jl. Ngagel Jaya Selatan (Ex. Kebun Bibit), Surabaya ;

Barang Bergerak terdiri dari : Semua barang–barang yang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT dan yang tidak diperlukan perincian lebih lanjut asalkan saja dapat menjamin Gugatan PENGGUGAT ;

Bahwa, terdapat adanya cukup alasan karena hal-hal yang memedukan tindakan yang cepat, maka dalam pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan acara kilat dan dengan putusan provisional dimana melarang PARA TERGUGAT dan atau siapa saja baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan Pengelolaan berupa kegiatan-kegiatan, antara lain melakukan penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / star di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang dinilai dapat

7

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 8: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan PENGGUGAT, dengan ketentuan PARA TERGUGAT harus membayar Uang Paksa (Dwang Som) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya yang dapat ditagih seketika, manakala PARA TERGUGAT lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, yang dapat ditagih dan dibayar seketika ;

Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan berclasarkan alasan yang benar serta bukti-bukti yang autentik, maka terhadap Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi ; Maka ; Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI : Melarang PARA TERGUGAT dan atau siapa saja baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan Pengelolaan berupa kegiatan-kegiatan, antara lain melakukan penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir, dan iuraniuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang dinilai dapat merugikan kepentingan PENGGUGAT, dengan ketentuan manakala PARA TERGUGAT lalai memenuhi perintah dalam putusan perkara ini dihukum membayar Uang Paksa (Dwang Som) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan yang dapat ditagih seketika dan sekaligus ;

DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; Menyatakan Tindakan / Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum (onrechmatidge daad) ; Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang

diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang dimohonkan diatas ;

Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan tedebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi ;

Menetapkan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai satu-satunya Pengelola yang berhak mengelola kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang pelaksanaan pengelolaannya oleh PENGGUGAT diserahkan kepada UD. WAHANA ABDI DHARMA (Sdr. H. TAMPUBOLON) yang meliputi pekerjaan / kegiatan-kegiatan

8

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 9: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.410./Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 4 September 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti ;

Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT yang mengatas namakan sebagai Kelompok atau Paguyuban Warga MMI tidak berhak untuk melakukan pengelolaan yang meliputi penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya dan selanjutnya menyerahkan kembali pengelolaannya kepada PENGGUGAT, sebagai satu-satunya Pengelola yang sah menurut hukum ;

Memerintahkan agar PARA TERGUGAT dan atau siapa saja baik sendirisendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan Pengelolaan dengan kegiatan-kegiatan, antara lain melakukan penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan dan atau diberitahukan ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Neged Surabaya No.410/Pdt.G/2008/ PN.Sby tanggal 4 September 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti, yang antara lain salah satu bunyi amar putusannya : “ Menetapkan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai satu-satunya Pengelola yang berhak mengelola kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang pelaksanaan pengelolaannya oleh PENGGUGAT diserahkan kepada UD. WAHANA ABDI DHARMA (Sdr. H. TAMPUBOLON) yang meliputi pekerjaan / kegiatan-kegiatan penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan parkir serta iuran-iuran lainnya sah menurut hukum ;

Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang melakukan pengelolaan yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain melakukan penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada PENGGUGAT, sebagai satusatunya Pengelola yang sah menurut hukum ;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT atas kerugian yang dialaminya :

9

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 10: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idKERUGIAN MATERIIL : Kerugian materil sejak bulan Mei 2007

sampai dengan September 2008 sebesar Rp.674.700.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL : Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari / manakala PARA TERGUGAT lalai untuk memenuhi perintah dalam Putusan ini ;

Memerintahkan agar PARA TERGUGAT tunduk dan patuh untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ; Dan atau ; Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Rr. ISTI HARDIYANTI SH. Advokat berkantor di Jalan Lasem No.71 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2008, Terggugat I, II, III, IV, V dan VI hadir diwakili oleh kuasa hukumnya AGUS SISWINARNO, SH., Advokat berkedudukan hukum di Jl. Kedung Doro 66-68

Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR Jo Perma No. 2 Tahun 2003 Jo Perma No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis telah menganjurkan agar para pihak berdamai melalui proses, Mediasi dalam tenggang waktu yang cukup, akan tetapi sesuai Surat Pernyataan tanggal 05 Nopember 2008 oleh Mediator, ternyata upaya Mediasi dinyatakan telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Revisi gugatan tertanggal 13 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

10

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 11: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN REVISI GUGATAN :

Bahwa, Para Tergugat mohon dicatat Pengadilan, bahwasanya Para Tergugat keberatan terhadap revisi gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2008 yang isinya : 1. Halaman 6 nomor 14 huruf romawi I Kerugian Materiel, huruf a seluruhnya diganti menjadi :

Kerugian Materiel : Hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat dari penarikan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya yang diperoleh Penggugat sejak bulan Mei tahun 2007 sampai dengan bulan September 2008 sama dengan 381 stand / ruko Rp.100.000,- X 17 bulan = Rp.674.700.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hares tetap diperhitungkan mulai bulan Mei 2007 sampai dengan Para Tergugat memenuhi atau membayar kerugian kepada Penggugat dan atau sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti untuk dijalankan ;

Halaman 9 angka 10 huruf a kerugian materiel diganti menjadi : Kerugian Materiel : Kerugian materiel sejak bulan Mei 2007 sampai dengan September 2008 sebesar Rp.647.700.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, Para Tergugat keberatan terhadap revisi gugatan, karena Penggugat telah merubah posits dan petitum/ pokok tuntutan (onderwerp van den eis), sehingga Para Tergugat dirugikan dalam haknya untuk membela diri ; SURAT KUASA TIDAK JELAS / OBSCUUR (KABUR) :

Bahwa, surat kuasa khusus tanggal 12 September 2008 dari Penggugat kepada Drs. Suharyono, SH., Rr. Isti Hardiyanti, SH., Kasi Moch Ilham,SH, Supri, SH., R. Hari Santoso,SH, Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara SUHARYONO & Associates di Jl. Lasem No.71 Surabaya, yang diajukan dan yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengajukan gugatan ini ternyata hanya ditujukan kepada Budi Wibowo dkk ;

Bahwa, tidak jelas yang dimaksud dkk itu siapa saja persoonnya / orangnya / subjek hukumnya yang digugat ? ;

11

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 12: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa, Budi Wibowo dkk itu sebagai pihak Tergugat tidak

dijelaskan, kalau Budi Wibowo sebagai Tergugat, sebagai Tergugat berapa ? dkk itu dimaksud siapa tidak jelas ? ;

Bahwa, surat kuasa khusus Penggugat tidak menyebut IDENTITAS Tergugat seperti alamat Budi Wibowo, nama dan alamat Tergugat II, III, IV, V, VI tidak ads, sehingga tidak memenuhi surat kuasa khusus sebagaimana disyaratkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 Nomor 01 Tahun 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1994 nomor 6 Tahun 1994, akibatnya surat kuasa cacat dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa Tidak Sah ; Dalam Surat Kuasa hares jelas dan tegas disebut siapa-siapa pihak yang digugat ;

Bahwa, oleh karenanya surat kuasa yang dipergunakan Advokat Suharyono, SH dan Associates tanggal 12 September 2008 untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ;

Bahwa, dengan demikian surat kuasa tanggal 12 September 2008 dari Penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur) tidak terperinci dan tidak memenuhi syarat formal surat kuasa khusus, demikian surat kuasa dimaksud dapat dinilai carat secara formal (tidak sempurna) ; Disqualicatoire Exceptie :

Bahwa, gugatan Penggugat mengenai pengelolaan penarikan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya kepada pemilik / penghuni stan di Komplek Ruko Manyar Megah Indah, ternyata diajukan oleh orang / badan hukum sebagai Penggugat yang tidak berhak, karena :

Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat ; Pemungutan iuran / sewa parkir adalah kewenangan Pemerintah Kota

Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 Tahun 2000 junto Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 11 Tahun 2001 JoPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2001 ;

Penggugat tidak mempunyai ijin penyelenggaraan tempat parkir di Komplek Ruko Manyar Megah Indah (ex kebun bibit) Surabaya ;

Penggugat tidak mempunyai dasar alas hak ; Penggugat telah menjual seluruh stan dan toko-toko sudah habis terjual

(sebagaimana telah didalilkan dalam surat gugatan butir 3 pada posita gugatannya) ;

Penggugat telah kehilangan hak / tidak berhak lagi untuk menuntut, karena hak pengelolaan telah diserahkan kepada H Tampubolon / UD.

12

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 13: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Abdi Dharma sebagaimana didalilkan dalam posita butir 8 dan 9 gugatan ;

Bahwa, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No.294K/Sip/1971 : “mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” ; Exceptie Obscuri Libelli :

Bahwa, gugatan Penggugat mendasarkan pada surat perjanjian / pengikatan jual beli toko yang diadakan antara Penggugat (sebagai Penjual) dan Pembeli antara lain memenuhi biaya-biaya pengamanan satpam sesuai peraturan proyek sebagaimana maksud pasal 2 huruf c, selain itu untuk pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, parkir berikut iuran-iuran yang merupakan service charge……..dan seterusnya sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan butir 4 ;

Bahwa, gugatan Penggugat demikian adalah gugatan yang obscuur (kabur), karena tidak disebutkan mengenai tanggal, bulan, tahun surat perjanjian / pengikatan jual beli toko, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas surat perjanjian / pengikatan jual beli toko, yang mana ? antara Penggugat dengansiapa? tidak disebut subjek hukum nama identitas pembelinya ; Padahal dalam surat gugatan harus jelas dasar dan alas haknya ;

Exceptie Litis Consortium ;

Bahwa, gugatan Penggugat kekurangan pihak / pihak yang digugat / subjek gugatan tidak lengkap, tidak lengkap karena :

Penggugat mempersoalkan iuran parkir, kebersihan, keamanan, sehingga seharusnya digugat pula Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Parkir, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak Tergugat, karena penyelenggaraan tempat parkir, pendapatan pajak adalah kewenangan pemerintah kota Surabaya ;

Penggugat mempersoalkan pelaksanaan penarikan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya diserahkan kepada H Tampubolon dengan menggunakan nama UD. Wahana Abdi Dharma, maka seharusnya digugat pula H Tampubolon (UD. Wahana Abdi Dharma) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Penggugat mempersoalkan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya, maka seharusnya digugat pula seluruh para pemilik/ para penghuni rumah dan toko sebagai pihak Tergugat, mengingat membayar iuran-

13

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 14: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

iuran itu adalah hak pribadi masing-masing para pemilik/ para penghuni rumah dan toko itu sebanyak 381 pemilik/ penghuni ; Exceptie Van Beraad :

Bahwa, gugatan Penggugat belum waktunya diajukan, karena Penggugat belum atau tidak mendapat surat ijin penyelenggaraan parkir dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan belum atau tidak ada kesepakatan / persetujuan dari warga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, para pemilik / para penghuni rumah dan toko Komplek Pertokoan Manyar Megah Indah (ex kebun bibit) Surabaya mengenai penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir dan iuran-iuran lainnya ;

Exceptie Error In Persona : Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat

adalah salah alamat, salah sasaran atau error in persona (error insubject) yakni salah mengenai orang yang digugat, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada H Tampubolon / UD. Wahana Abdi Dharma, karena tanggung jawab pengelolaannya telah diserahkan kepada H. Tampubolon, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa, gugatan Penggugat dalam merumuskan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Para Tergugat tanpa merinci perbuatan Tergugat masing masing dari Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI, padahal gugatan Penggugat pada posita butir 9 mendalilkan perbuatan Para Tergugat melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada seluruh pemilik / toko penghuni Ruko Komplek Pertokoan Manyar Megah Indah No.012/PWM/VII/2007 tanggal 02 Agustus 2007, No.01/FWMMM/01-07 tanggal 29 Januari 2007 dan questioner (daftar pertanyaan) maupun kwitansi No.02933 tanggal 01 Februari 2008, No.03791 tanggal 1 April 2008, No.080168 tanggal 1 Mei 2008 yang ditanda tangani sdr.Budi Wibowo ;

Bahwa, gugatan Penggugat yang merumuskan. perbuatan Para Tergugat demikian itu adalah tidak jelas, karena status kedudukan dan peran masingmasing Tergugat-Tergugat berbeda satu dengan yang lainnya dan. tidak sama kewenangan maupun perbuatan dalam paguyuban Warga Manyar Megah Indah ;

Bahwa, perbuatan Para Tergugat harus dikualifikasikan perbuatan dari masing-masing Tergugat. Kualifikasi adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiel maupun formal dari masing-masing Tergugat. Pada kualifikasi itu harus dijelaskan caranya perbuatan itu dilakukan oleh masing-masing Tergugat ;

Bahwa, gugatan Penggugat Diskualifikasi In Person, karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio, karena Penggugat bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dan karena surat kuasa

14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 15: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat atau surat kuasa khusus tidak sah ; DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pertama ini ;

Bahwa, dalil-dalil eksepsi di atas dianggap termuat dan tertuang dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai penarikan iuran kebersihan, keamanan, parkir dan iuran-iuran lainnya, karena selain Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat, Penggugat juga tidak mempunyai dasar dan alas hak yang sah untuk mints ditetapkan sebagai satu-satunya pengelola Komplek Pertokoan Manyar megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (eks kebun bibit) Surabaya yang pelaksanaan pengelolaannya oleh Penggugat diserahkan kepada UD. Wahana Abdi Dharma (sdr. H Tampubolon) yang meliputi pekedaan/ kegiatan-kegiatan penarikan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya ;

Bahwa, Penggugat tidak mempunyai dasar dan alas hak yang sah, karena rumah dan toko, Komplek Manyar Megah Indah (eks kebun. bibit) Jl. Ngagel Jaya Selatan yang telah habis terjual seluruhnya sebanyak 381 unit kepada parapembeli, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita butir 3 gugatan ;

Bahwa, karena rumah dan toko telah habis terjual, maka Penggugat semula selaku pengembang pembangunan proyek rumah dan toko di Komplek Manyar megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (ex kebun bibit) Surabaya tidak berhak mengelola Komplek Pertokoan Manyar Megah Indah tersebut untuk menarik iuran kebersihan, keamanan, parkir dan iuran-iuran lainnya kepada para pemilik/ penghuni rumah dan toko tersebut ;

Bahwa, untuk menarik iuran parkir, Penggugat harus mendapatkan terlebih dahulu ijin penyelenggaraan tempat parkir dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya ; Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 Tahun 2000 junto pasal 3 Peraturan. Daerah Kota Surabaya nomor 11 Tahun 2001 disebutkan : “ Bahwa penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari kepala Daerah” ;

15

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 16: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa, andaikata Penggugat mempunyai hak pengelolaan untuk

menarik iuran parkir, quod non, Para Tergugat mensomir Penggugat agar membuktikan surat ijin tentang penyelenggaraan tempat parkir dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, atau Pemerintah Kota Surabaya yang masih berlaku ;

Bahwa, lagi pula Penggugat tidak ads kesepakatan atau penunjukkan dari warga penghuni rumah dan toko untuk mengelola perparkiran ataupun kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain-lainnya ;

Bahwa, surat perjanjian / pengikatan jual beli toko yang didalilkan Penggugat pada posita butir 4 gugatan itu tidak jelas surat perjanjian antara Penggugat dan Pembeli bernama siapa ? tanggal bulan, tahun berapa ? Pembeli satu orangtidak bisa mewakili seluruh pembeli yang lainnya termasuk Para Tergugat ;

Bahwa, memperhatikan dan mengkaji bunyi surat perjanjian / pengikatan jual beli toko yang disitir Penggugat dalam dalilnya posita butir 4 gugatan yang menyebutkan antara lain memenuhi biaya-biaya pengamanan satpam sesuai peraturan proyek sebagaimana maksud pasal 2 huruf c, selain itu untuk pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, parkir, berikut iuran-iuran lainnya…………”, maka dapat disimpulkan bahwa biaya pengamanan satpam selama pembangunan proyek saja, padahal pembangunan proyek sudah habis terjual semua, karena pembangunan proyek sudah habis maka Penggugat tidak berhak ;

Bahwa, sepengetahuan, sepenglihatan, sependengaran Para Tergugat, tidak ada surat perjanjian / pengikatan jual beli toko yang bunyinya seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut. Yang jelas Para Tergugat membeli rumah dan toko berdasarkan Akte Jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Bahwa, oleh karenanya Para Tergugat mensomir Penggugat agar membuktikan dalilnya sebagaimana yang dimaksud surat perjanjian/ pengikatan jual beli toko, apakah benar ada kewajiban bagi Para Tergugat/ selaku pembeli untuk memenuhi biaya-biaya pengamanan satpam, pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, parkir berikut iuran-iuran lainnya ;

Bahwa, dalil Penggugat pada posita. butir 8 gugatan adalah tidak benar dan harus ditolak, karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.410/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 4 September 2008 yang dikutip oleh Penggugat sebagai dasar dalil pengelolaan tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat, mengingat pihak-pihak dalam putusan tersebut BUKAN dengan ParaTergugat atau Para Tergugat bukan pihak dalam perkara tersebut ;

16

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 17: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa, dalil posita. butir 9 gugatan Penggugat adalah tidak

benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena Para Tergugat tidak pernah merasa mengambil alih pengelolaan penarikan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya ;

Bahwa, tidak benar Para Tergugat mengambil alih pengelolaan Penggugat. Keamanan dan kebersihan telah diayomi oleh aparat yang terkait Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan diurus sendiri oleh warga Komplek Ruko Manyar Megah Indah, karena merupakan hak warga komplek Manyar Megah Indah untuk menentukan dan menata rumah tangganya sendiri, baik keuangan, kebersihan dan keindahan ;

Bahwa, lebih-lebih Para Tergugat sama sekali tidak pernah menarik iuran parkir, karena restribusi parkir adalah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Dinas Pajak dan Pemerintah Kota Surabaya ;

Bahwa, Para Tergugat tidak pernah melakukan provokasi kepada para pemilik / penghuni ruko. Adapun surat-menyurat yang didalilkan Penggugat itu asal muasalnya adalah sebagai jawaban adanya surat UD. Wahana Abdi Dharma yang ditujukan kepada para pemilik / penghuni ruko, termasuk ditujukan kepada Para Tergugat, karena UD. Wahana Abdi Dharma berdasar Akta Keterangan Pendirian Usaha Dagang Wahana Abdi Dharma nomor 4 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Soeratman, SH, Notaris di Surabaya, baru berdiri tanggal 24 Mei 2007 mengapa sudah menarik iuran kebersihan, keamanan dan parkir pada para pemilik/ penghuni ruko sebelum tahun 2007 atau sebelum berdirinya UD. Wahana Abdi Dharma. Disinilah ada penarikan yang illegal. Para penghuni akhirnya protes dan keberatan ; Lagi pula tidak ada satupun isi Surat Tergugat menyebut nama Penggugat. Wahana Abdi Dharma BUKANLAH Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa, demikian pula dalil Penggugat pada posits butir 10, 11 dan 12 gugatan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

Bahwa, mengenai kerugian materiel yang didalilkan Penggugat tidak diperinci secara jelas adalah kabur haruslah ditolak, karena nilai angka sebesar Rp.322 dan dikalikan 100.000 pertoko itu dihitung dari mana, tokonya siapa saja?, ada berapa toko?, nilai Rp.322 dari mana hitungannya?, 100.000 itu rupiah atau orang ;

Bahwa, demikian pula mengenai tuntutan kerugian in materiel karena tidak dirinci juga status-status sosial, kedudukan Penggugat dalam masyarakat maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, karenanya haruslah ditolak ;

17

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 18: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa, mengenai kerugian materiel yang didalilkan Penggugat

dalam revisi gugatan tidak diperinci secara jelas adalah kabur haruslah ditolak, karena nilai sebesar Rp.100.000,- dihitung dari mana dan bila Rp.100.000 dikalikan 17 bulan adalah sama dengan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) BUKAN Rp.647.700.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, demikian selebihnya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan, karena dinilai tidak benar dan tidak beralasan hukum ; Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas dimohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Desember 2008, demikian halnya kuasa para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 17 Desember 2008 ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 29 surat-surat bukti yang telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup berupa kecuali bukti-bukti : P-2, s/d P-6, P-9 s/d P-14 dan P-17 s/d P-20 ;

Foto copy Perjanjian No. 593.82/01/402.102/1989 tertanggal 11 Mei 1989, bukti P-1 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima No. 593.82/148/402.1/02/190 tertanggal 8 Nopember 1990, bukti P-2 ;

Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 174/1990 tanggal 25 Juli 1990, bukti P-3 ;

Foto copy Surat kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Januari 1990 No. 593/2645/044/1990 perihal persetujuan prinsip tukar menukar tanah dengan tanah dan atau bangunan, bukti P-4 ;

18

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 19: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idFoto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 593.35-919 tanggal 25

Oktober 1990, bukti P-5 ; Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8, bukti P-6 ; Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 420, bukti P-7 ; Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 189, bukti P-8 ; Foto copy Surat tertanggal 15 Juni 2006 No.038 / WAD / VI /

2006 perihalPermohonan perubahan Iuran Ruko, bukti P-9 ; Foto copy Surat tertanggal 01 Desember 2006 No. 043/WAD/XII/2006 perihal

menindak lanjuti surat edaran kami No. 038/WAD/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006, bukti P-10 ;

Foto copy Surat tertanggal 28 Mei 2007 No.012/WAD/V/2007 perihal Iuran keamanan dan kebersihan, bukti P-11 ;

Foto copy Surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya tanggal 25 Mei 2007 No.010/WAD/V/2007, perihal permohonan/perpanjangan ijin Penyelenggaraan tempat parkir, bukti P-12 ;

Foto copy Surat Izin tentang penyelenggaraan tempat parkir No. 550.21/1778/436.4.11/2005 tertanggal 30 Mei 2005, bukti P-13 ;

Foto copy Surat Izin tentang Izin gangguan No.530.08/185/436.6.3/2007 tertanggal 29 Juni 2007, bukti P-14 ;

Foto copy Surat perjanjian/Pengikatan jual beli toko tanggal 29 Juni 1996, bukti P-15.a ;

Foto copy Surat perjanjian/Pengikatan jual beli toko tanggal 29 Desember 1997, bukti P-15.b ;

Foto copy Surat perjanjian/Pengikatan jual beli toko tanggal 06 Juli 1999, bukti P-15.c ;

Foto copy Surat perjanjian/Pengikatan jual beli toko tanggal 30 Desember 1994, bukti P-15.d ;

Foto copy Surat perjanjian/Pengikatan jual beli toko tanggal 19 Nopember 1999, bukti P-15.e ;

Foto copy Surat perjanjian/Pengikatan jual beli toko tanggal 16 April 2001, bukti P-15.f ;

Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.410/Pdt.G/2008/ PN.SBY. tanggal 1 September 2008, bukti P-16 ;

Foto copy kwitansi dari Warga MMI Blok F-19 tanggal 1 Mei 2008, bukti P-17 ; Foto copy pemberitahuan pertemuan tanggal 2 April 2007, bukti P-18 ; Foto copy Surat tanggal 6 Desember 2006 perihal keberatan kenaikan iuran Ruko,

bukti P-19 ; Foto copy Susunan Pengurus paguyuban Warga MMI 15 Maret 2007,

bukti P-20 ; Foto copy Kwitansi atas nama Ardias W. Perdana, bukti P-21 ;

19

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 20: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idFoto-foto tentang kerja bakti kebersihan dan tempat parkir, bukti

P-22 ; Foto copy Akta Pendirian PT. RMI No. 26 Tanggal 30 Oktober 1984, bukti

P-23 ; Foto copy Berita Acara No. 19 tanggal 9 Mei 2000, bukti P-24 ; Foto copy Surat Paguyuban MMI tanggal 16 Desember 2006, bukti P-25 ; Foto copy Bukti pembayaran Iuran dari T-1 s/d T-6 tahun 2006, bukti P-26 ; Foto copy Bukti Pembayaran Iuran dari Blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

dan L tahun 2006, bukti P-27 ; Foto copy Bukti Pembayaran Iuran dari T-1 s/d T-6 tahun 2007, bukti P-28 ; Foto copy Bukti Pembayaran Iuran dari Blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

dan L tahun 2007, bukti P-27 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi I : HERRY SUPRIYANTO :

Bahwa saksi tahu penarikan iuran keamanan, ketertiban dan kebersihan yangmengelola PT. RMI ;

Bahwa saksi bekerja pada UD. Wahana sejak tahun 2006 sampai sekarang ;

Bahwa paguyuban MMI melakukan penyerobotan penarikan iuran keamanan, kebersihan dan ketertiban pada hal itu bukan haknya tapi hak dari PT. RMI ;

Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas kebersihan pada UD. Wahana ; Bahwa setahu saksi selain pengawas kebersihan dari UD Wahana, tidak ada lagi

pengawas kebersihan yang lain ; Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penangguhan iuran parkir dari Dinas

perhubungan ; Bahwa setahu saksi paguyuban MMI berdiri saat terjadi kenaikan dari 100.000 naik

menjadi 150.000, karena ada yang tidak puas ; Saksi II : MULIADY SETIAWAN : Bahwa setahu saksi yang mengelola pewurikan iuran kebersihan

dan keamanan adalah PT. RMI ; Bahwa jumlah Ruko di RMI sebanyak 381 Ruko ; Bahwa pengelolaan parkir, keamanan dan kebersihan adalah PT. RMI

yang diserahkan pada UD. Wahana ; Bahwa selama iuran dikelola PT. RMI tidak ada keberatan dari pemilik

Ruko ; Bahwa paguyuban MMI keberatan dan mengambil alih penarikan pada Ruko saat terjadi

kenaikan dari 100.000 ke 150.000 dengan cara mempengaruhi pemilik Ruko disitu ;

20

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 21: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa setahu saksi yang mengelola iuran selama ini UD. Wahana dan pelaksanaannya

Tampubolon ; Bahwa saksi tidak tahu biaya pemilik iuran parkir, tapi setahu saksi PT.

RMI sejak dulu sebagai pengelola ; Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen pengelolaan parkir ; Bahwa yang mengelola penarikan iuran sekarang adalah UD. Wahana ; Bahwa setahu saksi hubungan wahana dengan RMI adalah

sebagai pelaksana danTampubolon itu adalah karyawan pak Tejo ; Bhawa setahu saksi paguyuban warga MMI berdiri sejak 2006 dan bersebrangan

dengan Wahana ; Bahwa yang pertama mengelola iuran adalah PT. RMI ang dilaksanakan oleh UD.

Wahana sebelum ada paguyuban RMI ; Bahwa yang membangun ruko adalah PT. RMI ; Bahwa setahu saksi pengelolaan iuran sejak tahun 1993 s/d tahun 2005 tidak ada

komplain pada PT. RMI ; Saksi III : ARDIAZ W. PERDANA : Bahwa saksi selama ini bekerja apda UD. Wahana ; Bahwa setelah saksi yang menarik iuran pada ruko-ruko adalah UD. Wahana ; Bahwa penarikan iuran oleh UD. Wahana sebagian disetorkan pada PT. RMI ; Bahwa UD. Wahana pernah digugat oleh PT. RMI karena UD. Wahana tidak menyetor

pada PT. RMI ; Bahwa UD. Wahana saat itu kalah dan mengaku memang bersalah sehingga UD.

Wahana tidak banding ; Bahwa saat itu UD. Wahana ganti rugi kepada PT. RMI sebesar Rp. 36.000.000

dan sudah dibayar ; Bahwa setahu saksi dalam masalah sekarang ini pengelola pelaksana UD. Wahana

mendapat tandingan penarikan iuran dari paguyuban warga MMI, maka ini penyerobotan ; Bahwa setahu saksi pengurus paguyuban ada 6 orang ; Bahwa jumlah ruko di komplek RMI sebanyak 381 ruko ; Bahwa saksi bekerja pada UD. Wahana sejak tahun 2006 ; Bahwa setahu saksi direktur Pelaksana Operasional UD. Wahana

adalah Tampubolon ; Bahwa setahu saksi paguyuban MMI ada pada tahun 2007 ; Bahwa UD. Wahana punya akte pendirian dan direkturnya adalah Penggugat ; Bahwa setahu saksi ijin parkir berakhir sejak tahun 2007 atas nama UD.

Wahana; Bahwa UD. Wahana pernah mengeluarkan surat pembebasan iuran ; Bahwa Penggugat pernah mengajukan perpanjangan ijin parkir

pada Dinas Perhubungan, dan dari Dinas Dibalas, ijin parkir ditangguhkan ;

Bahwa PT. RMI sampai sekarang masih ada ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dilil-dalil Jawabannya, para Tergugat melalui kuasannya

21

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 22: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan 26 (dua puluh enam) surat-surat bukti yang telah diteliti dan diselesaikan dengan aslinya, kecuali bukti, I, II, III, IV, V, VI – 6, I, II, III, IV, V, VI-10 s/d I, II, III, IV, V, VI – 13 dan I, II, III, IV, V, VI – 16, serta telah bermateri cukup berupa :

Foto copy Akta Pendirian / Anggaran Dasar Paguyuban Warga Manyar Megah Indah (PWMMI) tgl. 7 Juni 2007 nomor I yang dibuat dihadapan Zayrul, S.H, Mkn, Notaris di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-1 ;

Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Paguyuban Warga Manyar Megah Indah (PWMMI) tgl. 3 November 2007 No.1 yang dibuat di hadapan Zayrul, SH, Mkn, Notaris di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-2 ;

Foto copy Pemyataan tanda tangan menyetujui dan mendukung Paguyuban Warga RMI (RMI) membentuk Paguyuban Warga RMI (PWR) dari Para Warga dan RT.RW, Kelurahan, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-3 ;

Foto copy Amplop Bebas Iuran Sementara dari Wahana Abdi Dharma, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-4 ;

Foto copy Surat dari Wahana Abdi Dharma No.026/WAD/XV2007 Tanggal 8 November 2007 perihal: masalah iuran keamanan dan kebersihan ruko, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-5 ;

Foto copy Akte Keterangan Tentang Pendirian Usaha Dagang Wahana Abdi Dharma No.04 tgl. 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Soeratman, S.H, Notaris di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-6 ;

Foto copy Jawaban dari Pemkot Surabaya tgl. 04-6-2007. Situs resmi Pemerintah Kota Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-7 ;

Foto copy Tanggapan Pemkot Surabaya tgl. 20-06-2007, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-8 ;

Foto copy Surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya, No.550/1841/436.5.8/2007, tgl. 20 Juni 2007, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-9 ;

Foto copy Surat Izin No.550.21/1778/436.4.11/2005 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tgl. 30 Mei 2005 atas nama Prawiro Tedja, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-10 ;

Foto copy Peraturan Daerah Kota Surabaya No.7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tanggal November 2000 beserta lampirannya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-11 ;

Foto copy Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tanggal 31 Agustus 2000, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-12 ;

Foto copy Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7

22

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 23: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran beserta penjelasan, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-13 ;

Foto copy Tanda Bukti Penerimaan No.2219/Ret. 0 1/2007, tgl. 4 Juli 2007 sebagai Pembayaran Retribusi Kebersihan Sampah bulan Juli 2007 oleh Paguyuban Warga MMI dan Tanda Bukti Penerimaan No.2294/Ret.VIII/2007 sebagai Pembayaran Retribusi Kebersihan Sampah bulan Agustus 2007, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-14 ;

Foto copy Tanda bukti Penerimaan No.2604/Ret.X/2008, tgl.20-10-2008 sebagai Pembayaran Retribusi Kebersihan Sampah bulan Oktober 2008 dan Bukti Pembayaran Sementara Retribusi Kebersihan No.23/Jan/Ret/09 untuk bulan November 2008 dan Desember 2008, oleh Paguyuban Warga MMI, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-15 ;

Foto copy Karcis Masuk Mobil Komplek Manyar Megah Indah Plaza Seri A No.041664 dan No.041665 dan No.041666 yang dilakukan oleh Wahana Abdi Dharma (WAD), bukti T.I, II, III, IV, V, VI-16 ;

Foto copy Karcis mobil masuk Komplek Manyar Megah Indah (RMI) seri A No.025060 dan No.025061 dan. No.025062 yang dilakukan oleh RMI, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-17 ;

Foto copy Karcis sepeda motor masuk Komplek Manyar Megah Indah (RMI) seri A No.046053 dan Karcis mobil masuk Komplek Manyar Megah Indah (RMI) seri No.011054, No.013852, No.013851 yang dilakukan oleh RMI, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-18 ;

Foto copy Karcis sepeda motor masuk Komplek Manyar Megah Indah (RMI) seri A No.039007, No.G39008, No.039009, yang dilakukan oleh RMI, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-19 ;

Foto-foto Gerobak Sampah paguyuban dan tempat sampah paguyuban, kejadian dalam rangka merayakan 17 Agustus 2007 serta peresmian pembentukan, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-20 ;

Foto copy Akta Jual Beli No. 508/Gubeng/2001, tgl. 21 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Noor Irawati, S.H., PPAT di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-21 ;

Foto copy Akta Jual Beli No. 139/II/BRTJY/JBN/2001, tanggal 04 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Ny. YVONNE ISKANDAR, SH. PPAT di Surabaya (Legalisir Notaris), bukti T.I, II, III, IV, V, VI-22 ;

Foto copy Akta Jual Beli No.03/JB/X/K.Brt.JY/99, tanggal 14 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo,S.H. PPAT di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-23 ;

Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 145 Propinsi Jawa Timur, Kotamadya. Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya atas nama Harjono Gondo Soewito dan Haji Enison Hadi Ongsi (Blok E. 14), bukti T.I, II, III, IV, V, VI-24 ;

23

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 24: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idFoto copy Akta Jual Beli No.148/JS/Gubeng/VIII/1995, tanggal 07

Agustur 1995 yang dibuat dihadapan Yustisia Soetandio, S.H. PPAT di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-25 ;

Foto copy Akta Jual Beli No.3.295/JS/Gubeng/XII/1997, tanggal 02 Desember 1999 dibuat dihadapan Yustisia Soetandio, SH., PPAT di Surabaya, bukti T.I, II, III, IV, V, VI-26 ; Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi 1 : PRIHANDOYO KRISWANTO :

Bahwa saksi kenal para Tergugat, tapi tidak kenal dengan Penggugat ; Bahwa saksi bekerja di Kadin kota Surabaya sejak tahun 2005 ; Bahwa setahu saksi di komplek ruko terbentuk paguyuban warga penghuni ruko dan

bukan inisiatif perorangan ; Bahwa setahu saksi paguyuban terbentuk pada tahun 2007 dan kepengurusannya dipilih

oleh warga dan juga didukung oleg RT, RW, Lurah dan Camat ; Bahwa setahu saksi kebersihan, Keamanan dan Parkir, yang

menarik iuran adalahUD. Wahana atau WAD, tetapi mengenai parkir sekarang sudah disebut ;

Bahwa setahu saksi di komple RMI sudah tidak ada lahan yang kosong bahwa paguyuban tidak menarik iuran parkir, tapi iuran kebersihan dan keamanan dilakukan secara sukarela ;

Bahwa setahu saksi Paguyuban membayar pada pemkot mengenai iuran kebersihan, akan tetapi parkir dan kemanan tidak bayar ;

Bahwa setahu saksi paguyuban menyediakan tong-tong sampah dan ada bagian kebersihan ang diambil ;

Bahwa selama ini yang melakukan penarikan atau penagihan di komplek RMI adalah UD. Wahana atau WAD ;

Bahwa setahu saksi terjadinya konflik awalnya pihak UD. Wahana / WAD seenakna manaikkan iuran tanpa kompromi dengan warga Ruko ;

Bahwa saksi pernah ikut rapat Paguyuban sampai 5 kali ; Bahwa setahu saksi Pimpinan UD. Wahana / WAD adalah

Tampubolon, karena saya baca dalam karis dan baca dalam surat-surat Paguyuban ;

Bahwa saksi berstatus sebagai penasihat Paguyuban ; Bahwa setahu saksi ada beberapa orang warga yang inisiatif untuk pendirian paguyuban ;

Bahwa setahu saksi yang hadir dalam rapat Paguyuban adalah perwakilan warga komplek RMI, juga dari Ikadin dan Asita ;

24

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 25: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa setahu saksi masalah antara UD. Wahana/WAD dengan paguyuban terjadi sejak

tahun 2007 dan RMI muncul sekitar bulan Desember 2007 ; Bahwa setahu saksi iuran kebersihan dan keamanan sekarang

tidak ada lagi, duluditarik oleh UD. Wahana/WAD sebesar Rp. 100.000 (perbulan) ;

Bahwa kantor Ikadin bertempat pada komplek RMI dengan jual-beli dari RMI ; Bahwa setahu saksi UD. Wahana/WAD berada dalam komplek

RMI ; Bahwa setahu saksi yang mengelola kebersihan dan kemanan sekarang ini adalah

Paguyuban ; Saksi 2 : SUWADI, SA : Bahwa saksi sebagai RT di Wilayah Komplek RMI ; Bahwa setahu saksi Konflik yang terjadi di RMI menyangkut penarikan iuran kebersihan

dan keamanan yang terlalu tinggi sehingga warga Komplek RMI mendirikan Peguyuban ; Bahwa saat pembentukan paguyuban saksi tidak tahu karena tidak diundang ; Bahwa setahu saksi dalam Komplek RMI sudah tidak ada lahan kosong, jadi tempat

parkir di pinggir jalan ; Bahwa saksi tahu ada surat persetujuan dari warga RMI untuk mendirikan paguyuban,

karena saksi diberi tembusannya ; Bahwa pengelolaan sampah milik paguyuban MMI ; Bahwa setahu saksi sebelum ada paguyuban, yang mengelola dan menarik iuran

kebersihan dan keamanan adalah UD. Wahana / WAD ; Bahwa saksi tidak tahu hubungan UD. Wahana / WAD dengan PT. RMI ; Bahwa saksi tahu adanya pertemuan UD Wahana / WAD tentang penurunan iuran dan

salah seorang yang bernama ERIK TANDRA diundang ; Bahwa saksi pimpin kelapa keluarga dalam RT, sekitar 50 sampai dengan 60

kepala keluarga ; Bahwa yang mengelola kebersihan di Komplek RMI sekarang ini adalah UD.

Wahana / WAD dan Paguyuban, sedang iuaran dibayar pada paguyuban ; Saksi 3 : ARI WIDJAYA :

Bahwa saksi kenal Para Tergugat karena satu paguyuban ; Bahwa saksi punya Ruko di Komplek RMI, belinya dari PT. RMI ; Bahwa saksi tidak kenal Tejo Prawiro ; Bahwa saksi punya Akta Jual Beli Ruko dan dalam Akta Jual Beli tidak ada keharusan

membayar iuaran pada PT. RMI ; Bahwa setahu saksi yang menarik iuran parkir UD. Wahana / WAD bukan PT. RMI ; Bahwa di Komplek RMI tidak ada khusus tempat parkir, tapi parkirnya depan ruko /

pinggir jalan ; Bahwa setahu saksi paguyuban punya bak sampah dan iurannya sukarela ; Bahwa UD. Wahana / WAD pernah mengeluarkan surat pemberhentian penarikan iuran ;

Bahwa WAD singkatan dari Wahana Abdi Dharma ; Bahwa saksi tidak membayar iuran sejak ada surat pemberhentian dari WAD ;

25

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 26: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa setahu saksi pembentukan paguyuban karena pemilik toko merasa keberatan

dengan jumlah iuran yang tinggi dari Rp.50.000,- sampai Rp.75.000,- dari Rp.100.000,- naik lagi Rp.200.000,- perbulan, akhirnya warga mendirikan paguyuban untuk iuran kebersihan dan keamanan ;

Bahwa sekarang ini saksi membayar iuran kepada paguyuban ; Bahwa saksi menempati ruko sejak tahun 1997 dan saksi bayar iuran pada paguyuban

sejak bulan Juni 2007 ; Bahwa setahu saksi warga Komplek RMI memberikan agar iuran kebersihan dan

keamanan ditiadakan dan itu sepengetahuan RT dan RW ; Bahwa saksi menjual Laptop, komputer dan Warnet ; Bahwa saat pembentukan paguyuban saksi tidak bertanda tangan tapi saksi

menyetempel ; Bahwa setahu saksi saat iuran masih 100.000,- perbulan yang menarik WAD dan warga

tidak keberatan setelah naik jadi 200.000,- perbulan warga keberatan ; Bahwa iuran dari WAD kegunaannya untuk kebersihan dan

keamanan ; Saksi 4 : ARIF BUDIARTO : Bahwa setahu saksi pernah terjadi secara sepihak dari pihak RMI menaikkan iuran

parkir, kebersihan dan keamanan ; Bahwa saksi sebagai Camat yang meliputi wilayah Komplek Pertokoan RMI sejak

tahun 2006 sampai dengan sekarang ; Bahwa pihak Kecamatan pernah mengundang kedua pihak, tapi sampai sekarang belum

ada titik temu ; Bahwa dasar saksi mengundang pihak-pihak berdasar adanya laporan ; Bahwa seingat saksi pihak-pihak dipertemukan di Kantor Kecamatan sebanyak 2

sampai 3 kali yaitu dalam tahun 2007 ; Bahwa saat itu yang menarik iuran parkir adalah WAD,m tapi ijin parkir sekarang

ditangguhkan ; Bahwa setahu saksi tidak ada tanah kosong khusus untuk parkir, tapi ruas-ruas jalan bisa

untuk parkir ; Bahwa setahu saksi di Komplek RMI sekarang ini ada paguyuban warga Komplek RMI ; Bahwa saat pembentukan paguyuban, saksi tidak diundang tapi diberitahu Lurah ; Bahwa setahu saksi Perda No.5 Tahun 2003 adalah pembentukjan RT-RW dan secara

otonomi berhak melaksanakan retribusi keamanan dan kebersihan ; Bahwa saksi menganjurkan agar para pihak menyelesaikan secara hukum, karena

sengketa dalam masyarakat tidak selesai ; Bahwa setahu saksi penarikan retribusi sekarang ini adalah WAD dan Paguyuban;Bahwa setahu saksi dulunya WAD manarik iuran parkir, keamanan dan kebersihan

dan tidak ada masalah, dan pada tahun 2007 terjadi masalah karena WAD secara sepihak menaikkan iuran sehingga warga keberatan ;

Bahwa setahu saksi iuran parkir sekarang dihentikan karena ijinnya belum turun,tetapi iuran kebersihan dan keamanan tetap berjalan dilaksanakan oleh WAD dan Paguyuban ;

26

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 27: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 : HANURA KELANA :

Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perhubungan sebagai Kasi Pengawasan sejak Juni 2007 ;

Bahwa saksi pernah mendapat surat dari warga RMI tentang pemungutan retribusi parkir di Komplek RMI ;

Bahwa setahu saksi Pemkot melalui Dinas Perhubungan berwenang memungut parkir, acuannya PERDA No.11 Tahun 2001, kecuali sewa parkir, orang atau badan menyelenggarakan parkir atas ijin Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan, Sewa parkir kontribusinya pajak parkir drai Dinas Pajak ;

Bahwa ijin peyenggarakan parkir dari WAD berakhir tahun 2005 dan sampai sekarang perpanjangan ijin perkir belum terbit ;

Bahwa saat WAD ajukan ijin perpanjangan parkir, ada surat dari warga, sehingga ijin parkir ditangguhkan dan tiket parkir yang digunakan WAD tidak ada Korporasi dari Dinas Pajak ;

Bahwa ijin parkir atas nama WAD ; Bahwa retribusi parkir yang tarik pemerintah, sewa parkir yang tarik orang atau badan

dengan korporasi dari Dinas Pajak ; Saksi 6 : WIDODO AGUS PURWANTO, SH : Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah mengenai bukti-bukti

Sertifikat adalah terdaftar pada Administrasi BPN ; Bahwa Sertifikat yang diterbitkan menjadi No.9 dan No.10 itu dari sertifikat No.8

yang dipecah jadi 2 Sertifikat yaitu No.420 diterbitkan dari pecahan No.9 Sertifikat No.189 Pemisahan dari No.10 ;

Bahwa bukti P-7 adalah sertifikat No.420 pecahan dari No.9, sedangkan bukti P-8adalah sertifikat No. 189. Pecahan No.10 yang dicocokkan dalam buku tanah adalah benar ; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa pada hari selasa, tanggal 03 Maret 2009, Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat, dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas dari Sertifikat No.420 dan 189 bila belum melakukan pengukuran ulang, sedang pihak Penggugat menyatakan tanah yang kosong dalam komplek pertokoan adalah berupa jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Maret 2009 ;

27

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 28: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup menunjuk pada isi berita acara persidangan yang bersangkutan dan segala sesuatunya dianggap ikut terkutip dan terbaca pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam surat jawabannya terdapat Eksepsi dan pokok perkara, dan untuk dalam Eksepsi pada pokoknya menyatakan :

Bahwa para Tergugat keberatan terhadap revisi gugatan yang diajukan Penggugat karena telah merubah posita dan petitum, sehingga para Tergugat dirugikan dalam haknya untuk membela diri ;

Bahwa surat kuasa tidak jelas / obscuur (kabur), karena surat kuasa yang diajukan dan diserahkan ke pengadilan Negeri Surabaya untuk mengajukan gugatan ternyata hanya ditunjukkan kepada Budi Wibowo dkk dan tidak menyebut identitas Tergugat sehingga untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal demikian surat kuasa dimaksud ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang obscuur (kabur) ; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ; Bahwa gugatn Penggugat belum waktunya diajukan, karena

Penggugat belum atau tidak mendapat surat ijin penyelenggaraan pakkir dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditunjukan kepada para Tergugat adalah salah alamat, salah sasaran atau error in persona (error insubjeet) adalah salah mengenai orang yang di guguat, seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada H. Tampubolon / UD. Wahana Abadi Dharma sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut tidak mengurangi kesalahan suatu gugatan apalagi perubahan tersebut dilakukan sebelum proses persidangan (jawab – menjawab) ;

28

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 29: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa surat kuasa khusus i.c perkara ini sudah sesuai prosedur yang

berlaku, karena itu tidak mengurangi keabsakan Surat Kuasa khusus yang dibuat Penggugat dalam menjalankan perkara ini di muka Pengadilan, karena itu sejauh Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan i.c perkara ini harus dipandang menurut hukum telah cukup dan dapat diterima dalam praktek sehari-hari di Pengadilan ;

Bahwa Eksepsi tentang Disqualicatoire sudah menyangkut pokok perkara ; Bahwa Eksepsi tentang obscure Libelli, tidak beralasan, karena

gugatan Penggugat i.c perkara ini telah disusun secara tepat dan benar sesuai syarat dalam Hukum Acara Perdata (HIR) ;

Bahwa Eksepsi tentang litis Consortium Penggugat tidak sependapat dengan para Tergugat, sebaba menurut hukum, kepada siapa yang digugat tergantung kepentingan Penggugat sendiri dan eksepsi inipun sudah menyangkut pokok perkara ;

Bahwa Eksepsi tentang error in persona, inipun harus ditolak dan dikesampingkan karena sebagaimana dalam uraian di atas bahwa UD. Wahana Abadi Dharma adalah merupakan pelaksana yang ditunjuk oleh Penggugat sehingga menolak Eksepsi yang di kemukakan para Tergugat tersebut ; Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan para Tergugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa materi Eksepsi para Tergugat, ternyata bukanlah mengenai kewenangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili, karenanya sesuai pasal 136 HIR, maka perkara aquo dapat dipariksa dan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati, posita gugatan jawaban, Replik, Deplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, bahwa keberatan para Tergugat terhadap revisi gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2008, Majelis berpendapat bahwa revisi gugatan dimaksud, sesuai hukum acara perdata dibolehkan dengan ketentuan bahwa apabila revisi gugatan diajukan sebelum proses jawab-menjawab, maka Majelis tidak perlu meminta persetujuan dari pihak para Tergugat, akan tetapi jika revisi gugatan diajukan setelah proses jawab – menjawab, maka Majelis berkewajiban untuk meminta persetujuan dari pihak para Tergugat, karena dapat merugikan hak-hak para Tergugat dalam pembelaanya, namun karena revisi gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam perkara aquo belum masuk pada proses jawab-jinawab, maka tidaklah kehilangan hak dari para Tergugat dalam pembelaan diri, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa

29

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 30: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tentang revisi gugatan tidak bealasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang surat kuasa tidak jelas / obscuur (kabur), Majelis berpendapat bahwa mengenai penulisan Nama para Tergugat satu-persatu lengkap dengan identitasnya dalam suatu Surat Kuasa dibolehkan, akan tetapi tidak berarti bahwa penulisan salah seorang nama Tergugat yang diikuti dengan Dkk (dan kawan-kawan) tidak diperbolehkan, penulisan seperti itu tetap diperbolehkan dalam suatu surat kuasa, karena hal tersebut tidak termasuk sahnya suatu surat kuasa, akan tetapi didalam penulisan gugatan, pihak Penggugat tetap harus mencantumkan nama dan identitas lengkap satu-persatu, siapa-siapa yang menjadi Tergugat untuk memenuhi syarat formal suatu gugatan, dan ternyata didalam perkara aquo nama-nama para Tergugat lengkap dengan identitasnya satu-persatu telah tercantum dalam surat gugatan, karenanya majelis berkesimpulan bahan Eksepsi maupun tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Obsuur Libelli, Litis Consortium, Van Beraad dan Eksepsi Error in persona, Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam Eksepsi-Eksepsi tersebut, sudah memasuki persoalan atau apa yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara yang akan dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan, karenanya Eksepsi-Eksepsi tersebut harus pula ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati, posita gugatan Penggugat, jawaban, replik, deplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ternyata Esensi dari gugatan adalah masalah berkembang menjadi siapa yang berhak menarik iuran dan masing-masing pihak mempertahankan keinginannya ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum itu terdapat suatu pelanggaran aturan atau norma yang dilakukan para Tergugat sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (onreehmatidge daad) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum dalam posita gugatan Penggugat ;

30

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 31: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke 2 gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, Esensinya terdapat dalam bukti P-11, P-19 dan T,I,II,III,IV,V,VI – 3 serta T,I,II,III,IV,V,VI–5, hal mana dalam P-19 para Tergugat menolak membayar kenaikan iuran ruko dan tetap membayar dengan tarif lama, sedang bukti T,I,II,III,IV,V,VI – 3 terjadi persetujuan dan dukungan berdirinya paguyuban warga RMI, kemudian T,I,II,III,IV,V,VI – 5 yakni surat dari pelaksanaan pengelola Wahana Abadi Dharma yang ditunjukan kepada pemilik / penghuni Ruka RMI tentang pemberitahuan pembebasan iuran untuk sementara sambil menunggu keputusan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-19, T,I,II,III,IV,V,VI–3 dan T,I,II,III,IV,V,VI–5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yakni Herry Supriyanto, Muliady Setiawan dan Ardiaz W, Perdana dan saksi dari pihak para Tergugat yakni Arif Budianto, Prihandityo Kriswanto, Suwadi, S.A dan Ari Widjaya, dihubungkan antar satu dengan lainnya dan ternyata sangat bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwa para Tergugat telah mengakui keberadaan pihak Penggugat selaku Direktur utama U.D Whana Abdi Dharma dan Tampubolon sebagai pelaksana pengelola, iuran parkir, kebersihan dan keamanan. Namun karena adanya kenaikan iuran yang dilakukan oleh pengelolah secara sepihak tanpa kesepakatan pemilik / penghuni Ruko, maka para Tergugat merasa keberatan dan menyatakan tetap akan membayar iuran tariff lama, kemudian pada bulan Juni tahun 2007, para Tergugat baik selaku pengurus maupun selaku anggota telah mendirikan peguyuban warga RMI yang selanjutnya mengatur tentang iuran keamanan dan

kebersihan sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dalam bukti P-15.a s/d P-15.f, tentang Surat Perjanjian pengikatan jual beli, dalam pasal 2 ternyata terdapat kalau salah tentang pengamanan satpam sesuai peraturan proyek, akan tetapi para Tergugat tetap mempertahankan keinginan atas pendirian paguyuban warga RMI dan membentuk pelaksanaan keamanan dan kebersihan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengacu pasal 1338 kitab undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata), bahwa semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang

31

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Page 32: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang dan kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa para Tergugat telah melanggar Hukum apa yang telah disepakati dan karena tidak ditemukan adanya kesepakatan atau alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang untuk ditarik kembali, sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum, karenanya petitum ke 2 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 gugatan Penggugat, tentang sita jaminan (Conservatoir Beslag), Majelis berpendapat bahwa untuk menjamin agar para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 23 Desember 2008 No.356/PDT.G/2008/PN.Sby, adalah sah dan berharga, karenanya petitum ke 3 inipun beralasan Hukum dan harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 4 gugatan Penggugat tentang putusan serta – merta, Majelis berpendapat, bahwa oleh karena apa yang disyaratkan dalam pasal 180 HIR tidak terpenuhi, karenanya petitum ke 4 ini tidak beralasan hukum dan

haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 gugatan Penggugat, hemat Majelis bahwa sesuai bukti P-16 disebutkan bahwa Penggugat adalah sebagai satu – satunya pengelola yang berhak mengelola kompleks pertokoan Manyar Megah Indah Jalan Ngagel Jaya Selatan (eks kebun Bibit) Surabaya, yang pelaksanaan pengelolanya oleh Penggugat diserahkan kepada UD. Wahana Abdi Dharma (sdr. H. Tampubolon) yang meliputi pekerjaan / kegiatan-kegiatan penarikan iuran kebersihan, keamanan dan parkir serta iuran-iuran lainnya sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa khususnya bukti P-16 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pekerjaan / kegiatan-kegiatan penarikan iuran khususnya parkir dalam perkara aquo, sesuai bukti P-12 tentang Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir dari Penggugat, masih ditangguhkan oleh Dinas Perhubungan, karenanya penarikan iuran parkir tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Sedangkan penarikan iuran keamanan dan kebersihan sesuai bukti P-25 bahwa para Tergugat menolak membayar kenaikan iuran Ruko sebesar Rp. 200.000

32

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Page 33: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Perbulan, dan tetap membayar dengan tarif lama yakni Rp.100.000,- Per bulan, maka Majelis berkesimpulan bahwa sepanjang mengenai penarikan iuran keamanan dan kebersihan, beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan, dengan demikian petitum ke 5 inipun dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 6, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat, menurut Majelis bahwa bukti-bukti P-15.a sampai dengan P-15.f tentang pengikatan jual beli, bukti P-16 dan bukti T,I,II,III,IV,V,VI–3 tentang persetujuan dan dukungan dibentuknya peguyuban warga RMI adalah suatu perbuatan melanggar hukum, hal mana pembentukan paguyuban tersebut tidak didasari dengan atas hak dan tidak pula ditemukan keseakatan para pihak dalam penarikan kembali perjanjian pengikatan jual beli dalam pasal 2 klausula pengamanan satpam sesuai peraturan proyek, karenanya sepanjang mengenai iuran keamanan dan kebersihan beralasan menurut hukum dan harus pula dikabulkan sedangkan penarikan iuran parkir menurut Majelis tidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak, dengan demikian petitum ke 6,7,8 dan 9 ini pun-pun dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 10 gugatan Penggugat, tentang kerugian materiil dan kerugian in materiil, Majelis berpendapat bahwa untuk kerugian materiil, selain telah dirinci sejak bulan Mei tahun 2007 sampai dengan bulan September tahun 2008, pemilik / penghuni Ruko sebanyak 381 tidak membayar 100.00 perbulan x 17 bulan = Rp. 647.700.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai pula dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat yakni saksi Ari Widjaya bahwa saksi membayar iuran kepada paguyuban sejak bulan Juni tahun 2007, karenanya kerugian materiil beralasan menurut hukum dan harus pula dikabulkan ;

Sedangkan untuk kerugian inmateriil karena tidak terinci, maka menurut majelis petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, dengan demikian petitum ke 10 inipun dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 11 gugatan Penggugat, tentang sidang paksa (Dwang Som), menurut Majelis bahwa oleh karena petitum ini menyangkut suatu pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam perkara aquo telah diletakkan sita jaminan untuk menjamin adanya pelaksanaan putusan dari para Tergugat, karenanya petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

33

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Page 34: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 12 agar para Tergugat tunduk dan patuh untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka dengan sendirinya para Tergugat tunduk dan patuh terhadap pemenuhan putusan ini, sehingga petitum ini tidak perlu dicantumkan, kecuali dalam perkara a quo terdapat Turut Tergugat yang tidak hadir dipersidangan, karenanya petitum ke 12 ini tidak beralasan

hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menurut hukum biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada para Tergugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ; Menyatakan Tindakan / Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah

merupakan Perbuatan melawan Hukum (onrechmatidge daad) ; Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bestag) yang diletakkan

oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang dimohonkan diatas ; Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai satu-satunya

Pengelola yang berhak mengelola kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang pelaksanaan pengelolaannya oleh Penggugat diserahkan kepada UD. Wahana Abdi Dharma (Sdr. H. Tampubolon) yang meliputi pekerjaan / kegiatan-kegiatan penarikan iuran kebersihan, keamanan, serta iuran-

34

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Page 35: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

iuran lainnya sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.410./Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 4 September 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti ;

Menyatakan bahwa Para Tergugat yang mengatas namakan sebagai Kelompok atau Paguyuban Warga MMI tidak berhak untuk melakukan pengelolaan yang meliputi penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya dan selanjutnya menyerahkan kembali pengelolaannya kepada Penggugat, sebagai satu-satunya Pengelola yang sah menurut hukum ;

Memerintahkan agar Para Tergugat dan atau siapa saja baik sendirisendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan Pengelolaan dengan kegiatan-kegiatan, antara lain melakukan penarikan iuran kebersihan, keamanan, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan dan atau diberitahukan ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.410/Pdt.G/2008/ PN.Sby tanggal 4 September 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti, yang antara lain salah satu bunyi amar putusannya : “ Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai satu-satunya Pengelola yang berhak mengelola kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya, yang pelaksanaan pengelolaannya oleh Penggugat diserahkan kepada UD. Wahana Abdi Dharma (Sdr. H. Tampubolon) yang meliputi pekerjaan / kegiatan-kegiatan penarikan iuran kebersihan, keamanan, serta iuran-iuran lainnya sah menurut hukum ;

Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang melakukan pengelolaan yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain melakukan penarikan iuran kebersihan,keamanan, dan iuran-iuran lainnya kepada Pemilik / Penghuni Ruko / stan di kompleks Pertokoan Manyar Megah Indah Jl. Ngagel Jaya Selatan (Eks Kebun Bibit) Surabaya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada Penggugat, sebagai satu-satunya Pengelola yang sah menurut hukum ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat atas kerugian yang dialaminya :

35

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Page 36: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idKerugian Materiil : sejak bulan Mei 2007 sampai dengan September

2008 sebesar Rp.674.700.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.911.000,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : SELASA, tanggal : 07 APRIL 2009, oleh kami : TRI HADI BUDISATRIO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL ROSYAD, SH., dan H. ACHMAD ARDIANDA P. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal : 14 APRIL 2009, oleh Majelis

Hakim tersebut, dibantu oleh : MUKHTAR HADRIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

36

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Page 37: Putusan Pengadilan surabaya

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROSYAD, SH TRI HADI BUDISATRIO, SH

H. ACHMAD ARDIANDA P. SH., MHPanitera Pengganti,

MUKHTAR HADRIS, SH

Perincian Biaya :Redaksi Rp. 5.000,- Materai Rp. 6.000,- Panggilan Rp. 850.000,-PNBP Rp. 50.000,-Sita Jaminan Rp. 2.964.000,-PNBP Sita Jaminan Rp. 25.000,-Redaksi Rp. 5.000,-Materai Rp. 6.000,-Jumlah Rp. 3.911.000,-(tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

37

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37